HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 403
Rabu 24 Februari 2016
Jurnal Sumatra
www.jurnalsumatra.com
Independent Newspaper
Apo Adonyo
Terbit 12 Halaman Harga Rp. 3.000,-
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
Pejabat Pemkot Palembang Laporkan Sekda Arogan PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Kantor Pemprov Sumsel tibatiba didatangi belasan pejabat dari Pemkot Palembang, Senin (22/2) sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan mereka hanya untuk menemui Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Namun saat berada kantor Pemprov, Alex Noerdin tidak berada ditempat dan mereka diterima langsung Sekdaprov Sumsel, Mukti Sulaiman. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup dan ditengahi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Mukti Sulaiman, didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Muzakir, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Sumsel Edward Chandra, berlangsung di Ruangan Rapat Setda Sumsel, Pukul 14.00 WIB, Senin (22/2). Setelah pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut usai sekitar pukul 15.30 WIB, masing-masing peserta rapat tutup mulut dan beralasan kalau petemuan tersebut membahas mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kedatangan para pejabat ini untuk mengadukan nasib jabatannya dan melaporkan aksi arogan Sekda Palembang Ucok Hidayat. Belasan Kepala Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang, mengadu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengenai tidak harmonisnya hubungan pemerintahan di jajaran Pemkot Kota Palembang. Dalam pertemuan tersebut, dibahas yakni pernyataan dari SKPD Kota Palembang terkait penyelenggaraan pemerintahan Kota Palembang yang tidak harmonis. “Di Kota Palembang terjadi blok-blok dan kubu,” kata narasumber yang tak mau disebutkan namanya. Juga dibahas bahwa Sekda Kota Palembang H Ucok Hidayat yang terkesan tidak menjalankan amanat sebagai pembina PNS. Sekda Kota juga disebut-sebut sering mengancam dan meneror SKPD. “Mereka membuat permohonan kepada Gubernur Sumsel untuk menarik jabatan mengganti Sekda Palembang,” ucapnya. Namun usai selesai pertemuan, tak ada satupun pejabat Kota Palem-
KPK Cari Sensasi Periksa Alex Noerdin JAKARTA, jurnalsumatra.com – Lagi Lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari sensai dengan memanggil Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Selasa (23/2/2016). Alex diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dalam pembangunan wisma atlet di Provinsi Sumsel. “Diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Pemprov Sumsel 2010-2011,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa. Menurut Yuyuk, selain Alex,
bang yang mau menjelaskan maksud dan tujuan tersebut. Kepala Dishub Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan, pihaknya datang untuk membahas kesiapan mempercepat Asian Games. “Kami hanya bahas persiapan Asian Games. Jadi apa saja infrastruktur yang bakal dibangun dan sebagainya,” jelasnya. Sama halnya dengan Kepala Dinas PU CK Palembang, Saipul. Ia juga mengungkapkan hal yang serupa, yakni hanya membahas tentang Asian Games dan persiapannya. “Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Hanya persiapan Asian Games,” ungkapnya. Asisten I Kota Palembang, Haerobin membantah, kedatangan pihaknya ke Pemprov Sumsel mengenai permasalahan yang terjadi di Kota Palembang, khususnya permasalahan antara pejabat Kota Palembang dengan Sekda Kota Palembang Ucok Hidayat. “Saya kan orang baru, nggak bisa apa-apa. Kebijakan wako dilakukan oleh Sekda dan jajarannya. Ini membahas koordinasi masalah KASN,” terangnya. Sementara itu, dari informasi yang diperoleh berdasarkan keterangan dari orang yang tidak ingin disebutkan namanya, angga (bukan nama sebenarnya). Pejabat yang hadir menginkan Pemprov Sumsel menengahi ketidakharmonisan di jajaran Pemkot Palembang. “Pertemuan yang berlangsung secara tertutup dan tak teragenda membahas pernyataan dari SKPD Kota Palembang terkait penyelenggaraan pemerintahan Kota Palembang yang tidak harmonis. Di Kota Palembang terjadi blok-blok dan kubu,” ungkap angga “Sekda Kota Palembang tidak menjalankan amanat sebagai pembina PNS. Sekda Kota juga disebut-sebut sering mengancam dan meneror SKPD,” tambah. “Permohonan kepada Gubernur Sumsel untuk menarik jabatan mengganti Sekda Palembang,” lanjutnya angga. Sementara Kepala BKD Sumsel, Muzakir menegaskan, dalam pertemuan tersebut, pihak Pemkot Palembang melaporkan bagaimana penyelesaian masalah dari delapan SKPD sesuai KASN. Tinggal bagaimana provinsi memfasilitasi penyelesaian permasalah tersebut ke KASN. “Tidak ada yang dibicarakan terkait (ketidak harmonisan) itu. Ini bahas yang 8 di nonjobkan itu,” tegasnya, saat ditemui Pemprov Sumsel, Senin (22/2). Terlihat hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), Kepala Dishub Palembang, Camat Gandus, Kepala Dinas Sosial Palembang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang, serta Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan. Juga hadir Asisten III Kota Palembang, Kepala Dinas PU CK Kota Palembang, Kepala Dinas PU BM dan Pengairan Kota Palembang, Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang. Lalu ada Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang, Kepala Badan Arsip Kota Palembang, Kepala BKD Kota Palembang, Kepala BLH Kota Palembang, Kepala Bappeda Kota Palembang, dan Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Palembang.(yuyun)
Kelakar Wak JuSu + KPK Cari Sensasi Periksa Alex Noerdin - Iyo Nian... + Pejabat Pemkot Palembang Laporkan Sekda Arogan - Bagusnyo Jadi rajo be... men nak arogan...
