Jurnalsumatracetak464

Page 1

HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id

EDISI 464

SENIN 24 OKTOBER 2016

Jurnal Sumatra

www.jurnalsumatra.com

Independent News Paper

Apo Adonyo

TERBIT 12 HALAMAN HARGA RP. 3.000,-

Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda

FOYA - FOYA UANG NEGARA ALA PEMKAB OKU TIMUR

Rp 2,7 Miliar Beli Mobil Dinas Bupati & Wakil Bupati Mobdin Tahun 2014 Masih Baik OKU TIMUR, Jurnal Sumatra - Dalam tahun anggaran 2016 ini, Pemerintah Kabupaten OKU Timur membeli 2 unit Mobil Dinas (Mobdin) seharga Rp 2,7 Miliar untuk kenderaan dinas Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik pada 17 Februari 2016 lalu. Padahal mobil dinas bupati/ wakil bupati yang baru dibeli tahun 2014 lalu kondisinya masih cukup baik. Padahal, Presiden RI, Joko Widodo pada pertemuan dengan 471 orang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati) di Istana Negara pada 8 April 2016 agar tidak boros membelanjakan anggaran dan tidak menghambur-

hamburkan uang membeli mobil dinas baru jika mobil dinas lama masih baik, nampaknya tidak dihiraukan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Timur Prov. Sumatera Selatan. Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo mengingatkan kebisaan yang dilakukan kepala daerah seperti membeli mobil dinas baru harus dihentikan. Jangan mentang-mentang bupati baru, wali kota baru, gubernur baru mobilnya juga baru. Presiden juga meminta para Kepala daerah dapat mengendalikan anggaran dan tidak hanya menyerahkan tugas itu kepada Kepala Dinas. “Politik anggaran itu Kepala Daerah yang pegang”, kata Jokowi

ketika itu. Ironisnya, hanya 21 hari setelah pengarahan Presiden Jokowi, atau tepatnya mulai 29 April 2016 Pemkab OKU Timur melalui Bagian Perlengkapan langsung melakukan proses pelelangan Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur dengan Nilai HPS Rp 2.780.000.000,-. Pelelangan tersebut dimenangkan oleh PT. Topcars Indonesia dengan harga penawaran Rp 2.776.000.000,dan harga negosiasi sebesar Rp 2.754.500.000,- atau seharga Rp 1.377.250.000,- per unit. Adapun kenderaan dinas yang dibeli yakni 2 unit Mobil merk Land Cruiser

Prado 4663 CC. Disamping terbilang Mobil Mewah, Kenderaan Dinas Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tersebut juga melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 7 tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang dengan jelas mengatur bahwa Kenderaan Dinas bupati jenis Jeep maksimum 3200 CC dan Wakil Bupati maksimum 2500 CC. Hal yang lebih mengherankan lagi, Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur baru merk Land Cruiser Prado (sama dengan yang hasil pengadaan tahun 2016) baru dibeli tahun 2014. Pengadaan Mobdin mewah Bupati/Wakil Bupati OKU Timur

RI Jajaki Kerja Sama Maritim dengan Jade-Waser-Port LONDON, Jurnal Sumatra- Indonesia menjajaki kerja sama bidang ekonomi dengan kota Hameln dan maritim dengan Jade-WaserPort (JWP) di Wilhelmshaven, negara bagian Niedersachsen, Jerman. Hal itu mengemuka saat kunjungan kerja Konsul Jenderal RI di Hamburg, Sylvia Arifin, ke dua kota di Jerman itu, demikian keterangan Penerangan, Sosial dan Budaya (Pensosbud) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hamburg, Singgih Yuwono, kepada ANTARA News, Sabtu.

