Aristo vol 05 no 01 januari 2017

Sosial Politik Humaniora ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444 http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Editor In Chief Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si Editorial Board Rebbeka Risma, S.IKOM, Audra Jovani, S.Sos, MPS Hayat Abdullah, S.AP, M.Si Robby Darwis Nasution, S.IP, MA Ayub Dwi Anggoro, S.IKOM, M.Si Winda Hardiyanti, S.Sos, M.Si Section Editor Rohfin Indriya Gestanti Peer – Reviewer’s Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si Dr. Oman Sukmana, Drs., M.Si Dr. Teguh Yuwono Dr.Habib Ahmad, S.Sos, M.A Drs. Jusuf Harsono, M.Si Andri Putra Kesmawan, S.IP, MIP Dr. Adde Oriza Rio, M.IKom Mochammad Tanzil Multazam, S.H, M.H Achmad Zulfikar, S.IP, M.Si Cahyo Seftyono, S.Sos, M.A Nurudin AB, S.Sos, M.Si Rachmat Kriyantono, Ph.D Alamsyah, S.AP, M.AP Decky Kuncoro, M.IP Published By Social and Politic Department Muhammadiyah University of Ponorogo Editorial Address Jl. Budi Utomo no.10 Siman Ponorogo Indonesia Email: aristo@umpo.ac.id Website : http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/index

i

Sosial Politik Humaniora ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444 http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

DAFTAR ISI Daftar Isi Kata Pengantar Brexit: Eurosceptic Victory In British Referendum In Term Of Britain Membership Of European Union.

Khairul Munzilin, Ali Muhammad -1 Budaya Populer Dalam Pertunjukkan Reyog Obyogan Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir

-

- 22

Pembingkaian Berita Pada Media Lokal (Analisis Framing Pemberitaan Calon Bupati Malang Pada Harian Radar Malang Tanggal 1-7 Oktober 2015) Rahadi - 49 Strategi pembangunan pariwisata internasional berbasis pertanian organik “Shining Batu�

Yusuf Adam Hilman - 82 Efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan di kabupaten Gowa Ahmad Harakan - 101 Citizen Charter dalam perspektif kebijakan dalam upaya optimalisasi pelayanan perijinan Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia - 110 Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama - 126 Kepemimpinan perempuan dan pilkada serentak Inggar Saputra, Nisa Wening Asih

- 141

Keterlibatan Kaum Bangsawan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Muchlas M. Tahir, FitrianiSari Handayani Razak, Zulfan Nahruddin - 163 Politik Hukum Berkeadaban Perspektif Filsafat Islam Yogi Prasetyo

- 186 ii

Sosial Politik Humaniora ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444 http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Kata Pengantar Assalamualaikum Warohmatullohiwabarokatuh Puji Syukur Kehadirat ALLAH Subhanawata’ala, yang telah memberikan hidayah serta kelapangan hati, sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk berkarya dan menghasilkan berbagai produk ilmu pengetahuan, yang dapat mencerahkan serta mampu berkontribusi pada perbaikan kondisi masyarakat. Karya ilmiah berupa Jurnal merupakan salah satu bagian penting dari praktik Tridharrma perguruan tinggi yang memberikan kesempatan bagi para akademisi, pemerhati, dan juga praktisi untuk mengaplikasikan keilmuannya, sehingga bisa disebarluaskan melalui sarana tersebut. Perkembangan jurnal ilmiah saat ini telah sampai kepada titik dimana pengelolaannya dilakukan secara, open journal system (ojs), yakni memadukan praktik penulisan ilmiah dengan sentuhan teknologi, sehingga karya – karya ilmiah bisa di akses dalam satu waktu dari berbagai belahan penjuru negeri.

Jurnal ARISTO (Sosial, Politik, Humaniora), merupakan salah satu terbitan jurnal, yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, untuk menfasilitasi karya – karya terbaik di bidang keilmuan Sosial, Politik, dan Humaniora, aktifitas tersebut dilakukan secara full open journal system (ojs) dengan proses yang panjang dan melibatkan reviewer dari berbagai institusi dan juga disiplin keilmuan dengan format dan ketentuan baku.

Besar harapan kami supaya Jurnal ARISTO kedepannya mampu mewadahi karya - karya terbaik, dari berbagai institusi yang ada di dalam negeri maupun dari luar negeri, hal ini diharapkan supaya ada tukar menukar informasi dan juga ilmu pengetahuan supaya kegiatan ilmiah bisa terus membawa kemaslahatan bersama.

Editor In Chief

Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

iii

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Brexit : Eurosceptic Victory In British Referendum In Term Of Britain Membership Of European Union Khairul Munzilin, Ali Muhammad Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kmunzilin@gmail.com, alimuhammad@umy.ac.id Abstract On June 23, 2016, eurosceptic group won a British referendum on Britain's motion of leaving the European Union. This paper will explore the factors related to the victory of eurosceptic group in the historic referendum. This paper uses theory of voting behaviour and strategy of campaign to answer the research of this paper. Eurosceptic group victory in this referendum couldn’t be separated from eurosceptic's success in influencing the mindset of Britishsociety as the voter in this referendum. By using the concept of the campaign strategy, the writer will examine various forms of brexit campaign strategy that used to influence voters behaviour.

Keyword : Brexit, Eurosceptic, United Kingdom, European Union, Referendum Abstrak Pada tanggal 23 Juni 2016, kelompok eurosceptic memenangkan referendum Inggris terkait mosi Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Tulisan ini akan membahas terkait faktor-faktor kemenangan kelompok eurosceptic dalam sejarah referendum Inggris. Dalam menjawab permasalahan dalam tulisan ini penulis menggunakan teori voting behaviour dan konsep strategi kampanye. Kemenangan kelompok eurosceptic tidak dapat dipisahkan dari kemampuan kelompok ini dalam mempengaruhi pola pikir dari masyarakat dan para pemilih referendum Inggris. Dengan menggunakan konsep strategi kampanye penulis akan mengkaji berbagai strategi kelompok eurosceptic dalam referendum Inggris.

Keyword : Brexit, Eurosceptic, United Kingdom, European Union, Referendum Submite Review Accepted Surel Corespondensi

: : : :

14 Nov 2016 25 Nov 2016 01 Jan 2017 darwisnasution@gmail.com

Pendahuluan Kemenangan kelompok euroskeptis di Inggris dalam referendum tentang status keanggotaan Inggris di Uni Eropa tahun 2016 merupakan peristiwa penting bagi Inggris.

Referendum itu diawali dengan janji Perdana Menteri David Cameron bulan Februari 2016 bahwa Inggris akan mengadakan referendum terkait “apakah Inggris akan menetap sebagai anggota dari Uni Eropa, ” atau“ apakah Inggris akan melepaskan diri dari keanggotaannya di Uni

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

1

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Eropa� Referendum yang awalnya ditargetkan pada 2017 menjadi lebih awal dan akan dilaksanakan pada tanggal 23 juni 2016, pemutusan pertanggalan ini lahir setelah diadakannya renegosiasi terhadap hubungan Inggris dengan Uni Eropa di Brusel pada bulanapril 2015.

Sedangkan keputusan referendum ini muncul dari pemungutan suara parlemen Inggris setelah perdebatan yang lama terkait RUU referendum ini, dalam pemungutan suara ini anggota parlement yang mendukung pembuatan RUU ini berjumlah 544 orang sedangkan yang menolak berjumlah 53 orang (BBC, 2015). Referendum ini tonggak penting bagi masa depan Inggris.

Keputusan apakah Inggris akan keluar atau tetap menjadi anggota Uni Eropa tidak bergantung pada keputusan para birokrat yang duduk di kursi pemerintahan. Namun masyarakat Inggris secara keseluruhan yang akan menjadi penentu terhadap keputusan yang akan diambil. Hal ini menjelaskan bahwa Referendum mendapat tempat penting bagi keputusan Inggris terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Pada bulan Februari 2016, setelah pertemuan KTT Uni Eropa di Brussels telah usai, Perdana Menteri Inggris, David Cameron mengumumkan bahwa para pemimpin negara Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk memberikan berbagai "status spesial" sebagai pertimbangan agar Inggris tidak keluar dari blok itu. Meski demikian, keanggotaan Inggris di Uni Eropa akan ditentukan rakyat Inggris sendiri melalui referendum.

Usai diskusi selama dua hari yang berlangsung di Brussels, para pemimpin Uni Eropa sepakat dengan suara bulat untuk menerapkan sejumlah langkah yang bertujuan membuat Inggris tetap berada di Uni Eropa (Sari, 2016).

Dari berbagai survey polling yang dilaksanakan secara independen sebelum referendum, ComRes menempatkan kubu Bremain lebih unggul 12 poin dibandingkan kubu brexit, dengan 51% dari pemilih menginginkan Inggris untuk menetap di Uni Eropa dan 39% memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa. Sebuah survei online dari You Gov menyatakan bahwa 42% memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa, sementara 38% imemutuskan untuk menetap di Uni Eropa. Hasil ini konsisten dengan tren selama beberapa bulan terakhir sebelum referendum dimulai, yang menunjukkan bremain memimpin dalam jajak pendapat telepon dan kompetisi yang ketat antara brexit dan bremain dalam sampel online (Fishwick, 2016).

Demikian pula, dalam report yang dikeluarkan oleh guardian.com pada 23 februari 2016 terkait pilihan anggota parlemen terhadap setengah lebih dari MPs Inggris, menunjukan hasil bahwa pilihan Bremain menjadi pilihan terbanyak dibandingkan pilihan untuk brexit dan abstain.

Guardian telah mendata sebanyak 638 orang dari 650 orang anggota parlemen Inggris raya, Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

2

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

dalam surveynya gurdian membagi tiga klasifikasi pilihan dengan pertama pilihan untuk Inggris meninggalkan Uni Eropa, kedua pilihan untuk Inggris tetap menjadi bagian dari Uni Eropa, dan terakhir pilihan untuk mereka yang belum menentukan pilihan mereka antara kedua pilihan yang ada. Dari 638 orang yang mengikuti survey ini menunjukan bahwa mereka yang memilih brexit berjumlah 138 orang, yang memilih bremain berjumlah 417 orang, dan mereka yang belum menentukan pilihannya berjumlah 83 orang (Mason, 2016). Secara keseluruhan hasil survey diatas menunjukkn hasil yang variatif namun tetap merefleksikan bahwa mayoritas masyarakat Inggris kelihatannya menginginkan Inggris untuk tetap menjadi bagian dari Uni Eropa.

Berdasarkan hasil polling sebelum referendum dan hasil penghitungan suara pada referendum, fenomena ini merefleksikan suatu kejadian yang kontradiktif. Ketiga poling diatas menunjukan “Bremain” lebih unggul dibandingkan dengan “brexit”. Namun hasil referendum menunjukkan bahwa “brexit menjadi pemenang dalam referendum tersebut. Mengapakelompok Brexit menangdalam referendum.

Metode Teori Voting Behaviour Dalam menjawab permasalahan diatas penulis akan menggunakan teori voting behaviour.

Teori Voting Behaviour terdiri dari dua kata yaitu Voting dan Behaviour, voting dalam bahasa indonesia berarti pemberian suara yang menurut marriam-webster ditafsirkan sebagai pilihan resmi yang dibuat dalam pemilihan, rapat, dan lainnya, dengan menggunakan surat suara, mengangkat tangan, berbicara degan nada keras, dan sebagainya (merriam-webster, 2016).

Sedangkan dalam kamus Oxford, voting ialah sebuah indikasi formal pilihan antara dua atau lebih calon atau program aksi, yang biasanya dinyatakan melalui pemungutan suara atau mengacungkan tangan (oxforddictionaries.com, 2016).

Behaviour dalam bahasa indonesia berarti Perilaku, dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh UNESCO, behaviour didefinisikan sebagai cara dimana seorang individu berperilaku atau bertindak. Ini adalah cara seorang individu mengendalikan dirinya. Perilaku harus dilihat dalam referensi untuk sebuah fenomena, suatu benda atau orang. Hal ini dapat dilihat dalam referensi untuk norma-norma masyarakat, atau cara di mana seseorang memperlakukan orang lain atau menangani benda. Oleh karena itu, perilaku adalah cara individu bertindak terhadap orang, masyarakat atau benda. Hal ini dapat baik atau buruk, bisa normal atau abnormal sesuai dengan Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

3

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

norma-norma masyarakat (Unesco, 2000). Kemenangan sebuah kelompok dalam suatu pemilu ataupun referendum dalam kasus ini, erat kaitannya dengan kemampuan kelompok tersebut dalam menguasai ataupun mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu atau referendum tersebut. Antara awal 1940-an dan 1960-an, empat model dasar “perilaku pemilih� telah dikemukakan di hampir semua studi terkait perilaku pemilu. Model ini menjelaskan bagaimana manusia bereaksi terhadap faktor-faktor lingkungan dan memilih antara berbagai tindakan yang berbeda (Arzheimer, 2008). Pada dasarnya ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam sebuah pemilu, Heywood (2013) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat empat faktor yang mempengaruhi ‘perilaku pemilih’; pertama, model identifikasi partai; kedua, model sosiologi; ketiga, model pilihan rasional; keempat, model idiologi dominan. Model identifikasi partai merupakan model yang didasarkan pada rasa keterikatan atau keberpihakan psychologycal seorang terhadap suatu partai tertentu. Pemilih dilihat sebagai orang yang mengidentifikasi pilihannya dalam suatu pemilihan berdasarkan partai yang mereka anggap baik menurut kepercayaan mereka. Keikutsertaan dalam pemilihan merupakan manifestasi dari keberpihakan, bukan produk dari perhitungan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan, kepribadian, kampanye dan liputan media (Heywood, 2013).

Model sosiologis merupakan model yang menghubungkan perilaku pemilih dengan keanggotaan kelompok tertentu, model ini menunjukkan bahwa pemilih cenderung mengadopsi pola voting yang mencerminkan posisi ekonomi dan sosial dari kelompok dimana mereka berasal. Apabila dalam model psikologis pemilih dipengaruhi dengan ikatan dengan partai atas dasar kekeluargaan, maka model sosiologis melihat bahwa pentingnya keselarasan sosial yang dicerminkan dengan berbagai divisi dan berbagai kecenderungan dalam masyarakat. Beberapa hal yang paling signifikan dari divisi-divisi ini yaitu kelas sosial, gender, budaya, agama dan daerah (Heywood, 2013).

Model pilihan rasional mengalami pergeseran perhatian pada individu, dan jauh dari sosialisasi dan perilaku kelompok sosial. Dalam pandangan model ini, voting dipandang sebagai tindakan yang rasional, dalam arti bahwa pemilih individu diyakini memutuskan preferensi partai mereka atas dasar kepentingan pribadi. Alih-alih menjadi kebiasaan, manifestasi dari lampiran yang lebih luas dan kesetiaan, voting dipandang sebagai dasarnya berperan, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan. model pilihan rasional berbeda dalam beberapa hal, sebagai contoh, beberapa melihat pemilihan sebagai komentar retrospeksi pada partai yang berkuasa dan Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

4

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

bagaimana kinerjanya memiliki pengaruh bagi warga negara. Lainnya, mereka berperilaku seperti konsumen mengekspresikan pilihan antara pilihan kebijakan yang tersedia (Heywood, 2013).

Model ideologi dominan cenderung melihat sejauh mana pilihan individu dibentuk oleh proses manipulasi dan kontrol oleh ideologi. Dalam beberapa hal teori tersebut menyerupai model sosiologis, dalam voting terlihat untuk mencerminkan posisi seseorang dalam hirarki sosial. Namun, walaubagaimanapun teori ini tetaplah berbeda dari model sosiologis, model ini lebih menekankan bagaimana kelompok dan individu menginterpretasikan posisi mereka sebagaimana telah disajikan kepada mereka melalui pendidikan, pemerintah dan maupun oleh media massa. Berbeda dengan pandangan sebelumnya yang bahwa media hanya memperkuat preferensi yang sudah ada, model ini menunjukkan bahwa media dapat mendistorsi aliran komunikasi politik, baik dengan menetapkan agenda untuk diperdebatkan dan dengan penataan preferensi dan simpati (Heywood, 2013).

Konsep Strategi Kampanye Dalam penelitian ini, selain menggunakan teori Voting Behaviour, penulis juga akan menggunakan konsep strategi kampenye sebagai alat pembantu dalam menemukan jawaban dari penelitian ini. Segala bentuk pertandingan, peperangan bahkan kompetisi sering kali dimenangkan oleh tim ataupun kelompok yang memiliki strategi yang paling baik. Tidak terkecuali dalam pemilihan, baik pemilu maupun referendum, partai ataupun kelompok yang menang seringkali kelompok yang memiliki strategi yang paling baik. Strategi merupakan sebuah kompas bagi sebuah kampanye, Tanpa perencanaan strategi, kampanye akan berubah menjadi serangkaian kegiatan yang tidak terkonsep dan tanpa arah. Strategi berfungsi untuk mendefinisikan tujuan dan menunjukkan bagaimana mereka dapat dicapai. Perencanaan kampanye layaknya seperti membangun rumah. Hal pertama yang perlu dilakukan ialah menentukan apa yang akan dibangun dan dimana akan dibangun; maka Anda meletakkan dasar, di mana Anda membuat struktur terlihat dan bekerja pada rincian. Fondasi dari kampanye kampanye ialah target yang jelas sedangkan blue printnya ialah perencanaan kampanye(Eckert, 2014)

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

5

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Hasil dan Pembahasan Teori Voting Behaviour Berlandaskan teori Heywood tersebut, keberhasilan suatu kubu dalam mempengaruhi perilaku pemilih dalam sebuah pemilihan (pemilihan umum maupun referendum) berbanding lurus pada kemenangan dalam pemilihan terkait. Dalam pembahasan ini penulis tidak akan membahas terkait model pilihan rasional. Hal ini dikarenakan penulis melihat bahwa model ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam penelitian ini. Maka, penulis menggunakan hanya tiga model dari teori Voting Behaviour, yaitu model sosiologi, model dominasi ideologi, dan model identifikasi partai, penulis akan mencoba menyelami terkait dominasi sikap pemilih yang terdapat dalam referendum Inggris 2016.

Model Sosiologi: Pekerja Buruh, Purnakaryawan, dan Demografi Masyarakat Inggris Hasil referendum Inggris 2016 merefleksikan keberhasilan kelompok eurosceptic dalam mempengaruhi masyarakat melalui latar belakang yang mereka miliki. Berdasarkan model sosiologi, dalam referendum ini kelompok eurosceptic memfokuskan sasaran pada beberapa kelas tertentu, fokus utama kelompok eurosceptic meliputi masyarakat kelas menegah kebawah (purnakaryawan, masyarakat buruh), masyarakat dengan umur 60 keatas, serta masyarakat dengan pendidikan rendah. Keberhasilan kelompok eurosceptic dalam model sosiologi terbukti dengan besarnya jumlah pemilih referendum dari devisi kelas masyarakat diatas yang membuat pilihan untuk meninggalkan Uni Eropa. Sikap masyarakat terhadap keanggotaan Inggris di Uni Eropa dan umur merupakan dua faktor yang memiliki korelasi kuat dan saling mempengaruhi satu dan lainnya. Terdapat korelasi yang kuat antara sikap keanggotaan Inggris di Uni Eropa dan usia. Masyarakat dengan umur dibawah 25 tahun akan lebih cenderung memilih agar Inggris tetap menjadi anggota dari Uni Eropa. Sedangkan masyarakat dengan umur diatas 60 tahun akan lebih cenderung untuk memilih Inggris keluar dari Uni Eropa (Wells, 2015).

Berdasarkan polling yang diselenggarakan oleh YouGov, bahwasanya 66% pemilih dengan umur 18-24 tahun dan 52% dari pemilih dengan umur 25-49 tahun cenderung memilih pilihan agar Inggris menetap di Uni Eropa. Sedangkan 58% pemilih dengan umur 50-64 tahun dan 62% dari pemilih yang berumur >65 lebih cenderung membuat pilihan untuk Inggris keluar dari Uni Eropa. Mayoritas dari pemilih yang memilih untuk Inggris menetap di Uni Eropa merupakan masyarakat perkotaan dan masyarakat perkotaan. Sementara itu, pemilih yang menyumbang

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

6

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

suara untuk Inggris keluar dari Uni Eropa merupakan mayoritas dari masyarakat kurang mampu dan masyarakat pedesaan (Deloy, 2016). Berdasarkan polling yang dilaksanakan oleh Lord Ashcroft, bahwa pemilih dengan usia lebih muda cenderung untuk memilih agar Inggris menetap di Uni Eropa, berbanding terbalik dengan pemilih dengan usia lebih tua cenderung untuk memilih agar Inggris keluar dari Uni Eropa (BBC, 2016). Terdapat jurang besar antara pemilih berusia muda dan pemilih yang berusia lebih tua – dengan 7 dari 10 pemilih muda mendukung Uni Eropa. Sekitar 73% pemilih dari berusia 18 – 29 tahun menginginkan Inggris tetap menjadi bagian dari uni Eropa, sedangkan 63% dari pemilih dengan usia diatas 60 menginginkan untuk meninggalkan Uni Eropa (Kirk, 2016).

Dari kedua polling dari lembaga terpercaya diatas yang dilakukan sebelum referendum dapat disimpulkan bahwa umur dan sikap masyarakat terhadap pemilihan dalam referendum memiliki korelasi yang kuat. Bahwa masyarakat dengan umur lebih tua cenderung untuk memilih Inggris agar keluar dari Uni Eropa. Sebaliknya, bahwa masyarakat dengan umur lebih muda memiliki kecenderungan untuk memilih agar Inggris tetap menjadi bagian dari Uni Eropa.

Kedua perbedaan sikap masyarakat Inggris ini berdampak besar pada pilihan mereka pada referendum Inggris. Hasil dari referendum yang diadakan pada hari kamis 23 juni 2016, menunjukkan bahwa pemilih dari masyarakat Inggris dengan usia yang lebih tua cenderung lebih antusias untuk memilih dibandingkan dengan pemilih dari masyarakat Inggris dengan usia lebih muda (Margate, 2016). Daerah dengan pemilih tertinggi yang memilih brexit ialah daerah pesisir timur yang merupakan wilayah dengan populasi pensiun terbesar di Inggris (Dunford, 2016).Hanya dua dari tiga puluh daerah dengan mayoritas populasi masyarakat berumur 60 tahun keatas memilih Inggris menetap di Uni Eropa, yaitu South Lakeland di the North West dan South Hams di the South West. Selebihnya dua puluh delapan daerah lainnya memilih untuk brexit (Dunford, 2016). Fenomena ini kemudian menjadi kabar baik bagi kelompok eurosceptic yang mendukung Ingggris untuk keluar dari Uni Eropa.

Selain faktor usia, sikap masyarakat Inggris juga banyak dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti halnya faktor ekonomi yang menjadi faktor penting dalam menentukan hasil referendum Inggris 2016. Perasaan takut terhadap keberadaan imigran yang akan mengganggu penghasilan mereka menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat ini. Tidak terbatas pada faktor usia dan latar belakang ekonomi, faktor pendidikan juga menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi sikap para pemilih dalam referendum. Menurut Gylfi Zoega, profesor ekonomi di Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

7

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

universitas iceland, bahwa masyarakat dengan usia lebih tua dan berpenghasilan rendah cenderung untuk tidak menyukai imigran dan takut pada pengaruh Uni Eropa. Ketakutan ini selanjutnya berpengaruh besar pada sikap mereka dimasa referendum untuk memilih brexit.

Sikap masyarakat Inggris yang demikian dikarenakan perasaan rentan mereka terhadap para imigran yang datang dari negara-negara Uni Eropa lainnya. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pengaruh merugikan dari imigran terhadap pasar tenaga kerja relatif lemah, walaupun ada beberapa bukti pada pekerja dengan keterampilan rendah, bahwa kenaikan 10% dari proporsi imigran berdampak pada penurunan upah sebesar 1,8%.

Korelasi antara imigran dan penurunan pendapatan masyarakat Inggris menjadi ketakutan yang berlebihan bagi beberapa masyarakat Inggris terhadap imigran, dan kemudian menjadi perdebatan publik dan kemudian mempengaruhi sikap masyarakat untuk meninggalkan Uni Eropa. Hal ini diakibatkan oleh karena masyarakat menganggap bahwa jumlah besaran efek dari imigran jauh lebih besar daripada kenyataannya. Berdasarkan hasil polling oleh institusi Mori yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2016 (dua minggu sebelum referendum dilaksanakan), dapat disimpulkan bahwa responden berpikir jumlah rata-rata warga Uni Eropa di Inggris berkisar sekitar 15% dari total populasi Inggris sekitar 10,5 juta orang, sedangkan angka sebenarnya adalah 5% atau sekitar 3,5 juta orang (Zoega, 2016). Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat Inggris menganggap imigran telah terlalu banyak berdomisili di Inggris sehingga merebut banyak lapangan pekerjaan mereka terkhusus bagi masyarakat menengah kebawah.

Tingkatan pendidikan dan klasifikasi kelas sosial merupakan dua faktor yang berpengaruh besar pada referendum Inggris, sementara itu, masyarakat kelas menegah kebawah Inggris (buruh dan pegawai pensiun) lebih cenderung memilih agar Inggris keluar dari Uni Eropa.

Berdasarkan polling, mayoritas masyarakat lulusan dari universitas cenderung menginginkan agar Inggris tetap menjadi anggota dari di Uni Eropa, sedangkan mereka lulusan dari sekolah menegah dan sederajat lebih cenderung menginginkan agar Inggris keluar dari Uni Eropa.

Survey dari polling ini menjadi pola yang berbanding lurus dengan hasil referendum, mayoritas pemilih bremain merupakan masyarakat dengan pendidikan tinggi, sedangkan sebaliknya mayoritas masyarakat pemilih brexit merupakan masyarakat dengan pendidikan rendah (Dunford, 2016). Daerah dengan jumlah pemilih terbesar tercatat berada di daerah yang memiliki purnakaryawan melebihi dari seperempat dari jumlah populasi. Dan mayoritas dari masyarakat ini memiliki kecenderungan untuk meninggalkan Uni Eropa (Margate, 2016). Termasuk daerah Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

8

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Blaenau Gwent di Wales merupakan daerah yang memiliki pupolasi masyarakat buruh relatif tinggi di Inggris. Sekitar 62% dari masyarakat daerah ini menjadi pemilih yang memilih untuk brexit. Hanya tiga dari lima puluh daerah dengan latar belakang populasi kelas menegah kebawah menjadi pemilih yang memilih untuk bremain. Leicester, Liverpool dan Newham di London memberikan hasil statistik yang anomali karena mereka merupakan kota besar dengan populasi usia muda yang tinggi (Dunford, 2016).

Secara garis besar, pemilih yang pro-Uni Eropa cenderung memiliki pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan pemilih yang mendukung kontra-Uni Eropa. Sekitar 37% dari pemilih pro-Uni Eropa merupakan mereka yang memiliki gelar sarjana, sebaliknya hanya 15% dari pemilih kontra-Uni Eropa yang memiliki gelar sarjana. Faktor yang menyebabkan perbedaan diatas secara garis besar bersumber dari perbedaan usia. Pada masa lalu, hanya sebagian kecil masyarakat yang menempuh gelar sarjana dan dengan biaya kehidupan yang relatif lebih murah. Namun secara singkat, masyarakat dengan usia muda, kelas menegah keatas, dan sarjana akan cenderung menjadi pemilih yang pro-Uni Eropa, sedangkan masyarakat dengan usia tua, kelas pekerja atau buruh, menengah keatas dan mereka yang berpendidikan rendah akan cenderung menjadi pemilih yang kontra-uni Eropa (Wells, 2015).

Pola pemilihan berdasarkan daerah dalam referendum, merefleksikan keterkaitannya dengan faktor-faktor seperti ekonomi dan demografi. Terlebih terkait prilaku, sikap dan pandangan masyarakat Inggris yang memiliki tetangga seorang imigran, ketakutan terhadap pengaruh imigran, ketakutan terhadap kehilangan identitas nasional Inggris, dan bahkan ketakutan terhadap kehilangan pekerjaan. Daerah bagian Inggris dengan pendapatan perkapita rendah, daerah dengan proporsi buruh dengan pendidikan rendah dan daerah dengan proporsi demografi masyarakat diatas 65 tahun akan lebih cenderung untuk menunjukkan skeptikalnya terhadap Uni Eropa dan para imigran. Terkecuali negara bagian seperti Scotlandia dan Irlandia Utara, dimana masyarakat didalamnya memiliki respon yang positif terhadap keberadaan Uni Eropa dan para Imigran, sehingga mereka tidak bisa dijelaskan dengan faktor ekonomi tersebut (Zoega, 2016). Sebelum pelaksanaan referendum, telah banyak polling yang diadakan terkait bagaimana korelasi antara perbedaan demografi penduduk terhadap perbedaan pendapat dalam referendum. Hasil referendum berbanding lurus dengan polling ini. Hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat disebuah daerah memilih berdasarkan latar belakang yang mereka miliki, baik perbedaan kelas sosial dalam masyarakat, perbedaan umur hingga Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

9

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

perbedaan pendidikan. Umur, pendidikan, status kelas sosial dalam masyarakat menjadi indikasi penting dalam dalam pelaksanaan referendum (Dunford, 2016).

Model Dominasi Ideologi : Kebangkitan Eurosceptic di Tengah Masyarakat Inggris Kebangkitan paham eurosceptic di tengah-tengah masyarakat Inggris menjadi salah satu faktor besar yang mempengaruhi hasil referendum Inggris 2016. Tidak dipungkiri bahwa eurosceptic telah merambah ke dalam masyarakat luas Inggris. Meluasnya pemahaman sceptik dalam masyarakat Inggris terhadap Uni Eropa kemudian berdampak pada sikap masyarakat dalam menentukan pilihan mereka dalam referendum Inggris 2016. Maka, dengan bertambahnya masyarakat eurosceptic di Inggris, bertambah pula pemililh referendum yang memilih Inggris untuk keluar dari Uni Eropa.

Istilah eurosceptic pertama kali muncul pada 11 November tahun 1985 dalam koran Inggris, The Times, untuk menggambarkan oposisi skeptis terhadap Uni Eropa dan kebijakankebijakan dari Uni Eropa, istilah ini menjadi lebih fleksibel apabila dibandingkan dengan istilah euro-phobia ataupun istilah anti-Europeanism (Mehlika Ozlem Ultan, 2015). Eurosceptic hampir terdapat di setiap kalangan terutama dikalangan para aktor politikus, dan paham ini pun hampir terdapat diseluruh negara anggota Uni Eropa, hanya saja dengan level dan jumlah yang berbeda antara satu negara dan negara lainnya(Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union, 2013) Paham eurosceptic pertama kali muncul dalam masyarakat Inggris ialah pada masa awal Inggris akan menjadi anggota resmi dari EEC atau sekarang disebut Uni Eropa. Pada saat itu tepatnya tahun 1975, juga diselenggarakan referendum yang akan memutuskan apakah Inggris akan benar-benar menjadi bagian dari EEC ataupun sebaliknya batal menjadi anggota dari EEC. Pada masa awal kemunculannya, paham ini tidak mendominasi masyarakat Inggris seperti saat ini. Dengan bukti bahwa hasil dari referendum 1975 menunujukkan bahwa mayoritas pemilih memilih untuk bergabung bersama EEC. Perjalanan Inggris bersama Uni Eropa sangat jarang berjalan dengan mulus sebagaimana proses bergabungnya Inggris kedalam EEC. Seiring berjalannya waktu tidak jarang politikus Inggris berubah menjadi sceptis terhadap Uni Eropa.

Sebagaimana yang dialami oleh Margaret Thatcher, berawal menjadi kelompok yang mendukung bergabungnya Inggris kedalam Uni Eropa, namun ketika menjabat menjadi Perdana Menteri Ingris tidak jarang mengeluarkan pendapat yang skeptis terhadap Uni Eropa. Tidak

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

10

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

hanya bertahan pada Margaret Thatcher, namun paham eurosceptic terus menjamah kedalam masyarakat Inggris.

Ratifikasi perjanjian mastrik pada tahun 1992 menjadi pemicu besar terhadap kebangkitan kelompok eurosceptic. Tidak terbatas pada Inggris, bahkan jauh lebih luas hingga pada negaranegara anggota Uni Eropa lainnya. Penerapan kebijakan baru Uni Eropa yang memperluas wilayah kerjasama hingga ke area politik berdampak pada menurunnya legitimasi masyarakat Uni Eropa terhadap Uni Eropa. Hal ini berdasarkan hasil dari survey yang dilaksanakan oleh Eurobarometer pada 13 Oktober dan 9 November 1993. Selanjutnya meluasnya paham eurosceptic dalam masyarakat Inggris dapat dianalisa dari banyaknya penggunaan isu eurosceptic sebagai alat kemenangan dalam perpolitikan Inggris. Dimulai dengan kemenangan Ducan dalam memperebutkan kursi sebagai pemimpin partai konservatif pada tahun 2001.

Kemenangan UKIP dalam pemilu Eropa pada tahun 2004 dan 2009 pun tidak terlepas dari peran isu eurosceptic. Dan bukti terbaru sebelum referendum Inggris dilaksanakan ialah kemenangan partai Konservatif dalam pemilu Inggris tahun2015. Dengan mengedepankan isu eurosceptic, David Cameron berjanji akan mengadakan perbincangan ulang terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa dengan seluruh kepala negara anggota Uni Eropa dan selanjutnya berjanji akan mengadakan referendum terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Sejumlah paparan diatas menjelaskan bahwa kemenangan kelompok eurosceptic dalam referendum Inggris 2016 berkaitan kuat dengan meluasnya pemahaman eurosceptic dalam masyarakat Inggris. Hasil referendum Inggris 2016 dengan kemenangan kelompok eurosceptic, merefleksikan besarnya skeptisme masyarakat Inggris terhadap Uni Eropa. Kemudian secara tidak langsung menjadi pembuktian bahwa paham eurosceptic terus meluas dalam maysarakat Inggris sejak pertama kemunculannya di Inggris.

Model Identifikasi Partai: Pengaruh Partai UKIP Dalam Referendum Partai UKIP memiliki peran besar dalam kemenangan kelompok eurosceptic pada referendum Inggris 2016. UKIP tidak memiliki sejarah besar dibandingkan dengan partai Buruh dan partai Konservatif dalam sejarah perpolitikan Inggris. Namun, semenjak menjadi partai eurosceptic, UKIP mulai menjadi partai yang mendominasi dalam pemilihan umum Inggris.

Semenjak beberapa tahun terakhir, UKIP telah mulai mengumpulkan masyarakat Inggris untuk mengusung Inggris keluar dari Uni Eropa. Disaat mayoritas partai politik Inggris terpecah dalam Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

11

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

menghadapi referendum Inggris, partai UKIP tetap dengan dominasi mendukung untuk Inggris meninggalkan Uni Eropa. Tahun 2013 menjadi menjadi batu loncatan pertama bagi partai UKIP dalam dunia perpolitikan Inggris. Pada 3 mei 2013, hasil pemilu lokal Inggris menunjukkan bahwa UKIP berhasil memenangkan seperempat dari jumlah total suara, dan menempati posisi ketiga dari seluruh partai setelah partai Buruh dan Konservatif. Walapupun masih belum mampu mengalahkan suara dari partai Buruh dan Konservatif, pencapaian ini menjadi sejarah besar dalam perpolitikan Inggris. Dengan mengusung paham euroskeptic – menggagas Inggris untuk keluar dari Uni Eropa – dalam pemilu lokal Inggris, UKIP menjadi oposisi tunggal terhadap partai besar di Inggris (BURNS, 2013).

Pertama dalam sejarah modern Inggris, pemilihan umum nasional Inggris 2014 untuk pertama kali berhasil dimenangkan oleh selain partai besar Konservatif dan Buruh. Nigel Farage, dengan mengusung slogan sederhana “membawa Inggris keluar dari Uni Eropa� berhasil membawa UKIP kepuncak kemenangan dalam pemilihan umum untuk Parlemen Eropa 2014.

Peristiwa ini menjadi kemenangan partai eurosceptic pertama dalam sejarah modern Inggris dengan mengalahkan partai besar Buruh dan Konservatif (Watt, 2016). Dua kemenangan gemilang UKIP diatas menggambarkan bahwa partai ini telah mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat Inggris setelah mengusung isu eurosceptic dalam pemilu yang ada. Dua kemenangan diatas menjadi modal besar bagi partai UKIP dalam memperjuangkan kelompok eurosceptic pada referendum Inggris 2016. Ditambah dengan Nigel Farage, pemimpin dari partai UKIP memegang peranan penting dalam kampanye untuk memperjuangkan brexit. Hal ini berdampak terhadap masyarakat Inggris yang memiliki keterikatan secara psikologi terhadap partai UKIP makin teguh untuk menjadi pemilih referendum yang mendukung untuk Inggris keluar dari Uni Eropa (Dunford, 2016). Lembaga survey YouGov mengadakan poling terkait bagaimana kecenderungan pemilih dari partai mayor di Inggris dalam menghadapi referendum Inggris 2016. Hasil poling menunjukkan bahwa partai Konservatif terpecah menjadi dua kubu, dan partai Buruh menunjukkan hasil semisal namun dengan dominasi memilih untuk menetap di Uni Eropa. Hal yang mengejutkan tertuju pada pemilih yang berasal dari partai UKIP, hasil menunjukkan bahwa Uni Eropa sama sekali bukan merupakan hal yang populer dalam pandangan pemilih dari partai ini, hasil poling menunjukkan sekitar 97% menginginkan untuk Inggris keluar dari Uni Eropa (Kirk, 2016).

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

12

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Strategi Kampanye Kelompok Eurosceptic Hasil poling pada tahap awal kampanye referendum sering memberikan indikasi yang sangat miskin terhadap hasil aktual suara referendum. Pada masa awal kampanye sikap masyarakat terhadap Uni Eropa jauh lebih lunak dibandingkan suara dalam referendum. Banyak hal yang mungkin terjadi saat kampanye berlangsung, dan besar kemungkinan berimplikasi pada perubahan sikap masyarakat terhadap Uni Eropa. Strategi kampanye menjadi senjata berharga bagi setiap kubu dalam referendum, baik kubu Remain maupun Leave. Strategi kampenye yang baik berimplikasi besar pada kesuksesan dalam sebuah pemilihan. Dalam bagian ini penulis akan mengulas terkait strategi yang digunakan oleh kelompok eurosceptic dalam memenangkan referendum. Adapun beberapa strategi kampanye yang digunakan oleh kelompok eurosceptic dimasa kampanye ialah; pertama, Project Fear dan Hubungan Emosional; kedua, Emotional Connettion; ketiga, Pengaruh dari Publik Figur.

Project Fear Project Fear adalah sebuah julukan terhadap kampanye yang direalisasikan pada masa kampenye dalam referendum Inggris dan Scotlandia. Kampanye ini ditujukan agar Scotland tidak meninggalkan Inggris. Termasuk didalamnya peringatan dari George Osborne, diperkuat oleh Ed Balls dari partai Buruh, dan Danny Alexander dari partai Demokrasi Liberal, bahwa Scotland tidak bisa mengandalkan kesepakatan serikat mata uang jika mereka memilih untuk merdeka (Mcsmith, 2016). Menjadi sebuah sejarah besar bagi Inggris terkait hasil referendum Inggris 2016. Hasil referendum menunjukkan besar dukungan masyarakat untuk keluar dari Uni Eropa. Menurut sejumlah pakar hal ini mejelaskan bahwa sebagian besar masyarakat lebih menentukan pilihan berdasarkan dorongan kuat dari naluri atau instink daripada perhitungan yang dingin. Der Spiegel, yaitu salah satu lembaga publikasi terkemuka di Jerman, mengamukakan bahwa keputusan ini didasarkan pada perasaan cepat ketimbang berdasarkan alasan yang matang (Ruryk, 2016).

Project Fear merupakan sebuah strategi yang dianggap strategis dan sering digunakan oleh kedua belah pihak, baik Remain maupun Leave. Kedua kampanye mengklaim satu sama lain sedang menjalankan Project Fear, sementara mereka masing-masing selalu menggunakan bahasa yang hiperbola hingga akhir kampanye. Alasan yang melatar belakangi kemenangan Project Fear yang diusung oleh kelompok eurosceptic ialah karena mereka menggambarkan kampenye

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

13

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

mereka dengan bahasa yang familiar pada masyarakat umum, sehingga mampu memasuki ruang asumsi pribadi masyarakat. Topik sasaran utama dari kampanye Remain yaitu terkait dampak ekonomi, mendapat klaim bahwa terlalu jauh dari keseharian masyarakat pada umumnya.

Menurut Ipsos Mori, salah satu lembaga riset terkemuka di Inggris, mengemukakan bahwa topik yang diangkat oleh kelompok eurosceptic yaitu terkait imigrasi jauh lebih banyak mempengaruhi masyarakat apabila dibandingan dengan topik ekonomi yang diusung oleh kelompok bremain.

Peningkatan drastis terkait sentimen anti-imigrasi menjadi tantangan besar bagi kelompok bremain (Farshori, 2016).

Kubu Remain mendasarkan seluruh kampenye pada asumsi bahwa kalah atau menang dalam referendum akan berimplikasi pada ekonomi. Kubu Remain percaya bahwa masyarakat Inggris menyadari pekerjaan, keamanan dan kemakmuran mereka akan berada dalam garis aman, apabila mereka memilih untuk bergabung bersama Uni Eropa. Namun mereka meremehkan faktor

emosional

masyarakat

terhadap

kedaulatan

negara,

sehingga

salah

dalam

memperhitungkannya. kubu Leave bermain secara cerdas dalam kampanye dengan memanfaatkan keresahan masyarakat terhadap Uni Eropa. Dengan menggagas pesan dengan nada “Take Back Control”, mereka terbukti mampu mengeluarkan perasaan patriotisme dalam masyarakat Inggris (Beattie, 2016). Secara gari besar, kemenangan Project Fear dari kelompok eurosceptic dilatar belakangi oleh bebagai faktor. Diantaranya penggunaan bahasa komunikasi yang lebih familiar terhadap masyarakat umum menjadi poin penting yang mampu mempengaruhi emosional pribadi masyarakat umum. Kemampuan dalam mengangkat isu imigrasi, kelompok eurosceptic mampu mempengaruhi masyarakat umum lebih mudah oleh karena telah terjadi dalam keseharian mereka. Brexit mampu mempengaruhi rasa patriotisme masyarakat, melalui slogan sederhana yang mudah dipahami dan mengandung makna yang kuat.

“Emotional Connection” Pasca referendum, Arron Bank, salah satu milioner asal Inggris dan salah satu pencetus kampanye Leave.EU, menyatakan kepada pihak The Guardian bahwa “Kami menggunakan gaya pendekatan milik Amerika yang melihat bahwa fakta tidak akan berimplikasi besar dalam kampanye.” “Sebagaimana kubu ‘Bremain’ yang selalu menyatakan fakta-fakta, itu semua tidak bekerja. Kalian harus berinteraksi dengan masyarakat menggunakan pendekatan emosional.”

(Worley, 2016). Dari pernyataan Arron diatas dapat disimpulkan bahwa Leave.EU mendapatkan

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

14

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

pengaruh yang besar dari Donald Trump dalam pembuatan strategi kampenye pada masa referendum Inggris.

Menjalin hubungan emosional dengan masyarakat pemilih menjadi kunci kemenangan utama bagi kelompok Leave.EU. Hubungan emosional yang diciptakan oleh kelompok ini diterima secara luas dalam masyarakat umum Inggris terutama dalam isu imigrasi. Hubungan emosional ini tersampaikan dengan baik pada masyarakat umum Inggris, terkhusus bagi masyarakat kelas menegah kebawah, purnakaryawan, masyarakat usia 60 tahun keatas, dan masyarakat berpendidikan rendah. Sementara bagi masyarakat perkotaan dan masyarakat dengan pendidikan tinggi, pendekatan kelompok Leave.EU ini tidak berjalan semaksimal sebagaimana bagi kelas-kelas masyarakat sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Daniel Korski (wakil ketua dari unit kebijakan pemerintahan pada masa David Cameron) dalam tulisannya pada laman Politico.eu ; “Kubu ‘Vote Leave’ dengan bangga menafikan segala fakta dan membangun citra tokoh mereka.” “Para pemilih tidak mempercayai kami ketika kami berikan fakta bahwa meninggalkan Uni Eropa berarti membuat pemasukan rata-rata rumah tangga memburuk sebesar £4,300. Namun mereka mempercayai argumen kubu ‘Vote Leave’ bahwa Inggris mengirim £350 juta per minggu untuk Uni Eropa.” Hal ini menjadi bukti keberhasilan dari strategi “emotional connetion” yang diterapkan oleh kelompok Leave.EU dalam masa kampanye. Dengan bukti diatas bahwa masyarakat lebih mementingkan emosional mereka ketimbang fakta yang ada (Korski, 2016).

Pengaruh Publik Figur Boris Johnson dan Michael Gove merupakan dua member dari kabinet David Cameron yang menunjukkan pengaruh besar bagi kampanye brexit. Keberadaan kedua tokoh ini menjadi booter besar bagi kampanye brexit. Boris Johnson menjadi sosok yang langsung turun ke dalam masyarakat dengan menggunakan bus Vote Leave mengelilingi kota-kota yang ada di Inggris.

Sementara Michael Gove memerankan posisinya sebagai publik figur yang mewakili Brexit dalam acara-acara TV untuk mempromosikan brexit, terkhusus dalam Sky News dan the BBC (BBC, 2016).

Sebelumnya Boris merupakan rival dari David Cameron dalam memperebutkan kursi kepemimpinan dalam partai Konservatif. Boris Johnson merupakan tokoh brexit yang sangat dominan dengan segala stetmennya yang profokatif, terbukti dengan berbagai pernyataan yang ia

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

15

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

lontarkan pada masa kampanye. Pada tanggal 9 mei, Boris menyatakan pada The Telegraph,“Napoleon, Hitler, various people tried this out, and it ends tragically. The EU is an attempt to do this by different methods.� Dan beberapa hari selanjutnya Boris kembali menyatakan : “It was time for the U.K. to break away from the failing and dysfunctional EU system� (Calamur, 2016).Semua pernyataan Boris diatas dapat diterjemahkan bahwa ia menganggap Uni Eropa merupakan sebuah ancaman besar yang akan menjajah Inggris jika Inggris tetap menjadi anggota dari Uni Eropa.

Tidak berbeda dengan Nigel Farage, yaitu merupakan sosok dari eurosceptic Inggris, yang semenjak beberapa tahun terakhir sering memenangkan bayak pemilihan umum abik lokal maupun nasional dengan menggagas misi-misi dari euroceptic. Sebagai keahliannya Nigel sering melakukan pekerjaannya sendiri dan tidak jarang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.

Namun walaudemikian, Sebagai pemimpin dari partai UKIP, Nigel memainkan peranan peting dalam memotovasi para masyarakat pendukung dari partainya untuk memilih brexit. Terbukti dengan polling yang diadakan oleh YouGov, menunjukkan bahwa semua partai terpecah ketika menghadapi referendum Inggris, kecuali Partai UKIP. Sekitar 97% dari pendukung UKIP menyatakan akan memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dalam referendum.

Pada kubu brexit, masyarakat akan mendengarkan apapun instruksi yang datang dari para pemimpin mereka. Meskipun secara faktual tidak akurat, banyak masyarakat mempercayai bahwa Turky sedang menunggu keputusan Inggris untuk tetap bergabung dalam Uni Eropa.

Mereka lebih mempercayai perkataan para pemimpin dalam Brexit ketimbang melihat fakta yang ada. Masyarakat umum lebih mempercayai sosok yang mereka kenal melebihi instruksi dari sebuah institusi yang tidak mereka kenal. Sekitas 46% masyarakat umum tidak menganggap adanya ancaman yang akan mereka dapatkan apabila memilih brexit. Suatu yang sangat krusial bahwa masyarakat tidak lagi melihat sosok peminpin dalam diri David Cameron. Sebagian besar masyarakat umum menilai bahwa Cameron telah berpaling dari ketetapannya yang pernah dia buat. Pada awalnya Cameron dengan sangat meyakinkan menggagas pengadaan referendum, namun pada pelaksanaannya lebih mendukung untuk menetap dalam Uni Eropa (Farshori, 2016).

Kesimpulan Kemenangan kelompok eurosceptic dalam referendum menjadi sebuah kontradiktif terhadap kesimpulan dari banyak analisis dan polling yang beredar diawal referendum.

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

16

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Kemenangan ini merupakan suatu hal yang sudah terencana dan terkonsep dengan baik. Dari pendekatan Theory Voting Behaviour, menjelaskan bahwa kelompok eurosceptic menerapkan tiga model dari empat model yang ada. Pertama, model sosiologi dimana kelompok eurosceptic berusaha mempengaruhi masyarakat Inggris melalui latar belakang kelas sosial masyarakat.

Kelas sosial yang menjadi fokus dari kelompok eurosceptic mencangkup masyarakat kelas menengah kebawah, masyarakat dengan umur 60 tahun keatas, pekerja buruh, dan masyarakat dengan pendidikan rendah. Kedua, model ideologi dominan yangmana kelompok eurosceptic berusaha mempengaruhi hasil referendum dengan menggunakan kebangkitan dan penyebaran paham eurosceptic yang meluas dalam masyarakat Inggris saat ini. Ketiga, model identifikasi partai yaitu dengan memanfaatkan keterikatan sekelompok masyarakat pada suatu partai, untuk menjadi bagian dari masyarakat yang memilih agar Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Sedangkan model keempat, model pilihan rasional, penulis tidak melihat pengaruh signifikan model ini dalam penilitian ini. Oleh karnanya, model ini tidak masuk dalam pembahasan dalam artikel ini. Kemenangan kelompok eurosceptic pun tidak terlepas dari keberhasilan dalam menjalankan strategi kampenye. Setidaknya kelompok eurosceptic memiliki tiga strategi dalam referendum ini. Pertama, strategi ‘Project Fear’ yaitu suatu strategi dengan membuat ketakutan dalam masyarakat Inggris, sehingga masyarakat menilai bahwa keluar dari Uni Eropa merupakan opsi terbaik. Strategi kedua ialah ‘Emotional Connection’ yaitu strategi yang memanfaatkan hubungan emosional

masyarakat dalam menjalankan kampanye kelompok eurosceptic.

Masyarakat akhirnya cenderung mengedepankan instink mereka melebihi menggunakan alasan yang ada. Strategi ketiga yaitu ‘Pengaruh dari Publik Figur’ yaitu sebuah strategi dengan menggunakan peran tokoh terkemuka yang ada di Inggris. Tokoh yang sudah mendapat posisi dalam masyarakat akan lebih mudah diterima argumen mereka ketimbang mereka yang tidak memiliki posisi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka Arzheimer, K. (2008). Voter Behaviour. Retrieved from kai-arzheimer.com: http://www.kaiarzheimer.com/paper/voter-behaviour/ Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union. (2013, september 29). WHO ARE THE EUROSCEPTICS ? Retrieved from AALEP: http://www.aalep.eu/who-are-eurosceptics

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

17

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

BBC. (2015, Juni 10). Parlemen Inggris setujui referendum Uni Eropa. Retrieved from bbc.com: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150609_dunia_inggris_eu_referendum BBC. (2016, Juni 24). Eight reasons Leave won the UK's referendum on the EU. Retrieved from BBC: http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36574526 BBC. (2016, Juni 24). EU referendum: The result in maps and charts. Retrieved from BBC.com: http://www.bbc.com/news/uk-politics-36616028 Beattie, J. (2016, Juni 24). Leave won the EU referendum because the country voted with its heart rather than its head.

Retrieved from Mirror.co.uk: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/leave-won-eu-referendum-because-8277471 BURNS, J. F. (2013, mei 3). Insurgent Party in Britain Gains in Popular Support. Retrieved from The New York Times: http://www.nytimes.com/2013/05/04/world/europe/unitedkingdom-independence-party-gains-in-local-vote.html Calamur, K. (2016, Juni 23). The ‘Brexit’ Campaign: A Cheat Sheet. Retrieved from The Atlantic: http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/06/uk-brexitguide/482730/ Deloy, C. (2016). 43 years after their accession Britons decide to leave the European Union.

FONDATION ROBERT SCHUMAN. Dunford, A. K. (2016, Juni 27). EU referendum: How the results compare to the UK's educated, old and immigrant populations.

Retrieved from Telegraph.co.uk: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/eu-referendum-how-the-results-compareto-the-uks-educated-old-an/ Dunford, A. K. (2016, Juni 27). EU referendum: How the results compare to the UK's educated, old and immigrant populations.

Retrieved from The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/eu-referendum-how-the-results-compareto-the-uks-educated-old-an/ Eckert, V. T.-A. (2014). Campaign Handbook A user’s guide to campaigning. Belgium: the Green European Foundation.

Retrieved from campaignhandbook.gef.eu: http://campaignhandbook.gef.eu/planning-strategically/ Farshori, A. (2016, Agustus 30). How The Battle Of Campaign Strategy Gave Us Brexit.

Retrieved from Huffington Post: www.huffingtonpost.co.uk/abbas-farshori/how-thebattle-of-campaig_b_11707680.html

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

18

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Farshori, A. (2016, Agustus 30). How The Battle Of Campaign Strategy Gave Us Brexit.

Retrieved from Huffington Post: http://www.huffingtonpost.co.uk/abbas-farshori/howthe-battle-of-campaig_b_11707680.html Fishwick, C. (2016, februari 24). Brexit or Bremain? Share your pro- or anti-EU arguments.

Retrieved from theguardian.com: https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/24/brexit-or-bremain-share-your-pro-oranti-eu-arguments.

Heywood, A. (2013). Politics. Basingstoke: Palgrave.

KBBI.

(2016). strategi. Retrieved http://kbbi.web.id/strategi

from

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

(KBBI):

Kirk, A. (2016, Juni 22). EU referendum: Which type of person wants to leave, and who will be voting to remain?

Retrieved from Telegraph.co.uk: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/22/eu-referendum-which-type-of-personwants-to-leave-and-who-will-b/ Kirk, A. (2016, Juni 22). EU referendum: Which type of person wants to leave, and who will be voting to remain?

Retrieved from The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/22/eu-referendum-which-type-of-personwants-to-leave-and-who-will-b/ Korski, D. (2016, Oktober 20). Why we lost the Brexit vote. Retrieved from Politico.eu: http://www.politico.eu/article/why-we-lost-the-brexit-vote-former-uk-prime-ministerdavid-cameron/ Margate, S. S. (2016, Juni 24). The U.K.’s Old Decided for the Young in the Brexit Vote.

Retrieved from Time.com: http://time.com/4381878/brexit-generation-gap-olderyounger-voters/ Mcsmith, A. (2016, Juni 24). Brexit: Project Fear had reason on its side, but anti-experts caught public mood.

Retrieved from The Independent: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-project-fear-had-reason-on-itsside-but-anti-experts-caught-public-mood-a7101841.html Mehlika Ozlem Ultan, S. O. (2015). Euroscepticism In The European Union. International Journal of Social Sciences, 52.

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

19

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

merriam-webster. (2016, november 3). dictionary. Retrieved from Merriam-Webster.com: http://www.merriam-webster.com/about-us Morris, S. (2016, 2 26). David Cameron: EU referendum is the 'people's choice'. Retrieved from The Guardian: http://www.theguardian.com/politics/2016/feb/26/david-cameron-eureferendum-peoples-choice-uk Nickols, F. (2016). strategy, definition and meaning. Retrieved from www.nickols.us: http://www.nickols.us/strategy_definitions.pdf oxforddictionaries.com. (2016, november 3). definition. Retrieved from oxforddictionaries.com: https://en.oxforddictionaries.com/definition/vote Rowena Mason, F. S. (2016, februari 23). How will your MP vote in the EU referendum?

Retrieved from theguardian.com: https://www.theguardian.com/politics/nginteractive/2016/feb/23/how-will-your-mp-vote-in-the-eu-referendum Ruryk, J. (2016, Juni 24). Brexit voters may have been driven by fear more than reason.

Retrieved from CBC News: http://www.cbc.ca/m/touch/world/story/1.3651073 Sari, A. P. (2016, 2 20). Cameron: Uni Eropa Beri Status Spesial kepada Inggris. Retrieved from CNN Indonesia: http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160220151254-134112253/cameron-uni-eropa-beri-status-spesial-kepada-inggris/ Unesco. (2000). behaviour modification. Regional Training Seminar on Guidance and Counselling (p. 9). Uganda: Ag2i Communication.

Watt, P. W. (2016, mei 26). Ukip wins European elections with ease to set off political earthquake.

Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/politics/2014/may/26/ukip-european-elections-politicalearthquake Wells, A. (2015, September 22). Analysis: EU referendum – the state of public opinion.

Retrieved from Yougov.co.uk: https://yougov.co.uk/news/2015/09/22/eu-referendumstate-public-opinion/ Worley, w. (2016, Juni 30). Donald Trump inspired Brexit campaign because facts don't work, says Leave founder Arron Banks. Retrieved from The Independent: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-news-donald-trump-leave-eucampaign-facts-dont-work-arron-banks-lies-referendum-a7111001.html

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

20

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Zoega, G. (2016, September 1). On the causes of Brexit: Regional differences in economic prosperity and voting behaviour.

Retrieved from Voxeu.org: http://voxeu.org/article/brexit-economic-prosperity-and-voting-behaviour

Khairul Munzilin, Ali Muhammad, Brexit/01/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

21

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Budaya Populer Dalam Pertunjukkan Reyog Obyogan Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. okicahyo@umpo.ac.id Abstract Pop culture is often associated with a community environment with certain characteristics such as beliefs, rituals, performances, form shows, lifestyle patterns, symbols, language, dress, music, dance, and various models form of human expression, intellectual, and how to communicate in a order a certain time.In Reyog Obyogan performances, pop culture can we find is the traditional musical accompaniment or wasps that incorporate elements of today's popular such as dangdut songs. Not only that, the dancers jathil freely change and adjust according to the demand of the audience or trends that are favored in society. Seeing this paradigm and development, the focus in this research is to look further and in-depth how a popular culture trending affect community shape in a staging performances Reyog Ponorogo in Obyogan form.It also affects the patterns of communication, the message and meaning contained within the show itself. Result of this study showed several behaviors in Reyog Obyogan performances influences to a popular culture that were hits in the present like a concept similar to the dance Edreg Jaipong. Saweran also started a lot in the form of performances Reyog. Song or “Gending” in reyog also changing from songs like 'walang kekek” being “oplosan”' or 'kanggo riko' which is present in vogue in society. The costumes also changed with the entry of sensual especially against Jathil dancers are semi-transparent clothing similar to the Kebaya and colorful. The conclusion of this study prove that folk art as a tradisional performance be affected things that are popular in the community at large at the time.

