EDISI KHUSUS Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 495
SENIN 1 MEI 2017
Jurnal Sumatra Independent News Paper
Apo Adonyo
TERBIT 12 HALAMAN HARGA RP. 3.000,-
Puskesmas Rantau Panjang Raih Penghargaan Tingkat Kabupaten INDRALAYA, Jurnal Sumatra - Dalam Rangka Peringatan hari Tuberkulosis 24 maret 2017 dan puncak peringatan pada 24 April 2017, Puskesmas Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendapat penghargaan TB HIV Ker Aisyiyah, Tingkat Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan terbaik Pertama se OI atas nama Hilma staf Puskesmas Rantau Panjang. Juga kader puskesmas mendapat penghargaan terbaik tingkat kecamatan suspek atas nama Hilma dan Fitria Karolina dari 48 kader se ogan ilir. Hal ini yang dikatakan oleh Kepala UPTD Puskesmas Rantau Panjang Titin Kristinasari di ruang kerjanya Kamis (27/4/2017), menurutnya dirinya bersyukur atas penghargaan yang telah diraih oleh staf Puskesmas Rantau Panjang. “Ya Alhamdulillah staf kita mendapat juara pertama terbaik tingkat Kabupaten untuk acara TB dan setiap orang yg terkena TB di wilayah Kecamatan Rantau Panjang didatangi tiap rumah” Ujarnya. Ditambahkannya, “ Setidaknya saya selaku Kepala Puskesmas merasa bangga dan ada peningkatan dan berarti staf ada kemauan dan kemajuan. Saya juga berharap untuk ke depan puskesmas bisa lebih maju lagi dalam segala hal” Harapnya. Adapun hadiah yang diperoleh berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan. (EDI)
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNG RAJA
Jl. Kesehatan No. 54, Kec. Tanjung Raja Telp. (0712) 351013 E-mail: pkmtanjungrajaoi@gmail.com Jam Operasional Pukul: 08.00 – 14.00 WIB Melayani: -
UGD 24 Jam
-
Klinik Bersalin 24 Jam
-
Rawat Inap
-
Rawat Jalan
www.jurnalsumatra.com
Tata Nilai : “CERGAP” CE pat dalam Pelayanan R api ruangan dan rapi diri G elorakan semangat pelayanan prima A manah dalam menjaga keselamatan pasien P rofesional dalam melakukan tindakan
Motto : 4 K Kerja Keras, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas, Kerja Cerdas
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
Kejagung Kuak Tabir Bansos OKI 2013 PALEMBANG, jurnalsumatra.com - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) mulai membidik Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki dengan kasus Bansos Kabupaten OKI semasa menjabat Bupati. Bidikan laras tersebut dimulai dengan pemeriksaan empat orang tersangka di gedung Kejati Sumsel, Kamis (27/4/2017). Keempat tersangka tersebut dulunya Pejabat OKI yakni Muslim, Ruslan Bahrie, Arie, dan Daud mereka bawahan Bupati OKI Ishak Mekki. Dalam pemeriksaan mereka Didampingi tiga pengacara, hal tersebut terlihat saat keluar dari Gedung Kejati. Pemeriksaan Sejak pukul 10.00 Wib hingga pukul 12.15 Wib, sedianya akan diam diam namun wartawan telah mendapat info dan dengan tekun menanti perkara yang telah lama terpendam dari publik ini membuat mereka kaget dan sedikit panic. Muslim saat dikonfirmasi perihal pemanggilan dirinya karena terlibat dalam penyelewengan Dana Bansos OKI hanya berkilah, “Maaf mas saya minta tolong jangan diberitakan,”
kata Muslim. Sedangkan terperiksa lainya berlagak pilon ada yang pura-pura menelpon untuk menghindar dari awak media. Begitu dihubungi via telepon gengamnya, menyangkal kalau dirinya menjalani pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan walau secara kasat mata mereka terlihat di Gedung Kejati Sumsel. “Salah mas, saya tidak terpanggil atau diperiksa oleh Kejaksaan terkait Dana Bansos OKI itu,” katanya. Ketika dikonfrontir terdapat nama dirinya tercantum juga nomor HP di buku tamu Kejati, Arie kembali menyangkal kalau itu bukan dirinya yang diPanggil. Walaupun, petugas penerima tamu Kajati, membenarkan adanya kedatangan tamu dari Pemerintah Kabupaten OKI di yang dipanggil oleh Kejaksaan. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel, Agnes Triani SH MH didampingi Kasi Penyidikan, M Ali Akbar SH MH dan Kasi Penkum, Hotma Hutajulu membenarkan ada nya tersangka baru dana Bansos OKI tahun 2013 yang saat ini sedang di periksa penyidik kejati Sumsel. “Benar ada pemeriksaan tersangka baru kasus Bansos OKI tahun 2013, saat ini sedang diperiksa ” katanya ketika diwawancarai awak media.(***)
