PCNU Desak Pemkot Tegas

Blitar, Memorandum

Komandan Banser Kota Blitar

Syarifudiin Achmad menyebut seharusnya tempat hiburan malam di Kota Blitar berhenti beroperasi selama Ramadan. Nyatanya, masih banyak tempat karaoke yang tetap menjalankan aktivitasnya di Bulan Ramadan ini.

Pelarangan kegiatan tempat hiburan malam ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim dan SE

Pemkot Blitar No: 181 tahun 2023. Keduanya menyebutkan, selama bulan Ramadan tempat hiburan malam seperti tempat karaoke dilarang beroperasi.

“Tentu saja, kami merasa sangat kecewa dengan Pemerintah Kota Blitar yang justru membiarkan begitu saja tempat karaoke tetap buka selama bulan puasa. Itu artinya, pemkot mendukung adanya kemaksiatan hingga peredaran minuman keras selama bulan suci,” ujar Syarifudiin Achmad, Ahad (9/4).

Ia juga mengatakan, pihaknya mendesak Pemkot Blitar bersama dengan jajaran kepolisian, ataupun TNI untuk bisa segera melakukan penertiban dan bertindak secara tegas. Jika permintaan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka pihaknya akan melakukan aksi turun ke jalan ke lokasi tempat karaoke yang beroperasi tersebut.

Tak hanya itu saja, ia juga menyalahkan Pemkot Blitar dalam hal ini dinas yang berkaitan dengan operasional tempat karaoke, seperti satpol PP dan dinas kebudayaan dan pariwisata.

“Kami akan turun ke jalan dan menertibkannya sendiri tempat karaoke yang masih beroperasi itu. Harusnya wali kota dan DPRD itu bisa bertindak tegas kepada dua kepala OPD ini, agar bisa mendukung umat muslim menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, bukan seperti ini,” imbuhnya.

Kyai Muhtar Lubby, Rois Syuriah PCNU Kota Blitar pun ikut angkat bicara terkait hal ini. Ia meminta secara tegas agar Pemkot Blitar beserta jajaran terkait seperti TNI, Polri agar bisa bertindak secara tegas dan mendukung umat Islam bisa melaksanakan ibadahnya selama Ramadan dengan khusyuk. “Intinya kami meminta agar jajaran dari pemerintah dan semuanya itu bisa menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah selama bulan Ramadan ini,” ungkapnya.

Sementara itu saat dihubungi via WhatsApp Kepala Satpol PP Kota Blitar

Ronny Yoza Pasalbessy tak memberikan tanggapan secara detail. Dirinya hanya menjawab akan segera melakukan komunikasi dengan pemilik tempat karaoke dan hiburan malam yang ada di Kota Blitar.

“Hari ini juga kami akan komunikasi dengan pemilik tempat karaoke dan hiburan malam yang ada di Kota Blitar,” paparnya.

Ketika dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan WhatsApp, Kapolres Blitar Kota AKBP Argowiyono juga mengatakan segera melakukan tindakan tegas dengan razia ke seluruh tempat hiburan malam dan tempat karaoke yang ada di Kota Blitar. Kegiatan razia ini dilakukan untuk menertibkan situasi Kamtibmas selama bulan Ramadan dan mengacu dengan SE Wali Kota Blitar.

Terkait hal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat, Sabtu (8/4) malam, di Masjid Sabilul Mihtadien, Kelurahan Plosokerep, Sananwetan, Kota Blitar, telah dilakukan pertemuan dan koordinasi antara Pemerintah Kota Blitar, Polres Blitar Kota, PCNU dan pihak terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut terjadi kesepakatan untuk menutup tempat karaoke dan tempat hiburan malam di Kota Blitar yang selama Bulan Ramadhan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Toto Robandiyo menyampaikan, pihaknya berjanji dan menjamin semua tempat hiburan malam dan tempat karaoke di Kota Blitar akan tutup total selama Ramadan.

“Kami pastikan dan kami siap menjamin selama bulan Ramadan, tempat hiburan malam, tempat karaoke di Kota Blitar akan tutup total atau tidak beroperasi,” pungkasnya. (nus/pra/zan/lis)

Bappedalitbang Kabupaten Blitar

Gelar Rapat Koordinasi

Blitar, Memorandum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar rapat koordinasi tentang usulan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang didanai dari corporate social responsibility (CSR).

Dalam acara rapat koordinasi tersebut, dihadiri sekaligus dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Blitar Jumali dan diikuti oleh beberapa perwakilan dari masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Blitar di Ruang Bappeda, Senin (3/4).

CSR merupakan sebuah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. Dana CSR bisa digunakan untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar Jumali mengatakan, dengan melihat jumlah OPD di lingkungan Pemkab Blitar sebanyak 44 lembaga jika hanya mengandalkan anggaran dari APBD pasti tidak akan cukup dalam memenuhi kegiatan wajibnya.

“Maka dari itu, kita semua membutuhkan kolaborasi antar-lapisan supaya seluruh kegiatan yang sudah masuk di rencana kerja tahunan bisa berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucapnya.

Menurut Jumali, masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan bersama guna meng-cover dana kegiatan di OPD yang belum mendapat suplai dari APBD. Dengan cara menyampaikan usulan yang melalui anggaran APBN, APBD provinsi maupun CSR dari perusahaan.

“Namun kita semuanya harus kompak, jangan berjalan sendiri justru bisa menghambat roda pe-