DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna

» Penyampaian LKPJ Bupati TA 2022

“Penyampaian LKPJ Bupati ini merupakan kewajiban setiap kepala daerah. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019, dan penyampaian LKPJ ini sudah tepat waktunya, sesuai peraturan yang ada, “ jelasnya.

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyampaikan, bahwa agenda ini merupakan bagian dari siklus rutin yang di lakukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD secara transparan dan akuntabel, atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2022.

turan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020, untuk menghasilkan perbaikan pemerintah Daerah, “ jelas Sugiri dalam sambutannya.

Dalam paparannya, Bupati Sugiri Sancoko juga menyampaikan, belum tercapainya 100 persen dari total pendapatan daerah dari target yang telah ditetapkan tersebut berasal dari pendapatan transfer, yaitu dari DAK fisik yang terkendala pada waktu dari proses pengadaan barang dan jasa.

Nasional maupun Regional, Opini WTP 10 kali berturutturut dari kementerian keuangan RI atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021 serta 15 penghargaan lainnya, selama tahun 2022.

Rapat Paripurna diskors selama 5 menit, yang akhirnya DPRD Ponorogo menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Ponorogo TA 2022. Delapan fraksi di DPRD semua sepakat untuk dibentuknya Pansus tersebut.

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto, S.Pd menyampaikan, bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban setiap kepala daerah kepada DPRD, hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku. Serta penyampaiannya paling lambat dilakukan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

» Bupati Kediri Tekankan Setiap OPD Selektif Tentukan Program Tepat Sasaran

Kediri, Jatim Pos

Bupati Kediri Hanindhito

Himawan Pramana melantik

71 pejabat pada Pemerintah Kabupaten Kediri di ruang Joyoboyo, Kantor Pemkab Kediri, Selasa (28/3/2023).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Kediri mengungkapkan bagaimana mengangkat derajat masyarakat miskin. Itu yang harus dipikirkan bersama.

Orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selektif dalam menentukan program­program yang tepat sasaran.

Pihaknya mencontohkan, dalam setahun di sebuah Kecamatan A dengan program a, b, c d apakah dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin atau tidak. “Setelah diberikan program warganya masih susah atau nggak. Kalau masih susah berarti program anda sia­sia,” tuturnya.

Di sisi lain, Mas Dhito juga berharap agar seluruh ASN untuk menghilangkan ego sektoral. Dimana bupati yang gemar bervespa itu menginginkan adanya rasa saling peduli di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri.

“Jangan sampai kalau bukan menjadi urusan dinasnya, urusan pekerjaannya, seakan­akan gak peduli,” harapnya. Untuk saat ini, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kediri diwajibkan berjalan cepat, kolaboratif, serta mampu adaptasi dengan perkembangan. Pasal­

“Penyampaian singkat sebagai pengantar dokumen LKPJ yang telah disampaikan, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD bersama eksekutif sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dokumen tersebut kami susun berdasar pera­

“Dalam penyampaian LKPJ, hampir semua program tercapai, namun masih ada yang kurang dari harapan masyarakat. Ini adalah PR kita, untuk lebih bekerja keras lagi di tahun 2023 ini, “ ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Sugiri Sancoko menyampaikan, bahwa Pemkab Ponorogo di tahun 2022 telah menerima berbagai penghargaan tingkat

“Penyampaian LKPJ tersebut akan kita cermati lewat pansus, delapan fraksi di DPRD Ponorogo semua sepakat. Semua akan kita cermati secara menyeluruh lewat pansus, “ terang Ketua DPRD Ponorogo Sunarto, S.Pd. Ditambahkannya, terkait silpa tahun 2022 pihaknya akan menunggu laporan atau audit dari BPK. (Adv/nur)

DPRD Kabupaten Kediri Gelar Rapat Paripurna

Kediri, Jatim Pos ri atas 4 (empat) buah Raperda nya, Oktober 2023 bandara baru Kabupaten Kediri diirencanakan beroperasi. Maka, menurut Mas Dhito ASN dan jajarannya harus siap menyambutnya.

DPRD Kabupaten Kediri menggelar Rapat Paripurna dalam acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Kediri. Acara digelar di Graha Sabbha Canda Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri, Senin (6/2/2023), dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid­19.

Rapat Paripurna di hadiri oleh para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri dengan tetap menggunakan masker saat memasuki ruang rapat. Sedangkan peserta rapat paripurna dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri bersama para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Sudah semakin berpacu dengan waktu, kita bersiap menghadapi beroperasinya bandara dengan pembangunan infrastrukturnya yang ada saya harap bapk ibu semua bisa mengimbangi itu,” tutup Mas Dhito. (Adv-Kominfo)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri kali ini dipimpin Drs. H. Sentot Djamaluddin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri dengan didampingi oleh Dodi Purwanto Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Drs. Sigit Sosiawan, SE., dan Muhaimin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri.

Bertindak selaku Pimpinan Rapat Paripurna, Sentot Djamaluddin pada awal pembukaan rapat menjelaskan, bahwa agenda rapat paripurna ini adalah melanjutkan rangkaian pembahasan atas 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Kediri yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat Pertama Bagian Kedua.

“Berisikan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi­fraksi terhadap penjelasan Bupati Kedi­

Kabupaten Kediri yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna

DPRD Kabupaten Kediri sebelumnya,” ucap Sentot.

Dalam rapat paripurna ini, masing­masing fraksi di DPRD

Kabupaten Kediri menggunakan kesempatan sebaik­baiknya un­ tuk menyampaikan pemikiran kritisnya baik berupa saran, masukan, usulan bahkan kritik terhadap pemerintah daerah guna penyempurnaan terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri yang disampaikan ke DPRD Kabupaten Kediri, sebelum nantinya dilakukan pembahasan bersama antara

DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dalam rapat paripurna ini

7 (tujuh) fraksi yang menyampaikan pemandangan umum fraksinya secara bergantian yaitu dimulai dari Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan terakhir Fraksi Partai Gerindra. Setelah ketujuh fraksi selesai menyampaikan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna ini, selanjutnya pimpinan rapat menutup rapat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi terhadap 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Kediri untuk disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tahap pembicaraan berikutnya. (priez)