HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 482
RABU 15 FEBRUARI 2017
Jurnal Sumatra
www.jurnalsumatra.com
Independent News Paper
Apo Adonyo
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
TERBIT 12 HALAMAN HARGA RP. 3.000,-
Antasari Sebut Hary Tanoe Diutus SBY Minta Aulia Pohan Tak Ditahan
JAKARTA, jurnalsumatra – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengaku sekitar Maret 2009, dirinya pernah didatangi oleh CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Saat itu, kata Antasari, Hary mengaku diutus oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Presiden keenam RI untuk menemuinya. Hary meminta Antasari agar tidak
menahan Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan, besan SBY. “Beliau diutus oleh Cikeas saat itu. Siapa Cikeas? SBY. Datang minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan,” ujar Antasari di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (14/2/2017). Aulia saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Bank Indonesia. Mendengar permintaan itu, Antasari menolaknya.
Menurut dia, sudah prosedur di KPK untuk menahan seseorang yang sudah dijadikan tersangka. Namun, Hary terus memohon kepadanya. “Waduh pak, saya mohon betul lah. Saya bisa ditendang dari Cikeas. Karena bagaimana pun nanti masa depan bapak bagaimana,” kata Antasari, menirukan ucapan Hary saat itu. Antasari bersikeras untuk menolak. Saat itu, Antasari siap menerima risiko apapun atas sikapnya itu.
Hafisz Minta Pemerintah Naikan Realisasi KUR
PALEMBANG, jurnalsumatra – Komisi IX DPR RI meminta pemerintah merealisaskan 40 persen penyaluran kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi pada tahun 2017 ini. Pasalnya, tahun lalu hanya 22 persen saja yang tersalurkan kepada menyasar para pelaku usaha di level terkecil. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ir H Hafisz Tohir mengatakan, KUR dengan bunga bersubsidi itu, besarnya Rp25 juta tanpa agunan. KUR ini tidak boleh salah sasaran. Pelaku bisnis besar sebaiknya tak diberikan KUR bersubsidi, karena kelompok ini dinilai sudah mampu, bahkan bisa mengambil kredit komersil dengan bunga tinggi. “Ada beberapa penjelasan yang
diberikan pemerintah soal target KUR bersubsidi. Di sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perburuhan ternyata baru mencapai 22 persen. Kecil sekali. Tadi kita minta dikembangkan menjadi 40 persen. Pemerintah pun sepakat akan ditingkatkan 20 persen pada 2017 ini,” kata Hafisz kepada wartawan, Selasa (14/2). Politisi Partai Amanat Nasional ini mencontohkan, para tukang becak sangat layak menerima KUR bersubsidi. Kelompok ini tak memiliki aset. Bahkan, mungkin saja tak memiliki rumah tetap. Sehingga dengan KuR dapat mengembang kan usahanya“Seorang tukang becak perlu memperbarui becaknya.” Itu, kan, perlu dana. Dia tidak punya aset.
Rumahnya saja gubuk. Apa yang mau diagunkan, apalagi kalau rumahnya ngontrak. Nah, ini harus diberikan KUR yang Rp25 juta tanpa agunan,” harapnya. KUR bersubsidi, lanjut Hafisz, juga layak diberikan bagi para pedagang kaki lima dengan satu meja lapak untuk berdagang. Perputaran uangnya hanya Rp500 ribu per hari. Total KUR yang dikeluarkan pemerintah sendiri sebesar Rp100 triliun. Dengan program KUR ini pemerintah ingin membuka akses masyarakat untuk berusaha. Pada gilirannya, kemiskinan pun ikut dientaskan. “Ada 28 juta rakyat yang sangat miskin dan 76 juta rakyat miskin. Nah, Dana KUR adalah satu upaya untuk mengembangkan usaha dengan majunya UMKM dengan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran berkurang,” papar Hafidz. Sementara itu, pengrajin songket Gandus Heri mengatakan bahwa usahanya sulit berkembang karena terkendala modal. Untuk mengembangkan usaha tentu membutuhkan modal yang besar, sehingga dapat lebih maju. “Kita berharap tahun ini mendapatkan KUR, karena dengan Kur dapat mengembakan usaha, tapi sangat sulit mendapatkan kUR karena syaratnya yang ditetapkan begitu banyak dan lain sebagainya,” pungkasnya. (DUL)
Dua bulan kemudian, Antasari ditangkap polisi. Ia dituduh membunuh Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Hingga putusan peninjauan kembali, Antasari divonis bersalah dengan hukuman 18 tahun penjara. Kini ia sudah dinyatakan bebas murni setelah mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo. Antasari menduga bahwa kasusnya tak terlepas dari kedatangan Hary yang diutus SBY ke rumahnya pada malam itu.
