Jurnalsumatracetak 374

Page 1

Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id

EDISI 374

Senin 24 AGUSTUS 2015

q www.jurnalsumatra.com

Jurnal Sumatra

Wahana Wanita Tour & Travel

Independent Newspaper

Apo Adonyo

Alamat: Ruko Hawaian Blok A no 26 City Resort, Outer Ring Road Kamal Raya Cengkareng

Phone :+6221 290 20 710 atau +6221 290 20 720 Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0813 67 228 345, | Fax: 0711 823 875 TELP : 08212550343 | E-Mail : lovitabassar@yahoo.co.id

Aroma Korupsi Kembali

Saim Marhadan: Warga Agar Tidak Terprovokasi

Semerbak Di Pemprov Sumsel Pembangunan Gedung RSUD Provinsi Sumsel tahun 2015 Telan Dana Rp 144,4 Miliar Palembang, jurnalsumatra. com - Diduga aroma korupsi kembali semerbak di Pemprov Sumsel, aroma ini tercium melalui cerobong asap dinas Pekerjaan Umum Sumsel. Yakni pengerjaan RSUD Ernaldi Bahar yang diduga aromanya tercium menyekat wangi bagaikan aroma bunga kenanga. Pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2015 yang menempati lahan eks Rumah Sakit Ernaldi Bahar di Jl. Kolonel Burlian Palembang, kembali dipercayakan kepada PT. PP (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp 144. 450.000.000,Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada PT. PP (Persero) diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2015 lalu yang merupakan tindak lanjut rampungnya proses pelelangan yang dilaksanakan Kelompok Kerja (POKJA) Tim IV ULP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang diketuai Amancik, ST, M.Si Informasi yang dihimpun jurnalsumatra.com pelelangan Pembangunan RSUD Prov. Sumsel (Dinkes-SS.01) yang bersumber dari APBD 2015 denganPagu Rp 153.633.395.103.000,- dan nilai HPS Rp 150.146.702.000,- dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Konstruksi Tim IV ULP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) sejak tanggal 18 Mei 2015 lalu Dalam pelelangan terdapat 36 Penyedia Jasa yang mendaftar (download Dokumen Pengadaan), tetapi hanya 4 Penyedia Jasa yang nota bene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan (Upload Dokumen Penawaran) yakni PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dengan harga tawaran terkoreksi Rp 139.853.000.000,-, PT. PP (Persero) Tbk, harga terkoreksi Rp 144.450.000.000,-, PT. Adhi Karya

(Persero) Tbk, harga penawaran Rp 147.991.000.000,- dan PT. Brantas Abipraya (Persero), harga penawaran Rp 149.500.000.000,Berdasarkan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan POKJA Tim IV ULP, dari 4 Penyedia Jasa yang menyampaikan Dokumen Penawaran ternyata hanya 2 Penyedia Jasa yang memenuhi Persyaratan yakni PT. WASKITA KARYA (Persero) dengan harga tawaran terkoreksi Rp 139.853.000.000,- (Harga Tawaran Terendah) dan PT. PP (Persero) Tbk, harga tawaran terkoreksi Rp 144.450.000.000,-. Sedangkan tawaran PT. ADHI KARYA (Persero) dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dinyatakan tidak lulus Evaluasi dengan alasan daftar peralatan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikinan/sewa dan daftar personil tidak dilengkapi dengan copy sertifikat ijazah, SKA dan SKT Pemenang Lelang yang ditetapkan adalah PT. PP (Persero) Tbk dengan harga tawaran terkoreksi sebesar Rp 144.450.000.000,- atau selisih senilai Rp 4.597.000.000,dari Harga Tawaran Terendah PT. WASKITA KARYA (Persero) POKJA ULP Tim IV Prov. Sumatera Selatan yang dikonfirmasi jurnalsumatra.com seputar Pelelangan Pembangunan Gedung RSUD Prov. Sumatera Selatan Tahun 2015 melalui surat No. 022/ Red-DS/W/07/2015 tanggal 10 Juli 2015, dalam penjelasan tertulis N0. 03/07/PK-IV.30/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua POKJA Tim IV ULP Prov. Sumatera Selatan Tahun 2015, Amancik, ST, M.Si mengatakan, bahwa proses pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa tentu harus mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti PerpresNo. 54 Tahun 2010, PerpresNo. 70 Tahun 2012, PerkaNo. 18 Tahun 2012, Permen PU No. 14/ PRT/M/2011, SE Menteri PU No. 07/SE/M/2012, Perka LKPP No. 15 Tahun 2012, PerpresNo. 04 Tahun 2015, Perka LKPP No. 01 Tahun

