Gubernur Imbau Pengusaha Bayar THR

Pemprov Jatim Siapkan 55 Posko Pengaduan

Surabaya, Memorandum

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau para pengusaha di Jatim agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idulfitri. THR ini dibayarkan baik untuk pekerja/ buruh dengan status pekerja tetap (PKWTT) maupun status pekerja kontrak (PKWT).

Khofifah mengatakan, pembayaran THR Keagamaan adalah kewajiban pengusaha kepada pekerja/ buruh. Hal ini diatur pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.

“Kami mengimbau seluruh pengusaha di Jatim agar membayarkan THR pada para pekerja paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idulfitri tahun ini,” kata Khofifah, Selasa (11/4). THR Keagamaan, lanjutnya, merupakan pendapatan nonupah yang diberikan dengan perhitungan besaran secara proporsional sesuai masa kerjanya. Yaitu jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu

Asah Akhlakul Karimah via Baitul Arqam pada saat Ramadan. Tujuannya yakni, untuk mengasah akhlakul karimah para siswa.

“Kegiatan Baitul Arqam dengan bermalam bertujuan untuk memberikan nilai tambah spiritual yakni, peningkatan ibadah dan akhlakul karimah,” ungkapnya, Selasa (11/4).

Kegiatan Baitul Arqam kali ini mengusung tema Menguatkan Akhlaqul Karimah, Cerdas Berkualitas di Era Digitalisasi. Kegiatan tersebut diikuti 758 siswa dari jenjang kelas satu hingga kelas enam.

“Pada hari perdana Baitul Arqam di awali dari kelas 1 dan 5, untuk pembukaan diikuti siswa kelas 5 bulan upah.

“Untuk buruh dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan sudah berhak mendapatkan THR Keagamaan,” jelasnya. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan ke atas mendapat THR sebesar satu bulan upah. Adapun pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, besaran THRnya dihitung tersendiri.

“Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya menyongsong Hari Raya Keagamaan,” tegas gubernur.

“Hal ini juga sebagai bentuk kewajiban pengusaha untuk memenuhi salah satu aspek kesejahteraan pekerja/buruh dan perlindungan terhadap tenaga kerjanya,” imbuh Khofifah. Mantan Menteri Sosial RI ini sebanyak 133 anak,” terangnya. Lanjut Mursiah, kegiatan Baitul Arqam tahun pelajaran 2023 dibagi menjadi dua sesi. Yakni, kelas 1-3 sesi nonasrama, sedangkan untuk kelas 4-6 kelompok sesi asrama.

Tidak hanya memberikan materi seputar agama Islam, namun juga ada materi khusus tentang pubertas, anti bullying, dan manasik umroh.

“Dari beberapa materi yang disajikan pada Baitul Arqam tahun ini, tujuannya untuk membekali siswa agar menjadi generasi yang unggul secara spiritual, emosional, dan intelektual,” tutur Mursiah. Beberapa pemateri mewarnai

Rakyat Dididik Pintar Berhemat Listrik melakukan pembelian token atau stroom listrik prabayar. Pelanggan dapat melakukan pembelian kWh maksimal sejumlah 720 Jam Nyala dalam 1 bulan. Misal untuk tarif rumah tangga daya 2.200 VA, pelanggan 1.346,40 atau setara Rp. 1.945.144. “Adapun rata-rata pemakaian di Jawa Timur untuk rumah tangga daya 2.200 VA sebesar 237.44 kWh.,” kata dia. Saat ini penggunaan listrik prabayar hanya melani kebutuhan hingga daya 5.500 VA. Untuk layanan daya 6.600 VA ke atas dapat dilayani dengan persetujuan terlebih dahulu dari PT. PLN (Persero).

Disampaikan Hamzah, bahwa jumlah pelanggan Listrik prabayar saat ini mencapai 7,02 juta atau 53% dari total pelanggan di Jawa Timur pada periode Maret 2023. Pada pelaksanaanya, sistem (prabayar dan pascabayar) mempunyai mekanisme pembayaran yang berbeda. Layanan pascabayar dilakukan pembayaran di bulan berikutnya (setelah menggunakan energi listrik). Sedangkan layanan prabayar dilakukan pada saat transaksi pembelian token (bulan yang sama).

“Layanan prabayar dapat membantu pelanggan agar lebih mudah mengendalikan pemakaian energi listrik, pemakaian listrik dapat disesuaikan dengan anggaran belanja, tidak akan terkena biaya keterlambatan pembayaran rekening listrik, dan privasi lebih terjaga,” kata dia.

Karena itu PLN mengedukasi masyarakat lebih lanjut tentang pe- menegaskan, Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2023.

YLPK Jatim: PLN Harus Beri Edukasi Instalasi ...

