9 Korban Bencana Longsor Trenggalek

A nggota DPRD Jawa Timur, Noer Soetjipto mengirimkan bantuan untuk korban longsor di Trenggalek beberapa waktu lalu. Pria yang juga politisi asal Fraksi Gerindra ini menyerahkan sejumlah bantuan untuk meringankan korban longsor di wilayah tersebut bersama Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad.

Noer Seoetjipto pria asli Trenggalek ini mengatakan bantuan tersebut sebagai bentuk komitmen kemanusiaan terhadap warga Trenggalek dan sekitarnya yang mengalami bencana.

“Cuaca ekstrem di sejumlah daerah di Jawa Timur salah satunya di Trenggalek perlu menjadi perhatian khusus. Pasalnya, di Trenggalek dan sekitarnya sudah sering dilanda bencana sehingga saya berharap Pemprov memperhatikan tersebut,” katanya dikonfirmasi, Jumat (17/2/2023).

Ada sejumlah permintaan warga, lanjut Noer Soetjipto untuk warga yang ada di daerah pengungsian diantaranya pemenuhan air bersih dan pemenuhan kebutuhan sehari­hari. “Untuk pemenuhan air bersih diharapkan Pemprov segera mengirimkan bantuan tersebut,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Noer Soetjipto yang terpenting adalah bagaimana caranya membantu masyarakat korban bencana pasca bencana berakhir.

“Yang perlu dipikirkan pasca bencana ini. Bagaimana caranya yang terpenting upaya

Pemprov untuk menekan se­ minim mungkin agar kerugian masyarakat tak besar saat ada bencana lagi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, hujan deras dengan intensitas tinggi selama beberapa hari terakhir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor di sejumlah wilayah.

Longsor terpantau ada di sejumlah tempat di Trenggalek diantaranya Kecamatan Suruh, Munjungan, Dongko serta Panggul.

Longsor pertama, terjadi pada Rabu dinihari sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Nglebo Kecamatan Suruh. Saat itu, tebing sepanjang delapan meter dan tinggi sekitar empat meter longsor dan berdampak pada dua rumah warga di bawahnya. Tak berselisih lama, longsor dilaporkan juga terjadi di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Panggul. Salah satunya di

Komisi D DPRD Jatim Langsung Cek Lapangan

Desa Ngrencak, tepatnya di RT 25/RW 10 Dusun Kasihan menyebabkan akses utama dari Kecamatan Dongko menuju Kecamatan Panggul tertutup material longsor.

Wilayah Panggul lainnya juga mengalami longsor dimana membuat rumah warga di RT 10/RW 04 Dusun Belang Desa Tangkil jebol setelah tebing setinggi tiga meter dengan panjang enam meter longsor usai hujan deras.

Merujuk prakiraan cuaca yang dirilis Stasiun Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Juanda, Trenggalek menjadi salah satu daerah yang masuk wilayah pemetaan potensi cuaca ekstrem mulai tanggal 11 hingga 17 Februari. Cuaca ekstrem itu berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir genangan hingga bandang, pohon tumbang dan tanah longsor. (yd)

Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono saat meninjau gedung Candra Wilwatikta Pasuruan.

K etua Komisi D DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono mengapresiasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jawa Timur yang telah menyelesaikan pembangunan dan pengembangan Gedung Candra Wilwatikta Pasuruan tepat waktu pada bulan desember 2022 lalu.

“Kami apresiasi komitmen Dinas PU PRKPCK, yang menyelesaikan proyek pembangunan dan pengembangan Gedung Candra Wilwatikta Pasuruan tepat waktu,” ujar dr. Agung politisi asal Fraksi Demokrat, Kamis (16/2/2023).

Seperti diketahui, Komisi D DPRD Jatim langsung melihat kondisi dan monitoring bangunan di Gedung Candra Wilwatikta Pasuruan bersama Dinas PU PRKPCK beberapa waktu lalu.

