Jurnalsumatracetak469

Page 1

HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id

EDISI 469

SELASA 22 NOVEMBER 2016

Jurnal Sumatra

www.jurnalsumatra.com

Independent News Paper

Apo Adonyo

Dewan Pers, KPK, BPK Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda

TERBIT 12 HALAMAN HARGA RP. 3.000,-

Bahas Anggaran Media Pemda

UMK Palembang Tahun Depan Rp 2,4 Juta PALEMBANG, jurnal sumatra – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker Pemerintah Kota (Pemkot) Ptelah menetapkan Minimum untuk regional Kota (UMK) Palembang, sebesar Rp 2.484.000 pada tahun 2017 mendatang, sesuai dengan keputusan Walikota melalui surat edarannya dengan nomor 01/ SE/Disnaker/2017. Kepala Disnaker Kota Palembang, Yanuarpan Yany menjelaskan, kenaikan UMK Palembang yang telah ditetapkan Pemkot Palembang pada hari, senin (21/11), berdasarkan dengan telah ditetapkannya keputusan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dengan nomor 693/KPTS/DISNAKERTRANS/2016. “Sesuai hasil kesepakatan bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan beberapa serikat buruh yang ada di Palembang, maka UMK Palembang pada tahun depan Rp 2.484.000,” kata Yanuarpan, Senin (21/11) Dengan dikeluarkannya UMK 2017, ditambahkan Yanuarpan seluruh perusahaan yang beroeprasi di Palembang wajib mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan Pemkot Palembang melalui edaran Walikota.

“Kami akan mengawasi terkait kenaikan UMK melalui beberapa bidang seperti bidang Pengawasan Disnaker Kota Palembang,”ucapnya. Kepala Kepala Seksi (Kasi) Keselamatan Tenaga Kerja Disnaker, Firmansyah menyampaikan, setelah resmi diumumkan, selanjutnya pihaknya akan melakukan pengawasan terkait dengan kenailan UMK.Tidak hanya itu, melalui bidangnya, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pembinaan ke perusahaan. “Sudah ada Surat Keputusan (SK) terkait kenaikan UMK, jadi wajib bagi perusahaan mematuhi, karena aturan ini bersifat normatif dan sudah menjadi hak tenaga kerja,”jelasnya. Firman menerangkan, bagi perusahaan yang tidak menerapkan aturan yang dikeluarkan Walikota ini, maka ada sanksi yang akan diberikan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, Pasal 90 ayat (1) tentang pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Baik upah minimum (UM) berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota (yang sering disebut Upah Minimum Regional,

UMR) maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/ kota (Upah Minimum Sektoral, UMS).”Jika ada yang melanggar, maka ada ancaman sampai dengan sanksi pidana,”urainya. Firman bersyukur, sampai saat ini, belum ada baik dari pengusaha dan perusahaan yang mendapatkan sanksi tersebut. Meskipun ada beberapa perusahaan, biasanya dapat diselesaikan secara muasyawarah dan mufakat. “Jika terjadi perselishan, kami dari Disnaker siap memfasilitasi termasuk adanya perselisihan antara pegawai dan perusahaan. Seperti yang pernah terjadi, hampir semua perselisihan terkait UMK dapat diselesaikan,”ungkapnya. Harus dketahui, saat ini pihaknya terus rutin melakukan pembinaan terhadap perusahaan minimal tiga bulan sekali. Dimana, pembinaan rutin dilakukan seperti melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan. “Saat ini ada sekitar 4000 an perusahaan yang rutin dilakukan. Terkhusus masalah upah, sudah menjadi dasar dan limit pihak kami untuk menjalankannya,”tukasnya. (EKA)

