Jurnal Sumatra
Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 366
Senin 22 Juni 2015
www.jurnalsumatra.com
Wahana Wanita Tour & Travel
Independent Newspaper
Perumahan Griya Mutiara Baru
Apo Adonyo
Alamat: Ruko Hawaian Blok A no 26 City Resort, Outer Ring Road Kamal Raya Cengkareng
Phone :+6221 290 20 710 atau +6221 290 20 720 Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0813 67 228 345, | Fax: 0711 823 875 TELP : 08212550343 | E-Mail : lovitabassar@yahoo.co.id
Install icon jurnalsumatra.com melalui Play Store/Google Player di Gadged Android anda
Terbit 12 Halaman Harga Rp. 3.000,-
Kelakar Wak JuSu
+ KPK Tangkap Pejabat dan Anggota DPRD Muba - Teraso.... iwaknyo.. wak!!! + Anggota DPRD OKI Malas Ngantor - Kagek Laju ditangkap KPK Pulo Malas Ngantor nak Kunker bae
Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Wali Kota Palembang
Jakarta, Jurnal Sumatra - Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman terhadap Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Romi Herton dan istrinya Masyito. “Masing-masing dijatuhi pidana 7 tahun untuk Romi Herton dan 5 tahun untuk Masyito dan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan,” kata humas PT DKI Jakarta M Hatta melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat. Pada 9 Maret 2015, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara untuk Romi Herton dan 4 tahun penjara untuk Masyito ditambah denda masing-masing Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pemberian uang kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar. PT DKI Jakarta juga meluluskan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta pidana tambahan yaitu pencabutan hak memilih dan dipilih bagi Romi Herton. “Ditambah hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dan memilih selama 5 tahun,” tambah Hatta. Putusan tersebut ditetapkan pada 18 Juni 2015 dengan ketua majelis hakim Elang Prakoso Wibowo. “Hukumuan ini lebih berat 1 tahun dari pada tingkat pertama. Pada tingkat pertama juga tidak ada hukuman tambahan pencabutan hak dipilih dan memilih,” ungkap Hatta. Pada putusan di tingkat pertama, hakim menilai Romi Herton dan Masyito terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan kesatu pertama yang berasal dari asal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 13 tahun 1999 jo pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Romi dan Masyito secaara bersama-sama memberikan uang Rp14,145 miliar dan 316.700 dolar AS (sekitar total Rp17,9 miliar)kepada mantan Akil Mochtar melalui tangan kanan Akil bernama Muhtar Ependy untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Palembang yang sedang ditangani oleh Akil. (ANJAS)
Alicia Vita Charissa Suka Cowok Tinggi Hitam Manis
Palembang, jurnalsumatra.com-Anak pertama dari 4 saudara pasangan orang tua dari Jawa Tengah dari Ayah Kebumen dan Ibu Cilacap terlahir dengan nama Alicia Vita Charissa, lahir di Jakarta, 13 April 1995 yang lebih akrab di panggil Alice menyukai menyanyi dan terjun sebagai penari. Dalam perbincangan dengan jurnalsumatra.com saat kehadirannya menari dan mengisi acara di Palembang seperti penuturannya “Saya sering menari dan menjadi dancer event di Jakarta, seperti di mall-mall acara lauching dan peresmian produk seperti KFC dan pernah juga menjadi juara 3 ikut fashion show di Jakarta, mengenalkan produk busana store yang ada di mall-mall”. Menurutnya, pernah mendapat juara menari pada tahun 2013, dalam event tahun baru bertema “Masquerade Party” di Citos Cilandak Town Square Jakarta dan juga beberapa kali mendapat juara menjadi model yang sudah enggak bisa diingatnya lagi. Ketika disinggung masalah ketetarikannya dengan seorang cowok dengan singkat di jawabnya “Aku suka cowok tinggi yang hitam manis dan enggak neko-neko tapi ideal pokoknya” ungkapnya sambil melemparkan senyuman manisnya. Diakuinya, dulunya iya punya cita-cita menjadi penyanyi tapi akhirnya menjadi penari “pengen jadi penyanyi tapi malah menjadi penari, karena terispirasi dari teman-teman yang mempunyai hobby menari dan terbawa suasana untuk menjadi penari akhirnya ikut salah satu management yang namanya MoistBarbies Management Bandung” jelas cewek cantik ini. Suka dipanggil Princess oleh banyak orang begitu pula teman-temannya dan menyukai film kartun Hello Kitty jadi ia menambahkan namanya menjadi Princess Alicia Vita Charissa Kitty tanpa harus menghilangkan nama aslinya. Biarpun begitu ia enggak merasa rugi sebagai penari karena juga bisa menghasilkan uang, setelah itu, nanti juga masih bisa mewujudkan menjadi penyanyi dalam perjalan karir kedepan. “Saya tidak mau kesempat yang ada bisa terlewatkan begitu saja didepan mata, jadi dalam hidup itu kita harus bisa mengambil apa yang bisa dikerjakan biarpun itu bukan menjadi cita-cita kita yang utama, jangan menjadi orang idialis” tuturnya. Yaa…, seperti hanya ingin mendapat pekerjaan sesuai dengan yang kita suka, kapan kita bisa maju berkarir lagi kalau enggak mulai dari muda. “Sebagai anak pertama saya merasa bertanggung jawab dengan keluarga dan bisa membatu orang tua dan adik-adik” pungkasnya (edchan)
KPK Tangkap Pejabat dan Anggota DPRD Muba Jakarta, jurnalsumatra.com - Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji membenarkan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan tim satuan tugasnya yang disinyalir pejabat DPRD Musi Banyuasin.