Keyword : Brexit, Eurosceptic, United Kingdom, European Union, Referendum Abstrak Budaya pop sering dihubungkan dengan lingkungan masyarakat dengan ciri khas tertentu seperti kepercayaan, ritual, pertunjukkan, bentuk pertunjukkan, pola gaya hidup, simbol, bahasa, pakaian, musik, tarian,dan berbagai macam model bentuk ekspresi manusia, intelektual, dan cara berkomunikasi dalam sebuah tatanan waktu tertentu. Dalam pertunjukkan reyog obyogan, budaya pop yang bisa kita jumpai adalah gending atau tabuhan pengiring yang memasukkan unsur-unsur lagu dangdut populer saat ini dimasyarakat. Tidak hanya itu, para penari jathil dengan leluasa mengubah dan menyesuaikan sesuai dengan permintaan dari penonton atau tren yang sedang disenangi dalam masyarakat.Melihat paradigma dan perkembangan inilah, fokus dalam penelitan ini adalah melihat lebih jauh dan mendalam bagaimana sebuah budaya populer yang sedang tren dimasyarakat mempengaruhi bentuk pertunjukkan dalam sebuah pementasan reyog ponorogo dalam bentuk obyogan. Hal ini juga mempengaruhi pola komunikasi, pesan yang disampaikan dan makna yang terkandung dalam pertunjukkan itu sendiri secara tidak sadar.Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa perilaku dalam pertunjukkan reyog obyogan mengarah pada budaya popular yang sedang hits pada saat sekarang seperti konsep edreg yang mirip dengan tari jaipong. Saweran juga mulai banyak dalam bentuk pertunjukkan reyog ini. Lagu atau gending dalam reyog juga mengalami perubahan dari lagu-lagu seperti Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

22

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

‘walang kekek’ menjadi ‘oplosan’ atau ‘kanggo riko’ yang saat sekarang sedang digemari di masyarakat. Kostum juga mengalami perubahan dengan masuknya unsur sensual terutama terhadap penari jathil yaitu pakaian semi transparan yang mirip dengan kebaya dan berwarnawarni. Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa kesenian rakyat yang bersifat tradisionalpun dapat terpengaruh hal-hal yang sedang digemari dalam masyarakat pada umumnya pada saat itu.

Keyword: Budaya Populer, Komunikasi, Reyog ponorogo Submite Review Accepted Surel Corespondensi

: : : :

14 Nov 2016 20 Nov 2016 01 Jan 2017 jovani.audra@gmail.com /adamhilman@umpo.ac.id

Pendahuluan Reyog Ponorogo adalah sebuah pertunjukan tarian yang dinamis dan atraktif. Dalam bukunya, (Jazuli, 1994)menjelaskan bahwa bentuk merupakan wujud dari sebuah tarian, sebuah tarian akan menemukan bentuk seninya apabila pengalaman batin pencipta maupun penarinya dapat menyatu dengan pengalaman lahirnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar audience dapat tergerak dan bergetar emosinya atau dengan kata yang lebih sederhana penonton dapat terkesan setelah menyaksikan pertunjukan tari tersebut.

Obyog atau obyogan diartikan dalam kamus bahasa Jawa adalah bebarengan nyambut gawe dengan pengertian yang sama dalam bahasa Indonesia mengerjakan pekerjaan bersamasama (Kumorohadi, Reyog Obyogan Perubahan dan Keberlanjutan Cara Penyajian dalam Pertunjukan Reyog Ponorogo, 2004, hal. 23-24). Istilah obyog juga disebut dalam buku pedoman sebagai nama untuk salah satu permainan musik sebagai iringan tari barongan atau tabuhan menjelang pentas (Ponorogo, Pemkab, 1993). Salah satu motivasi ramainya pertunjukkan Reyog obyogan adalah adanya interaksi dan komunikasi antara penonton dengan pemain. Interaksi ini dapat berupa sapaan, mengajak menari bersama bahkan memberikan uang atau biasa disebut dengan saweran. Konco Reyog adalah sebutan bagi orang-orang yang antusias dan serta ikut menjadi bagian dari sebuah pertunjukkan Reyog obyogan meskipun bukan bagian resmi dari tim Reyog yang sedang bermain.

Setiap pertunjukkan Reyog selalu ada dan menjadi salah satu unsur utama disamping dadak merak itu sendiri yaitu Penari jathil. Jathil dalam kesenian Reyog Ponorogo dalam sejarahnya sejak awal adalah dari kaum laki-laki (disini ada yang mengkaitkannya dengan gemblak). Namun terlepas perdebatan asal-muasal pelaku jathil ketika masih diperankan oleh

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

23

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

kaum laki-laki (penari jathil netral maupun gemblak), yang jelas semua tokoh menyatakan bahwa pementasan tari jathil merupakan simbolisasi dari olah kaprajuritan yang secara jelas menggambarkan perilaku dan sikap yang tegas, tangkas, dan cekatan yang kesemuanya mengarah pada ketrampilan menghadapi musuh yang menyerang (Kurnianto, LAPORAN HASIL PENELITIAN.PENCITRAAN PEREMPUAN DALAM KASUS PERUBAHAN PELAKU JATHIL DARI LAKI-LAKI MENJADI PEREMPUAN PADA SENI REYOG PONOROGO, 2007, hal. 34) Budaya selalu mempunyai karakteristik yang sama dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan sebuah budaya itu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari sebuah proses komunkasi yang berjalan didalamnya. Karakteristik yang muncul dari budaya-budaya tersebut adalah budaya itu dipelajari (Culture is Learned),dibagikan(culture is shared), turun temurun dari generasi ke generasi (Culture is transmitted form generation to generation), berdasarkan symbol (Culture is based on symbol), sebuah proses dinamis ( culture is dynamic process)dan sebuah sistem yang terintegrasi (culture is an integrated system)(Larry A. Samovar, 2009, hal. 26-39).

Beberapa bentuk inilah yang menyebabkan budaya-budaya baru yang berasal dari luar budaya Ponorogo itu sendiri masuk dan menjadi bagian budaya dalam pertunjukkan reyog itu sendiri. Budaya-budaya tersebut sedemikian popular sehingga mudah dan muncul pada setiap pertunjukkan yang ada. Reyog dalam bentuk obyogan menjadi bahan kajian yang unik dalam sudut pandang seni tradisional yang terus berjuang dalam mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan seni dan tradisi diantara kemajuan dan modernisitas jaman. Beberapa usaha yang dilakukan oleh reyog obyogan menjadi bahan yang sangat menarik jika dihubungkan dengan beberapa ciri atau usaha menjaga agar tetap menjadi salah satu pusat perhatian dalam setiap pertunjukkan. Diantaranya adalah dengan menambah perbendaharaan musik pengiring dengan memasukkan unsur lagu-lagu dangdut populer yang sedang digemari masyarakat pada saat sekarang. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dalam kajian bidang komunikasi budaya terutama dalam kajian komunikasi budaya pertunjukkan. Penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena pertunjukkan reyog dalam bentuk reyog obyogan yang mulai mengalami pergeseran makna dengan adanya budaya populer dimasyarakat. Kita ketahui bersama bahwa reyog Ponorogo merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang menjadi ikon dalam wisata budaya Indonesia, tetapi pada kenyataannya pertunjukkan Reyog sendiri yang ada di daerah

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

24

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

mengalami paradigma yang begitu kuat meskipun tidak begitu terasa, apalagi jika tinggal di Ponorogo sendiri sebagai holy Land Of Reyog.

Lebih jauh berbicara tentang budaya popular tentu tidak terlepas dari definisi tentang budaya itu sendiri dan pengertian dari popular yang secara terpisah. Selanjutnya budaya populer atau lebih dikenal dengan budaya pop bisa didefinisikan sesuai dengan pengertian-pengertian dari gabungan pengertian budaya dan pengertian populer. Penelitian tentang budaya populer dan reyog Ponorogo ini menjadi penting karena dalam pertunjukkan reyog Ponorogo sendiri mengalami perubahan-perubahan dari segi aspek komunikatif baik dari aspek visual atau tindakan komunikatif itu sendiri. Perlu diingat bahwa reyog sendiri merupakan sebuah pertunjukkan yang mengusung sebuah perjuangan Prabu Klana Sewandana dalam rangka memperjuangkan cintanya kepada Dewi Songgolangit. Dalam kisah inilah bisa kita lihat berbagai aspek komunikatif dalam urutan gerak, situasi dan symbol komunikatif yang dibangun didalamnya. Sedangkan fenomena yang terjadi pada saat ini adalah reyog mulai kehilangan makna komunikatifnya dengan masuknya budaya-budaya populer yang sedang tren dimasyarakat.

Makna yang ingin disampaikan seperti gagah dan cekatannya pasukan berkuda menjadi ter-reduksi dengan lenggak-lenggok penari jathil yang bergoyang layaknya penari jaipong serta tidak menggunakan ebleg atau kuda lumping. Garang dan beringasnya harimau sedikit berkurang dengan lemah dan lunglainya ketika berhadapan dengan penari jathil yang edreg didepannya.

Melihat paradigma dan perkembangan inilah, fokus dalam penelitan ini adalah melihat lebih jauh dan mendalam bagaimana sebuah budaya populer yang sedang tren dimasyarakat mempengaruhi bentuk pertunjukkan dalam sebuah pementasan reyog ponorogo dalam bentuk obyogan. Tujuan utama dari penelitian ini juga menggali dan eksplorasi lebih jauh tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada pertunjukkan reyog Ponorogo terutama dari aspek komunikatifnya, bentuk pertunjukkan serta makna-makna yang terkandung dalam setiap pertunjukka yang dipengaruhi oleh budaya populer dalam setiap detilnya.

Metode Peneliti meneliti satu obyek yaitu seni pertunjukan Reyog Ponorogo tetapi hanya difokuskan pada saat pementasan seni itu sendiri. Jadi waktu yang diperlukan relatif lama dan panjang karena harus menunggu saat pementasan Reyog dengan formatObyogan yang tidak Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

25

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

terjadwal secara pasti. Untuk lokasi penelitian di lingkupKabupaten Ponorogo. Data yang diperoleh dari beberapa lokasi penelitian teresebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi atau kata-kata.

Prosedur dari penelitian ini sudah masuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan ciriciri sebagai berikut: (1) Ciri latar belakang alamiah, (2) Manusia sebagai alat instrumen, (3) metode kualitatif, (4) analisis data secara induktif, (5) teori dari dasar, (6) Bersifat deskriptif atau apa adanya, (7) Lebih mementingkan hasil daripada proses, (8) adanya batas yang ditentukan oleh fokus, (9) ada kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) Desain bersifat semantara, (11) Hasil Peneltian dipentingkan dan disepakati bersama. (Moleong, 2000, hal. 4-8). Untuk penelitian ini difokuskan pada pertunjukan Reyog dengan format Obyogan. Dalam kenyataanya, Reyog Ponorogo terbagi menjadi duaversi besar yaitu versi Obyogan dan versi festival. Dalam beberapa bahasan penelitan ada yang menyebutnya sebagai Reyog jalanan, karena memang diadakan di jalanan, halaman rumah, lapangan, atau tempat-tempat tertentu yang dapat dijadikan tempat pertunjukan. Dua versi inilah yang menjadi unit analisis tentunya denga bantuan-bantuan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (interviewer) orang yang mengajukan wawancara atau pertanyaan dan orang yang diwawancarai (interviewie) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000, hal.

135). Rencana Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara baku terbuka yang artinya adalah wawancara yang di lakukan dengan seperangkat baku dan obyek tahu bahwa ia menjadi nara sumber dari penelitian ini (Moleong, 2000, hal. 136). Wawancara ini dipilih karena ingin mendengar langsung penjelasan dari berbagai tokoh yang jadikan nara sumber dalam penelitian ini.

Nara sumber yang diwawancarai meliputi: a) Seniman Reyog Seniman Reyog Obyogan ini adalah beberapa warga yang menjadi pemain inti dalam setiap pertunjukkan Reyog. Seperti pemain yang sudah berprofesi sebagai penabuh kendang Reyog selama kurun waktu tertentu. Atau tokoh-tokoh lain yang berpenagruh pada pertunjukkan reyog ini diantaranya adalah Mbah Misdi sebagai sesepuh grup reyog Songgo Budoyo, Mbah Bikan sebagai sesepuh reyog Ponorogo yang tinggal di Pulung dan Bapak Marji, Seniman Reyog didalam dinas Pariwisata Kabupaten Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

26

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Ponorogo. b) Pelaku seni Reyog Ponorogo Pelaku seni Reyog ini adalah orang-orang yang menjadi pelaku atau seniman pada saat pertunjukkan Reyog. Para pelaku seni ini diambil secara acak dalam setiap kesempatan ketika pertunjukkan sedang berlangsung. Diantaranya adalah Nurul dan Santi sebagai penari Jathil, Eko “Badak� sebagai penari Dadak Merak, Hamzah sebagai Penari Bujangganong. c) Konco Reyog Konco Reyog ini adalah orang-orang yang menyaksikan langsung pertunjukkan Reyog dalam format Festival atau Obyogan. Dalam hal ini nara sumber ditemui pada saat sedangmenyaksikan pertunjukkan Reyog seperti Ibu Setyaningsih sebagai kepala Desa Ngilo-ilo,Bapak Hajiyanto selaku penaggap Reyog didesa Jati, Ngebel.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2000, hal. 178). 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan pengunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data (Moleong, 2000, hal. 178). Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai sumber data utama.

Observasi mutlak dilakukan dengan turun langsung dilapagan dengan mengamati setiap pertunjukkan yang bisa dijangkau dengan waktu atau jarak yang tidak terlalu jauh dari kota Ponorogo. Observasi ini merupakan hal wajib jika ingin menggali lebih dalam dan memahami dengan akurat setiap detil perubahan yang terjadi pada setiap pertunjukkan reyog yang ada.

Karena menurut penulis, setiap pertunjukkan reyog dari satu tempat ke tempat lain mengalami perbedaan meskipun tidak terlalu kelihatan.

Dengan observasi langsung, penulis mendapatkan kesempatan bertanya langsung dan menggali informasi lebih dalam dilokasi pertunjukkan reyog Obyogan. metode ini terbukti cukup ampuh dalam mendekatkan penulis kepada setiap element pertunjukkan baik dari sisi pemain, tokoh masyarakat atau konco reyog yang hadir. Wawancara merupakan hal yang enting dan harus dilakukan jika kita ingin tuisan yang kita hadirkan mempunyai kedalaman cerita, sudut Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

27

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

pandang yang berbeda yang tidak bisa kita gali hanya dengan pengamatan visual saja.

Studi dokumen berupa foto digunakan penulis sebagai penguat bentuk-bentuk kejadian yang ada pada pertunjukkan reyog obyogan. penanda-penanda yang ada terkadang tidak bisa kita gambarkan hanya cukup dengan kata-kata saja. terkadang pembaca juga mempunyai intepretasi yang berbeda terhadap sebuah bentuk komunikasi visual berupa gambar foto. Gambar foto sebagai data utama juga sebagai bukti kuat bahwa sebuah fenomena sedang terjadi dan menjadi sebuah bukti sejarah yang dapat disebarkan dan dimaknai secara luas dikemudian hari.

Budaya Populer Kata �pop� diambil dari kata �populer�. Williams memberikan empat makna yakni: (1) banyak disukai orang; (2) jenis kerja rendahan; (3) karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang; (4) budaya yang memang dibuat oleh orang untuk dirinya sendiri (Williams, 1983, hal.

237) Budaya populer atau budaya pop merupakan sebuah konsepsi yang tidak berbentuk dan sulit untuk dipastikan secara nyata, tetapi didalamnya mencakup luas sekali terutama dalam cakupan budaya dari dunia perfilman sampai artikel koran, dari desain permainan elektronik sampai kostum pemain dalam film imajiner. Tetapi dalam budaya populer lebih mengarah pada budaya media, yang didalamnya terdapat media masa sebagai saluran informasinya seperti radio, koran, televisi, film serta termsuk didalamnya email dan website.(Katie Milestone, 2012, hal. 2) Pandangan atau perspektif yang sedikit berbeda mengenai budaya pop adalah budaya yang dipandang dari perspektif tinggi (high atau elite) dan budaya rakyat jelata (folk culture).

Seperti halnya dengan kenyataan dalam hal makanan kita sehari-hari yaitu daging lapis dalam budaya tinggi masuk kedalam makanan favorit para bangsawan sedangkan steak daging atau lebih dikenal dengan steak hotplate menjadi budaya populer. Semua hal tersebut merupakan budaya yang kita kenal sehari-hari dengan budaya makanan atau kuliner yang selalu mengelilingi kita dan kita rasakan sehari-hari. High culture seperti halnya pakaian yang melekat dan menjadi identitas kita dalam sebuah acara. Sedangkan budaya tradisioal merupakan budaya warisan yang ditinggalkan atau budaya yang dipegang tegus oleh orang-orang tua kita yang dimungkinkan merupakan budaya populer pada jamannya. Budaya populer merupakan budaya yang sedang trend atau populer pada saat sekarang. (Bruce David Forbes, 2005, hal. 2).

Menurut Ben Agger, pemikiran tentang budaya popular dapat dikelompokan menjadi yaitu: Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

28

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

1. Budaya dibangun berdasarkan kesenangan namun tidak substansial dan mengentaskan orang dari kejenuhan kerja sepanjang hari.

2. Kebudayaan popular menhancurkan kebudayaan tradisional.

3. Kebudayaan menjadi masalah besar dalam pandangan ekonomi kapitalis Marx.

4. Kebudayaan popular merupakan budaya yang menetes dari atas. (Bungin, 2008, hal. 100) Hasil dan Pembahasan Budaya Populer dalam Pertunjukkan reyog Obyogan Kostum Reyog ponorogo merupakan sebuah kesenian yang berangkat dari sebuah mitos yang dibangun di masyarakat ponorogo. Cerita tentang sejarah reyog sendiri meskipun ada beberapa versi dalam masyarakat, tetapi beberapa ahli reyog dan budayawan ponorogo sepakat bahwa reyog ponorogo dibangun diatas mitos kerajaan Bantarangin. mitos reyog Bantarangin sendiri merupakan sebuah mitos dimana pada jaman sekitar abad ke 14 berdiri kerajaan Bantarangin di wilayah Somoroto, barat kota Ponorogo atau beberapa budayawan menyebutnya sebagai Kutho Kulon.

Mitos Bantarangin sendiri mempunyai cerita bahwa rajanya yang bernama Prabu Klana sewandana ingin melamar salah satu putri dari kerajaan Kediri yang bernama Dewi Songgolangit. Raja KlanaSewandana berangkat dari kerajaan Bantarangin diringi oleh Patih Bujangganong, Pasukan berkuda atau Jathil dan penthul Potro dan penthul Tembem. Tetapi ditengah perjalanan dihadang oleh kawanan harimau yang sedag bermain dengan merak diatas kepala harimau. Singkat cerita prabu Klanasewandana dapat mengalahkan kawanan harimau dan merak ini kemudian menjadi pengikutnya dalam usahanya melamar Dewi Songgolangit.

Melihat mitos ini dan mengaitkannya dengan pertunjukkan reyog sekarang maka akan didapat sebuah benang merah yang terhubung dalam hal kostum situ sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada kostum terutama pada penari jathil yang merupakan sebuah representasi dari pasukan berkuda. Pasukan berkuda dalam pertunjukkan reyog diibaratkan sebuah kelompok pasukan yang sigap dan cekatan. Jika kita bandingkan dengan reyog dalam bentuk festival, maka pasukan berkuda atau penari jathil dalam pertunjukkan reyog obyogan akan sangat berbeda.

Pada penari-penari jathil pada pertunjukkan reyog festival, para peanri memakai pakaian kemeja lengan panjang dengan warna putih dan memakai ebleg atau kuda lumping dalam setiap pertunjukkannya. Hal ini berbeda dengan penari jathil yang ada pada pertunjukkan reyog

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

29

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

obyogan. Para penari obyogan memakai pakaian yag berwarna-warni dan transparan. Para penari ini menyebut pakaian ini sebagai ‘broklat’. Alasan mengenai pakaian ini pun beragan, tetapi satu yang pasti adalah pakaian ini sedang tren atau sering dipakai pada saat acara formal terutama pada acara pengantin jawa. Warna-warni pada kostum penari jathil pada saat sekarang sudah dinggap wajar karena sebagian besar pertunjukkan reyog obyogan menggunakan kostum model seperti ini dalam setiap pertunjukkannya.

Kostum ini lebih kelihatan pada kostum bagian atas dari penari-penari Jathil ini. Kostum bagian bawah masih mempertahankan bentuk sebelumnya dengan jarik atau sampur. Hal ini merupakan sebuah bentuk perubahan-perubahan yang mengarah pada bentuk sebuah budaya dimana bagian-bagian tertentu kemudian digatnti atau pelan-pelan berubah sesuai dengan yang diinginkan masyrakat pada saat itu. a. Baju berwarna dan transparan Pertunjukkan reyog dalam format obyogan merupakan pertunjukkan yang sangat erat kaitannya dengan apa yang disukai dalam masyarakat poorogo pada saat itu. Dengan demikian, reyog dalam bentuk obyogan ini merupakan sebuah cerminan dimana sebuah kesenian yang tradisional dapat berpadu dengan sebuah fenomena budaya masa kini yang sedang disukai masyarakat. Bentuk dari sebuah budaya populer yang sedang merebak pada sebuah tatanan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, interaksi sosial dan politik diamana budaya tersebut berada.

Salah satu bentuk budaya populer dalam pertunjukkan reyog ini adalah yang terdapat pada kostum bagian atas dari penari jathil obyogan. penari-penari jathil ini sangat berbeda dengan penari-peanri jathil pada pertunjukkan reyog festival. Jika penari jathil festival memakai kemeja dengan warna putih dan tidak tranasparan maka penari-penari jathil pada pertunjukkan reyog obyogan ini memakai baju atau kemeja dengan warna yang berbeda dan transparan. Jika dilihat secara luas, maka pemakaian kemeja ini adalah sebuah bentuk dimana bentuk kemeja transparan ini sedang populer terutama pada masyarakat jawa sekarang. Kemeja atau setelan baju tradisonal pada masyrakat jawa disebut sebagai kebaya merupakan pakaian khas yang telah mengalami beberapa modifikasi dalam beberapa bentuk dan keperluan dalam aktifitasnya.

Pakaian ini merupakan sebuah bentuk pula dimana masyarakat berkembang dengan pesat dalam mengikuti trend dan kemajuan jaman jika tidak ingin dikatakan sebagai masyarakat yang

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

30

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

ketinggalan jaman. Dengan demikian pertunjukkan reyog dalam bentuk obyogan tetap menjadi sebuah primadona dengan penampilan penari jathil yang atraktif dan kostum yang up to date.

Bentuk kemeja ini merupakan sebuah evolusi dimana trend dalam fashion juga merambah dan masuk kedalam sebuah pertunjukkan rakyat dengan konsep tradisional yang kental. Dalam beberapa kesempatan wawancara, peneliti menemukan alasan yang kuat kenapa para pelaku - pelaku seni tersebut harus selalu up to date terutama dalam kostum ini. Alasan yang kuat adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi inilah yang menjadi sebuah alasan utama yang berhubungan langsung dengan banyaknya tanggapan yang seiring dengan popularitas dari jathiljathil tersebut. Dengan demikian, para penari juga harus tetap berpakaian yang sedang tren atau banyak disukai di masyarakat pada saat itu. Cukup sulit menghubungkan antara fenomena budaya populer dengan sebuah kesenian daerah dimana prinsip dari sebuah penelitian budaya populer ini bertumpu pada sebuah kondisi masyaratkat yang cukup mejemuk dan beragam.

Kondisi masyarakat inilah yang terkdadang membaut bingung dari sisi orang yang melihat dan sebuah fenomena budaya populer dalam pertunjukkan daerah khususnya reyog obyogan.

Para penari ini juga tidak kesulitan dalam mengembangkan mode dan warna baju seperti yang disenangi dalam berbagai pertunjukkan dalam masyarakat, karena ada banyak fasilitas yang mendukung. Beberapa fasilitas yang mendukung berkembangnya kostum dalam tarian tradisional ini adalah adanya sanggar-sanggar tari atau salon - salon yang mengkhususkan diri dalam mempersiapkan kostum yang akan diapakai. Hal ini tidak terlepas pula dengan adanya penagaruh dari pesatnya budaya di ponorogo terkait dengan tradisi manten atau pengantin yang selalu berkembang dengan kreasi - kreasi baru, khususnya dalam trend mode baju.

Gambar 1. Penari Jathil pada pertunjukkan reyog obyogan di Kecamatan Slahung yang memakai pakaian berwarna-warni dan transparan.

Sumber: diolah dari dokumentasi peneliti.

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

31

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

b.Sepatu Kerja Kantor Melihat pertunjukkan reyog dengan format obyogan layaknya melihat sebuah miniature masyarakat Ponorogo yang dikemas dalam sebuah pertunjukkan rakyat dengan konsep kekeuargaan yang kuat. Konsep-konsep ini merupakan inti dari pertunjukkanreyog dalam bentuk obyogan yang sudah turun temurun dalam masyarakat ponorogo sehingga sangat kuat dalam akar budaya ponorogo.

Hal unik lagi yang dapat kita temui dalam pertunjukkan reyog obyogan adalah penggunaan sepatu kerja kantor. Hal ini menjadi salah satu bentuk yang unik karena sepatu kerja ini sangat populer dalam petunjukkan reyog terutama obyogan. sepatu kerja kantor dengan nuansa formal masuk dalam pertunjukkan reyog obyogan dengan kesan yang informal, santai dan lebih banyak berada dilapangan. Jika kita rasakan, pemakaian sepatu kerja kantor ini tidaklah sesuai dengan konsep reyog obyogan yang berada di lapangan dengan mobilisasi yang cukup tinggi. Konsep sepatu kerja kantor ini juga tidak terlalu sesuai dengan kondisi luar ruangan yang cukup panas dan terik serta debu dan kotoran yang pada akhirnya menempel pada sepatu ini. Disamping itu, pergerakan tari dengan sepatu ini juga mengalami keterbatasan karena bentuk dan fungsi sepatu ini memang bukan untuk menari atau aktifitas diluar ruangan dengan banyak gerak. Hal yang berbeda diungkapkan oleh para pelaku atau para penari jathil ini. Mereka beranggapan bahwa dengan memakai sepatu ini layaknya prajurit berkuda yang memakai sepatu dan aksesoris layaknya pasukan atau orang yang sedang naik kuda. Disamping itu, sepatu ini sebagai simbol status sosial dalam menari pada pertunjukkan reyog dimana seluruh penari dalam reyog obyogan tidak ada yang memakai sepatu.

Konsep sepatu kantor ini juga sebagai pelindung ketika menari dalam sebuah arena pertunjukkan yang diadakan diluar ruangan atau lapangan. Tidak jarang, pertunjukkan ini diselenggarakan dijalan, halaman rumah, bahkan kebun atau tegalan yang ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan diadakan sebuah pertunjukkan reyog obyogan ini. Menurut para penari juga, hanya sepatu ini yang sesuai mewakili setiap kondisi dimana mereka menari. Sepatu ini pula yang paing mudah ditemui dan dimanfaatkan selain sebagai sepatu sekolah atau sepatu kerja harian para jathil tersebut jika mereka masih sekolah atau sedang bekerja pada sebuah instansi baik swasta maupun pemerintahan.

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

32

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Gambar 2. Penari jathil pada pertunjukkan reyog obyogan dengan sepatu formal dan stocking.

Sumber: diolah dari dokumentasi peneliti.

Perangkat pertunjukkan Reyog Ponorogo merupakan sebuah pertunjukkan yang menceritakan sebuah cerita tertentu. Dalam menceritakan sebuah mitos yang mengirinya, dibutuhkan perangkat yang dapat membantu dalam penyampaian pesan, sehingga tidak timbul bias dalam penyampaian pesannya yang dimaksud. Hal ini dapat kita lihat dalam bentuk pertunjukkan reyog obyogan yang sering kita jumpai dalam pertunjukkan reyog terutama dalam pertunjukkan reyog obyogan. pertunjukkan reyog obyogan sering kali menginggalkan perangkat pertunjukkan demi mengejar pupularitas dalam pertunjukkannya. Perangkat yang sering ditinggalkan dalam sebuah pertunjukkan adalah ebleg, atau kuda lumping yang dipakai oleh peanri jathil. Penari jathil merupakan representasi dari pasukan berkuda yang tidak lengkap jika tanpa ebleg atau kuda lumpingnya. Kuda lumping yang terbuat dari bambu dengan warna putih ini merupakan sebuah bentuk dari komunikasi budaya yang mencerminkan ciri seorang pasukan berkuda yang cekatan dan sigap.

Fenomena yang terjadi dalam pertunjukkan reyog obyogan adalah para penari jathil ini enggan memakai perangkat pertunjukkan kuda lumping atau disebut dengan ebleg ini. Menurut pengakuan beberapa penari jathil yang ditemui mengatakan bahwa sangat susah menari jika memakai ebleg dan penggunaan ebleg hanya untuk menari festival saja, disamping itu ebleg tidak populer dalam pertujukkan reyog dalam bentuk obyogan. hal ini dapat dibuktikan dari

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

33

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

sebagian besar pertunjukkan reyog obyogan tidak memakai ebleg atau kuda lumping. Jika pun ada yang memakai kuda lumping hanya satu atau dua pertunjukkan saja. Salah satu pertunjukkan yang masih mempertahankan penari jathil dengan kuda lumping adalah pertunjukkan reyog yang di desa Plunturan Pulung. Menurut sesepuh reyog yang ada disana Mbah Bikan, reyog desa Plunturan pulung akan tetap mempertahankan bentuk reyog obyogan dengan perangkat pertunjukkan lengkap, tidak peduli dengan yang sedang populer pada saat ini, atau yang sedang disenangi masyarakat pada saat sekarang. Dengan demikian, pertunjukkan reyog dari desa Plunturan Pulung ini tidak terlalu populer dalam pertunjukkan reyog obyogan karena jarang yang ‘nanggap’.

Perangkat pertunjukkan yang sering dimodifikasi dalam penampilannya adalah ebleg, topeng bujangganong bahkan dadak merak itu sendiri. Artinya, para penari ini akan melepas beberapa perangkat dalam sebuah pertunjukkan yang sedang berlangsung. Perangkat-perangkat ini dilepaskan dalam sebuah pertunjukkan dan dapat kita jumpai pada hampir seluruh pertunjukkan reyog yang ada. Hal ini pn tidak menjadi sebuah masalah bagi para penari dan dapat diterima dalam sebuah kondisi pementasan. Hal yang sering kita jumpai adalah hilangnya ebleg pada penari jathil dalam hampir setiap pertunjukkan reyog obyogan. Hal lain yang dapat kita temui adalah penari Bujangganong melepaskan topengnya dan menari atau melakukan atraksi tanpa topeng. Hal yang tidak mungkin dilakukan dalam pertunjukkan reyog festival, karena hal ini akan mengurangi bahkan akan didiskualifikasi. Penari-penari Bujangganong akan melepaskan topengnya dalam sebuah adegan terutama dalam edreg.

Gambar 1. Penari Jathil pada pertunjukkan reyog yang tidak memakai kuda lumping atau ebleg

Sumber: diolah dari dokumentasi peneliti Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

34

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Gending atau tembang Reyog Ponorogo dalam pertunjukkannya merupakan sebuah pertunjukkan dengan daya adaptasi yang luar biasa dalam setiap pertunjukkannya. Pertunjukkan reyog obyogan ini merupakan sebuah usaha dalam usaha tetap bertahan dalam gempuran globalisasi dan kemajuan jaman. Terutama dalam usaha beradaptasi dengan para konco reyog yang dinamis dalam interaksi sosialnya. Salah satu usaha dalam mengikuti kemajuan jaman ini adalah dengan belajar gending atau lagu yang sering diperdengarkan di masyarakat. Lagu atau gending yang sering dipedengarkan ini bukan lagu pop modern yang digemari anak muda, tetapi lebih spesifik lagu atau tembang yang dipedengarkan lebih banyak lagu dengan nuansa tradisional yang disebut campursari.

Lagu atau tembang campursari ini banyak diadaptasi dalam bentuk pertunjukkan reyog obyogan dengan gamelan reyog yang terbatas dalam nada, tidak seperti gamelan karawitan yang lengkap dalam nada dan iramanya. Gamelan reyog hanya sebatas kendang, kempul, kethuk dan kenong serta angklung. Dengan demikian kemampuan seniman reyog dalam usahanya mengadaptasi lagu memerlukan pengetahuan yang cukup mengenai popularitas dari lagu yang akan dibawakan. Popularitas lagu yang menjadi favorit di masyarakat dapat dilihat dari intensitas putar dalam siaran radio atau jumlah kaset CD atau DVD yang diperjualbelikan di masyarakat.

Dalam pengamatan yang dilakukan pada beberapa pertunjukkan, gending atau tembang yang populer ini sering dipakai dalam adegan edreg. Edreg sendiri merupakan gerakan penari jathil dalam menggoda dadak merak. Lagu atau tembang yang digunakan sendiri cenderung rancak dengan ritme sedang. Contoh lagu yang sering dipakai dalam adegan ini adalah ‘walang kekek’ atau sekarang yang lagi disukai adalah ‘Kanggo Riko’. Tidak cuma berhenti pada adapatasi lagu saja, para pemain khususnya pemain kendang juga meningkatkan kemampuannya dalam memainkan musik ini sesuai atau bahkan lebih dibanding dengan lagu aslinya. Sebagai penabuh kendang, kemampuan dalam memainkan kendang tidak terbatas hanya pada gendinggending pakem yang ada pada pertunjukkan reyog seperti Kebogiro, Ponoragan atau Sampak.

Kemampuan dalam memainkan lagu atau tembang yang ‘kekinian’ juga menjadi tuntutan dalam sebuah pertunjukkan terutama dalam pertunjukkan reyog obyogan.

Salah satu bentuk kemampuan ini adalah kemampuan memainkan kendang layaknya pemain kendang pada pertunjukkan tari jaipong. Pemain kendang pada pertunjukkan reyog akan Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

35

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

berusaha memainkan kendangnya layaknya pertunjukkan tari jaipong, tetapi yang membedakan dalam hal ini adalah jenis kendangnya. Jika dalam pertunjukkan tari jaipong lebih dari satu kendang, maka pertunjukkan reyog hanya akan menggunakan hanya satu kendang saja. Dengan adanya satu kendang inilah yang menarik dalam pertunjukkan reyog obyogan. Pertunjukkan reyog obyogan terutama dalam usahanya beradaptasi dengan lagu atau tembang baru yaitu dengan memainkan kaki sebagai pengatur nada rendah dalam kendang itu sendiri. Nada tinggi dengan cara meletakkan kaki di tengah kendang dan untuk mendapatkan nada rendah kaki di geser kearah pinggir. Hal ini jika dimainkan dan dilakukan dengan latihan akan menciptakan komposisi nada yang menarik.

Kemampuan para pemian kendang dalam usahanya memainkan lagu dalam nuansa jaipong ini juga mempunyai keterbatasan. Yang pertama adalah kendang yang digunakan merupakan kendang reyog yang tidak dirancang untuk lagu jaipong. Ukuran kendang reyog jauh lebih besar dari ada ukuran kendang jaipong. Disamping itu, kendang reyog tidak dilengkapi dengan pangait kaki sehingga pemain kendang tidak bisa lama dalam memainkan nada.

Gambar 2. Pemain kendang dalam pertunjukkan reyog obyog menggunakan kaki untuk mendapatkan efek nada yang diinginkan

Sumber: diolah dari dokumentasi peneliti Drama Pertunjukkan Dalam pertunjukkan reyog khususny apertunjukkan reyog obyogan, tidak lepas dari sebuah bentuk-bentuk pertujukkan yang sangat berbeda dari pertunjukkan reyog festival. Setelah diperhatikan dan diamati dengan seksama, aksi-aksi yang dilakukan dalam pertunjukkan ini merupukan sebuah aksi yang sangat disukai oleh konco reyog dalam setiap pertunjukkan reyog yang berlangsung di Ponorogo. Aksi-aksi atau tindakan ini muncul sebagai inti dari pertunjukkan Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

36

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

reyog tersebut dimana sangat dimungkinkan adanya interaksi antar pemain, pemain dan konco reyog. Tindakan-tindakan ini juga tidak bisa diprediksi sebelumnya sebagai sebuah scenario pertunjukkan yang telah tersetting dalam latihan, tetapi tetap menjadi sebuah bagian dari pertunjukkan reyog itu sendiri.

a. Atraksi atau Guyonan Salah satu tindakan komunikatif dalam setiap pertunjukkan reyog obyogan adalah adanya peristiwa dimana konco reyog ikut berperan dalam sebuah pertunjukkan dan menari bersama dalam kalangan. Lebih spesifik lagi adalah pemain tersebut dapat menari layaknya penari-penari yang ada. Tetapi penari yang bisa atau dapat masuk kedalam kalangan hanyalah penari bujangganong dan penari dadak merak.

Penari Bujangganong merupakan sosok penari yang tangkas, cekatan dan lincah. Tidak ketinggalan pula tingkah lucu dan jenaka juga mengundang tawa dari konco reyog yang melihat pertunjukkan ini. Dengan demikian, dalam sebuah pertunjukkan reyog obyogan, para penari ini sering bertingkah layaknya pelawak yang sering kita lihat di televisi. Untuk menambah suasana menjadi lebih atraktif dan dinamis lagi, para pemain bujangganong ini menarik atau mengajak salah satu penonton masuk kedalam arena petunjukkan ini. Pakaian seadanya bukan menjadi halangan menari dalam sebuah pertunjukkan reyog obyogan ini.

Gambar 3.salah satu adegan dalam pertunjukkan reyoog seolah-olah sedang bertengkar

Sumber: diolah dari dokumentasi peneliti

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

37

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

b. Saweran Pertunjukan reyog obyogan terkadang mempunyai sebuah bentuk pertunjukkan yang unik. Bentuk pertunjukkan ini hanya ada kesenian rakyat dimana pemain dan penonton bisa berbaur menjadi satu. Bentuk dari keunikan ini adalah saweran. Salah satu motivasi ramainya pertunjukkan Reyog Obyoganadalah adanya interaksi dan komunikasi antara penonton dengan pemain. Interaksi ini dapat berupa sapaan, mengajak menari bersama bahkan memberikan uang atau biasa disebut dengan saweran. Konco Reyog adalah sebutan bagi orang-orang yang antusias dan serta ikut menjadi bagian dari sebuah pertunjukkan Reyog Obyogan meskipun bukan bagian resmi dari tim Reyog yang sedang bermain.

Budaya Ponoragan sangat terasa dalam setiap pementasan dalam bentuk atau format obyogan ini adalah adanya rasa kebersamaan dan kesederhanaan serta solidaritas yang cukup tinggi diantara warga masyarakat Ponorogo itu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari warga Ponorogo sendiri yang pada jaman dahulu masih kuat dalam memegang kepercayaan animisme dan dinamisme sehingga reyog sendiri menjadi bagian ritual dalam setiap pertunjukkannya. Secara fisik, bentuk reyog sendiri merupakan gabungan dari binatang merak dan harimau yang dalam filosofi budaya jawa sendiri mempunyai cerita-cerita mistis dibelakangnya.

Saweran sendiri merupakan sebuah tradisi dari masyarakat adat Sunda dimana orang tua kedua mempelai melemparkan uang ke penonton dengan harapan agar rejeki kedua mempelai selalu murah yang dilambangkan dengan uang, tidak pernah kekurangan pangan yang dilambangkan dengan beras, dan selalu dalam kehidupan yang manis yang dilambangkan dengan permen (Aryati, 2010, p. 36). Tetapi dalam pertunjukkan reyog sendiri, saweran diartikan sebagai memberikan uang kepada para penari jathil sebagai bentuk apresiasi menari bersama dengan penonton.

Pertunjukkan reyog Ponorogo dalam bentuk atau format obyogan adalah kesenian rakyat yang sedemikian rupa dimana memungkinkan konco reyog berinteraksi dengan pemain secara langsung. Hal inilah yang menjadi penyebab adanya saweran dalam pertunjukkan reyog obyogan. Tetapi hal demikian tidak selalu terjadi dalam pertunjukkan reyog obyogan.

Peristiwa saweran ini dalam pengamatan peneliti hanya terjadi dibeberapa tempat seperti daerah timur Ponorogo seperti Ngebel dan Sawoo.

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

38

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

“Saweran ini mengacu pada kesenian tayub yang masih hidup dibeberapa daerah diPonorogo khususnya didaerah timur Ponorogo. Konsep saweran yang diterapkan dalam pertunjukkan reyog obyogan sangat berbeda dengan konsep saweran dalam tari tayub.

Konsep saweran dalam tayub seakan tanpa kontrol oleh karena itu setiap orang dapat nyawer ke penari, tetapi dalam konsep saweran di reyog obyogan tidak semua orang dapat menari bersama jathil dan memberi saweran. Hanya orang yang berpengaruh dalam kelompok reyog tersebut atau orang yang berpengaruh didaerah itu yang dapat menari dengan jathil. Hal ini masih adanya rasa ewuh pekewuh (segan) dengan masyarakat setempat yang menjadi warok atau orang yang mempunyai pengaruh kuat dalam pementasan tersebut.(Wawancara dengan Drs.Rido Kurnianto, 20 Januari 2016).

Saweran dalam reyog obyogan sebenarnya tidak terlalu lazim atau dapat kita temui pada setiap pementasan reyog dalam bentuk obyogan. Saweran ini hanya ada pada daerahdaerah tertentu dengan loyalitas konco reyog yang cukup tinggi terhadap grup reyog tersebut atau adanya ikatan batin dengan grup reyog tersebut. Dengan demikian, saweran ini pun tidak bisa kita temui dalam setiap peetunjukkan reyog obyogan.peristiwa ini hanya dapat kita jumpai pada pertunjukkan reyog obyogan terutama pada daerah timur Ponorogo, diantaranya adalah daerah Ngebel, Sambit dan Sawoo.

Gambar 4.Saweran dalam pertunjukkan reyog Obyogan

Sumber: diolah dari dokumentasi peneliti Saweran sendiri merupakan sebuah jalan dalam berkomunikasi antara penari dan penonton dalam konteks interaksi. Hubungan antara penonton atau disebut sebagai konco reyog merupakan hubungan yang tidak bisa disamakan diantara kesenian yang lain. Interaksi antara konco reyog dengan penari atau pemain merupakan sebuah ikatan kekeluargaan dimana para penonton ini sangat menghormati dan menghargai para penari-penari yang tampil dalam pertunjukkan reyog obyogan ini. Komunikasi yang terjadi dalam interaksi pada pertunjukkan reyog ini merupakan yang terfokus pada hubungan jangka panjang dimana dalam menjaga hubungan persaudaraan ini antara pemain dan konco reyog sudah ada ikatan terlebih dahulu Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

39

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

secara kekeluargaan. Ikatan ini merupakan bentuk yang tidak terlihat jika kita melihat langsung kepertunjukkan yang ada. Dalam pertunjukkan ini, seakan-akan kita melihat antara konco reyog dan penari tidak ada hubungan dengan masuk secara tiba-tiba di kalangan atau arena pertunjukkan.

Gambar 5. Saweran dalam bentuk yang lain kepada penari Bujangganong

Sumber: diolah dari dokumentasi peneliti c. Edreg Salah satu ciri khas dalam pertunjukkan reyog obyogan adalah adanya satu gerakan tari yang disebut dengan edreg. edreg merupakan gerakan penari Jathil berjalan menyamping mendekati penari dadak merak atau bujangganong (Simatupang, 2013, p. 130) Gerakan tari dengan ciri khas menggoda dan terkadang agak seronok ini hanya terjadi dalam pementasan dalam reyog obyogan. Gerakan ini muncul setelah dadak merak mengamuk atau unjuk kebolehan didepan para konco reyog. Edreg ini hanya dapat kita temui dalam pementasan reyog obyogan saja. Dalam pertunjukan reyog obyogan, tidak hanya penari dadak merak saja yang terbuai oleh penari jathil, tetapi terkadang penari Bujangganong juga terbuai akan goyangan dari penari jathil ini.

Gerakan edreg yang hanya ada di reyog dengan format obyogan ini masih merupakan misteri. Beberapa pakar atau orang yang telah lama berkecimpung dalam kesenian reyog inpun masih belum bisa menjelaskan konsep dari edreg itu secara detil. Menurut mitos atau sejarah yang berkembang, gerakan edreg ini merupakan sindiran atau satire dari Ki Ageng Kutu dari Jetis kepada raja Bhre Kertabumi yang tunduk kepada istrinya. “Edreg ini merupakan salah satu gerakan yang menggoda dari penari jathil kepada dadak merak yang sedang mengamuk, kemudian dadak merak itu seolah lemas kehilangan kesaktian setelah jathil menari didepannya, konsep dari edreg ini dalam hal Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

40

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

ini adalah hadiah dari jathil kepada dadak merak yang telah berhasil mengangkat dadak merak. jika dikaitkan dengan sindiran Ki Ageng Kutu terhadap Bhre Kertabumi yang tunduk pada istrinya dari cina, ini perlu kajian lebih mendalam”. (wawancara dengan Rido Kurnianto, 20 Januari 2016) Edreg ini merupakan salah satu adegan dalam pertunjukkan reyog dan dipercaya salah satu asal muasal reyog Ponorogo versi Suryangalam. Mitos ini menceritakan tentang seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Bhre Kertabumi pada akhir abad ke 15 yang bernama Ki Ageng Kutu Suryangalam. Ki Ageng Kutu Suryangalam kemudian menyingkir ke daerah Wengker dan tinggal didesa Kutu (sekarang masuk dalam wilayah kecamatan Jetis) dan mendirikan satu kesenian yaitu reyog. Hal ini disebabkan salah satu punggawa kerajaan itu merasa kerajaan Majapahit dalam krisis pemerintahan dimana raja bernama Bhre Kertabumi tunduk dan patuh pada istrinya yang berasal dari Cina (Simatupang, 2013, p. 117) Edreg sendiri mempunyai tabuhan khas yang disesuikan dengan lagu-lagu yang sedang hits pada saat sekarang terutama dalam aliran dangdut dengan irama koplo. Lagu-lagu tersebut masuk dan dijadikan tembang wajib jika menari dalam obyogan. Diantara lagu-lagu tersebut yang sedang ngetrend adalah “Buka sithik Joss”, “Kanggo Riko” dan gending wajib yang harus ada adalah “walang kekek”. Indikasi lagu-lagu yang trend dan dijadikan tembang dalam gending Ponoragan dapat didengar dalam acara Dangdut Ponoragan yang disiarkan oleh Radio Duta Nusantara setiap hari pukul 14.30-16.00. c.1 Edreg penari jathil ke Bujangganong Pertunjukkan reyog obyogan merupakan pertunjukkan yang unik dan menarik dari sisi interaksionisme yang terjadi antara penari satu dengan yang lain. Salah satu hal yang menarik ini adalah gerakan edreg dimana penari jathil menggoda penari bujangganong setelah melakukan atraksi atau melakukan baberapa aksi yang cukup menantang.

Gerakan edreg penari jathil terhadap penari bujangganong adalah sebuah peristiwa yang sering terjadi ada setiap pertunjukkan yang terjadi dalam pertunjukkan reyog obyogan. Penari bujangganong dituntut atraktif dan komunikatif terhadap penonton ataupun terhadap penari penari yang lain seperti bujangganong atau dadak merak sendiri.Biasanya gerakan ini dapat kita jumpai ketika penari bujangganong selesai melakukan atraksi dan duduk jongkok dengan bertumpu pada lutut sambil memandang salah satu jathil, maka dengan segera penari jathil akan menghampiri penari bujangganong tersebut denga gerakan bergoyang menyamping mendekati

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

41

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

penari bujangganong.

“Edreg niki namung hiburan mawon, mboten wonten maksud punapa-punapa” (gerakan edreg ini sifatnya hanya hiburan saja, tidak ada maksud apa-apa). Demikian penjelasan dari mbah Misdi, salah satu tokoh dalam pertunjukkan reyog Ponorogo sejak tahun ‘60an. Hal ini juga dikuatkan pendapat dari tokoh reyog dari barat Ponorogo, Mbah Sinto yang mengatakan bahwa gerakan edreg penari jathil terhadap bujangganong merupakan hadiah setelah selesai melakukan atraksi-atraksi seperti salto, berputar diudara, berputar dengan kepala atau gerakan seperti penari hip-hop. “wontene edreg nggih namung damel gojegan mawon, mboten wonten pakemipun” (adanya gerakan atau edreg ini hanya untuk bahan tertawa atau senang-senang saja, tidak ada aturan pastinya), Wawancara dengan Mbah Sinto, seniman dari desa Krebet Jambon Ponorogo, 9 Januari 2016.

Gambar 6.Edreg penari jathil pada Bujangganong

Sumber: diolah dari dokumentasi peneliti c.2 Edreg penari jathil ke dadak merak Edreg dalam pertunjukkan reyog obyogan merupakan sebuah atraksi tambahan atau tidak ada aturan tertulis. Oleh karena itu dalam pertunjukkan reyog festival tidak akan kita temui hal semacam ini. Edreg dalam pertunjukkan reyog obyog pun tidak diketahui secara pasti awal mulanya, atau siapa yang mempoulerkan, hal ini sifatnya hanya turun-temurun saja. Permainan edreg hanya ada dan dapat kita temui pada pemain dadak merak dan bujangganong saja. dengan demikian tidak akan kita temui pada pemain selain bujangganong dan dadak merak yaitu Klanasewandana atau penari warok. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pementasan reyog festival diamana dadak merak digambarkan sedang bertarung dengan pasukan berkuda yaitu

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

42

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

penari jathil, sedang didalam reyog obyogan dengan gerakan edreg ini keduanya seperti saling menggoda dan terkadang seronok atau menjurus ke arah erotis (Simatupang, 2013, p. 130).

Salah satunya adalah gerakan edreg dari penari jathil ke dadak merak. Hal ini akan kita temuai hampir disetiap pertunjukkan reyog obyogan yang ada diPonorogo. Gerakan ini dapat kita lhat pada setelah dadak merak atau kadang disebut panjak Barong melakukan atraksi dengan mengibaskan dadak meraknya segala arah, berguling, melompat dan seperti menerkam mangsa.

Setelah itu, dadak merak akan duduk jongkok dengan memandang salah satu penari jathil, kemudian penari jathil akan melakukan gerakan menari menyamping sambil mendekat ke arah dadak merak tersebut.

Menurut pandangan beberapa orang pemerhati reyog, gerakan edreg antar pemain penari jathil dengan dadak merak memunyai maksud dan arti tersendiri. Hal ini sepeerti yang diungkapkan oleh Drs. Rido Kurnianto bahwa “edreg dalam permainan obyogan merupakan sindiran pada jaman suryangalam yang menyindir masa pemerintahan Bhre Kertabumi yang tunduk pada istrinya�.

Mbah Sinto menambahkan bahwa edreg dalam obyogan terutama antara pemain penari jathil dengan dadak merak merupakan gerakan dimana seorang yang sangat kuat dan gagah bisa tunduk dan manut pada kecantikan seorang yang cantik. “dadak merak ingkang gagah, kuat, sekti mandraguna saksampunikpin wonten jathil ingkang ayu, nggih kados mboten wonten dayanipun, lemes lan namung saget lenggah.

Nanging sak sampunipiun jathil niku lungo, nggih kiat malih..�(dadak merak yang semula kuat gagah dan sakti, setelah adanya penari jathil yang cantik seperti kehilangan kekuatan, lemas dan hanya bisa duduk. Tapi setelah penari jathil itu pergi maka dadak meak akan kuat lagi). Wawancara dengan Mbah Sinto, 9 Januari 2016 Gambar 7. Edreg penari jathil ke dadak merak

Sumber: diolah dari dokumentasi peneliti

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

43

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

c.3 Edreg penari jathil ke Konco reyog Salah satu keunikan lain yang hanya ada dan dapat kita temui pada pertunjukkan reyog obyog adalah adanya edreg dari penari jathil kepada konco reyog. Hal ini dapat terjadi karena adanya interaksi dan keterbukaan dalam pertunjukkan reyog obyogan itu sendiri. Hal ini tidak mungkin dapat kita temui dalam pertunjukkan reyog dengan format festival. Adanya interaksi yang bersifat terbuka antara pemain dan konco reyog membuat pertunjukkan reyog dimanapun berada akan menjadi tontonan yang selalu dinanti dan ramai oleh penonton.

Konco reyog merupakan fan base dari pertunjukkan reyog itu sendiri, diamana sebuah pertunjukkan reyog terutama reyog obyogan mempunyai sebuah fanatisme dengan bentuk yang unik. Keunikan ini adalah mereka tidak melihat sebuah sebuah grup reyog ini dari penampilan mereka yang terbaik, tetapi para konco reyog ini menilainya dari interaksi dengan para konco reyog yang hadir pada saat itu. “Wujud partisipasi dalam reyog obyogan bisa beramacam-macam, tergantung dari daerah atau budaya setempat. Salah satu bentuk partisipasi adalah ikut bermain atau menjadi pemain untuk memeriahkan pertunjukkan reyog tersebut. Konco reyog bisa menjadi pemain Bujangganong, atau ikut menjadi pembarong tanpa harus menggunakan kostum lengkap. Sedangkan edreg disini hanya sebagai hiburan atau hadiah saja.� (wawancara dengan drs.Rido Kurnianto, 20 Januari 2016) Gambar 8. Edreg Penari jathil kepada konco reyog pada pertunjukkan reyog di desa Bungkal, Kecamatan Bungkal Ponorogo 22 agustus 2014

Sumber: diolah dari dokumentasi peneliti

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

44

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Kesimpulan Pada peneltian tentang budaya populer dalam pertunjukkan reyog obyogan ini mendapatkan kesimpulan yang cukup penting dalam sebuah paradigma pertunjukkan tradisional.

Pertunjukkan tradisional yang biasanya didominasi dengan pertunjukkan yang sederhana, berorientasi masa lalu dan cenderung monoton ternyata telah berubah dan berevolusi dalam perkembangannya. Beberapa evolusi yang terjadi mempunyai dampak langsung dalam pertunjukkan ini dimana pertunjukkan yang terjadi dapat dilihat langsung bentuk perubahannya dan terkadang mempengaruhi pesan dan makna dari pertunjukkan itu sendiri Bentuk budaya populer yang terjadi pada pertunjukkan daerah taradisional terutama dalam reyog obyogan ini mempunyai satu benang merah yang dapat dijadikan sebuah kesimpulan utama. Satu kesimpulan utama tentang budaya populer dalam pertunjukkan reyog obyogan ini adalah adaptasi dan survivalitas. Bentuk-bentuk adapatasi yang terjadi dalam pertunjukkan reyog ini merupakan sebuah usaha dalam menjaga sebuah kelompok pertunjukkan ini tetap eksisdan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Bentuk usaha ini pula yang menjadi inti tentang menjaga kelestarian budaya dalam setiap aspeknya baik dari sisi regenerasi, pengembangan dan kreativitas. Usaha-usaha inilah yang menjadikan reyog seperti yang kita lihat sekarang dengan paragidma yang bermacam-macam dan bentuk pertunjukan yang dinamis dari satu pertunjukkan ke pertunjukkan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.

Bentuk budaya populer yang lain adalah pemakaian asesoris dalam sebuah lingkungan kerja formal seperti sepatu kerja kantor yang jika kita rasakan kurang begitu pas jika dihubungkan dengan konteks pertunjukkan reyog obyogan jalanan. Reyog dalam pertunjukkan jalanan bergerak secara cepat dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Disamping itu, sepatu kerja ini kurang cocok dipakai dalam lingkungan yang berdebu dan panas seperti dilapangan. Tetapi para penari ini mempunyai anggapan yang lain tentang sepatu kerja ini.

Sepatu kerja ini dianggap paling sesuai dalam representasi pasukan berkuda yang selalu memakai sepatu dalam aktifitasnya.

Perangkat pertunjukkan juga tidak luput dari sentuhan budaya populer yang ada dimasyarakat. Sentuhan-sentuhan ini terkadang mengaburkan makna dari sebuah makna pertunjukkan itu sendiri. Sebagai contoh adalah dengan berusaha menghilangkan ebleg atau jaran kepangdalam menari jathil. Hal ini merupakan sebuah usaha dalam mengikuti kemauan dimasyrakat dimana para konco reyog ini menginginkan jathil tampil bukan lagi sebagai pasukan Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

45

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

berkuda, tetapi lebih sebagai penari layaknya penari jaipong. Dengan demikian gerakan yang ditampilkan juga berbeda dengan tari pasukan berkuda.

Gending dan tembang mengalami perubahan yang dinamis dalam prakteknya. Gending atau lagu pengiring dalam reyog obyogan selalu bergerak mengikuti perkembangan trend lagu yang sedang hitsdimasyarakat. Lagu-lagu ini merupakan lagu-lagu dalam genre dangdut atau campursari yang mudah dipahami oleh masyarakat desa dengan alunan music yang dinamis dan rancak. Pada awalnya lagu-lagu yang ada merupakan ganding seperti ‘walang kekek’ atau ‘kebogiro’ tetapi sekarang seiring perkembangan jaman, gending-gending yang dimainkan lebih banyak dan variatif seperti ‘kanggo riko’, ‘buka sitik joss’ atau yang lain. Dengan demikian, gending yang dimainkan lebih banyak diserap dari lagu-lagu yang digemari masyarakat sekarang. Hal yang tidak mungkin dilaukan dalam pertunjukkan reyog festival.

Drama pertunjukkan merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah pertunjukkan reyog obyogan. drama ini merupakan sebuah konsep spontanitas atau kejadiankejadian yang tidak direncanakan sebelumnya, tetapi pada prakteknya terjadi dan menjadi sebuah tren yang disukai pada kalangan konco reyog. Kejadian-kejadian tersebut meliputi, atraksi dan gojegan, saweran dan edreg. atraksi atau gojegan ini merupakan usaha dari bujangganong dalam menghidupkan suasana yang atraktif dan menarik dalam sebuah pertunjukkan. Usaha-usaha ini biasanya dalam bentuk bujangganong melakukan atraksi yang mengundang tawa atau lainnya yang disebut dengan gojekan. Saweran juga menjadi sebuah bentuk drama pertunjukkan yang mulai marak dalam sebuah pertunjukkan reyog obyogan. Tetapi saweran ini juga tidak setiap waktu dan tempat dapat kita temui. Hal yang sangat populer dalam sebuah pertujukkan reyog adalah adanya edreg. Edreg ini merupakan sebuah bentuk pertunjukkan yang dapat kita temui dalam setiap pertunjukkan reyog obyogan. seakan menjadi sebuah kesepatapakatan bersama bahwa dalam sebuah pertunjukkan reyog obyogan terdapat

edregan

dalam setiap

pertunjukkannya.

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

46

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Daftar Pustaka Aryati, L. (2010). Menjadi MC Acara Pernikahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bruce David Forbes, J. H. (2005). Religion and Popular Culture in America. california: university california press.

Bungin, B. (2008). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.

F. Leong, E. C. (1994). The Role of Ethnic Identity and Acculturation in the Vocational Behavior of Asian Americans: An Integrative Review (Vol. 44). Journal of Vocational Behavior.

Geertz, C. (1976). The Religion of Java. Chicago: the university of Chicago press. jawa pos radar madiun. (1999, September 16 ). Reyog Ponorogo Memilih hujan emas di negeri orang redup ditanah kelahiran. jawa pos radar madiun, hal. 3.

Jazuli. (1994). Telaah Teoretis Seni Tari. Semarang: IKIP Semarang Press.

Katie Milestone, A. M. (2012). Gender and Popular Culture. cambridge: polity press.

Kumorohadi, T. (2004). Reyog Obyogan Perubahan dan Keberlanjutan Cara Penyajian dalam Pertunjukan Reyog Ponorogo.

Kumorohadi, T. (2004). Reyog Obyogan Perubahan dan Keberlanjutan Cara Penyajian dalam Pertunjukan Reyog Ponorogo. Surakarta: PPS STSI. Kurnianto, R. (2007). Laporan Hasil Penelitian.Pencitraan Perempuan Dalam Kasus Perubahan Pelaku Jathil Dari Laki-Laki Menjadi Perempuan Pada Seni Reyog Ponorogo. Ponorogo: LPPM Unmuh Ponorogo.

Kurnianto, R. (2007). Pencitraan Perempuan Dalam Kasus Perubahan Pelaku Jathil Dari LakiLaki Menjadi Perempuan Pada Seni Reyog Ponorogo. Ponorogo: LPPM Unmuh Ponorogo (Unpublished).

Larry A. Samovar, R. E. (2009). Communication Between Cultures. Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Lawrence E. Harrison, S. P. (2000). Culture Matters: How Values Shape Human Progress. New York: basic book.