Bagi pengusaha yang tidak patuh membayar THR Keagamaan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 79, bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

“Pemprov Jatim akan menyiapkan Posko THR Keagamaan yang melayani mulai tanggal 4 sampai 18 April,” papar Khofifah. Adapun jam kerja aduan diberlakukan pada setiap hari mulai pukul 08.00 sampai pukul 15.00 (Senin s/d Kamis), dan pukul 08.00 - 15.30 (Jumat). Posko THR Keagamaan Pemprov Jatim ini terdapat di 55 titik yang

Baitul Arqam SD Muhlas. Di antaranya Sekretaris LPA Jatim Budiyati dengan materi anti bullying, Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jatim Dr Akhtim Wahyuni, lalu topik Pengeling Ramadhan oleh ustaz Aziz Maulana, dan Bengkel Akhlaq oleh ustaz Afif Hidayatullah. Sedangkan materi Pubertas dipandu oleh ustaz Farid Firmansyah dan ustazah Musyfiroh. Dalam materinya, Farid Firmansyah mengawali dengan pengertian pubertas. Dikatakan, pubertas merupakan masa perubahan atau transisi dari masa anak-anak menuju remaja dan dewasa.

Sambungan dari halaman 9 manfaatan listrik lebih bijak.

Hamzah menyampaikan, sosialisasi bagaimana memanfaatkan listrik dilaksanakan secara berkala dan rutin, baik melalui kegiatan berkelompok seperti PLN mengajar, talkshow ataupun pelayanan personal seperti konsultasi, layanan call center dan sebagainya. Kami juga memanfaatkan berbagai platform baik melalui offline maupun online seperti media sosial maupun pemberitaan-pemberitaan terkait.

Menjaga jaringan kelistrikan nasional selama periode lebaran, PLN memprediksi kelistrikan yang andal dengan daya mampu pasok di Jawa Timur sebesar 9.999 Megawatt (MW), dengan beban puncak mencapai

5.837 MW dan cadangan daya sebesar

2.856 MW. (day/ono) tersebar di berbagai lokasi. Pertama, di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jatim. Yakni, 1 posko di Kantor Disnakertrans Jawa Timur Jalan Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya serta 14 UPT BLK Disnakertrans Jawa Timur (Sumenep, Jember, Singosari, Kediri, Tulungagung, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Situbondo). Kedua, 38 kantor instansi yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Dan ketiga, di 2 posko kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yakni di Bandar Udara Juanda, Sidoarjo dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. “Pihak-pihak yang ingin berkonsultasi ataupun mencari informasi terkait pembayaran THR Keagamaan dapat menghubungi Posko Pelayanan THR tersebut. Atau kepada Korwil dan Subkorwil Pengawasan Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Jawa Timur,” kata Khofifah.(bin/ono)

“Masa pubertas akan dialami anak pada usia 10-19 tahun, namun pada kehidupan saat ini masa pubertas pada usia yang berbeda-beda, akan banyak perubahan, diantaranya perubahan fi pemilih dan sebaran dan diterima. Memasuki tahapan verifikasi administrasi (vermin), keseluruhan 20 Bacalon tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat. Setelah sebelumnya, 17 di antaranya menempuh proses perbaikan kesatu. Sehingga, sejumlah 20 Bacalon yang lolos tahapan vermin dapat dilakukan penarikan sampel untuk diverifikasi secara faktual (verfak). Hasilnya, sebanyak 6 Bacalon dinyatakan Memenuhi Syarat, sedangkan 14 sisanya melakukan perbaikan. Pasca dilakukan perbaikan, dalam proses rekapitulasi menyimpulkan, sik, psikis, jiwa, dan pematangan fungsi organ reproduksi,” jelasnya.

Sementara itu, M Ridwan siswa kelas 5 mengaku senang dapat mengikuti kegiatan Baitul Arqam. Menurutnya,

11 Bacalon dinyatakan Memenuhi Syarat dan dapat dilanjutkan untuk verfak. Namun, dalam perjalananya, terdapat 2 Bacalon yang mengajukan gugatan sengketa proses di Bawaslu. Hasilnya dapat dilakukan vermin perbaikan kedua dan dilanjutkan tahapan verfak. Sehingga hari ini, pada proses rekapitulasi verifikasi tahapan kedua, sebanyak 9 Bacalon dinyatakan Memenuhi Syarat dan 4 lainnya Tidak Memenuhi Syarat. Proses rekapitulasi akhir ini digelar di Hotel Royal Tulip, Jalan Bintoro Nomor 21-25 Surabaya. Berlangsung selama kurang lebih satu jam, mulai pukul 15.18.

Sambungan dari halaman 9 ada banyak pengetahuan yang dapat dipelajari bersama teman sekelas. “Senang karena materinya unik dan baru, saya dan teman-teman jadi lebih tahu,” katanya. (bin/ono)

Hadir dalam proses rekapitulasi dari KPU Jatim Ketua Choirul Anam, anggota Insan Qoriawan, Gogot Cahyo Baskoro, Miftahur Rozaq, Muhammad Arbayanto dan Nurul Amalia. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakata Yulyani Dewi, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Eddy Prayitno, dan seluruh jajaran staf terkait. Tampak hadir pula dari sejumlah pihak terkait. Diantaranya perwakilan dari Bawaslu Jatim Purnomo Satrio Pringgodigdo serta 13 Bacalon Anggota DPD atau yang mewakili. (day/ono)

Sambungan dari halaman 9 Sebab, mayoritas masyarakat masih buta pemahaman.

