HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 481
SENIN 13 FEBRUARI 2017
Jurnal Sumatra Independent News Paper
Apo Adonyo
TERBIT 12 HALAMAN HARGA RP. 3.000,-
DUGAAN kasus korupsi atas hibah dan bansos pemerintah provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) terus dikembangkan Kejaksaan Agung. Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Agung, Haryono berama beberapa orang dari Kejaksaan Agung lainnya kembali datang ke Sumatra Selatan dan melaksanakan pelimpahan tahap dua untuk tersangka dan barang bukti. Adapun dua tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus terse-
www.jurnalsumatra.com
but yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumatra Selatan Laonma PL Tobing dan Ikhwanuddin yang pada 2013 masih menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatra Selatan. Haryono mengatakan penyidik telah melaksanakan pelimpahan tahap 2, Selasa (31/1). “Jadi ini pelimpahan barang bukti dan tersangka, yakni Laonma Tobing dan Ikhwanuddin,” ujarnya. Hanya saja, lanjut, Haryono
Wartawan Metro TV Adukan Pemukulan Pada Aksi 112 Kepada Polisi JAKARTA, Jurnal Sumatra - Dua wartawan Metro TV --Ucha Fernandez dan Desi Fitriani--, serta petugas keamanan Yaudi, melaporkan pemukulan kepada mereka saat meliput Aksi 112 di Masjid Istiqlal, ke Polres Metro Jakarta Pusat. “Tadi siang laporan terus visum saat ini sedang di-BAP di Polres Metro Jakarta Pusat,” kata Desi di Jakarta, Sabtu. Desi dan Ucha melaporkan aksi pemukulan itu sesuai Laporan Polisi Nomor: 230/K/II/2017 Restro Jakpus tertanggal 11 Februari 2017. Ucha menjelaskan kejadian berawal ketika dia dan Desi serta Yaudi meliput aksi 11 Februari melalui pintu samping menuju pintu Al Fatah di Masjid Istiqlal. “Desi menyuruh saya ditemani Yaudi mengambil gambar di dalam masjid,” ujar Ucha. Ucha dan Yaudi hendak membuka sepatu untuk masuk dan mengambil dokumentasi di dalam masjid, namun terdengar teriakan “usir Metro” dari massa aksi. Saat itu, Ucha dan Yaudi melihat Desi dikerubungi dan digiring massa ke arah samping. Ucha dan Yaudi menghampiri Desi, kemudian massa di halaman Istiqlal menggiring ketiga orang itu. Selanjutnya, seseorang dari massa itu menyuruh dan mengawal Ucha, Desi, serta Yaudi keluar dari halaman masjid. Dalam posisi berbaris dari depan ke belakang, Ucha, Desi dan Yaudi diteriakki massa. Saat dikawal keluar masjid, Ucha dipukul empat kali pada perut bagian kiri dan leher belakang, serta ditendang bagian paha kanan dan betis kiri. Desi sendiri tak luput dari kekerasan ketika kepalanya dipukuli oleh gerombolan orang yang membawa kayu bendera. Menurut Ucha, usai dipukuli, personel TNI menarik dan menggamankan karyawan Metro TV itu ke Gereja Katedral hingga membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat. (ANJAS)
KELAKAR WAK JUSU
+ Kasus Korupsi Bansos Pemprov Sumsel Masuk Tahap P21 - Nah, Luka lama berdarah lagi ini he... + Mengungkap Aktor Utama Penyelewengan Dana Bansos Sumsel - O iyooo harus itu... + Wartawan Metro TV Adukan Pemukulan Pada Aksi 112 Kepada Polisi - Katonyo Damai.... Hargoi Hari Pers Nasional Wak...