Marcel, D. (2012). Popular Culture: Introductory Perspectives. Maryland: rowman & Littlefiled Publisher Inc. Martono, H. (2012, Mei). Reyog dalam Profesi. Jurnal Tari "Joged", 3(1), 94.

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

47

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Moleong, L. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.patton. (t.thn.). pemkab ponorogo. (2013, april 3). Kabupaten_Ponorogo. Diambil id.wikipedia.org: (http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo)

kembali

dari

Ponorogo, Pemkab. (1993). Pedoman Dasar Kesenian Reyog Ponorogo dalam Pentas Budaya Bangsa. ponorogo: pemkab ponorogo.

Ponorogo, Pemkab. (1993). Pedoman Dasar Kesenian Reyog Ponorogo dalam Pentas Budaya Bangsa. ponorogo: pemkab ponorogo.

Simatupang, L. (2013). Pergelaran.Sebuah Mozaik Penelitian Seni Budaya. Yogyakarta: JalaSutra.

Williams, R. (1983). Writing in Society. london: verso.

Oki Cahyo Nugroho, Hadi Purwanir. Budaya Populer dalam pertunjukkan reyog Obyogan / 02 / Vol.5. No. 1. Tahun 2017

48

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Pembingkaian Berita Pada Media Lokal (Analisis Framing Pemberitaan Calon Bupati Malang Pada Harian Radar Malang Tanggal 1-7 Oktober 2015) Rahadi Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang.

Rahadi.umm@gmail.com Abstract This research were focused on the news in the newspapers Radar Malang, about construction news regent and deputy regent candidate Malang October 1-7, 2015. There were three candidates for the election of the Regent and Vice Regent 2015-202 period, namely: the candidate regent Malang; (1) Nurcholis Muhammad Mufid of independent elements, (2) Renda Krishna and M Sanusi of coalition Madep Manteb Mantep (PKB, NasDem, Golkar, Gerindra, Democrat), (3) Dewanti Rumpoko and Masrifah Hadi from PDIP. Researchers used the theory of hierarchy levels to understand, how the framing of information on the three pairs of candidates.

In this study, researchers used the analytical model and the framing of Zhongdang Pan Geraald Konsicki. The model uses four structural framing is Syntactically, Scripts, Thematic and Rhetoric.Based on study results, the news displayed by Radar Malang less balanced. This is evident from the Renda Krishna as the incumbent is given the space and the number of reports that more than any other potential mates. And their special news column titled Coming 5 Years Madep Manteb. Plus on the first page is kept up Radar Malang given space to direct the reader linked to column 5 Years Ahead Madep Manteb along with the headline raised. Associated with the theory of hierarchy levels, from internal factors, namely the level of the organizational level, and the level of media routines is clear that extremely pro Radar Malang Renda Krishna. This is evidenced by the news that tends to be positive.

Keywords: Framing Analysis, Radar Malang, Ideology Media Abstrak Penelitian ini memokuskan pada berita dikoran Radar Malang, tentang konstruksi pemberitaan kandidat Bupati dan wakil bupati Malang tanggal 1-7 Oktober 2015. Ada tiga kandidat untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2015-202, yaitu: pasangan calon bupati Malang; (1) Nurcholis Muhammad Mufid dari unsur independen, (2) Rendra Kresna dan M Sanusi dari koalisi Madep Manteb Mantep (PKB, NasDem, Golkar, Gerindra, Demokrat), (3) Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi dari PDIP. Peneliti menggunakan teori hirarki level untuk memahami, bagaimana pembingkaian pemberitaan terhadap ketiga pasangan kandidat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Model analisis framing dari Zhongdang Pan dan Geraald Konsicki. Model framing ini menggunakan empat struktur yaitu Sintaktis, Skrip, Tematik, dan Retoris. Berdasarkan hasil Penelitian, pemberitaan yang ditampilkan oleh Radar Malang kurang berimbang. Hal ini terlihat dari Rendra Kresna selaku incumbent diberikan space dan jumlah pemberitaan yang lebih banyak dibandingkan dengan calon pasangan yang lain. Dan adanya kolom pemberitaan khusus yang diberi judul Jelang 5 Tahun Madep Manteb.

Ditambah lagi pada halaman pertama Radar Malang selalui diberikan space untuk mengarahkan Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

49

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

pembaca terkait dengan kolom Jelang 5 Tahun Madep Manteb beserta dengan judul berita yang diangkat. Dikaitkan dengan teori hirarki level, dari faktor internal level yaitu level organisasi, dan level rutinitas media jelas bahwa Radar Malang sangat berpihak pada Rendra Kresna. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan yang cenderung bersifat positif.

Katakunci: Analisis framing, Radar Malang, Ideologi Media Submite Review Accepted Surel Corespondensi

: : : :

12 Nov 2016 22 Nov 2016 01 Jan 2017 jovani.audra@gmail.com /adamhilman@umpo.ac.id

Pendahuluan Pascareformasi, media massa memegang peranan penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Kekuasaan media dalam menyajikan atau melaporkan peristiwa-peristiwa politik dalam bentuk berita sering memberi dampak signifikan bagi perkem-bangan politik di tanah air.

Media massa bukan saja sebagai sumber informasi politik, tetapi menjadi faktor pemicu (trigger) terjadinya perubahan politik. Hal ini meng-ingat kemampuan dan kekuasaan media massa dalam mempengaruhi masyarakat atau khalayak lewat pembentukan opini dan wacana yang diwartakan. Runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru lewat gerakan reformasi tahun 1998, diikuti dengan kebebasan pers, telah mengubah tatanan dan kondisi politik Indonesia menuju ke arah demokratisasi. Reformasi telah mengubah dunia pers di Indonesia, dengan tidak lagi terkungkung dalam keseragaman isi dan kemasan. Media pada era dan pascareformasi dapat bebas

mengembangkan

model

pemberitaan

sesuai

keinginan.

Kata

“bebas�,

pada

perkembangannya bisa bermakna lain, sebab sulit untuk memper-cayai bahwa media adalah entitas yang benar-benar otonom dan mandiri. Meskipun rezim sudah berganti dan iklim politik telah sedemikian terbuka, tetap diperlukan kecurigaan terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang berpotensi mempengaruhi perilaku media dalam mengkonstruksi dan memaknai realitas (Sudibyo, 2006: 1).

Bukan menjadi sesuatu rahasia jika media yang seharusnya menjadi lembaga keempat (fourth estate) yang mengawal proses demokratisasi (di ranah lokal), justru media lokal banyak yang berubah fungsi menjadi kepanjangan pemimpin daerah, sehingga media lokal dalam tinjauan komunikasi politik lebih berperan sebagai agen politik daripada saluran komunikasi politik.Dalam membuat liputan berita politik yang memiliki dimensi pembentukan opini publik, media massa umumnya melakukan tiga kegiatan sekaligus yang dipakai untuk mengkonstruksi

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

50

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

realitas. Pertama, menggunakan simbol-simbol politik (langue of politic), kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (framing strategies), ketiga, melakukan fungsi agenda setting media (agenda setting function). Dari konstruksi dalam pembuatan berita sangat dimungkinkan media juga melakukan manipulasi-manipulasi untuk mencapai apa yang diinginkannya (Rivers, 2015:39). Dengan demikian boleh jadi satu peristiwa politik bisa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing media mengkonstruksi berita politik (Hamad, 2004: 2-3).

Melihat realitas diatas, penelitian ini memfokuskan pada pemberitaan yang terdapat pada harian pagi Radar Malang dalam memberitakan pasangan Bupati Malang tanggal 1-7 Oktober 2015. Pilkada kabupaten Malang untuk memlilh kepala daerahnya saat ini diikuti oleh tiga pasangan yaitu pasangan calon bupati Malang yakni Nurcholis dan Muhammad Mufid dari jalur independen (Pasangan No urut 3), Rendra Kresna dan M Sanusi (Pasangan No urut 1), dari koalisi Madep Manteb (PKB, NasDem, Golkar, Gerindra, Demokrat), serta Duo Srikandi Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi dari PDIP (Pasangan No urut 2). Lebih lanjut peneliti ingin mengetahui bagaimana pembingkaian pemberitaan terhadap ketiga pasangan calon diatas pada media cetak yang menjadi salah satu media terbesar di kota Malang. Hal ini disebabkan adanya kecurigaan peneliti bahwa netralitas media lokal dalam pemilihan kepala daerah misalnya, lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan politis daripada fungsi informsi dan fungsi pendidikan untuk masyarakat sehingga mereduksi peran media. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti ajukan diatas maka dapat diambil rumusan masalah yaitu Bagaimana Pembingkaian Berita oleh media lokal Radar Malang pada pemberitaan calon Bupati Malang Pada Harian Radar Malang tanggal 1-7 Oktober 2015. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui Pembingkaian Berita oleh media lokal Radar Malang pada pemberitaan calon Bupati Malang Pada Harian Radar Malang tanggal 1-7 Oktober 2015.

Metode Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualititif. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah; dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat menjelaskan realitas dengan menggunakan penjelasan secara deskriptif dalam bentuk kalimat. Selanjutnya metode analisis yang digunakan adalah analisis framing dari Model Zhongdang Pan dan Gerarld

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

51

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

M.Kosicki. Pada model analisis framing ini, melihat wacana publik mengenai isu atau kebijakan dikontruksikan dan dinegosiasikan melalui media (Eriyanto, 2011: 281-290).

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemberitaan pada Radar Malang pada bulan oktober 2015. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah berita yang terkait dengan pemberitaan pasangan calon Bupati Malang. Sehingga tidak semua berita yang dimuat di Radar Malang menjadi bahan penelitian. Adapun berita yang sudah terseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jelang 5 Tahun Madep Manteb: 5 Tahun, Bisa Entas 104 Desa Tertinggal Bupati Janjikan Pertanian Modern Geng Wahyudi Dukung Rendra Jelang 5 Tahun Madep Manteb: Lenggoksono Jadi Destinasi Wisata Internasional Jelang 5 Tahun Madep Manteb: Soal kesehatan, indeks kepuasan masyarakat di atas 80 persen Jelang 5 Tahun Madep Manteb: perkuat 13 Pokdarwis untuk tingkatkan pariwisata Jelang 5 Tahun Madep Manteb: Di Karangploso, Rendra Kresna Kampanye-kan Keselamatan Kerja 8. Dewanti Jala Dukungan Pemilih Perempuan 9. Rendra jualan objek wisata Dari pemberitaan yang dimuat pada bulan tanggal 1-7 oktober 2015, peneliti menemukan ada 9 pemberitaan yang terkait dengan pemberitaan Calon Bupati Malang tahun 2015. Namun dari rentang waktu antara tanggal 1-7 oktober 2015 tidak setiap hari ada pemberitaan yang terkait dengan pemberitaan Calon Bupati Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan pemberi-taan terkait pencalonan Bupati Malang tahun 2015 dengan cara repro foto. Cara ini diambil karena mengingat ukuran koran yang besar sehingga tidak memungkin untuk dilakukan dengan cara scaning. Analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis framing Zhongdang Pan dan Konsicki. Analisis ini merupakan salah satu model analisis framing yang popular dan banyak digunakan dalam analisis teks media. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (persitiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaian itu tentu saja melalui proses konstruksi. Disini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Hasilnya, pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang tertentu.

Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknik jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan (Eriyanto, 2011: 3)

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

52

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Menurut Pan dan Kosicki untuk menonjolkan pemaknaan atau penafsiran atas realitas harus memakai sebuah strategi kata, kalimat, lead, hubungan antar kalimat, foto, grafik, dan perangkat lain untuk membantu dirinya mengungkapkan pemaknaan mereka sehingga dapat dipahami. Adapun jika dituangkan dalam bentuk struktur maka sebagai berikut 1. Struktur sintaksis: bagaimana fakta disusun oleh wartawan sehingga sesuai dengan skema yang dibutuhkan 2. Struktur skrip: bagaimana menceritakan informasi dalam kaedah 5W 1H 3. Struktur tematik: bagaimana fakta ditulis oleh wartawan terkait dengan pe-nempatan kata dan koherensi kata dalam kalimat serta penempatan sumber kedalam teks berita secara keseluruhan 4. Struktur retoris: terkait dengan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan.

Bila dibuat dalam sebuah tabel maka struktur analisis akan seperti dibawah ini Tabel.1 Struktur Model Analisis Zhongdang Pan dan Kosicki STRUKTUR SINTAKSIS (cara wartawan menyusun fakta) SKRIP (wartawan menyampaikan fakta) TEMATIK (cara wartawan menuliskan fakta) RETORIS (cara wartawan menekankan fakta)

PERANGKAT FRAMING

UNIT YANG DIAMATI

Skema berita

Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup

Kelengkapan berita

What, Who, When, Where, Why, How (5W+1H)

Detail, konherensi, bentuk kalimat, kata ganti

Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat

Leksion, Grafis, metafora

Kata, idiom, gambar/ foto, grafik

(sumber: Eriyanto, 2011: 295) Komunikasi Politik Dalam Media Massa Dalam melakukan kegiatan komunikasi politik tentu tidak terlepas dari saluran saluran atau media yang akan digunakan. Hal ini terkait dengan efekfititas kegiatan komunikasi yang dilakukan. Jadi seorang komunikator politik lantas mengidentifikasikan klasifikasi basis massa yang akan mendapatkan kegiatan politiknya dapat dijangkau dengan media apa. Apakah menggunakan caraface to face ataukah menggunakan media massa.Menurut Antonio Gramsci

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

53

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

seperti yang dikutip oleh Alex Sobur media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi (the battle ground for competing ideologies). Gramsci melihat media sebagai ruang dimana berbagai ideologi dipresentasikan. Ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran sebuah ideology. Baik ideologi penguasa maupun ideologi yang berseberangan dengan penguasa. Dalam kegiatan komunikasi politik, fungsi media massa sebagai sumber informasi politik, fungsi partisipasi, fungsi sosialisasi dan pendidikan politik, fungsi mengembangkan budaya politik, fungsi integritas bangsa. Selain itu media juga berperan sebagai fungsi sosial, hiburan dan kontrol.

Romli (2007:1-2) mengatakan media massa dalam melakukan fungsi sebagai sumber informasi selalu menyajikan, menayangkan peristiwa peristiwa politik yang terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk kegiatan aktor-aktor politik dengan sikap dan perilaku politik yang melekat pada para aktor tersebut. Sebagai fungsi sumber informasi lebih menitik beratkan kepada unsur-unsur berita (news) yang berefek pada kepentingan politik. Beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pemberitaan politik, yaitu: publisitas, aktualitas dan popularitas.

Fungsi kedua, yaitu fungsi partisipasi. Hal ini mengandung makna bahwa sajian atau tayangan pesan-pesan komunikasi baik pada media elektronik maupun media cetak harus mampu menggugah masyarakat (komunikan) untuk berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan pemerintah sebagai konsekuensi bahwa pemerintah adalah produk pilihan mereka.Fungsi ketiga, sosialisasi dan pendidikan politik. Fungsi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat didalam menerima segala bentuk informasi. Memang fungsi sosialisasi dan pendidikan politik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari adanya partaipolitik.Namun tidak dapat dipungkiri bahwa media massa juga mempunyai tanggung jawab atas sosialisasi dan pendidikan politik yang harus bebas dari kepentingan partai politik walaupun saat ini masih sulit untuk dilakukanmengingat para petinggi partai politik di Indonesia juga merupakan pemilik media. Fungsi keempat, yaitu membangun politic culture (budaya politik).

Budaya politik membentuk pola perilaku yang memberi warna dominan terhadap karakter masyarakat. Apakah mempunyai karakter tradisional atau rasional. Fungsi kelima, yaitu fungsi integritas bangsa. Fungsi ini merupakan syarat mutlak bagi kehidupan negara di dalam mencapai tujuannya. Karena itu media massa harus mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang menyatukan bangsa.

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

54

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Konstruksi Berita Kampanye di Media Cetak Pada prinsipnya, konstruksi realitas kampaye politik di media cetak (juga bisa pada media yang lain) merupakan usaha untuk membentuk dan mempersepsikan dengan cara menceritakan hal-hal yang berkaitan tentang akan kepentingan politik suatu golongan. Aktivitas media tak terlepas dari penyampaian realitas atau peristiwa yang sudah barang tentu akan dikonstruksikan sedemikian rupa oleh para pengambil kebijakan (ini merupakan faktor internal media). Selain faktor internal juga terdapat factor eksternal yang mempengaruhi konstruksi pemberitaan yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah realitas pasar dan kenyataan politik. Di era politik modern saat ini, media massa tidak hanya menjadi bagian menyatu dengan dari politik (mengingat para pemilik media di Indonesia notabene adalah para pemilik media juga) tetapi memiliki fungsi yang sangat vital dalam percaturan politik. Posisi utama dalam dunia politik dalam meraih kekuasaan membuat partai politik (bisa juga bakal calon) menggunakan media massa sebagai saluran politiknya. Hal ini semakin menguatkan bahwa media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam proses politik.

Menurut Laswell sebagaimana dikutip Pawito dalam buku komunikasi politik, media massa, dan kampanye pemilihan (2009:87-88), media massa mempunyai tiga fungsi pokok dalam dunia politik yaitu: 1. Fungsi pengawasan: merujuk pada aktifitas mencermati dan melaporkan peristiwa penting kepada publik 2. Fungsi Penghubung: sarana berdiskusi, bertukar pendapat, dan aspirasi bagi seluruh kelompok masyarakat.

3. Fungsi Transmisi warisan social: proses sosialisasi nilai, norma, dan kesepakan yang berkembang di masyarakat agar tercapai aturan social.

Pendapat Laswell diatas memang merupakan sebuah idealisme dari media massa. Namun pada kenyataan, saat ini media massa tidak lagi sebuah lembaga yang murni dalam perjuangannya. Media menjadikan dirinya sebuah kelompok dominan yang menyebarkan pengaruhnya dengan meminggirkan kelompok yang lain.

Media Sebagai Perayu Ulung Saat ini hampir setiap hari kita tak lepas dari smartphone. Mencari berita, membagikan berita, berkomunikasi dengan teman, berjualan secara online dan masih banyak lagi dapat kita

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

55

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

lakukan dengan sangat mudah. Semua sudah berada ditangan kita. Namun disisi lain terkait dengan informasi yang bertebaran dimedia internet tak sedikit informasi atau berita yang tidk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, bahkan yang paling fatal adalah tak jarang pula informasi atau berita tersebut diberitakan oleh portal-portal berita mainstream. Menurut Ardian husaini yang dikutip oleh kun wasis dalam bukunya media massa dan kontruksi realitas (2012: 137) dalam kode etik jurnalistik PWI ada aturan yang melarang untuk mencampuradukkan antara fakta dan opini. Fakta harus disajikan sebagai fakta, dan begitu juga dengan opini harus disajikan sebagai opini. Sehingga keberimbangan atas berita yang disampaikan tetap terjaga. Realitas yang dapat kita saksikan saat ini adalah begitu banyaknya penggiringan opini publik yang menjadi konten berita pada media massa untuk kepentingan kelompok tertentu. Apabila opini yang dibuat oleh media massa ini sudah terbentuk di masyarakat, maka akan muncul pemaknaan atas sesuatu yang bersifat general yang cenderung untuk menuduh, mengunggulkan kelompok tertentu. Untuk mengurangi dampak dari munculnya konten-konten yang tidak bisa dipertanggung jawabkan isinya tersebut, maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Menurut Effendi Gazali langkah-langkah tersebut adalah: membaca banyak sumber dari buku yang membahas tentang media selanjutnya membangun pengetahuan tentang literasi media, dan yang terakhir pemahaman bahwa dalam memproduksi berita pasti ada benturan antara struktur (sumber daya) dan agensi (tindakan, entah itu dari jurnalis/ editor/redaktur) Level Pengaruh Isi Media Melihat kenyataan atau realitas tentu menarik untuk dilihat lebih mendalam lagi hal-hal yang mempengaruhi atau bisa dikatakan mengintervensi media massa dalam membe-ritakan sebuah realitas. Menurut Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusn dalam pemebritaan realitas di media massa adalah sebagai berikut: 1. Level individu: berhubungan dengan latar belakang pengelola media. Bisa dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, jenis kelamin, agama, ideology.

2. Level rutinitas media: mekanisme dan proses penentuan berita yang akan diproduksi sampai pada tahap naik cetak 3. Level organisasi: berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hirarki pasti akan mempengaruhi pemberitaan 4. Level ekstramedia: berhubungan dengan lingkungan diluar media misalnya sumber berita (narasumber), sumber penghasilan media, kebijakan pemerintah.

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

56

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

5. Level ideologi: kerangka berpikir atau referensi yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas. (Sudibyo, 2001:7) Untuk mengungkapkan pembingkaian pemberitaan calon Bupati Malang pada surat kabar Radar Malang peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe inte-pretatif serta analisis framing untuk menganalisis pembingkaian yang dibuat oleh Radar Malang. Analisis framing menekankan pada realitas yang dikonstruksi oleh media. Lebih lanjut dengan analisis framing dapat diketahui berita tersebut ada bagian yang disem-bunyikan bahkan dihilangkan. Dengan framing, wartawan mengemas peristiwa yang beragam menjadi peris-tiwa yang mudah dipahami, dengan sudut pandang tertentu yang menarik serta meng-giring intepretasi pembaca sesuai dengan perspektif yang sudah direncanakan. Sehingga bisa dikatakan bahwa framing adalah pendekatan untuk

mengetahui

bagaimana per-spektif yang digunakan oleh pemilik

media/wartawan dalam menyeleksi isu serta menulis berita.

Hasil dan Pembahasan 1. Berita tanggal : 2 Oktober 2015

Judul: Bupati Janjikan Pertanian Modern Isi Berita: Bu pati Rendra juga berjanji akan mengusahakan bantuan peralatan pertanian yang lebih modern, di luar bantuan tiga buah hand tractor. �Alat yang lebih baru nanti akan lebih hemat sekitar lima persen pungkasnya. Sementara itu, Tommie Herawanto kepala Distanbun Kabupaten Malang menambahkan. kegiatan kemarin juga dilakukan peresmian program hibah pembangunan saluran irigasi dari anggaran APBN melalui program Upsus (upaya khusus) Pemerintah RI. Pembangunan saluran irigasi ini direncanakan 310 meter panjangnya namun terealisasi 426 meter berkat partisipasi warga. �Diharapkan nanti akan lebih maksimal mengaliri 20 hektar lahan pertanian di Dusun Betek Desa Sananrejo,� jelas Tommie.(zal/nay)

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

57

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Tabel 2 Analisis Framing Pan Dan Kosicki Berita Diatas Perangkat Framing

Unit pengamatan Judul Lead

STRUKTUR SINTAKSIS

Bupati Janjikan Petanian Modern Turen: Jelang mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Malang pada oktober 2016 mendatang, Rendra Kresna kian gencar anjangsana. Kemarin (1/10) orang nomer satu di kabupaten Malang ini meresmikan proyek saluran irigasi dan menggelar panen raya program dinas pertanian dan perkebunan (distanbun)kabupaten Malang di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen.

“Petani di wilayah Kabupaten Malang khususnya Turen tidak hanya eksis di lokal Malang Raya saja. Peranannya sekarang juga menasional terutama dalam program pemerintah soal ketahanan pangan nasional,” kata Rendra usai melakukan prosesi panen raya bersama Muspika Turen. Para petani, lanjut Rendra, ibaratnya pejuang masa kini. Oleh karena itu usaha dan jerih payahnya harus diapresiasi. Karena itu, teknologi pertanian juga harus diterapkan dengan penggunaan peralatan yang modern. “jangan pakai system lama seperti gebyok padi. Itu dapat mengurangi jumlah panen sekitar 15 persen, eman (sayang, red) terbuang percuma,” imbuhnya.

Tommie Herawanto, Kepala Distanbun Kabupaten Malang menambahkan, kegiatan kemarin juga dilakukan peresmian program hibah pembangunan saluran irigasi dari anggaran APBN melalui program Upsus (upaya khusus) Pemerintah RI. Pembangunan saluran irigasi ini direncanakan 310 meter panjangnya namun terealisasi 426 meter berkat partisipasi warga. ”Semoga nanti akan dimaksimalkan untuk mengaliri 20 hektar lahan di Dusun Betek Sananrejo” jelas Tommie

Latar informasi

Kutipan sumber

Pernyataan/ penulis Penutup

opini

What

STRUKTUR SKRIP

Who When Where Why

HOW

Struktur Tematik

Hasil pengamatan

Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan

“Semoga nanti akan dimaksimalkan untuk mengaliri 20 hektar lahan di Dusun Betek Sananrejo” Rendra Kresna meresmikan proyek saluran irigasi dan menggelar panen raya program dinas pertanian dan perkebunan (distanbun) kabupaten Malang di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen Rendra Kresna 1/10/2015 Desa Sananrejo, Kecamatan Turen Petani di wilayah Kabupaten Malang khususnya Turen tidak hanya eksis di lokal Malang Raya saja. Peranannya sekarang juga menasional terutama dalam program pemerintah soal ketahanan pangan nasional,” Oleh karena itu usaha dan jerih payahnya harus diapresiasi. Karena itu, teknologi pertanian juga harus diterapkan dengan penggunaan peralatan modern Bupati Rendra juga berjanji akan mengusahakan bantuan peralatan pertanian yang lebih modern, di luar bantuan tiga buah hand tractor.

Pada pemberitaan ini terdapat empat paragraph, paragaraf awal dimulai dengan kalimat penguat tentang kinerja yang dilakukan

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

58

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

antar kalimat Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar/foto, grafik

oleh rendra kresna menjelang purna tugas. paragraph kedua dan ketiga diisi dengan testimony dari rendra kresna dan paragraph terakhir oleh kepala distanbun kabupaten Malang Pengunaan kata “berjanji akan mengusahakan” sebagai bentuk dari penjabaran judul. Dalam foto nampak bupati, camat dan kepala distanbun

2. Berita Tanggal 2 Oktober 2015

Judul: Geng Wahyudi Dukung Rendra Isi Berita: *Disampaikan Dalam Acara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila PAKISAJI – Setelah menarik dukungannya dari Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi, 10 Agustus lalu, kini Geng Wahyudi terang-terangan mendukung pasangan nomor urut satu Rendra Kresna-Sanusi. Dukungan itu disampaikan Geng dalam sarasehan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di kompleks rumahnya, di Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, kemarin (1/10). Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai bupati pada pilbup 2010 itu menyebut bahwa dukungan terhadap Rendra-Sanusi diambil setelah melalui berbagai pertimbangan. Saya pertimbangkan dengan organisasi yang saya pimpin, akhinya diputuskan untuk mendukung Rendra,” kata pria yang dipecat PDIP, Maret lalu. Tidak banyak alasan yang dikemukakan oleh Geng, mengapa akhirnya mendukung Rendra yang notabene menjadi rivalnya pada pilbup 2010. Dia hanya mengatakan bahwa Rendra masih menjadi sosok yang punya kapasitas memimpin kabupaten Malang. Kami tak lihat siapa orangnya,tapi lebih pada sosok. Yang pantas dan mampu memimpin kabuaten,” kata pria yang juga menjabat Ketua Dewan Harian Cabang (DHC) 45 ini. Komitmen dukungan terhadap Rendra ini, disampaikan Geng di depan organisasi dan komunitas yang hadir dalam acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Diantaranya Pemuda Pancasila, DHC 45, Kosti (Komunitas Sepeda Tua Indonesia), LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), IPTI (Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia) dan penggiat seni se-Kabupaten Malang.

Dukungan dari Geng tentu saja bakal memiliki arti penting bagi Rendra-Sanusi. Apalagi, selama ini Geng dikenal sebagai sosok karismatik yang memiliki banyak pengikut. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Geng mengaku bahwa banyak kader dan simpatisan PDIP yang masih loyal kepadanya.

Keberadaan Geng di kubu Rendra-Sanusi kemungkinan bisa memecah suara untuk Dewanti-Masrifah, calon yang diusung PDIP. Sementara itu, Rendra sendiri menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Geng. Menurut-nya, dukungan tersebut sekaligus mewakili suara organisasi kepemudaan dan masyarakat luas. ”Terima kasih atas kepercayaannya. Mohon doanya,” kata Rendra. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC PKB Kabupaten Malang Abdulrahman semakin yakin bahwa Rendra-Sanusi akan memenangi pilbup 2015. ”Saya kira semua masyara-kat tahu kapasitas seorang

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

59

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Geng Wahyudi,” kata Abdulrahman yang pernah berpasangan dengan Geng, pada pilbup 2010 lalu.

Kilas balik sedikit ke belakang, Geng seperti diketahui pernah menjadi kader loyal PDIP. Hingga kemudian, DPP PDIP memecat Geng, lewat surat keputusan (SK) bernomor 425/KPTS/DPP/III/2015 pada 12 Maret lalu. Geng dipecat setelah dianggap bertanggung jawab atas keributan dalam konferensi cabang (konfercab) PDIP di Hotel Utami Sidoarjo, 11 Maret lalu. Namun, meski sudah dipecat, Geng ternyata masih menunjukkan loyalitas kepada PDIP. Salah satunya dengan menerima tanggungjawab sebagai ketua tim relawan pemenangan Dewanti-Masrifah. Tapi di tengah jalan, tepatnya pada 10 Agustus, Geng mundur. Alasannya, DPC PDIP dianggap tidak punya komitmen untuk memenangkan pilbup. Ketika mengumumkan pengunduran diri, sekaligus membuka peluang mengalihkan dukungan kepada Rendra-Sanusi. (sah/muf)

Tabel 3 Analisis Framing Pan Dan Kosicki Berita Diatas Perangkat Framing

Unit pengamatan Judul Lead

STRUKTUR SINTAKSIS

Latar informasi

Kutipan sumber

Pernyataan/ opini penulis

Penutup What STRUKTUR SKRIP

Who When Where Why

Hasil pengamatan Geng Wahyudi Dukung Rendra Setelah menarik dukungannya dari Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi, 10 Agustus lalu, kini Geng Wahyudi terang-terangan mendukung pasangan nomor urut satu Rendra Kresna-Sanusi.

Tidak banyak alasan yang dikemukakan oleh Geng, mengapa akhirnya mendukung Rendra yang notabene menjadi rivalnya pada pilbup 2010.

Dia hanya mengatakan bahwa Rendra masih menjadi sosok yang punya kapasitas memimpin Kabupaten Malang. Kami tak lihat siapa orangnya,tapi lebih pada sosok.

Rendra sendiri menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Geng.

Menurutnya, dukungan tersebut sekaligus mewakili suara organisasi kepemudaan dan masyarakat luas. ”Terima kasih atas kepercayaannya.

Mohon doanya,” kata Rendra Ketua DPC PKB Kabupaten Malang Abdulrahman semakin yakin bahwa Rendra-Sanusi akan memenangi pilbup 2015. ”Saya kira semua masyarakat tahu kapasitas seorang Geng Wahyudi,” Kilas balik sedikit ke belakang, Geng seperti diketahui pernah menjadi kader loyal PDIP. Hingga kemudian, DPP PDIP memecat Geng, lewat surat keputusan (SK) bernomor 425/KPTS/DPP/III/2015 pada 12 Maret lalu. Geng dipecat sete-lah dianggap bertanggung jawab atas keributan dalam konferensi cabang (konfercab) PDIP di Hotel Utami Sidoarjo, 11 Maret lalu.

Namun, meski sudah dipecat, Geng ternyata masih menunjukkan loyalitas kepada PDIP. Salah satunya dengan menerima tanggungjawab sebagai ketua tim relawan peme-nangan Dewanti-Masrifah. Tapi di tengah jalan, tepatnya pada 10 Agustus, Geng mundur. Alasannya, DPC PDIP dianggap tidak punya komitmen untuk memenangkan pilbup.

Ketika mengumumkan pengunduran diri, sekaligus membuka peluang mengalihkan dukungan kepada Rendra-Sanusi.

DPC PDIP dianggap tidak punya komitmen untuk memenangkan pilbup. Ketika mengumumkan pengunduran diri, sekaligus membuka peluang mengalihkan dukungan kepada Rendra-Sanusi.

Geng Wahyudi terang-terangan mendukung pasangan nomor urut satu Rendra Kresna-Sanusi.

Geng Wahyudi 1/10/2015 Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji DPC PDIP dianggap tidak punya komitmen untuk memenangkan

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

60

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Struktur Tematik

Struktur Retoris

How Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat

Kata, idiom, gambar/foto, grafik

pilbup. membuka peluang mengalihkan dukungan kepada Rendra-Sanusi Pada pemberitaan ini terdapat sub judul Disampaikan Dalam Acara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, sehingga meng-isyaratkan bahwa apa yang dilakukannya ini merupakan bentuk dari kesetiaan kepada pancalisa. Berita ini terdiri dari Sembilan paragraph, paragaraf awal dimulai dengan kalimat tentang geng wahyudi yang mendukung pasangan rendra kresna-sanusi. Pada paragraph kedua dan ketiga wartawan mencoba mengungkapkan alasan penarikan dukungan geng wahyudi kepada pasangan dewanti-masrifah. Paragraph keempat wartawan ingin menunjukan para pengikut Geng Wahyudi yang akan setia dengan pandangan politiknya. Paragraph keenam wartawan mencoba memasukkan opininya yang terlihat mendukung (membenarkan apa yang dilakukan oleh Geng Wahyudi).

Pengunaan kata �Kami tak lihat siapaorangnya, tapi lebih pada sosok yang kami anggap pantas dan mampu memimpin kabupaten, kalimat ini merujuk pada sosok Rendra Kresna-Sanusi.

Namun, meski sudah dipecat, Geng ternyata masih menunjuk-kan loyalitas kepada PDIP, wartawan menyiratkan bahwa sosok Geng Wahyudi adalah sosok yang loyalis dalam berpendirian selama itu demi kepentingan negara (Pancasila), dan ini dikuatkan dengan pernyataannya yang dijadikan sebagai kalimat penutup berita “DPC PDIP dianggap tidak punya komitmen untuk memenangkan pilbup�

Pada berita ini diperlihatkan foto antara Geng dan Rendra sedang berjabat tangan dengan gaya komando.

3. Berita tanggal 2 Oktober 2016

Judul berita: Lenggoksono Jadi Destinasi Wisata Internasional Isi Berita: Kabupaten - Pantai Lenggoksono memiliki banyak keunikan yang tidak dimiliki pantai selatan lainnya di kabupaten Malang. Banyaknya batuan kali disepanjang bibir pantai, menambah aksen unik pantai yang identik dengan pasirnya ini. Batuan kali tersebut dapat dijumpai di sepanjang bibir Pantai Lenggoksono.

Hal inilah yang membuat Bupati Kabupaten Malang Dr H Rendra Kresna berencana, tahun 2016 mendatang, mengupayakan pantai yang berada di dusun Lenggoksono, Desa Purwodadi, Tirtoyudo ini menjadi destinasi wisata internasional di Kabupaten Malang. “Tahun 2016 mendatang, kami akan memilih satu pantai yang akan menjadi prioritas sebagai destinasi wisata yang dikembangkan secara optimal. Namun seperti yang kita pilih (meskipun belum resmi) adalah pantai Lenggoksono. Pilihan itu

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

61

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

karena berbagai pertimbangan yang mendukung bahwa Pantai Lenggoksono yang terkenal akan keunikannya”, terang suami jujuk Sulisyowati ini. Pantai Lenggoksono, lanjut Rendra, tidak hanya menawarkan keindahan akan pantainya saja. Apabila cuaca sedang bagus, pengunjung dapat dapat menikmati wisata bahari lainnya di Teluk banyu anjlok. Teluk Banyu Anjlok hanya berjarak sekitar satu jam dari Pantai Lenggoksono dan dapat ditempuh dengan jalur darat maupun laut menggunakan perahu. “pilihan ini juga didukung dengan survei pada tahun lalu yang bekerja sama dengan Jawa Pos Radar Malang. Kami mengunjungi 23 titik pantai dan hasilnya kami menilai pantai Lenggoksono pantas dijadikan pilihan,” imbuhnya. Selain itu, masih kata Rendra, hal yang paling penting adalah Pantai Lenggoksosno letaknya dekat dengan pemukiman warga. Hal ini tentu dirasa bisa memberikan manfaat yang lebih optimal untuk warga sekitar. Nantinya, turis lokal maupun internasional bisa bermalam di homestay milik warga. Sehingga sektor-sektor lain seperti di bidang jasa dan perdagangan juga akan mengalami pertumbuhan. “potensi wisata di Lenggoksono bisa mendorong pertumbuhan di sektor-sektor lainnya,’’tutupnya. (fay/c1)

Tabel 4 Analisis Framing Pan Dan Kosicki Berita Diatas Perangkat Framing

STRUKTUR SINTAKSIS

Unit pengamatan Judul Lead Latar informasi

Kutipan sumber

Pernyataan/ opini penulis Penutup

What STRUKTUR SKRIP

Who When Where Why

Hasil pengamatan Lenggoksono Jadi Destinasi Wisata Internasional Pantai Lenggoksono memiliki banyak keunikan yang tidak dimiliki pantai selatan lainnya di kabupaten Malang Pantai Lenggoksono, lanjut Rendra, tidak hanya menawarkan keindahan akan pantainya saja. Apabila cuaca sedang bagus, pengunjung dapat dapat menikmati wisata bahari lainnya di Teluk banyu anjlok Bupati Malang Dr H Rendra Kresna “Tahun 2016 mendatang, kami akan memilih satu pantai yang akan menjadi prioritas sebagai destinasi wisata yang dikembangkan secara optimal. Namun seperti yang kita pilih (meskipun belum resmi) adalah pantai Lenggoksono. Pilihan itu karena ber-bagai pertimbangan yang mendukung bahwa Pantai Lenggoksono yang terkenal akan keunikannya”, “pilihan ini juga didukung dengan survei pada tahun lalu yang bekerja sama dengan Jawa Pos Radar Malang. Kami mengunjungi 23 titik pantai dan hasilnya kami menilai pantai Lenggoksono pantas dijadikan pilihan.

“Potensi wisata di Lenggoksono bisa mendorong pertumbuhan di sektor-sektor lainnya “Pantai Lenggoksosno dekat dengan pemukiman warga. Hal ini tentu dirasa bisa mem-berikan manfaat yang lebih optimal untuk warga sekitar. Nantinya, turis lokal maupun internasional bisa bermalam di homestay milik warga. Sehingga sektor-sektor lain seperti di bidang jasa dan perdagangan juga akan mengalami pertumbuhan.

Pantai Lenggoksono akan dijadi Destinasi Wisata Internasional oleh pemerintah kabupaten Malang.

Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna Tidak ada informasi tentang waktu dari wartawan saat membuat berita ini. Entah itu terkait dengan lokasi wawancara dengan narasumber ataukah waktu saat mewawancarai.

Dusun Lenggoksono, Desa Purwodadi, Tirtoyudo Pantai Lenggoksosno letaknya dekat dengan pemu-kiman warga. Hal

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

62

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

ini tentu dirasa bisa memberikan manfaat yang lebih optimal untuk warga sekitar.

Struktur Tematik

Struktur Retoris

How Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Paragraf-paragraf yang ada di dalam berita ini hamper sebagian besar merupakan penjabaran dari wartawan atas apa yang sudah dikatakan oleh narasumber. Sehingga banyaknya kutipan langsung maupun tidak langsung menjadi bagian terbanyak dalam penulisan berita ini.

Penggunaan kalimat yang bersifat future tense (Tahun 2016 mendatang) sangat kontras dengan judul berita yang dibuat. Wartawan seolah-olah ingin mengatakan bahwa kebijakan itu sudah dilakukan (dengan mengacu pada judul berita).

Foto yang dimuat oleh Radar Malang hanya memperlihatkan Rendra Kresna saat menjadi pembicara, tanpa diketahui itu dalam acara apa.

4. Berita tanggal 3 Oktober 2016

Judul berita: 5 Tahun Bisa Entas 104 Desa Tertinggal Isi berita: Kabupaten- Kabupaten Malang dibawah pimpinan Bupati Malang Dr H Rendra Kresna terus menggeber berbagai program-program inovatif. Diantaranya profram sutra emas, Contra war, Emas (expanding Material and Neonatal Survival), kantor keliling, bina desa, hingga ekspansi tempat wisata. Hal ini tentu untuk menjadikan kabupaten Malang wilayah mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing. Seprti jargon yang selama ini diinisiasi oleh rendra kresna yakni Madep Manteb.

Buah perjuangan untuk menjadikan kabupaten Malang Madep Manteb sudah mulai terwujud, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah desa tertinggal di kabupaten Malang dari tahun ke tahun terus menurun. Dari total 390an desa di kabupaten Malang, di tahun 2010 jumlah desa tertinggal masih mencapai 110 desa. Kemudian jumlah tersebut berhasil ditekan hingga menjadi 51 desa pada 2012. Setelah dilakukan evaluasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten Malang, di 2014 jumlah desa tertinggal menyusut drastis menjadi 15 desa dan satu desa sangat tertinggal. Alhammdulillah per September 2015 ini, menurut data kami hanya tinggal 6 desa yang tertinggal. Kami akan terus bekerja keras untuk pengentasan desa tertinggal ini� ujar rendra saat dihubungi by phone kemarin. Menurut pria kelahiran 22 maret 1962 ini, pemerintah kabupaten Malang bersama jajaran terkait, secara serius teruys berkomitmen menaggulangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan untuk membangun desa. Diantaranya mempercepat pembangunan jalan desa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan himgga ke pelosok pedesaaan, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.“Intinya semua program harus ada proses pemberdayaan masayarakat. Karena itu, edukasi yang massif dan berkelanjutan terus kami Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

63

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

lakukan agar masyarakat juga berperan aktif dalam membangun ekonomi desa sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya masing-masing” terang pria yang pernah kuliah di Harvard Kennedy School of Government, Harvad University, Amerika Serikat untuk mempelajari system ekonomi daerah tersebut.

Dengan peran serrta inilah, menurut dia akslerasi pembangunan di desa bisa tercapai. Makanya, lanjut rendra di kabupaten malang banyak program program pemberdayaan seperti PNPM mandiri pedesaan, posdaya berbasis Masjid – Non Masjid, program pemberdayaan masyarakat pantai (P2MPP), maupun lintas sektor yang dilaksanakan pemerintah, swasta maupun LSM. “Dengan berbagai program pemberdayaan ini, cukup sukses memajukan desa tertinggal di wilayah kami” ungkap doctor alumnus Universitas Merdeka (Unmer) Malang ini. (Fay/c1)

Tabel 5 Analisis Framing Pan Dan Kosicki Berita Diatas Perangkat Framing

Unit pengamatan Judul Lead

STRUKTUR SINTAKSIS

Latar informasi

Kutipan sumber

Pernyataan/ opini penulis

Penutup

STRUKTUR SKRIP

What Who When Where Why

Hasil pengamatan 5 Tahun Bisa Entas 104 Desa Tertinggal Kabupaten- Kabupaten Malang dibawah pimpinan Bupati Malang Dr H Rendra Kresna terus menggeber berbagai program-program inovatif.

Dari total 390an desa di kabupaten Malang, di tahun 2010 jumlah desa tertinggal masih mencapai 110 desa. Kemudian jumlah tersebut berhasil ditekan hingga menjadi 51 desa pada 2012.

Bupati Malang Dr H Rendra Kresna “. Alhammdulillah per September 2015 ini, menurut data kami hanya tinggal 6 desa yang tertinggal. Kami akan terus bekerja keras untuk pengentasan desa tertinggal ini” “intinya semua program itu harus ada pemberdayaan masyarakatnya. Oleh karena itu, edukasi yang massif dan berkelanjutan terus kami lakukan agar masyarakat juga berperan aktif dalam membangun ekonomi desa sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya masing-masing” “Dengan berbagai program pemberdayaan ini, cukup sukses memajukan desa tertinggal di wilayah kami” Buah perjuangan untuk menjadikan kabupaten malang Madep Manteb sudah mulai terwujud, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah desa tertinggal di kabupaten Malang dari tahun ke tahun terus menurun. Dari total 390an desa di kabupaten Malang, di tahun 2010 jumlah desa tertinggal masih mencapai 110 desa. Kemudian jumlah tersebut berhasil ditekan hingga menjadi 51 desa pada 2012.

“Dengan berbagai program pemberdayaan ini, cukup sukses memajukan desa tertinggal di wilayah kami” ungkap doctor alumnus Universitas Merdeka (Unmer) Malang ini.

Pengentasan desa tertinggal Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna 2/10/2015 Dari total 390an desa di kabupaten Malang, di tahun 2010 jumlah desa tertinggal masih mencapai 110 desa. Kemudian jumlah tersebut berhasil diturunkan menjadi 52 Desa pada 2012 Setelah dilakukan evaluasi tim koordinasi penanggu-langan

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

64

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

How

Struktur Tematik

Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar/foto, grafik

kemiskinan kabupaten Malang, di 2014 jumlah desa tertinggal menyusut drastis menjadi 15 desa dan satu desa sangat tertinggal. Alhammdulillah per September 2015 ini, menurut data kami hanya tinggal 6 desa yang tertinggal.

Di kabupaten malang banyak program program pemberdayaan seperti PNPM mandiri pedesaan, posdaya berbasis Masjid – Non Masjid, program pemberdayaan masyarakat pantai (P2MPP), maupun lintas sektor yang dilaksanakan pemerintah, swasta maupun LSM. Di awal kalimat wartawan menuliskan program – program yang sudah dilakukan oleh Rendra Kresna. Selanjutnya diperkuat dengan data dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten malang. Hal ini tentu wartawan ingin memberikan penegasan dalam pemberitaannya bahwa program yang dilakukan benar benar berhasil. Pada paragraph selanjutnya wartawan menuliskan latar belakang pendidikan Rendra Kresna yang bertujuan untuk membuktuikan bahwa dia adalah orang yang benar benar berkompeten di bidangnya.

Gambar tentang program Madep Manteb yang ditaruh di halaman depan Radar Malang. Setting layout ini dibuat guna memudahkan para pembaca untuk mengetahui berita yang lebih lengkapnya dihalaman yang sudah ditentukan (guiding) Pemberitaan tentang program madep manteb di halaman 44 dengan ukuran pemberitaan seperempat halaman Koran

5. Berita tanggal 5 Oktober 2016

Judul berita: Soal Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat di Atas 80 Persen Isi berita: Kabupaten - berbagai program inovasi terus dilakukan pemerintah kabupaten malang di bawah kepemimpinan Dr H Rendra Kresna. Salah satunya, gebrakan yang paling menonjol dan mendapatka pengakuan secara nasional di bidang kesehatan adalah program Sutera Emas. Terbukti program itu telah mengantarkan kabupaten malang yang memiliki visi madep manteb berhasil meraih otonomi awards 2013 kategori pelayanan kesehatan. Bukan hanya itu, bahkan ditahun yang sama, kabupaten malang juga mendapatkan penghargaan grand kategory pelayanan publik. Program itu merupakan upagar agar kesehatan setiap warga bisa terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, belum sampai warga sakit parah, sudah ada tindakan dari tenaga medis. Praktik di lapangan, Dinas kesehatan membentuk kader kesehatan di setiap RT diseluruh kabupaten Malang. Berdasarkan dat yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang ada sekitar 12 ribu kader kesehatan yang tersebar di 33 kecamatan se-kabupaten Malang.

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

65

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Kader kesehatan tersebut bertugas mencari informasi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan.

Termasuk mendata ibu yang hamil dan yang akanmelahirkan sulit mendapatkan penanganan yang cepat.

Ketika ada yang sakit, kader kesehatan melakukan jemput bola dengan menginforma-sikan kepada tenaga medis di desa masing-masing. Bisa ke mantra kesehatan, bidan desa, atau perawat di pondeskes (pondok kesehatan desa). Untuk memberikan informasi kepada tenaga medis, kader kesehatan tidak perlu repot. Sebab Dinaskesehatan telah menyediakan program sms gate way dikantor Dinkes dan puskesmas Kepanjen. Setelah informasi itu masuk ke tenaga medis di desa kaderbertugas melakukan home visit bersama tenaga medis. “dari sisi kesehatan, kami sudah melakukan terobosan-terobosan yang tidak ada di kabupaten lain. Salah satunya melalui sutera emas ini, ungkap Bupati Malang Rendra Kresna.

Menurut dia, program Suter Emas sangat efektif. Bahkan berdasarkan data yang dikumpulkan, setelah ada program Sutera Emas, tingkat kematian ibu hamil bisa menurun signifikan mencapai 20% hal ini disebabkan cepatnya penanganan oleh tim medis setelah mendapatkan informasi dari kader kesehatan di setiap RT. Bahkan penyakit berbahayaseperti demam berdarah menurun drastic hingga 40 persen.“program suter emas ini sangat bagus. Pasalnya telah menjadi percontohan bagi pemerintah pusat untuk dikembangkan didaerah lain. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelayanan public di bidang kesehatan, kabupaten Malang bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni lembaga survey layanan public nasional Mahadewa. Hasilnya per Juli 2015, diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat di bidang kesehatan di kabupaten Malang meningkat mencapai 80 persen. (fay/c1/mas)

Tabel 6 Analisis Framing Pan Dan Kosicki Berita Diatas Perangkat Framing

Unit pengamatan Judul Lead Latar informasi

STRUKTUR SINTAKSIS Kutipan sumber

Pernyataan/ penulis

Penutup What Who

opini

Hasil pengamatan Soal Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat di Atas 80 Persen Kabupaten- berbagai program inovasi terus dilakukan pemerintah kabupaten malang di bawah kepemimpinan Dr H Rendra Kresna Visi madep manteb berhasil meraih otonomi awards 2013 kategori pelayanan kesehatan. Program itu merupakan upagar agar kesehatan setiap warga bisa terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, belum sampai warga sakit parah, sudah ada tindakan dari tenaga medis. Praktik di lapangan, dinas kesehatan membentuk kader kesehatan di setiap RT diseluruh kabupaten malang.

Bupati Malang Rendra Kresna “dari sisi kesehatan, kami sudah melakukan terobosan-terobosan yang tidak ada di Kabupaten lain. Salah satunya ya lewat Sutera Emas ini” “program suter emas ini sangat bagus. Pasalnya telah mencadi percontohan bagi pemerintah pusat untuk dikembangkan di daerah lain.

Berdasarkan dat yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang ada sekitar 12 ribu kader kesehatan yang tersebar di 33 kecamatan sekabupaten malang. Kader kesehatan tersebut bertugas mencari informasi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan.

Termasuk mendata ibu yang hamil dan yang akan melahirkan sulit mendapatkan penanganan yang cepat.

Hasilnya per Juli 2015, diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat di bidang kesehatan di kabupaten malang meningkat mencapai 80 persen Gebrakan yang paling menonjol dan mendapatkan pengakuan secara nasional di bidang kesehatan yaitu program Sutera Emas Bupati Malang Rendra Kresna

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

66

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

When Where Why STRUKTUR SKRIP

How

Struktur Tematik

Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Kabupaten Malang Program ini merupakan upagar agar kesehatan setiap warga bisa terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, belum sampai warga sakit parah, sudah ada tindakan dari tenaga medis Dinas kesehatan membentuk kader kesehatan di setiap RT diseluruh kabupaten malang. Kader kesehatan tersebut bertugas mencari informasi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Termasuk mendata ibu yang hamil dan yang akan melahirkan sulit mendapatkan penanganan yang cepat. Ketika ada yang sakit, kader kesehatan melakukan jemput bola dengan menginfor-masikan kepada tenaga medis di desa masing-masing.

Bisa ke mantra kesehatan, bidan desa, atau perawat di pondeskes (pondok kesehatan desa). Untuk memberikan informasi kepada tenaga medis, kader kesehatan tidak perlu repot. Sebab dinas kesehatan telah menyediakan program sms gateway dikantor dinkes dan puskesmas kepanjen. Setelah informasi itu masuk ke tenaga medis di desa, kader kesehatan bertugas melakukan home visit bersama tenaga medis.

Diawali dengan kalimat berbagai program inovasi yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten malang kemudian dilanjutkan pada paragraph berikutnya yaitu menjelaskan program kesehatan Sutera Emas yang sudah menda-patkan otonomi awards 2013.

Hubungan antar kalimat dibuat saling menguatkan antara kebijakan Bupati rendra kresna dengan program yang sudah dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Malang.

Foto Bupati Rendra Kresna menyapa warganya yang sedang membantu proses penimbangan Balita di posyandu Desa Sananrejo saat program Bina Desa.

6. Berita tanggal 7 oktober 2015

Judul berita: Rendra Jualan Objek Wisata Isi Berita: MALANG KOTA – Ajang Jatim Travel Mart (JTM) V di Kabupaten Malang menjadi momen emas pamer kekayaan objek wisata alam dan sejarah. Ada 63 buyer dari berbagai daerah dan 60 seller dari kalangan pelaku wisata yang hadir. Kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Jatim Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

67

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

(BPPD) Jatim Dwi Cahyono ini digelar selama tiga hari, 6-8 Oktober. Ketua BPPD Dwi Cahyono mengatakan JTM V diselenggarakan di Kabupaten Malang karena banyak sekali ragam objek wisata, religi, sarana dan prasaranya yang potensial. ”Harapannya, kami mampu menjembatani seller dan buyer. Setidaknya, bisa berkontribusi konsep penataan pariwisata dari berbagai sisi,” ujar Dwi, di sela pembukaan JTM V di Pendopo Pemkab Malang, tadi malam (6/10). Seperti diberitakan, Jatim Travel Mart V mendatangkan berbagai macam pelaku bisnis usaha wisata yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Serta memiliki pelanggan yang berpotensi besar membeli paket wisata di daerah Jawa Timur.

Para buyer yang hadir sekitar 63 lembaga dari Lombok, Makassar, Jakarta, Sumatera hingga Bali.

Selain itu, 60 lembaga pelaku wisata Jawa Timur juga dilibatkan. Mereka bertindak sebagai seller atau yang akan mempromosikan usahanya. Antara lain hotel, restoran, transportasi, pusat oleh-oleh, objek wisata, dan hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata. Di antaranya berasal dari Malang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo. Jatim Travel Mart V ini dibuka oleh Bupati Malang Rendra Kresna dengan pemukulan gong. Acara pembukaan semakin meriah dengan music tradisional hingga tari-tarian.

“Kabupaten Malang memang ingin lebih menjual potensi wisata yang jauh lebih baik lagi. Akhirnya program ini dapat terlaksana di sini,” ujar Rendra, dalam sambutannya. Kepala Disbudpar Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara menambahkan, sebenarnya sejak dari awal tahun sudah ada pembicaraan dengan kepala BPPD Jatim terkait dengan hal ini. Targetnya 2016 yaitu mampu menjual potensi wilayah laut dan desa wisata di Kabupaten Malang. ”Sengaja kami pilih dua objek ini agar seluruh potensi wisata khususnya di daerah Malang selatan, lebih bisa dikenal” ujarnya. Paling tidak program ini mampu membuat objek wisata Kabupaten Malang. Praktis, meningkatkan wisatawan asing maupun lokal. Setidaknya, wisatawan terdongkrak 20 persen dari total target nasional menarik 20 juta wisatawan mancanegara. Salah satu buyer Hari Widariyanto dari Travel Werkudara Jogjakarta mengatakan baru mengetahui bahwa objek wisata di Kabupaten Malang sangat beragam. Selama ini, destinasi wisata favorit hanya Gunung Bromo dan Ijen. Dia mencontohkan travel miliknya sudah menjual paket promo khusus Malang. Tapi hanya objeknya monoton, setelah program ini, paket promo wisata akan ditambah lagi. ”Banyak sekali wisata yang harus diketahui lebih banyak lagi,” jelas Hari. Lebih lanjut Hari menambahkan, ada catatan yang harus diketahui pemerintah daerah untuk memacu kunjungan wisatawan. ”Kalau di Jogya kan ada andong. Malang sebaiknya juga begitu. Budayanya lebih dikentalkan lagi,” imbuhnya. (ega/lia)

Tabel 7 Analisis Framing Pan Dan Kosicki Berita Diatas Perangkat Framing

Unit pengamatan Judul Lead

STRUKTUR SINTAKSIS

Latar informasi

Kutipan sumber

Hasil pengamatan Rendra Jualan Objek Wisata Ajang Jatim Travel Mart (JTM) V di Kabupaten Malang menjadi momen emas pamer kekayaan objek wisata alam dan sejarah.

Jatim Travel Mart V mendatangkan berbagai macam pelaku bisnis usaha wisata yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Serta memiliki pelanggan yang berpotensi besar membeli paket wisata di daerah Jawa Timur.

Ketua BPPD Dwi Cahyono ”Harapannya, kami mampu menjembatani seller dan buyer.

Setidaknya, bisa berkontribusi konsep penataan pariwisata dari berbagai sisi,” Kepala Disbudpar Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara ”Sengaja kami pilih dua objek ini agar seluruh potensi wisata khususnya di daerah Malang selatan, lebih bisa dikenal” Hari Widariyanto dari Travel Werkudara Jogjakarta “Selama ini, destinasi wisata favorit hanya Gunung Bromo dan Ijen.

Dia mencontohkan travel miliknya sudah menjual paket promo

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

68

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Pernyataan/ penulis

opini

Penutup

What STRUKTUR SKRIP

Who When Where Why

How

Struktur Tematik Struktur Retoris

Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat Kata, idiom, gambar/foto, grafik

khusus Malang. Tapi hanya objeknya mono-ton, setelah program ini, paket promo wisata akan ditam-bah lagi. “Banyak sekali wisata yang harus diketahui. “kalua di Yogja kana da andong Malang sebaiknya juga begitu. Budayanya lebih dikentalkan lagi,” Bupati Malang Rendra Kresna “Kabupaten Malang memang ingin lebih menjual potensi wisata lebih jauh lagi. Akhirnya program ini dapat terlaksana di sini,” Pemilihan narasumber dan pernyataan oleh wartawan diatas dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga memper-kuat argumen tentang langkah yang dilakukan oleh Rendra Kresna, tanpa adanya pernyataan yang memberikan masukan tentang apa yang seharusnya dilakukan agara potensi wisata di kabupaten malang lebih baik lagi Paling tidak, program ini mampu membuat objek wisata Kabupaten Malang semakin dikenal. Praktis, meningkat-kan wisatawan asing maupun lokal. Setidaknya, wisatawan terdongkrak 20 persen dari total target nasional menarik 20 juta wisatawan mancanegara.

Lebih lanjut Hari menambahkan, ada catatan yang harus diketahui pemerintah daerah untuk memacu kunjungan wisata. Kalau di Yogja kana da andong. Malang sebaiknya juga begitu. Budayanya lebih dikentalkan lagi,” imbuhnya Kabupaten Malang pamer kekayaan objek wisata alam dan sejarah pada Ajang Jatim Travel Mart (JTM) V Bupati Malang Rendra Kresna 6/10/2015.

Pendopo Pemkab Malang Paling tidak, program ini mampu membuat objek wisata Kabupaten Malang semakin dikenal. Praktis, meningkat-kan wisatawan asing maupun lokal. Setidaknya, wisatawan terdongkrak 20 persen dari total target nasional menarik 20 juta wisatawan mancanegara.

Ajang Jatim Travel Mart (JTM) V di Kabupaten Malang menjadi momen emas pamer kekayaan objek wisata alam dan sejarah. Ada 63 buyer dari berbagai daerah dan 60 seller dari kalangan pelaku wisata yang hadir. Kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Jatim (BPPD) Jatim Dwi Cahyono ini digelar selama tiga hari, 6-8 Oktober.

Secara keseluruhan wartawan mengkontruksi berita bahwa program untuk menjual objek wisata di kabupaten Malang sudah dilakukan dan mendapatkan apresiasi yang baik dari berbagai pihak terkait.

Menggunakan kata seller dan buyer untuk mempertegas konteks kalimat jualan objek wisata.