“Banyak keluhan datang dari masyarakat itu terkait kebakaran. Nah, bagaimana jaminan yang diberikan PLN supaya tidak mudah terbakar. Untuk mengantisipasi hal ini, salah satunya PLN harus turun memberikan edukasi kepada pelanggan terkait instalasi listrik yang sesuai standar,” katanya, Senin (10/4).

Said menjelaskan, edukasi tersebut berkaitan dengan bahan atau penggunaan instalasi listrik sesuai standar. Sebab selama ini, permukiman dan rumah usaha di Surabaya banyak yang tidak sesuai standar. Entah itu kabel maupun alat listrik pendukung lainnya.

Tak dapat dipungkiri, lanjut Said, kesalahan dalam penggunaan instalasi listrik dapat memicu kebakaran akibat korsleting listrik. Misalnya, penggunaan jenis kabel yang tidak standar, penggunaan alat elektronik yang bertumpuk sehingga bebannya berlebih dan sebagainya.

“Penyedia kabel maupun alat listrik tidak standar itu harus ditindak. Mereka harus dihukum sesuai UU

Perlindungan Konsumen. Sebab, menjual instalasi listrik tidak sesuai standar itu dilarang,” tegasnya. Di samping meminta PLN untuk terjun memberi perlindungan

Pelaku UMKM Minta Diskon gihan listrik tersebut sangat tidak masuk akal.

“Naik nya tidak masuk logika saya, bisa 2 kali lipat begitu, bulan Januari, Febuari, Maret rata-rata Rp 850 sampai Rp 950 ribu,” kata Anik kepada Memorandum. Padahal tahun sebelumnya tagihan listrik rata-rata tiap bulannya Rp 650 ribu. Dia sendiri merupakan pelanggan PLN yang masih menggunakan sistem pascabayar dengan daya 1.300 W. Pihaknya meminta pihak terkait merespons keluhan tersebut dan penyebab lonjakan tagihan listrik yang dialaminya. Sebab pihaknya khawatir sistem pencatatan stand meter yang ada di rumah pelanggan tersebut ada masalah.

“Padahal nggak ada penambahan daya. Sejak awal ya 1300 watt,” katanya. Sebelumnya, pihaknya pernah mengeluhkan lonjakan tagihan itu kepada pegawai PLN yang datang langsung melakukan pengecekan rekening listrik miliknya. “Katanya disuruh ke katornya langsung,” ungkapnya. Pihaknya berharap agar pemilik UMKM diberikan diskon. Kendati demikian pasca dilanda pandemi Covid-19 roda perekomomian khususnya masyarakat kelas kebawah belum stabil.

“Kami berharap PLN bisa mengerti. Apalagi UMKM pada masa pandemi disuruh tutup. Sehingga belum stabil roda pekonomian kita. Kita minta ada golongan tersendiri. Jadi bagi pelaku UMKM didata dan diberikan keringanan pembayaran listrik,” pungkasnya. Di bagian lain, Trisari, juragan rumah kos di Jalan Keputran Kejambon, mengaku selama ini menggunakan token listrik. Namun, sebenarnya dia lebih senang memakai meteran listrik pascabayar karena selain lebih irit juga bisa dibayar per bulan. “Saya lebih suka pakai pemakaian preventif dalam bentuk edukasi, YLPK Jatim juga mendesak polisi melakukan razia.

Terlebih, peralatan listrik tak sesuai standar masih banyak beredar di pasar, pertokoan, dan rumah usaha.

“Polisi harus merazia alat listrik yang tidak standar. Jangan sampai alat tersebut dipakai masyarakat, sehingga mengundang ketidakamanan dan kenyamanan warga dalam menggunakan listrik,” tandas Said.

“Ada ancaman pidana dan dendanya. Yakni, bisa dijerat 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar bagi pelaku usaha yang menjual alat listrik tidak sesuai standar,” sambungnya. (bin/ono)

Sambungan dari halaman 9 listrik pascbayar daripada token,” kata Trisari kepada Memorandum.

Sebab, ibu satu anak itu punya pengalaman tidak mengenakkan beberapa bulan lalu. Ketika itu dia sedang tidur mendadak pintu rumahnya diketok oleh seseorang pada dini hari.

Setelah dibuka, diketahui yang mengetuk pintu rumahnya adalah salah satu penghuni kosnya. Dia memberitahu jika token listriknya habis dan lampunya mati semua. Dalam keadaan setengah sadar, Trisari bingung karena jam segitu toko atau pun minimarket tutup semuanya, sehingga tidak tahu lagi beli ke mana. “Saya bingung beli ke mana lagi. Saya pernah beli ke minimarket tengah malam tapi tidak bisa operatornya,” jelas Trisari. Kemudian dia minta bantuan suaminya untuk membeli token melalui bilik ATM. Dan akhirnya bisa membeli token karena melayani pembelian selama 24 jam. (alf/rio/ono)