Ia meminta SBY jujur mengenai kriminalisasi dirinya yang membuatnya harus mendekam selama delapan tahun. “Untuk apa Anda menyuruh Hary Tanoe datang ke rumah saya malam-malam? Apakah bisa dikatakan bahwa SBY tidak intervensi perkara? Ini bukti. Untuk tidak menahan Aulia Pohan,” kata Antasari. Hingga saat ini Kompas.com masih meminta komentar pihak SBY dan Hary Tanoe atas pernyataan Antasari. (sumber : KOMPAS.com)
Retribusi Lapak Ikan Merangkak Naik
PALEMBANG, jurnalsumatra – Retribusi bagi pedagang ikan di dua pasar bakal mengalami kenaikan sebesar seribu rupiah. Adapun penerapannya masih menunggu disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Perikanan yang baru. Plt Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang Arsal Indra mengatakan, retribusi lapak ikan nantinya akan menggunakan dasar hukum Perda yang akan digodok kalangan dewan di tahun ini. Menyusul sudah diajukannya revisi Perda Pertanian dari Pemkot Palembang. “Untuk satu lapak ikan di Pasar Sekanak dan Pasar Induk jakabaring akan dikenakan retribusi Rp4000/
hari. Besaran retribusi ini naik Rp1000 dari sebelumnya dipatok Rp3000/hari,”kata dia. Dijelaskannya, kalau mengacu pada aturan yang lama besaran retribusi Rp3000/hari untuk lapak ikan sudah tidak layak lagi. Mengingat kondisi perdagangan saat ini sudah jauh berbeda termasuk masalah perairan sungai Palembang bukan seperti perairan laut. Sementara dua pasar tersebut yang menjadi sorotan karena keduanya termasuk pusat penjualan ikan yang bahannya langsung dari nelayan. “Kita mengacu pada Perda yang diterbitkan tahun 2009, isinya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Revisi sudah kita
ajukan dan sedang proses di meja dewan,”terang dia. Dipastikannya, kebijakan kenaikan retribusi di sektor ini tidak akan membebankan pedagang ataupun nelayan. Lagipula target pendapatan asli daerah (PAD) dari retrusi lapak ikan tidak naik dan cenderung kecil. “Kebutuhan konsumsi ikan masyarakat kita besar, tapi untuk PAD hanya ditargetkan Rp90juta pertahun. Tidak ada yang dikejar target, kenaikan itu tak akan membebani,”tukas Arsal. Dihubungi terpisah, Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Mardiana Tarigan menyatakan, harga dan penjualan ikan saat ini masih terbilang stabil. Begitu juga untuk stok ikan laut dan ikan sungai. “Semua ikan normal dan stabil saja,”ucapnya. Terkait retribusi lapak ikan, Mardiana mengatakan, pungutan maupun pengawasannya bukan lagi jadi wewenang pihaknya. Namun begitu dia meyakinkan bila rencana kebijakan untuk menaikkan retribusi bagi pedagang tersebut tidak akan memberi pengaruh pada harga. “Tidak akan ada gejolak harga setelah itu, sebab kebutuhan konsumsi ikan masyarakat kita sangat besar,”ulas dia.(EKA)
Wawako Palembang ulurkan Tangan Untuk Rayhan PALEMBANG, jurnalsumatra – Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda langsung ke kediaman Rayhan untuk mengulurkan tangan ketika mengetahui salah seorang warganya tidak mampu dalam menghadapi musibah. “Kita siap fasilitasi Rayhan untuk berobat. Sekarang, dia harus rutin difisioterapi,” ujar Wawako. Sejak berusia 15 hari, M Rayhan Saputra, putra keempat dari pasangan Zainal dan Farida harus berjuang melawan penyakit hydrocephalus. Meski sudah empat kali melakukan operasi, warga Rusun Blok 19 Lantai I ini, kondisinya masih memprihatinkan. “Rayhan sekarang usianya sudah 5,5 tahun. Tapi, dia hanya bisa terbaring. Makannya juga hanya bisa makan susu yang dicampur nasi. Rayhan sudah empat kali operasi untuk membuang cairan di kepalanya. Tapi, sekarang setiap minggu kita masih berobat jalan untuk fisioterapi,” kata orang tuanya, Zainal. Zainal mengatakan, penyakit Rayhan
sendiri bermula dari demam tinggi sampai kejang di usianya 15 hari. “Waktu lahir sehat, tapi setelah dia kena demam tinggi kesehatannya menurun. Sampai akhirnya, dokter mendiagnosa ada cairan di kepalanya. Setelah dioperasi, Rayhan memang belum bisa sembuh total,” ungkapnya. Biaya berobat Rayhan sendiri, diakui Zainal memang cukup besar. Apalagi, Rayhan tidak bisa makan sembarangan. “Kita harus siap susu dan nasi untuk Rayhan. Anak saya lima orang, ada yang sekolah. Sehari-hari saya kerja jualan sate keliling. Penghasilannya tidak seberapa. Tapi, saya akan lakukan apa saja supaya Rayhan sembuh,” ujarnya. Dalam kesempatan kunjungan tersebut Finda juga memberikan bantuan kepada Halimah, warga Rusun Blok 19 yang mengalami sakit lumpuh. “Ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu warganya yang membutuhkan. Ibu Halimah kita bawa langsung ke RSUD Bari untuk mendapatkan pengobatan,” tukasnya. (EKA)
“JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, GUNAKAN HAK JAWAB ATAU ADUKAN KE DEWAN PERS.” (PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH SKI JURNAL SUMATRA / JURNALSUMATRA.COM DAN DEWAN PERS)