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
Kasus Korupsi Bansos Pemprov Sumsel Masuk Tahap P21 saat ini baru melimpahkan berkas, sementara untuk tersangkanya baru besok (Rabu) dilakukan. “Tapi ini sudah tahap II, berhubung berkasnya banyak, jadi sekarang masih memeriksa berkas,” katanya. Saat ditanyakan apakah kedua tersangka akan ditahan atau tidak, Haryono tidak memberikan jawaban pasti. “Ditahan atau tidak itu lihat nanti,” bebernya. Begitupun apakah akan memanggil paksa Ikhwanuddin yang saat ini sedang sakit, Haryono
pun mengaku harus memeriksanya. “Diperiksa dulu kalau sakit atau tidak, lihat besok saja,” ulasnya. Mengenai kasus dugaan korupsi dana hibah pemrov Sumsel TA 2013 dengan anggaran Rp2,1 triliun sudah ditemukan kerugian negaranya. “Berdasarkan penghitungan BPKP (badan pengawasan keuangan dan pembangunan) kerugian negara yang timbul senilai Rp21 miliar,” ungkapnya. Kepala BPKAD Provinsi Suma-
tra Selatan Laonma PL Tobing mengatakan, ia memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos Pemprov Sumsel senilai Rp2,1 triliun. Diakuinya, pemanggilan untuk penyerahan tersangka dan berkasberkas sudah diterima sejak pekan lalu. “Saya datang kemarin dipanggil atas penyerahan tersangka dan berkas-berkas. Saya dipanggil bersama Ikhwanuddin, tapi yang bersangkutan sedang sakit se-
hingga lawyer-nya yang mewakili,” terang Tobing kepada wartawan Media Indonesia ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa(31/1). Diakuinya, hanya ia dan Ikhwanuddin yang menjadi tersangka sehingga hanya keduanya yang dipanggil Kejagung. Ia mengaku belum mengetahui prosedur dan apa yang akan dilakukan saat penyerahan tersangka dan berkas tersebut. (MEDIAINDONESI.COM)
Mengungkap Aktor Utama Penyelewengan Dana Bansos Sumsel 10 miliar, namun setelah diaudit BPKP kerugian negara mencapai Rp 21 miliar. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Ikhwanuddin dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP-
JAKARTA, Jurnal Sumatra - Kejaksaan Agung akhirnya menuntaskan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan Dana Bansos dan Hibah Provinsi Selatan tahun anggaran 2013. Berkas dua tersangka dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palembang setelah mengantongi audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil audit kerugian negara dari BPKP menyebut terdapat kerugian negara dalam kasus Bansos Sumsel sebesar Rp21 miliar. “Minggu ini kami ajukan tahap dua ke Sumsel untuk dua tersangka,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa (17/1). Armin menjelaskan pelimpahan tahap dua untuk dua tersangka ini dilakukan setelah tim jaksa peneliti menyatakan berkas perkara mereka telah memenuhi unsur formil dan materil atau lengkap (P21). Ia menegaskan ada kenaikan signifikan soal dugaan kerugian negara dalam kasus korupsi ini, awalnya kerugian negara sementara masih dibawah Rp
KAD) Sumsel Laonma PL. Tobing. Dalam proses penyidikan, tim penyidik menemukan dugaan penyelewenangan mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Semua proses tersebut langsung ditangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanpa melalui proses evaluasi/klarifikasi SKPD/Biro terkait. Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan fiktif, tidak sesuai peruntukan dan terjadi pemotongan. Dalam penyusunan anggaran dana hibah Bansos tahun 2013 Pemprov Sumsel diduga melanggar karena tidak menaati Peraturan Pemerintah 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Juga Permendagri No. 32 tahun 2011 dan diubah Permendagri No. 39 tahun 2012. Kepala BPKAD Laonma yang kini tersangka diduga tidak pernah meminta pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk masuk dalam RAPBD Sumsel 2013. Laonma langsung melaporkan ke Gubernur Sumsel hingga Gunernur