Pada gambar terlihat ketua BPPD Jatim Dwi cahyono menyerahkan cindera mata ke Bupati Malang Rendra Kresna di Pendapa Kabupaten Malang

7. Berita 7 oktober 2015 Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

69

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Judul Berita: Dewanti Jala Dukungan Pemilih Perempuan Isi Berita: Pakisaji- Kandidat bupati nomor urut dua, Dewanti Rumpoko makin bersemangat menyisir dukungan suara pemilih perempuan. Seperti yang dilakukan kemarin di hadapan ratusan ibu-ibu PKK Dahlia Guyub Rukun Desa Genangan, Kecamatan Pakisaji. Bersama mantan bupati Malang Sujud Pribadi, Dewanti menyampaikan rasa optimismenya bakal menjadi Bupati Malang. Menurut dewanti, kata-kata itu sudah doa. “saya disarankan oleh warga jangan menyebut diri sebagai calon terus. Jadi saya menyebut diri saya ini bupati Malang Anyar yang akan menggantikan bupati aktif, insyaallah, ungkapnya yang langsung diamini para peserta yang hadir. Selanjutnya istri walikota batu ini berharap mendapakan dukungan masyarakat saat tampil memimpin kabupaten Malang bersama masrifah hadi.

Dia pun menyoroti perkembangan Kabupaten Malang saat ini. Dari selama kurang lebih 2,5 bulan blusukan yang dia lakukan, masih banyak yang harus dibenahi di Kabupaten Malang. Baik dari infrastruktur umum, seperti jalan serta berbagai fasilitas pendidikan juga layanan kesehatan yang masih kurang. “Banyak yang harus dibenahi, supaya menjadi lebih baik ya ibu-ibu” kata dia. Seperti kunjungan kerumah warga yang sakit sebelum dia menemui ibu-ibu PKK, seharusnya warga yang sakit itu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam pertemuannya dewanti juga meminta masukan dan saran dari warga. Dengan menampung unek-unek dari wargadia berharap dapat menjadikan kabupaten malang menjadi lebih baik dan maju, “tujuan utama saya adalah membawa kabupaten malang menjadi lebih baik” ujar dia. Tentunya melalui program Sanghanyar atau Sembilan kebaruan untuk di Kabupaten Malang (adk/c2/nay)

Perangkat Framing

Tabel 8 Analisis Framing Pan Dan Kosicki Berita Diatas Unit pengamatan Hasil pengamatan Judul Lead

STRUKTUR SINTAKSIS

Latar informasi

Kutipan sumber

Dewanti Jala Dukungan Pemilih Perempuan Kandidat bupati nomor urut dua, Dewanti Rumpoko makin bersemangat menyisir dukungan suara pemilih perempuan Dari selama kurang lebih 2,5 bulan blusukan yang dia lakukan, masih banyak yang harus dibenahi di Kabupaten Malang. Baik dari infrastruktur umum, seperti jalan serta berbagai fasilitas pendidikan juga layanan kesehatan yang masih kurang DewantiRumpoko banyak yang harus dibenahi supaya menjadi lebih baik ya ibu-ibu. tujuan utama saya adalah membawa kabupaten malang menjadi lebih baik” Terlihat bahwa kutipan yang dituliskan wartawan adalah saat Dewanti

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

70

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Rumpoko sedang berbincang-bincang dengan ibu-ibu peserta acara.

Pernyataan/opini penulis Penutup What STRUKTUR SKRIP

Who When Where Why

How Struktur Tematik

Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Tentunya melalui program Sanghanyar atau Sembilan kebaruan untuk di Kabupaten Malang Kandidat bupati nomor urut dua, Dewanti Rumpoko makin bersemangat menyisir dukungan suara pemilih perempuan. Seperti yang dilakukan kemarin di hadapan ratusan ibu-ibu PKK Dahlia Guyub Rukun Desa Genangan, Kecamatan Pakisaji Kandidat bupati nomor urut dua, Dewanti Rumpoko 6/10/2015 Desa Genangan, Kecamatan Pakisaji Dari selama kurang lebih 2,5 bulan blusukan yang dia lakukan, masih banyak yang harus dibenahi di Kabupaten Malang. Baik dari infrastruktur umum, seperti jalan serta berbagai fasilitas pendidikan juga layanan kesehatan yang masih kurang Melalui program Sanghanyar atau Sembilan kebaruan untuk di Kabupaten Malang Terdapat 5 paragraf dalam berita ini. Struktur berita dibuat dengan optimism dewanti akan memenangkan pemilu kabupaten Malang, karena mendapatkan dukungan suara dari ibu-ibu. Yang menarik adalah saat wartawan menulis kalimat Bersama mantan bupati Malang, Sujud Pribadi seolah ingin ditegaskan bahwa Dewanti Didukung oleh Mantan Bupati Malang yang juga berasal dari PDIP (namun tidak diberikan porsi berita tersendiri tentang alasannya mendukung dan apa yang akan dilakukan sebagai salah satu orang yang akan mengantarkan Dewanti Rumpoko untuk menang). Ini berbeda dengan yang ada pada berita yang lain (Radar Malang tanggal 2 Oktober 2015), juga diberita tentang slah satu petinggi di PDIP (Geng Wahyudi) malah mendukung calon lain.

Banyak menggunakan kata dibenahi, yang menegaskan bahwa di kabupaten Malang masih banyak kekurangan Pada foto terlihat dewanti saat menggelar pertemuan dengan ibu-ibu PKK Desa Genangan Pakisaji yang saat itu menggunakan pakaian dengan warna serba pink yang menegaskan unsure feminim

8. Berita 7 Oktober 2015

Judul berita: Di Karangploso, Rendra Kresna Kampanyekan Keselamatan Kerja Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

71

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Isi Berita: *Digelar disnakertrans, Libatkan Semua Masyarakat Industri se-Kabupaten Malang KABUPATEN- Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) Pemerintah kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan pekerja serta meningkatkan kesadaran perusahaan agar terus memperhatikan masalah keselamatan kerja. Dalam memperingati hari jadi ke 1.255 kabupaten malang, selasa (6/10) kemarin, disnakertrans kabupaten malang bersama masyarakat industry mengadakan kampanye K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)di rest area kecamatan karangploso. Acara yang dihari oleh bupati Malang Dr Rendra Kresna, Sekertaris daerah, staff ahli dan jajaran SKPD Kabupaten Malang, serta Muspika kecamatan Karangploso ini, tujuannya adalah mengajak masyarakat industry di Kabupaten Malang untuk secara sadar menerapkan budaya keselamatan. Sebab hal tersebut akan sangat mendukung tercapainya peningkatan k3. Rendra mengungkapkan bahwa sudah lebih dari 30 tahun pemerintah gencar melakukan kampanye K3. Namun kenyataannya, setiap tahun masih saja ada temuan laporan tentang kecelakaan kerja. Tidak hanya ditempat lain, tetapi di Malang juga. Melalui kegitan ini diharapkan para pengusaha yang bandel bisa diberikan pemahaman bahwa keberadaan K3 adalah untuk mengatasi dan mengurangi kerugian yang mungkin timbul dalam perusahaan. “selain meminimalisasi kemungkinan kecelakaan para pekerja, juga bisa pencegahan. Diantaranya dengan pengadaan alat keselamatan kerja, seperti masker ataupun alat keamanan lain” tutur rendra saat ditemui di lokasi acara. Sementra itu, kepala Disnakertrans Kabupaten Malang Drs Razali M.Si menyebutkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah memiliki nilai, benih, potensi, kerangka, dan landasan untuk memiliki budaya keselamatan. Seperti pepatah jawa, alon-alon waton kelakon (pelan-pelan asal selamat). Ini bukan artinya mengajarkan untuk seslalu terlambat, tapi maksudnya mengutamakan keselamatan. Setelah keselamatan terjamin, barulah kualitas dapat dicapai” imbuhnya. Sementara itu, Kasi Keselamatan kerja disnakertrans Moch Chairuly R SP mengatakan walau jumlah pengawas hanya sedikit, mereka sudah melakukan upaya semaksimal mungkin. Jumlah pengawas sekarang cuma 3 orang. Satu pengawas meng handle sebanyak 8 perusahaan. Tentu saja pengawasan menyeluruh jauh lebih ideal. Apalagi ada lebig dari 900 perusahaan yang harus diperhatikan setiap harinya,” Ungkap Chairuly. Untuk itulah, lanjut ruly-sapaan Chairuly dengan sosialisasi yang terus menerus seperti ini, pihak perusahaan bisa mengerti dan bisa bekerja sama untuk mewujudkan upaya K3 di lingkungan kerja mereka. Kegiatan yang diikuti kurang lebih 1.000 orang dari industry ini tidak hanya kampanye tentang kampanye K3. Juga ada kegiatan donor darah, pasar murah dan pameran kelompok binaan Disnakertrans. Disnakertrans juga memberikan hibah 20 unit mesin berupa 10 unit mesin jahit dan 10 unit mesin bordirkepada peserta latihan kejuruhan border dari masyarakat Desa Bocek dan desa Donowarih. Tiap peserta dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 orang. (oct/c1/mas)

Perangkat Framing

Tabel 9 Analisis Framing Pan Dan Kosicki Berita Diatas Unit Hasil pengamatan pengamatan Judul Lead

STRUKTUR SINTAKSIS Latar informasi Kutipan sumber

Di Karangploso, Rendra Kresna Kampanyekan Keselamatan Kerja Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) Pemerintah kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan pekerja serta meningkatkan kesadaran perusahaan agar terus memperhatikan masalah keselamatan kerja.

Setiap tahun masih saja ada temuan laporan tentang kecelakaan kerja.

Tidak hanya ditempat lain, tetapi di Malang juga Rendra Kresna Selain meminimalisasi kemungkinan kecelakan para pekerja, juga bisa pencegahan. Diantaranya dengan pengadaan alat keselamatan kerja, seperti masker ataupun alat keamanan lain”

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

72

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Drs Razali M.Si “Seperti pepatah Jawa, Alon- alon waton kelakon (pelan-pelan asal selamat). Ini bukan artinya mengajarkan untuk seslalu terlambat, tapi maksudnya mengutamakan keselamatan. Setelah keselamatan terjamin, barulah kualitas dapat dicapai�

Kasi Keselamatan kerja disnakertrans Moch Chairuly R SP “Jumlah pengawas sekarang Cuma 3 orang. Satu pengawas meng handle sebanyak 8 perusahaan. Tentu saja pengawasan menyeluruh jauh lebih ideal. Apalagi ada lebig dari 900 perusahaan yang harus diperhatikan setiap harinya,�

Pernyataan/opini penulis Penutup

What STRUKTUR SKRIP

Who When Where Why How

Struktur Tematik

Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat

Struktur Retoris

Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Disnakertrans juga memberikan hibah 20 unit mesin berupa 10 unit mesin jahit dan 10 unit mesin bordir kepada peserta latihan kejuruhan border dari masya-rakat Desa Bocek dan desa Donowarih. Tiap peserta dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 orang.

Dalam memperingati hari jadi ke 1.255 kabupaten malang, disnakertrans kabupaten malang bersama masyarakat industry mengadakan kampanye K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)di rest area kecamatan karangploso Kandidat bupati nomor urut dua, Dewanti Rumpoko 6/10/2015 Rest Area kecamatan Karangploso Mengurangi tingkat kecelakaan pekerja serta meningkatkan kesadaran perusahaan agar terus memperhatikan masalah keselamatan kerja.

Sudah lebih dari 30 tahun pemerintah gencar melakukan kampanye K3.

Terdapat 6 paragraf dalam berita ini. Struktur berita dibuat dengan diawali pada paragraph awal tentang adanya kampanye K3 yang diadakan oleh disnaker-trans kabupaten Malang. Pada paragraf selanjutnya dikonstruksi oleh wartawan dengan menekankan program acara ini bagi masyarakat industry terutama untuk keselamatan mereka dan ini dikuatkan dengan pernyataan Rendra kresna selaku Bupati Malang begitu juga kepala disnakertrans dan kepala seksi keselamatan kerja disnakertrans.

Penggunakan idiom jawa Alon- alon waton kelakon (pelan-pelan asal selamat sebagai penguat bahwa sesungguhnya masyarakat sudah memahi konsep keselamatan dalam bekerja.

Pada foto nampak Rendra Kresna memberikan salam kepada perwakilan dari peserta kejuruan border yang saat itu menggunkan pakaian yang serupa warnanya dengan rendra kresna yaitu warna kuning dan hijau. Perlu diingat bahwa rendra kresna adalah kader dari partai Golkar.

9. Berita 7 Oktober 2015 Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

73

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Judul Berita : Perkuat 13 Pokdarwis Untuk Tingkatkan Pariwisata Isi berita: Kabupaten - pemerintah kabupaten malang terus menggeber berbagai program inovasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestic maupun mancanegara. Salah satunya melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang terus dilakukan secara berkala oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Malang selama ini Bupati Malang Dr H Rendra Kresna mengungkapkan bahwa penguatan pokdarwis bertujuan untuk membuka mindset dan cara pandang anggota pokdarwis dalam memaksimalkan potensi yang ada di desanya masing-masing. Setelah paham tentu mereka akan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang. Dari pokdarwis mereka diharapkan mampu menjadi pelaku pariwisata yang professional termasuk bisa berkoordinasi dengan SKPD terkait. Harapannya, potensi di desa-desa bisa berkembang dengan optimal. Dampaknya, peningkatan ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” beber Rendra. Selain itu penguatan SDM pokdarwis bertujuan untuk mewujudkan kepariwisataan Kabupaten Malang yang berkelanjutan. Dengan begitu lanjut rendra, para wisatawan yang dating di Kabupaten Malang akan merasa dirajakan. Sehingga akan meningkatkan kunjungan wisata baik local maupun internasional. Jika kunjungan wisatawan meningkat secara otomatis pendapatan masyarakat juga akan meningkat’ imbuh pria 53 tahun ini. Kegiatan penguatan pokdarwis, masih kata rendra dalam setahun diagendakan sekurang-kurangnya enam kali pertemuan. Bentuknya menyesuaikan kebutuhan daerah atau kelompok. “dikabupaten Malang ada 13 pokdarwis. System pembinaannya tergantung dari lokasi wisata yang dikembangkan. Dengan dilakukan penguatan secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan pokdarwis yang ada semakin berdaya saing tinggi. Sehingga mampu memanfaatkan setiap potensi dan bisa dikembangkan lebih optimal’ tegasnya. Di dalam penguatan SDM ini, Pokdarwis diajarkan strategi pemasaran dari potensi wisata yang akan dikembangkan. Artinya pokdarwis harus memahami dahulu market sasarannya. Pasalnya, di Indonesia ini adalah kawasan dengan sumber Alam yang unggul.

Namun realita yang terjadi kekurangan terbesar adalah lemahnya dibidang pelayanan. Hal ini harus disadari oleh semua pelaku budaya dan pariwisata yang ada di kabupaten Malang agar bisa memberikan pelayanan optimal kepada seluruh wisatawan yang datang” terang politisi Golkar ini. Setelah paham dengan target sasarannya, menurut rendra pokdarwis harus mampu mengemas suatu produk yang ditawarkan. Wisata yang disajikan harus bisa mengemas sisi sisi lain yang lebih menarik dan unik dari suatu daerah destinasi wisata” ujarnya, Sementara itu, kadisbudpar kabupaten Malang Made Arya Wedhantara menuturkan bahwa untuk menarik kunjungan wisata di Kabupaten Malang, berbagai program sudah menjadi agenda setiap tahunnya. Diantaranya Pisowanan Agung, Gemebyar Bhumi Kanjuruan, Singhasari Magnificient fair, rock on beach, pelangi budaya tengger, gerebek tirto aji.

“Berbagai upaya terus kami lakukan untuk meningkatkan kunjungan wisa di Kabupaten Malang,jelasnya. Program unggulan tersebut juga didukung oleh pengembangan dan penguatan

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

74

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

destinasi wisata unggulan melalui perbaikan infrastruktur jalan menuju obyek wisata-obyek wisata.

Selain itu meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Malang melalui keikutsertaan pada pameran wisata di tingkat provinsi, nasional dan internasional guna menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang. (Fay/c1)

Tabel 10 Analisis Framing Pan Dan Kosicki Berita Diatas Perangkat Framing

Unit pengamatan Judul Lead

STRUKTUR SINTAKSIS

Latar informasi Kutipan sumber

Pernyataan/opini penulis Penutup

What STRUKTUR SKRIP

Hasil pengamatan Perkuat 13 Pokdarwis Untuk Tingkatkan Pariwisata Pemerintah kabupaten malang terus menggeber berbagai program inovasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestic maupun mancanegara Membuka mindset dan cara pandang anggota pokdarwis dalam memaksimalkan potensi yang ada di desanya masing-masing Rendra Kresna “Dari pokdarwis mereka diharapkan mampu menjadi pelaku pariwisata yang professional termasuk bisa berkoordinasi dengan SKPD terkait. Harapannya, potensi di desa-desa bisa berkembang dengan optimal. Dampaknya, peningkatan ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” “Jika kunjungan wisatawan meningkat secara otomatis pendapatan masyarakat juga akan meningkat’ “Di kabupaten Malang ada 13 pokdarwis. System pembi-naannya tergantung dari lokasi wisata yang dikembangkan. Dengan dilakukan penguatan secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan pokdarwis yang ada semakin berdaya saing tinggi. Sehingga mampu memanfaatkan setiap potensi dan bisa dikembangkan lebih optimal” “hal-hal inilah yang harus disadari oleh semua pelaku budaya dan pariwisata yang ada di kabupaten Malang agar bisa memberikan pelayanan optimal kepada seluruh wisatawan yang dating” “wisata yang disajikan harus bisa mengemas sisi-sisi yang lain yang lebih menarik dan unik dari suatu daerah destinasi wisata” Made Arya Wedhantara (Kadisbudpar kabupaten Malang) Berbagai upaya terus kami lakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Malang” Dapat dilihat bahwa sebagian besar kondtruksi pemberi-taan ini didominasi oleh kutipan-kutipan dari Rendra Kresna saja. Sehingga berita ini mirip dengan pers list yang biasanya dibagikan kepada wartawan oleh panitia. Hanya kutipan dari Kadisbudpar saya yang digunakan dalam rangka untuk memperkuat pernyataan dari Rendra Kresna.

Selain itu meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Malang melalui keikutsertaan pada pameran wisata di tingkat provinsi, nasional dan internasional guna menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang Pemerintah kabupaten malang terus menggeber berbagai program inovasi untuk meningkatkan kunjungan wisata-wan, baik domestic maupun mancanegara. Salah satunya melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) kelom-pok sadar wisata (Pokdarwis) yang terus dilakukan secara berkala oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Malang selama ini

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

75

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Who When Where Why How Struktur Tematik Struktur Retoris

Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Kelompok sadar wisata (Pokdarwis Untuk mewujudkan kepariwisataan Kabupaten Malang yang berkelanjutan.

Meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Malang melalui keikutsertaan pada pameran wisata di tingkat provinsi, nasional dan internasional Terdapat 10 paragraf dalam berita dan didominasi oleh kutipan peryataan dari Rendra Kresna, sehingga berita ini seperti pers list.

Penggunakan idiom merubah mindset yang bertu-juan untuk merubah cara pandang anggota pokdarwis. Tidak ada kesinambungan antara foto yang ditampilkan dengan berita utama. Sehingga terlihat seperti asal tempel saja. Pun begitu dengan data berupa grafik yang ditampilkan mengenai data tentang peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Malang mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tanpa disertakan data tersebut berasal dari mana sumbernya.

Dalam penelitian ini peneliti telah menetapkan teori hirarki pengaruh isi media dari Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese sebagai pisau analisis temuan data. Berikut hasil dari diskusi teori yang telah dilakukan oleh peneliti: 1. Level Organisasi Pada level ini pemberitaan di Radar Malang dipengaruhi oleh orientasi profesi yang disosialisasikan kepada mereka (oleh kebijakan organisasi). Artinya mereka diharuskan melakukan untuk sebuah pemberitaan dalam membangun cerita (citra Rendra Kresna). Pada berita yang ditulis oleh wartawan Radar Malang tanggal 1-7 Oktober merupakan hasil liputan dari beberapa jurnalis yang pastinya mempunyai latar belakang dan karakter yang berbeda.Namun karakter dan sifat pemberitaan mempunyai kesamaan apabila memberitakan tentang sosok Rendra Kresna. Design layout Radar Malang mem-berikan guide ke pembaca dengan cara membuat space dihalaman pertama kolom pertama sebelah atas kiri dengan ukuran kolom 10cm X 6,3cm yang berisi judul berita dan halaman berita selengkapnya.

Design dibuat dengan dominasi kuning dan hijau tersebut memang dengan sangat mudah diartikan. Rendra Kresna merupakan kader dari partai Golkaryang terkenal dengan ikon warna kuning, serta warna hijau yang merepresen-tasikan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Memang tidak bisa dipungkiri dalam struktur organisasi media massa terdapat hirarki posisi.

Pada lini depan terdapat reporter (tulis/foto) yang bertugas untuk mencari serta menulis berita Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

76

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

dari lapangan dan layouter. Selanjutnya ada editor/koordinator liputan yang bertugas mengkoordinasikan pembagian tugas kepada reporter serta melakukan editing naskah berita dari reporter (tulis/foto). Yang terakhir adalah direktur atau juga ada yang menggunakan istilah General Manager. Yang mempunyai tugas membuat kebijakan, mengambil keputusankeputusan penting terkait dengan kepentingan politik atau ekonomi media. Dengan adanya struktur seperti ini sering ideologi jurnalis penulis berita harus dikalahkan oleh kepentingan pemilik/ pengambil kebijakan.

2. Level Rutinitas Berita Pamela J shoemaker dan Stephen D reese(1996:100)Mengatakan setiap orang tidak akan berfikir mengenai sesuatu tanpa adanya informasi atau pengaruh dari pemikiran orang lain. Ini dapat diartikan bahwa pemikiran orang merupakan kreasi dari yang lain. Bila dikaitkan dengan level rutinitas media maka tidak bisa dipungkiri jika sebuah pemberitaan yang sudah dikonstruksi sedemian rupa dengan durasi yang berulang-ulang maka akan membawa pengaruh (effect) yang besar kepada pembacanya. Radar Malang pada periode tanggal 1-7 Oktober memberitakan kegiatan dari Rendra Kresna selaku incumbent dengan space dan jumlah pemberitaan yang lebih banyak dibandingkan dengan calon pasangan yang lain. Hal ini terlihat sebanyak tujuh kali pemberitaan tentang Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Rendra dalam kurun waktu tanggal 1-7 Oktober. Lebih menyoloknya, pada tanggal 7 Oktober Radar Malang memberikan dua kali ruang (dengan lebar setengah halaman) yang bila ditotal menjadi satu halaman full hanya untuk memberitakan tentang Rendra Kresna pada Kolom yang diberi Judul Jelang 5 Tahun Madep Manteb. Sedangkan pasangan Dewanti rumpoko (pasangan calon no 2) hanya diberitakan satu kali dalam kurun waktu satu minggu, dan tidak ada pemberitaan samasekali untuk calon pasangan no 3 (yakni Nurcholis dan Muhammad Mufid dari jalur independen). Tentu saja dengan rutinitas media yang dilakukan oleh Radar nampaklah arah kebijakan dalam pemberitaan mereka.

Kesimpulan Penelitian ini berfokus pada pembingkaian berita yang dilakukan oleh Radar Malang terkait dengan pemberitaan tentang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang untuk periode 2015-2020. Radar Malang mengkonstruksi pemberitaan yang menurut peneliti kurang

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

77

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

berimbang dalam jumlah maupun space (ruang) pada kolom Koran radar Malang. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Rendra Kresna selaku incumbent diberikan space dan jumlah pemberitaan yang lebih banyak dibandingkan dengan calon pasangan yang lain. Hal ini terlihat sebanyak tujuh kali pemberitaan tentang Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Rendra dalam kurun waktu tanggal 1-7 Oktober. Dan yang lebih menyoloknya, pada tanggal 7 Oktober Radar Malang memberikan dua kali ruang (dengan lebar setengah halaman) yang bila ditotal menjadi satu halaman full hanya untuk memberitakan tentang Rendra Kresna pada Kolom yang diberi Judul Jelang 5 Tahun Madep Manteb 2. Pada halaman pertama Radar Malang selalui diberikan space untuk mengarahkan pembaca terkait dengan kolom Jelang 5 Tahun Madep Manteb beserta dengan judul berita yang diangkat.

3. Dewanti rumpoko (pasangan calon no 2) hanya diberitakan satu kali dalam kurun waktu satu minggu 4. Tidak ada pemberitaan sama sekali untuk calon pasangan no 3 (yakni Nurcholis dan Muhammad Mufid dari jalur independen) 5. Dikaitkan dengan teori Pengaruh isi media; dari faktor internal level yaitu level organisasi, dan level rutinitas media jelas bahwa Radar Malang sangat berpihak pada Rendra Kresna. Hal ini dikuatkan dengan pemberitaan yang cenderung bersifat positif dalam setiap berita yang ditampilkan. Bahkan ada berita yang isinya hamper sebagian besar hanya kutipan pernyataan dari Rendra Kresna saja. Sehingga tidak ubahnya seperti pers list saja.

Peneliti menyarakan kepada pemilik, pekerja media untuk lebih berimbang dalam menyampaikan berita terutama terkait dengan berita politik. Hal ini disebabkan dengan realitas politik di Indonesia saat ini yang sering menggunakan media massa sebagai alat untuk kampanye politik demi kepentingan beberapa orang saja. Memang tidak dapat dihindari bahwa media selalu bersentuhan dengan politik. Apalagi jika dilihat realitas media di Indonesia yang dimiliki oleh para petinggi partai politik. Namun terlepas dari itu, idealnya memang harus tetap cover bothside dalam setiap pemberitaannya.Sehingga peran dari media massa sebagai pilar keempat demokrasi dan lembaga yang memberikan keberimbangan dalam informasi tetap kokoh berdiri.Untuk akademisi, peneliti berharapkan untuk menggunakan model analisis framing yang lain, agar

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

78

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

muncul banyak hasil penelitian, sehingga berdampak pada keanekaragaman dalam analisis framing.

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

79

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Daftar Pustaka Ardiantoro, Fitra. 2010. Citra Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2010-2015 Dalam Pemberitaan Harian Umum Lampung Post (Studi Analsis Framing Menggunakan Model Zhongdang Pan dan Kosicki Edisi Juni 2010). Banten: Jurnal Riset Komunikasi Vol 1 No 2 (2010) Bungin, Burhan. 2005. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media Cangara, Hafied, 2009. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dan, Nimmo, 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan Dan Media. Bandung: Rosda karya Daymon, Christine, Immy Holloway, 2008. Metode-metode riset kualitatif dalam public relations dan marketing communications. Terjemahan. Yogyakarta: Bentang Effendy, Onong U. 1986. Dimensi-dimensi Komunikasi. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni Eriyanto, 2001, Analisis Wacana: Pengantar Analisi Teks Media, LKiS, Yogyakarta.

Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa. Jakarta: Granit Ishwara, Luwi. 2005. Catatan-catatan Jurnalisme Dasar. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kriyantono, Rachmat, 2006.Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana Prenada Group Michael Rush & Philip Althoff, 2005. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, M.Romli, Asep Syamsul. 2012. Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO, dan Tips Media Sosial) Bandung: Nuansa Cendekia.

Nugroho, Adi. Analisis Framing Pemberitaan Pilgub Jateng Pada Harian Suara Merdeka.

Semarang: Jurnal Interaksi Vol 1 No 1 (2012) Rakhmat, Jalaludin. 2007. Metode Penelitian Komnikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Richard West, Lynn H. Turner, 2007. Pengantar teori Komunikasi Edisi 3. Jakarta: Salemba Humanika

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

80

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Rivers, William, L. Jay W. Jensen, Theodore. Peterson. 2015. Media Massa dan Masyarakat Modern. Jakarta: Prenadamedia Group ShoemakerPamela, J dan Stephen D. Reese. 1996. Mediating the message: Theories of influences On mass media content. USA: Longman Sudibyo, Agus.2001. Politik Media Dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta: lkis Suprayogo Imam, Tobroni. 2001. Metodelogi Penelitian Sosial-Agama. Cetakan Pertama.

Bandung: Rosda karya.

Tatik Yuniarti, Kartini Rosmala.2011. Analisis Framing Berita Makelar Kasus Di Institusi Kepolisian Pada Surat Kabar Kompas Dan Republika Edisi 19 – 23 Maret 2010 (Studi Analisis Framing Model Pan Dan Kosicki). Bekasi: Jurnal FKSB MAKNA Vol 2, No 01 (2011).

Rahadi. Pembingkaian Berita Pada Media Lokal / 03/ Vol.5. No. 1. Tahun 2017

81

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Strategi pembangunan pariwisata internasional berbasis pertanian organik “shining batu” Yusuf Adam Hilman Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 545471adamongis@gmail.com / adamhilman@umpo.ac.id Abstract Natural potential and also local knowledge possessed by Batu, a great asset that can be implied to improve the welfare of the community, through the program "Shining Batu". This study aims to look at how the tourism development strategy undertaken by the City of Batu. This study used qualitative methods, with some data collection techniques, such as: interviews, documentation, Batu via Program "Shining Batu" want to change Batu become central areas of organic farming, based tourism International, therefore, the development program of the region, the perceived has a lot of benefits to the people of Batu. At the core strategies that do include several steps, namely: mapping the existing potential, then design and validate the rule of law as the foundation for the implementation of the program, which is the umbrella law, after which it then processes Sounding program through the activities - the activities and the media. keywords: Regional Development, Innovation, Program Shining Batu, Tourism, Organic Farming.

Abstrak Potensi alam dan juga kearifan lokal yang dimiliki oleh Kota Batu, merupakan modal besar yang dapat di implikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui program “Shining Batu”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah strategi pengembangan kepariwisataan yang dilakukan oleh Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan beberapa teknik pengumpulan data, seperti: wawancara, dokumentasi, Kota Batu melalui Program “Shining Batu” ingin merubah Kota Batu menjadi daerah sentra pertanian organik, yang berbasis kepariwisataan Internasional, oleh karena itu program pengembangan wilayah tersebut, dirasakan telah banyak memberikan mafaat kepada masyarakat Kota Batu, Pada intinya strategi yang dilakukan meliputi beberapa langkah, yaitu: melakukan pemetaan terhadap potensi yang ada, kemudian merancang dan mengesahkan aturan hukum sebagai landasan untuk pelaksanaan program, yang menjadi payung hukum, setelah itu kemudian proses Sounding program melalui kegiatan – kegiatan dan juga media.

Kata Kunci: Pengembangan Wilayah, Inovasi, Program Shining Batu, Pariwisata, Pertanian Organik.

Submite Review Accepted Surel Corespondensi

: : : :

10 Nov 2016 30 Nov 2016 01 Jan 2017 darwisnasution@gmail.com

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

82

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Pendahuluan Kota Batu merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Malang raya, hasil pemekaran dari Kabupaten Malang bagian utara, kota ini memiliki panorama yang cantik, Indah, dengan cuaca yang dingin serta sejuk, selain itu Kota Batu juga di kenal sebagai kota penghasil Apel, yang menjadi produk unggulan di bidang pertanian. Hal tersebut karena ditopang oleh kondisi topografis yang sangat cocok untuk kegiatan di sektor pertanian. Keadaan topografi dan klimatologi Kota Batu memiliki dua karasteristik yang berbeda. Karakteristik pertama yaitu bagian sebelah utara dan barat yang merupakan daerah ketinggian yang bergelombang dan berbukit. Sedangkan karakteristik kedua, yaitu daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar meskipun berada pada ketinggian 800 – 3000m dpl. Kota Batu dikelilingi Gunung Panderman, Gunung Banyak, Gunung Welirang, dan Gunung Bokong, Kondisi klimatografi Kota Batu antara lain memiliki suhu minimum 24–18ºC dan suhu maksimum 32– 28°C dengan kelembaban udara sekitar 75–98% dan curah hujan rata-rata 875–3000 mm per tahun. Karena keadaan tersebut, Kota Batu sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditi tanaman sub tropis pada tanaman holtikultura dan ternak. (Nurhidayati, 2009) Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batu, di sektor pertanian, sangat ditunjang oleh faktor geografis dan topografi, sehingga alam menjadi bagian yang penting, dan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat yang ada di Kota Batu, dalam perjalanan waktu, pembangunan sektor pertanian yang ada di Kota Batu dirasa tidak tertangani dengan baik, dan juga kurang optimal, bahkan cenderung kurang diperhatikan, padahal mayoritas penduduk yang ada di Kota Batu, merupakan petani, baik yang menggarap lahannya sendiri maupun menggarap lahan orang lain. Permasalahan pembangunan sektor pertanian terlihat pada tataran kebijakan, terutama pada ranah implementatif, hasilnya bisa kita lihat jika kualitas pertanian yang ada di Kota Batu semakin hari – semakin menurun, salama ini kebijakan yang dilaksanakan, kurang maksimal karena kurang menyentuh pada lapisan masyarakat bawah, bentuk – bentuk penguatan sumberdaya manusia dan kondisi alam, contohnya: tidak adanya pelatihan bagi para petani terkait dengan bagaimana cara merawat, mengolah, serta memberdayakan pertanian yang berkualitas, akibatnya ekosistem tanah menjadi kurang baik dan hasil panen tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Hal ini jika dibiarkan saja, akan mengancam keberlangsungan pembangunan pertanian yang ada di Kota Batu. Persoalan yang juga menjadi problem

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

83

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

penghambat kemajuan pertanian di Kota Batu adalah pengalihan fungsi lahan pertanian, yang disebabkan karena perkembangan wilayah kemudian masyarakatnya secara perlahan - lahan mulai meninggalkan pertanian, dan menjual lahan mereka, karena memiliki harga jual yang tinggi. Hilangnya lahan pertanian karena perkembangan Kota Batu, membuat kerisauan berbagai kalangan, terutama steakholder, mengingat masyarakat kota Batu, sebagian besar mengandalkan mata pencaharian dari sektor pertanian, kondisi itu ternyata membuat Eddy Rumpoko sebagai Walikota Batu, untuk kembali menggeliatkan sektor pertanian, guna mewujudkan Kota Batu yang bersinar, dan berkemajuan.

Realitas pembangunan pertanian yang dilaksanakan di Kota Batu adalah upaya untuk mengarahkan pengembangan pertanian organik sebagai wujud pembangunan pertanian berkelanjutan hal tersebut tertuang sebagai kebijakan pembangunan bidang pertanian pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2007-2012, namun rencana aksi pertanian organik sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman teknis dan peta jalan dalam pelaksanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu sampai penelitian ini dilakukan belum ada. Adapun berbagai bentuk kegiatan yang terkait dengan upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu mulai gencar dilakukan sekitar tiga tahun terakhir. (Fadlina, Supriyono, & Soeaidy, 2013) Dengan kata lain pengkonversian lahan pertanian menjadi lahan non pertanian semakin cepat. Konversi lahan yang tidak terkendali disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata serta kurangnya memperhatikan aspek lingkungan. Laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk yang cukup tinggi sendiri merupakan determinan utama konversi lahan pertanian. Dan ada pula lain halnya dalam hal para wisatawan yang kebanyakan dari luar Kota Batu sendiri sangat tertarik untuk berinvestasi di Kota Batu ini karena udara yang sangat bagus dan masih asli, tidak seperti di perkotaan pada umumnya yang mana polusi cukup tinggi. Dengan adanya perubahan yang terjadi menjadikan Kota Batu sebagai lahan untuk berinvestasi untuk jangka panjangnya yaitu sebagai contohnya untuk pembuatan rumah tinggal yang baik tidak disewakan maupun disewakan, restoran, bahkan menjadi hotel baik dari tingkat hotel melati sampai hotel berbintang. (Putra, 2015) Kompleksitas persoalan yang terjadi di wilayah Kota Batu, merupakan sebuah gambaran tentang bagaimana seharusnya

wilayah ini dikembangkan, melalui potensi yang nantinya

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu� / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

84

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

diharapkan bisa mengurai persoalan pertanian di Kota Batu, Gagasan – gagasan yang bermunculan untuk Kota Batu, kemudian mulai mencuat, salah satunya yaitu, terkait program “Shining Batu”, yang digagas oleh Walikota Eddy Rumpoko, program ini merupakan inisiatif walikota yang ingin menggagas pembangunan pertanian organik berbasis pariwisata internasional. Dengan asumsi dasar bahwa Kota Batu bisa mengembangkan dan juga memaksimalkan potensi yang di miliki untuk berbagai kegiatan ke Pariwisataan.

Kota Batu dibentuk sebagai daerah otonom baru, karena sebelumnya secara administratif menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Malang. Pada tahun 2002 status kotatif Batu ditingkatkan menjadi pemerintah kota, kemudian Imam Kabul (2002 hingga 2007) dilantik sebagai walikota pertama Kota Batu yang mencanangkan visi “Batu Agropolitan Bernuansa Pariwisata dengan Masyarakat Madani”. Melanjutkan visi walikota sebelumnya, dibawah kepemimpinan Eddy Rumpoko selaku walikota Batu (periode 2007-2012 dan 2012- 2017) dengan mengusung visi misi yaitu “Mewujudkan Kota Wisata Batu sebagai Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional”. (Atantia Riski Ananda, 2007) Sektor pariwisata mampu menyumbang peningkatan pertumbuhan dan pendapatan daerah Kota Batu, sedangkan kegiatan pertanian yang menopang kehidupan hampir sebagian besar penduduk kota Batu memberikan sumbangan yang tidak terlalu besar. Sektor pertanian merupakan sektor yang unik dan mempunyai ciri khas yang tersendiri dalam sektor perekonomian. Sektor ini sangat banyak menampung luapan tenaga kerja, tetapi secara umum kontribusi sektor pertanian dalam menyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidaklah sebesar sektor perdagangan hotel dan restoran. Pada tahun 2000 sektor pertanian menyumbang nilai PDRB sebesar 22,36 % dan di tahun 2010 turun menjadi 20,64 % sedangkan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, jasa, angkutan, komunikasi) sebesar 65, 95 % di tahun 2000 dan 68,67 % di tahun 2010 (BPS Kota Batu, 2011).

Konsep pengembangan wilayah Kota Batu sebagai sentra pertanian organik berbasis pariwisata Internasional, yang tertuang dalam program “Shining Batu”, kemudian banyak merubah wajah Kota Batu, menjadi salah satu Wilayah yang berhasil mengembangkan Potensi dengan kegiatan pariwisatanya.

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

85

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wistaawan Mancanegara ke Kota Batu 2011 2012 2013 2014 Tahun 10318 11301 11409 12422 Total Keperluan Liburan 9702 10782 10738 11631 Bisnis 394 401 425 449 Konvensi 197 87 209 287 Penelitian 25 31 37 55 Sumber : Dinas Pariwisata Kota Batu.(Intyaswono, 2016) Data tersebut, memberikan gambaran bahwa perjalanan kota Batu untuk menjadi salah satu gerbang pariwisata internasional di Indonesia, memerlukan waktu dan proses panjang, dalam melakukan konsep dan implementasi desain pembangunan kewilayahan yang berbasis kearifan lokal. Konsep pengembangan pertanian yang dipadukan dengan sistem kepariwisataan, tentunya sangat menarik untuk dikaji, karena Kota Batu oleh khalayak dianggap telah berhasil mengembangkan konsep pertanian organik berbasis pariwisata internasional melalui Program “Shining Batu�, oleh karena itu, bagaimanakah strategi pengembangan wilayah tersebut, harus menitik beratkan pada strategi dan proses implemntasi yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan juga pihak swasta, supaya kebijakan tersebut lebih efektif dan sesuai dnegan harapan.

Beberapa kajian yang relevan juga menegaskan hal sama, bagaimana pentingnya pengembangan daerah wisata yang berkesinambungan, seperti uraian yang ada di bawah ini.

Hasil dari penelitian kemudian dijadikan sebagai masukan untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata di Desa Bedono yaitu sebuah strategi pengembangan dan pengelolaan desa wisata Bedono yang berasal dari potensi masalah yang ada di desa Bedono dan didukung oleh kebijakan serta organisasi yang ada.(Suwandono, 2015) Berdasarkan hasil kajian yang sudah dipaparkan, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yakni: a. Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down. a). Akibatnya ruang partisipasi bagi masyarakat sangat terbatas. b). Jejaring dalam mempromosikan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat sangat terbatas. c). Kinerja implementator/agensi kebijakan belum optimal. d). Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. e).

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu� / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

86

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Ego sektoral yang masih sangat kuat, sehingga koordinasi dan komunikasi tidak berjalan efektif. f). Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik yang membungkus sirkulasi kehidupan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat cenderung menghalangi terjadinya Implementasi Kebijakan efektif.(Jupir, 2013) METODE PENELITIAN Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa: wawancara, dan juga dokumentasi, serta menggunakan analisis kritis, untuk melihat serta mendeskripsikan konsep “Shining Batu”, yang sudah dilakukan oleh Pemerintahan Kota Batu.

W. Lawrence Neuman mencoba mengidentifikasi 4 faktor yang terkait dengan orientasi dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Orientasi pertama terkait dengan pendekatan yang digunakan terhadap data. Metode kualitatif memperlakukan data sebagai sesuatu yang bermakna secara intrinsik. Dengan demikian, data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat “lunak”, tidak sempurna, imaterial, kadangkala kabur dan seorang peneliti kualitatif tidak akan pernah mampu mengungkapkan semuanya secara sempurna. Namun demikian, data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat empiris, terdiri dari dokumentasi ragam peristiwa, rekaman setiap ucapan, kata dan gestures dari objek kajian, tingkah laku yang spesifik, dokumen-dokumen tertulis, serta berbagai imaji visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial (Neuman, 1997: 328).(Somantri, 2005) HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Potensi Wisata Kota Batu Wisata Alam Cangar - Lokasi: Berada di Dusun Cangar, Desa Sumber Brantas (Masuk Kawasan Tahura R. Suryo) - Daya tarik: Sumber air panas dan dipercaya bahwa air panas cangar dengan kandungan belerangnya, dapat menyembuhkan penyakit kulit dan rematik. Bumi perkemahan Flora dan fauna yang masih alami. Kawasan ini merupakan taman wisata yang berada di Taman Hutan Raya (Tahura) R. Suryo. Terdapat taman, tempat bermain dll. Fasilitas yang ada: tempat parkir, MCK dan PKL.

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

87

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Wisata Alam Air Terjun Cuban Talun - Lokasi: Di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji - Daya Tarik: Menikmati pemandangan alam dan keindahan air terjun, ketinggian Air Terjun sekitar 75 meter. Terdapat area perkemahan. Terdapat goa peninggalan Jepang pada tahun 1941. Daya tarik lainnya adalah Area Camping Ground dan taman bermain sebelum mema- suki area air terjun. Tersedia fasilitas penunjang antara lain: tempat parkir, kios dan warung, sarana ibadah, ka- mar mandi/wc umum dan pos jaga.

Wisata Alam Air Terjun Cuban Rais Lokasi: Di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, untuk menuju lokasi melalui jalan setapak sekitar 2 Km. Daya Tarik: Pemandangan alam sangat indah alami sambil menikmati keindahan air terjun, ketinggian Air Terjun sekitar 15 meter.

Wisata Alam Gunung Panderman - Lokasi: Lokasi Di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Daya tarik: Pemandangan alam Petu- alangan dan pendakian Kawasan hutan Melihat Sunrise Kebaradaan flora dan fauna.

Kawasan Wisata Songgoriti - Lokasi: Lokasi Di Kel. Songgokerto Kecamatan Batu Daya Tarik: Potensi alam terutama pada pemandangan alam, wisata rekreasi keluarga dan wisata budaya Candi Songgoriti atau Candi Supo. Daya tarik lain yaitu Payung yang merupakan wisata koridor dengan kegiatan PKL yang sudah terorganisir. Didukung dengan fasilitas seperti kolam renang (Tirta Nirwana), sepeda air, taman bermain, area pancing, restoran dan warung. Terdapat hotel, villa atau rumah peristirahatan disekitarnya.

Wisata Selecta - Lokasi: di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji - Daya tarik: Potensi alam yang dikemas secara baik menjadi wisata keluarga. Terdapat pasar wisata, sejarah Bung Karno dan pemandangan alam yang cukup menarik. Fasilitas wisata, seperti: kolam renang, pasar buah (terutama apel dan sayuran) taman dan pemandangan alam pegunungan yang indah.

Telah dilengkapi dengan lahan parkir yang luas, kios souvenir dan makanan, serta pasar bunga.

Wisata Jatim Park - Lokasi: Lokasi Di Kel. Temas Kecamatan Batu. Daya Tarik: Jawa Timur park adalah tempat wisata buatan yang dulu merupakan lahan tempat budidaya apel.

Fasilitas penunjangnya meliputi taman bermain, kolam pemandian, serta pusat-pusat perbelanjaan. Keg- iatan wisata keluarga dan ilmu pengetahuan bagi anak.

Batu Night Spectacular (BNS) - Lokasi: Lokasi Di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Daya Tarik: Aneka wahana permaian, seperti: gallery hantu, slalom tes, sepeda udara, lam-

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu� / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

88

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

pion garden, trampoline, drag race, mouse coaster dan lainnya. Fasilitas penunjangnya meliputi tempat parkir, food court, night market.

Museum Satwa - Lokasi Di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu - Daya Tarik: Berbagai macam replika satwa dunia. Fasilitas penunjangnya meliputi hotel, tempat parkir, food court.

Paralayang Gunung Banyak - Lokasi: Berada di Desa Gunungsari (Berdekatan Dengan Wilayah Perbatasan Dengan Kab. Malang). Daya tarik: Pemandangan alam yang dapat melihat Kota Batu dari atas Olahraga paralayang hingga skala internasional Di kawasan wisata Gunung Banyak telah tersedia klub yang akan memandu kegiatan olah raga ini. Fasilitas: gardu pandang, warung, MCK, dan tempat singgah Downhill - Lokasi: Berada di Gunung Klemuk, Dusun Songgoriti, Desa Songgokrto Kecamatan Batu - Daya tarik: Even rutin dilaksanakan setiap tahun hingga skala nasional Panjang lintasan sekitar 1,2 Km Arung Jeram (Rafting) - Lokasi: Berada di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo - Daya tarik: Keindahan alam sepanjang jalur rafting Rafting menyusuri arus Sungai Brantas. Hash Kota Wisata Batu juga memperkenalkan wisata jalan sehat hash dengan rute mengelilingi area perbukitan sambil menikmati pemandangan alam. Rutehash sepanjang kurang lebih 8 km. Even ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Peserta even selain Malang Raya juga diikuti oleh tingkat regional.

Agro Kusuma - Lokasi: di Desa Punten, Desa Sidomulyo dan Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Daya Tarik: Wisata petik apel, petik jeruk petik sayur mayur. Wisatawan juga akan mendapatkan pengetahuan tentang tata cara budidaya tanaman, perawatan dll. Nuansa pedesaan yang didukung dengan keindahan alam. Agro Bunga Sidomulyo - Lokasi: di Desa Sidomulyo dan Sekitarnya, Daya Tarik: Merupakan desa binaan dari Dinas pariwisata dan Dinas Pertanian dalam pengembangan dan pembudidayaan tanaman bunga. Merupakan sentra penghasil bunga yang dapat dijadikan daya tarik wisata khususnya bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Terdapat Pasar Bunga serta fasilitas pendukung lainnya.

Wisata Kerajinan: Jenis Kerajinan: Kerajinan batik di Desa Sisir Kecamatan Batu, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Keraji- nan cobek dan alat rumah tangga di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kerajinan batu onix dan keramik di Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu� / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

89

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Kerajinan gong di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kerajinan gerabah di Desa Dadaprejo dan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kerajinan anyam-anyaman di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo.

Desa Wisata Bukit Apel - Bumiaji Kebun Apel Bumiaji: Wisata Petik Apel Wisata Pendidikan (Melihat KegIatan Petani Apel: Proses Tanam, Perawatan dll) yang Diampingi Guide Masyarakat Setempat. Pemandangan Alam Pegunungan dan Hamparan Kebun Apel.

Pertunjukan Kesenian Daerah Desa Bumiaji Yaitu Senterewe (Tarian Kuda Lumping).

Padang Rumput Oro - Oro: Terletak Di Dataran Tinggi Merupakan Daya Tarik Bagi Wisatawan untuk menikmati keindahan pemandangan Alam Desa Bumiaji Maupun Hamparan Wilayah Kota Batu. Wisatawan Juga dapat Melakukan Kegiatan Olah Raga, Menikmati Pemandangan Alam, Bersantai dll.

Wisata Budaya, Atraksi Budaya dan Kesenian: Grebek Suro Selamatan Desa Kesenian Bantengan, Ludruk, Reog, Campusari, Karawitan, Pencak Silat, tayub, kuda lumping dan lain sebagainya. Festival bunga, karnaval dan mobil hias Potensi: Mempertahankan dan melestarikan budaya masyarakat Sebagai salah satu aset pendukung pariwisata Kota Batu.

Wisata Kuliner - Kondisi: BTC PKL di Kawasan Payung Rumah makan, restoran, kafe, Potensi: Sebagai salah satu wisata pendukung (wisata kuliner) yang mempunyai ciri khas Masih perlu dikembangkan lebih lanjut melalui investasi.

Alun - Alun Kota Batu – Atraksi: Bianglala Air Mancur Air Menari Playground Bangunan Apel, Strawbery, Wortel Taman dst. Potensi: Tempat Rekreasi Tempat Bersosialisasi dan Bersantai.(Angka, 2013) Potensi tersebut, merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Kota Batu dan bisa dijadikan sebagai obyek yang bisa digali dan dikembangkan dalam rangka menopang program “Shining Batu”

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

90

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Gambar 1 Potensi Wisata Kota Batu

Sumber diolah dari: www.batukota.go.id Landasan Yuridis Kebijakan Pengembangan Pertanian Organik dan Pariwisata Internasional, melalui program “Shining Batu” 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisataan adalah Pemberian Izin Usaha Pariwisata Skala Kota.

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).

5. Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kepariwisataan.

Visi Kota Batu Tahun 2012-2017: “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional” Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepat guna Dan Berdaya Saing. Ditopang Oleh Sumberdaya

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

91

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

(Alam, Manusia,Dan Budaya) Yang Tangguh Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Misi Kota Batu 1. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama; 2. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan; 3. Mengembangkan Pertanian Organic Dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik.

4. Meningkatkan Posisi Peran Serta Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional.

5. Optimalisasi Investasi Daerah.

6. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

8. Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas.

9. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat; 10. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang Harmonis Dan Demokratis.

11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM. (Visi & Misi Pemerintah Kota Batu diakses dari http://shining-batu.com/visi-misi-kota-wisata-batu pada 20 Agustus 2016) Secara

hukum, Landasan Program Pengembangan Kepariwisataan di Kota Batu,

memiliki landasan yang kuat, karena secara hirarkis dari tingkat Pusat, Daerah hingga Kabupaten / kota terdapat aturan yang secara sah mengatur, sehingga jelas, dalam pelaksanaanya. Selain itu dalam visi dan misi Kota Batu, secara tertulis disebutkan bahwa Kota Batu memiliki Visi untuk menjadikan Kota Batu Sebagai sentra pertanian organik yang berbasis wisata Internasional. Hal inilah yang akan dijadikan sebagai acuan pembangunan pariwisata yang bertajuk , “Shining Batu”

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

92

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

“Shining Batu” Pemerintah

mengembangkan

program

Shining

Batu

sebagai

sarana

untuk

mengkomunikasikan dan mencerminkan keunggulan Kota Batu. Shining Batu dikomunikasikan melalui berbagai bentuk promosi yang memanfaatkan berbagai macam sarana komunikasi; menawarkan berbagai Paket Wisata; dan menyelenggarakan berbagai event rutin maupun yang bersifat insidentil. Sebagian besar responden yang mengunjungi Kota Batu bertujuan untuk berwisata, dimana jenis tempat wisata rekreasi menjadi pilihan utama dibanding tempat wisata alam. Hotel menjadi tempat utama bagi pengunjung yang menginap dan sebagian besar pengunjung melakukan kunjungan ke Kota Batu lebih dari sekali dalam satu tahun.(Miladiyah, 2014) Menurut

Sinal abidin (humas Pemkot

Batu) jadi “Shining Batu” itu anu

mas,,,,,ehmmm.....merupakan sebuah program pariwisata yg memadukan konsep pariwisata moderen dg konsep pertanian yg ramah lingkungan,,,,,,,praktek’e iku melalui kegiatan – kegiatan yg melibatkan masyarakat,,,,cek ne iso menciptakan Kota Batu yg cerah dan bersinar,,,,sesuai karo logone. (Shining Batu adalah program pariwisata yg memadukan konsep pariwisata moderen dg menekankan pada model pertanian yg ramah lingkungan organic, sebagai potensi lokal yang harus dikembangkan) (Hasil wawancara tanggal 20 Oktober 2016) Gambar 2. Logo Shining Batu

Sumber diolah dari:(Intyaswono, 2016) Secara rinci dijelaskan bahwa tiga: curve / garis lengkung yang membentuk logo merupakan representasi dari:

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

93

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

a. Hijau = pertanian b. Merah-orange = pariwisata c. Biru = pendidikan Dengan filosofis dari brand tersebut, Kota Batu diharapkan lebih bersinar, baik dalam bidang pariwisata, pertanian dan pendidikan.(Intyaswono, 2016) Peran antar Lembaga dan Pemangku Kebijakan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan potensi dan keunggulan di sektor pertanian, pariwisata, dan pendidikan, Kota Batu dapat memiliki identitas yang kuat sebagai kota wisata. Implementasi City Branding Kota Batu selama ini telah dilakukan dan memenuhi 3 sektor utama yaitu pertanian, pariwisata dan pendidikan. City Branding ini bukan hanya sebagai alat promosi saja. Namun juga sebagai pemersatu dan pengikat dari seluruh pihak-pihak yang berurusan dengan pariwisata Batu agar semakin meningkatkan kualitas jasa atau produknya dalam menarik wisatawan mancanegara untuk dapat mengunjungi Kota Batu.(Intyaswono, 2016) Dalam rangka mendukung keberhasilan di bidang kepariwisataan dibutuhkan kerjasama usaha semua pihak. Peran serta semua pihak yang terkait baik itu masyarakat luas, swasta maupun pemerintah sangat dibutuhkan demi suksesnya pembangunan kepariwisataan. Kebijakan daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Oleh karena itu, pada prinsipnya peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang secara yuridis formal diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dengan demikian, penataan perizinan usaha pariwisata daerah berakibat hukum bagi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan perizinan usaha pariwisata sebagai upaya yuridis preventif sebagai instrumen administrasi dalam usaha pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (Yeni Rosita.

2016) Kesinambungan antar lembaga dalam memaksimalkan program “Shining Batu”, bisa dilihat dari bagaimana pola komunikasi, serta bentuk kerjasama yang intensif, sehingga membuahkan kegiatan – kegiatan atrau pun program – program yang berkesinambungan sehingga efek ganda dapat dirasakan oleh semua pihak.

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

94

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Implementasi “Shining Batu” Media Publikasi Shining Batu Menurut Kepala Humas pemerintah Kota Batu, menyatakan bahwa media yang digunakan oleh Humas pemerintah Batu dalam mempublikasikan program “Shining Batu”, diantaranya sebagai berikut: Media – media yang dipakai karo humas antare media cetak maupun elektronik, koyok: televisi lokal (agropolitan tv, malang tv dan lain – lain), televisi nasional (Kompas tv dan juga kompas tv) bahkan untuk pertengahan tahun ini kami telah melibatkan televisi prabayar asal singapura yaitu TLC dan ILC dan TLC yang khusus menyiarkan tayangan tentang destinasi wisata dan dapat diakses oleh 34 negara di sekitar 4 benua. (Hasil wawancara dengan kepala Humas Pemerintah Kota Batu Rabu 15 April 2016) Beberapa publikasi terkait dengan promosi wisata “Shining Batu” bisa dilihat di media Youtube,

bisa

di

buka

di

alamat

url

sebagai

berikut:

https://www.youtube.com/watch?v=2UBR5vLZ82A Event Shining Batu Konsep Shining Batu yang digagas oleh Pemerintah Kota Batu, kemudian dibuat aturan untuk menjadi payung hokum, barulah dibentuk program – program yang di soundingkan, kepada khalayak. Program – program tersebut kemudian di kemas melalui even – even wisata, yang diselenggarakan secara periodik, untuk memperkuat sounding “Shining Batu”, kepada khalayak, dan pengungjung yang dating ke Kota Batu.

Gambar 3. Agenda Shining Batu

Sumber diolah dari: www.kotabatu.go.id

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

95

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Pembahasan Strategi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, secara ringkas dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1). Pemetaan potensi alam yang dimiliki, 2).

Pembuatan Program Pariwisata yang selaras dengan Potensi alam khususnya dalam menggagas pertanian Organik, melalui Program “Shining Batu”, 3). Pembuatan landasan hukum, untuk pelaksanaan program, 4). Melakukan berbagai bentuk kerjasama antar lembaga untuk memudahkan, implementasi program, 5).Pembuatan berbagai publikasi dan even / kegiatan untuk mensiarkan program tersebut. Selain itu yang penting adalah bagaimana pengembangan pariwisata itu melibatkan masyarakat, sebagai bentuk partisipasi secara aktif, dalam mengembangkan daerah, sehingga ada sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

Menurut Suansri (2003: 14) "CBT adalah pariwisata yang menitikberatkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya kedalam satu kemasan. Hal ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, untuk masyarakat, dengan tujuan memungkinkan pengunjung untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan lokal cara hidup”.(Suwandono, 2015) Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat ditilik dari beberapa segi, yaitu partisipasi masyarakat (Pengembang, Pelestarian dan Pelaksanaan) Kearifan Lokal, Struktur Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Pengalokasian Sumber daya (aktor, finansial, organisasi, fasilitas), komunikasi dan koordinasi; kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta kepentingan dari stakeholder.(Jupir, 2013) This research was to describe the government implementation of economic tourism policy and its impact on community through empowerment program in Batu City. As one of new autonomus region in east java, Batu City use geographic advantages that is concern in tourism sector to raise region economic development. Using qualitative fenomenology approach to analize. There are two strategic policy in Batu City that implementing in tourism development, first is conventional paradigm policy and then sustainable paradigm policy. Each implementation of the policy has brought different consequences and impact on development in Batu City. As a result, emerging programs aimed at improving the development of tourism to reduce conflicts that can occur and to increase community participation as empowerment through community Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

96

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

based tourism concept, increasing the role of local SMEs and creating city branding called "Shining Batu". Success in community development in the area of tourism is determined from the role of stakeholders, and therefore required a synergy mindset and active participation of all entity to realize the welfare of society in Batu City.(Priambodo, 2015) Menurut Inol Ertadiyansyah, S.H, MM. (Ka.Su.Bag.Publikasi & Kerjasama Pers Pem.Kot. Batu) Lek prosedurnya,,,, Prosesnya itu Kepala bagian menmberikan instruksi dan berkomunikasi dengan kepala sub bagian peliputan dan kerjasama pers, tentang publikasi “Shining Batu”, lalu sub bag peliputan atau bidang kami,,,,, melanjutkan dg mencari berbagai macam data trus diolah mas, habis itu disusun dalam bentuk release yg akhire, ngasilno pers release, advertorial, karo videotron kemudian hasil iku dipublikasikan lewat media – media komunikasi. (pihak humas melakukan peliputan kemudian membuat release, yang kemudian menghasilkan publikasi di berbagai media, cetak, maupun elektronik). (Hasil wawancara tanggal 20 Oktober 2016) Pengembangan pariwisata yang ada di Kota Batu, selain ebrsifat partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, birokrasi dan pihak swasta, strategi khusus berupa publikasi merupakan hal penting, yang menjadi bagian khusus untuk membantu mensiarkan potensi wisata di Kota Batu, sehingga bisa sukses dan berhasil dengan gagasan Pariwisata Internasional berbasis pertanian organik.