Alber PT Pama Nunggak Pajak Hingga 446.192.000 LAHAT, Jurnal Sumatra - PT Pama Persada Nusantara subkontraktor dari PT Batubara Bukit Asam (PTBA) persero menunggak pajak alat berat (alber) hingga mencapai Rp 446.192.000, belum termasuk denda untuk 2016 maupun 2017. Kondisi jelas menjadi PR (Pekerjaan Rumahred) baru bagi Pemprov Sumsel dan Pemkab Lahat karena perusahaan sebesar PT PAMA akan terus mangkir pajak jika terus didiamkan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk Kabupaten Lahat, M Umar Syarif SSTP Msi mengatakan, bahwa PT Pama Persada Nusantara telah menunggak pembayaran pajak alber untuk tahun 2016, belum termasuk denda, dan pajak 2017yang jika dihitung-hitung bisa mencapai kurang lebih Rp 1 miliar, sesuai dengan data, hanya didaftarkan sebanyak 12 unit.
“Terlebih lagi, sambung dia, pihak perusahaan berpedoman dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, alber tidak termasuk dalam bagian kendaraan bermotor, sehingga tidak membayar pajaknya. PT Pama sudah gagal paham dengan keputusan itu, memang alber tidak termasuk bagian dari ranmor, harus ada plat, STNK maupun BPKB. Hanya saja, semuanya telah diterbitkan melalui surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),”ujarnya. Umar Syarif mengungkapkan, berdasarkan surat Kemendagri No 973/2936/KEUDA, tentang penegasan penjelasan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor alat berat/besar, tertanggal 9 Agustus 2016. “Dimana, putusan MK No 3/ PUU-XIII/2015 yang menguji materi UU No 22/2009 perihal lalu lintas
dan angkutan darat, hanya membatalkan penjelasan pasal 47 ayat (2) huruf (e) bagian c, UU No 22/2009, sehingga terhadap kendaraan bermotor alat berat/besar tidak lagi menjadi kelompok kendaraan bermotor khusus,” tabahnya lagi. Dengan begitu, sambung dia, dalam rangka mengakomodir keberatan beberapa asosiasi perusahaan alat berat/besar, sehingga tarif PKB dan BBN-KN ditetapkan dibawah tarif kendaraan bermotor lainnya. Pendek kata, PT Pama sudah gagal paham, dimana, keputusan MK tidak diterangkan, kalau alber jangan membayar pajak. “PKB paling rendah 0,1 persen dan paling tinggi 0,2 persen (PP No 65/2001 sebesar 0,5 persen), sedangkan BBN-KB penyerahan pertama. Sebesar 0,75 persen (PP No 65/2001 sebesar 3 persen). Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemungutan PKB dan
BBN-KB untuk alber/besar supaya dilaksanakan dengan berpedoman ketentuan angka 2 huruf a, b dan c,” tuturnya. Sementara, Direktur Keuangan PT Pama Persada Nusantara, Aditiya Faizal Widiyantoro menyebutkan, bahwasanya mereka berpedoman dengan keputusan MK, dimana, alber tidak termasuk dalam golongan kendaraan bermotor, sehingga tidak perlu membayar pajak. Bahkan anggota yang tergabung di asosiasi perusahaan alat berat/besar pun demikian, tidak melakukan adanya pembayaran pajak. “Intinya, kita buka tidak mau bayar, anggota asosiasi perusahaan alber/besar tidak membayar, karena bukan tergolong kendaraan bermotor sehingga harus dilihat dulu dasarnya apalagi jumlah yang dibayarkan tidak sedikit,” jelas, Aditiya Faizal Widiyantoro, ketika dikonfirmasi wartawan. (DIN)
“JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, GUNAKAN HAK JAWAB ATAU ADUKAN KE DEWAN PERS.” (PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH SKI JURNAL SUMATRA / JURNALSUMATRA.COM DAN DEWAN PERS)