HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 488
RABU 15 MARET 2017
Jurnal Sumatra
www.jurnalsumatra.com
Independent News Paper
Apo Adonyo
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
TERBIT 12 HALAMAN HARGA RP. 3.000,-
Terdakwa Kasus Bansos Hibah Sumsel TIDAK DITAHAN PALEMBANG, jurnalsumatra – Terdakwa Kasus Bansos Hibah Sumsel 2013 Ikhwanudin dan Laonma Tobing tidak ditahan oleh pihak Jaksa penuntut Umum. Alasan tidak ditahan kedua terdakwa tersebut diungkapkan JPU Tasripin karena keduanya koperatif dan kondisinya tidak sehat dan satunya masih aktif dengan pekerjaan, Senin (13/3/2017). “ Kami tidak menahan kedua terdakwa salah satu dari mereka dalam keadaan tidak sehat dan masih dalam perawatan medis serta satunya lagi masih diperlukan untuk menjalankan pekerjaan yang urgent” kata Tasripin usai siding. Padahal keduanya telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara sebesar Rp 15.151.017.000.- yang melibatkan ratusan LSM dan delapan anggota DPRD Sumsel. Selain delapan nama anggota DPRD JPU
juga menyebutkan nama Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan mantan Sekda Yusri Effendi. Dugaan keterlibatan Gubernur Sumsel dengan menerbitkan surat keputusan gubernur berulang kali. Disebutkan Gubernur Sumsel telah menerbitkan Surat Keputusan No 306/KPTS/BPKAD?2013 tentang penerima hibah dan bantuan sosial APBD 2015 tanggal 19 Maret 2013. Perubahan tersebut didahului Peraturan Gubernur Sumsel no 5 tahun 2013 tentang perubahan Pergub penjabaran no 53 tagun 2012 tanggal 6 Februar 2013. Perubahan penerima tersebut diduga dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilgub Sumsel tahun 2013 dengan menggeser dan mengurangi anggaran belanja tidak langsung tidak terduga untuk dipindahkan ke belanja langsung
barang dan jasa di Bankesbangpol senilai Rp 18.403.473.000.Sementara itu terdakwa Ikhwanudin mantan kepala Bankesbangpol Sumsel usai menjalani siding perdana kepada sejumlah wartawan mengatakan, dirinya akan mematuhi dan menghormati hokum dengan menjalani persidangan. Karena menurutnya dengan menjalani persidangan akan ditemukan kebenaran yang hakiki walaupun dirinya dijadikan terdakwa dalam kasus yang menjeratknya. (EKA)
JPU : Jalannya Persidangan Kemungkinan Ada Tersangka Baru PALEMBANG, jurnalsumatra – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kasus bansos dana hibah sumsel Tasjrifin SH didampingi rekan rekanya kepada jurnalsumatra Senin, (13/3/2017) mengatakan, dalam alur siding kedua terdakwa Ikhwanudin dan Laonma Tobing dimungkan ada tersangka baru, ujarnya usai persidangan perdana kasus tersebut. Ungkapan ini dikarenakan ada nama nama lain yang diduga terlibat dalam perbuatan merugikan Negara mancapai angka Rp 2,1 trilyun. Karena perbuatan tersebut dilakukan secara berjamaah bahkan melibatkan lembaga legislative Sumsel. Seperti diberitakan sebelumnya keduanya telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara sebesar Rp 15.151.017.000.- yang melibatkan ratusan LSM dan delapan anggota DPRD Sumsel. Selain delapan nama anggota DPRD JPU juga menyebutkan nama Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan mantan Sekda Yusri Effendi. Dugaan keterlibatan Gubernur Sumsel dengan menerbitkan surat keputusan gubernur berulang kali.