KESIMPULAN Terkait dengan pembangunan Pariwisata yang inovatif, pemerintah Kota Batu, menggagas program “Shining Batu” sebagai masterplan pariwisata Kota Batu, yang bertujuan untuk menjadikan “Kota Batu Sebagai sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional” Secara umum gagasan ini ingin memadukan antara kekuatan Pertanian Organik dengan program pariwisata Internasional, sebagai primadona sumber pendapatan yang ada di Kota Batu. Strategi program “Shining Batu”, yaitu dnegan cara memetakan potensi wisata, kemudian membuat sebuah payung hukum, untuk mengatur kebijakan terkait pengembangan pertanian organik yang berbasis wisata Internasional, kemudian setelah itu membuat event – event untuk mensiarkan program tersebut dengan menggunakan berbagai media.

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

97

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Strategi tersebut, dirasakan cukup berhasil dimana dalam perjalananya, kota Batu menjadi salahs atu garda terdepan di Indonesia dalam pengembangan ke Pariwisataan, hal itu juga bisa dilihat dari kunjungan wisatawan ke Kota Batu. Program – program yang dijalankan oleh Kota Batu, terkait “Shining Batu” perlu ditingkatkan lagi, termasuk arah kebijakan di bidang pertanian organic, karena di Kota Batu masih banyak penggarapan lahan yang tidak ramah lingkungan.

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

98

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

DAFTAR PUSTAKA Angka, K. B. dalam. (2013). Kota Batu. BPS Profile Kota Batu, (Kota Batu dalam Angka), 1–11.

Atantia Riski Ananda. (2007). pembentukan KWK tahun 2007 tidak komunikatif kepada masyarakat Kungkuk secara utuh karena hanya melibatkan penggagas saja yaitu pihak perhotelan dan beberapa anggota masyarakat. Komunikasi di tingkat penggagas berjalan komunikatif-diskursif karenan ditunj. Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 1(Pariwisata), 49.

Fadlina, I. M., Supriyono, B., & Soeaidy, S. (2013). Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu) Sustainable Development of Agrocultural ( Studies on Organic Agricultural Development in Batu City ). J. Pal UB, 4(1), 43–57.

Intyaswono, S. (2016). Peran Strategi City Branding Kota Batu Dalam Trend Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). Jurnal Administrasi Bisnis, 30 (1), 65–73.

Jupir, M. M. (2013). Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. Journal Of Indonesian Tourism and Development Studies, 1(1), 28–37.

Miladiyah, U. R. (2014). Strategy Competitive Advantage untuk membangun City Branding Kota Batu Sebagai Kota Wisata. Skripsi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Pariwisata), 2014.

Nurhidayati, S. E. (2009). Sistem Pariwisata di Agropolitan Batu Daftar Isi. Media Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 22(1), 76 – 85.

Priambodo, M. P. (2015). Implementasi Kebijakan Ekonomi Pariwisata dan Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batu. Jesp, 7(2), 27–34.

Putra, R. N. (2015). Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(Kebijakan), 71– 80.

Somantri, G. R. (2005). Gumilar Rusliwa Somantri. Jurnal Sosial Humaniora Makara UI, 9(2), 57–65.

Suwandono, M. S. dan D. (2015). Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep Community Based Tourism ( CBT ) Di Desa Bedono ,. Jurnal Ruang UNDIP Semarang, 1(2), 61–70.

Visi & Misi Pemerintah Kota Batu diakses dari http://shining-batu.com/visi-misi-kota-wisata-

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu” / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

99

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

batu

pada 20 Agustus 2016

Yeni Rosita. 2016. Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Pariwisata Daerah Dihubungkan Dengan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan www.http://repository.unpas.ac.id/.../1/Jurnal%20Yeni%20Rosita%20MIHl.doc pada 20 Agustus 2016

Yusuf Adam Hilman / Strategi pembangunan pariwisata “shining batu� / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

100

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan di kabupaten Gowa Ahmad Harakan.

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. ahmad.harakan@unismuh.ac.id Abstract Education becomes complicated problems of the nation, the implementation of the teaching and learning process requires output at improving the quality of human development. Responding to the current educational facts, the Gowa local government policies to innovate to present Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. By using a qualitative approach and type of phenomenology, and descriptive. Interviews and direct observation in data collection has answered problems related to the effectiveness of education policies sector and implemented by the Local Government of Gowa. Innovative and creative, support and satisfaction of the people, as well as the maximal of implementation of the policy be an indicator of the effectiveness of policies initiated by the Local Government of Gowa Keyword: Effectiveness, Policy, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

Abstraksi Pendidikan menjadi persoalan pelik bangsa, pelaksanaan proses belajar mengajar menuntut output pada peningkatan kualitas pembangunan manusia. Merespon fakta pendidikan saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Gowa berinovasi menghadirkan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe fenomenologi, serta bersifat deskriptif. Wawancara dan observasi langsung dalam pengumpulan data telah menjawab masalah terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan unggulan sektor pendidikan yang dihadirkan serta diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Kebijakan yang inovatif dan kreatif, dukungan dan kepuasan masyarakat, serta maksimalnya implementasi kebijakan menjadi indikator efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

Submite Review Accepted Surel Corespondensi

: : : :

18 Nov 2016 20 Nov 2016 01 Jan 2017 audra.jovani@uki.ac.id / adamhilman@umpo.ac.id

Pendahuluan Mendiskusikan pendidikan dalam ranah kebijakan merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat. Dari aspek sosial masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar kehidupan masyarakat tetap berkelanjutan, atau dengan kata lain masyarakat mempunyai nilai budaya yang disalurkan kepada generasi muda.

Ahmad Harakan / Kebijakan Kelas Tuntas/5/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

101

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Ditinjau dari aspek individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi, dan diangkat untuk dipoles agar mengkilap dan bersinar menyinari kegelapan manusia(Langgulung, 1987). Transfer wawasan dan pengetahuan yang dimaknai sebagai komponen peningkatan kualitas manusia dan perwujudan lingkungan kritis, solutif, dan positif adalah Magnum Opus peradaban suatu bangsa.

Politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia(Sarnoto, 2012). Khusus di Indonesia, isu sentral yang berkembang dewasa ini dalam bidang pendidikan adalah masalah rendahnya mutu pendidikan(Mustari, 2011). Sehingga penyelesaian masalah pendidikan sangat memerlukan keterlibatan pemerintah yang notabenenya merupakan bagian dari politik dan kekuasaan.

Merespon permasalahan tersebut, kabinet telah mengeluarkan paket reformasi pendidikan menyeluruh yang dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas. Komponen utama proses reformasi tersebut adalah pelimpahan tanggung jawab pendidikan dasar kepada sekolah-sekolah dan pemerintah di daerah (Al-Samarrai, 2013). Dengan dikeluarkannya paket reformasi pendidikan, dimana pelimpahan tanggung jawab pendidikan dasar yaitu Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diberikan kepada sekolah dan pemerintah daerah juga merupakan penegasan Pemerintah Pusat atas upaya pemerataan peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas anak didik di seluruh Indonesia.

Pemerintah Daerah yang senantiasa bersinergi dengan sekolah dituntut menghadirkan kebijakan inovatif, kreatif dan implementatif dalam mewujudkan tujuan paket reformasi pendidikan. Sudah seharusnya pemerintah tidak lagi berada pada wilayah abu-abu, melaksanakan kegiatan pendidikan hanya sebatas tugas normatif, akan tetapi sudah perlu mewujudkan proses kegiatan pendidikan yang berbobot dan hasil yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan pendidikan.

Bentuk perwujudan dan respon positif atas hadirnya paket reformasi pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan yaitu Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Sebagai mana hasil Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gowa, 15 Juli 2016, kebijakan ini mulai disosialisasikan pada tahun 2011 dibawah kepemimpinan Ichsan Yasin Limpo, dan mulai dilaksanakan pada tahun

Ahmad Harakan / Kebijakan Kelas Tuntas/5/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

102

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

2012, lalu pada tahun 2013, kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 10 tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB). Kini dibawah kepemimpinan Adnan Purictha Ichsan Yasin Limpo pelaksanaannya telah merata disetiap tingkatan pendidikan dasar, mulai SD, SMP, hingga SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Hadirnya kebijakan ini tidak lepas dari perdebatan dan pertimbangan untuk memajukan kualitas pendidikan dan memenuhi hak masyarakat untuk mengakses pendidikan dengan mudah.

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa di bidang pendidikan, menitikberatkan pada transfer ilmu dan pengetahuan secara komprehensif dan tuntas kepada setiap peserta yang mengikuti pembelajaran dan pendidikan, menempatkan peserta didik sebagai subjek bukan sebagai objek dalam proses belajar mengajar, dan memberikan pengalaman belajar yang mampu mengembangkan potensi anak didik secara maksimal sehingga menghasilkan insan yang produktif.

Kajian mengenai kebijakan pendidikan masih sebatas pada tema budaya mutu pendidikan(Basri, 2011), peningkatan mutu pendidik (Mustari, 2011), permasalahan pada guru dalam kaitannya dalam proses sertifikasi dan kualitas pengajaran (Malik, 2011), pengaruh politik dalam pendidikan dan penentuan kebijakan (Purwanto, 2008) dan Konsepsi politik pendidikan (Sarnoto, 2012). Adapun secara khusus mengenai kajian Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan masih sebatas pada Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan sebagai sebuah inovasi dari Pemerintah daerah (Syamsuddin, 2015), dan evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (Silfitriana, 2016). Dengan demikian kajian kebijakan pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan dalam konteks efektivitas belum menjadi pembahasan secara khusus. Munculnya kebijakan tentu tidak terlepas dari diskusi serta pro-kontra. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu ditelisik input, proses dan output yang dihasilkan. Jangan sampai kebijakan dikeluarkan hanya untuk menandakan hadirnya pemerintah tanpa memperdulikan proses dan hasil yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu secara khusus, artikel ini akan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang merupakan kebijakan khas dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

Ahmad Harakan / Kebijakan Kelas Tuntas/5/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

103

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Metode Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang dinamis, dengan perjalanan sejarah yang panjang dengan proses kepemimpinan dan kemasyarakatan yang beragam dan serangkaian inovasi yang khas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi.

Hasil dari kajian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif dikarenakan penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan Kebijakan Sistem Kerja Tuntas Berkualitas di Kabupaten Gowa. Bersifat analitis, dengan harapan selanjutnya akan melakukan analisis terhadap gambaran efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Wawancara yang mendalam dan observasi langsung di lapangan dilakukan selama proses pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada stakeholder yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan informasi terkait masalah yang diteliti, yaitu pihak Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa, Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, Dewan Pendidikan Kabupaten Gowa, Pihak Sekolah baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, serta Tokoh Masyarakat. Sedangkan observasi dilakukan dalam beberapa kali kegiatan yang berhubungan dengan Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Analisis data dilaksanakan dengan cara melakukan analisis terhadap data hasil wawancara dan observasi.

Proses pengambilan informasi dilakukan selama empat bulan mulai bulan Mei hingga Juli 2016.

Sementara untuk menuntaskan proses Triangulasi data, maka dilakukan perpanjangan waktu hingga September 2016. Selain itu diadakan diskusi terarah dengan insan akademisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar sebanyak 2 seri. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketepatan, kehandalan, dan daya kritis terhadap data yang telah diperoleh.

Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan kebijakan yang efektif merupakan kunci sukses implementasi kegiatan organisasi pemerintahan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya(Kurniawan, 2005). Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, patut untuk diukur, sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan

Ahmad Harakan / Kebijakan Kelas Tuntas/5/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

104

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

tersebut, agar secara bersamaan tidak terjadi kerugian Dalam melaksanakan program, perlu ada ukuran agar tujuan tercapai dengan tepat dan dapat menyusun perencanaan yang baik untuk hasil yang lebih berkualitas. Apalagi semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas (Gedeian, 1991). Begitu pula sebaliknya, bila pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan kecil, maka efektivitasnya juga demikian. Sehingga terkesan ada kemubaziran ketika pelaksanaan evaluasi diadakan.

Sekolah dan politik tak dapat dipisahkan (Youdell, 2011). Pernyataan Youdell menegaskan keterlibatan massif Pemerintah Kabupaten Gowa dalam urusan pendidikan sekolah, utamanya pendidikan dasar 9 tahun. Dalam mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa sebagai produk kebijakan pemerintah.

Kebijakan yang disosialisasikan mulai tahun 2011, lalu dipertegas dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 tahun 2013 yang memposisikan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan sebagai program Pemerintah Kabupaten Gowa yang khas, unik, dan unggul. Kebijakan ini menuntut efisiensi pelaksanaan kegiatan pendidikan, dan menghindari halhal yang dianggap tidak subtantif untuk dilaksanakan. Efisiensi dan efektivitas sangat berkaitan erat.

Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output(Mahmudi, 2007). Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, efisiensi program tergambarkan jelas mulai dari proses sosialisasi kebijakan. Pada tahap pemberian informasi terkait sistem kelas tuntas berkelanjutan tergambarkan dimulai dengan sosialisasi program pada tahun 2011 dengan melakukan workshop dan seminar pendidikan.Pelaksanaan sosialisasi secara sigap direspon oleh 50 sekolah yang siap dijadikan sekolah percontohan pelaksanaan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, dan pada tahun 2013 telah dipergunakan diseluruh sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Gowa.

Anggaran pendidikan gratis yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Gowa juga berhasil ditekan penggunaannya dengan dilaksanakannya kebijakan ini. Dalam sistem kelas tuntas berkelanjutan, ada yang dikenal dengan deteksi dini pada anak didik. Pada awal pembelajaran, strategi deteksi dini dilakukan untuk mengetahui, memahami dan memetakan potensi dan kompetensi siswa. Strategi ini tentu akan mewujudkan efisiensi anggaran, dikarenakan sejak awal sudah dapat diketahui informasi lengkap terkait peserta didik, sehingga

Ahmad Harakan / Kebijakan Kelas Tuntas/5/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

105

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mendidik dan menjalankan proses sharing knowledge kepada mereka.

Dapat dibayangkan ketika, sejak awal tidak ada deteksi dini, maka proses belajar mengajar hanya dilakukan seperti biasa, tidak memiliki basis data, terkesan simbolis dan pemberian informasi dilakukan merata tanpa melihat terlebih dahulu kemampuan siswa, dan pada akhirnya kita hanya melahirkan lulusan yang tidak berkualitas hanya karena salah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Kejadian itu bisa berujung pada lebih besarnya pembiayaan dikemudian hari, dikarenakan ada biaya lanjutan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan beban daerah yang besar dikarenakan hadirnya lulusan yang tidak berkualitas berbanding lurus dengan bertambahnya pengangguran dari angkatan kerja.Pemaknaan tentang kecukupan yang berkenaan dengan seberapa jauh jarak tingkat efektivitas yang memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah(Dunn, 2003).

Dalam hal ini kebijakan sistem kelas tuntas berkualitas, seringkali memang ada masalah yang muncul. Pada awal pelaksanaan program, banyak guru yang mengeluh karena merasa ada beban berat yang dipikulnya. Namun lambat laun, ada penerimaan dari tanggung jawab tersebut, ada pencerahan yang diterima oleh guru terkait tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar. Hal ini memperjauh jarak antara pelaksanaan program dan masalah-masalah yang akan timbul dan memberi kepuasan, karena masalah-masalah tersebut dapat segera diselesaikan. Dunn (2003) menjelaskan bahwa kesetaraan dimaknai erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Keadilan dan kewajaran merupakan kunci dari kesetaraan. Klinik dini merupakan langkah taktis dalam pemberian bantuan belajar kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mendapai standar kompetensi yang telah diterapkan.

Peserta didik tidak harus mengulangi kembali semua pelajaran yang ada, cukup dengan mengikuti klinik dini dan akan dibimbing hingga tuntas, untuk setiap pelajaran yang belum mencapai standar nilai. Program-program tersebut menggambarkan efisiensi waktu, tenaga, dan dana dengan tidak mengesampingkan hasil kuantitas yang banyak dan kualitas yang bereputasi.

Program ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya tidak ada siswa yang payah atau tidak cerdas. Dengan program yang khas dan implementasi yang terukur, maka kita dapat mengubah

Ahmad Harakan / Kebijakan Kelas Tuntas/5/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

106

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

persepsi tersebut. Untuk mewujudkan kesetaraan, maka siswa yang belum tuntas pelajarannya akan digenjot agar dapat menyelesaikan pelajaran dengan baik, sehingga dapat mengejar siswa lainnya yang lebih dahulu menuntaskan pembelajaran tersebut.

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari respon masyarakat. Responsivitas yang oleh Dunn (2003) difahami sebagai seberapa besar kebijakan yang ada dapat memberi kepuasan pada kebutuhan, preferensi, atau nilai kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkualitas, dirasakan sebagai hal yang memuaskan dan jarak antara kepuasan dan ancaman munculnya masalah sangat jauh. Program-program yang ditawarkan malah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dalam beberapa momen, ada beberapa pimpinan daerah yang belajar dari pengelolaan pendidikan di Kab. Gowa. Masyarakat merasa puas karena tidak ada siswa yang dinyatakan tinggal kelas, setiap anak didik bahkan didorong untuk dapat menuntaskan pembelajaran. Guru pun dituntut agar tidak cuek atau merasa masa bodoh dengan siswa yang belum tuntas, karena tanggung jawab guru di sekolah merupakan porsi utama dari program ini.

Guru dituntut kreatif dan menghasilkan alternatif proses pembelajaran yang baik dan tidak monoton sehingga peserta didik yang kurang mampu dalam pelajaran tertentu, dapat dibantu menuntaskan pembelajaran tersebut. Salah satu bentuk kreatifitas guru adalah bagaimana membuat kelas menjadi ramai dengan gagasan dan siswa dapat menjadi bagian penuh dari proses belajar mengajar. Tibalah kita pada titik temu efektivitas bahwa kebijakan yang inovatif dan kreatif perlu mendapatkan respon positif dari masyarakat, selain itu seluruh stakeholder terkait perlu memaksimalkan kerja dalam menyukseskan kebijakan pemerintah, utamanya dalam sektor pendidikan.

Kesimpulan Sistem kelas tuntas berkelanjutan menjadi kebijakan unggulan Pemerintah Kabupaten Gowa. Inovasi di bidang pendidikan ini telah memberi dampak positif pada pembangunan kualitas manusia di daerah tersebut. Adanya program unggulan seperti deteksi dini, klinik dini, hingga sistem promosi menghadirkan tanggung jawab penuh guru terhadap siswa, tidak sekedar hanya memandang kemampuan awal peserta didik. Pemerintah daerah secara tegas mengambil peran dalam penyelesaiaan masalah pendidikan yang seringkali menjadi momok menakutkan

Ahmad Harakan / Kebijakan Kelas Tuntas/5/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

107

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

bagi masyarakat. Bahkan dengan kehadiran kebijakan ini, anggaran pendidikan mampu dimaksimal sebaik mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang tepat sasaran. Output kebijakan yang telah dirasakan seperti munculnya kepuasan masyarakat, tanggung jawab guru yang terukur, penggunaan anggaran yang maksimal bahkan dapat ditekan dan menghasilkan lulusan didik yang berkualitas menjadi indikator efektivitas pelaksanaan kebijakan inovatif dan kreatif Pemerintah Kabupaten Gowa.

Ahmad Harakan / Kebijakan Kelas Tuntas/5/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

108

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Daftar Pustaka Al-Samarrai, S. (2013). Local Governance and Education Performance: a Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts. Human Development. Jakarta: World Bank.

Basri, M. (2011). Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2).

Dunn, W. N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gedeian, A. G. (1991). Organization Theory and Design. Denver: University of Colorado.

Kurniawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.

Langgulung, H. (1987). Asas-asas Pendidikan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Mahmudi, M. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Malik, I. (2011). Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru).

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).

Mustari, N. (2011). Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik & Pemerataan Penyebaran Pendidik di Kabupaten Jeneponto.

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).

Purwanto, N. A. (2008). Pengaruh Politik Dalam Bidang Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 4(2).

Sarnoto, A. Z. (2012). Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia. Educhild, 1(1).

Silfitriana, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa. Universitas Hasanuddin.

Syamsuddin, M. M. (2015). Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di SD INPRES Cambaya). Universitas Hasanuddin.

Youdell, D. (2011). School Trouble: Identity, Power and Politics in Education. Oxon: Routledge.

Ahmad Harakan / Kebijakan Kelas Tuntas/5/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

109

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Citizen Charter dalam perspektif kebijakan dalam upaya optimalisasi pelayanan perijinan Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia Fakulta Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Areevahims@gmail.com Abstract Licensing is happening in Indonesia today many responded so negatively. Person who has been processing and licensing world with a policy set in such a manner compatible with the interests of the individual itself.It is inevitable that all of it is due to a culture that is built up culture is that the position of the apparatus is something special and very hierarchical so residents who require bureaucracy. This kind of culture really bad influence so that the paradigm is served rather than serve really contagious.

Licensing bureaucracy becomes sluggish bureaucracy, procedural, unresponsive.Roles and permissions bureaucratic culture in the licensing policy may change with the adoption of citizen charters are oriented to the service of citizens. The entire procedure, completeness, groove arrangement, duration and cost of everything listed and published open so known to all citizens.With this openness became clear all parameters and at the same licensing policies oriented to citizens. Innovation bureaucrats to implement licensing in the past is very difficult to do because the system is bureaucratic, procedural and stiff but with citizen charter then stimulated to innovate bureaucracy that facilitates licensing policy.Every innovation and job details become facilitate citizens with side effects is the performance improvement will have positive implications for both the welfare apparatus or in a career, and vice versa will be negative berimpilikasi form of punishment.

Keywords: Licensing, Policies, Citizen Charters

Abstraksi Perizinan yang terjadi di Indonesia sekarang ini banyak direspon demikian negatif.Oknum yang telah mengolah dan mengambil kebijakan didunia perizinan dengan mengatur sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan dari oknum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesemua itu akibat suatu kultur budaya yang terbangun yaitu bahwa posisi sebagai aparatur merupakan sesuatu yang istimewa dan sangat hirarkis sehingga warga lah yang membutuhkan birokrasi. Kultur semacam ini benar benar berpengaruh buruk sehingga paradigma dilayani dan bukan melayani benar benar berjangkit. Birokrasi perizinan menjadi birokrasi yang lamban, prosedural, tidak responsif. Peranan dan kultur birokrat perizinan ini dalam kebijakan perizinan dapat berubah dengan penerapan citizen charter yang berorientasi kepada pelayanan warga. Seluruh prosedur, kelengkapan, alur pengurusan, durasi waktu dan biaya semuanya dicantumkan dan dipublikasi terbuka sehingga diketahui semua warga. Dengan keterbukaan ini menjadi jelaslah semua parameter kebijakan perizinan dan sekaligus berorientasi kepada warga. Inovasi birokrat dalam melaksanakan perizinan di masa lalu sangat sulit dilakukan karena sistem yang birokratis, prosedural dan kaku namun dengan citizen charter maka birokrasi dirangsang untuk melakukan inovasi yang memudahkan kebijakan perizinan. Setiap inovasi maupun detil pekerjaan menjadi memudahkan warga dengan efek samping adalah peningkatan kinerja tersebut akan berimplikasi positif kepada aparatur baik secara kesejahteraan maupun secara karir dan demikian pula sebaliknya akan berimpilikasi negatif berupa punishment.

Kata Kunci: Perizinan, kebijakan, citizen charter

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

110

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Submite Review Accepted Surel Corespondensi

: : : :

10 Nov 2016 19 Nov 2016 01 Jan 2017

Ayubdwianggoro86@gmail.comadamhilman@umpo.ac.id

Pendahuluan Penyelenggaraan pemerintahan secara baik atau Good governance adalah pemerintahan yang berupaya memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan dalam pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang wenang 1. Menurut Abdul Ghani Abdullah bahwa good governanceberkaitan erat dengan manajemen mengelola kebijakan, apabila seorang pejabat publik dalam mengambil sebuah kebijakan maka terlebih dahulu ia harus menerapkan prinsip good governance sehingga hasil akhirnya adalah suatu kebijakan yang sesuai dengan prinsip good governance. Keputusan oleh seorang pejabat publik baik bersifat kebijakan (Beshiking) maupun peraturan harus didasarkan pada good governance yaitu: transparan, berakuntabilitas serta benar 2 Good governance ialah prinsip yang mengutamakan keseimbangan hubungan negara dan publikmaupun negara dan pribadi. setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan beberapa sektor baik publik maupun privat dengan code of conduct yang jelas 3. Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan dari publik. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik adalah suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari keputusan maupun kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan melalui proses evaluasi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik

1

M. Fauzan, Bahtaruddin dan Hikmah Nuraini. 2002, Implementasi Pemerintahan yang bersih dalam kerangka aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK), Unsoed Press, Jakarta, Hal. 3

2

Abdul Ghani Abdullah, 2002, Legal Drafting dan Good Governance, Jurnal Keadilan, Volume 5 Nomor 2, Hal 7

3

Teten Masduki, 2002, Implementasi Prinsip Good Governance di Indonesia, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, Halaman 18

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

111

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan4.

Perizinan merupakan suatu Kebijakan Publik dimana pemberian izin merupakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian pemberian izin kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan, baik berupa penolakan maupun pemberian izin. Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan Perizinan merupakan kebijakan yang ditetapkan berdasar kewenangan. Perizinan berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi 5 .

Perizinan sebagai sebuah kebijakan di keluarkan oleh kelembagaan yang berwenang untuk mengeluarkannya.

Dalam tata kelola pemerintahan, setiap badan dan atau pejabat pemerintahan ketika menjalankan tanggung jawabnya dalam hal perizinan wajib memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan mempedomani good governance tersebut, diharapkansetiap kebijakan yang ditempuh oleh pejabat publik dapat berjalan sesuai prinsip tersebut. Kebijakan Perizinan haruslah di laksanakan dengan benar, berakuntabilitas serta memiliki benefit bagi masyarakat dan tidak diambil dengan pertimbangan atau hal hal yang bersifat pragmatis. Sebagai sebuah kebijakan maka perizinan adalah merupakan pelayanan publik dimana perizinan merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak bagi warga negara yang menjadi tugas dari oleh negara dan penyelenggara pemerintahan. Hal ini adalah karena pelayanan publik adalah bagian yang dari kewajiban pemerintahan.

Penyelenggara pemerintahan berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dalam kerangka pelayanan publik yang dalam hal ini adalah 4

Rohman, A. T, 2016. Skripsi. Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, Universitas Pasundan,Bandung, Hal 6

5

Afandi, M. I., & Warjio.2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 2

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

112

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

tentang perizinan dan segala Prosesnya. Pemerintahan dalam menangani proses perijinan yaitu dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan tidak menabrak aturan serta didorong dengan prinsip prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta tidak mengambil keuntungan pragmatis dalam proses perijinan. Cukup banyak oknum - oknum yang telah ditangkap berkaitan proses perizinan ini dari berbagai institusi yang berwenang dalam perizinan karena menerima suap atau merugikan negara seperti oknum dari Bakamla yang ditangkap KPK karena suap perizinan di sumsel. Penyalahgunaan lain dilakukan Bupati Banyuasin yang juga ditangkap KPK karena menerima suap. Penyalahgunaan ini menjadikan masyarakat geram dan tentu saja menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintahan terkait dengan good governance. Sebagai sebuah negara hukum maka kebijakan publik berperan sebagaipengaturan masyarakat yang pada umumnyamenekankan pada proses dengan tetap memerlukan hukum untuk keabsahan dari kebijakan publik 6. Berdasarkan hal diatas maka dapat dikatakan kebijakan publik merupakan “serangkaian tindakan yang dipilih dandialokasikan secara sah oleh pemerintah / Negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik� 7.

Pembenahan pembenahan diperlukan guna membangun kepercayaan masyarakat terkait kebijakan publik perizinan yang harus dilakukan seiring dengan memulihkan harapan dan kepercayaan rakyat. Upaya ini untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan proses perizinan8.

Citizen charter ini bahkan telah diterapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) yang melakukan pendekatan baru baru untuk melibatkan warga dalam penyelenggaraan pelayananpublik. Kemenpan mengeluarkan maklumat dengan mengadopsi Citizen Charter dengan mengembangkan maklumat pelayanan, yaitu perjanjian dari penyelenggara kepada pengguna tentang bagaimana pelayanan akan diselenggarakan9.

6

I Wayan Suandi, 2010, Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmiah FISIP, Vol 1 No. 1. Hal 3

7

Fadillah Putra, 2001, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 19.

8

Khoirul Huda, 2014, Pertanggung jawaban hukum tindakan mal administrasi dalam pelayanan publik, Jurnnal Heritage, Volume 2 Nomor 2, Hal 2.

9

Ratna Juwitasari, Dkk, 2013, Pelayanan Kesehatan melalui Citizen Charter Di Puskesmas Tanggung, Kota Blitar, Prodi PPKN Universitas Negeri Malang, Malang, hal. 2

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

113

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Konsep citizen charter ini telah diterapkan dalam berbagai pelayanan public selain perijinan seperti pelayanan kesehatan di Puskesmas kota Blitar maupun RSUD Sultan Amanudin di Pangkalan Bun10 Tulisan dalam paper ini akan menelaah tentang perizinan dalam perspektif kebijakan berbasis citizen charter. Memberikan gambaran tentang fenomena dan fakta atas permasalahn perizinan dalam perspektif kebijakan publik yang berorientasi kepada benefit untuk rakyat. Rumusan Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah: 1). Bagaimanakah perizinan dalam perspektif kebijakan serta mengapa perlu memakai konsep citizen charter dalam kebijakan publik tentang perizinan Metode Metode Yang digunakan dalam Artikel ini adalah metode perbandingan atau Comparative Approach serta pendekatan konsep (Concept Approach). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep tentang citizen charter atau pakta pelayanan untuk diterapkan ke dalan kebijakan perizinan serta pendekatan perbandingan dilakukan untuk menganalisa dan memperbandingkan dengan layanan lain yang terlah menerapkan citizen charter sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalannya.

Penulis memakai analisis isi atau content analysis metode untuk mengunpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks�. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema danbermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis Isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung danmemperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan.

Hasil dan Pembahasan 1. Perizinan Sebagai Kebijakan Publik Perizinan sebagai sebuah kebijakan publik benar benar tercoreng dimana masyarakat mempersepsikan perizinan sebagai sebuah upaya yang mempersulit kehidupan masyarakat dan sekaligus sektor perizinan sebagai lahan basah bagi pemerintahan. Tentu hal ini tidak terjadi tiba tiba karena dipengaruhi beberapa faktor yang krusial mencederai kepecayaan 10

https://rsudpbun.wordpress.com/2009/01/27/citizens-charter/

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

114

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

masyarakat. Faktor internal birokrasi mempengaruhi seberapa jauh pejabat birokrasi atau pejabat dari institusi pemerintahan dapat menggunakan sesuai kewenangannya dalam hal perizinan dengan tuntutan profesionalitas. Faktor internal itu adalah struktur dan budaya birokrasi.

Lembaga birokrasi adalah merupakan suatu bentuk tatanan yang mengandung struktur sertabudaya. Struktur merupakan susunan dari suatu tatanan birokratis, dan budaya berisi nilai (values), system serta kebiasaan oleh anggotanya yang mencerminkan sumberdaya manusianya11. Birokrasi punya struktur hirarkhi panjang dimana kewenangan pejabat puncak tentu lebih besar 12.Pejabat yang berada yang ada pada tataran staf tentu tidak memiliki merasa berwenang apapun untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan tugas operasional sekalipun sehinggga sangat birokratis.

Penyelenggaraan perizinan masih dihadapkan pada kondisi riil yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan pesat di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Ini terjadi karena ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang pesat serta dampak berbagai masalah baru yang kompleks 13 . Sementara itu tatanan masyarakat Indonesia terus berubah oleh kemajuan diberbagai bidang sehingga paradigma lama yang birokratis, formalistik dan melayani ke atas menjadi tidak relevan. Alhasil, kebijakan publik di negara Indonesia cukup dipengaruhi oleh paradigm yang briokratis yang menekankan pada pengaturan kebijakan perizinan berdasarkan prosedur dan peraturan belaka (rules driven) dengan orientasi petunjuk atasan. Orientasi birokrasi yang berlebihan pada formalitas dalam kebijakan perizinan, memunculkan kondisi dimana birokrasi menjadi tidak efisien, tidak efektif serta mengabaikan kinerja dalam pelaksaanaan pelayanan.

Pihak yang berwenang dalam penyediaan layanan perizinan sering kali berlaku tidak adil dan tidak professional dan berkinerja yang belum efektif dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Selain formalitas yang cukup rumit juga ketiadaan pengawasan karena acapkali 11

Miftah Thoha, 2003, Birokrasi dan politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 4

12

Sri Juni Woro Astuti, Bureucratic discretion : Analisis Interaksi Budaya Politik, Struktur, Birokrasi dan Budaya Birokrasi Pemerintah Daerah, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara, Volume 2 No 1, page 6.

13

A. Rahadian, 2013, Konsep Citizen Charter sebagai inovasi dalam pelayanan publik, Jurnal Delegasi Nomor 2 Volume II, Hal 6

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

115

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

justru akibat kelangkaan dari kepemimpinan yang responsif, akuntabel serta berdedikasi dalam pelayanan.

Demi pihak tertentu, pejabat dapat menggunakan kewenangannya demi mengeluarkan tertentu bisa jadi dianggapnya sah-sah saja mengingat ia memiliki kewenangan walaupun harus menabrak kepatutan. Sebaliknya dalam menyelesaikan perizinan tertentu dari masyarakat yang seharusnya memerlukan tindakan yang cepat bahkan bilamana perlu mengambil tindakan yang bersifat inovatif justru jarang dilakukan. Sebagai justifikasi atas fakta di atas, dapat dikemukakan hasil penelitian GDS (Governance and Decentralization Survey) pada tahun 2004, sebagaimana dikutip oleh Partini dan Wicaksono yang menemukan adanya ketidakmampuan dari sebagian warga untuk memenuhi atau mengetahui “aturan main” yang ketika mengurus suatu pelayanan perizinan. Ketiadaan aturan main dalam pemberian perizinan bisa berbentuk pada tidak adanya kepastian waktu dan biaya yang dibutuhkan, prosedur yang rumit, ketidakjelasan informasi layanan, ketidakjelasan kelengkapan berkas dan sebagainya. Karena warga tidak mampu memenuhi maka mereka kemudian menggunakan jasa perantara (calo) ketika berhubungan dengan pejabat birokrasi 14.

Warga masyarakat masih tetap beranggapan bahwa dengan memberikan “uang rokok” setiap kali berurusan dengan birokrat untuk mengurus pelayanan sertifikat tanah, SIM dan KTP agar cepat selesai. Praktik ini semakinmemperlihatkan tidak adanya transparansibiaya pelayanan, sebab ketentuan biayapelayanan yang terdapat dalam Peraturan ataupun ketentuan resmi lainnya,tidak pernah mengatur tentang “uang sukarela” atau “biaya administrasi” laindiluar biaya yang sudah dicantumkansecara resmi. Praktik pelayanan seperti tetap memperlihatkan masih rendahnya profesionalisme birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam proses perizinan masih terdapat praktik pelayanan yang diskriminatif. Pihak yang mengurus perizinan kebetulan memiliki status sosial terpandang atau memiliki hukungan dengan “orang dalam” akan mendapat perlakuan khusus yang memudahkan. Kesulitan lain adalah susahnya menemui pejabat yang ber otoritas

14

Partini & Wicaksono, 2004, Citizen Charter, Terobosan Baru Penyelenggaraan Kebijakan Publik di Indonesia, Makalah Seminar Bulanan PSKK UGM, Yogyakarta, Hal 2-3

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

116

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

sehingga pelayanan perizinan menjadi mandek ketika pejabat yang bersangkutan tidak ada ditempat15.

Buruknya pelayanan birokrasi pemerintah tersebut dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam perizinan melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik. Tetapi juga berdampak yaitu ketidak percayaan atau menurunnya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya akibat ketidak jelasan proses perizinan. Efek negatifnya tentu saja akan berdampak pada minimnya investasi 16 . Buruknya pelayanan birokrasi dalam proses perizinan juga akan berdampak pada terjadinya diskriminasi pelayanan dan praktek rente yang menggurita dalam setiap bentuk pelayanan.

2. Kebijakan Perizinan Berbasis Citizen Charter Menurut Rohman17 Sebagai sebuah kebijakan publik maka perizinan memiliki dimensi yaitu akuntabilitas setiap aktivitas pelaksanaan perizinan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan. Perizinan juga harus memiliki Konsistensi yaitu Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.

Mengenai keberhasilan kebijakan, menurut Pulz dan Treib sebagaimana dikutip oleh menyatakan bahwa suatu kebijakan yang efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahperlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya18.

Dimensi Keadilan dalam perizinan dapat dipahami sebagai diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas

15

Dwiyanto, 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, PSKK UGM, Yogyakarta, Hal 22.

16

Muhammad Tang Abdullah, 2010, Model Citizen Charter Dalam Inovasi Pelayanan Publik (Perspektif New Publik Management), Jurnal Administrasi Publik, Volume VI Nomor 2, Hal 4.

17 18

Rohman, A. T, Opcit, hal 34 Irfan Islamy. 2010. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 35

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

117

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

Dimensi partisipatif dalam perizinan berarti partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat guna menopang sekaligus pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan perizinan karena dalam partisipasi menyangkut aspek aspiratif. Dimensi transparansi dalam perizinan yaitu bahwa Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara transparan, mudah diakses oleh semua pihak yang memerlukan, serta mudah dimengerti. Sebagai sebuah kebijakan maka perizinan juga harus memiliki prinsip citizen carter atau kejelasan dimana sesuatu perizinan haruslah dilakukan dengan kejelasan.

Kejelasan dalam artian bahwa proses perizinan sesuai dengan peraturan dan dijalankan oleh instansi yang berwenang dengan persyaratan persyaratan yang diketahui secara terbuka oleh semua pihak karena diumumkan secara jelas termasuk besaran biaya pengurusannya sebagai mana peraturan yang ada. Citizen Carter mencegah penyalah gunaan wewenang oleh birokrat karena pencantuman secara jelas persyaratan, kelengkapan maupun biaya perizinan tercantum jelas.

Citizen Carter merupakan dokumen yang merepresentasikan dan berfokus kepada standar pelayanan, informasi, pilihan dan akses serta keterbukaan biaya yang mencerminkan komitmen dari birokrasi dalam memberikan pelayanan terhadap perizinan. Citizen charter merupakan system layanan yang berbasis kinerja sebagai bentuk responsibilitas maupun pemerintah sebagai penyelenggara perizinan untuk menyusun standar, prioritas, tujuan, sasaran agar penyelenggaraan perizinan dapat sesuai dinamika yang terjadi dalam masyarakat dan secara terbuka mengumumkan tentang standar standar tersebut.

Proses perizinan juga haruslah mempertimbangkan dari manfaat maupun kerugian yang akan menimpa masyarakat. Sebuah pengajuan perizinan yang membahayakan masyarakat atau membawa mudharat walaupun persyaratannya sudah komplit haruslah dihentikan karena bagaimanapun juga sebuah kebijakan haruslan berorientasi untuk kepentingan masyarakat dan bukan hanya kelompok atau personal. Sebuah perizinan yang

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

118

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

diberikan dengan melawan atau merugikan kepentingan umum maka itu berarti sebuah penyimpangan.

Kesadaran Warga atau masyarakat terhadap hak haknya semakin tinggi terutama di era digital sehingga semakin diperlukan perubahan paradigma layanan perizinan yang sesuai dengan dimensi kebijakan publik sekaligus menghargai hak hak pengguna layanan perizinan.

Warga menginginkan adanya kemudahan pelayanan, kepastian waktu, kelengkapan persyaratan, informasi yang detil tentang prosedur maupun layanan yang tidak berbelit belit.

Publik atau masyarakat seharusnya menjadi center atau pusat dari layanan perizinan sebagai suatu kebijakan publik karena birokrasi penyelenggara sesungguhnya adalah mempunyai tanggung jawab untuk melayani dan memberdayakan warga negara. Perubahan kultur organisasi maupun implementasi kebijakan publik dalam bidang layanan perizinan ini diperlukan sehingga mampu untuk memberikan layanan yang prima. Dalam Perizinan diperlukan pula inovasi inovasi guna mengimbangi dinamika dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Inovasi berarti pembaharuanterhadap sesuatu hal. Inovasi dapat berarti proses, produk, layanan dan metode yang baru sebagai hasil dari inovasi, efisiensi maupun pengembangan yang berorientasi pada kualitas hasil 19.

Inovasi adalah proses berkelanjutan yang berporos pada kombinasi perubahan organisasional,

penyederhanaan

prosedur

dan

kebijakan

yang

berorentasi

pada

masyarakat.antara lain birokrasi mengembangkan budaya berkompetisi dalam memberikan pelayanan, baik antar badan / unit di lingkungan birokrasi sendiri, pihak swasta, maupun badan layanan non pemerintah lainnya.

Ide kompetisi pelayanan ini akan membuahkan

efisiensi dan responsivitas birokrasi perizinan pada taraf dapat meningkatkan daya inovasi.

Salah satu contoh inovasi dalam perizinan adalah kebijakan perizinan satu atap dimana seluruh proses perizinan disatukan dan dilaksanakan melalui lembaga tersebut sehingga masyarakat yang memerlukan perizinan menjadi dimudahkan dan tidak perlu pergi ke beberapa lembaga yang berbeda alamat.

Penyederhanaan prosedur pengurusan perizinan dengan memangkas jumlah meja juga merupakan sebuah inovasi, Inovasi lain contohnya adalah perizinan yang berbasis online

19

Khairul Muluk, 2008, Knowledge management, Kunci Sukses Inovasi pemerintahan Daerah, Bayu Media, Malang, Hal 37

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

119

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

sehingga masyarakat dapat mengajukannya bahkan tanpa harus keluar dari rumah sekaligus didalam web dimuat seluruh informasi tentang perizinan tersebut secara jelas mulai prosedur, perlengkapan, durasi waktu, alur pengurusan dan hal hal yang menjadi aturan terkait perizinan Citizen charter merupakan kebijakan yang berorientasi pelayanan publik yang menempatkan warga atau citizen sebagai pusat dari tujuan pelayanan publik yang dalam halini adalah perizinan. Artinya kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan publik perizinan merupakan tujuan utama. Citizen charter mendorong penyelenggara untuk memenuhi hak dan kewajiban serta menyeimbangkannya dan menjadikan kepuasan warga sebagai sebuah capaian kinerja 20.

Sebagai sebuah kebijakan publik maka perizinan harusnya memiliki beberapa variabel yaitu memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur,cara dan alur pelayanan, persyaratan. Pemberian informasi dalam hal hak dan kewajiban, tentang pengguna layanan dan penyelenggara layanan perizinan dan stakeholder lain dalam kebijakan perizinan.

Kemudahan diberikan kepada pengguna layanan perizinan dengan inovasi inovasi yang memudahkan serta memperbaiki kinerja serta melakukan identifikasi kebutuhan, harapan dan aspirasi terkait perizinan.

Benefit yang didapatkan dengan penerapan citizen charter adalah standar layanan yang lebih tinggi berupa publikasi melalui bahasa yang jelas, standar layanan terukur, pengawasan yang lebih kuat dan independen oleh banyak pihak. Skema untuk mengidentifikasi secara terbuka lembaga-lembaga yang ada melalui term term yang logis serta keterbukaan guna menghilangkan kekaburan tatanan organisasional, biaya layanan, dsb; para staf diidentifikasi melalui nama dan fungsionalnya.

Informasi dan publikasi tentang perizinan secara regular dan publikasi mengenai target-target kinerja para birokrat dan seberapa bagus mereka dipenuhi. Bersifat Nondiskriminasi yaitu layanan yang tersedia apapun ras maupun jenis kelaminnya maupun status sosialnya dimana semua dilayani secara sama sesuai dengan informasi dan publikasi yang terbuka. Pada akhirnya diharapkan aka nada daya respon berupa kepekaan yang lebih nyata

20

Agus, Erwan & Kumorotomo, 2005, Birokrasi Publik Dalam Sistem Politik Semi Parlementer, Gava Media, Yogyakarta, Hal 37

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

120

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

terhadap kebutuhan dan aspirasi warga karena diminta pendapatnya mengenai layanan yang diberikan.

Selama ini paradigma berpikir para birokrat terkhusus dalam hal perizinan adalah sebaik apapun pelayanan terhadap warga maka tidak akan memberikan benefit terhadap kesejahteraan karena ia menerima gaji dari pemerintah dan karenanya wajib mematuhi hirarkis pemerintahan. Benefit yang dirasakan ini cukup mendorong ketidak efektifan birokrasi perizinan dan bahkan mengambil keuntungan pragmatis dari ketidak efektifan dengan mengambil pungli dari warga yang mengurus perizinan.

Citizen Charter di negara maju kebanyakan diterapkan di negara-negaraAnglo-Saxon seperti Inggris dan Irlandia. Belakangan, Citizen Charter juga menjadi bagian penting dari The Charter of Fundamental Rights di Uni Eropa. Hasil dari ujicoba di beberapa daerah di Indonesia membuktikan bahwa sistem ini cukup efektif untuk mengubah paradigma pelayanan publik yang sekarang inimengalami kebuntuan21.

Pada dasarnya Citizen Charter atau Kontrak Pelayananmerupakan pendekatan baru dalam pelayanan publik yang menempatkanpengguna layanan sebagai pusat perhatian atau unsur yang paling penting.Dengan demikian terwujudnya Kontrak Pelayanan diharapkan akan dapat membentuk “budaya melayani�. Kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses perizinan. Proses kebijakan perizinan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai kekuatankekuatanpolitik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhiperilaku dari para pihak yang terlibat (stakeholders).

Evaluasi diperlukan untuk menilai dari dampak kebijakan perizinan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatukebijakan biasanya akan dapat dievaluasi segera setelah kebijakan itu dilaksanakan sehingga dapat langsung diperbaiki. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tentang citizen charterdapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasilpelaksanaan kebijakan.Penerapan citizen charter telah diaplikasikan dalam layanan kesehatan di beberapa kabupaten sebagai mana

21

Wahyudi Kumorotomo, 2007,Citizen Charter (Kontrak Pelayanan) Pola Kemitraan Strategis Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik, Makalah Pada Seminar Persadi, Pekanbaru, hal 6.

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

121

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

laporan dari USAID tentang pelaksanaan citizen Charter dan good practicesdi Kabupaten Deliserdang, Boyolali, Sukoharjo, Kediri 22 .Proses dan kunci keberhasilan adalah dimulai dengan aplikasi skema tindakan peningkatan pelayanan publik pada pelayanan public tertentu (Kesehatan) hingga ditercapainya citizen charter serta memulai dari penyusunan citizen charter, identifikasi stake holder, prioritas, alat alat, proses dan penyusunan evaluasinya 23.

Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan serta formulasi kebijakan. Evaluasi diperlukan guna menyempurnakan kebijakan sehingga kebijakan dapat menjadi lebih baik dan dan disempurnakan dengan memformulasi penyempurnaannya. Birokrat yang mampu memenuhi variabel variabel kinerja secara professional diberikan reward baik berupa kesejahteraan maupun secara karir sehingga menjadi bersemangat dalam memberikan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat.

Sebagai Bagian dari citizen charter ini maka variabel variabel kinerja juga di umumkan atau dipublikasikan secara terbuka. Peningkatan karir maupun gaji dilaksanakan secara transparan serta dengan proses yang fair serta efektif dan tidak dilaksanakan berdasar unsur unsur subyektifitas dari pimpinan belaka sebagaimana yang terjadi selama ini.

Tujuan utama dari Citizens’ Charter adalah membuat pelayanan perizinan menjadi lebih responsif. Responsif dengan kebutuhan masyarakat, transparan baik dari segi waktu, biaya, maupun cara pelayanan, serta akuntabel24. Selain itu, dengan transformatifnya birokrasi perizinan maka warga

yang

membutuhkan

layanan

perizinan dapat

menjangkau

aksesinformasi pelayanan dengan mudah serta melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan perizinan serta menghargai aspirasi sebagai warga yangberdaulat. Di lain sisi, bagi pemerintah ini bermanfaat untukmemudahkan evaluasi terhadap kinerjapelayanan yang selama ini diterapkan serta mempermudah indikator kinerja birokrasi secara terukur. Dengan citizen chartermembantu memahamikebutuhan dan aspirasi warga sertastakeholdermengenai penyelenggaraan perizinan sehinggga menjadi lebih responsif.

22

USAID , 2009, Praktek Praktek Yang Baik Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Menggunakan Pakta Pelayanan Masyarakat, USAID, Hal iii

23

Ibid, Hal 3-4 A. Rahadian, 2013, Konsep Citizen Charter sebagai inovasi dalam pelayanan publik, Jurnal Delegasi Nomor 2 Volume II, Hal 13

24

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

122

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Kesimpulan Realitas kebijakan publik perizinan terdapat ketidak jelasan bagi warga yang membutuhkan tentang prosedur, persyaratan, durasi waktu dan biaya serta alur kepengurusannya sehingga menyulitkan warga sehingga proses perizinan menjadi lama karena ketidak jelasan tersebut. Birokrasi kebijakan publik masih ada yang berpola dan paradigma lama yaitu wargalah yang membutuhkan birokrasi dan birokrasi memiliki kekuasaan pada warga dan birokrasi tunduk kepada hanya prosedur dan hirarki yang lebih tinggi dan berorientasi tidak kepada publik.

Citizen charter berorientasi kepada pelayanan kepada warga dan mengetengahkan tentang kejelasan prosedur, persyaratan, durasi waktu dan biaya serta alur pengurusan izin.

Dengan konsep yang sama pula indikator indikator kinerja birokrasi terpublikasi secara transparan dan berakibat peningkatan karir maupun kesejahteraan

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

123

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahadian, 2013, Konsep Citizen Charter sebagai inovasi dalam pelayanan publik, Jurnal Delegasi Nomor 2 Volume II Afandi, M. I., & Warjio.2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 2 Fadillah Putra, 2001, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 19 Irfan Islamy. 2010. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara I Wayan Suandi, 2010, Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmiah FISIP, Vol 1 No. 1. Hal 3 Khairul Muluk, 2008, Knowledge management, Kunci Sukses Inovasi pemerintahan Daerah, Bayu Media, Malang Khoirul Huda, 2014, Pertanggung jawaban hukum tindakan mal administrasi dalam pelayanan publik, Jurnal Heritage, Volume 2 Nomor 2, Muhammad Tang Abdullah, 2010, Model Citizen Charter Dalam Inovasi Pelayanan Publik (Perspektif New Publik Management), Jurnal Administrasi Publik, Volume VI Nomor 2 Partini & Wicaksono, 2004, Citizen Charter, Terobosan Baru Penyelenggaraan Kebijakan Publik di Indonesia, Makalah Seminar Bulanan PSKK UGM, Yogyakarta Rahadian, 2013, Konsep Citizen Charter sebagai inovasi dalam pelayanan publik, Jurnal Delegasi Nomor 2 Volume II Ratna Juwitasari, Dkk, 2013, Pelayanan Kesehatan melalui Citizen Charter Di Puskesmas Tanggung, Kota Blitar, Prodi PPKN Universitas Negeri Malang, Malang, hal. 2 Rohman, A. T, 2016. Skripsi. Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, Universitas Pasundan, Bandung, Rohman, A. T. 2016. Skripsi Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Universitas Pasundan, Bandung Sri Juni Woro Astuti, Bureucratic discretion : Analisis Interaksi Budaya Politik, Struktur, Birokrasi dan Budaya Birokrasi Pemerintah Daerah, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara, Volume 2 No 1, Hal 6 USAID , 2009, Praktek Praktek Yang Baik Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Menggunakan Pakta Pelayanan Masyarakat, USAID, Hal iii

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

124

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Wahyudi Kumorotomo, 2007, Citizen Charter (Kontrak Pelayanan) Pola Kemitraan Strategis Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik, Makalah Pada Seminar Persadi, Pekanbaru, hal 6.

Arif Budiono, Adji Samudra Trisnatyan, Linda Gusnia / Citizen Charter /6/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

125

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta muhammadekoatmojo@yahoo.com Abstract Community empowerment is part of economic development in Indonesia. As one of strategy to empower the community is by establishing the rulal allocation fund by government as mentioned on “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” about rural. Therefore, the “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” came along with rural allocation fund hopefully might be able to increase the participation of rural community to developing economic condition in order to establish community prosperity. This research used the qualitative method, obesrvation, interview, also documentation. This research aim to analyze the effectiveness of rural fund allocation toward society empowerment, particularly in economic aspect based on community participation in Bangunjiwo Village. Therefore, this research shows that first, the utilization rural fund allocation is most effective for development of economic potential. Second, Bangujiwo Village provider the training for community’s activity ini order to increasing the economic potential. The last, the mainly economic potential in Bangujiwo Village is called “Kajigelem”.

Keywords: Community Participation, Community Empowerment, Economic Potential and Rural Allocation Fund.

Abstrak Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan adanya alokasi dana desa oleh pemerintah sebagaimana yang telah dituangkan pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Oleh karena itu, Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yang didalamnya memuat adanya dana alokasi desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyaraka desa dengan mengembangkan ekonomi dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dari alokasi dana desa menuju pembangunan masyarakat khususnya pada aspek ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Bangunjiwo. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan alokasi dana desa efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi.

Kedua, Desa Bangunjiwo menyediaka pelatihan khusus untuk kegiatan masyarakat dalam rangka mendorong tumbuhnya potensi ekonomi. Terakhir, potensi ekonomi utama Desa Bangunjiwo disebut “Kajigelem”.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Potensi Ekonomi dan Alokasi Dana Desa.

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

126

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Submite Review Accepted Surel Corespondensi

: : : :

14 Nov 2016 20 Nov 2016 01 Jan 2017 jovani.audra@gmail.com / adamhilman@umpo.ac.id

Pendahuluan Kelancaran pembangunan nasional diawali dari pembangunan ditingkat yang paling bawah yaitu pembangunan desa. Namun pada pelaksanaan pembangunan nasional masih ada beberapa masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan ekonomi antara desa dan kota di Indonesia. Berdasarkan pernyataan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bahwa belum meratanya pertumbuhan ekonomi karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur, ketimpangan kualitas SDM, dan ketimpangan sumber energi yang masih terpusat. 1 Tidak meratanya pembangunan akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 dibagi menjadi dua yaitu, angka kemiskinan penduduk di kota sebesar 8.60% sedangkan angka kemiskinan penduduk di pemerintah

pedesaan untuk

sebesar 14.70%. 2

mengatasi

ketimpangan

Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pembangunan

yaitu

dengan melaksanakan

pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. 3 Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya

bisa menyentuh

secara langsung

kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. 4 Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah

1

Pertumbuhan Ekonomi tak Merata, Pengamat: Akibat Ketimpangan Infrastruktur diakses dari http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/05/07/nny3e7-pertumbuhan-ekonomi-tak-merata-pengamatakibat-ketimpangan-infrastruktur pada tanggal 17 April 2017, pukul 09.30 WIB. 2

Badan Pusat Statistik . 2013. Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia.

Badan Pusat Statistik. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=1/ diakses pada 20 Februari 2017, pukul 16.35 WIB. 3

ChandraKusuma Putra dkk. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No 6.

4 IBID. Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

127

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat desa pun sudah diwujudkan dalam implementasinya hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan desentralisasi birokrasi yang mengalami perubahan yang cukup baik agar kebijakan-kebijakan yang dibuat akan cepat tersalurkan dan membantu mengurangi masalah-masalah yang ada.

Pembangunan di tingkat desa sudah sejak lama digulirkan dengan adanya bantuan dari pemerintah yatu dengan alokasi dana desa yang diambil dari 10% dana APBD, sejak terbitnya Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan desa bisa dilakukan dengan dana desa. Dari jumlah total anggaan dana desa, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki total dana desa sebesar 112,68 miliar untuk 438 desanya. 5 Hal ini merupakan jumlah yang tidak sedikit untuk sebuah desa, dimana desa harus bisa mengelola dengan baik. Namun sesuai dengan amanat Permendes yang menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.6 Dengan adanya dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, terutama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal. 7 Mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin. Yang mana dalam pelaksanaan program pembangunan desa dengan dana desa juga harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kemajuan desa yang dikelola dengan dana desa. Demi terciptanya desa mandiri maka peningkatan potensi ekonomi desa yang berbasis masyarkat harus di munculkan. Dalam peningkatan ekonomi desa maka diperlukan pelibatan masyarakat sekitar terutama dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Seperti halnya Desa Bangunjiwo yang menjadi salah satu desa untuk mengembangkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Bangujiwo merupakan persatuan dari 5

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI. Artikel ilmiah: Dana Desa: Alokasi Dan Potensi Inefektivitasnya. Jakarta.

6

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Pasal 3.

7

IBID., Pasal 5.

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

128

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

gabungan desa yang diantaranya Paitan, Sribitan, Bangen dan Kasongan. Dari banyaknya desa yang mempunyai sektor ekonomi berbasis masyarakat maka dapat disimpulkan bahwasannya Desa Bangunjiwo mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Dari banyaknya desa yang mempunyai kerajinan, hanya Desa Bangujiwo yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Salah satunya dusun yang mempunyai potensi ekonomi berbasis masyarakat tinggi adalah dusun Kasongan dimana dusun ini terkenal dengan kerajinan grabah atau keramik. Kerajinan grabah dari Kasongan terkenal di dalam maupun luar negeri. Selain itu potensi ekonomi yang diserap masyarakat sampai saat ini masih banyak lagi, diantaranya terdapat kerajinan lain seperti Batu di Lemahdadi, Wayang Kulit di Gendeng, Kerajinan Bambu di Jipangan yang dikemas menjadi potensi unggulan yaitu: “KAJIGELEM�. Banyaknya potensi ekonomi yang ada maka Desa Bangunjiwo dalam meningkatan perekonomian dan pemberdayaan selalu melibatkan masyarakat. Dari data yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan menganalisa efekitvitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo.

Metode Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif biasanya disebut juga dengan metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga dengan metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. 8 Penelitian ini akan dilaksanakan di Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Bangunjiwo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono yang terdiri dari 3 macam diantaranya adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 9

8

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung

9

IBID

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

129

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Hasil dan Pembahasan Efektifitas Dana Desa Otonomi daerah dirasa lebih efektif untuk membangun sebuah daerah, dengan adanya otonomi daerah maka pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik, karena pembangunan infrastruktur akan lebih merata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Begitu juga dengan desa, dimana setelah adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diberi kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya, terutama dalam hal pengelolaan dana desa. Tujuan pemberian dana desa adalah untuk pemerataan pembangunan infrastruktur disetiap desa, sehingga pembangunan bukan dikendalikan pada tingkat kabupaten/kota saja.

Dana desa sangat membantu pemerintah desa untuk mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastruktur serta dapat mensejahterakan masyarakat desa yang masih jauh dari kata sejahtera bagi pemerintah pusat. Masyarakat desa secara khusus perlu diberikan perhatian khusus, terutama pada masalah-masalah yang menghambat proses perubahan masyarakat desa dalam pembangunan nasional. Adanya dana desa bisa memberi harapan yang terbuka bagi masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan desa, terutama dalam bidang ekonomi berbasis masyarakat. Dimana dengan adanya dana desa masyarakat bisa bertahan hidup dengan mengikuti perkembangan zaman terutama dalam hal ekonomi berbasis masyarakat.

Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan perkembangan desa dapat didukung oleh beberapa faktor. Sujiono menyatakan ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dan arah perkembangan desa adalah faktor lokasi, fasilitas daerah dan infrastruktur diantaranya jalan penghubung. 10 Dengan adanya dana desa maka faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan desa setidaknya bisa diminimalisir, sehingga perkembangan desa bisa berjalan sesuai dengan rencana atau berkembang dengan baik. Sebelum adanya dana desa, perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat sangat lambat terutama yang disebabkan oleh pendapatan rendah, pendidikan kurang memadai, dan juga status pekerjaan yang jauh dibatas normal.

Setelah adanya pendayagunaan dana desa, prioritas tersebut menggutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini telah diatur dalam Permendes yang mana “Dana desa diprioritaskan 10

Sujiono. P. 2006. Manajemen Pelayanan Publik. Cendekia. Jakarta hal. 235

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

130

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa�.11 Terbukti bahwa pada tahun 2015 setelah adanya dana desa, jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu kini menjadi 523 orang saja dibanding tahun sebelumnya sebanyak 4978 orang, dengan kata lain penduduk yang bekerja tidak tentu turun drastis sebesar 89% atau berkurang 4.455 orang. Bukti kedua, jumlah keluarga prasejahtera yang awalnya sbanyak 3271 keluarga, setelah adanya dana desa turun menjadi 1338 keluarga saja. 12 Dana desa yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dengan baik maka akan sangat efektif untuk pembangunan desa, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan pengembangan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: pertama, keadilan, dengan menggutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

Kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak.

Ketiga, tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangunjiwo telah menggunakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa, yang khususnya pada pengembangan potensi ekonomi bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya potensi ekonomi dan pariwisata yang cukup besar yang bisa dikembangkan di Desa Bangujiwo, yaitu berupa sentra kerajinan gerabah di Kasongan. Akan tetapi, sentra kerajinan yang berada di Desa Bangunjiwo bukan hanya kerajinan grabah melainkan ada beberapa sentra kerajinan lain yang berada di Desa Bangunjiwo diantaranya seperti sentra kerajinan bambu Jipangan, kemudian ada Lemahdadi dengan kerajinan Patung Batu-nya, dan seni tatah sungging kulit yang terdapat di Gendeng. Dimana pariwisata unggulan Desa

11

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, No 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Pasal 4.

12

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan pada Tahun 2015. Desa Bangunjiwo.

13

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, No 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016, Pasal 3.

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

131

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Bangunjiwo terletak pada bidang industri kerajinan tersebut yang dirangkum dalam satu paket bernama “KAJIGELEM�. Kajigelem merupakan singkatan dari Kasongan, Jipangan, Gendeng dan Lemahdadi, yang mana keempatnya merupakan sentra industri kerajinan yang paling menonjol di Bangunjiwo.

Kajigelem, yang merupakan singkatan dari Kasongan, Jipangan, Gendeng, dan Lemah Dadi merupakan centra industri yang sudah terkenal di Desa Bangunjiwo. Keempat daerah tersebut menjadi pusat perhatian wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, hal ini tidak terlepas dari adanya bantuan dana desa yang digunakan untuk pengembangan masyarakat. 14 Bentuk Pengembangan masyarakat yang diinginkan yaitu baik berupa pemberian bantuan alat maupun pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukannya. Desa Bangujiwo mendapatkan bantuan dana desa yang cukup besar, dimana dengan adanya dana desa maka banyak sekali perubahan yang terjadi di desa tersebut, diantaranya adalah infrastruktur yang memadai, tingkat pekerjaan yang diperoleh masyarakat jauh lebih baik. Basis ekonomi di Desa Bangunjiwo itu sendiri mempunyai dampak yang sangat positif baik dari sisi pendapatan dan wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut yang sekarang disebutkan dengan ciri khas home industry.15 Bentuk pemberdayaan masyarakat yang lainnya berupa fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa misalnya dengan cara kemudahan pemberian ijin usaha kepada warga pribumi Desa Bangunjiwo bila ingin membuka usaha di desanya sendiri. Pemerintah Desa Bangunjiwo sangat mendukung kepada warganya yang aktif untuk membuka usaha diantaranya dibidang perdagangan, pengrajin seni, home industry, dan lain-lain, karena desa ingin memberdayakan masyarakatnya sendiri yang ingin bekerja di desanya sendiri. 16 Bukti lain dari Desa Bangunjiwo adalah pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari aktifnya paguyuban-paguyuban yang terdapat di padukuhan-padukuhan, kumpulan golongan pekerja, dan lain-lain. Konkritnya Desa Bangunjiwo memiliki organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang 14

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan pada Tahun 2015. Desa Bangunjiwo.

15

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Klurahan pada Tahun 2015. Desa Bangunjiwo.

16

IBID

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

132

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sebanyak 5 unit organisasi. Dan setiap tahunnya masing-masing organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa diberikan dana 5 juta untuk operasional organisasi. 17 Sesuai dengan amanat PermenDes Nomor 5 tahun 2014, pemberdayaan masyarakat juga harus memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana supaya masyarakat semakin terfasilitasi dengan baik. Selain itu pemberdayaan dapat berupa ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.18 Misalnya, membuat ide atau gagasan tentang BUMDesa demi memajukan perekonomian desa, ide untuk memperbaiki infrastruktur desa seperti jalan desa, jalan usaha tani, sanitasi lingkungan, air bersih berskala desa, serta sarana dan prasarana produksi di desa. Pemberdayaan masyarakat ini akan terlihat ketika aktifitas ekonomi berjalan dengan lancar atau tersendat. Aktifitas ekonomi inilah yang nantinya akan memberikan feedback kepada pemberdayaan masyarakat desa.

Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat desa sangat membutuhkan pemberdayaan dengan alasan sebagai upaya untuk mengembangkan kemandirian dan tingkat meratanya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta memanfaatkan sumberdaya melalui kebijakan, program, kegiatan maupun pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 19 Desa Bangunjiwo yang sebagian besar masyarakatnya adalah pengusaha rumahan sangat tepat untuk dilakukan pemberdayaan maupun pengembangan potensi ekonomi. Tidak hanya bentuk industri saja yang sangat efektif dalam pengembangan masyarakat, tetapi dari segi pekerjaan masyarakat Desa Bangujiwo tidak perlu keluar daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu maka pemerintah desa perlu mendukung terwujudnya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di Desa Bangunjiwo. Dengan adanya dukungan pemerintah desa maupun pemerintah daerah maka

17

IBID

18

Wahjudin, Sumpeno 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh,Reinforcement Action and Development.

19

Desleani, Andaria. 2011, Pengembangan Masyarakat Desa Melalui Dana Desa, Gramedia. Jakarta

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

133

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

pemberdayaan maupun pengembangan ekonomi di Desa Bangujiwo akan semakin meningkat tajam.

Salah satu indikator untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal adalah dengan membuat desa wisata. Desa Bangunjiwo salah satu desa di Kabupaten Bantul yang memiliki desa wisata yaitu KAJIGELEM, maka desa-desa wisata tersebut bisa meningkatkan potensi ekonomi bagi desa maupaun daerah. Untuk mengenalkan Desa Bangujiwo kepada khalayak umum sebagai desa wisata maka dapat menggunakan media elektronik maupun media cetak, misalnya mempublish desa wisata yang ada di Desa Bangujiwo di media sosial, website pemerintah desa atau website Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan lain-lain. Demi mempertahankan eksistensi kerajinan grabah dan lain-lain Pemerintah Desa Bangunjiwo juga harus memperhatikan manajemen pengelolaan dan pemasaran hasil kerajinan, dengan adanya perhatian dari pemerintah maka eksistensi kerajinan di Desa Bangujiwo akan semakin dapat dipertahankan.

Pengembangan potensi ekonomi ini dapat dilakukan juga melalui perluasan distribusi penjualan, misalnya penjualan hasil kerajinan masyarakat Desa Bangujiwo ke luar negeri. Hal ini bukan hal yang mustahil dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo maupun Pemerintah Kabupaten Bantul, berdasarkan perkembangan ekspor dari Dinas Perindakop Kabupaten Bantul hampir setiap tahunnya meningkat. Peningkatan daya ekspor Daerah Kabupaten Bantul sangat luar biasa pada tahun 2013 nilai ekspor (US$) sebesar 56.644.456,97, sedangkan pada tahun 2014 nilai ekspor (US$) sebesar 60,099,768.85. 20 Salah satu penyumbang volume dan nilai ekspor tertinggi terdapat di Desa Bangunjiwo.Artinya bila ekspor terus ditingkatkan, maka potensi ekonomi akan semakin meningkat, penyerapan tenaga kerja juga akan semakin banyak dan angka pengangguran serta angka kemiskinan dapat ditekan.

Partisipasi Masyarakat Penggunaa dana desa, harus melibatkan masyarakat secara luas, karena dalam penggunaan dana desa kebutuhan dan sikap masyarakat menjadi sangat penting, terutama pada tingkat partisipasi masyarakat. Adanya pelibatan peran masyarakat dalam penggunaan dana desa mempunyai pengaruh besar, dimana pemerintah mendapatkan keuntungan dari sisi akuntabilitas www.perindagkop.bantulkab.go.id Laporan AKuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 http://perindagkop.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2016/10/disperindagkop_lakip_2014.pdf diakses pada tanggal 20 Februari 2017, pukul 17.00 WIB 20

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

134

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

penggunaan dana desa sebab penggunaan dana desa bisa menjadi lebih baik. Sedangkan disisi masyarakat, sangat bermanfaat dan menguntungkan apabila mereka aktif berpartisispasi karena sesungguhnya program ini untuk kesejahteraan masyarakat, semakin aktif masyarakat maka semakin terpenuhi kebutuhannya.

Pemerintah Desa Bangunjiwo sudah melibatkan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya sendiri. Hal itu didukung oleh dana desa yang tersalurkan kepada masyarakat, yang mana masyarakat mampu menerima dan mampu ikut serta dalam berpartisipasi untuk mengembangkan potensi ekonomi di desa tersebut. Pertama, pada saat perencanaan kegiatan dan anggaran. Masyarakat aktif dalam kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan pada tingkat desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat partisipasi musrenbang masyarakat Desa Bangujiwo yang sangat baik. Berikut adalah tabel perbandingan partisipasi masyarakat dalam musrenbang tahun 2014 dan 2015.

Tabel 1 Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tahun 2014-2015 Peranserta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Bangunjiwo

2014

2015

5 kali

10 kali

95%

96,5%

Ya

Ya

Ya

Ya

95%

96%

90%

92%

90%

90%

Pada tahun 2014, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, dusun/lingkungan telah dilakukan sebanyak 5 kali dan jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan sebanyak 95%. Hasilnya adalah usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa atau Kelurahan sebesar 95% dan Usulan Pemerintah Desa yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

135

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

dimuat dalam RAPB-Desa sebanyak 90%. 21 Kemudian pada tahun 2015 meningkat, jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan di intensifkan menjadi 10 kali dan jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan sebanyak 96,5%. Hasilnya adalah usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa atau Kelurahan sebanyak 96% dan Usulan Pemerintah Desa yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa sebesar 92%. 22 Data tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya dana desa partisipasi masyarakat Desa Bangujiwo sangat meningkat. Kedua, pada saat pelaksanaan program. Peran masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan desa sangat diperlukan, karena dengan dukungan masyarakat program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Selain itu masyarakatlah yang nantinya akan menjaga maupun melestarikan hasil pembangunan tersebut.

Desa Bangunjiwo memiliki presentasi yang tidak mengalami perubahan yang signifikan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tahun 201-2015 Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

2014

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di 1926 orang desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau 165 orang kabupaten/kota Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB15 kegiatan Desa Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana Ada sebelumnya.

Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di 5 kegiatan kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah 10 kegiatan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi 5 kegiatan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Klurahan Desa Bangunjiwo

2015 1926 orang 165 orang 45 kegiatan ada 5 kegiatan 10 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan

21

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Klurahan pada Tahun 2014. Desa Bangunjiwo

22

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Klurahan pada Tahun 2015. Desa Bangunjiwo

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

136

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Perubahan aktivitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian hasil pembangunanan hanya terlihat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. Program/kegiatan ini sudah sesuai dengan ketetapan dalam APB-Desa dari 15 kegiatan menjadi 45 kegiatan. Dengan adanya penambahan program/kegiatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 maka pemerintah telah memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk meningkatkan partisispasi dan mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat.

Ketiga, proses monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan oleh pemerintah hal ini untuk melihat realisasi program/kegiatan yang sudah direncanaan. Selain itu pemerintah juga wajib memberikan laporan pertanggung jawaban atas program dan kegiatan beserta anggaran yang digunakan setiap akhir tahun. Laporan itu ditujukan secara transparan kepada masyarakat desa yang nantinya akan diserahan kepada kepala daerah. Pada implementasinya Pemerintah Desa Bangunjiwo sudah melaksanakannya dengan baik, karena setiap tahun pemerintah desa selalu megadakan pelaporan kegiatan kepada masyarakat paling lambat dibulan terakhir tahun anggaran. Selain itu Pemerintah Desa Bangunjiwo juga mempublish proses yang dilakukan selama setahun yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi, dan sejauh ini masyarakat Bangunjiwo memiliki antusias yang tinggi dan selalu menerima laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana desa partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo sangat tinggi sehingga pemberdayaan dan potensi ekonomi berbasis masyarakat bisa dijalankan dengan baik, hal ini juga didukung dengan transparansi pertanggungjawaban kegiatan setiap tahunnya.

Kesimpulan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa di Desa Bangujiwo sangat efektif terutama pada pengembangan ekonomi desa untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan ekonomi di Desa Bangunjiwo. Peran serta atau inisiatif dari pemerintah desa juga sangat penting dalam

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

137

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

rangka pemberdayaan masyarakat desa karena wewenang utama pemerintah desa ada pada perencanaan. Pada proses perencanaan pembangunan masyarakat Desa Bangujiwo selalu aktif ikut berpartisipasi terutama pada kegiatan musrenbang sehingga pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan sebanyak 95% pada tahun 2014 dan 96,5% pada tahun 2015. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat memang tak lepas dari dibutuhkannya partisipasi masyarakat yang ikut serta aktif dalam pembangunan desa yang mulai dari perencanaan yaitu musrenbang, pelaksanaan yaitu masyarakat aktif dalam memberikan usulan pengadaan dan produktivitas desa, dan juga evaluasi yaitu masyarakat aktif adalam hal pengawasan program pemerintah desa dan juga memberikan masukan, kritikan bahkan solusi guna menciptakan program yang lebih baik lagi.

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

138

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Daftar Pustaka Desleani, Andaria. (2011). Pengembangan Masyarakat Desa Melalui Dana Desa. Jakarta: Gramedia.

Putra, Chandra Kusuma dkk. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).

Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No 6.

Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujiono. P. (2006). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Cendekia.

Wahjudin, Sumpeno. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development Artikel Ilmiah: Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI. Artikel ilmiah: Dana Desa: Alokasi Dan Potensi Inefektivitasnya. Jakarta Produk Hukum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan pada Tahun 2014. Desa Bangunjiwo Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan pada Tahun 2015. Desa Bangunjiwo Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Jakarta: Lembaran Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, No 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Website: Badan Pusat Statistik. (2013). Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia. Diperoleh di http://www.bps.go.id/. www.pendagkop.bantulkab.go.id Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2014.http://perindagkop.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2016/10/disperindagkop_laki p_2014.pdf Pertumbuhan Ekonomi tak Merata, Pengamat: Akibat Ketimpangan Infrastruktur diakses dari http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/05/07/nny3e7-pertumbuhan-

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

139

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

ekonomi-tak-merata-pengamat-akibat-ketimpangan-infrastruktur pada tanggal 17 April 2017, pukul 09.30 WIB.

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama/Dana Desa/ 7/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

140

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Kepemimpinan perempuan dan pilkada serentak Inggar Saputra, Nisa Wening Asih Universitas Mercubuana Jakarta Pasca Sarjana Ketahanan Nasional Universitas Indonesia inggar.ui@gmail.com Abstract Women who run in local elections (constituencies) are still considered minimal. This condition is very apprehensive because the constitution has mandated the quota of 30 percent of women who must be filled political parties. But the quota has not been met due to the lack of political participation of women in the struggle for power in politics. Participation is low due to gender discrimination that shaped the social and psychological environment of women itself, thus narrowing women's political opportunities. Therefore, political parties are expected to seriously encourage the participation and political education of women.

Keywords: Political Parties, Women, Pilkada Concurrently Abstrak Kalangan perempuan yang mencalonkan diri dalam pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak dinilai masih minim. Kondisi ini sangat memprihatinkan sebab konstitusi sudah mengamanatkan adanya kuota 30 persen perempuan yang harus dipenuhi partai politik. Tapi kuota itu belum terpenuhi disebabkan minimnya partisipasi politik perempuan dalam memperebutkan kekuasaan dalam bidang politik. Partisipasi rendah karena adanya diskriminasi gender yang dibentuk lingkungan sosial dan psikologis perempuan itu sendiri sehingga mempersempit peluang politik kaum perempuan. Untuk itu partai politik diharapkan mampu secara serius mendorong partisipasi dan pendidikan politik kaum perempuan.

Kata Kunci: Partai Politik, Perempuan, Pilkada Serentak Submite Review Accepted Surel Corespondensi

: : : :

14 Nov 2016 14 Nov 2016 01 Jan 2017 RobbyDarwisNasution@umpo.ac.id / adamhilman@umpo.ac.id

Pendahuluan Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu instrumen demokrasi yang cukup penting dalam kepemimpinan di Indonesia. Dengan adanya pemilu, setiap warga negara Indonesia dapat memilih para pemimpin idamannya yang akan menduduki posisi strategis di lembaga eksekutif dan legislatif. Pada kegiatan politik lima tahunan ini rakyat akan memilih Presiden, DPR, DPRD dan DPD secara langsung sehingga

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

141

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

wujud terbaik demokrasi dapat dijalankan dengan baik. Ini sebabnya dikatakan pemilu menduduki posisi strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Posisi strategis pemilu tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat akan demokrasi yang menghendaki adanya pergantian kepemimpinan secara teratur. Setiap lima tahun sekali, proses berdemokrasi dijalankan masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan kepentingan mereka di pentas politik. Kesadaran itu menuntut masyarakat untuk menetapkan pilihannya atas berbagai varian calon wakilnya yang sudah diseleksi partai politik sebagai lembaga resmi negara dalam menjalankan aktivitas politik secara legal. Pilihan yang ada menjadi sebuah pertaruhan penting dalam perjalanan Indonesia selama lima tahun mendatang.

Ajang kompetisi politik dalam hal ini pemilu yang berfungsi sebagai sirkulasi pergantian pemimpin diyakini sampai sekarang dapat memperlancar proses demokrasi di Indonesia.

Pergantian kepemimpinan merupakan sebuah ritual wajib bagi sebuah negara dalam rangka usaha menciptakan kondisi pemerintahan yang dinamis, stabil secara sosial-politik dan memiliki sistem pembagian kerja yang jelas antara pemimpin dan pengikut. Bagaimanapun pemimpin harus selalu mengalami pergantian sebagai bukti regenerasi dalam sebuah pemerintahan berjalan baik. Dapat dikatakan, jika proses konsolidasi demokrasi melalui pemilu berlangsung secara luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil), maka peluang demokrasi Indonesia untuk semakin kokoh menjadi terbuka lebar. Jika berkaca catatan sejarah, sejak pertama kali mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, Indonesia pertama kali menjalankan pemilu pada tahun 1955. Ketika itu, pemilu menghasilkan empat partai besar yang menguasai parlemen dan berhak menyandang amanah sebagai penyalur aspirasi rakyat Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Seiring perjalanan waktu, pemilu semakin berkembang baik jumlah partai, aturan main dan beragam atribut lainnya. Perjalanan pemilu di Indonesia pun berkali-kali mengalami perbaikan sesuai kebutuhan zamannya dan kepentingan politik yang mengiringinya.

Sementara itu dapat dikatakan, hubungan pemilu sebagai sarana menguatkan demokrasi tentunya tidak terlepaskan dari adanya partisipasi suara rakyat sebagai instrument pemilu. Peran suara rakyat ini tentu sangat strategis sebab akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan. Untuk itu, negara menjamin hak konstitusi warga negara untuk

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

142

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

memilih dan menyediakan persiapan besar untuk menyukseskan pesta demokrasi yang berjalan selama lima tahun sekali ini. Tidak heran, anggaran pemilu selalu berjumlah besar mengingat kebutuhan untuk menyukseskan pemilu memang membutuhkan pengorbanan jika melihat luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk Indonesia.

Dipandang dari sisi konstitusi, hak rakyat untuk mengikuti pemilu mengacu kepada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini bermakna rakyat adalah peserta aktif dalam pemilu, sehingga partisipasi rakyat sangat dibutuhkan dalam mendukung pemilu melalui kemampuan memilih pemimpin yang akan mewakili aspirasinya. Sedangkan dukungan negara diberikan dalam bentuk pembentukan penyelenggara pemilu, penyiapan anggaran dana untuk pemilu, logistik pemilu, pelibatan personel keamanan dan lainnya. Semua berujung agar pemilu dapat berjalan lancar dan menghasilkan demokrasi yang beritegritas.

Selain proses menghasilkan kepemimpinan pada tingkatan lokal dan nasional, pemilu dipakai untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Kadar demokrasi sebuah pemerintahan dipakai untuk mengukur ada tidaknya pemilu yang mengakui secara legal-formal pemerintahan sebuah negara, sedangkan nilai demokratis sebuah pemilu terutama dinilai dari tingkat kompetisi yang berjalan di dalamnya. Semakin kompetitif sebuah pemilu maka semakin demokratis pemilu tersebut. Sehingga dapat dikatakan pemilu adalah sebuah pilar demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, alat legitimasi rakyat terhadap pemerintahnya dan penjaga nilai demokrasi sebuah negara. Mengingat pentingnya pemilu di Indonesia maka segenap komponen bangsa diharapkan mendukung kesuksesan pemilu. Keberhasilan sudah dijalankan dengan baik ketika berlangsung pemilu nasional untuk memilih anggota legislatif dan pasangan presiden-wakil presiden pada 2014 lalu. Meski ada dinamika yang sempat memanas selama masa kampanye dan paska penghitungan suara, namun tetap berjalan dalam suasana yang dapat terhitung kondusif. Maka sekarang keberhasilan serupa diharapkan terulang dalam konteks kepemimpinan lokal yang ditandai adanya pemilihan kepala daerah serentak. Pemilihan pemimpin daerah ini diharapkan berjalan lancar sebab menjadi barometer dalam menilai proses demokrasi yang berujung kepada kemajuan pembangunan dan masa depan daerah yang bersangkutan. Adanya pilkada serentak memang sebuah fenomena yang sulit dinafikan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Mahalnya biaya politik mendorong parlemen dan eksekutif

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

143

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

menyetujui efisiensi pemilihan kepala daerah sehingga melahirkan rumusan konsep pilkada serentak. Dengan adanya pilkada serentak, negara akan menghemat anggaran 15-20 triliun selama lima tahun. Sebuah penghematan yang cukup signifikan mengingat selama ini pelaksanaan pemilu dibiayai anggaran negara/daerah. Dalam pandangan komisioner KPU, Arief Budiman poin penghematan anggaran muncul pada saat KPU membiayai honor petugas TPS. Misalkan pemilihan Gubernur Jawa Barat yang berbarengan dengan pemilihan Bupati atau Walikota, pembiayaan atas petugas TPS hanya perlu dibayarkan satu kali termasuk biaya bimbingan teknis, biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lain untuk pembiayaan satu kali pemilihan1.

Dengan adanya pilkada serentak, maka adanya pilkada di seluruh Indonesia akan menghemat anggaran khususnya di daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, dimana adanya kewajiban pembiayaan pilkada seringkali berdampak pengurangan belanja layanan publik seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Selain persoalan efisiensi anggaran, kehadiran pilkada serentak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi rakyat untuk aktif dalam pesta demokrasi dan melahirkan kepemimpinan terbaik yang lahir dan mau bekerja untuk kemajuan daerah. Pelaksanaan pilkada serentak harus mampu mengangkat partisipasi politik rakyat sehingga kedaulatan benar-benar dirasakan rakyat Indonesia sebagai pemilik sah negeri ini. Pada pelaksanaan pilkada serentak harus dipastikan rakyat bebas menggunakan hak pilihnya, sesuai preferensinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik partai politik atau oknum kandidat yang bertarung dalam pilkada. Rakyat harus terlibat secara nyata dalam kegiatan perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik yang mencerminkan kepentingan bersama sehingga demokrasi partisipatif dapat dijalankan dengan baik. Hal ini sesuai dengan amanat reformasi yang tertuang dalam otonomi daerah bahwa kepemimpinan tak lagi bersifat terpusat (sentralisasi) melainkan bersifat desentralisasi. Adanya desentralisasi menghendaki rakyat diberikan kesempatan seluasluasnya untuk memilih pemimpin terbaik di daerahnya. Pemimpin idaman ini nantinya akan bekerja untuk memakmurkan, memajukan dan menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Bagaimanapun perlu ada kesadaran bersama bahwa esensi pilkada serentak adalah proses penyampaian suara rakyat khususnya di daerah melalui lembaga eksekutif dan legislatif di

1

http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3829/Arief-Tujuan-Pilkada-Serentak-Untuk-TerciptanyaEfektivitas-dan-Efisiensi-Anggaran.

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

144

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

daerah. Suara rakyat ini berbentuk hak pilih dimana seorang warga negara berhak menentukan pilihan wakilnya dari calon yang ada. Hak itu mendapatkan jaminan dari negara dan dilindungi konstitusi sebagai wujud kesempatan menikmati adanya proses berdemokrasi. Sebagai hak asasi, maka hak memilih harus dipenuhi dan negara bertanggung jawab melalui lembaga penyelenggara negara seperti Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat dan daerah untuk memfasilitasi hak memilih warga negara Indonesia tersebut.

Mengutip data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pilkada serentak akan digelar secara bertahap selama tiga kali. Tahap pertama akan dilaksanakan 9 Desember 2015 dengan melibatkan 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Tahapan kedua digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Tahapan ketiga direncanakan pada Juni 2018 yang akan digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Secara nasional, pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027 di 541 daerah 2 Didik (2013) menjelaskan dua tahapan pertama dilaksanakan berbeda waktu dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, sedangkan pelaksana tahap terakhir dibarengkan dengan pemilu legislatif dan presiden3 Hasil dan Pembahasan Minimnya Wajah Calon Pemimpin Perempuan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengutip Indeks Demokrasi 2012 menyatakan saat ini perempuan masih terpinggirkan dalam sektor politik. Data statistik menyebutkan tidak ada satupun gubernur di Indonesia dari kalangan perempuan dan hanya ada satu orang perempuan yang menjabat wakil gubernur di Papua Barat.

Perempuan yang menjadi bupati/wali kota termasuk para wakilnya sebanyak 6,7 persen (36 orang) dari 510 Kabupaten/Kota.4 Sementara itu merujuk data Komisi Pemilihan Umum yang dirilis Rabu (29/7) pukul 19.30 WIB komposisi jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar di KPU provinsi sebanyak 20 pasangan calon yang tersebar di 9

2

http://nasional.kompas.com/read/2015/07/23/16112351/Gelar.Pilkada.Serentak.9.Desember.Diwacanakan.Li bur.Nasional diakses pada 11 Agustus 2015 jam 16:04 3

Didik Suprinyanto “Pilkada Serentak Menuju Pemilu Serentak�

4

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/06/08/npm7ed-menteri-ppa-beri-akses-perempuan-dipilkada-serentak-2015 diakses 11 agustus 2011 jam 15.53

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

145

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

provinsi. Dari 20 pasangan calon ini, 2 diantaranya pasangan calon perseorangan dan 18 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Sementara itu jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar di KPU kabupaten sebanyak 676 pasangan calon yang tersebar di 223 kabupaten. Sebanyak 126 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 550 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Selanjutnya untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah mendaftar di KPU kota sebanyak 114 pasangan calon yang tersebar di 36 kota. Sebanyak 28 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 86 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Jadi total pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 810 pasangan yang tersebar di 268 provinsi dan kabupaten/kota, 156 pasangan calon diantaranya melalui jalur perseorangan dan 654 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, diantara itu semua terdapat 122 pasangan calon petahana. Untuk jumlah calon kepala daerah laki-laki sebanyak 752 orang, jumlah calon kepala daerah perempuan sebanyak 58 orang, jumlah calon wakil kepala daerah laki-laki sebanyak 746 orang, dan jumlah calon wakil kepala daerah perempuan sebanyak 64 orang. Minimnya partisipasi politik perempuan untuk maju dalam ajang pemilihan kepemimpinan lokal tentu menjadi sebuah keprihatinan yang mendalam sebab mengecilkan kekuatan perempuan untuk memajukan bangsa Indonesia khususnya dalam bidang politik. Dengan segenap potensinya, rendahnya partisipasi kalangan perempuan menandakan perempuan masih terpinggirkan dalam kompetisi politik. Padahal perempuan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam berpolitik, sebagaimana pasal 27 ayat 1 menyebutkan segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Maka seharusnya peluang perempuan untuk berkompetisi dan duduk dalam posisi strategis jabatan publik tak selayaknya mendapatkan diskriminasi. Dalam politik, selayaknya mengedepankan kompetensi, peluang dan kesempatan yang sama untuk bertarung memperebutkan kedudukan publik yang strategis dan mengutamakan meritokrasi sehingga suasana politik yang terbangun menjadi lebih adil dan sehat tanpa harus membedakan gendernya.

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

146

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Rendahnya partisipasi politik perempuan harus diakui salah satunya disebabkan kurang maraknya opini mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam meraih kursi eksekutif di daerah. Ini berbeda dengan pemilu legislatif dimana media dan kalangan peduli pemilu sangat mendorong pemenuhan kuota perempuan dalam menduduki jabatan baik sebagai wakil rakyat pada level Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota. Saat ini, pada kancah perebutan jabatan legislatif yaitu kepemimpinan tertinggi pada sebuah daerah, perempuan lebih diposisikan sebagai partisipan pasif yang kurang mendapatkan ruang kebebasan dan berekspresi menyatakan pendapatnya dalam berpolitik. Adanya penempatan laki-laki yang kurang memiliki potensi dibandingkan perempuan yang memiliki kompetensi unggulan sebagaimana dipakai beberapa partai politik dalam memajukan calonnya menandakan masih terkandungnya diskriminasi gender dalam internal partai politik.

Thomas Koten (2015) menilai perempuan sangat penting mendapatkan dorongan agar mampu berpartisipasi aktif dalam ajang pilkada serentak disebabkan dua alasan strategis.

Pertama, adanya partisipasi perempuan untuk menjadi kepala daerah akan mendukung percepatan pembangunan demokrasi berelanjutan. Bagaimanapun adanya kesenjangan sosial dan advokasi terhadap isu perempuan (kesenjangan gender di bidang politik, kesejahteraan, kekerasan seksual dan lainnya) hanya dapat diperjuangkan pemimpin perempuan. Kedua, secara sosiologis-antropoligis, kaum perempuan adalah komunitas potensial dan efektif dalam mengawasi pemberdayaan dan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat populasi perempuan yang sangat besar di Indonesia. 5 Maka sungguh ironis jika besarnya populasi pemilih perempuan hanya menjadi dagangan politik tanpa adanya keseriusan partai politik meningkatkan dan memperluas kesempatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik di tingkat daerah. Ketika demokrasi berkembang semakin luas sepatutnya perbedaan gender tidak terus terjadi dalam sektor publik seperti dunia politik. Pada titik inilah, penting mendorong setiap partai politik untuk memberikan ruang kepada perempuan dalam struktur kepengurusan partai dan mengedukasi perempuan akan pentingnya berpolitik untuk masa depan kaum perempuan itu

5

Thomas Koten, “Perempuan dan Pilkada Serentak� Artikel dimuat pada kolom Opini harian Suara Karya, 31 Juni 2015

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

147

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

sendiri. Dalam berpolitik pada era modern, segala ruang diskriminasi atas nama perbedaan gender harus dihapus, sebab kompetisi politik seharusnya menekankan proses meritokrasi dan kompetensi politik calon pemimpin, tanpa memandang gender atas calon pemimpin tersebut.

Selain itu diperlukan kesadaran para aktivis politik perempuan untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia melalui bidang pendidikan. Bagaimanapun pendidikan adalah sarana utama dan terpenting meningkatkan melek politik bagi kaum perempuan. Kompetensi berpolitik kaum perempuan dapat dibangun dengan meningkatnya jenjang pendidikan sehingga kesadaran berpolitik dan kehidupan yang lebih baik meningkat pula. Jika itu mampu terbangun kita layak optimistik semakin banyak perempuan Indonesia mampu berkarya, berkompetisi secara sehat dan membangun kepemimpinan perempuan yang memiliki daya saing baik dengan kaum lakilaki.

Teori Partisipasi Politik Dalam banyak negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik berpusat di tangan rakyat sehingga menjadi penting bagi penguasa mengajak keterlibatan rakyat dalam menjalankan sebuah proses pemilihan umum. Menurut Miriam Budiarjo (1998), partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, dengan cara memilih pemimpin baik itu negara maupun pemimpin organisasi secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Sementara Huntington dan Nelson menjelaskan, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Halbert McClosky (1978) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, serta dalam proses kebijakan umum (Budiardjo, 1998).

Partisipasi politik merupakan salah satu fungsi penting yang harus dilaksanakan oleh partai politik karena melalu fungsi partisipasi politik masyarakat dapat berperan aktif di dalam proses-proses politik. Partisipasi politik membentuk masyarakat sebagai pelaku aktif dalam

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

148

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

menjalankan kerja-kerja politik sehingga mencapai konsensus yang saling menguntungkan demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan partisipasi politik yang kuat, proses demokrasi Indonesia akan berjalan semakin matang karena mendapatkanj legitimasi yang kuat dari rakyat sebagai pemilih dalam mempercayakan wakilnya yang duduk di lembaga penyelenggara kekuasaan negara. Berdasarkan pendapat tersebut dapat kita pahami partisipasi politik adalah suatu keterlibatan atau peran serta masyarakat selaku warga negara dalam proses-proses politik, dimana partisipasi politik mencakup segala macam aktifitas politik. Aktifitas politik tersebut mulai dari mempengaruhi sebuah keputusan atau kebijakan, memilih atau menentukan orang yang membuat kebijakan sampai pada menghamba atau menentang kebijakan. Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan besar kecilnya keterlibatan seseorang dalam proses politik. Hirarki partisipasi politik menurut Michael Rush dan Phillip Althoff sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Menduduki jabatan politik atau administratif Mencari jabatan politik atau administratif Keanggotaan aktif suatu organisasi politik Keanggotaan pasif suatu organisasi politik Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi political) Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi political) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik Voting (pemberian suara). (Rush dan Althoff, 2003;122) Pada puncak hierarki yang disebutkan di atas terdapat orang-orang yang menduduki

berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik itu pemegang jabatan politik maupun anggota birokrasi pada berbagai tingkatan.

Bentuk partisipasi politik di bawah para pemegang atau

pencari jabatan di dalam sistem politik, terdapat mereka yang menjadi anggota dari berbagai tipe organisasi politik atau semu-politik. Hal ini mencakup semua tipe partai politik dan kelompok kepentingan. Dari sudut pandang sistem politik, partai politik dan kelompok kepentingan dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik, yaitu suatu organisasi, melalui anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik yang meliputi usaha mempertahankan gagasan posisi, situasi, orang atau kelompok-kelompok tertentu, melalui sistem politik yang bersangkutan (Rush dan Althoff, 2003;122).

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

149

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Bentuk partisipasi dalam partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan dapat bersifat aktif maupun pasif, tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi , sampai dengan memberikan dukungan keuangan dengan jalan membayar sumbangan atau iuran keanggotaan. Tingkat partisipasi politik berikutnya di bawah keanggotaan suatu organisasi politik dan semu politik yang aktif sampai dengan keanggotaan pasif, terdapat partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. Karena berbagai macam alasan, seseorang mungkin tidak termasuk dalam suatu organisasi politik atau semu politik, tetapi mereka dapat diarahkan untuk berpartisipasi dalam suatu bentuk rapat umum atau demonstrasi. Bentuk partisipasi ini dapat bersifat spontan, akan tetapi jauh lebih besar kemungkinannya partisipasi tersebut telah diorganisir oleh partai-partai politik atau kelompok kepentingan sebagai bagian dari kegiatan politik mereka. Kegiatan-kegiatan ini sifatnya adalah sementara, dan bahkan tidak memiliki sifat kesinambungan dari keterlibatan minimal pada keanggotaan organisasi politik atau organisasi semu politik. Hal ini bersifat informal. Diskusi politik informal merupakan bentuk dari partisipasi politk yang berada pada tingkatan kedelapan pada hirarki partisipasi politik, akan tetapi ada beberapa orang yang mungkin tidak mau berdiskusi politik dengan siapapun, namun demikian dia memiliki sedikit minat dalam soal-soal politik, dan mempertahankan minat tersebut lewat media massa. Mereka akan mampu mendapatkan informasi untuk diri sendiri tentang apa yang sedang terjadi, dan memberikan pendapat tentang jalannya peristiwa, akan tetapi mereka cenderung untuk membatasi partisipasi mereka terhadap hal tadi, dan mungkin juga membatasi terhadap pemberian suara. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Bentuk partisipasi politik juga dapat dibedakan ke dalam dua bentuk seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo dkk. dalam buku �Pengantar Ilmu Politik� yakni Partisipasi politik yang melembaga (routine political participation), dan Partisipasi politik yang tidak melembaga (non routine political participation) (Budiardjo dkk, 2004: ).

Perbedaan yang nyata dari kedua bentuk partisipasi politik di atas adalah, partisipasi routine (melembaga) adalah partisipasi politikyang dianjurkan dan secara formal di perbolehkan oleh penguasa, sedangkan tidak melembaga (non routine) kegiatan yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh penguasa. contoh :

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

150

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

a) Partisipasi politik yang melembaga adalah ikut dalam pemilihan umum, kegiatan seminar, diskusi serta kegiatan-kegiatan yang secara formal diperbolehkan oleh penguasa. b) Partisipasi yang tidak melembaga adalah aksi misalnya demontrasi, mogok, protes dan lainlain.

Pada kebanyakan Negara, kegiatan partisipasi politik yang tidak melembaga ini biasanya dilarang karena dianggap menggangu stabilitas nasional, yang berakibat mengganggu kelancaran pembangunan ekonomi negara tersebut. Di negara barat sebaliknya kegiatan yang tidak melembaga dalam batas-batas tertentu dibolehkan, misalnya demonstrasi yang tertib, proses yang terarah dan lain-lain. Partisipasi politik bisa juga dibedakan menurut penerimaan dari masyarakatnya. Nelson dalam buku “No Easy Choice� yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dkk (2004) membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi.

Perbedaan antara keduanya terletak pada apakah partisipasi tersebut bersifat sukarela atau inisiatif masyarakat, atau partisipasi tersebut diarahkan oleh pemerintah. Apabila partisipasi tersebut dari inisiatif masyarakat dan bersifat sukarela bisa disebut partisipasi otonom, sedangkan apabila diarahkan dari atas terkadang ada unsur tekanan, partisipasi ini dinamakan partisipasi yang dimobilisasi.

Dalam rangka penyaluran partisipasi politik tersebut di atas, partai politik sebagai suatu organisasi maupun sebagai suatu lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana atau media untuk penyaluran partisipasi politik masyarakat tersebut. Penyalur aspirasi di sini diartikan dalam arti menjadi wadah penampungan yang keikut sertaan masyarakat dalam masalah politik.

Pengertian yang lebih luas keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijakan bernegara melalui pembuatan keputusan politik. Hubungan antara partai politik dengan partisipasi politik masyarakat terletak pada kemampuan mereka untuk menjadi tempat atau wadah penampungan aspirasi masyarakat. Penampungan ini dilakukan melalui wakil mereka yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan secara bebas dan rahasia dalam jangka waktu tertentu.

Partisipasi politik adalah segala macam kegiatan dibidang politik mulai dari mempengaruhi kebijakan, menentukan atau memilih pembuat kebijakan sampai pada menghambat atau menentang sebuah kebijakan. Partisipasi politik masyarakat dapat kita artikan sebagai keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi di atas.

Berdasarkan pengertian di atas partisipasi politik perempuan dapat kita artikan sebagai keterlibatan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan politik. Saat ini, partisipasi politik

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

151

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

perempuan masih tergolong rendah apabila dilihat dari bentuk partisipasi politiknya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Upaya peningkatan itu dirasakan semakin mendesak jika melihat sudah adanya bukti nyata kesuksesan pemimpin perempuan dalam menjalankan kekuasaan baik tingkat pusat (Megawati Soekarnoputri-pen) dan daerah (Tri Rismaharini-pen). Jika merujuk teori partisipasi politik, maka perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak berpolitik mendapatkan kesempatan untuk memberikan kritik dan sarannya kepada penyelenggara negara. Tidak hanya itu, perempuan juga berhak menjadi pemimpin dalam artian dipilih maupun memilih dalam ajang pemilihan umum. Hal itu tentu sebuah kewajaran sebab proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, salah satunya melalui proses politik termasuk di dalamnya bagaimana menghasilkan sebuah produk politik yang mengakomodasi kepentingan, suara dan aspirasi kaum perempuan.

Selain itu dapat pula dipahami, bahwa kerja politik dapat dimainkan secara aktif dengan bergabung sebagai anggota maupun pengurus partai politik. Ini mengingat aktivitas politik banyak sekali dimainkan partai politik sebagai organisasi legal dan mendapatkan pengesahan negara dalam menjalankan aktivitas politiknya. Untuk itu, kaum perempuan diharapkan mau bergabung dengan partai politik baik karena kesadaran sendiri maupun akibat proses sosialisasi dan pendidikan politik yang dijalankan partai politik. Dengan bergabung dan masuk partai politik, maka beberapa peluang politik seperti dijelaskan Rush dan Althoff meliputi kesempatan dipilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif, mendapatkan tanda anggota partai politik, aktif dalam mengembangkan aksi politik seperti diskusi, demonstrasi dan rapat umum dapat diperoleh kaum perempuan.

Hambatan Partisipasi Politik Perempuan Dunia politik merupakan dunia laki-laki. Hal tersebut diungkapkan oleh Siti Musdah Mulia dan Anik Farida dalam bukunya “Perempuan dan Politik�. Mereka berpendapat bahwa selama ini, politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktivitas maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan disini mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif.

Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Karena itu masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

152

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau diinginkan. Dengan ungkapan lain, perempuan dengan karakter seperti itu bukan tipe perempuan ideal� (Mulia & Farida, 2005).

Budaya diskriminasi atas perempuan di atas repotnya dipandang lumrah dalam kehidupan politik di Indonesia. Ada kekhawatiran politik tidak pernah cocok dengan perempuan mengingat dunia politik kejam, penuh intrik, banyak diwarnai tipu daya dan keras sehingga membutuhkan daya tahan yang kuat. Hal itu dinilainya hanya dimiliki kaum laki-laki sehingga perempuan kurang mendapatkan kesempatan dalam berpolitik. Jikapun ada, maka peran laki-laki lebih dominan, sedangkan perempuan hanya dipakai sebagai pelengkap untuk memenuhi aturan yang ditetapkan undang-undang belaka sehingga sejatinya perempuan tetap terpinggirkan dalam menyampaikan pendapatnya dan mendapatkan hak dalam berpolitik praktis. Penilaian ini membentuk pemilihan peranan dan kerja cenderung atas pertimbangan seksual, dimana sistem patriarki berkembang dimana peranan dominan laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan, yang dalam bahasa Gramsci disebut hegemoni kultural (Umaimah Wahid: 2013) Berdasarkan pendapat di atas, politik dan perilaku politik identik dengan laki-laki. Politik bagi perempuan dianggap tabu oleh masyarakat. Karena politik tidak sesuai dengan karakter kewanitaan. Sehingga perempuan dengan karakter seperti yang disebutkan di atas bukan tipe perempuan ideal. Dunia politik juga berkaitan dengan dunia kepemimpinan. Menurut Siti Musdah Mulia dan Anik Farida menyebutkan “Ada tiga unsur yang merajut kepemimpinan dalam diri seseorang, yaitu kekuasaan kopetensi diri, dan agresi kreatif�( Mulia & Farida, 2005).

Kekuasaan merupakan unsur penting di dalam membangun sebuah kepemimpinan seseorang. Kekuasaan selalu didefinisikan sebagai kekuatan, ketegaran atau kemampuan bertindak yang diperlukan guna mencapai suatu tujuan yang lebih besar. Pada dasarnya kekuasaan bersifat netral, bisa digunakan untuk kebaikan dan sekaligus juga untuk kejahatan.

Gambaran yang muncul di masyarakat mengenai kefeminiman kental sekali dengan kepasrahan, kepatuhan, kesetiaan, kekanak-kanakan, kesimpatian, kehangatan, kelembutan, keramahan, dan ketidaktegasan. Sifat feminisme tidak sesuai dengan unsur kekuasaan yang diungkapkan di atas.

Oleh karena itu, kekuasaan selalu diidentikkan dengan laki-laki. (Mulia & Farida, 2005) Perempuan dapat berperan aktif dan bersaing secara terbuka dengan laki-laki, apabila memiliki sikap agresi kreatif

yang dapat diartikan sebagai mengambil inisiatif, memimpin

organisasi lain, mengemukakan pendapat sendiri, menentukan tujuan dan membuat tahap-tahap

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

153

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

untuk mencapai tujuan, mempertahankan keyakinan, serta membela diri bila diserang. Agresi kreatif hanya ada jika seseorang memiliki cita-cita dan ambisi serta terus berusaha mendapatkan ambisinya termasuk ambisi dalam menduduki jabatan politik. Perempuan agresi kreatif akan selalu berusaha keras memperjuangkan hak politik kaum perempuan dengan masuk ke partai politik, mengadvokasi kepentingan kelompok perempuan dalam perumusan kebijakan publik, mengedukasi perempuan lainnya untuk bergabung mendukung apa yang dijalankannya serta mendukung langkah-langkah terbaik yang bertujuan memajukan pendidikan politik kaum perempuan. Secara nyata, agresi kreatif menghendaki perempuan tampil dan maju ke panggung politik dengan kerja keras, kompetensi dan prestasi tanpa meninggalkan fungsi alamiahnya di rumah.

Dunia politik yang diidentikkan dengan dunia laki-laki merupakan salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan.Tradisi yang membudaya sudah mengakar dan membentuk pola serta norma-norma pembagian kerja berdasarkan stereotip jenis kelamin. Hal ini sudah menjadi suatu aturan dalam masyarakat bahwa perempuan merupakan kelas ke dua setelah laki-laki di bidang kehidupan publik, seperti lembaga perwakilan rakyat, pemerintahan dan partai-partai politik seperti yang telah diungkapkan oleh Siti Musdah Mulia (2007).

Kondisi ini memang sangat menyedihkan dan seolah mengabaikan beberapa kesuksesan perempuan yang berjuang dalam bidang politik untuk menyuarakan kepentingan masyarakat khususnya kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Beberapa perempuan yang sukses berpolitik dan menjadi pemimpin daerah antara lain Gubernur Banten, Walikota Tangerang Selatan, Walikota Surabaya, Wakil Bupati Jawa Tengah, Bupati Minahasa dan lainnya. Tapi meski mereka sukses memimpin daerahnya, popularitasnya masih belum memenuhi kepentingan kaum perempuan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Tetap dibutuhkan politisi perempuan yang lebih banyak berjuang di ranah publik sehingga kepentingan kaum perempuan dapat terakomodir dengan baik. Salah satunya perempuan aktif dalam partai politik dan diusung sebagai calon pemimpin daerah melalui mekanisme pilkada serentak pada akhir 2015 ini.

Bagaimanapun dengan segenap potensinya, perempuan harus memerdekakan diri dari diskriminasi gender

yang selama ini menutup peluang perempuan untuk bersaing

memperebutkan jabatan publik yang selayaknya dipertarungkan dengan kompetensi dan bermodalkan kesempatan yang sama untuk dipilih. Stereotip jenis kelamin yang selama ini

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

154

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

dijalankan partai politik terhadap perempuan harus dihilangkan karena terbukti merugikan perjuangan politik kaum perempuan. Diperlukan kesadaran bersama agar perempuan tampil ke depan panggung politik, memimpin daerahnya dan memperjuangkan kepentingannya. Jangan sampai dominasi akut laki-laki dalam proses budaya politik Indonesia terhadap perempuan yang selama ini dijalankan partai politik dan negara terus terjadi sehingga mempersempit peluang perempuan untuk masuk dalam ranah politik.

Kendala-kendala politik seperti yang diungkapkan A.M. Fatwa memberikan kita suatu gambaran bahwa kendala yang datang berasal dari lingkungan sosial. Selain lingkungan sosial, kendala juga dapat berasal dari psikologis perempuan itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh A.M. Fatwa “Kurangnya kepercayaan dalam diri mereka adalah salah satu alasan utama bagi tidak terwakilinya perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal, termasuk parlemen, pemerintahan, dan juga di partai-partai politik� (Fatwa, 2003:195).

Pentingnya perempuan dalam politik melahirkan pandangan feminisasi politik yang menyakan perempuan memiliki isu prioritas (pendidikan, jaminan sosial dan medicare) yang hanya dipahami jika diperjuangkan politisi perempuan. Gaya kampanye untuk menarik simpati pemilih perempuan juga berbeda dan kadang ini tak selalu mudah dipahami politisi dari laki-laki.

Feminisasi politik bertujuan agar kebijakan negara mampu melindungi kaum perempuan; kaum miskin, meredakan konflik antara keluarga dan kerja; dan menyediakan dukungan jaringan pengaman bagi mereka yang tertimpa bencana; yang menghadapi kesulitan ekonomi dan di bawah garis kemiskinan. (Edsall, 1999 dalam Bennion, 2001) Untuk merespons kepentingan politiknya, maka perempuan harus mengorganisir diri dan memobilisasi jaringan kerjanya untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka dalam setiap pengambilan kebijakan baik tingkat nasional maupun daerah (IDEA: 2002) Pandangan untuk penguatan perempuan dalam bidang politik mulai berkembang pada abad 19 dan awal abad 2perempuan dalam bidang politik mulai berkembang pada abad 19 dan awal abad 20 dimana kalangan feminis liberal berusaha memperjuangkan perubahan dalam struktur legislative agar perempuan terpenuhi haknya. Sementara seperti dijelaskan Freud, minimnya partisipasi perempuan dalam konteks kemasyarakatan dapat disebabkan pandangan umum bahwa maskulinitas lebih baik daripada femininitas (Tong, 1998)

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

155

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Tahun 1980-an, berkembang organisasi Women Liberation Movement (WLM) yang fokus memperjuangkan mobilisasi dan integrasi politik perempuan sehingga mendorong elite politik memperhatikan kepentingan perempuan. Kesadaran politik perempuan semakin terlihat nyata dalam bentuk pemberian suara, aktivisme dalam politik, seperti ikut berpartisipasi dalam partai politik, LSM, penyusunan agenda politik, formulasi politik, dan berbagai organisasi politik Tahun 1949, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan fundamental manusia tanpa harus terhalang perbedaan gender. Selanjutnya PBB mengadopsi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW/Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan) pada 1979 dan Indonesia meratifikasi Konvensi Perempuan tersebut melalui Undang-Undang No. 7/1984. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan melalui Undang-Undang No. 68 tahun 1958. (Nurwani Idris: 2009) Dalam prakteknya di Indonesia sebagaimana dijelaskan Julia Suryakusuma (2004) meski aturan sudah mendukung potensi politik perempuan, tetapi posisi perempuan masih rawan terhadap bebagai manipulasi politik. Sehingga seringkali yang terjadi, perempuan sering dipakai untuk alat legitimasi dan komoditas politik belaka. Asumsi yang dikembangkan, perempuan merupakan unit dasar kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga harus dikontrol untuk mengendalikan kekuasaan negara. Sementara Fatimah Muhibbi (2005) menegaskan perbedaan fisik perempuan dan laki-laki adalah sunnatulah. Tapi jika itu dibingkai dalam konstruksi budaya yang bias jender dan tekanan agama, maka definisi itu akan berujung dominasi politik patriarki yang tidak mengandung unsure keadilan dunia maupun hukum Tuhan.

Partisipasi politik perempuan yang tingkatnya lebih rendah dari laki-laki merupakan kondisi yang perlu diperbaiki. Peningkatan partisipasi politik perempuan sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ali dalam tulisannya �Representasi dan Partisipasi Politik Perempuan� ia menyebutkan bahwa semakin seorang perempuan terdidik semakin ia sadar politik. Keterdidikan mempengaruhi rasa harga diri (sense of self-worth), percaya diri (self-confidence), citra diri (self-image), dan pandangan positif terhadap diri dan dunia luar� (Ali dalam Media Indonesia, 2001).

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

156

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana akan mampu menjadikan hidup perempuan lebih berkualitas dan mendapatkan peluang kehidupan yang lebih baik. Pendidikan juga menjadi senjata penting dalam menjamin kualitas kehidupan manusia Indonesia tanpa harus membedakan gender untuk bersaing secara sehat dalam berbagai bidang kehidupan termasuik politik. Dengan adanya pendidikan tinggi untuk perempuan, maka kesadaran berpolitik dan melek realitas sosial mudah terbangun, sehingga berujung kebangkitan kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam politik. Itu semua berpeluang menjadi kepercayaan diri perempuan semakin besar untuk memenangkan sebuah pertarungan politik termasuk dalam pilkada serentak.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa pendidikan mempengaruhi cara seseorang dalam menilai sesuatu. Pendidikan juga memberikan kepercayaan diri pada diri seseorang. Hal ini juga dapat membangkitkan kepercayaan diri perempuan dalam berpartisipasi politik. Pendidikan politik dapat diperoleh melalui partai politik sebagai usaha dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ali yang menyebutkan bahwa Promosi dan pelatihan bagi perempuan dalam partai-partai politik harus dikembangkan.

Pendidikan kewarganegaraan (civil education) yang lebih sadar gender juga sangat strategis peranannya, selain tentu saja pendidikan keagamaan yang lebih kontekstual� (Ali dalam Media Indonesia, 2001).

Konteks partai politik, pendidikan politik melalui pelatihan, workshop dan diskusi baik formal maupun informal menjadi pilihan strategis partai politik sehingga partisipasi politik perempuan meningkat. Kegiatan ini dijalankan secara berkala, berjenjang dan memiliki struktur kurikulum yang baik sehingga menghasilkan output politisi perempuan yang memiliki kompetensi pendidikan, sosial, politik yang unggul. Untuk sistem seleksinya, partai politik dapat menjalankan secara terbuka dengan menjaring sebanyak-banyaknya perempuan Indonesia yang satu pandangan dengan garis kebijakan partai politik tersebut. Setelah itu, dikembangkan seleksi yang lebih rinci dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang sesuai kebutuhan dan kualifikasi parpol bersangkutan.

Dengan praktek seperti itu, maka sesunggguhnya partai politik sudah menjalankan beberapa fungsinya sekaligus yaitu sosialisasi politik, pendidikan politik dan rekrutmen politik.

Ada warna baru dalam kepemimpinan politik dengan masuknya perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik sehingga aspirasi dan kepentingan konstituen perempuan yang cukup

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

157

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

besar jumlahnya di negeri dapat diserap dengan baik. Partai politik juga akan terhindarkan dari budaya politik serba instan yang selama ini menghasilkan kader kutu loncat setiap menjelang musim pemilu. Melalui mekanisme yang jelas dan tepat, partai politik dapat memiliki kader politik perempuan yang terbina secara ideologis, memahami arah dan landasan gerak partai sehingga mau secara sukarela memperjuangkan agenda dan kepentingan partai ke depan.

Pendapat lain mengenai hambatan partisipasi politik perempuan yang diungkapkan oleh I.M Young (1999) mengungkapkan bahwa hambatan politik perempuan disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, faktor internal meliputi hambatan diri yang menyebabkan perempuan merasa tidak layak berada di ranah publik sedangkan hambatan eksternal meliputi hambatan struktural, hambatan budaya dan agama, hambatan perantaraan dan hambatan kelembagaan. Hal-hal di atas sangat berpengaruh terhadap daya juang perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya.

Hambatan diri sebagaimana diuraikan sebelumnya meliputi rendahnya kepercayaan diri perempuan akibat tingkat pendidikan yang tidak cukup mendukungnya untuk menduduki posisi penting dalam dunia politik. Rendahnya kepercayaan diri berdampak budaya dominasi laki-laki atas perempuan masih terjadi sehingga demokrasi Indonesia masih dipenuhi dikendalikan diskriminasi gender. Kondisi diperburuk masih adanya kecenderungan partai politik setengah hati menjalankan undang-undang sehingga peluang dan kesempatan yang seharusnya diperoleh perempuan untuk bertarung memperebutkan kepemimpinan politik dalam pilkada serentak menjadi minim. Kompetisi internal partai menekankan popularitas dan diskriminasi gender sebagai variabel yang menentukan majunya seorang calon pemimpin daerah, bukan elektabilitas, kompetensi dan kemampuan memperjuangkan rakyat sebagai pilihan utamanya.

Secara teoritis Iris Marion Young menjelaskan pentingnya membentuk representasi khusus bagi kelompok yang tertekan, termasuk kaum perempuan. Sedangkan model representasi yang dibutuhkan oleh kaum perempuan tidak ada model khusus yang baku tetapi tergantung pada pemikiran yang kreatif dan fleksibel. Perempuan ada pada suatu posisi tanpa kekuasaan ke posisi dengan kekuasaan, seolah-olah kekuasaan adalah suatu hal yang dapat dimiliki oleh individu dalam jumlah lebih besar atau lebih kecil’ (Young, 1990:31).

Repotnya perempuan selama ini sudah ditempatkan partai politik dan budaya sosial masyarakat dalam struktur kekuasaan yang melemahkan (disempower) dan bersifat terbatas

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

158

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

sehingga persaingan mendapatkan kursi pemimpin daerah semakin sulit. Dengan kata lain, perempuan tidak memiliki pilihan lain kecuali berjuang untuk diberdayakan dari suatu posisi pelemahan. Perempuan memberdayakan diri mereka sendiri dalam jaringan kompleks struktur dimana mereka berada pada dimensi-dimensi ekonomi, politik, sosial dan budaya.Ini dapat dijalankan melalui perjuangan struktural dengan masuk ke lembaga publik melalui legalitas partai politik maupu memainkan fungsi sebagai kelompok penekan dalam wujud lembaga sipil yang begerak mengadvokasi dan mengampanyekan gerakan peduli politik perempuan.

Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Sistem Kuota merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Sistem kuota merupakan upaya affirmative action yang sengaja dilahirkan untuk kepentingan perempuan. Affirmative action merupakan kumpulan hukum dan aturan untuk membela kelompok minoritas atau yang termarjinalkan. Affirmative action ditujukan untuk melindungi atau menyamaratakan hak-hak rakyat atas perbedaan ras, jenis kelamin dan etnis.

Aturan ini menyebutkan bahwa partai politik sekurang-kuranganya harus menyertakan perempuan sebagai calon legislatif sebanyak 30 %. Dan kemudian pemerintah sudah menerapkan kebijakan untuk political will yang mengondisikan lingkungan untuk peka terhadap kepentingan perempuan di lingkungan politik sehingga menunjang kondusifitas kerja bagi para perempuan.