Duduk Saat Upacara, Bupati “Semprot” PNS LAHAT, Jurnal Sumatra--- Lantaran banyaknya para Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang duduk dibelakang barisan saat upacara bendera HUT RI ke-70 membuat Bupati Lahat H Saifudin Aswari,SE geram, dan berujung meyemprot para oknum-oknum PNS yang ada. Orang nomor satu Lahat ini, geram dikarenakan minimnya pengetahuan pegawai dalam memaknai kemerdekaan akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lahat untuk lebih mendisiplinkan para PNS. “Upacara bendera tidak akan dimulai jika para PNS masih duduk-duduk dibelakang. Kalian (PNS-red) harus menjadi contoh yang baik cepat berdiri,” ujar Bupati Lahat H Saifudin Aswari,SE dengan lantang saat memimpin upacara peringatan HUT RI ke-70 dilapangan Seganti Setungguan Senin (17/8). Ia mengatakan, semangat perjuangan kemerdekaan harus selalu tertanam dalam diri seluruh warga negara Insonesia khususnya para generasi penerua bangsa yang ada dikabupaten Lahat. Dengan bertambahnya usia kemerdekaan RI kiranya menjadi tanggung jawab bersama untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. “Kemerdekaan adalah milik seluruh bangsa dan warga negara Indonesia sehingga harua dijaga dengan baik. Perjuangan para pahlawan harus menjadi contoh,” tuturnya lugas. Untuk memeriahkan HUT RI yang ke-70 tahun ini, Pemkab Lahat selain menggelar upacara bendera yang dilakukan diseluruh Sekolah yang ada diLahat juga diisi dengam hiburan rakyat yang diadakan disetiap desa seperti lomba Panjat Pinang, makan Kerupuk, kelereng hingga pertandingan Sepakbola. Perayaan HUT RI Bupati Lahat H Saifudin Aswari Riva’I SE selaku Inspektur upacara, dan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Lahat Marwan Mansyur SH MM, Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat, Nasrun Aswari SE MM, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat Herliansyah, SH Mhum, Dandim 0405 Lahat Letkol Suhartono, Kapolres Lahat AKBP Wira Satya,SH Sik, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat Helmy SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lahat, seluruh SKPD Kabupaten Lahat, took agama, dan tamu undangan lainnya. (Din)

Kelakar Wak JuSu + Aroma Korupsi Kembali Semerbak Di Pemprov Sumsel - Nak mecahke rekor apo wak... korupsi berjamaah tu + Pejabat di Sumsel Tersangka - Guru Kencing Tegak, Murid Kencing Berlari

2015 dan InpresNo. 01 Tahun 2015, yang kesemua peraturan tersebut saling berkaitan satu sama lain serta tidak ada penarikan aturan, yang ada hanya perbaikanperbaikan yang tertuang pada ketentuan-ketentuan pada setiap penerbitan sebagai pembaharuan yang terbaru “Dengan ini sebelumnya kami sampaikan bahwa proses evaluasi terhadap calon pemenang pada pertanyaan yang saudara tanyakan tentunya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan aturan diatas dan lampiran tata cara pemilihan penyedia jasa Konstruksi yang berlaku, secara garis besarnya proses tersebut telah memenuhi tahap demi tahap : Seperti Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya, Klarifikasi. Proses – proses tersebut telah dilalui yang tentunya semua proses dimulai dari penawaran terendah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam dokumen dan persyaratan lain yang disampaikan Pokja kepada peserta”, tulis Amancik Dalam poin 3 penjelasannya, Amancik membenarkan dalam pengumuman pelelangan Pembangunan Gedung RSUD Provinsi Sumatera Selatan (Dinkes-SS.01) tersebut, Tim IV ULP telah membuat salah satu persyaratan bagi penyedia jasa diluar Provinsi Sumatera Selatan, mempunyai kantor di Provinsi Sumatera Selatan. Namun persyaratan tersebut bukan persyaratan mutlak, dalam dokumen Lelang ataupun Adendumnyatidak dituangkan persyaratan tersebut Pemantauan jurnalsumatra. com disekitar lokasi RSUD Prov. Sumsel (terakhir 06/8/2015), sejumlah pekerja dan alat berat telah