Disebutkan Gubernur Sumsel telah menerbitkan Surat Keputusan No 306/KPTS/ BPKAD?2013 tentang penerima hibah dan bantuan sosial APBD 2015 tanggal 19 Maret 2013. Perubahan tersebut didahului Peraturan Gubernur Sumsel no 5 tahun 2013 tentang perubahan Pergub penjabaran no 53 tagun 2012 tanggal 6 Februari 2013. Perubahan penerima tersebut diduga dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilgub Sumsel tahun 2013 dengan menggeser dan mengurangi anggaran belanja tidak langsung tidak terduga untuk dipindahkan ke belanja langsung barang dan jasa di Bankesbangpol senilai Rp 18.403.473.000.Sementara itu terdakwa Ikhwanudin mantan kepala Bankesbangpol Sumsel usai menjalani siding perdana kepada sejumlah wartawan mengatakan, dirinya akan mematuhi dan menghormati hokum dengan menjalani persidangan. Karena menurutnya dengan menjalani persidangan akan ditemukan kebenaran yang hakiki walaupun dirinya dijadikan terdakwa dalam kasus yang menjeratknya.(EKA)
Hakim Akan Tahan Terdakwa Jika Mangkiri Sidang
PALEMBANG, jurnalsumatra – Hakim Ketua Saiman dalam persidangan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap kedua terdakwa seperti yang dilakukan jaksa selama proses penyidikan. “Tetapi jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan nanti, bisa saja keputusan ini dicabut,” kata Hakim Ketua Saiman. Ikhwanuddin (Asisten I Bidang Pemerintahan atau Mantan Kesbangpol Linmas) dan Laonma Tobing (Kepala BPKAD Sumsel) didakwa kasus dana hibah bansos tahun 2013, kini menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kelas I Palembang, Senin (13/3/2017). Keduanya didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan tindak pidana korupsi dana hibah bansos tahun 2013 secara bersama-sama dengan total kerugian negara Rp 21 miliar dari anggaran
sebesar Rp 2,1 triliun. JPU Tasjrifin merincikan, dari Rp 21 miliar kerugian negara tersebut, kerugian yang dilakukan Ikhwanuddin saat menjabat Kepala Kesbangpol Linmas sebesar Rp 16 miliar sementara sisanya dilakukan oleh Laonma Tobing selaku kepala BPKAD. JPU menjelaskan yang menjadi persoalan pada dana hibah bansos tahun 2013 yaitu terletak pada konteks pencairan anggaran setelah APBD disahkan. Dimana pada proses pencairan adanya manipulasi penerima dana hibah. JPU menilai adanya data-data penerima yang seharusnya diverifikasi tidak berhak menerima hibah, namun diajukan oleh terdakwa Ikhwandddin ke BPKAD sehingga menerima hibah. “Dia sudah meloloskan tanpa proses verifikasi, meloloskan tanpa evaluasi tentang kebenaran dari para
calon penerima itu sehingga menimbulkan kerugian negara. Karena ada syarat lembaga penerima minimal telah berjalan tiga tahun,” jelas JPU Tasjrifin usia sidang. Lanjutnya, sehingga terdapat 382 lembaga dari 2000 an lembaga penerima yang bermasalah dengan total penyelewengan Rp 16 miliar. Dalam kasus ini diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan fiktif dan penyalahgunaan serta pemotongan dan tidak sesuai peruntukan. Sementara terdakwa Laonma PL Tobing diduga mencairkan bantuan hibah dan bansos kepada 75 anggota DPRD Sumsel. Proposal dengan tujuan penambahan biaya reses diajukan tanpa prosedural dengan total bantuan sebesar Rp 5 miliar. “Ada tambahan dana reses dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 5 miliar atas proposal dewan,” kata JPU Tumpal Pakpahan. Atas perbuatan tersebut, kedua terdakwa dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Pasal yang kita kenakan sama, perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan,” imbuh JPU. Kedua terdakwa, Ikhwanuddin dan Laonma usai sidang mengatakan siap menghadapi persidangan dan menyerahkan proses hukumnya pada kuasa hukum masing-masing. Terhadap dakwaan JPU keduanya akan menyiapkan eksepsi pada sidang berikutnya.(***)
“JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, GUNAKAN HAK JAWAB ATAU ADUKAN KE DEWAN PERS.” (PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH SKI JURNAL SUMATRA / JURNALSUMATRA.COM DAN DEWAN PERS)