Edisi : 390 Senin 11 Januari 2016

Page 1

HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id

EDISI 390

Senin 11 jANUARI 2016

Jurnal Sumatra

www.jurnalsumatra.com

Independent News Paper

Apo Adonyo

Terbit 12 Halaman Harga Rp. 3.000,-

Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda

MA Menangkan Polisi Prihal sengketa Lahan Pakri PALEMBANG, Jurnal Sumatra - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) meminta masyarakat yang menduduki lahan mereka di Pakri untuk segera meninggalkan lahan tersebut. Apalagi sejak 2012 sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang memenangkan Polda Sumsel. Penegasan ini disampaikan Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Jhon Mangundap, Rabu (6/1) di DPRD Sumsel seusai rapat bersama Komisi I DPRD Sumsel. Ia mengatakan pada 2012 lalu MA telah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan sengketa tanah di Pakri, Komplek Perumahan Polda Sumsel. Dari putusan MA tersebut kata Jhon, Polda sudah mengeluarkan

tiga kali surat peringatan yang isinya agar warga segera meninggalkan lahan tersebut namun tak juga diindahkan. Nah, pada peringatan ketiga warga diberi batas waktu atau deadline untuk pindah per 28 Januari nanti. “Memang pada surat ketiga hal itu kami sebutkan meminta warga segera meninggalkan lahan per 28 Januari. Tetapi itu bukan harga mati asal mereka mau dialog. Sebenarnya kalau dalam menegakkan hukum tidak bisa, tetapi dari sisi kemanusiaian seperti dalam rapat tadi harus diakomodir,” katanya, kepada jurnalsumatra.com. Bagaimana dengan uang ganti rugi? “Karena bukan perdata tidak ada. Tetapi kami sudah mengajukan usulan ini kepada Mabes Polri. Sebab, dalam DIPA anggaran kami tidak ada uang untuk itu. Nanti

Puluhan Kades di Ogan Ilir Datangi Tipikor

kalau kami bayarkan, kami yang salah, jadi tunggu keputusan Mabes Polri.” Dikatakan Jhon sebenarnya sudah ada warga yang pindah secara sukarela terutama yang tidak memiliki sertifikat. Tercatat ada 30an rumah yang belum pindah saat ini. Dari jumlah tersebut sembilan diantaranya memiliki sertifikat. “Namun, sebagaimana putusan MA sertifkat mereka dibatalkan dan sudah ditindaklanjuti oleh Kanwil BPN yang juga sudah mencabut sertifikat mereka. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak meninggalkan lahan tersebut. Menariknya, yang di sana itu bukan orang biasa, ada rumah yang dua tingkat dan cukup mewah,” ujar Jhon saat rapat. Ditarik ke belakang, Jhon mengatakan persoalan ini sudah terjadi

Palembang, jurnalsumatra.com – kepolisian resort Empat Lawang Sumsel mencurigai konspirasi narkoba yang terjadi diwilayah hukumnya, hal ini diungkapkan Kasatreskrim Polres Empat lawang AKP Nanang pada jurnalsumatra.com di Ruang Komisi satu DPRD Sumsel. Kejadian bermula adanya laporan polisi no LP/B-141/VI/2015 tanggal 8 juni 2015 kasus pemerkosaan dengan sanggkaan pidana 285 atas korban juga pelapor Rita Susanti. Menurut paparan Nanang dihadapan Pimpinan dan anggota DPRD Sumsel Komisi satu. Bermula pertemuan Rita yang menghadiri persidangan suaminya di pengadilan negri Tebing Tinggi Sumsel dengan Tersangka yang kini jadi DPO Indra Main. Ditempat tersebut Indra mengenalkan diri dengan sedikit paksaan dan menyatakan bisa serta mampu membantu suaminya dari jeratan hukum kasus narkoba yang tengah dijalani suaminya. Beberapa hari setelah persidangan tepatnya tanggal 5 juni 2015 Indra menelpon Rita dan mengajak bertemu disuatu tempat guna membantu suaminya yang tengah dilanda jeratan hukum. Namun setelah bertemu korban Rita diajak tersangka menuju suatu tempat di Talang Dua belas desa TanjungNing Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, lalu diperkosa. Tersangka yang kini sudah masuk daftar DPO sampai berita ini diturunkan belum bisa dibekuk pihak berwajib, bahkan kasusu ini melebar. Karena telah terjadi pemaksaan pencabutan laporan polisi pada Rita oleh pihak lain yang disinyalir konspirasi mafia narkoba akibat tertangkapnya suami korban Rita. Demikian penuturan Kasat Reskrim Nanang pada jurnalsumtar.com. (eka)

Kelakar Wak JuSu + MA Menangkan Polisi Prihal sengketa Lahan Pakri - Yang Kalah Sabar ya.... + Kas Pemkab OI kosong Enam Bulan Tunjangan Perangkat Desa “Hangus” - Dikemanoke duitnyo.....???