melaksanakan aktivitas di lapangan. Hanya saja hingga berita ini ditulis Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan atau pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan belum berhasil ditemui. Salah seorang pejabat Dinas Kesehatan Sumsel ketika ditemui di kantornya menganjurkan jurnalsumatra.com agar langsung ke lokasi pekerjaan menemui PPTK dan kontraktor PT. PP (Persero). Tetapi setelah Wartawan jurnalsumatra.com, Ahmad Mirzahtiba di lokasi proyek Jl. Kol.

H. Burlian Palembang, baik PPTK maupun pihak PT. PP tidak berada di lapangan Untuk diketahui Pembangunan Gedung RSUD Provinsi Sumatera Selatan yang dibiayai dana APBD Sumsel dilaksanakan secara bertahap. Pekerjaan Tahap I tahun 2013 dilaksanakan PT. PP dengan nilai kontrak sebesar Rp 19.585.800.000,-, dan Tahap II tahun 2014 juga dilaksanakan PT. PP dengan kontrak senilai Rp 19.850.000.000,- (tim)

Pejabat di Sumsel Tersangka Palembang, Jurnal Sumatra - Satu persatu pejabat kepala daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) ditetapkan sebagai terssangka, bahkan sang istri pun juga tak luput dari jeratan hukum dari komisi anti rasuah itu. Mulai dari Walikota Palembang Romi Herton dan istri, Bupati Empat Lawang dan istri pun juga ditangkap atas dugaan kasus suap Pilkada. Teranyar, Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Pahri Azhari dan istri, pasangan suami istri itu dijadikan tersangka terkait kasus dugaan suap

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dan Pengesahan APBD 2015 Kabupaten Muba. Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengharapkan kepada Kepala daerah yang lain untuk menjalankan tugasnya sesuai aturan dan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Gubernur Sumsel, Alex Noerdin berpesan, dalam mengesahkan atau membuat kebijakan. Seluruh pimpinan didaerah harus sesuai dengan aturan-aturan. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang ujung-

Terbit 12 Halaman Harga Rp. 3.000,-

ujungnya merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain. “Bagi kepala daerah yang lain termasuk saya. Lakukan saja sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya saat ditemui, Griya Agung, Jumat. Meskipun demikian dirinya menjamin jika roda pemerintahan di Kabupaten Muba tidak akan terpengaruh dengan penetapan oleh KPK terhadap bupati. “Itukan ada wakil. Untuk pemerintahan insya Allah akan tetap berjalan,” tegasnya. (ANJAS)