menerbitkan surat keputusan penerima dana hibah untuk dibahas dengan DPRD Sumsel. SK Gubernur No 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD Sumsel 2013 bertanggal 21 Januari 2013 menjelaskan secara rinci jumlah anggaran hibah sebesar nominal Rp1.492.704.039.000,00. Dengan rincian untuk Hibah Dana Belanja Operasional Sekolah sebesar Rp806.218.250.000. Pelaksanaan Pilkada Rp 221.125.000.000. Sekolah Gratis Rp159.307.712.000. Berobat Gratis Rp35.150,757.000. KONI Rp 24.287.400.000. TNI/ Polri sebesar Rp7.629.600. Forum P3N Rp 17.850.000.000. BNN, TVRI, PMI Rp 8.816.520.000, Program Askessos Rp 3.000.000.000. Kelompok Masyarakat lainnya Rp5.762.600.000. Panitia persiapan Pekan olahraga mahasiswa Asia Tenggara Rp1.318.000.000. Organisasi Keagamaan Rp40.472.000.000. Organisasi kemasyarakatan Rp. 35.000.000.000. Media massa Rp 15.000.000.000 dan Reses DPRD Rp 111.766.200.000. Namun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No.32.C/ LHP/VIII.PLG/06/2014 tanggal 14 Juni 2014 Provinsi Sumatera Selatan melalui BPKAD telah menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp2.118.889.843.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.031.305.991.844,00. Dengan rincian Belanja Hibah Lembaga/Organisasi Pemerintah Rp 1.877.418.468.100. Hibah kepada Organisasi Keagamaan Rp 39.406.900.000. Hibah kepada Organisasi Wartawan Rp15.164.475.000. Hibah kepada Organisasi kemasyarakat Rp34.500.000.000 dan Hibah Aspirasi DPRD Rp152.400.000.000. Ditemukan ada tambahan dana hibah sebesar Rp626.185.804.100 sepengetahuan DPRD Sumsel. SERET ALEX Dengan tuntasnya pemberkasan dua tersangka kasus penyelewenangan Bamsos Sumsel, tim penyidik diminta untuk terus mengusut dalangnya. Dipastikan kedua tersangka hanya pion.
Koordinator Investigasi Centre for Budget Analysis Jajang Nurjaman mengatakan, jika membandingkan dengan kasus penyelewengan dana Bansos Sumut yang telah menyeret Gatot Pujo Nugroho-saat itu menjabat gubernur Sumut- maka dalam kasus Sumsel Alex Noerdin sangat kuat terlibat. Karenanya tim penyidik seharusnya tak perlu ragu menyeret Alex. “Harusnya berani tapi saya ragu Jaksa Agung saat ini melempem,” kata Jajang kepada Gresnews.com, Selasa (17/1). Untuk menyeret Alex, kata Jajang, butuh political will yang kuat dari Jaksa Agung. Sebab kasus yang menyerempet tokoh-tokoh politik sangat berpeluang dilokasir pada pihak tertentu saja. Alex sendiri tiga kali diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Terakhir pada April 2016. Usai pemeriksaan, politisi asal Partai Golkar ini mengklaim, tak ada yang salah dalam proses penyaluran dana hibah dan bansos saat itu. Bahkan pihaknya mengaku telah menindaklanjuti rekomendasi dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memeriksa penggunaan dana bansos dan hibah pada tahun itu. Menurut Alex, dugaan korupsi dana hibah dan bansos di Sumsel mulai terendus pasca BPK memberi hasil auditnya terhadap penggunaan APBD Provinsi 2013. Salah satu rekomendasi BPK, menurut Alex, adalah pengembalian dana bansos yang sudah dicairkan sebesar Rp15 miliar. Alex mengaku, jajaran Pemprov Sumsel telah menjalankan rekomendasi dari BPK itu. “Itu kita sudah tindak lanjuti semua,” kata Alex usai diperiksa, Jumat (29/4). Kuasa Hukum Alex, Susilo Ari Wibowo, menambahkan, kliennya telah melakukan penyaluran dana hibah sesuai dengan ketentuan. Sebagai kepala daerah, menurutnya, Alex hanya memberikan persetujuan penerima dana hibah sesuai usulan dari bawah. “Pak gubernur ini fungsinya hanya sebagai kepala daerah, pemegang kebijakan. Semua usulan-usulan tetap dari bawah,” kata Susilo. (GRESNEWS.COM)
“JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, GUNAKAN HAK JAWAB ATAU ADUKAN KE DEWAN PERS.” (PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH SKI JURNAL SUMATRA / JURNALSUMATRA.COM DAN DEWAN PERS)