penyidik KPK juga memanggil Direktur Operasi II PT Waskita Karya Adi Wibowo. Sebelumnya, dalam persidangan atas terdakwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Rizal Abdullah, Jaksa penuntut umum
KPK menyebut ada jatah sebesar Rp 650 juta dari proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Sumatera Selatan yang sedianya diberikan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Jaksa menyebutkan bahwa uang yang dipegang oleh Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi tersebut berasal dari anggaran proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna yang telah diterima di PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan. “Uang tersebut rencananya akan diserahkan oleh Dudung Purwadi
kepada Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin,” ujar jaksa penuntut umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/11/2015). Alex sudah membantah telah menerima fee dari proyek wisma atlet dan pembangunan gedung serbaguna di Jakabaring. Hal tersebut diutarakannya saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Rizal Abdullah. (sumber KOMPAS.com)
Pertahankan SMA/SMK,
Pakar: Risma Berpotensi Langgar Konstitusi Surabaya, Jurnal Sumatra - Pakar hukum dari Unair dan Unitomo Surabaya menilai langkah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk mempertahankan pengelolaan SMA/SMK tetap ditangani kota setempat akan berpotensi melanggar konstitusi. Pakar hukum dari Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya Dr Bachrul Amiq SH MH, di Surabaya, Selasa, mengatakan konstitusi yang dilanggar bila mempertahankan pengelolaan SMA/SMK antara lain UU 23/2014 tentang pemerintah daerah. “Semua warga negara harus tunduk dan patuh terhadap UU, termasuk pejabat pemerintah daerah, jika tidak patuh dengan aturan tersebut, maka melanggar konstitusi negara,” kata Amiq yang juga Rektor Unitomo tersebut. Pakar hukum tata negara itu mengatakan apabila ingin mempertahankan pengelolaan SMA/SMK, Wali Kota Surabaya bisa menempuh jalur “judicial review” di Mahkamah Konstitusi (MK). “Terkait langkah Tri Rismaharini yang melobi presiden langsung, saya anggap sudah tepat, namun akan lebih tepat jika melobi presiden untuk membuat peraturan pengganti undang-undang (Perpuu),” ungkapnya. Namun, kata dia dalam membuat Perpuu itu tidak mudah, karena diperlukan kajian yang mendalam terlebih dahulu, minimal kajian dari orang-orang perguruan tinggi. Dia mencontohkan pembagian kewenangan mengelola pendidikan itu nantinya berpotensi
menimbulkan kekacauan atau justru sebaliknya, meratakan kualitas pendidikan. “Dalam mengambil kebijakan, jangan hanya based on felling (berdasar perasaan) saja, namun dibutuhkan based on riset. Kelemahan di
Airlangga (Unair) Surabaya I Wayan Titip Sulaksana mengatakan sebelum disebut melanggar konstitusi, perlu dilihat terlebih dahulu, apakah UU 23/2014 itu telah memiliki peraturan pemerintah (PP) atau belum. “Apabila belum, UU itu belum
“Semua warga negara harus tunduk dan patuh terhadap UU, termasuk pejabat pemerintah daerah, jika tidak patuh dengan aturan tersebut, maka melanggar konstitusi negara,” kata Amiq yang juga Rektor Unitomo tersebut. pengambil kebijakan itu kan selalu berdasar perasaan,” tuturnya. Amiq mengungkapkan, semangat otonomi daerah pada dasarnya biar pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi lebih baik. Dikonfirmasi terpisah, Pakar Hukum dari Universitas
bisa dilakukan. Saya menyarankan Wa l i K o t a Surabaya melakuk a n judi-
cial review ke MK. Alangkah cantiknya jika wali kota sebagai representasi warga Surabaya melakukan judicial review,” jelasnya. Uji materi hanya terhadap pasal pemindahan kewenangan mengelola SMA/SMK. Kalau itu bisa dikabulkan MK, maka pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke tangan provinsi bisa dibatalkan. Wayan mengatakan proses sidang di MK bisa cepat antara dua sampai tiga bulan sejak diajukan, apalagi jika UU itu bertentangan dengan UUD 1945. Pemkot Surabaya harus cepat, karena Peraturan Pemerintah masih belum keluar, sehingga ada waktu. Sebelumnya, Pemkot Surabaya melakukan berbagai upaya demi mempertahankan wewenang ini, yaitu tidak hanya melalui jalur hukum, melainkan juga lobi kepada presiden. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui pihaknya telah melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian yang terkait dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta juga telah melobi presiden agar SMA/SMK Surabaya tetap di bawah kewenangannya. “Presiden sudah menyambut baik hal ini. Intinya, kualitas pendidikan jangan sampai semakin turun,” kata Risma setelah memberikan motivasi kepada siswa kelas XII SMAN komplek di halaman SMAN 2 Surabaya, Senin (22/2). (ANJAS)
“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.” (Pesan ini disampaikan oleh SKI Jurnal Sumatra / Jurnalsumatra.com dan Dewan Pers)