2012 lalu. Sementara itu, Ketua Komis I DPRD Sumsel Kartisa S Desi mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu menerima laporan dari masyarakat kalau mereka diusir oleh Poldla Sumsel. Nah, untuk itu dindanglah Polda Sumsel guna membahas persoalan ini. Setelah persoalannya jelas, ia berharap

masyarakat mengerrti dengan hal ini apa lagi sudah ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap. Namun ia meninta agar Polda Sumsel tidak langsung menggusur. Ia meminta agar ada pertimbangan kemanusian yang diberikan. Termasuk memberikan waktu kepada masyarakat sampai memiliki tempat yang layak sebelum pindah.(eka)

Gubernur Somasi Walikota Terkait Wakilnya

“Namun, walaupun tidak ada wakil, tetapi pemerintahan Kota Palembang tetap berjalan maksimal”, Jelas Harnojoyo.

INDRALAYA, Jurnal Sumatra- Puluhan Kepala Desa (Kades) yang ada diKabupaten Ogan Ilir, hari ini Rabu (06/01/2016) datangi Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Ogan Ilir. Kedatangan sejumlah Kades ini menurut salah satu anggota Tipikor Polres OI Cuma sekedar koordinasi saja dengan Tipikor Polres OI, yaitu hanya mengumpulkan berkas Dana Desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. “Tujuan mereka datang Cuma sekedar koordinasi, satu per satu perwakilan Kades disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir menyerahkan berkas Dana Desa, yang diwakili oleh satu orang dari setiap Kecamatan hanya untuk melakukan koordinasi terkait Dana Desa beberapa waktu lalu, dan kita Cuma melakukan pemeriksaan berkas”Imbuhnya. Ditambahkannya, “dan sekarang semua berkas terkait SPJ Dana Desa dari semua Kades sudah dikumpulkan yang diwakili oleh satu perwakilan di setiap masing-masing Kecamatan” Terangnya. Terpisah, salah satu perwakilan Kepala Desa yang datang tersebut ketika ditanya apa tujuannya datang ke Tipikor Polres OI enggan berkomentar, dan terkesan menghindar ketika mau dikonfirmasi, dan hanya sesekali mengatakan tujuannya datang cuma sekedar silaturahmi dan mengantarkan berkas Dana Desa. “Kita datang Cuma untuk mengantarkan berkas Dana Desa, dan silaturahmi cuma itu” Ujarnya sembari berlalu. (Edi)

Polisi Curigai Konspirasi Narkoba Empat Lawang

sejak lama. Berawal tanah Pakri pada 19 56. Tercatat ada tanah seluas 256.920 meter persegi yang diserahkan untuk Polri dari Stanvac. Nah, setelah diukur ulang sisanya 183.668 meter persegi. Jadi sudah banyak yang hilang diambil masyarakat. “Dari sana lantas dibuat sertifikta denganluas 183.668 meter persegi. Ternyata setelah buat ada masyarat yang masuk. Di situ 38 orang dirikan bangunan. Masyarakat luar dan pensiunan polri dalam areal yang sudah disertifikat,” ujarnya. Lantas, mereka yang masuk dan menguasai tanah dimaksud digugtat oleh Polda Sumsel dan akhirnya memenangkan hingga di MA pada

PALEMBANG, jurnalsumatra. com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menilai keberadaan Wakil Walikota Palembang sangat penting dalam pengelolaan roda pemerintahan kota Palembang. Dengan demikian, kekosongan posisi Wakil Walikota Palembang harus segera diisi, sekaligus sebagai pendamping tugas-tugas yang diemban olehWalikota Palembang,

Harnojoyo. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin telah mengirimkan surat somasi kepada Wali Kota Palembang Harnojoyo, terkait masih kosongnya jabatan wakil wali kota. Gubernur telah mengirimkan surat dalam kaitannya dengan pemilihan wakil Wali Kota Palembang yang sekarang masih kosong, kata Asisten Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumsel, Ikhwanuddin di Palembang, pada jurnalsumatra.com. Dikemukakannya, dalam surat itu antara lain dikatakan prosedur pemilihan wakil wali kota namanya harus diusulkan partai pendukung seperti demokrat, PPP, PDIP dan lainnya. Setelah adanya usulan tersebut maka wali kota memilih dua nama selanjutnya diserahkan ke DPRD setempat untuk dilakukan pemilihan.Prosedur dalam memilih wakil