PEKANBARU, jurnal sumatra -Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk membahas pengalokasian anggara di Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap media massa. Pemerintah diharapkan, harus benar-benar jelas dan selektif dalam bekerjasama dan mengalokasikan anggarannya terhadap media massa. “KPK dan BPK telah mencium adanya penyelewengan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda), yang alirannya diperuntukkan terhadap media massa,” ungkapnya kepada wartawan usai mengisi acara Talkshow Konten vs Platform di Perpustakaan Wilayah (Puswil) Soeman HS di Pekanbaru, Riau (20/11). Kegiatan tersebut, merupakan rangkaian dari Festival Media (Fesmed) yang diselenggarakan Alian Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di usianya ke-22. Stanley (sapaan akrab Yosep Adi Prasetyo) mencontohkan sebagaimana yang terjadi di Pemda di Provinsi Bengkulu, KPK dan BPK mencatatkan ada sekitar Rp3 miliar uang yang peruntukan media tidak bisa dipertanggung jawabkan. “Karenanya, ke depan harus benar-benar diperhatikan bagi Pemda untuk menjalin kerjasama dengan media. Hal ini, juga untuk mengantisipasi sikap korup dari oknum Humas Pemda dan juga media (abal-abal),” tegasnya sembari mengatakan, Pemda di Sumsel, juga terdapat indikasi tersebut. Berdasarkan itu semua, sekal-

igus menjaga independensi media maka pihaknya akan mensosialisasikan sekaligus memverifikasi media-media massa baik cetak maupun online, untuk terdaftar di dewan pers yang bisa diakses oleh semua pihak melalui website. Dengan begitu, Pemda bisa mengecek apakah media yang akan diajak kerjasama sudah terdaftar atau belum di Dewan Pers. “Dalam memverifikasi, kami akan mencari tahu kiprah dari mediamedia tersebut sebelum didaftarkan ke Dewan Pers. Apabila hanya menjadi alat untuk (memeras), maka akan kita serahkan ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal ini tentunya, untuk mengantisipasi aksi korup tersebut,” jelasnya. Lebih jauh dikatakan Stanley, rumusan bentuk kerjasama Pemda dengan media massa, akan dibahas bersama Medagri pada 9 Februari 2017 mendatang. Menurut dia, hal ini harusnya sudah dilakukan beberapa waktu, namun kesibukan dari Mendagri sehingga jadwal pertemuan tertunda. “Di sana (Pertemuan Dewan Pers dengan Medagri), meminta Medagri menghentikan anggaran untuk media yang sifatnya biaya publikasi sehingga Pemda bisa menyetir media massa untuk kepentingannya. Yang bener itu, anggaran pemerintah dipergunakan untuk peningkatan kapasitas bagi jurnalis,” tukas salah satu pendiri AJI Indonesia tersebut.(***)

Di Palembang, Rakor Staf Ahli Se Indonesia

Junjung Tinggi Bhineka Tunggal Ika

PALEMBANG, jurnal sumatra – Menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibutuhkan persatuan dari segala elemen mulai dari rakyat, aparat, dan pemerintahan, Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan

dalam acara silaturahmi dengan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) yang diadakan di hotel horison Jl. Jenderal Sudirman Palembang, Senin (21/11). Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin mengungkapkan Pembentukan forum-forum

itu sangat penting guna mempersatukan anak bangsa,”disinilah tempat bersosialisasi dan berinteraksi dari berbagai suku, agama, dan asal yang berbeda yang bermanfaat untuk meredam konflik yang biasa terjadi, maka sebagai generasi penerus bangsa maka kita haruslah bersatu dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, janganlah perbedaan menjadi alasan suatu perpecahan diantara kita, mari kita membangun Sumsel ini menjadi aman serta menjunjung tinggi persatuan”ungkapnya. Sekretaris Forum Pembaruan Kebangsaan(FPK) Sumsel Ahmad MArzuki juga selaku Ketua Pelaksana juga menambahkan,”forum ini kedepannya diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi, konsolidasi, dan interaksi antar umat beragama, disamping bisa saling mengenal juga bisa bertukar pikiran tentang ide-ide dalam membangun Indonesia lebih baik lagi” Dikesempatan yang sama Komandan Kodim (Dandim) 0418 kota Palembang Letkol Inf. Ferdi Prastyono mengatakan bahwa forum ini dapat mempererat silaturahmi,”selain itu forum ini juga dapat menanggapi dengan cepat isu-isu dari luar yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kita ini, terutama dari teroris dan narkoba”pungkasnya. (ALIK)