Kemudian Pemerintah juga sudah melaksanakan sistem pemilihan umum yang diperkirakan dapat menguntungkan bagi perolehan suara perempuan. Secara teoritis ada dua sistem pemilihan yang berlaku pada saat ini yakni sistem distrik dan sistem proporsional. Kini, pemerintah menetapkan posisi perempuan dalam nomor urut suara ada di antara tiga nomor caleg laki-laki begitupun seterusnya supaya dapat terlihat oleh masyarakat dan tidak tenggelam di urutan bawah.

Besar harapan keterwakilan perempuan melalui reformasi sistem Pemilu dan Kepartaian memasuki babak baru sejak diakomodasikannya pasal-pasal afirmatif dalam regulasi Pemilu 2004 yang ditetapkan melalui UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tahun 2004, UU Pemilu menyarankan partai politik untuk memenuhi 30% daftar calon peserta pemilu adalah perempuan. Kemudian, pada Pemilu 2009 tiap partai politik peserta pemilu diwajibkan untuk memiliki minimal 30 persen

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

159

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

calon perempuan dalam daftar calon yang diajukan dan setiap tiga calon secara berurutan dari awal daftar hal ini biasa disebut dengan teknik zipper. Jika ketentuan kuota 30% ini tidak terpenuhi maka akan ada sanksi administratif namun tidak ada sanksi bila gagal memenuhi sistem zipper.

Kesimpulan Pilkada serentak adalah wujud demokrasi Indonesia kekinian yang berfungsi menemukan kepemimpinan terbaik bagi rakyat pada suatu daerah. Kepemimpinan itu hadir dalam sosok pemimpin idaman yang diyakini mampu membawa daerahnya menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Dipilihnya pilkada serentak karena sirkulasi kepemimpinan harus tetap berjalan, tapi tidak memakan biaya politik yang mahal. Maka diharapkan pelaksanaan demokrasi secara serentak di berbagai daerah ini mampu menekan biaya politik sehingga tidak mengganggu keseimbangan anggaran daerah untuk kepentingan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam pilkada serentak ditemukan sebuah persoalan mendasar mengenai minimnya partisipasi politik perempuan. Ini dapat disebabkan kondisi sosial-budaya dimana masih muncul pandangan perempuan tidak layak berpolitik sebab itu domain laki-laki. Sementara faktor lainnya adalah psikologis perempuan yang kurang percaya diri untuk tampil dalam kepemimpinan politik. Ini hadir disebabkan rendahnya pendidikan kaum perempuan sehingga peningkatan kualitas pendidikan harus dijalankan agar terbentuk kaum perempuan yang memiliki kesadaran berpolitik dan sikap kritis atas kondisi di sekitarnya.Minimnya jumlah pelaku politik perempuan dalam kancah kepemimpinan politik di Indonesia dapat terlihat dari minimnya jumlah perempuan yang menjabat dalam level kepemimpinan daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati. Untuk itu momentum pilkada serentak menajdi ajang terbaik sekaligus momentum bagi negara dengan bantuan partai politik untuk mendidik kader politik perempuan agar mau dan mampu maju berjuang sebagai pemimpin daerah. Apalagi parpol sudah mendapatkan amanat agar memenuhi 30 persen keterwakilan eprempuan dalam kepengurusannya sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan dalam politik. Sudah selayaknya amanat ini dijalankan parpol agar persoalan budaya dan psikologis yang selama menghimpit perempuan untuk berkompetisi dalam ajang politik dapat terselesaikan. Bagaimanapun negara menjamin dan memberikan kesamaan hak perempuan dalam memperebutkan jabatan publik termasuk kekuasaan sebagai

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

160

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

pemimpin daerah. Dalam politik, diskriminasi gender khususnya dalam pilkada serentak tidak boleh dibiarkan. Kepemimpinan bukan ditentukan jenis kelaminnya, melainkan sejauhmana seseorang mampu berkompetisi gagasan, mengoptimalkan kesempatan yang ada dan mengutamakan meritokrasi sehingga suasana politik yang terbangun menjadi lebih adil dan sehat tanpa harus membedakan terperangkap perbedaan gender.

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

161

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Daftar Pustaka Ali. (2001). Media Indonesia. Representasi dan Partisipasi Politik Perempuan.

Bennion, Elizabeth Anne. 2001. Gender Perception, and Policy Priorities in Three Midwestern State Legislatures, Dissertation, University of Wisconsin– Madison.

Budiarjo, Miriam. (1981). Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai. Jakarta : Gramedia ------------------------.(2004). Pengantar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2002.

Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Edisi Bahasa Indonesia, Sweden: International IDEA, SE-103 34 Stockholm. (http://www.idea.int/publications/wip/ upload/full_version.pdf) Launa dan Azman Fajar. “Representasi politik perempuan: sekedar wacana atau turut mewarnai?” Jurnal Sosial Demokrat. Edisi 6 Tahun 2. Juni-Agustus 2009.

Marion Young, Iris, 1999. “From Justice and The Politics of Difference”, dalam Philip Green (ed.), Key Concepts in Critical Theory Democracy, New Jersey : Humanities Press.

Mulia, S.M & Farida, Anik (2005). Perempuan & Politik. Jakarta : Gramedia Mulia, S.M. (2007). Menuju Kemandirian Politik Perempuan. Yogyakarta : Kibar Press Nurwani Idris, “Fenomena, Feminisme dan Political Self Selection Bagi Perempuan” Jurnal Wacana Vol 13 No. 1 Januari 2010. Hal. 116-131.

Tong, Rosemarie Putnam. 1998. Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis, Penerjemah, Aquarini Priyatna Prabasmoro, Yogyakarta: Jalasutra.

Didik Supriyanto. Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Mencegah Politik Biaya Tinggi Dalam Pilkada” yang diselenggarakan Perludem pada 12 Juni 2013 di Hotel Akmani, Jakarta Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication. Jilid 29 (1). 2013: 73-97. Umaimah Wahid. Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012. http://www.suarakarya.id/2015/07/31/perempuan-dan-pilkada-serentak-oleh-thomas-koten.html http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3829/Arief-Tujuan-Pilkada-Serentak-UntukTerciptanya-Efektivitas-dan-Efisiensi-Anggaran

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih / Perempuan dan PILKADA /8/Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

162

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Keterlibatan Kaum Bangsawan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin.

Program Studi Ilmu Pemerintahan,FISIP, Universitas Muhammadiyah Makassar. muchlas@unismuh.ac.id, fitriani90@ymail.com & zulfannahruddin@gmail.com

Abstract Pilkada became a space that presents the elite of the community, but behind the contestation of the phenomenon is quite interesting when people are faced with a dilemma where the elite who compete are the descendants of nobility.This study used a qualitative approach to explainingd main problems discussed by descriptive method. The fact is Strang Bugis society community, always have a desire to domination power and not hesitate to mutually contest between the group. The fact that Andi's group who contested in the arena of elections is inseparable from these three things: First, the building construction of the Andi's behavior in the society structure becomes the determinant to get the voters sympathy.

Second, look at the capital in the Andis as a means to contest the winner, the capital's most powerful capital and also in the sense of being. Third, the habitus and capital will affect Andi's victory in which the arena of Pilkada as a container or to play the habitus and capital. These three things became the determinant of the winning process of the actor who was contesting in the arena of elections.

Keyword: Involvement, Aristocracy, Local Politics.

Abstraksi Pilkada menjadi ruang yang menyajikan keterlibatan para elit masyarakat, namun dibalik kontestasi tersebut fenomena cukup menarik ketika masyarakat dihadapkan pada dilematik dimana para elit yang berkompetisiadalah keturunan bangsawan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan secara metode deskriptif permasalahan pokok yang dibahas. Fakta yang adasebagai golongan strata atas masyarakat Bugis, bangsawan senantiasa memiliki hasrat untuk menodminasi kekuasaan dan tidak segan-segan saling berkontestasi antar kelompoknya.Fakta bahwa golongan Andi yang berkontestasi di arena kuasa yakni secara spesifik pilkada tidak terlepas dari tiga hal yakni: Pertama, bangunan kontruksi tingkah laku para Andi dalam struktur masyarakat menjadi penentu untuk mendapatkan simpati pemilih. Kedua, kehadiran modal dalam diri para Andi menjadi alat untuk berkontestasi menjadi penentu kemenangan, modal yang paling kuat yakni modal simbolik serta dominasinya dalam masyarakat berpengaruh terhadap dukungan yang diperoleh.Ketiga, habitus dan modal akan mempengaruhi kemenangan Andi dimana arena Pilkada sebagai wadah pemanfaatan atau mempermainkan habitus dan modal tersebut.Ketiga hal ini menjadi penentu proses kemenangan sang aktor yang tengah berkontestasi di arena pilkada.

Kata Kunci: Keterlibatan, Kaum Bangsawan, Politik Lokal Submite Review Accepted Surel Corespondensi

: : : :

14 Nov 2016 14 Nov 2016 01 Jan 2017 jovani.audra@gmail.com / adamhilman@umpo.ac.id

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

163

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Pendahuluan Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam kontekspolitik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (Muhiddin, 2015).

Demokrasi serta hadirnya liberalisasi politik dimanfaatkan semua golongan atau kelompok masyarakat tampil dalam panggung politik untuk menunjukkan kekuatan mereka.

Pada masa Orde Baru ini tidak banyak golongan bangsawan di Indonesia yang mampu menunjukkan power mereka agar tetap survive dalam mengatur wilayah kekuasaannya. Kajian tentang bangkitnya para bangsawan dalam mendapatkan kekuasaan di tingkat lokal telah menjadi kajian yang makin menarik dan menantang, hal ini disebabkan karena di setiap daerah di Indonesia memiliki komunitas bangsawan yang tetap eksis dan memiliki strategi agar tetap survive dan mendapat kehormatan serta kekuasaan di kalangan masyarakat. Bangsawan di berbagai daerah memiliki historis yang menjadi simbol dan cerita yang terdoktrinisasi dari generasi ke generasi.Namun tidak banyak bangsawan yang mampu bertahan dengan kekuasaan tradisional dan identitas kedaerahan. Selain itu di era Orde Baru para pemangku adat daerah seakan tengah “tertidur� di balik sistem otoriter sang penguasa. Apalagi dewasa ini yang menuntut hadirnya good governance disegala lini termasuk dalam proses konstalasi politik seperti pilkada. Governance yang mengedepankan akomodasi, kooperasi dan sinergi dalam kesetaraan antar perilaku (Prianto, 2011).

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, para bangsawan kembali hadir menggali dan menunjukkan identitas mereka.Seperti yang dikemukakan oleh Gerry Van Klinken (2007, dalam Davidson dkk) yang menunjukkan kembalinya para sultan terjadi di Kalimantan Barat dan Maluku Utara.Bangsawan ini berusaha untuk menghidupkan kembali tata kehidupan yang bernuansa keraton di setiap daerah.Klinken menyatakan bahwa gerakan bangsawan ini membentuk kelompok dalam menunjukkan eksistensi mereka dalam perpolitikan.Kelompok ini hendak mempertahankan feodalisme dalam bingkai republikan di era otonomi daerah.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

164

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Senada dengan Ari Dwipayana (2004) yang mengeksplorasi feomena kembalinya kuasa kaum bangsawan di dua kota yakni Surakarta (Solo) dan Denpasar (Bali). Dengan menghadirkan genealogi kekuasaaan dari kaum bangsawan tersebut, serta strategi survive kaum bangsawan ini ditengah masa krisis yang pernah dialaminya, dan pasca tumbangnya rezim Soeharto bangsawan ini kembali eksis dan terjun kembali dalam arena kebudayaan, ekonomi, politik dan birokrasi.

Berdasarkan penelusuran sejarah di masa lalu, berbagai daerah di Indonesia terdiri dari kerajaan dan menganut sistem aristokrasi sebagai sistem yang tepat di masa lalu.Namun perubahan rezim dari masa ke masa memberikan pengaruh terhadap habitus para bangsawan.Terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kaum bangsawan ini dituntut untuk mengikuti pola dan sistem pemerintahan yang otoriter.Otoritarian penguasa Orde Baru tercermin dari berkuasanya para kroni-kroni Soeharto yang tersebar di ranah pemerintahan dan politik hingga ke tingkat lokal.Sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah, jabatan bupati tentunya ditunjuk oleh pemeritah pusat dalam rangka mempertahankan kekuasaan Soeharto melalui jaringan di tingkat lokal.

Fenomena serupa terjadi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sengkang dimana terdapat pola kerja sama yang terjalin antara bangsawan dan penguasa masa Orde Baru. Tepatnya di Wajo para bangsawan yang mampu eksisdan survive di masa Orde Baru dikarenakan mereka mendekatkan diri dengan kekuasaan. Dengan cara masuk di partai golkar dan menjadi anggota militer, bangsawan di wajo dengan mudah menduduki jabatan di ranah politik dan pemerintahan (Andi Faisal Bakti, 2007 dalam Nordholt dan Klinken).

Pasca reformasi telah membuka ruang bagi semua kalangan masyarakat untuk berkontestasi di ranah politik termasuk pemilukada, tanpa melihat status yang ada. Walaupun bergulirnya otonomi daerah juga bukan semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakat kelas bawah (Asiru,2011). Hal ini dimanfaatkan oleh bangsawan untuk mendapatkan kekuasaan agar tetap survive. Euforia demokrasi dirasakan hingga masyarakat daerah yang tercermin dari hadirnya para elit lama yang muncul dan siap berkontestasi di pemilukada.Eksistensi kaum bangsawan dalam wilayah politik pemerintahan tercermin banyaknya Andi yang menjabat pada posisi strategis dalam struktur pemerintahan dan

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

165

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

mendapatkan kedudukan di partai politik. Selain itu pasca runtuhnya masa Orde Baru elit lama (baca: bangsawan) kembali memimpin Pinrang 1.

Momentum suksesi politik modern ini melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin di daerah, untuk itu ketiga pasangan kandidat ini memiliki strategis masing-masing dalam memobilisasi massa baik dalam internal keluarga mereka hingga masyarakat umum.

Selain pasangan munculnya nama-nama baru (http://www. koran.tempo.co/konten/2013) pun telah beredar di berbagai media lokal dan kalangan masyarakat 2. Sebagai pasangan incumbent tentunya Andi Aslam Patonangi masyarakat telah mengetahui serta merasakan karakter kepemimpinan Andi Aslam Patonangi3.Kemunculan para Andi yang berkontestasi di pemilukada dampak dari pemanfaatan liberalisasi politik, serta strategi mereka agar tetap survivedi kalangan masyarakat.

Kondisi ini secara tidak langsung mempertontonkan konflik elit baik dari sesama kaum bangsawan maupun konflik dengan kaum non bangsawan.konflik elit yang terjadi dalam Pemilukada, merupakan suatu fenomena politik lokal yang tidak bisa dihindari dalam setiap proses penyelenggaraan Pilkada. Konflik elit membawa implikasi positif dan negatif terhadap proses demokratisasi yang sedang praktekan di Indonesia dewasa ini(Nehrun, 2016).Harus diakui bahwa situasi politik ini memunculkan kedewasaan masyarakat dalam memilih yang terbaik dan sesuai dengan cita-cita masyarakat.Selain itu, harus dipahami bahwa desentralisasi dan demokratisasi lokal memiliki potensi besar untuk merangsang pertumbuhan organisasiorganisasi, serta jaringan masyarakat sipil (civil society) (Usman, 2011).Sehingga walaupun terjadi kontestasi yang didominasi oleh satu pihak, sesungguhnya itu menjadi jalan untuk menghadirkan jaringan masyarakat yang lebih kuat tanpa melihat status yang melekat pada diri

1

Mengingat pasca Orde Baru yang menjadi bupati Pinrang adalah kalangan bangsawan yakni Drs. H.A. Masnawi A.S. periode 1998 s/d 1999, Drs. H.A. Nawir, MP tahun 1999-2009 (dua periode);dan H.A. Aslam Patonangi,SH,M.Si 2009-Hingga Sekarang. Hal ini membuktikan bangkitnya kaum bangsawan pasca rutuhnya Orde Baru, dan demokrasi telah membuka ruang bagi setiap orang untuk turut berpartisipasi baik sebagi pemilih dan yang dipilih dalam pemilu.

2 Nama-nama yang muncul sebagai bakal calon bupati Pinrang yang beredar di berbagai media antara lain: Andi Irwan Hamid – A. Mappanyukki, A. Aslam Patonangi – Darwis Bastama, H. Abdullah Rasyid – H. Faizal Tahir Syarkawi, Suryadi Paroki – Sahabuddin Thoha, Kaharuddin Mahmud – Ardan Razak, dan Sulthani – Rifai Mana.

3 Perjalanan karier Andi Aslam Patonangi berawal ketika menjadi sekretaris Camat di Watang Sawitto pada tahun 1996, kemudian menjadi Kasubid Pekerjaan Umum Bappeda tahun 2002, Camat Duampanua tahun 2005, Camat Watang Sawitto tahun 2006, dan saat ini tengah mejabat sebagai Bupati Pinrang.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

166

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

seseorang, melainkan kemampuan menyelesaikan masalah dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Kajian kebangkitan bangsawan telah lumrah dalam lingkup akademis, untuk itu dalam penelitian ini cenderung menyajikan kajian terkait kontestasi antar bangsawan itu sendiri.Pasca reformasi serta kehadiran liberalisasi politik kemudian membuka kesempatan bagi semua kalangan untuk berpartisipasi dalam politik modern mulai dari skala lokal hingga nasional, termasuk kontestasi para Andi dalam politik lokal yakni Pilkada.Pertarungan di arena Pilkada menjadi ajang yang menampilkan sumber daya (Demonstrate the Capital) para aktor lokal seperti bangsawan kepada masyarakat. Sumber daya tersebut merupakan modal yang dimiliki kemudian dikontruksi dalam memobilisasi massa sebagai alat untuk berkontestasi. Hal inilah yang hendak dikaji penulis, yang memfokuskan upaya para kandidat yang bergelar ‘Andi’ berkontestasi di pemilukada pada tanggal 18 september 2013.

Kerangka Teori Dalam penulisan ini menggunakan kerangka teori yang dipelopori oleh Pierre Bourdieu yakni habitus, modal dan field digunakan untuk mengkerangkai telaahan ini.Konsep Habitus sendiri digunakan untuk melihat bagaimana kebiasaan para Andi sehingga dapat terjun dalam ranah politik khususnya mencalonkan diri dalam pilkada Kabupaten Pinrang. Habitus berasal dari bahasa latin yang mengacu pada kondisi, penampakan atau situasi yang tipikal atau habitual, khususnya pada tubuh (Richard Jenkis, 2004:107). Sebagai sesuatu yang tampak dari individu habitus cenderung mempraktikkan apa yang menjadi pemahamannya selama ini tentunya hal itu tidak terlepas dari sejarah dan pengetahuan individu.

Sejarah mengukir habitus para agen yang dibentuk oleh pengalaman dan pengajaran secara eksplisit sebagai sesuatu hal yang dapat diterima apa adanya. Karena hal ini merupakan proses produksi, penyesuaian dan hubungan dialektis antara habitus individu dalam suatu konsep sejarah secara kolektivitas yang berlanjut secara terus menerus mengikuti pola zaman sebagai ruang dan waktu. Untuk itu secara formal Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai: “Sistem disposisi yang bertahan lama dan bisa dialihpindahkan (transposable), struktur yang distrukturkan yang diasumsikan befungsi sebagai penstruktur struktur-struktur (structured structures predisposed to function as structuring structures), yaitu sebagai prinsip-prinsip yang melahirkan dan mengorganisasikan praktik-praktik dan representasi-

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

167

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

representasi yang bisa diadaptasikan secara objektif kepada hasil-hasilnya tanpa mengandaikan suatu upaya sadar mencapai tujuan-tujuan tertentu atau penguasaan cepat atas cara dan operasi yang diperlukan untuk mencapainya. Karena sifatnya ‘teratur’ dan ‘berkala’ secara objektif, tapi bukan produk kepatuhan terhadap aturan-aturan, prinsipprinsip ini bisa disatupadukan secara kolektif tanpa harus menjadi produk tindakan pengorganisasian seorang pelaku” Selanjutnya field atau arena bertujuan untuk mengungkapkan ranah atau tempat para Andi pada fase awal sebelum tampil dalam panggung politik (Baca: Pilkada). Konsep arena merupakan konsep yang dinamis di mana perubahahan posisi agen berimplikasi pada perubahan struktur arena. Dalam arena apapun agen-agen yang menempati berbagai macam posisi yang tersedi atau menciptakan posisi-posisi baru akan terlibat dalam kompetisi yang memperebutkan kontrol kepentingan atau sumber daya dalam arena bersangkutan. Kampanye merupakan salah satu strategi arena yang digunakaan para aktor/elit untuk mendapatkan dukungan rakyat sebagi proses menuju kursi kepemimpinan dalam panggung politik. Lebih lanjut, Bourdieu dalam tulisannya yang kemudian diterjemahkan oleh Pipit Maizer (2009) menjelaskan tiga langkah dalam proses menganalisis suatu medan sebagai berikut: “Pertama mencerminkan keunggulan medan kekuasaan ialah melacak hubungan setiap medan spesifik ke medan politis. Kedua memetakan struktur objektif relasi-relasi antar posisi-posisi yang ada di dalam medan itu. Ketiga menentukan hakikat habitus para agen yang menduduki aneka tipe posisi di dalam medan itu”.

Panggung politik senantiasa menjadi arena yang sangat sengit yang dipenuhi pertunjukan seni mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan kepentingan para aktor/elit yang bermain dalam panggung politik tersebut. Panggung politik ini notabene adalah pesta pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) yang terjadi di Kabupaten Pinrang membuka arena pertarungan antar aktor/elit dalam mendapatkan kekuasaan. Selanjutnya capital atau modal yang dimaksudkan berupa sumber daya yang digunakan oleh Andi dalam berkompetisi.Menurut Bourdieo (dalam George Ritzer’ 2011:908) terdapat empat tipe modal (capital) terebut yakni: (1) Kapital Ekonomi dimana seseorang harus memiliki harta benda, uang, kepemilikan dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini kapital ekonomi dilihat dari kepemilikan harta benda para Andi ini, termasuk kepemilikan harta benda, penguasaan akan tanah atau sawah serta perkebunan lainnya.(2) Kapital budaya/kultural terdiri dari bagaimana seseorang memanfaatkan informasi mengenai bentuk-bentuk kebudayaan, pengetahuan, memiliki strata pendidikan dan

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

168

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

keterampilan. (3) Kapital simbolik ini berasal dari kehormatan yang didapatkan dari garis keturunan misalnya para darah biru atau bangsawan, modal simbolik ini mendapatkan tempat dan perhatian khusus di masyarakat sekitar karena memiliki perbedaan dari masyarakat lainnya.

(4) Kapital sosial dapat dilihat bagaimana para aktor/elit ini membangun relasi-relasi dengan masyarakat tanpa ada sekat yang tentunya dapat dinilai orang sekitarnya serta mendapatkan penghargaan tertentu karena dapat membangun relasi sosial dengan baik. Kerangka teori tersebut digunakan sebagai benang merah dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah dan berdasarkan pada fokus kajian penelitian.

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan studi literatur, studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumbersumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan wawancara dan observasi selama dua bulan yaitu pada bulan Agustus dan September 2016

dengan

sejumlah informan Seperti Anggota KPUD Pinrang dan Kader Partai Demokrat serta tokoh masyarakat lainnya (yang bersifat purposive sampling). Kemudian penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet.

Hasil dan Pembahasan Pertarungan

para

Andi

di

arena

pilkada

semakin

menunjukkan

adanya

ketidaksolidaritasnya ikatan komunitas Andi ini dalam meraih kekuasaan.Tak dapat dipungkiri adanya kontestasi yang tak terelakkan ketika berhadapan arena politik dalam memperebutkan kekuasaan.Ikatan kekerabatan yang dibangun ataupun komunitas yang bersifat tradisional terjalin terkadang mengalami keretakan karena setiap individu masing-masing memiliki ambisi dalam meraih sebuah kedudukan dan kekuasaan tunggal yakni menjadi seorang kepala daerah. Mesti sejatinya mereka tidak ingin mengakui secara terang-terangan adanya keretakan dalam internal keluarga mereka, tetapi dalam kacamata politik tengah menghadirkan kontestasi dalam tubuh kelompok Andi ini.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

169

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Rekam Jejak Eksistensi Kaum Bangsawan Cerita tentang kehidupan masyarakat Bugis Makassar tertuang dalam manuskrip kuno yakni La Galigo. Dalam manuskrip tersebut pun diungkap bagaimana konsep falsafah hidup orang Bugis Makassar termasuk tata cara hidup, berperilaku hingga kepemimpinannya. Selain itu cerita tentang to manurung 4 menjadi landasan bagi masyarakat umum untuk percaya akan kepemimpinan golongan5 strata atas yakni para bangsawan atau Arung dan saat ini lebih dikenal dengan masyarakat yang memiliki gelar “Andi”.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti dengan hadirnya daerah tingkat II dimana daerah tersebut merupakan bekas dari kerajaan (baik kerajaan besar maupun kerajaan kecil) yang termasuk bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.Seiring perubahan konstitusi menyangkut daerah, kemudian membutuhkan Kepala Daerah sebagai perrpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.Untuk itu dalam penunjukannya pemerintah pusat tentunya melirik orang kuat lokal atau orang yang paling berpengaruh di daerah masing-masing dalam mengatur wilayah dan masyarakatnya. Pada pembentukannya diawal Pinrang dipimpin oleh seorang bangsawan karena masyarakat sudah terbiasa dipimpin oleh bangsawan, kepercayaan masyarakat terhadap bangsawan ini kemudian menunjuk Andi Makkoelaoe sebagai Bupati pertama di Pinrang dengan harapan mampu mengatur masyarakat serta sistem pemerintah sesuai dengan aturan pemerintah pusat.

Eksistensi Andi di panggung politik terlihat dari dominasi mereka dalam Struktur pemerintah sejak zaman Orde Lama hingga saat ini sebagai bentuk habitus para Andi sebagai seorang pemimpin yakni sebagai kepala daerah yang terbukti rentetan Bupati yang memimpin

4 Konsep To Manurung tidak berlaku didaerah Wajo, karena masyarakat disana tidak mengenal akan adanya manusia dari langit (To Manurung). To Manurung sendiri ialah gambaran tentang cara kedatangann atau kehadirannya, dankepadanya diserrahi kepercayaan buat bertindak seebagai pemimpin bagi orang banyak yang menghendakinya. Cara kehadiran yang luar biasa itu memberikan kepadanya kewibawaan yang cukup ampuh dalam melayani rakyat 5 Adapun stratifikasi dalam struktur masyarakat Bugis Makassar secara umum adalah: Pertama Arungialah raja atau pemimpin di wilayahnya, dimana raja itu diangkat berdasarkan hasil keputusan masyarakat, dan atau keturunan tertentu yang berasal dari titisan dewata dan menjadi kepercayaan masyarakat sebagai kiriman dewata yang diperuntukkan menjadi pemimpin masyarakat dan mengatur segala isi jagad raya di bumi ini dalam rangka menciptakan kesejahteraan.Kedua Tau Maradeka (Orang Merdeka) yang identik dengan orang-orang yang loyal terhadap kerajaan dimana berperan sebagai pengawal dan memiliki hak untuk tinggal di kerajaan tersebut.Ketiga Ata (Hamba Sahaya) diidentikkan sebagai klien, kebanyakan orang-orang tidak ingin menggunakan istilah budak karena dianggap kata ‘budak’ itu tidak memiliki price dimata masyarakat dan seringkali dimarginalkan, untuk itu bagi golongan ketiga ini digunakan istilah ‘ata’ atau klien

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

170

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Pinrang hingga saat ini mayoritas bergelar Andi. Selain itu penerimaan masyarakat akan pola kepemimpinan dan struktur sosial tersebut tetap diterima serta terjaga hingga saat ini.

Pada fase awal sistem pemerintahan di Pinrang yang identik dengan 4 (empat) kerajaan kecil seluruhnya dipimpin oleh bangsawan. Alasan utama masyarakat memilih kaum bangsawan sebagai pemimpinnya adalah karena mereka (baca: bangsawan) identik dengan beberapa hal yakni: 1. To Manurung yakni orang yang dipercayai masyarakat bugis merupakan orang yang turun dari langit dan secara khusus diutus oleh para Dewa untuk memimpin di bumi ini. Orang yang turun dari langit inilah kemudian menikah dengan masyarakat biasa dan selanjutnya keturunan merekalah dipercayai oleh masyarakat bugis mengangkat mereka sebagai pemimpin; 2. To Warani yakni orang yang berani melindungi masyarakatnya dari gangguan luar; 3. To Acca’ yakni orang yang pintar karena dulunya hanya kaum bangsawan yang memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu/sekolah karena memiliki modal ekonomi yang banyak, seperti menjadi tuan tanah dan sebagai pengusaha sukses; 4. To Sugi’ yang berarti orang kaya, dimana dengan kekayaan mereka mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Berdasarkan karakter inilah yang dimiliki oleh para bangsawan inilah yang menjadikan mereka memiliki banyak pengikut/basis massa. Selain itu kepercayaan penuh dari masyarakat biasa untuk meminta perlindungan kepada bangsawan merupakan modal utama mereka dalam memerintah atau menjadi pemimpin. Konsep to sugi yang melekat pada bangsawan dikarenakan mereka memiliki harta benda serta menguasai sumber-sumber produktivitas perekonomian seperti menjadi tuan tanah. Meski menjadi tuan tanah serta menguasai bidang perekonomian lainnya, tidak serta merta menjadikan para bangsawan di Sulawesi Selatan ini semena-mena terhadap kliennya. Hadirnya konsep sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi6 di Sulawesi Selatan 6

Sipakatau terkait dengan bagaimana individu menghargai satu sama lain, ataupun dikenal dengan istilah memanusiakan manusia. Dimana kita dituntut untuk saling menghargai hak dan kewajiban satu sama lain. Antara sang penguasa dan yang dikuasai diharapkan adanya sikap saling menghargai dan menyokong satu sama lain, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sang penguasa tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat bawah dalam memenuhi kepentingannya, serta masyarakat bawah pun membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan bagi mereka.

Sipakalebbi’ identik dengan puji-pujian. Yang berarti sesama manusia senantiasa saling memuji satu sama lain dan saling menghargai demi menjaga keharmonisan kehidupan sehari-hari. Manusia biasa tidak dapat

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

171

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

menjadi penyeimbang dalam struktur sosial masyarakat Bugis dan Makassar agar para elit yang menjadi tuan tanah (patron) menjaga kliennya. Hal ini mengingat habitus itu menentukan tingkat keberhasilan serta kegagalan agen dalam mempertahankan posisinya serta mengakumulasi sumber daya yang dimiliki.Dibutuhkan adanya kreatifitas para agen dalam memproduksi kekuasaan di arena tertentu yang diinginkannya.

Kriteria kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat diyakini terdapat pada sosok keturunan bangsawan, untuk itu dalam struktur pemerintahan mulai dari zaman Hindia Belanda tidak terlepas dari tangan keturunan bangsawan ini. Selain itu Belanda senantiasa menjalin kerja sama dengan bangsawan tersebut karena sebagai elit lokal mereka tentunya mendapatkan tempat dalam struktur sosialnya atau memiliki basis massa yang tetap.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda antara 1906-1942 membentuk susunan pemerintahan di Sulawesi dan daerah bawahannya (Gouvernment Celebesen Ondehoorigheden) yang memiliki aturan tingkatan hingga ke bawah bagian pemerintahan (afdeling), cabang pemerintahan (onderafdeling), daerah adat (adatgemeenschap) dan kampong (kampong). Semua tingkatan pemerintahan tersebut berada di bawah pimpinan pejabat pemerintahan Belanda yang masing-masing diurut mulai dari pejabat asisten (assistant resident) dan kontrolir (controleur), tingkat cabang pemerintahan dan daerah adat dijabat oleh regen (regent), dan kepala kampung (hoofd) (Poelinggomang, 2004: 3-4). Adapaun pejabat daerah adat dipegang oleh bangsawan lokal hal ini berdasarkan aturan dan kebiasaan para masyarakat yang memnunjuk langsung pemimpinnya berdasarkan hasil kesepakatan bersama.Adapun bangsawan yang ditunjuk merupakan bangsawan yang memiliki darah murni atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan bangsawan lainnya.Kemudian bangsawan yang ditunjuk itu berdasarkan

dipisahkan dengan hati nurani, yang senantiasa menyenangi segala hal yang berbau dengan keindahan baik berupa barang hingga kata-kata atau pujian. Mengakui kelebihan orang lain serta kekurangan diri sendiri, dan menerima semua keadaan itu dengan hati yang terbuka serta saling menutupi kekurangan masing-masing atau saling bahu membahu dalam segala kegiatan merupakan bentuk perngharagaan terhadap satu sama lain.

Sipakainge’ ini diperlukan dalam kehidupan kita karena bertujuan untuk saling mengingatkan, memberikan masukan baik berupa kritik dan saran satu sama lain. Mengingat kita sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kekhilafan dan dosa sehingga sebagai manusia yang hidup dalam struktur masyarakat diharapakan saling mengingatkan ketika kita melakukan tindakan yang diluar norma dan etika yang ada. Kritik dan saran ini tentunya dibutuhkan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan dan kekurangan yang dilakukan. Misalnya saja para pemimpin yang telah melakukan kesalahan, maka masyarakat berkewajiban untuk mengingatkan pemimpin mereka bahwa pemimpin ini bersikap diluar norma dan etika. Dan sebagai pemimpin pun harus lapang dada untuk menerima kritikan dan saran dari masyarakat.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

172

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda.Untuk itu para bangsawan lokal yang notabene sebagai local strongman kemudian menjalin hubungan kerjasama dalam mempertahankan kekuasaan serta memperoleh jabatan strategis dalam struktur pemerintahan.

Namun tidak semua sistem pemerintahan bentukan Belanda diterima oleh bangsawan 7 dan masyarakat menerimanya, maka dari itu terjadi gerakan-gerakan separatis mulai dari aksi perampokan dari pemberontakan yang dipimpin langsung oleh bangsawan lokal dalam menentang

peraturan pemerintahan Hindia

Belanda.Gerakan-geraka

separatis

tersebut

berpatokan pada kehendak para bangsawan yang tidak ingin kebesaran dan kekuasaan mereka hilang serta didominasi oleh pemerintah Belanda.Selain itu masyarakat sendiri tidak menginginkan adanya perubahan kondisi politik tradisional yang telah menjadi struktur kehidupan perpolitikan mereka. Dimana sang pemimpin dipilih dan diangkat berdasarkan hasil kesepakatan bersama, dimana bangsawan yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dipilih menjadi pemimpin. Kriteria bangsawan sepertiTo acca, To warani dan To sugi yang disinyalir dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia semua daerah yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menyerahkan segala kebebasannya termasuk sistem pemerintahannya kepada pusat 8 .Meski demikian para pemimpin pusat yakni presiden tetap memperhatikan orang-orang yang memiliki pengaruh di daerah masing-masing termasuk bangsawan lokal.

Setiap swapraja yang dulunya terdiri dari kerajaan kecil secara adminsitrasi pemerintahan diduduki oleh golongan bangsawan. Tidak hanya menjadi pegawai pemerintahan bangsawan lainnya juga terjun dalam dunia usaha atau di bidang ekonomi, serta menjadi tuan tanah dan melanjutkan pendidikan mereka sebagai persiapan untuk terjun di dunia birokrasi dan pemerintahan daerah. Dengan pendidikan yang lebih tinggi serta gelar Andi yang disandangnya dianggap memudahkan mereka untuk mendapatkan jabatan strategis dalam birokrasi.Hal inilah yang

membuat

golongan

non

bangsawan

terasa

tersingkirkan

ketika

berkompetisi

memperebutkan kedudukan. Untuk itu golongan non bangsawan beralih strategis dengan 7 Bangsawan yang dimaksud dari berbagai kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan baik tiga kerajaan besar yakni Luwu, Bone dan Gowa serta kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang tentunya memiliki sistem administrasi pemerintahan sendiri.

8 Kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun menyerahkan sistem pemerintahan diatur dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintahan pusat tetapi tidak secara penuh, dimana kepala daerahnya tetap dipimpin oleh sang raja atau sultan dan tidak melalui proses pemilihan kepala daerah.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

173

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

menguasai bidang perekonomian dengan menjadi pedagang serta terus melanjutkan pendidikannya, selain itu strategi lain untuk mendongkrak status sosial mereka (Baca: Golongan non bangsawan) yakni menikahkan anak atau puteri mereka dengan orang yang berstatus bangsawan. Secara otomotasi keturunan mereka pun akan mendapatkan gelar Andi dari hasil perkawinan dengan kaum bangsawan. Tetapi bukan hanya golongan biasa yang hendak meningkatkan derajat sosial dan ekonomi mereka, golongan bangsawan pun tetap berusaha menjaga kekentalan darah kebangsawanan mereka dengan menikahkan anak mereka dengan sesama Andi.Sebab meningkatnya rakyat biasa yang semakin sukses merupakan ancaman bagi golongan bangsawan ini yang semakin sedikit.

Salah satu kasus dimana rakyat dari golongan non bangsawan yang terkenal pemuda pemberani dari Luwu bernama Kahar Muzakkar (1949-1958) menciptakan gerakan separatis dan anti aistokrasi. Kahar Muzakkar merupakan hasil didikan dari sekolah islam dan menganut paham egaliter dan anti aristokrasi melakukan gerakar secara gerilya di hutan Sulawesi Selatan dengan dukungan rakyat biasa dan sebagian bangsawan biasa. Namun pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar gagal karena tidak memiliki strategis administrates yang cocok untuk diterapkan yang sesuai dengan nilai budaya dan ideologi yang dianut oleh para pendukungnya.

Pada akhirnya para pemberontak menerima kebijakan pembentukan pemerintahan yang diatur oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Berbeda dengan bangsawan pofesional lainnya yang justru mengikuti alur pemerintahan pasca kemerdekaan dan terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh bangsawan bugis yakni Jusuf

9

menganggap bahwa masa memanfaatkan gelar

“kebangsawanan� telah habis, untuk merebut kontrol atas wilayah, mereka harus bergabung dengan ihak yang saat ini memegang tampuk pemerintahan, bukannya menentang mereka ( Susan Bolyard Millar, 2009:71). Selain itu para bangsawan semakin memperkuat jaringan mereka dengan pemerintah pusat dengan cara bergabung dalam militer dan birokrasi pemerintahan.

Konteks Pinrang sendiri yang mulai pasca kemerdekaan Kepala Daerah dipimpin oleh bangsawan yakni Andi Makkoelaoe, meskipun pada awal kemerdekaan para Bupati ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Beliau merupakan keturunan dari raja Kerjaan Sawitto, sebagai 9

Bangsawan dari Bone ini telah melepaskan gelar kebangsawanannya ‘Andi’.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

174

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

bangsawan yang memiliki pengaruh terhadap rakyatnya memudahkannya untuk menduduki jabatan kepala daerah.Selanjutnya bupati Pinrang tetap dipegang oleh golongan bangsawan, adapun golongan rakyat biasa hanya yang memiliki pendidikan tinggi saja yang mendapatkan jabatan strategis dalam birokrasi.

Hal ini kemudian mendorong para Andi dan rakyat biasa berlomba-lomba untuk melanjutkan pendidikannya ataupun tergabung dalam militer untuk sebagai strategi untuk dekat dengan kekuasaan, selain itu para Andi juga berupaya untuk menguasai bidang perekonomian dengan menjadi tuan tanah atau menjadi pengusaha. Meski tidak mudah menggeser posisi Andi di mata masyarakat untuk menjadi pemimpin karena adanya doktrinisasi dalam proses pemilihan pemimpin, masyarakat pun dihadapkan dengan berbagai kapital yang dimiliki oleh para Andi sedemikian kompleks membentuk kekuatan besar bagi mereka untuk tetap survive.

Peta Pertarungan Kaum Bangsawan di Arena Pilkada Pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan telah terjadi di masa lalu dimana para elit lokal berperang untuk menduduki suatu wilayah yang dikehendakinya. Penaklukan wilayah pun tidak serta merta hanya dilakukan melalui pertumpahan darah, adanya diplomasi antara kerajaan satu dengan yang lain untuk menjalin kerja sama demi menciptakan kesejateraan rakyat serta memperluas pengaruhnya sebagai pemimpin. Dalam konteks kekinian relasi yang terbangun menjadi salah satu modal yang dimanfaatkan oleh elit lokal untuk berkontestasi di panggung politik termasuk pilkada.Egoisme untuk menjadi pemimpin sejatinya justru merusak tatanan sistem kekerabatan yang terjalin, termasuk yang terjadi pada para Andi di Pinrang, pada pertarungan politik lokal yang terjadi justru melahirkan ketidaksolidan di mata masyarakat.

Sebagai identitas kultur yang melekat pada diri para Andi sekiranya dapat membentuk komunitas yang solid. Namun kesolidan itu tidak dapat terwujud ketika dihadapkan dengan kekuasaan yang melibatkan kepentingan pribadi.Pilkada secara langsung sebagai arena politik untuk memperoleh kekuasaan tunggal layaknya sebuah adegan pertarungan yang dipertontonkan oleh para Andi di arena politik yang menyajikan segala sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Pilkada tahun 2009 sebagai langkah awal masyarakat Pinrang untuk menentukan secara langsung sang pemimpin. Euforia demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah hal baru

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

175

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

yang dirasakan bukan hanya bagi masyarakat sebagai sang pemilih atau penentu namun para kandidat yang mencalonkan diri sebagai Bupati Pinrang pun menerima hal itu sebagai dampak liberalisasi politik. Semua orang memiliki hak yang sama untuk menjadi sang pemimpin.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para Andi agar tetap survive dalam politik.

Namun para Andi ini memiliki kepentingan individu, bukannya saling mendukung satu sama lain justru berbalik saling serang. Hal inilah yang terjadi dalam lingkup internal keluarga Andi Aslam Patonangi dan Andi Irwan Hamid.Sebagai satu rumpun keluarga justru menjadi lawan politik dalam pertarungan pilkada di Pinrang. Mulai pada pilkada tahun 2009 satu rumpun keluarga ini bertarung dalam arena tersebut (Baca: Pilkada).

Sebelum pilkada 2009 para tokoh masyarakat dan tomatoa dalam lingkup keluarga para Andi melakukan konsolidasi di Suppa bertempat di rumah Petta Wanreng (almarhum) dalam menentukan siapa yang diusung dari keluarga mereka untuk mencalonkan diri sebagai Bupati pada tahun 2009. Kemunculan Andi Aslam Patonangi yang berpasangan dengan Andi Kaharuddin Machmud tentunya menjadi rival politik Andi Irwan Hamid pada Pilakada 2009 10, hal ini menunjukkan adanya keretakan dalam internal keluarga Andi ini meski telah dilakukan konsolidasi sebagai upaya penyatuan suara. Namun adanya kepentingan pribadi sehingga Andi Aslam bersama Andi Kaharuddin kemudian berkontestasi dalam arena politik. Untuk itu menurut Kak Accha bahwa “dalam dunia politik yang namanya hubungan persaudaraan akan habis, jangankan teman, saudara pun ditinggalkan ketika kepentingan berbeda�.

Konstestasi sengit yang terjadi pada pilkada 2009 dimana tidak adanya sang incumbent yang tampil serta yang bertarung merupakan satu rumpun keluarga bangsawan. Terjadinya putaran kedua yang mana Andi Aslam Patonangi berpasangan dengan Andi Kaharuddin Machmud vz andi Irwan Hamid dengan Andi Rahmi pada waktu sangat sengit dimana kedua pasangan ini sama-sama memiliki capital yang hampir setara. Namun yang berhasil memenangkan pilkada tahun 2009 adalah pasangan Andi Aslam Patonangi dengan Andi Kaharuddin (ASKAR) dimana Andi Aslam sebagai anak dari salah satu mantan Bupati Pinrang 10

Adapun nama-nama calon kandidat Bupati Pinrang pada pilkada 2009 antara lain adalah: Ali Usman dan ahmad Paturusi dari PDK (Diusung oleh Partai Demokrasi Kebangsaan), Andi Irwan dan A. Rahmi (Diusung oleh Golkar), Kadir Faiz dan Amir Manggopo (Diusung oleh PKS), Syamsuddin Manja’ dan Andi Renreng (Independent), La Kama Wiyaka dan H. Sulaiman (Independent), Andi Aslam Patonangi dan Andi Kaharuddin (Diusung oleh PPP dan PDI-P)

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

176

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

yakni Andi Patonangi diharapkan oleh masyarakat Pinrang dapat menahkodai wilayah yang dikuasai menjadi lebih baik, karena secara genetis Andi Aslam merupakan keturunan seorang pemimpin lokal11.

Terjadinya keretakan internal keluarga Andi pada pilkada 2009 kemudian terulang kembali pada pilkada 2013, pertarungan semakin sengit karena terjadi disharmonisasi antara Andi Aslam dengan Andi Kaharuddin yang berpasangan pada periode pertama kini Andi Kaharuddin justru mencalonkan diri sebagai Bupati Pinrang periode 2014-2015. Sehingga bukan hanya pertarungan antara non bangsawan melawan bangsawan 12 tetapi kontestasi sesama bangsawan yang notabene masih satu keluarga.

Kepemilikan capital para Andi serta pemanfaatan modal tersebut kemudian dikontsruksikan sebagai upaya dalam meraih kesuksesan di pilkada.Mulai dari capital kultural yang seringkali menjadi wacana pada saat kampanye dimana sebagai dasar untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, selain itu kepribadian yang bersahaja dan merakyat senantiasa ditunjukkan dalam menarik simpatisan masyarakat. Para Andi ini masing-masing mengklaim dirinya yang pantas untuk menduduki jabatan Bupati seperti ungkapan Andi Kaharuddin “dirinya memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menahkodai Pinrang 5 tahun kedepannya, karena berbicara pengalaman beliau dalam dunia birokrasi selama Âą 10 tahunâ€?

(Wawancara Andi Kaharuddin pada tanggal 10 September 2013 di Rumah Jabatan Wakil Bupati Pinrang). Selain itu menurut analisa salah satu tim sukses beliau atas kemampuannya yakni “Modal yang dimiliki secara personality luar biasa karena awal karier beliau (Baca: Andi Kaharuddin) dimulai dengan Kepala Desa, kemudian pernah menjabat sebagai camat, sebagai 11

Pada masa kepemimpinan Andi Nawir sistem pemerintahan di Pinrang identik dengan aristokrasi dimana hanya bangsawan serta orang-orang terdekatnya saja yang diberikan jabatan.Selain itu korupsi yang bersifat latentmenjadikan masyarakat mencari sosok pemimpin baru yang bukan berasal dari kroni-kroni Andi Nawir.Pasangan Andi Aslam dengan Andi Kaharuddin disinyalir sebagai pasangan yang netral dan tidak memiliki hubungan dari pemimpin sebelumnya.Berbeda dengan Andi Irwan Hamid yang mana pada saat Andi Nawir mencalonkan diri sebagai bupati periode pertama dan kedua merupakan pendukung setia beliau.Untuk itu ketika Andi Irwan sendiri maju mencalonkan sebagai Bupati pada tahun 2009, dikhawatirkan praktik sistem aristokrasi tetap diberlakukan. Selain itu secara genealogis Andi Irwan berasal dari keluarga pengusaha, yang berbeda dengan Andi Aslam secara genetic merupakan keturunan sang pemimpin. (Wawancara dengan Arsyad pada tanggal 23 November 2013) 12 Dimana 50 % kalangan non bangsawan serta 50 % kalangan bangsawan.Pencalonan di kalangan non bangsawan sebagai suatu upaya mengubah habitus mereka dari orang biasa untuk menjadi seorang pemimpin.Selain itu pencalonan inipun sebagai gerakan para masyarakat golongan biasa dalam meningkatkan status sosial mereka yang hendak setara dengan para bangsawan yang mana habitusnya senantiasa mendominasi jabatan dalam pemerintah serta menjadi seorang pemimpin.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

177

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

pamong yang senior, serta jabatan-jabatan strategis menjadi modal terbesar untuk menata pemerintahan yang lebih baik karena telah memiliki pengalaman pemerintahan untuk memimpin” (wawancara dengan Pak Musli pada tanggal 30 Agustus 2013 di Posko Induk Tim Kerja untuk AKBAR).

Dengan kepercayaan diri serta modal yang dimiliki oleh Andi Kaharuddin kemudian memutuskan untuk tidak mendampingi Andi Aslam dalam pilkada tahun 2013. Selain itu alasan utama beliau yang termaktub dalam visi dan misinya serta senantiasa dilontarkan pada saat debat kandidat adalah “Beliau gerah dengan praktik korupsi secara latent didepan matanya”. Hal ini kemudian menjadi sorotan panelis yakni Dr Jayadi Nas M.Si 13 dengan pernyataan Andi Kaharuddin tersebut, karena sebagai Wakil Bupati Pinrang periode 2009-2014 tentunya memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam masalah pengawasan praktik korupsi yang terjadi.

Jadi menurut beliau ketika praktik korupsi terjadi didepan mata sang wakil Bupati menjadi tanggung jawabnya untuk menindaklanjuti kasus tersebut, hal inilah yang menjadi pertanyaan menjebak Andi Kaharuddin pada saat debat kandidat. Saling serang tidak hanya terjadi dalam debat kandidat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 bertempat di Gedung Olahraga Andi Makkoelaoe, tetapi black campaign berupa selebaran sebagai pembunuhan karakter pun menjadi wacana yang beredar di masyarakat sebagai senjata para kandidat lainnya.

Dominasi Simbolik dalam Proses Pertarungan di Arena Pilkada Pasca dilaksanakannya pilkada pada 18 September 2013 yang menetapkan pasangan Andi Aslam Patonangi dengan Darwis Bastama sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2014-2019 sebagai bentuk kepercayaan sebagian masyarakat Pinrang untuk memberi kesempatan yang kedua bagi Andi Aslam untuk membangun Pinrang lebih baik lagi.

Berdasarkan perolehan suara yang dimenangkan oleh pasangan Andi Aslam Patonangi - Darsiw Bastama (A2P Berdarma) kemudian disusul oleh Andi Irwan Hamid Hamid – Andi Mappanyukki (IDAMAN) sebagai bentuk keberhasilan para Andi dalam mengkontruksi dan memanfaatkan modal yang mereka miliki. Berbeda dengan pasangan Andi Kaharuddin Machmud – Ardan AP (AKBAR) yang berada pada urutan keempat setelah pasangan Abdullah 13

Dr Jayadi Nas M.Si merupakan mantan ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan salah satu dosen program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Politik dan Pemerintahan di Universitas Hasanuddin.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

178

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Rasyid dengan Faisal Tahir Syarkawi (Idola Fathir), justru dikalahkan oleh pengusaha dan bentuk kegagalan sang aktor dalam memaksimalkan modal simbolik yang dimilikinya.

Meski ketiga kandidat ini yang berlatar belakang bangsawan dan merupakan satu rumpun keluarga, tetapi dalam pemanfaatan modal-modal yang mereka miliki tentunya menjadi penentu tingkat keberhasilan mereka dalam mendapatkan suara masyarakat.Modal simbolik yang masingmasing dimiliki kandidat hanyalah memberikan nilai tambahan lebih di mata masyarakat, nilai tambahan itupun berlaku pada golongan atau kelompok masyarakat yang mengetahui kepemimpinan secara genetis.Dimana para pemimpin tentunya lahir dari darah seorang pemimpin ataupun pejuang juga, historis ini kemudian menciptakan genealogis kekuasaan yang hidup dalam pikiran masyarakat bahwa keturunan pemimpin tetap eksis dan memiliki karisma tersendiri secara lahiriah untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak cukup hanya menggunakan gelar simbolik sebagai strategis untuk mendominasi masyarakat dalam mendapatkan dukungan dalam arena politik, apalagi saat dihadapkan rival politik yang memiliki modal yang sama untuk itu dibutuhkan hadirnya modal-modal lain.

Modal yang sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah modal sosial dimana jaringan yang dimiliki serigkali dikonstruksikan para kandidat ataupun elit politik menjadi modal ekonomi untuk membantu mereka dalam hal pembiayaan setiap proses kampanye dan mobilisasi massa. Adapun status pendidikan yang diraih oleh para kandidat itu sendiri merupakan nilai tambahan bagi masyarakat bahwa kandida yang dipilih adalah orang yang tepat karena memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dalam mengambil suatu kebijakan.

Kemenangan yang diperoleh pasangan Andi Aslam Patonangi dengan Darwis Bastama di arena pilkada Pinrang tidak terlepas dari pemanfaatan modal sosial yang dimiliki kedua kandidat ini. Seperti pengakuan Andi Aslam pada saat diwawancari di rumah jabatan Bupati Pinrang di jalan A. Pawelloi pada tanggal 2 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa pada pilkada kemarin beliau cenderung memanfaatkan para relasi ataupun jaringannya mulai dari PNS, pengusaha hingga wiraswasta. Selain itu beliau pun berharap agar masyarakat jeli dan melihat secara objektif semua perubahan-perubahan yang terjadi di Pinrang serta kinerja kerja pemerintahan waktu periode pertama kepemimpinannya. Pemanfaatan jaringan tersebut merupakan strategi beliau dalam memobolisasi massa dimana hubungan antar masyarakat sebagai pondasi awal yang dibangunnya selama ini.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

179

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Dari segi capital yang dimiliki oleh sang incumbent berupa modal sosial yang dibangunnya sejak menjabat sebagai birokrat hingga menjadi Bupati Pinrang periode 2009-2014 memiliki dominasi serta hegemoni di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil serta pejabat pemerintahan dalam menentukan pilihan dalam pilkada tahun 2013. Dominasi tersebut berupa mutasi ataupun turun tahta/jabatan bagi PNS yang ketahuan tidak mendukung sang incumbent.

Selain itu dalam proses mobilisasi massa terdapat 2 (dua) macam pemilih yakni strong voter dan swing voter. Strong voter ini merupakan basis massa yang kuat serta setia terhadap sang kandidat, dalam hal ini beliau sangat yakin masih memiliki strong voter yang menghargai penghargaan-penghargaan serta pencapaian yang dibangun beliau selama menjabat sebagai Bupati 1 periode. Sebagai strong voter ini merupakan massa yang tidak dapat goyah atau berpindah pilihan meski disuap oleh kandidat lainnya. Berbeda dengan swing voter yang tidak memiliki prinsip dan kejelasan pilihan, yang sangat mudah berpindah ke lain kandidat ketika disuap atau dihadapkan dengan money politic. Money politic inilah seringkali mengecohkan pilihan sang pemilih ketika termasuk kategori swing voter yang tidak memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap satu kandidat.

Meski tidak memberikan kontribusi yang besar gelar ini tetap memiliki pengaruh terhadap tokoh masyarakat atau orang tua yang memiliki kedekatan oleh bangsawan dulu. Selain itu para elit saat ini yang mengetahui bahwa bangsawan memiliki karakter pemimpinnya yang menjadi habitus mereka tentunya memilih salah satu dari ketiga Andi yang berkontestasi. Meski memiliki gelar yang sama namun habitus dari ketiganya memiliki perbedaan, hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat terutama para tokoh masyarakat untuk menjatuhkan pilihan. Dominasi simbolik yang di back up oleh multi sosial menciptakan kontestasi yang terpolarisasi, dimana semua “Andi� merasa berhak untuk menjadi seorang pemimpin baik yang muda ataupun tua.Hal ini terlihat dari ketiga Andi ini yang memenangkan pertarungan tersebut justru yang lebih muda diantara ketiganya. Merasa memiliki basis massa yang kuat menjadikan pilkada ini sebagai panggung yang memicu para Andi untuk memaksimalkan modal yang dimiliki.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

180

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Kesimpulan Dalam arena politik, fenomena kontestasi para elit utamanya kaum bangsawan akan semakin menarik ketika status dikatikan dengan praktik yang dilakukan oleh individu hingga kelompok masyarakat dalam menyusun peta kekuatannya. Selain status yang menjadi faktor penentu para elit dalam memainkan perannya di arena politik, tidak dapat diabaikan pula adanya habitus para aktor tersebut. Konsep habitus dari Pierre Bourdieu sangat dibutuhkan dalam melihat kontruksi perilaku para bangsawan baik sebagai individu maupun kelompok yang bersinggungan dengan arena kekuasaan. Dimana pada masa Orde Baru meski bersifat sentralistik yakni sang kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tidak membuat bangsawan kehilangan powerserta kharismanya di masyarakat dan era kini mereka menemukan momentum.Pada masa reformasi yang identik dengan liberalisasi politik dimana setiap masyarkat memiliki kesempatan yang sama dalam menunjukkan apresiasinya dalam panggung politik mulai lokal hingga nasional. Penggunaan konsep oleh Bourdieu disadari sangat membantu dalam menganalisa fenomena praktik politik lokal yang terjadi di lokasi penelitian.Namun dalam penggunaan teorisasi yang disajikan oleh Bourdieu tentunya terdapat kekurangan yang ditemukan berdasarkan esensi penelitian ini. 1). Bangunan kontruksi habitus Andi serta masyarakat dalam struktur sosial di pinrang saling terkait dan dibangkitkan kembali dalam proses kontestasi di arena pilkada.Adanya praktik liberaliasasi politik yang menampilkan kembali para aktor lokal yakni para bangsawan ini justru berimplikasi pada keretakan di tubuh bangsawan itu sendiri dan berujung pada konflik yang terjadi di arena pilkada. Hal ini didasari pada perubahan makna dari gelar “Andi� itu sendiri yang dianggap hanya menempel pada nama seseorang saja, ketika tidak dihadirkan oleh habitus yang mampu diterima oleh masyarakat sekelilingnya akan cenderung mendapat penolakan dari masyarakat tersebut. adapun yang menjadi struktur masyarakat itu tetap mempertahankan konsep kepemimpinan bangsawan.

Habitus itu pula dapat dipandang oleh struktur yang ada untuk menentukan kapabilitas serta kapasitas seseorang dalam bertarung di arena kuasa.Tidak dapat dihindari bahwa habitus tetap memiliki pengaruh terhadap pilihan masyarakat. 2). Selain habitus yang membentuk pola pikir masyarakat dalam menentukan karakter kepemimpinan tidak dipungkiri hadinya modal sebagai pendukung aktor untuk menjadi pemimpin pun dibutuhkan.Modal-modal yang dibutuhkan seperti modal simbolik, ekonomi, sosial dan kultural inilah yang kemudian diaplikasikan dalam

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

181

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

kehidupan dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Dalam proses kontestasi Andi di arena pilkada Nampak jelas adanya praktik dominasi simbolik yang dikemukakan oleh Bourdieo identik dengan “siapa yang mendominasi dan didominasi” secara terbuka dan begitu saja diterima oleh yang didominasi. Hal ini karena yang mendominasi memiliki kuasa dalam mendominasi sang ‘korban’ sedangkan sang korban menerimanya begitu saja. Seperti yang terjadi pada dominasi laki-laki terhadap wanita dalam rumah tangga, laki-laki yang dianggap sebagai kepala rumah tangga memiliki kuasa terhadap istrinya yang dianggapnya sebagai subordinasi tersebut. 3). Adanya habitus dan modal tersebut kemudian diaktualisasikan dalam suatu arena yakni pilkada.Konsep arena yang dimaksudkan oleh Borudieu sebagai wadah bertarungnya segala kekuatan dan modal, didalamnya terdapat aturan main untuk para aktor.

