JEMBER-LUMAJANG

Jember, Memorandum

Komisi A DPRD Kabupaten Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) soal legal standing Pj Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jember, Senin (29/5). Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember Tabroni.

Hadir dalam RDP tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Jember Sukowinarno, Djoko Kariono (kabid mutasi), Teguh (analis SDM aparatur), Surono (bagian hukum), serta Novi

Kusuma Wardhana, koordinator LBH Bolo Saif Jember.

Kepala BKPSDM Kabupaten Jember Sukowinarno dihadapan para wakil rakyat menerangkan, bahwa Bupati

Jember mengirim surat usulan

Penjabat (Pj) Sekdakab Jember tertanggal 15 September 2022, nomor 800/11180/414/2022, a/n Sdr Arief Tyahyono SE.

Kemudian disetujui oleh Gubernur Jawa Timur untuk diterbitkan SK bupati. Di tiga bulan kedua, mengajukan perpanjangan karena proses dari panitia seleksi (pansel) belum selesai. BKD Provinsi Jatim menyampaikan bahwa perpanjangan kedua tidak perlu persetujuan gubernur mengingat pada surat Gubernur Jawa Timur perihal Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, nomor 821.2/9282/204.4/2022, tertanggal 27 Desember 2022, pada alenia terakhir disebutkan penjabat sekretaris daerah berhenti bersamaan dengan dilantiknya sekretaris daerah yang baru dari hasil seleksi terbuka.

“Terlambatnya proses tahapan pansel Seketaris Daerah Jember tidak dianggarkan di tahun 2022. Sehingga di tahun anggaran 2023 diusulkan untuk proses tahapan yang maksimal 24 Juni pansel mengumumkan hasilnya yang layak menjadi sekda definitif,” jelas dia. Setelah proses pengajuan anggaran 2023, lanjut Sukowinarno, berkirim surat ke KASN pada 15 Maret untuk membentuk pansel open bidding Sekdakab Jember. Dan baru disetujui oleh KASN pada 4 April 2023. “Proses open bidding khusus sekda sedang berjalan. Sedangkan untuk empat OPD dinas pendidikan, kesehatan, direktur RSD dr Soebandi dan kepala Satpol PP, menyusul setelah penetapan sekda,” beber Sukowinarno. Sementara pansel sudah terbentuk, Ketua Prof Yuli, Sekretaris dr Ali, anggota M.Hasan (mantan rektor Unej), Ridwan kepala BKN Jawa Timur, Bu

Yuyun Kepala BKD Jawa Timur. Ketua Komisi A DPRD Jatim Tabroni mengatakan. ditunjuknya Prof Yuli sebagai ketua pansel sekdakab sangat tidak tepat dan kontradiktif, karena yang bersangkutan juga sebagai tim ahli. “Sebaiknya untuk mencari orang lain yang tidak terlibat. Karena yang bersangkutan Prof Yuli sebagai tim ahli,” kata Tabroni. Sementara anggota Komisi A DPRD Jember Sunardi menanggapi molornya kerja Pansel SekdakabJember bersikukuh surat gubernur itu berlaku hanya tiga bulan maksimal dan tidak boleh dibantah. Apalagi perpanjangan ketiga tidak ada suratnya hanya melalui komunikasi telepon itu sudah tidak benar. Bahkan ini akan ada perpanjangan lagi, sehingga perlu untuk diklarifikasi ke biro hukum pemprov Jatim agar jelas dan gamblang,” jelasnya.

Menurutnya, sekda harus tahu diri untuk menyerahkan jabatannya itu, sehingga Bupati Jember melalui gubernur untuk memilih dan menetapkan lagi yang lain. Karena masa batas jabatan hanya tiga bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat

(3) dan Pasal 11 Peraturan Presiden R1 Nomor 3 Tahun 2018, bahwa masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah yang diangkat karena adanya kekosongan jabatan Sekretaris Daerah yaitu paling lama 3 (tiga) bulan. Sunardi mengatakan, apa yang menjadi dalih kepala BK-

PSDM Kabupaten Jember tidak dianggarkan di 2022, itu bisa dianggarkan di perubahan anggaran. “Kalau hanya sekedar berdalih tidak ada anggaran di tahun 2022 itu hanya teknis saja yang bisa dilaksanakan, cuman mencari pembenaran belaka,” pungkasnya. (edy/lis)