PALEMBANG, jurnal sumatra – Pemerintah Kota Alembang akan mengelar rapat kerja (rakor) staf ahli walikota/bupati secara nasional yang akan berlangsung pada 24 november mendatang di hotel Horison. “Acara ini akan dibuka langsung oleh pak Walikota yang akan dihadiri 300 perserta se indoensia,”kata Staf Ahli Bidang, Ekonomi, Investasi Dan Pembangunan, Sudirman Tegoeh, Senin (21/11). Rakor ini juga akan dihadiri staf ahli Kementerian Dalam Negeri, dalam rakor ini banyak agenda yang akan dibahas mulai dari dan tugas staf ahli sendiri dalam suatu pemerintahan daerah, Tambah Sudirman,. “Tidak hanya itu saja namun banyak agenda strategis lainnya yang akan dibahas, bagaiaman kebijakan yang strategis untuk berbagai bidang, mulai dai ekonomi, investasi dan lainnya,”jelasnya. Sementara itu terkait pembangunan tugu belido akan dilakukan pada 28 november mendatang yang akan dihadiri oleh Walikota dan Direktur Utama PTBA, pembangunan bukan molor namun Walikota sedang menghadap Presiden sehingga peletakan batu pertama diundur. “Pembangunan dengan menunggukan dana CSR memakan waktu sekitar 9 bulan, dengan adanya tugu ini BKB semakin cantik dan rapi, sehingga akan menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Palembang,”tukasnya. (eka)

BBWS Suport Penangulangan Banjir PALEMBANG, jurnal sumatra – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Palembang, mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang meminta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) untuk mensukseskan beberapa program Walikota Palembang, terkait dengan penanggulangan banjir. Tidak hanya mempersiapkan beberapa pembangunan kolam retensi dan rumah pompa bendung, Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang, Jarot Widyoko mengajak Walikota untuk mempersiapkan beberapa rumah pompa dan normalisasi be-

berapa sungai di Kota Palembang. “Perjuangan Walikota dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan sungai patut di apresiasi. saya seperti merasa di kampung sendiri, dimana keakraban warga begitu terasa. Itulah saya ingin mengajak Pemkot Palembang untuk mensuport kegiatan gotong royong Walikota agar lebih optimal,” ungkapnya. Jarot menerangkan, pihaknya siap mensuport seluruh program Kota Palembang. Seperti yang beberapa usulan yang diusulkan Walikota Palembang, untuk membuat beberapa kolam retensi yang akan berfungsi sebagai penanggulangan

banjir, dan sumber air baku untuk air bersih yang dikelola PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). “Saya harap, untuk merebut kue APBN hal utama yang harus kita siapkan adalah lahan. Karena tanah adalah utama untuk melaksanakan program pembangunan, jadi butuh kerjasama yang kuat antara Pemkot Palembang dan masyarakatnya,”urainya. Jarot melihat, saat ini suport dari masyarakat untuk berbagai program pembangunan yang dicanangkan Pemkot Palembang cukup positif. Hal itu terlihat dari sudah hampir

rampungnya pembebasan lahan untuk pembangunan rumah pompa bendung dan beberapa persiapan proyek pembangunan untuk mengantisipasi banjir di Palembang. Sementara itu, Walikota Palembang Harnojoyo menyampaikan, dirinya tidak akan pernah berhenti berupaya untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan sungai bersama-sama. Pasalnya, kondisi sungai di Palembang saat ini benar-benar memprihatinkan dan perlu penanganan khusus, baik dari sisi penanggulangan dengan program pembangunan maupun ger-

akan moral untuk menimbulkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan sungai. “Kita akan nilai kelurahan mana yang mampu menjaga kebersihan. Tidak hanya satu tahun sekali, per triwulan akan kita nilai, melalui lomba kali bersih yang dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Palembang,’jelasnya Dalam kegiatan gotong royong sekaligus lomba kali bersih yang diadakan Kelurahan se-Kecamatan Bukit Kecil, dirinya melihat ada hal yang sudah cukup baik dilakukan kelurahan. Hanya saja, ada juga yang

membuatnya kecewa, karena adanya oknum Lurah yang sepertinya tidak ikut dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan hari ini, tetapi ia menjadi salah satu juara dalam lomba kali bersih. “Kegiatan gotong royong ini harus diutamakan kebersamaan. Jangan mengatasnamakan pejabat saat turun bersama, semua harus turun kecuali perempuan. Malu, jangan membohongi diri sendiri, mendapat kemenangan tapi tidak ikut merasakan jerih payah kemenangan itu sendiri,” ucapnya.(EKA)

“JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, GUNAKAN HAK JAWAB ATAU ADUKAN KE DEWAN PERS.” (PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH SKI JURNAL SUMATRA / JURNALSUMATRA.COM DAN DEWAN PERS)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.