Sylvia Arifin saat di Hameln mengadakan pertemuan dengan Managing Director Electronic Wood Systems GmbH Hauke Kleinschmidt yang perusahaannya memproduksi sarana pendukung industri perkayuan berupa sistem pengukuran. Perusahaan tersebut berhasil memasarkan produknya di 80 negara, termasuk Indonesia. Sylvia menyambut keinginan Electronic Wood Systems GmbH untuk melakukan ekspansi di Indonesia. Selain itu, Sylvia juga menghadiri resepsi yang diadakan Walikota Hameln, Claudio Griese, yang

dalam kesempatan itu menjelaskan prospek perekonomian Indonesia dan berharap adanya kerja sama dengan Kota Hameln. Ia semakin mengeksplorasi peluang peningkatan kerja sama di bidang maritim dilakukan saat berada di Jade-Waser-Port di Wilhelmshaven, Niedersachsen. CEO Jade-Waser-Port Marketing GmbH & Co. KG Andreas Bullwinkel menyampaikan pelabuhan yang resmi beroperasi tahun 2012 merupakan satu-satunya pelabuhan laut dalam Jerman saat ini. Jade-Waser-Port merupakan ha-

sil pengembangan dua negara bagian di Jerman Utara, yaitu Niedersachsen dan Bremen. Sylvia Arifin pun mengharapkan adanya kerja sama yang saling menguntungkan di masa depan antara otoritas terkait di Indonesia dengan Jade-Waser-Port. Peluang kerjasama terbuka lebar, karena Pemerintah Indonesia dalam proses peningkatan kualitas infrastruktur kemaritiman nasional, termasuk pengembangan lima pelabuhan utama yang menjadi gerbang utama distribusi logistik barang dan jasa. (ANJAS)

KPK Dorong Partai Politik Adakan Sekolah Anti Korupsi

KELAKAR WAK JUSU + Rp 2,7 M Beli Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati - Dulu pas nyalon mikirke rakyat, sekarang? + KPK Dorong Parta Politik Adakan Sekolah Anti Korupsi - Ah percuma pak...

BANDUNG, Jurnal Sumatra - Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong seluruh partai politik di Indonesia mengadakan sekolah anti korupsi untuk setiap anggota dan kader partai politik tersebut sebagai upaya pencegahan awal agar kader tidak terjerat tindak pidana korupsi. “Program Sekolah Anti Korupsi ini, menurut saya menarik dan penting karena banyak politikus yang korupsi itu ternyata karena ketidaktahuan mereka tentang apa itu korupsi. Minimal setelah ikut kegiatan ini mereka tahu dulu,” kata Direktur Direktorat Gratifikasi-Kedeputian Bidang Pencegan KPK, Giri Suprapdiono, di sela-sela kegiatan Sekolah Anti Korupsi Angkatan V yang diadakan DPP-DPD Partai Demokrat Jawa Barat, di Bandung, Sabtu. Ia menuturkan istilah Sekolah Anti Korupsi memang baru pertama kali digunakan oleh Partai Demokrat sebagai bentuk edukasi dan pencegahan agar kadernya terhindar dari tindak pidana korupsi. “Kehadiran kami di Sekolah Anti Korupsi ini adalah sebagai pemateri dan pemberantasan korupsi harus menjadi agenda semua partai. Dan kami bisa mendengar apa masalah yang dihadapi mereka dan mencarikan solusinya seperti pendanaan parpol,” kata dia. Ketua DPP Partai Demokrat Urusan Bidang Anti Korupsi KPK, Jemmy Setiawan, menuturkan, sekolah anti korupsi itu pertama kali dilaksanakan di Jakarta sebanyak dua kali, sekali di Yogyakarta, sekali di NTB dan saat ini di Jabar. Menurut dia, Jawa Barat adalah daerah kelima yang dijadikan lokasi Sekolah Anti Korupsi Partai Demokrat dan selanjutnya di Sumatera. “Jadi bisa dikatakan satu-satunya partai yang memiliki divisi anti korupsi dan pemberantasan mafia hukum. Biar kami sempat dicap partai terkorup tapi ternyata itu salah dari sisi jumlah dan nilai itu kecil,” kata dia. Hari ini sebanyak 250 kader Partai Demokrat di Provinsi Jawa Barat mengikuti Sekolah Anti Korupsi Angkatan V yang diadakan DPP dan DPD Partai Demokrat Jawa Barat serta KPK, di Ruang Parahyangan Hotel Horison Bandung. “Sekolah Anti Korupsi ini diikuti oleh anggota DPRD Jabar hingga DPC dan bbentuknya seminar sehari dan ini yang mengadakan DPP yang dikerjasamakan dengan DPD PD Jawa Barat dan KPK,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Iwan Sulandjana, di sela-sela kegiatan itu. (ANJAS)