wali kota itu adalah sesuai keputusan Kemendagri. Sementara mengenai batas waktu pemilihan wakil wali kota sendiri bila mengalami kekosongan, dia mengatakan, itu tidak diatur dan tergantung usulan partai pendukung. “Yang jelas pemerintah provinsi tidak bisa mendesak mengenai pemilihan wakil kepala daerah”, tegas Ikhwanudin. Sebelumnya Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, memang pihaknya masih menunggu usulan nama-nama calon dari partai pendukung. Bila sudah ada usulannya maka akan diajukan ke DPRD. Ujarnya. “Namun, walaupun tidak ada wakil, tetapi pemerintahan Kota Palembang tetap berjalan maksimal”, Jelas Harnojoyo. Sementara, kekosongan jabatan wakil Wali Kota Palembang itu, terkait dengan Wali Kota Romi Herton tersandung kasus korupsi Pilkada yang sekarang bersama istrinya Masyitoh ditahan KPK, sehingga wakilnya Harnojoyo dipercaya menduduki jabatan Wali Kota Palembang sekarang ini. Ikhwanudin, belum terisinya

kursi Wakil Walikota Palembang lantaran belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga proses pemilihan wakil walikotanya belum dapat dilaksanakan. “Pemerintah Provinsi Sumsel tetap memantau perkembangan pemilihan wakil walikota di Palembang ini,” jelas dia. Itulah sebabnya, pihaknya akan meminta laporan perkembangan pemilihan Wakil Walikota Palembang, kepada Pemerintah Kota Palembang. “Tidak ada batas akhirnya. Namun, kami bakal meminta perkembangannya dari Pemerintah Kota Palembang sendiri,” tegasnya Kita tidak berharap seperti itu, karena posisi Wakil Walikota Palembang sangat mendesak, karena kekosongan kursi Palembang 2 sangat berpengaruh dan mengganggu roda pemerintahan,” katanya. Karena itu nantinya wakil yang dipilih DPRD Kota Palembang akan cepat diproses oleh Kemendagri untuk mendapatkan SK,. Dengan demikian wakil tersebut langsung dapat bekerjasama dengan Harnojoyo, dalam mewujudkan Palembang EMAS.(yuni)

Kas Pemkab OI kosong

Enam Bulan Tunjangan Perangkat Desa “Hangus” INDRALAYA, Jurnal Sumatra- Diduga karena Kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) kosong, enam bulan Tunjangan perangkat Desa tidak dibayarkan “Hangus”, hal ini membuat beberapa orang perangkat Desa

yang ada di Kabupaten Ogan Ilir mengeluh. Salah satunya yang disampaikan oleh beberapa orang perangkat Desa yang tidak mau namanya disebutkan, mereka semuanya mengeluhkan tentang tunjangan mereka yang tak kunjung cair, dan juga sudah masuk tahun baru 2016, sudah enam bulan atau setidaknya dua triwulan yang belum dibayarkan yaitu mulai dari bulan Juli-september dan bulan oktober-desember, dan diduga tunjangan tersebut dikabarkan “hangus” atau tidak akan dibayarkan. “dua triwulan tunjangan kami belum dibayarkan, entah kenapa, terdengar kabar tidak bakal cair, karena kas pemkab OI kosong” Kata salah seorang perangkat desa. Ditambahkannya, “jelas ini membuat kami semua keberatan, karena tunjangan yang tidak

seberapa itu, hanya Rp.200.000/ per bulan namun itu sangat berarti bagi kami, dan saya berharap ada kebijaksanaan dari pemerintah terkait tunjangan kami ini” Harapnya. Dalam hal ini, ternyata bukan Cuma perangkat Desa yang mengeluhkan tunjangan yang tak kunjung cair, ada juga beberapa orang Kepala Desa (Kades) yang namanya tidak mau dipublikasikan juga mengeluhkan hal yang sama terkait Anggaran Dana Desa (ADD) Kabupaten sebesar Rp. 75 juta yang tak kunjung cair selama setahun. Beredar kabar bahwa ADD Kabupaten juga terancam tidak akan dibayarkan alias hangus. “ya sudah setahun lebih ADD Kabupaten sampai sekarang belum juga cair, dan kabarnya ADD ini juga tidak akan dibayar, karena kas pemkab OI kosong” Imbuhnya. Senada dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Sun-

gai Lebung Ulu Suhaimi, yang mengatakan bahwa memang benar akhir-akhir ini banyak kades yang mengeluh terkait ADD Kabupaten yang belum juga cair, tidak tahu apa penyebabnya, apalagi ini sudah akhir tahun. “Ya barusan kita ngobrolngobrol, dan ada s alah s atu kades yang mengeluhkan tentang lambatnya pencairan ADD Kabupaten ini, karena ADD ini banyak sekali manfaatnya untuk Desa terutama untuk kepentingan perangkat Desa, PKK, dan Posyandu” Ujarnya . Terpisah Kepala BPKAD OI Faisal Muchtar membenarkan, kondisi kosongnya uang tersebut karena belum diterimanya transfer dana ke Kas Pemkab OI. “Bukan Kas Pemkab OI kosong, namun saat ini masih menunggu transfer uang masuk dari provinsi dan pusat ke rekening Pemkab.”Imbuhnya. (Edi)

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.” (Pesan ini disampaikan oleh SKI Jurnal Sumatra / Jurnalsumatra.com dan Dewan Pers)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.