Bahas LKPj Gubernur 2022 Bersama OPD Pemprov

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi memutuskan membentuk

Pansus LKPj TA 2022, usai

Gubernur Khofifah Indar

Parawansa membacakan

Laporan Keterangan Per­ tangunggjawaban (LKPj)

Tahun Anggaran 2022.

Usai rapat paripurna, Jumat (31/3) pansus menentukan Ketua dan Wakil.

“Untuk Pansus LKPj ini kalau sesuai urutan, maka ke­ tuanya dari Fraksi PDIP, dan wakil dari Fraksi PKB dan Gerindra,” kata Kusnadi.

Begitu juga soal waktu pembahasan Pansus, lanjut Kusnadi sudah ada ketentuan, yakni maksimal 3 bulan. “LKPj Gubernur Jatim itu, bagian dari evaluasi kinerja Gubernur yang dilakukan oleh DPRD Jatim,” ujarnya.

Sementara itu Anggota Pansus LKPj tahun

2022, Blegur Prijanggono mengatakan rapat pansus

LKPj memutuskan untuk ketua yaitu Erma Susanti dari Fraksi PDIP, dan Aisyah Lilia Agustina sebagai

Wakil ketua Pansus LKPj dari Fraksi PKB Jatim.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran

2022 menunjukkan persentase pencapaian target sebesar 97,70 persen dari 2.912 indikator program dan kegiatan. Dimana capaian tahun 2022 ini meningkat 1,29 persen dari tahun 2021 yang sebesar 96,41 persen.

Berbagai capaian kemajuan dan prestasi yang telah dicapai Jawa Timur selama tahun 2022, adalah hasil perencanaan dan orientasi pembangunan yang menjadi platform arah navigasi Provinsi Jatim yang kemudian sebut sebagai

Nawa Bhakti Satya.

Kepala Inspektorat Jatim, Helmy Perdana Putra, Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agusti, serta Kepala Badan Riset Daerah (Brida), Dr Andrianto.

Ketua Pansus LKPj Gubernur Jatim tahun 2022, Erma Susanti mengatakan hari ini pansus mulai melakukan pembahasan LKPj Gubernur 2022 dengan meminta keterangan sejumlah OPD di lingkungan Provinsi Jatim diantaranya Diskominfo, Ins­ menjadi dasar bagi pansus dalam menilai ketercapaian target dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

Erma politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini menyampaikan, mengapresiasi capaian kinerjanya Diskominfo Jatim di tahun 2022. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama Kominfo Jatim harus hadir atau meningkatkan kerjasama dengan OPD di Pemprov Jatim yaitu menyampaikan program OPD Pemprov Jatim ke masyarakat. Dan kedua meningkatkan kerjasama dengan Kabupaten/Kota.

“Kepada OPD di lingkungan Pemprov Jatim juga harus menyadari kehadiran desiminasi informasi juga penting disampaikan yaitu program­programnya gubernur Khofifah melalui diskominfo Jatim. Sehingga program­program gu­ bernur bisa dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.

Selain itu juga untuk pihaknya memberikan masukan ke Brida yaitu ke depannya dalam melaksanakan risetnya harus sesuai dengan tema yang diusung di LKPj gubernur yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di era industri perdagangan berbasis agro. Mengingat selama ini di tahun 2022 ini hasil risetnya masih belum tersinkronkan dengan program Gubernur tersebut.

“Untuk itu Brida harus juga meningkatkan kerjasama dengan OPD di lingkungan Provinsi Jatim yang sejalan programnya Gubernur Khofifah, bahkan juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Sehingga program brida bisa sesuai dengan tema dan program yang disampaikan Gubernur Khofifah ke masyarakat terutama perdagangan berbasis agro,” pungkasnya.

Sementara itu Kadis Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan selama tahun 2022 kinerja anggaran teralisasi 96,48 persen dalam mendukung program gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Diantaranya Kominfo, Statistik dan Persandian.

“Mewujudkan transparansi, akses dan data sektoral dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik,”katanya.

Di kominfo juga ada program satu data (Sata) yaitu Pemanfaatan Satu Data Jawa Timur sebagai bahan pengambilan kebijakan dan diseminasi informasi kepada masyarakat, Pengembangan Aplikasi Open Government (SATA) Jatim berbasis big data. (yd)

Sesuai rencana, maka

Pansus LKPj Gubernur Jatim TA 2022 langsung tancap gas membahas

LKPj tahun 2022 ini dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jatim.

Diantaranya Inspektorat yang dihadiri langsung Plt pektorat, Brida, Sekdaprov, Bapeda, dan BPSDM.

Lebih lanjut ia menjelaskan, adapun tema LKPj tahun, 2022 yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di era industri perdagangan berbasis agro,

» Jalur Situbondo - Lombok Dibuka

Berharap Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Dibukannya jalur Situbondo ­ Lombok NTB melalui Pelabuhan Jangkar diharapkan bisa mendongkrak atau meningkatkan ekonomi masyarakat di Situbondo.

Menurut Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PPP, Zeneye keberadaan Pelabuhan Jangkar diharapkan juga dapat mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan angkutan penyeberangan, baik manusia maupun barang dan jasa, serta mendukung produktivitas masyarakat di sektor perekonomian, aktivitas sosial, pendidikan hingga keamanan masyarakat.

“Keberadaan Pelabuhan Jangkar juga sangat strategis dalam mempercepat aksesibilitas dan konektivitas pulau­pulau yang ada di Madura dan Indonesia Timur, selain itu untuk memperlancar mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok sekaligus mendukung pembangunan daerah dan penurunan biaya logistik dan jasa sehingga dapat disejajarkan dengan daerah lain di Jawa Timur.”jelasnya dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).

Anggota DPRD Jatim, Zeneye.

Ditambahkan oleh Zeiniye, Pelabuhan Jangkar ini melayani kebutuhan transportasi kapal untuk