tahun 2016 tersebut diduga keras juga bertentangan dengan Permendagri No. 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2016 yang menegaskan bahwa Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip Efisiensi, Efektifitas, Ekonomis dan Tranparansi Bupati OKU Timur H.M. Kholid. M.D dan Wakil Bupati Fery Antoni, SE yang dikonfirmasi belum berhasil ditemui. Sekretaris Daerah OKU Timur Idhamto selaku Pengguna Anggaran yang paling bertanggungjawab dalam Pengadaan Mobil Dinas dan sejumlah belanja untuk keperluan

Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah OKU Timur tahun anggaran 2016 yang dikonfirmasi melalui surat No. 09/Red-DS/W/10/2010 tanggal 10 Oktober 2016, juga tak memberikan tanggapan. Data yang dihimpun dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat Daerah Kab. OKU Timur tahun 2016 yang ditayangkan di SIRUP website LKPP, cukup banyak belanja untuk keperluan Kepala Daerah/Wakil Daerah OKU Tahun 2016 yang mengundang pertanyaan, diantaranya : 2 paket Pengadaan pakaian dinas dengan pagu masing-masing Rp 196 Juta atau total Rp 392 Juta dan Biaya Sewa Rumah Dinas sebesar Rp 240 Juta, dan lainnya. (EKA)

Distrik Pegunungan Arfak Segera Nikmati BBM Murah DENPASAR, Jurnal Sumatra - PT Pertamina (Persero) memastikan seluruh distrik/kecamatan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, akan segera menikmati bahan bakar minyak (BBM) dengan harga murah. Manager Komunikasi dan Relasi PT Pertamina Wilayah VIII MalukuPapua Taufikurahman saat pertemuan media di Denpasar, Bali, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan kebijakan “BBM satu harga” di Papua dan Papua Barat. Untuk mewujudkan instruksi presiden tersebut, ujarnya melanjutkan, Pertamina bersama pihak swasta telah membuka Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di delapan Provinsi Papua dan Papua Barat. Satu diantaranya, Pegunungan Arfak, Papua Barat. “Selasa lalu Presiden di Yahukimo Papua, sudah meresmikan kebijaakan BBM satu harga di kabupaten pedalaman dan pegunungan tersebut. Harga BBM di kabupaten-kabupaten tersebut sama dengan daerah lain, baik untuk premium maupun solar,” ujarnya. Dia mengutarakan, APMS Pegunungan Arfak dibentuk di Distrik Anggi sebagai ibu kota kabupaten. APMS tersebut, merupakan satu-satunya di daerah otonomi baru tersebut. Pertamina, menurut dia, akan membuka subrayon APMS di 10 Distrik Pegunungan Arfak secara bertahap. Pihaknya ingin, seluruh masyarakat di daerah ini bisa menikmati BBM bersubsidi. “Kami akan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk menetapkan harga termasuk keungan bagi setiap subrayon sehingga seluruh distrik menerapkan harga yang sama,” katanya. Pegunungan Arfak adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Manokwari pada 2013. Di daerah ini, infrastruktur jalan dan jembatan masih memprihatinkan. “Jalan penghubung antar distrik masih cukup sulit dan distribusi BBM ke distrik-distrik lain tentu menimbulkan biaya. Untuk itu harga perlu diatur agar tidak ada permainan harga yang merugikan masyarakat,” demikian Taufikurahman. (ANJAS)

“JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, GUNAKAN HAK JAWAB ATAU ADUKAN KE DEWAN PERS.” (PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH SKI JURNAL SUMATRA / JURNALSUMATRA.COM DAN DEWAN PERS)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.