Beredar di Pasaran Kabupaten Madiun

Madiun, Memorandum Keberadaan minyak goreng (migor) yang dikemas di dalam botol tanpa disertai merek dan diduga tanpa izin edar ditemukan di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Madiun.

Ini diketahui setelah Tim Satgas Pangan Kabupaten Madiun melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional, Selasa (11/4). Namun barang bukti hasil temuan itu tidak dilakukan penindakan secara hukum.

an tertinggi (HET). Selain itu, ada pula yang dijual secara bundling dengan produk lain, bahkan dengan sesama komoditi minyak nonsubsidi.

Hal tersebut menjadi atensi khusus

Tim Satgas Pangan untuk melakukan penelusuran terhadap rantai pasok.

Madiun, Memorandum Temuan ratusan data pemilih tidak sesuai coklit oleh petugas pantia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun terjawab. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun turun melakukan penelusuran.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun Sigit Budiarto mengatakan, dari hasil penyisiran tim Dispendukcapil didapati 792 data terdiri dari 1 tidak ditemukan pemilik, 1 pindah tempat, 221 anomali data, 465 belum melakukan perekaman, 96 rekomendasi akta kematian 96 dan delapan sisanya sudah valid dan melakukan perekaman.

Sigit menyebut, ratusan anomali data dan data belum rekam kompleks sekali permasalahannya.

Di antaranya, dulu pernah tertera data tapi saat ini orangnya tidak ada, atau bahkan memiliki KK lama tahun 2012 ke bawah sampai sekarang tidak melakukan perubahan data, sehingga KK menjadi statis.

“Itu yang akan kita sisir dan laporkan ke pusat, kalau memang ditemukan data demikian harus dilakukan penghapusan,” ujarnya, Selasa (11/4).

Ditegaskan Sigit, temuan data tidak sesuai dari hasil coklit telah menjadi ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pihaknya hanya mengambil langkah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pencatatan sipil.

“Itu ranah KPU, ditemukan data itu kita tidak boleh masuk untuk penetapan DPS maupun DPT, hasil coklit kita tindak lanjuti sesuai ranah tupoksi kami,” ungkapnya.

Tim akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan terhadap ratusan data tersebut. Selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan penghapusan. “Akan kami laporkan ke pusat sebatas ranah adminduk,” bebernya.

Sementara, untuk ratusan data yang belum rekam KTP elektronik pihaknya akan bekerja sama dengan petugas di kecamatan untuk melakukan perekaman keliling. (dry/lis)

Hal tersebut dibenarkan Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan

UM Kabupaten Madiun Toni Eko Prasetyo. “Hanya beberapa temuan adanya minyak kemasan tanpa merek. Mirip minyak curah, tapi dalam kemasan botol tanpa label,” ungkap Toni. Selain itu, komoditi minyakita yang merupakan barang subsidi pemerintah masih ditemukan dijual di atas harga ecer-

Kapolres Ngawi Cek

Fasilitas Rest Area Tol

Ngawi, Memorandum Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputera memantau serta mengecek langsung fasilitas rest area menjelang atas mudik Lebaran 1444 Hijriah, Selasa (11/4). Salah satunya di rest area KM 575 A ruas tol Ngawi - Solo.

Dwiasi Wiyatputera mengatakan, saat ini sudah ada volume peningkatan kendaraan sekitar 10 persen setiap harinya dan kepadatan kendaraan biasanya terjadi pada H-2 Lebaran. “Pengecekan kali ini untuk memastikan lokasi yang akan didirikan sebagai pos pelayanan,” katanya.

Dwiasi menambahkan, dari hasil pemantauan mulai dari tol KertosonoNgawi ada beberapa perbaikan saat ini dan ditargetkan akan selesai pada H-7 Lebaran. Sejauh ini semuanya sudah siap termasuk dengan fasilitas pendukung seperti tolilet, musala dan lainnya. Dan untuk titik blackspot sudah kita koordinasikan dengan pihak jasa marga dengan ciri khas jalan tol berbunyi supaya tidak terjadi kecelakaan.

Di samping itu, mulai saat ini sudah dilakukan pembatasan kendaraan truk yang masuk jalan tol kecuali kendaraan truk bermuatan sembako mulai saat ini hingga Jumat mendatang. Untuk pendirian pos pengamanan nantinya di Alun-Alun Ngawi, exit tol Ngawi dan juga pos pengamanan tempat wisata. “Polres Ngawi nantinya akan menyiapkan sebanyak 300 personel,” pungkasnya. (aa/lis)

“Minyakita dalam pengawasan, masih ada yang menjual di atas HET akan kita urai, kita telusuri rantai pasoknya dia merupakan distributor yang keberapa,” ujarnya.

Sementara untuk stok dan harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur mulai dari beras, cabai, bawang merah, bawang putih dan komoditi lainnya terpantau aman. Pun, sidak akan terus dilakukan menyasar sejumlah pasar tradisional, distributor hingga gudang grosir di wilayah Kabupaten Madiun hingga H-5 Lebaran. “Kita pantau sampai H-5 lebaran nanti,” pungkasnya.

