Gelagapan Melihat Polisi Berdatangan

Gresik, Memorandum Polres Gresik menggagalkan aksi balap liar di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kebomas. Puluhan anak muda bersama kendaraannya ditindak tegas. Hal ini untuk mencegah gangguan kamtibmas dan tindak kriminalitas di malam hari.

Penindakan ini sebagai upaya preventif dalam rangka harkamtibmas khususunya kenakalan remaja dan aksi balapan liar. Sejumlah anak muda yang kedapatan hendak menggeber kuda besi pun gelagapan ketika petugas datang.

“Kami melaksanakan pengamanan Jalan RA Kartini guna mengantisipasi balap liar. Tujuan kegiatan patroli guna menekan angka kriminalitas serta terjadinya laka lantas akibat dari adanya balap liar,” ucap Kapolres Gresik AKBP Adhitya Panji Anom, Senin (29/5).

UHC Kabupaten Gresik 100 Persen

Terkait pencegahan aksi tawuran dan balap liar sendiri, pihaknya berharap orang tua juga pro aktif agar selalu meningkatkan pengawasan terhadap putra putrinya. “Kita harapkan para orang tua meningkatkan peran sertanya dalam mengawasi anak-anaknya,” tandasnya.

Dari patroli tersebut, polisi langsung menindak tegas berupa tilang. Total ada sekitar 20 kendaraan yang diberikan surat tilang. Untuk sepeda motor dengan knalpot brong diminta untuk mengganti sesuai standar sebelum diambil.

Penindakan aksi balap liar rutin dilakukan jajaran satlantas bersama satsamapta. Khususnya saat akhir pekan karena marak dijadikan aksi kebut-kebutan. Kepolisian pun telah memetakan sejumlah titik rawan. Salah satunya Jalan RA Kartini dan Jalan Veteran. (and/har/epe)

Serahkan SK PPPK Kesehatan, Gus Yani Titip Pelayanan Masyarakat

Gresik, Memorandum

Puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jabatan fungsional kesehatan formasi 2022 tersenyum semringah, Senin (29/5).

Hal ini setelah mereka menerima petikan SK dan perjanjian kerja yang diserahkan langsung Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Total ada 61 PPPK yang menerima SK (surat keputusan). Rinciannya, formasi jabatan bidang 8 orang, dokter 5, dokter gigi 4, nutrisionis 2, perawat 22, perekam medis 1, sanitarian 1, terapis gigi dan mulut 2, pranata laboratorium kesehatan 15, dan promosi kesehatan 1.

Bupati Yani mengatakan, pengangkatan PPPK kesehatan diharapkan memberi manfaat besar untuk Kabupaten Gresik. Menurutnya, ini bukan sekedar mengisi formasi dan mencari kerja. Lebih penting yakni untuk mengabdi kepada rakyat, dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan. Bupati milenial itu juga menegaskan, nantinya para PPPK ini juga secara otomatis menjadi influencer pemerintah di bidang kesehatan. Harapannya bisa menghadirkan layanan kesehatan secara maksimal dan baik bagi masyarakat Kota Pudak. “Kita punya berbagai macam program kesehatan. Salah satunya adalah UHC yang saat ini sudah 100 persen di Gresik. Maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mengedukasi dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Gresik,” ujar Gus Yani, sapaan akrab bupati. Gus Yani juga mengatakan, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan, slot PPPK tahun ini akan dibuka sebanyak 330 formasi. Ini menjadi komitmen Pemkab Gresik dalam menangani isu-isu kesehatan. Terkait pelayanan, Gus Yani menegaskan untuk mendahulukan penanganan. Menurutnya, administrasi yang terlalu berbelit-belit hanya akan menyusahkan warga yang berobat.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, KSP Sahabat Mitra Sejati akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, terhadap barang jaminan milik

Anggota/penanggung hutang sebagai berikut : OBYEK LELANG

ICE IMELDA Sebidang tanah seluas 96 m2 berikut bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai SHGB No. 3962 terletak di Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang

Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tercatat atas nama Nyonya Ice Imelda

Limit Lelang : Rp. 1.350.000.000

Jaminan : Rp. 337.500.000

KETERANGAN

Uang jaminan disetorkan ke rekening KPKNL melalui VA ( Virtual Account ) harus sama dengan uang jaminan yang di persyaratkan .

Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Surabaya selambat-lambatnya 1(Satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERSYARATAN LELANG :

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website diatas

2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas

3. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala konsekuensinya biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.

4. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihakpihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana atau perdata kepada KPKNL Surabaya dan KSP Sahabat Mitra Sejati

5. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada KSP Sahabat Mitra Sejati Area Jatim Telp. 081.233.638.080/085.233.340.049 PELAKSANAAN

“Asas kesehatan adalah diselamatkan dulu, jangan ditanyai KTP dulu. Itu urusan belakangan. Karena UHC kita sudah 100 persen, artinya seluruh masyarakat Kabupaten Gresik terjamin kesehatannya. Maka sekarang asas kesehatan ini yang menjadi tolak ukur kita dalam bekerja,” tegasnya. Ia juga menekankan terkait perilaku petugas Puskesmas atau rumah sakit. “Saya sering menyampaikan ke Puskesmas, mereka yang datang berobat pasti kondisinya sedang capek, bingung dan tidak sabar. Maka kita yang harus tampil dan memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan dicemberuti, biar nanti mereka memberikan penilaian yang positif untuk kita,” pesannya. (and/har/epe) tKiiIIMSh

DPRD Gresik Matangkan Raperda

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Gresik, Memorandum DPRD Gresik terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Pembahasan terus bergulir. Legislatif mentargetkan regulasi untuk meningkatkan pembangunan di kelurahan tersebut bisa segera proses finalisasi. Panitia khusus (pansus) untuk mematangkan penyusunan memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan lingkungan. Raperda Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sendiri menjadi salah satu dari 16 peraturan yang akan dibahas dalam Propemperda 2023. Melalui regulasi ini, diharapkanmampumeningkatkan pembangunan di tingkat kelurahan. Salah satu yang diperjuangkan adalah peningkatan alokasi anggaran untuk kelurahan. Minimal disamakan dengan penerimaan dana desa (DD) terkecil. Hal tersebut juga tidak terlepas dari banyaknya keluhan dari masyarakat yang kurang diberdayakan, serta minimnya pembangunan di kelurahan. “Dalam waktu dekat akan segera dimatangkan dengan membentuk Pansus. Termasuk melakukan finalisasi bersama tim ahli,” ujar anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir. Isu utama dalam pembahasan yakni keterbatasan jumlah SDM aparatur sipil negara (ASN) di kelurahan. Sehingga, berdampak pada proses pelayanan publik. “Terutama menggairahkan semangat pemberdayaan, kami juga mengusulkan swakelola sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan,” pungkasnya. Regulasi ini juga mendorong masyarakat bisa berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. “Salah satunya, kami mendorong pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TSPT) di kelurahan. Agar semua sampah tidak menumpuk di satu titik,” beber Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. Menurutnya, penanganan sampah serta upaya menjaga kualitas baku mutu air dan udara menjadi pekerjaan rumah (PR) dinas lingkungan hidup (DLH). Diperlukan langkah strategis dan sinergitas seluruh pihak. “Lingkungan bersih masyarakat sehat, air dan udara yang bagus. Tentu memerlukan penangan yang komprehensif,” jelasnya. (and/har/epe) segala sesuatu yang berada diatasnya, SHM No. 4326, Lt. 180 m2 An. Doktorandus RUDY DASAWARTHIO THIMANDALLE terletak di Jalan Babatan Pratama XIX BB-43, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur. (Harga Limit Rp.

2.145.000.000,- Uang jaminan Rp. 643.500.000,-).

Pelaksanaan Lelang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal Selasa, 13 Juni 2023

Batas Akhir Penawaran Pukul 10.25 Waktu Server (sesuai WIB)

Cara Penawaran Closed Bidding (dengan mengakses url https://www.lelang.go.id

Tempat Lelang KPKNL Surabaya, Jl. Indrapura Nomor 5, Surabaya

Penetapan Pemenang Setelah batas akhir penawaran

Syarat – syarat lelang sebagai berikut:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website http://www.lelang.go.id.

2. Syarat, ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di alamat website di atas.

3. Menyetor uang jaminan lelang ke nomor virtual account (VA) yang diperoleh melalui website di atas, nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account harus sama dengan nominal yang disebutkan dalam pengumuman lelang dan setoran harus dilakukan sekaligus dan harus sudah efektif diterima KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

4. Penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit lelang. Uang jaminan yang telah disetor akan diperhitungkan dengan harga pembelian jika penawarnya ditunjuk sebagai pembeli, dan akan dikembalikan tanpa potongan apapun juga jika penawarnya tidak ditunjuk sebagai pembeli.

5. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang (Pokok Lelang dan Bea Lelang sebesar 2%) dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang dan apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.

6. Objek lelang yang ditawarkan sesuai dengan kondisi apa adanya (as is), dengan segala konsekuensi biaya tertunggak, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.

7. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Surabaya, PT Bank BTPN, Tbk. dan PT. Balai Lelang Mahkota.

8. Ketentuan dan syarat-syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang.

9. Pengumuman Lelang Kedua ini juga sebagai ralat atas Pengumuman Lelang Pertama.

10.Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di PT. Balai Lelang Mahkota Telp. (031- 7327192). Surabaya, 30 Mei 2023 Ttd PT. Bank BTPN, Tbk.