“Memang ada OTT (operasi tangkap tangan), tapi detailnya akan diinfo lagi karena menuju kantor ya,” kata Indriyanto melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pejabat yang diamankan adalah Wakil Ketua DPRD Banyuasin, Sumatera Selatan dan kepala dinas pemerintah daerah yang menjadi kurir. Pada saat penangkapan, tim satgas juga dikabarkan mengamankan sejumlah uang yang diduga merupakan uang suap. berdasarkan hasil pantauan jurnalsumatra.com sementara ini tercatat enam nama yang dia-
mankan. Ke enam nama tersebut diantaranya Bambang Ketua DPC Muba juga sebagai Wakil Ketua DPRD Muba lalu Hendri Kepala Dinas Pertambangan, Zainal Kepala Dinas P U Cipta Karya, Syamsudin Fei selanjutnya dua orang pengusaha bernama Sandi dan Teguh yang beralamat jalan simpang patal Pusri. Tim satgas KPK masih dalam perjalanan untuk membawa pihak-pihak yang telah diamankan ke Gedung KPK Jakarta. Kronologi Penangkapan “Memang benar kemarin, Jumat (19/6) dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) berkaitan pembahasan RAPBD kabupaten
Musi Banyuasin tahun 2015. Saya ingin menceritakan kronologi yaitu pada pukul 20.40 WIB di rumah kediaman saudara BK (Bambang Karyanto) anggota DPRD kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Sanjaya kelurahan Alang-alang Kotamadya Palembang,” kata Johan di dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta. Tim penyelidik dan penyidik KPK kemudian mengamankan delapan orang di rumah tersebut. “Ada 8 orang yang diamankan, terdiri dari ‘driver’, ‘security’, ada juga dari kepala dinas di kabupaten Musi Banyuasin dan ada anggota DPRD,” tambah Johan. Mereka kemudian diperiksa di markas komandan pasukan Brigadir Mobil (Mako Brimob) Sumatera Selatan. “Setelah dilakukan tangkap tangan kemudian dilakukan pemeriksaan intensif di Mako Brimob Polda Sumsel,” ungkap Johan. Dalam OTT tersebut, tim
penyelidik dan penyidik mengamankan alat bukti berupa uang berjumlah Rp2,56 miliar.
Suap Kepada Anggota DPRD Uang suap yang berikan kepada anggota DPRD Musi Banyuasin (Muba) mencapai Rp2,56 miliar terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun anggaran 2015. “Ketika dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ditemukan di TKP (Tempat kejadian Perkara) sebuah tas warna merah marun yang berisi uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu. Jumlahnya setelah dilakukan penghitungan sementara ada sekitar Rp2,56 miliar. Dugaan sementara uang itu berkaitan dengan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2015 kabupaten Musi Banyuasin,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu.
Bersambung ke hal 11
Anggota DPRD OKI Malas Ngantor
KAYUAGUNG,SUMSEL. Jurnalsumatra.com - Sejak dilantik 18 September 2014 lalu, anggota Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, jarang masuk kantor. Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten OKI, Kamaludin mengakui banyak anggota dewan yang jarang ngantor hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan dilapangan seperti saat ini semua anggota dewan sedang melakukan pansus raperda hingga 3 juli
mendatang. “ Jadi kapan ke kantor mereka melakukan pembahasan saja,” katanya. Menurutnya, untuk meminimalisir anggota dewan yang jarang ngantor pihaknya sudah membuat absensi. Ini bertujuan agar bisa meningkatkan kinerja anggota DPRD, sehingga opini yang terbangun di luar tidak mengarah ke hal negatif tentang anggota DPRD yang hanya hadir untuk terima gaji saja. “ Kita sudah buat absensi terhadap angota dewan, tapi sejauh ini mereka tidak ngantor karena memang ada kegiatan dilapangan,” jelasnya.
Berdasarkan pantauan beberapa bulan terakhir lembaga pimpinan Yusuf Mekki MM ini, banyak anggotanya yang jarang ngantor entah apa alasannya. Bahkan pantaun yang dilakukan pada Rabu, (17/06/2015) terlihat kekosongan di kantor wakil rakyat tersebut mulai dari ketua hingga anggota. Terpisah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Madani (Indoman) Ir Amrizal Aroni MSi mengatakan, harus ada alasan yang jelas yang diberikan kepada anggota dewan yang tidak masuk jangan hanya menghabiskan uang
rakyat.“ Harus ada alasan jelas bagi anggota dewan yang tidak masuk kantor,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Ali Amir mengatakan, memang saat ini anggota dewan lagi melakukan kegiatan pansus I dan pansus II raperda. “ Hari ini saja mereka berangkat ke Air Sugihan,” katanya. Kata dia, tidak semua anggota dewan yang berangkat ada juga yang sedang melakukan pembahasan. “ Sekarang ada yang pergi ke Kecamatan Air Sugihan untuk pansus raperda,” katanya. (RICO)
“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.” (Pesan ini disampaikan oleh SKI Jurnal Sumatra / Jurnalsumatra.com dan Dewan Pers)