Diketahui, Tim Satgas Pangan Kabupaten Madiun terdiri dari Polres Madiun, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta satpol PP. (dry/lis)

Bupati Ngawi

Ony Anwar Harsono secara simbolis menyerahkan SK kepada ASN Formasi I tahun 2021 di Pendopo Wedya Graha Pemkab Ngawi.

Bupati Serahkan SK Pengangkatan 232 ASN Formasi 2021

Ngawi, Memorandum Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan 232 aparatur sipil negara (ASN) formasi umum 2021 di lingkungan Pemkab Ngawi, Selasa (11/4).

Pengangkatan PNS serta pengambilan sumpah janji dan penyerahan SK ASN ini dilakukan di Pendopo Wedya Graha Pemkab Ngawi. “Semoga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada seluruhnya benar-benar dapat dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen serta rasa tanggung jawab yang tinggi,” kata Bupati Ony. Dikatakan, di 2022 ada 538 pegawai yang pensiun dan di 2023 ada 560 pegawai yang memasuki masa pensiun. “Sehingga dengan diangkatnya 232 orang ini masih minus 700 pegawai,” ujarnya.

Bupati menyatakan, adanya kekurangan pegawai tersebut, pihaknya akan berupaya menyeimbangkan kebutuhan dengan memperbanyak kerja sama. “Semisal saat ini ada kekurangan guru agama maka ustad atau ustadzah kita kerjasama- kan untuk mengisi guru agama di tingkat SD maupun SMP di Ngawi,” jelasnya. Dia menambahkan, hingga saat ini masih belum ada informasi penerimaan calon PNS dari KemenPAN RB. Dan untuk di Ngawi sudah tidak ada tenaga kontrak karena sudah rampung dengan P3K. “Jadi ke depannya tidak ada lagi tenaga honorer yang ada hanya ASN dan P3K,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Ngawi Idham Karima menjelaskan, pengangkatan PNS berdasarkan Peraturan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

“Sebanyak 232 pegawai tersebut terdiri dari tenaga Kesehatan 196 orang dan tenaga Teknis 36 orang. Calon PNS sudah menjalani masa percobaan selama satu tahun terhitung mulai tertanggal 1 April 2022 sampai 31 Maret 2023,” jelasnya. Ditambahkan, pengambilan sumpah janji kali ini ada tiga calon PNS yang ikut di luar formasi ini yakni lulusan angkatan IPDN. (adv/lis)

Madiun, Memorandum Kursi kosong anggota DPRD Kota Madiun dipastikan kembali utuh. Seiring komisi pemilihan umum (KPU) setempat tengah memproses pergantian antar waktu (PAW) almarhum Winarko, mantan legislator yang telah tutup usia beberapa waktu lalu.

Pun, DPD Partai Golkar Kota Madiun telah mengantongi nama calonnya.

“Sudah ada PAW almarhum pak Winarko. Dan sudah menyampaikan kesediaan saat KPU mendatangi sekretariat DPD Partai Golkar Kota

Madiun pada 6 April lalu,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Madiun Bagus Rizki Dinarwan kemarin (11/4). Jika mengacu Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2017 tentang PAW, calon pengganti adalah yang memperoleh suara sah terbanyak urutan dibawah almarhum Winarko dalam daftar peringkat. Artinya, nama Enrico Jonathan Hartono yang akan meneruskan sisa masa jabatan anggota DPRD setempat. “Enrico juga sudah membuat surat pernyataan memenuhi syarat

PAW. Yakni, dalam satu partai yang sama dan bukan ASN (aparatur sipil negara) maupun TNI-Polri,” jelas Bagus. Meski begitu, Bagus menilai permintaan PAW dari DPRD setempat kali ini terkesan terburu-buru. Pun, pihak parpol belum mengajukan PAW. Namun, tiba-tiba KPU setempat mendatangi sekretariat parpol untuk memproses PAW tersebut.

“Kalau KPU, saya mafhum harus segera memroses surat DPRD paling lambat lima hari setelah surat diterima. Tapi, sebelum itu tidak ada komunikasi antara sekretariat DPRD dengan kami selaku parpol,” ujarnya.

“Seharusnya kan kami yang mengajukan permohonan. Tapi tidak apa-apa. Ini menandakan sekretariat DPRD bekerja cukup cepat,” selorohnya.

Terpisah, Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Madiun Herdi Wijanarko mengaku telah memroses PAW almarhum Winarko. Pun, telah melakukan klarifikasi nama-nama calon masih memenuhi syarat atau tidak.

“Kami menerima surat dari DPRD pada 4 April lalu. Selanjutnya, kami berkewajiban membalas surat tersebut tidak lebih dari lima hari kerja pasca surat diterima KPU,” tuturnya. Herdi menyebutkan, pihaknya berencana mengirimkan surat balasan ke DPRD setempat paling lambat 12 April. Pun, menampaikan nama calon yang memenuhi syarat atau bukan ASN maupun TNI-Polri. “InsyaAllah segera kami sampaikan nama calon ke DPRD,” pungkasnya. (mas/lis)