Namun dr. Agung menegaskan ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Dinas PU PRKPCK, yaitu terkait kualitas bangunan yang perlu kembali di cek dalam masa pemeliharaannya.

“Karena masih dalam masa pemeliharaan, kita juga harus kelapangan untuk mengecek apakah spek yang digunakan sesuai dengan acuan awal yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.

Senada anggota Komisi D DPRD Jatim lainnya, Masduki juga menegaskan bahwa pengecekan ke lapangan memang harus tetap dilakukan mengingat tidak adanya faktor pendukungnya. Jika dilihat dari gambar yang disajikan hari ini mungkin terlihat sangat baik.

“Tetapi kita tetap harus melakukan pengecekan kelapangan apalagi tidak ada faktor pendukungnya. Harusnya jika memang pembangunannya telah terselesaikan artinya pasti ada detail rincian kasar pelaksanaannya bukan hanya pagunya sekian dan nilai kontraknya sekian,” tegasnya.

Masduki menambahkan, jika tidak dilakukan pengecekan ini akan menjadi pembelajaran yang tidak baik kedepannnya. “Bukan kita menolak, tapi jika kita tidak melakukan pengecekan ini akan menjadi bukan pembelajaran yang bagus buat kita kedepannya. Jadi tetap harus dicek serta rekanrekan Dinas Cipta Karya juga harus menyertakan rincian plafonnya berapa di tiap spek bangunan yang ada sehingga kita dapat melakukan kroscek data yang direncanakan dan yang direalisasikan,” tambahnya.

Maka itu, ia juga berha­ rap dalam masa pemeliharaan harus dimaksimalkan untuk pengecekkan kwalitas bangunan yang sudah ada. “Nantinya, karena ini masa pemeliharaan tolong ketika ada ketidaksesuaian yang ditemukan oleh Komisi D ini dapat sampaikan kepihak yang bertanggungjawab oleh Dinas Cipta Karya agar ada solusi dari ketidaksesuaian ini, jangan sampai ada yang tidak sesuai tapi dibiarkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi D, Hidayat juga menanyakan penyebab terjadinya perubahan nilai kontrak kontruksi fisik yang terjadi pada pembangunan dan pengembangan Gedung Candra Wilwatikta Pasuruan ini. “Mungkin bisa dijelaskan, terkait perubahan nilai kontrak kontruksi fisik dalam pelaksanaannya yang semula dari 18,399 yang kemudian ada addendum kontrak kontruksi fisik menjadi 19,1 M yang dikarenakan kondisi lapangan tidak sesuai perencanaan.” ujar Hidayat.

Menanggapi hal ini, PPK Pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jawa Timur, Ketut menyampaikan mengenai masa pemeliharaan dan adanya addendum yang merupakan penyesuaian kondisi dilapangan.

“Benar bahwa sekarang masih masa pemeliharaan hingga 180 hari. Kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata selaku pengelola, jika terjadi kendala maka kita akan segera hubungi kontraktur pembangunnya,” katanya.

Terkait adanya addendum, ia mengatakan itu merupakan pemenuhan terhadap kekurangan fungsi jadi jika tidak dilaksanakan maka ditakutkan tidak berfungsi sehingga ada beberapa volume yang harus ditambah. (yd)

MenteriLingkunganHidupdanKehutananSitiNurbayamenyerahkanPenghargaanAdipura2022kepadaWaliKotaMalang SutiajidiAuditoriumGedungManggalaWanaBakti,Jakarta,Selasa28Februari2023.(Foto:HumasPemkotMalang).

Malang, Jatim Pos

Berhasil mengatasi per­ soalan sampah, Pemerintah

Kota (Pemkot) Malang meraih penghargaan Adipura 2022 dari Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

Penghargaan Adipura diberikan karena Kota Malang berhasil mengatasi persoa­ lan sampah 726 ribu meter kubik dari 680 ton sampah