Andi sebagai gelar yang didapatkan berdasarkan garis keturunan terkadang menjadi arena itu sendiri tatkala masyarakat dari kalangan biasa melakukan pembelian ‘darah’ untuk mendapatkan gelar tersebut melalui proses menaikkan derajat mereka. Mulai dari tampil sebagai aktor baru yang menguasai kapital ekonomi, memiliki gelar pendidikan setinggi-tingginya serta membangun jaringan sosialnya. Proses transformasi dari masyarakt biasa hingga mendapatkan derajat atau strata sosial yang tinggi hingga mampu setara dengan kaum bangsawan yang dulunya berkuasa disinyalir sebagai praktik pertarungan habitus para bangsawan dengan non bangsawan. Karena hadirnya habitus baru di tengah masyarakat ini yang mana masyarakat biasa mampu mendapatkan gelar kebangsawanan hanya dengan menguasa segala kapital yang ada.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

182

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Daftar Pustaka Abu, Abdul Rahman, dkk. 2006. Manusia Bugis (Terj). Jakarta. Nalar.

Agger, Ben.-. Teori Sosial kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya. Yogyakarta. Kreasi Wacana.

Ahimsa, Heddy Shri dan Putra. 2007. Patron dan Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural. Yogyakarta. Kepel Press.

Asiru, R. (2011). Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).

Bakti, Andi Faisal. 2007. Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selata dalam Politik Lokal di Indonesia, Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (eds). Jakarta. KITLV Press.

Densin, Norman K & Yvonna S Lincoln (eds). 2009. Handbook Of Qualitative Research.

Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Dwipayana, AA GN Ari. 2004. Bangsawan dan Kuasa “Kembalinya Para NIngrat di Dua Kota”.

Yogyakarta.IRE Press.

Field, John. 2010. Modal Sosial (terj).Yogyakarta. Kreasi Wacana.

Gaus, F Gerald & Chandran Kukathas. 2012. Handbook Teori Politik. Bandung. Nusa Media.

Gibson, Thomas. 2005. Kekuasaan Raja, Syeikh, dan Ambtenaar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000. Makassar.Ininnawa.

Haboddin, Muhtar. 2009. Karaeng dalam Pusaran Politik (Studi Kasus di Kabupaten Jeneponto).

Tesis Pascasarjana Fisipol UGM. Jenkins, Richard. 2004. Membaca Pikiran Pierre Bourdieu (terj).Yogyakarta. Kreasi Wacana.

Jones, PIP. 2003. Pengantar teori-teori Sosial-Dari Teori Fungsionalisme hingga Postmodernisme. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Klinken, Van Gerry. 2007. Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal: Adat dalam Politik Indonesia, Jamie S Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (ed). Jakarta. KITLV Press.

Kymlicka, Will. 2004. Pengantar Filsafat Politik Kontemporer “Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan”.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

183

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Mahfud, Choirul. 2009. 39 Tokoh Soiologi Politik Dunia. Surabaya. Jaring Pena.

Maizer, Pipit. 2009. (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik “Pengantar Paling Komprehensif Pemikiran Pierre Bourdieu (terj). Yogyakarta.Jalasutra.

Majid, Bahri dan A. Wanua Tangke. 2012. Sejarah dan Budaya Kabupaten Pinrang. Pemerintah Kabupaten Pinrang. Media Citra Nusantara.

Mattulada. 1985. Latoa “Satu Lukisan Antropologi Politik Orang Bugis”. Yogyakarta.Gadjah Mada University Press.

Muchtar, Abd Hamid, dkk. 2000. Benda-benda Peninggalan Kerajaan Sawitto. Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang.

Muhiddin, A. (2015). Penduduk dan Demokrasi (Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa). Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1).

Munta, Andi Pangerang, dkk. 1989. Sejarah Lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Nehrun, I. (2016). Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 42-49.

Poelinggomang, Edward L. 2004. Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 19061942.Yogyakarta.Ombak.

Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).

Rahim, A.Rahman. 2011. Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis. Yogyakarta.Ombak.

Ritzer, George. 2011. Teori Sosilogi “Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern”.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial “Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif. Yogyakarta.Tiara Wacana.

Tim Penerjemah Ininnawa. 2009. Perkawinan Bugis “Refleksi Status Sosial dan Budaya di Baliknya” (Terj).Makassar.Ininnawa.

Usman, J. (2011). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).

Yin, Robert K. 2013.Studi Kasus: Desain dan Metode (terj). Jakarta. Rajawali Pers.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

184

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Zuhro, R Siti. 2009. Demokrasi Lokal “Peran Aktor dalam Demokratisasi�. Yogyakarta.Ombak.

Zuhro, R Siti. 2009. Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambunan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali.Yogyakarta.Ombak.

Media Internet http://ajatapparengnews.com.index.php.politik.2495-aslam-pede-diusung-pks. tanggal 3 Agustus 2016.

Diakses

pada

http://koran.tempo.co/konten/2013/05/06/309191/Enam-Calon-Bupati-Pinrang-Diverifikasi.

Diakses pada tanggal 5 Agustus 2016. http://m.beritakotamakassar.com/index.

Php/sulselbar/15196 -aslam-terima-penghargaanketahanan-pangan-.html.Diakses pada tanggal 12 Agustus 2016. http://m.beritakotamakassar.com/index.php/politik/6253--pinrang-masih-butuh-sosok-aslampatonangi.html. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016. http://makassar.tribunnews.com/2013/09/23/penetapan-bupati-pinrang-dijaga-675-aparatpolisi.htm. Diakses pada tanggal 2 September 2016. http://www.jpnn.com.index.php.htm. Diakses pada tanggal 10 September 2016. http://www.kabarsulawesi.com/2012/10/17/bupati-pinrang-tersandung-kasus.html Diakses pada tanggal 19 September 2016. http://www.seputar-indonesia.com/edisi.cetak.content.htm. Diakses pada tanggal 23 September 2016.

Muchlas M.Tahir, Fitriani Sari Handayani Razak, dan Zulfan Nahruddin / Public Policy /9/Vol. 5.No. 1. Tahun 2017

185

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Politik Hukum Berkeadaban Perspektif Filsafat Islam Yogi Prasetyo Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yogi_prasetyorais@yahoo.co.id Abstract This is the result of research that aims to explain the legal and political civilization civilized in Isla philosophical perspective. With literature study method and the philosophical approach of the data collected, verified and analyzed. The results showed that as the core of the Islamic civilization which can affect all aspects of human life and therefore civilization should become a legal political concept in accordance with Islamic values that have alignments to the virtues of the world of human life and the hereafter. Political law as a legal way to achieve legal establishment have made many disalahgunkan for maneuvering behind the legality of the law.

The necessity to fix the legal politics only interest-oriented materialistic secular with Islamic philosophy, as with the values of Islam that comes from God as the highest authority over all can be transformed into a real life human being, so that the safety and happiness of the world and the hereafter can achieved.

Keywords: Politik, Hukum, Keberadaban, Fisafat, Islam Abstrak Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang keberadaban dan politik hukum yang berkeadaban dalam perspektif filsafat Isla. Dengan metode studi kepustakaan dan pendekatan filsafat data dikumpulkan, diverivikasi dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaban sebagai inti dari Islam yang dapat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan manusia dan oleh karena itu keberadaban patut menjadi sebuah konsep dalam politik hukum sesuai dengan nilai-nilai Islam yang memiliki keberpihakan kepada kebaikan-kebaikan hidup manusia dunia dan akherat. Politik hukum sebagai cara hukum untuk mencapai tujuan pembentukan hukum sekarang ini telah banyak disalahgunkan untuk bersiasat dibalik legalitas hukum. Perlunya membenahi politik hukum yang hanya berorientasi pada kepentingan materialitis keduniawian dengan filsafat Islam, karena dengan itu nilai-nilai Islam yang bersumber dari Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala yang ada dapat ditransformasikan kedalam kehidupan nyata manusia, sehingga keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akherat dapat tercapai.

Kata Kunci: Politik, Hukum, Keberadaban, Fisafat, Islam

Submite Review Accepted Surel Corespondensi

: : : :

10 Nov 2016 19 Nov 2016 01 Jan 2017 RobbyDarwisNasution@umpo.ac.id / adamhilman@umpo.ac.id

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

186

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Pendahuluan Islam sebagai agama wahyu Allah SWT

yang diturunkan ke bumi untuk

menyempurnakan ajaran agama sebelumnya. Al-Quran sebagai bukti bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana kehidupan manusia jaman dahulu, sekarang dan yang akan datang. Halhal yang telah terjadi dan akan terjadi menjadi petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran untuk umat manusia yang mau mempelajarinya. Oleh karena itu Al-Quran menjadi petunjukyang telah di naskan kemutlakkan kebenarannya nya oleh Allah SAW, sehingga secara subtansi berisi tentang aturan-aturan atau hukum Allah SWT yang wajib ditaati oleh umat manusia, 1 untuk kebaikan kehidupan.

Lebih dari sekedar agama, Islam memiliki tujuan utama untuk mencapai keselamatankebaikan dunia dan akherat melalui konsep taukhid yang menjadikan umat manusia sebagai hamba yang beriman danbertaqwa kepada Allah SWT yang dibuktikan dengan sikap dan tindakan taat akan hukum seperti yang telah dijelskan dalam Al-Quran. 2 Bukan hanya umat Islam sendiri yang mengakui tujuan kebaikan Islam, tetapi semua umat yang lain juga mengakui kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam ajaran Islam. Karena Islam mengandung nilai-nilai yang tidak hanya subjektif tetapi juga objektif. 3 Hal tersebut terbukti dari berbagai kajian, penelitian dan aplikasi yang dilakukan oleh golongan non Islam, menunjukkan bahwa Islam baik untuk seluruh umat manusia.4 Seperti dicontohkan jaman Nabi Muhammad SAW dibuat konstitusi Madinah yang berisi tentang hukum-hukum Islam untuk mengatur seluruh umat yang berada di tanah Arab, baik umat Islam, Yahudi, Nasarani dan yang lain. Dari peristiwa tersebut sebenarnya terdapat pelajaran yang baik terhadap politik hukum Islam dalam perannya menata kehidupan umat yang beraneka ragam kepentingannya. Konsep tentang politik hukum Islam yang terkandung dalam proses

1

Ahmad Atabik. (2014).Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama. Jurnal Fikrah. Vol. 2, No. 1. 265 2

Mujiono. (2013).Manusia Berkualitas Menurut Al - Qur’an. Jurnal Hermeunetik. Vol. 7. No. 2. 357

3 Moh.Nurhakim. (2012). Muhammadiyah Dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam Dalam Konteks Perubahan Masyarakat Kontemporer. Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah. Universitas Muhammadiah Malang Edisi 1, No. 1. 3-5 4

Musliadi. (2014).Epistemologi Keilmuan Dalam Islam: Kajian Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullahhal.

Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 13. No. 2. 166-176

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

187

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

sejarah Nabi Muhammad SAW tersebut menjadi contoh bagaimana Islam dapat digunakan secara universal untuk mengatur kehidupan manusia secara umum dalam konteks bermasyarakat, berbangss, bernegara dan sekaligus beragama. Konstitusi madinah yang tersusun secara bijaksana merupakan bentuk lain dari tujuan Islam yang dapat dipahami oleh seluruh umat ketika itu. Keinginan untuk menampilkan hukum Islam sebagai pranata kehidupan yang mampu membawa peradaban umat yang lebih baik dengan nilai-nilai yang memiliki pola hubungan vertikal ke atas dengan Allah SWT dan horizontal dengan sesama manusia merupakan cara dan strategi yang telah terdesain dengan sempurna dalam Al-Quran. Dalam menegakkan hukum untuk mencapai tujuan Islam, Nabi Muhammad SAW senantiasa menggunakan cara dan stratetegi berbasis falsafah pemikiran Islam.

Islam sebagai politik hukum untuk mencapai kebaikan telah diatur dalam hukum-hukum yang merupakan prinsip hidup yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang telah teruji dan di jamin langsung oleh Allah SWT. Hukum-hukum yang mengandung nilai-nilai kebaikan tersebut selanjutnya menjadi sikap yang beradab bagi setiap umat Islam dalam menjalani kehidupan, sehingga keberadaban merupakan prinsip dasar khas Islam yang berisi aturan-aturan atau kaidah hukum yang mengatur bagaimana manusia harus bersikap dan bertindak dalam kehidupan agar mendapat kebaikan dari Allah SWT. Politik hukum berkeadaban perspektif filsafat Islam nampaknya sejalan dengan diturunkannya Islam sebagai cara untukmengatur kehidupan manusia yang dijadikan pegangan dalam mejalani aktifitas disegala bidang, hal inilah yang menunjukkan keadaban Islam5 Dari uraian tersebut menjelaskan betapa pentingnya filosofi Islam dijadikan dasar dalam membangun kehidupan politik hukum yang berkeadaban. Agar hukum dalam mencapai tujuan politiknya sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah SWT, 6 bukan jalan yang berdasar kepentingan pribadi manusia. Politik hukum berkadaban sebenarnya penegasan tentang hukum-hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia yang dapat diterima dan menjadi kebutuhan pokok untuk mengamalkannya karena kebaikan-kebaikan yang ada didalamnya diinginkan oleh seluruh umat manusia. Dengan filosofi Islam menjadikan politik hukum yang lebih bermakna dan 5

Qosim Nursheha Dzulha di. (2015). Islam Sebagai Agama Peradaban. Jurnal Tsaqafah. Vol. 11, No. 1.

6

Syamsul Arifin. (2001). Aspek Keadaban Dalam Masyarakat Madani. Jurnal Ilmiah Bestari. No.32. 61-

152

63.

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

188

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

bernilai tinggi, karena hukumyang terkandung didalamnya terasa halus dan lembut serta tidak terasa memaksa atau menakutkan, tetapi mendamaikan dan memberikan kebaikan yang besar.Dari uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep tentang keberadaban dan politik hukum Islam perspektif filsafat Islam.

Metode Penelitian ini berobjek pada pemikiran tentang politik hukum berkeadaban dengan pendekatan filsafat Islam, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan untuk memberikan informasi, ferivikasi, koreksi, pelengkap dan penjelasan secara lebih rinci. 7Pendekatan filsafat Islam akan mengkaji ilmu pengetahuan secara mendalam dan mendasar melalui realitas, logika dan intuisi berbasis Islam, sehingga ditemukan pemahaman yang utuh dan komprehensif. Dasar dilakukannya studi kepustakaan karena penelitian ini berusaha untuk membangun konsep baru dalam memahami suatu fenomena politik hukum yang ada, agartidak hanya memiliki nilai independensi khusus tersendiri, tetapi akan memberikan manfaat yang lebih luas dari berbagai disiplin ilmu. Dengan metode tersebut akan memiliki nilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai tradisi egaliter di kalangan akademik. Untuk menguji validitas hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisisabduktif, yaitu metode analisis gabungan dari deduktif dan induktif. 8

Hasil dan Pembahasan Berkeadaban Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna berkeadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin, kebaikan budi pekerti manusia. 9 Makna tersebut hampir sama dengan makna berkeadaban dalam bahasa Arab, karena memang istilah berkeadaban sebagaimana digunakan pertama kali dalam sila kedua Pancasila secara historis berasal dari bahasa Arab 7

Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair. (1990). Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta. Kanisius.

94-95 8

Khudzaifah Dimyati. (2014). Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia. Yogyakarta. Genta Publishing. 129 Pusat Bahasa – Departemen Pendidikan Nasional. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.

Gramedia Pustaka Utama. 7 9

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

189

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

(Islam), hal itu dapat dilihat dari para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila ketika itu mayoritas beragama Islam. Terdapat berbagai istilah yang merujuk kepada makna berkeadaban dalam bahasa Arab, seperti hadarah, tsaqafah, umran dan sebagainya, tetapi istilah berkeadaban yang utama adalah sesuai dengan hukum Islam yaitu tamaddun yang jika dilacak berasal dari kata dinberarti agama (Islam). 10 Oleh karena itu berkeadaban merupakan Islam itu sendiri, karena Islam merupakan agama hukum, yaitu agama yang isinya mengatur seluruh kehidupan manusia agar selamat dan mendapat kebaikan dari Allah SWT. Allah SWT telah menciptakan manusia dalam keadaan berkeadaban mulia dengan sebaik-baiknya ciptaan yang fitrah sejak awal penciptaan seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 30 dan Al-Quran surta at-Tin ayat 4. Sehingga dengan itu manusia pada dasarnya memiliki memiliki sifat untuk berbuat benar, baik, pantas, menjauhi yang salah, buruk dan tidak pantas.11Puncaknya manusia menjadi mahluk Allah SWT yang mampu membangun peradaban utama. berkeadaban dalam Islam merupaan kombinasi dari aktivitas ibadah kepada Allah SWT dan hidup bermasyarakat dalam sistem kehidupan yang diatur oleh syariat Islam yang terintegrasikan dalam trilogi iman, ilmu dan amal. 12 Hal ini seperti disinggung di atas, bahwa manusia yang berilmu akan selalu beriman dalam dirinya, sehingga iman akan menuntun manusia untuk selalu beramal baik dalam segala aspek kehidupan, sehingga manusia memiliki sistem kehidupan yang dapat mengembangkan dirinya.

Berkeadaban dan Islammerupakan satu kesatuan yang tak mungkin dipisahkan, karena sejak kehadirannya, Islam telah membawa konsep tentang hidup berkeadaban yang inheren menyatu dalam dirinya. Berkeadaban menurut Islam bersumber pada agama yang berasal dari wahyu Allah SWT, Artinya Islam dan berkeadaban merupakan satu kesatuan yang utuh dan komprehensif yang dilaksanakan manusia dalam kehidupan. Berkeadaban dalam Islam membawa satu sistem yang menaungi kebahagiaan individu dan masyarakat, maka tak heran jika prinsip berkeadaban Islam dapat diterima seluruh umat manusia. Dengan demikian, maka berkeadaban dalam Islam menjadi jelas maknanya, konsepnya, karakteristiknya dan 10

Hamid Fahmy Zarkasyi. (2015).Tamaddun sebagai Konsep Peradaban Islam. Jurnal Tsaqofah Gontor.

Vol.11. No.1. 2.

11

Andries Florris Flavius. (2014). Identitas Jamaah Ahmadiah Indonesia Dalam Konteks Multikultur .Jurnal Humaniora Universitas Gajah Mada. Vol. 26.No. 2.124 12

Hamid FahmyZarkasyi. Op cit 3

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

190

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

kontribusinya terhadap perkembangan umat manusia. 13 Berkeadaban merupakan peristilahan yang hanya digunakan untuk menggambarkan kehidupan manusia, seperti makna berkeadaban dalam Islam untuk menunjukkan jaman kejayaan masyaarakat Arab ketika itu, sehingga tata kehidupan dan kemajuan yang dicapai masyarakat disana menjadi pusat perhatian dunia.

Berkeadaban pada dasarnya berisi tentang nilai-nilai etika, kesopanan dan ahklak dalam pengembangan diri agarterhindar dari kesalahan, sehingga menjadi manusiayang sempurna (insan khamil) sebagaimana dicontohkan dalam pribadi Rasulullah. Manusia yang sempurna diinginkan Islam adalah manusia yang mampu menggunakan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk kemajuan hidup. Manusia diberikan indera untuk melakukan observasi terhadap segala realitas empiris yang ada di alam ini, manusia diberikan akal untuk berfikir secar logis terhadap ide dan konsep yang ungkin dianggap baik, manusia diberikan hati untuk merasakan dan berintuisi, sehingga perasaan dan hatinya dapat mendukung indera dan akal dalam mencapai pengetahuan yang sempurna. Berkeadaban dapat bermakna kesopanan, keramahan dan kehalusan budi pekerti, 14 sehingga makna ini identik dengan akhlak seorang manusia. Dari pernyataan tersebut, berkeadaban berarti menggunakan indera, akal dan hati dalam diri manusia, karena pada hakekatnya tindakan manusia didasari oleh realitas yang masuk dalam pemikiran dan niat. Adab juga dikaitkan dengan dunia sastra, yaitu sebagai pengetahuan tentang hal-hal yang indah yang mencegah manusia dari berbuat kesalahan. 15Kebaikan kata berkeadaban bermakna sangat luas dan mungkin tidak ada tandingannya,

karena kata ini yang mampu

menunjukkan manusia sebagai insan kamil. Makna ini hampir sama dengan pendapat al-Jurjani, yaitu suatu proses memperoleh ilmu pengetahuanuntuk mencegahdari bentuk kesalahan. 16Segala tindakan manusia dalam pengertian ini selalu berorientasi pada hal-hal yang baik dan menjauhi ketidakbaikan atau minimal tidak melakukan kesalahan dalam hidup. Berkeadaban merupakan setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya, baik buah 13

Qosim Nursheha Dzulhadi. (2015). Islam sebagai Agama dan Peradaban. Jurnal Tsaqofah Gontor.

Vol.11. No.1. 152-153 Ibnu Mandzur. (1960). Lisan al-‘Arabiybabadab dan Ibrahim Mustofa, al-Mu’jam al-Wasith Ibabadab, Istanbul.al-Maktaba al-Islamiyah. 27 14

15

Kemas Badaruddin. (2009). Filsafat Pendidikan, Analisis Pemikiran Syed M.Naquib Al-Attas. Jogjakarta.

Pustaka Pelajar. 59 16

Syarif al - Jurjani. (1995). KitabTa’rifaat. Beirut. Maktabah Lubnaniyah. 10

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

191

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

tersebut dalam bentuk materi (maddiyyah) atau imateri (ma‘nawiyyah). 17 Usaha merupakan proses dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga pemaknaan berkeadaban dalam koteks ini akan selalu bergerak maju kedepan untuk meninggalkan segala keburukan yang telah dilakukan. Memahami kehidupan secara integral dengan sudut pandang yang luas sebagai bentuk prototipe manusia berkeadaban, 18 karena perkembangan jaman yang terus berjalan menuntut kemampuan manusia untuk bersikap bijak dengan kemampuan untuk mengikutinya, tetapi tetap memiliki prinsip nilai-nilai yang menjadi pegangan utama.

Berkeadaban (adab) menurut Naquib al-Attas adalah pengenalan dan pengakuan terhadap realita bahwasannya ilmu dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hirearki yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatan-tingkatannya dan seseorang itu memiliki tempatnya masingmasing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual dan spiritual.Dalam hal ini makna berkeadaban lebih dalam dan komprehensif yang berkaitan dengan objek-objek tertentu yaitu; pribadi manusia, ilmu, bahasa, sosial, alam dan Tuhan. Berkeadaban menerapkanmasing-masing objek tersebut dengan benar dan sesuai aturan hukum. 19 Menurut Naquib al-Attas orang yang berilmu adalah orang beradab, inilah yang membedakan manusia dan mahluk yang lain yang tidak mengenal adab dalam dirinya.Oleh karena itu orang yang benar-benar terpelajar dan berilmu menurut perspektif Islam didefinisikan oleh al-Attas sebagai orang yang beradab. 20 Manusia yang beradab mengerti tanggung jawabnya sebagai jiwa yang pernah mengikat janji dalam primordial covenant (Al-Quran surat Al-A’raf ayat 172) dengan Allah SWT sebagai jiwa bertauhid. Apapun profesi manusia, ikatan janji itu selalu diaplikasikan dalam setiap aktifitasnya. 21 Berkeadaban dalam konteks seperti ini merupakan bentuk dari disiplin intelektual yang mengenal dan mengakui adanya hierarki ilmu berdasarkan kriteria Husein Mu’nis dalam Qosim Nursheha Dzulhadi. (2015). Islam sebagai Agama dan Peradaban. Jurnal Staqofah Gontor Vol.11. No.1. 153 17

18

Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1987). Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam. Bandung. Mizan.90 19

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (2001). Risalah Untuk Kaum Muslimin. Kuala Lumpur.ISTAC.47

20

Wan Mohd Nor Wan Daud. (2003). Filsafat Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib.al-Attas.

Bandung. Mizan.133-177 21

Adi Setia. (2003). Special Feature on the Phylosophy of Science of Syed Muhammad Naquib al-Attas.

Journal of Islamic Perspektif on Science.Vol. 1.No. 2.172

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

192

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

tingkat-tingkatannya dan keluhuran kemuliaan yang memungkinkannya mengenal dan mengakui bahwa seseorang yang pengetahuannya berdasarkan Allah SWT jauh lebih luhur dan mulia daripada mereka yang pengetahuannya berdasarkan kepentingan.22 Politik Hukum Berkeadaban Perspektif Filsafat Islam Menurut William Zevenbergen, politik hukum merupakan usaha untuk mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. 23 Sedangkan menurut Mahfud MD, politik hukum masuk dalam ilmu hukum, karena politik hukum menurutnya adalah kebijakan hukum (legal policy). Dalam hal ini, maka politik hukum mencakup pembentukan hukum, pelaksanaan hukum dan penegakkan hukum. 24 Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar.

Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penguasa dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yang dicitacitakan. 25 Politik hukum adalah kebijakan dasar dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicitacitakan. 26 Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.27Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk

22

Naquib Al-Attas. (1999). The Concept of Education in Islam; A Framework for an Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur. ISTAC.22 23

William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali. (2011).Politik Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

19-20 24

Moh. Mahfud MD. (1998). Politik Hukum di Indoensia. Jakarta. LP3ES. 8-9

Frans Magnis Suseno. (1994). Etika Politik: Prinsip – Prinsip Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta.

GramediaPustaka Utama. 310-314 25

26

Imam Syaukani A dan Ahsin Thohari. (2008). Dasar - Dasar Politik Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 58 27

Satjipto Raharjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. 35-36

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

193

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. 28 Sunaryati Hartono melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem hukum yang dikehendaki dan dengan itu akan diwujudkan cita-cita.29 Istilah politik hukum dalam kancah keilmuan yang dulunya berhaluan dikotomi atau sekuler masih termasuk hal yang baru, karena ilmu ini akan dimasukkan ke ranah ilmu politik atau ilmu hukum. Apalagi ketika ditambah dengan dimensi Islam, menjadikan klasifikasi yang coba dilakuakan ilmuan menjadi ambigu dan multi persepsi. Akan tetapi kehadiran kajian ini bukan untuk mengacaukan sistem dalam kajian ilmiah, tetapi lebih kepada keinginan untuk menunjukkan kesatuan sistem dalam kehidupan manusia, agar pemahaman dikotomi atau sekuler dapat diperbarui dengan mengintegrasikan segala bidang pengetahuan untuk mendukung tercapainya kebaikan yang lebih utuh dan komprehensif. Dalam bidang hukum, pemahaman yang beragam dari berbagai sudut pandang mengakibatkan para ahli belum menentukan satu pengertian politik hukum secara khusus, sehingga politik hukum dapat dipahami sesuai dengan konteks kajian permasalahan yang sedang dikaji. 30 Artinya masih terbukanya ruang egaliter untuk melakukan eksperimen keilmuan dengan kajian dan analisis yang unik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak reformasi bergulir di Indonesia, perkembangan hukum, politik dan tatanan kehidupan bermasyarakat lainnya mengalami perubahan yang signifikan. Aturan yang mengatur manusia disesuaikan dengan alam demokrasi yang menjadi pokok permasalahan. Alam demokrasi yang luas di Indonesia menimbulkan beberapa dampak. Dampak positif yang diharapkan lambat laun terkikis oleh dampak negatif karena kekurangsiapan dari segenap elemen bangsa untuk menjalankan kehidupan demokrasi dengan baik. Demokrasi yang luas membuka berbagai kepentingan untuk dapat ditransaksikan dengan kepentingan yang lain. Demokrasi dimaknai sebagai kebebasan untuk mencapai kepentingan yang terlegalisasi oleh hukum, sehingga hukum di indonesia digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu.

Sehingga muncul istilah order of law untuk menggambarkan politik hukum di Indonesia yang kental dan syarat dengan kepentingan.

28

PadmoWahyono. (1986).Indonesia Negara Berdasatkanatashokum.Jakarta.Ghalia.160

29

Sunaryati Hartono. (1991).PolitikHukumMenujuSatuSistemHukumNasional. Bandung. Alumni.1-3

30

Imam Syaukani A dan Ahsin Thohari. Op. cit. 3

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

194

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Sebagai bukti bahwa hukum di indonesia digunakan sebagai alat untuk melegalisasi kepentingan adalah munculnya berbagai kebijakan negara yang melenceng dari hakekat hukum yang seharusnya untuk mencapai kemaslahatan umat dan negara. Banyak muncul berbagai produk peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, hukum yang terinterfensi kekuatan politik kekuasaan, korupsi yang sulit diberantas, persengketaan lembaga negara, tindakan kriminalisasi dan berbagai masalah hukum yang ada.

Penegakkan hukum di Indonesia tidak lagi untuk melihat baik atau buruk, tetapi

telah

diselewengkan secara sietematis dengan hanya untuk melihat benar atau salah melalui kajian logika semata. Sehingga tidak terelakkan lagi bahwa persepsi hukum selalu berbeda dan menimbulkan pertentangan dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya pertentangan lahir-batin manusia sendiri, tetapi juga pertentangan dengan manusia yang lain, kelompok, organisasi, lembaga, bahkan sampai pertentangan pandangan hidup yang terideologikan.

Hukum dalam arti luas di Indonesia terdikotomikan sebagai perangkat yang mengatur urusan dunia dan memisahkan diri dari akherat. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai hanya sebatas pada kepentingan atau kecukupan materialisme yang dapat dirasakan di dunia. Sebenarnya tidak mungkin hukum akan bertentangan dengan agama jika manusia dapat bersikap bijak imbang dalam melihat kebenaran yang ada. Seakarang yang terjadi bahwa kepentingan hanya memandang unsur Tuhan sebagai syarat formil hukum seperti katakata yang selalu tertulis dalam setiap kebijakan hukum di Indonesia “demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa�, tetapi esensi materiil yang merupakan tujuan utama dari hukum telah diselewengkan manusia, sehingga bertentangan dengan jalan Tuhan. 31 Ini merupakan suatu hal yang ironis di Indonesia yang jumlah umat Islamnya terbesar di dunia menjadi negara yang jauh dari kehidupan agama. Sekulerism telah menjadi masalah dalam memahami hukum secara luas di indonesia. Hal ini di perparah lagi dengan realitas bahwa yang memperpuruk hukum Indonesia adalah manusia-manusia yang memiliki latar belakang pendidikan cukup tinggi atau kaum intellektual. Permasalahan tersebut di Indonesia menjadi suatu dialektika yang tidak jelas, karena berusaha untuk menarik kesana-kemari persepsi manusia terhadap nilai kebenaran sesuai dengan kepentingannya masing-masing, padahal kepentingan manusia syarat dengan unsur subjektivitas.

31

Otje Salman. (2002). Konsep-KonsepHukumdalam Pembangunan dari Prof. Dr.MochtarKusumaatmadja.

Bandung. PT Alumni. 44

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

195

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Politik hukum merupakan kata yang harus dipahami secara luas, jika kita tidak ingin terkungkung dalam pemahaman sempit pengetahuan. Politik hukum tidak hanya berdimensi kekuasaan dan segala hal terkait dengan negara dalam arti formal. Politik hukum secara luas merupakan aturan main dalam mencapai tujuan, artinya dalam proses usaha manusia untuk mencapai tujuan digunakan kaidah-kaidah yang menjadi pegangan untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu memahami politik hukum perlu keluasan dan kedalaman yang dapat mencakup segala bidang kehidupan dan masuk hingga kedalam asas yang menjadi prinsip utama. dengan demikian politik hukum berkadaban perpektif filsafat Islam menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan dengan mengikuti aturan yang menjadi prinsip utama berlandaskan nilai-nilai Islam.

Hukum dalam Islam merupakan instrumen untuk mempersatukan etika sosial Islam. 32Umat Islam di seluruh dunia dapat bersatu dibawah tata nilai yang terdapat dalam AlQuran. Di kalangan umat Islam dikenal pula keaneka ragaman paham hukum Islam, sehingga dikalangan umat Islam berkembang toleransi perbedaan paham hukum dan praktik hukum karena perbedaan-perbedaan yang ada, 33 namun nilai-nilai yang menjdi prinsip utama pembentuk etik hukumnya masih sama. 34 Karena Muslimin mentaati Allah, RasulNya, dan menjunjung tinggi para ulama yang mengembangkan hukum Islam karena persamaan nilai etik, bukan pada perbedaan eksistensi yang terwujudkan secara materiil. Sejarah menceritakan pula bahwa di dalam masyarakat Islam ada hukum Islam yang bersifat abadi. Hukum Islam ada di tengahtengah kehidupan masyarakat selain karena kehendak Allah SWT, tetapi juga merupakan usaha manusia untuk menggunakannya. Umat Islam mentaati hukum Islam karena keimana dan ketaqwaannya kepada Allah SWT, sehingga mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, mereka menerima autoritas hukum Islam terhadap dirinya. Menurut umat Islam, hukum Islam

32

Abdul Hadi dan ShofyanHasan. (2015).Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia. Jurnal Nurani. Vol. 15, No. 2.89-100 33 Philips J. Vermontedan Tobias Basuki. (2012).Masalah Intoleransi, Toleransi, dan Kebebasan Beragamadi Indonesia. Jurnal Maarif. 27-30 34

SidikTono. (2005).Pemikiran Dan KajianTeoriHukum Islam Menurutal-Syatibi.Jurnal Al-Mawarid Edisi xiii. 107-108

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

196

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

adalah kehendak dan tatanan dari Allah dan tradisi Rasul. 35 Hal inilah yang menunjukkan perbedaannya dengan hukum Romawi dan hukum modern pada umumnya, hukum bukanlah hasil karya yang gradual dari manusia, hukum Islam adalah ketentuan agama karya dari Allah SWT.36 “Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha pemurah lagi maha penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat� (Al-Quran surat al-Fatihah ayat 1-7).37 Berangkat dari salah satu firman Allah SWT tersebut telah jelas, bahwa manusia pada dasarnya diarahkan untuk menjadi umat yang terbaik dengan mengikuti jalan yang telah ditentukan Allah SWT, agar dalam menempuh jalan kebaikan tersebut tidak tersesat. Sehingga untuk itu manusia wajib menyandarkan segalanya hanya kepada Allah sebagai pemilik kemutlakkan. Sehingga adanya ketentuan-ketentuan dari Allah SWT harus ditaati oleh seluruh umat manusia. Seperti dikemukakan oleh Al-Mawdudi yang menggunakan istilah nazariyat, yaitu pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan (shahadah) yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan manusia di dunia. Shahadah dalam Islam dianggap sebagai deklarasi teologis yang memiliki implikasi moral yang mendorong orang yang mendeklarasikannya memiliki integritas dalam kehidupannya. Hal itu karena adanya Worldview atau weltanschauung dapat diartikan sebagai kepercayaan dan pikiran seseorang yang berfungsi sebagai asasmotor bagi segala perilaku manusia. Worldview Islam merupakan faktor utama dalam manusia yang menjadi penggerak dan landasan bagi aktivitas seluruh kegiatan kehidupan manusia. 38 Dengan dasar itu manusia memiliki pondasi yang kokoh dalam setiap aktifitas usaha mencapai tujuan.

35

Juhaya S.Praja. (1991).HukumIslam di Indonesia PerkembangandanPembentukan.Bandung. PT. RemajaRosdakarya.116 36

Kamsi. (2012).Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru.Jurnal Ishraqi. Vol. 10.No. 1.4-5

37

Asy-Syifa’. (2009). Al-Quran danTerjemah.Bandung. SinarBaruAlgensindo. 1

38

Maraji. (2014).Kritik Islamic Worldview Syed Muhammad Naquib al-Attasterhadap Western Worldview, JurnalIlmuKeislaman.Vol. 1.No. 1.131

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

197

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Al-Qur’an menyebut Islam sebagai din (Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 dan 85) dan Ibnu Manzur dalam kamus Lisan al-Arab memaknai kata din sebagai hukum, kuasa, tunduk, mengatur dan perhitungan (al-hukm wa siyasat al-umur wa al-qahr wa al-tadbir wa almuhasabah). Jika merujuk pada pandangan Ibnu Faris, maka semua makna etimologis yang dikemukakan di atas merupakan spesies dari makna genus ketertundukan atau kepatuhan hukum.39 Dari uraian tentang makna berkeadaban tersebut, maka dapat dipahami bahwa politik hukum dilaksanakan dengan cara yang berkeadaban, yaitu suatu cara bagaimana agar nilai-nilai yang terdapat dalam syariat Islam dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia secara bijaksana. Untuk mencapai tujuan terdapay berbagai cara, akan tetapi tidak semua cara adalah baik, sehingga disinilah perlunya politik hukum berkeadaban perspektif Islam untuk memberikan analisis dan pertimbangan untuk memutuskan sikap yang akan diambil agar tidak bertentangan dengan hukum dan berguna bagi kemaslhakatan umat.

Politik hukum berkeadaban dalam perspektif filsafat Islam merupakan sebuah rekontruksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama yang lebih bermakna menuju Indonesia berkemajuan dengan mensyaratkan agama yang menyatu dalam kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia yang difungsikan sebagai sumber nilai utama yang memberi inspirasi, motivasi, kreasi, humanisasi, emansipasi, liberasi dan transendensi dalam membangun peradaban bangsa yang melahirkan karakter kepribadian utama. Berkeadaban dalam politik hukum dapat mengandung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi umat yang unggul, berada di garis depan atau memimpin disemua bidang kehidupan material dan spiritual, jasmani dan rohani, lahir dan batin. Berkeadaban mensiratkan adanya keberlangsungan hidup dan progres yang tanpa henti sebagai perwujudan dari usaha yang terus menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna (subtainable development with meaning).

Berkeadaban dalam politik hukum harus berpikir maju di segala aktivitas dengan membangun kehidupan utama, baik habluminallah dan habluminannas secara harmoni seperti disebutkan dalam Al-Quran surat al-Imran ayat 112. Dalam usaha mencapai tujuan membangun peradaban umat, manusia harus selalu berada di garis depan. Manusia harus memiliki kemampuan yang unggul, harus berislam, beriman, berihsan, berilmu dan beramal secara 39

Hamid Fahmy Zarkasyi. Op cit. 5-6

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

198

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

simultan untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Politik hukum berkeadaban perspektif filsafat Islam harus mau mengubah nasib seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra’d ayat 11 dan memperhatikan masa depan yang lebih baik seperti Al-Quran surt al-Hasyr ayat 18.

Dalam politik hukum berkeadaban perpektif filsafat Islam mampu mengintegrasikan norma-norma yang ada di masyarakat. Kita yakin bahwa Indonesia mampu mencapai tujuan negara berkemajuan yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat sebagaimana terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945. Para tokoh bangsa telah meyakini kemajuan Indonesia dengan prinsip politik hukum yang berkeadaban, seperti Anggota BPUPKI Ki Bagus Hadi Kusumo, Soekarno, Hatta, M. Natsir, Soepomo dan yang lainnya, mengemukakan pentingnya mengembangkan pikiran modern untuk menjadi unggul, karena berkeadaban adalah unggul disegala aspek lahir dan batin dalam membentuk manusia yang utuh, agar dapat digunakan membangun peradaban bangsa. politik berkeadaban juga suatu kondisi manusia yang memiliki kecerdasan dan kemampuan yang unggul baik lahir dan batin, sehingga memaksimalkan segala potensi yang ada pada manusia untuk menjadi lebih baik.40 Dalam mewujudkan politik hukum berkeadaban perspektif Islam diperlukan semangat, pemikiran, perilaku dan orientasi riil kemasa depan, keseimbangan material dan spiritual, serta menjadi unggul di berbagai bidang. Prinsip hidup dalam perspektif politik hukum berkeadaban mewujudkan kerisalahan dan kerahmatan yang didukung manusia cerdas, berkepribadian dan berkeadaban mulia, dengan adanya partisipasi, kreatifitas dan inovasi berbasis moral-etik agama dan budaya luhur bangsa. hal ini dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi norma-norma yang ada dimasyarakat yang mengedepankan sikap yang baikbersumber dari noram agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum.

Politik hukum berkeadaban sebagaimana Islam membangun peradaban utama dengan menyempurnakan ahklak. Islam menjadi agama berkeadaban yang maju dan unggul selama limaenam abad. 41 Dengan berkemajuan maka umat Islam dapat menjadi khayra ummah seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat ali-Imran ayat 110 dan menjadi ummatanwasatha serta syuhada ala-nas seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 143. Sehingga umat memiliki 40

Yogi Prasetyo. (2015). Membangun Masyarakat Hukum Yang Berkeadaban Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama. Jurnal Muaddib. Universitas MuhammadiyahPonorogo. Vol 5. No 1. 102-103 41

Qosim Nursheha Dzulhadi. Op cit. 152

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

199

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

kualitas beradab untuk mencapai rahmatan lil-alamin. Manusia dalam usaha untuk mencapai tujuan hidupnya harus memiliki sifat dan karakter utama yang unggul dalam berpikir, berakhlak karimah, keseimbangan spiritual, pengetahuan, ketrampilan, uswah dan teladan atau dapat disingkat bahwa manusia berkeadaban adalah manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi, bersosial budaya dan beragama. 42 Kesimpulan Manusia telah ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi mahluk yang paling baik diantara yang lain, sehingga konsekuensi menjadi insan kamil yang berkeadaban sebenarnya telah menjadi sifat dasr manusia. Berkeadaban meruapakan prinsip hidup manusia yang berdasarkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya yang dilandasi oleh agama. Segala aktivitas manusia selalu diarahkan pada tuuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Islam sebagai inti dari kehidupan manusia telah menjelaskan tata kehidupan manusia dalam Al-Quran sebagai petunjuk jalan untuk menuju pencapaian akhir yang lebih baik.

Dalam mencapai tujuan hidup, manusia harus memiliki prinsip yang telah menjadi aturan main sebagai wujud prototipe manusia yang berkualitas. Perlunya trasformasi nilai-nilai filosofi Islam kedalam proses kehidupan manusia menjadikan usaha yang dilakukan lebih bermakna.

Memahami hukum sebagai politik untuk mencapai tujuan harus didasari oleh prinsip berkeadaban mulia dengan menjunjung tinggi kejujuran, moral, etika dan ahklak. Bersikap bijak dalam kehidupan melalui keseimbangan antara dimensi dunia dan akherat menjadi tolok ukur yang selalu dapat mengkontrol tindakan manusia dalam menacapai tujuan.

42

Yogi Prasetyo. (2016). Religion-Based Integral Education (Effort In Solving Misunderstanding In LawGoverned Country). International Conference on Education Muhammadiyah Ponorogo University. 106-107

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

200

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Daftar Pustaka Abdul Hadi dan Shofyan Hasan. (2015). Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia. Jurnal Nurani. Vol. 15, No. 2. 89-100 Abdul Latif dan Hasbi Ali. (2011). Politik Hukum. Jakarta. Sinar Grafika Adi Setia. (2003). Special Feature on the Phylosophy of Science of Syed Muhammad Naquib alAttas. Journal of Islamic Perspektif on Science. Vol. 1. No. 2. 172 Ahmad Atabik. (2014). Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama. Jurnal Fikrah. Vol. 2, No. 1. 265 Andries Florris Flavius. (2014). Identitas Jamaah Ahmadiah Indonesia Dalam Konteks Multikultur. Jurnal Humaniora Universitas Gajah Mada. Vol. 26. No. 2. 124 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair. (1990). Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta.

Kanisius.

Asy-Syifa’. (2009). Al-Quran dan Terjemah. Bandung. Sinar Baru Algensindo Frans Magnis Suseno. (1994). Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta.

Gramedia Pustaka Utama. 310-314 Hamid Fahmy Zarkasyi. (2015). Tamaddun sebagai Konsep Peradaban Islam. Jurnal Tsaqofah Gontor. Vol.11. No.1. 2 Ibnu Mandzur. (1960). Lisan al-‘Arabiy bab adab dan Ibrahim Mustofa, al-Mu’jam al-WasithI bab adab. Istanbul. al-Maktaba al-Islamiyah.

Imam Syaukani A dan Ahsin Thohari. (2008). Dasar-Dasra Politik Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Juhaya S. Praja. (1991). Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. Bandung.

PT. Remaja Rosdakarya.

Kamsi. (2012). Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru. Jurnal Ishraqi. Vol. 10. No. 1. 4-5 Kemas Badaruddin. (2009). Filsafat Pendidikan, Analisis Pemikiran Syed M. Naquib Al-Attas.

Jogjakarta. Pustaka Pelajar Khudzaifah Dimyati. (2014). Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia. Yogyakarta. Genta Publishing

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

201

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Maraji. (2014). Kritik Islamic Worldview Syed Muhammad Naquib al-Attas terhadap Western Worldview, Jurnal Ilmu Keislaman. Vol. 1. No. 1. 131 Moh. Mahfud MD. (1998). Politik Hukum di Indoensia. Jakarta. LP3ES Moh. Nurhakim. (2012). Muhammadiyah Dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam Dalam Konteks Perubahan Masyarakat Kontemporer. Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah. Universitas Muhammadiah Malang Edisi 1. No. 1. 3-5 Mujiono. (2013). Manusia Berkualitas Menurut Al - Qur’an. Jurnal Hermeunetik. Vol. 7. No. 2.

357 Musliadi. (2014). Epistemologi Keilmuan Dalam Islam: Kajian Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullahhal. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 13. No. 2. 166-176 Otje Salman. (2002). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Bandung. PT Alumni Padmo Wahyono. (1986). Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum. Jakarta. Ghalia Philips J. Vermonte dan Tobias Basuki. (2012). Masalah Intoleransi, Toleransi, dan Kebebasan Beragama di Indonesia. Jurnal Maarif. 27-30 Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jakarta. Gramedia Pustaka Utama Qosim Nursheha Dzulhadi. (2015). Islam sebagai Agama dan Peradaban, jurnal Tsaqofah Gontor. Vol.11. No.1. 152 Satjipto Raharjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti Sidik Tono. (2005). Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurutal-Syatibi. Jurnal AlMawarid Edisi xiii. 107-108 Sunaryati Hartono. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung.

Alumni Syamsul Arifin. (2001). Aspek Keadaban Dalam Masyarakat Madani. Jurnal Ilmiah Bestari.

No.32. 61-63 Syarif al-Jurjani. (1995). Kitab Ta’rifaat. Beirut. Maktabah Lubnaniyah. 10 Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1999). The Concept of Education in Islam; A Framework for an Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur. ISTAC

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

202

Sosial Politik Humaniora http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

.............(2001). Risalah Untuk Kaum Muslimin. Kuala Lumpur. ISTAC. 47 Wan Mohd Nor Wan Daud. (2003). Filsafat Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib. al-Attas. Bandung. Mizan Yogi Prasetyo. (2015). Membangun Masyarakat Hukum Yang Berkeadaban Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama. Jurnal Muaddib. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Vol 5. No 1. 102-103 .............(2016). Religion-Based Integral Education (Effort In Solving Misunderstanding In LawGoverned Country). International Conference on Education Muhammadiyah Ponorogo University. 106-107

Yogi Prasetyo, Politik Hukum /10/ Vol. 5. No. 1. Tahun 2017

203

Sosial Politik Humaniora ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444 http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

UCAPAN TRIMAKASIH KEPADA PEER – REVIEW PADA TERBITAN JURNAL ARISTO (SOSIAL, POLITIK, HUMANIORA) VOLUME 5 NO 01 JANUARI 2017 Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si (IPDN Jatinangor Indonesia) Dr. Oman Sukmana, Drs., M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang) Dr. Teguh Yuwono, (Universitas Diponegoro Semarang) Dr. Habib Ahmad, S.Sos, M.A (Universitas Muhammadiyah Malang) Drs. Jusuf Harsono, M.Si (Universitas Muhammadiyah Ponorogo) Andri Putra Kesmawan, S.IP, MIP (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) Dr. Adde Oriza Rio, M.IKom (Universitas Kristen Indonesia) Mochammad Tanzil Multazam, S.H, M.H (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo) Achmad Zulfikar, S.IP, M.Si (Universitas Hasanudin Makassar) Cahyo Seftyono, S.Sos, M.A (Universitas Negeri Semarang) Nurudin AB, S.Sos, M.Si (Universitas Muhammadiyah Malang) Rachmat Kriyantono, Ph.D (Universitas Brawijaya Malang) Alamsyah, S.AP, M.AP (Universitas Sriwijaya Palembang) Decky Kuncoro, M.IP (AMIKOM Yogyakarta)

204

Sosial Politik Humaniora ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444 http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

AUTHOR GUIDELINES / GAYA SLINGKUNG JURNAL ARISTO (SOSIAL, POLITIK, HUMANIORA) Masterplan reserves cultural policy development in the Ponorogo district Masterplan kebijakan pengembangan cagar budaya di kabupaten Ponorogo (Article Title: Indonesian or English Lenguange, Times New Roman 14 pt, bold, centered / Huruf Besar, Bahasa Indonesia ataupun Inggris, Times New Roman 14 pt, di hitamkan) (The title of the article should be brief and informative and it should not exceed 20 words / Judul artikel harus singkat dan informatif dan tidak melebihi 20 kata).

Yusuf Adam Hilman, Imam Prasojo, dan Jimly Assidiqi.

(Author Name / Nama Penulis: First Author, Second Author, and Third Author: Times New Roman 12 pt)

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

(Affiliations: Times New Roman 12 pt)

adamhilman@umpo.ac.id, Imam@ui.ac.id & Jimly@mk.ac.id (Email Author: Times New Roman 12 pt)

Abstract & Abstraksi (Article Title: English and Indonesian Lenguange, 200 Times New Roman 11 pt, Single Space Lines, Justify) (Keyword / Kata Kunci : 3 – 5 Kata,

Keyword Regency of ponorogo having natural resources, as well as the potential typical culture, and a society that can be develop into the tourism. The potential can be then developed, that can bring up the optimal and into factors that supports the construction of tourism in district Ponorogo. In carrying out development of tourism in Ponorogo, there are several constraint or factors barrier, including: 1. Access Of Transportation Facilities And Infrastructure Who Are Still Minimal And Not Optimal. 2). To access the road facilities and cross is still far from expectation, disturbing visitors to access tourism in the Ponorogo.

Keyword: The Community Development, Development Of Tourism, The Potential Of The Region.

Kata Kunci Kabupaten ponorogo memiliki sumber daya alam, serta potensi budaya yang khas, dan masyarakat yang dapat berkembang menjadi pariwisata. Potensi tersebut dapat kemudian berkembang, yang dapat memunculkan faktor optimal dan menjadi yang mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Ponorogo, ada beberapa kendala atau faktor penghalang, termasuk: 1. Akses atas fasilitas Transportasi Dan Infrastruktur Siapa

205

Sosial Politik Humaniora ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444 http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Masih Minimal Dan Tidak Optimal. 2). Untuk mengakses fasilitas jalan dan lintas masih jauh dari harapan, mengganggu pengunjung untuk mengakses pariwisata di Ponorogo.

Kata Kunci: Pengembangan Komunitas, Pengembangan Pariwisata, Potensi Kawasan.

Submite Review Accepted Surel Corespondensi

: : : :

14 Nov 2016 14 Nov 2016 01 Jan 2017 adamhilman@umpo.ac.id

The organization of the manuscript includes Introduction, Methods, Results and Discussion, Conclusions and References.

Organisasi naskah meliputi Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Referensi.

Pendahuluan / Introductions Metode / Methode Hasil dan Pembahasan / Result and Discussion

( 12 pt, di hitamkan / 12 pt, bold)

Kesimpulan / Conclusion The first letter of headings and subheadings are capitalized and headings are numbered in Arabic numerals. The manuscript is written with Times New Roman font size 10, single-spaced, left and right alligned, on one-sided pages and on A4 paper (210 mm x 297 mm) with the upper margin of 3.5 cm, lower 2.5 cm, left and right each 2 cm. The manuscript including the graphic contents and tables should be no longer than 15 pages, including pictures and tables. The use of subheadings is discouraged. Between paragraphs, the distance is one space.

Huruf pertama dari judul dan subjudul dikapitalisasi dan judul diberi nomor dengan angka Arab, Naskah ditulis dengan ukuran font Times New Roman 12, spasi tunggal, kiri dan kanan alligned, pada satu sisi halaman dan di atas kertas A4 (210 mm x 297 mm) dengan margin atas 3,5 cm, bawah 2,5 cm, kiri dan kanan masing-masing 2 cm. Naskah termasuk isi grafik dan tabel harus tidak lebih dari 15 halaman, termasuk gambar dan tabel. Penggunaan subpos tidak disarankan. Antara paragraf, jarak adalah satu ruang.

206

Sosial Politik Humaniora ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444 http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Abbreviations/Terms/Notations/Symbols.

The use of abbreviations is permitted, but the abbreviation must be written in full and complete when it is mentioned for the first time and it should be written between parentheses.

Terms/foreign words or regional words should be written in italics. Notations should be brief and clear and written according to the standardized writing style. Symbols/signs should be clear and distinguishable, such as the use of number 1 and letter l (also number 0 and letter O).

Singkatan / Istilah / Notasi / Simbol. Penggunaan singkatan diperbolehkan, tapi singkatan harus ditulis lengkap dan lengkap ketika disebutkan untuk pertama kalinya dan itu harus ditulis dalam tanda kurung. Syarat / kata-kata asing atau kata-kata daerah harus ditulis dalam huruf miring. Notasi harus singkat dan jelas dan tertulis sesuai dengan gaya penulisan standar. Simbol / tanda-tanda harus jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan nomor 1 dan huruf l ( juga angka 0 dan huruf O ) Tables (12 pt, bold) (one blank single space line, 10 pt) Tables are written with Times New Roman font size 10 and single spaced below the title of the table. The title of the table is written with font size 10 (boldface) above the table as prescribed in the format given below as example. The table is numbered in Arabic numerals.

There is one single space line between the table and the paragraph. The table is placed immediately after it is referred to in the text. The frame of the table uses 1 font-size line. If the title in each table column is long and complex, the columns are numbered and the notes are given below the table. (one blank single space line, 10 point font) Tabel (12 pt, bold) (Kosong satu spasi, 10 pt) Tabel ditulis dengan ukuran font Times New Roman 10 dan tunggal spasi di bawah judul tabel.

Judul tabel ditulis dengan ukuran font 10 ( huruf tebal) di atas meja seperti yang ditentukan dalam format yang diberikan di bawah ini sebagai contoh. tabel diberi nomor dengan angka Arab. Ada satu spasi tunggal antara meja dan paragraf. meja ditempatkan segera setelah disebut dalam teks. Bingkai meja menggunakan 1 font-size line. Jika judul di setiap kolom tabel panjang dan rumit, kolom diberi nomor dan catatan yang diberikan di bawah meja. (Kosong satu spasi, 10 pt) 207

Sosial Politik Humaniora ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444 http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Table 1. Number of Testing of WFF Triple NA=15 or NA=8 (9 pt, bold) (one blank single space line, 6 pt) Tabel 1. Jumlah Pengujian WFF Tiga NA = 15 atau NA = 8 (9 pt, bold) (Kosong satu spasi, 6 pt) NP NC 3 4 8 10 3 1200 2000 2500 3000 5 2000 2200 2700 3400 8 2500 2700 16000 22000 10 3000 3400 22000 28000 (two blank single space lines, 10 point font) (Dua kosong satu ruang baris, huruf 10 point) Graphic Contents (12 pt, bold) (one blank single space line, 10 pt) Graphic contents are placed symmetrically on the page and there is one blank single space line between the graphic content and the paragraphs. A graphic content is placed immediately after it is referred to in the body of the text and is numbered in Arabic numerals. Caption for the graphic content is written below it and there is one blank single space line between it and the graphic content. The caption is written in font size 9, boldface, and placed as in the example. Between the graphic content with the body of the text there are two blank single space lines.

Isi grafis (12 pt, bold) (Kosong satu spasi, 10 pt) Isi grafis ditempatkan secara simetris pada halaman dan ada satu kosong spasi tunggal antara konten grafis dan paragraf. Sebuah konten grafis ditempatkan segera setelah disebut dalam tubuh teks dan nomor dalam angka Arab. Caption untuk konten grafis yang tertulis di bawah itu dan ada satu kosong spasi tunggal dan konten grafis. caption yang ditulis dalam ukuran font 9, tebal, dan ditempatkan seperti pada contoh. Antara konten grafis dengan tubuh teks ada dua spasi tunggal.

208

Sosial Politik Humaniora ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444 http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

(one single space, 6 point font) (Satu spasi tunggal, 6 titik font) Figure 1. The Interaction of Job Insecurity and Employability against Work Satisfactory on Outsourced Employees (9 pt, bold) (two single space, 10 pt) For any graphic contents which have been published by another author, the corresponding author must obtain a written permission from that other author and his/her publisher. Include one graphic content which is printed in good quality in a full-size page or scanned graphic content in good resolution in the format as follows {name of file}.jpeg, or {name of file}.tiff. If the graphic content is in the form of photograph, include one original photograph. The photograph is printed in black and white unless the photograph will appear in color. The author will be charged an additional fee for color printing of more than 1 page. The font face to be used in the graphic content or graph should be the one generally available in each word processor and operational system such as Symbol, Times New Roman and Arial with the font size not less than 9 point.

Gambar 1. Interaksi Job Insecurity dan Employability melawan Kerja Memuaskan dari outsourcing Karyawan (9 pt, bold) (dua spasi tunggal, 10 pt) Untuk setiap isi grafis yang telah diterbitkan oleh penulis lain, penulis yang sesuai harus mendapatkan izin tertulis dari yang penulis lain dan / nya penerbitnya. Sertakan satu gambar yang dicetak dengan kualitas yang baik dalam satu halaman penuh atau hasil scan konten grafis resolusi baik dalam format sebagai berikut {nama file} .jpeg, atau {nama file} .tiff. Jika gambar dalam bentuk foto, termasuk satu foto asli. foto itu dicetak dalam warna hitam dan putih kecuali foto itu akan muncul dalam warna. Penulis akan dikenakan biaya tambahan untuk cetak warna lebih dari 1 halaman. Font face yang akan digunakan dalam konten grafis atau grafik harus menjadi salah satu umumnya tersedia di setiap pengolah kata dan sistem operasional seperti Symbol, Times New Roman dan Arial dengan ukuran font tidak kurang dari 9 titik.

209

Sosial Politik Humaniora ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444 http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Daftar Pustaka / The reference The reference writing must be in accordance with APA (American Psychological Association) format. The references should use the primary sources (journals or books). Can use the mendeley, Endnote, and Zotero application.

Penulisan referensi harus sesuai dengan APA (American Psychological Association) format.

Referensi harus menggunakan sumber - sumber primer (jurnal atau buku). Dapat menggunakan aplikasi mendeley, Endnote, dan Zotero.

Examples: Books: Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conductiong, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc. Book chapter: Markus, H.R., Kitayama, S., & Heiman, R.J. (1996). Culture and basic psychological principles.

Dalam E.T. Higgins & A.W. Kruglanski (Eds.), Social psychology: Handbook of basic principles. New York: The Guilford Press.

Online document: Van Wagner, K. (2006). Guide to APA format. About Psychology. Accessed on November 16, 2006 from http://psychology.about.com/od/ apastyle/guide.

Journal Article: Wassman, J., & Dasen, P.R. (1998). Balinese spatial orientation. Journal of Royal Anthropological Institute, 4, 689-731.

Online journal: Jenet, B.L. (2006). A meta-analysis on online social behavior. Journal of Internet Psychology, 4.

Accessed on November 16, 2006 from http://www.Journalofinternetpsychology.com/archives/ volume4/3924.html.

210

Sosial Politik Humaniora ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444 http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id

Article from a Database: Henriques, J.B., & Davidson, R.J. (1991) Left frontal hypoactivation in depression. Journal of Abnormal Psychology, 100, 535-545. Diambil 16 November 2006 dari PsychINFO database.

Online Forums, Discussion Lists, or Newsgroups: Leptkin, J.L. (2006, November 16). Study tips for psychology students [Msg. 11]. Message were rely on http://groups.psychelp.com/forums/messages/48382.html.

Research Report: Villegas, M., & Tinsley, J. (2003). Does education play a role in body image dissatisfaction?

Laporan Penelitian, Buena Vista University. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.

(2006). Survei nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok rumah tangga di Indonesia, 2005. Depok: Pusat Penelitian UI dan Badan Narkotika Nasional.

211