PALEMBANG, jurnalsumatra. com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang, Saim Marhadan mengajak agar warga Palembang untuk tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana terkait dengan pelantikan Wali Kota Palembang definitif. Menurut Saim, kondisi yang ada sekarang sudah sesuai dengan peraturan konstitusi Negara yang berlaku. “Ya, kita harus menghormati keputusan yang telah ditetapkan, karena negara kita adalah negara hokum, sehingga setiap incrah hokum harus dijunjung tinggi” ujar Saim Marhadan yang telah kenyang dalam pergolakan dunia politik ini. Saat ini banyak isu dan rumor menyesatkan yang berkembang di masyarakat kota Palembang. Rumor tersebut mendiskriditkan Harnojoyo. Bila ada rumor yang dihembyskan masalah halal haram oleh oknum Majelis Ulama Indonesia berkeaan dengan suatu jabatan politik, itu bukan ranah MUI, ujarnya. MUI ranahnya seputaran religious tidak berpolitik apalagi kalau pernyataannya akan membuat gundah gulana rakyat Palembang, tegasnya. Sejauh ini, KPK tidak memanggil Harnojoyo ini artinya, beliau (Harnojoyo, red) tidak terlibat dalam masalah hukum, apalagi masalah halal dan haram, beliau seorang muslim yang ta’at” kata Saim. Saat ini Harnojoyo tinggal menunggu SK dari Mendagri Pelantikan Pelaksana tugas (Plt) Walikota Palembang Harnojoyo tinggal menghitung hari saja dan semakin terbuka lebar. Pasalnya, saat ini pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bersama pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumater Selatan (Sumsel), sedang melakukan penjemputan Surat Keputusan (SK) pelantikan Plt Walikota Palembang Harnojoyo menjadi Walikota definitif menggantikan Romi Herton. SK penetapan Walikota definitif yang akan di jabat Plt Walikota Palembang Harnojoyo, sudah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hari ini, Kemarin Bahkan, dari pihak Pemprov Sumsel, saat ini sedang mengambil SK penetapan Walikota Palembang, berbrengan dengan SK 4 Plt Bupati yang akan dilantik hari Senin 24 Agustus 2015 mendatang, oleh Gubernur Sumsel. Dikonfirmasi kebenaran informasi tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemkot Palembang, Ratu Dewa yang diketahui sedang berada di Jakarta, tidak mengetahui hal tersebut. “Kami belum dapat berkomentar, karena, kunjungan kami ke Jakarta bersama pak Harnojoyo, untuk menghadiri undangan acara Kementerian ESDM,” jelasnya. Dirinya mengatakan, Pemkot Palembang menyerahkan secara penuh proses SK kepada pihak Pemprov Sumsel. “Kita serahkan prosedurnya sama Provinsi. Mudah-mudahan, prosesnya dapat segera selesai,” harapnya (yun)

Widodo Bungkan Soal Besaran Biaya Karnaval Palembang, jurnalsumatra.com – Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo tidak mau menyebutkan berapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk atraksi budaya khas karnaval, namun hanya mengatakan dananya murni dari APBD Pemprov saja. Menurutnya agenda karnaval ini akan dijadwalkan seyiap tahun dengan menggandeng event organizer dari salatiga carnival centre pimpinan tio. Seperti dijelaskannya atraksi budaya khas dari berbagai kabupaten dan kota dijadwalkan akan tampil pada karnaval Pekan Budaya Pelajar Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu (22/8). Atraksi budaya pelajar se- Sumatera Selatan itu akan dipusatkan di panggung kehormatan simpang DPRD Sumsel, kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Widodo di Palembang, kemarin. Dinas Pendidikan setempat akan menggelar karnaval budaya serangkaian Pekan Budaya Pelajar Sumsel. Karnaval budaya akan diikuti ribuan siswa-siswi dari berbagai sekolah di Sumsel. Menurut dia, setiap peserta akan melaksanakan atraksi dengan menampilkan budaya dari daeranya

masing-masing. Penampilan budaya itu juga akan dihadiri Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan pejabat terkait lainnya. Lebih lanjut dia mengatakan, karnaval tersebut diadakan agar masyarakat semakin mencintai seni dan budaya daerah masing-masing, sebab bila budaya daerah sudah melekat maka anak didik dapat menjadi diri sendiri walaupun wawasannya sudah mendunia. “Oleh karena itu mari bersama-sama pencintai budaya daerah agar kearifan lokal melekat kepada masyarakat terutama di kalangan pelajar,” ujar dia. Karnaval tersebut juga diikuti tim dari Salatiga Carnaval Center dan nantinya mereka turut andil memperkenalkan budaya daerah yang sudah menasional seperti Gending Sriwijaya. Sementara itu Presiden Direktur Salatiga Carnaval Center Theo mengatakan pihaknya akan me-

nampilkan berbagai budaya yang akan diperankan seniman yang berpengalaman. Bahkan, juga akan menampilkan kebudayaan daerah ini melalui drama Gending Sriwijaya. Sumsel kaya dengan budaya sehingga itu lebih dimodifikasi lagi agar penampilannya semakin menarik, katanya. Dalam kegiatan ini diimbau untuk pengunaan kendaraan untuk melintas jalan yang sudah diatur oleh sat lantas yang akan mengarahkan jalur yang mana yang harus dialihkan, Kapten A Rivai Palembang atau tepatnya di depan Hotel Sanjaya akan ditutup sementara karena jalur tersebut digunakan untuk karnaval budaya pada Pekan Budaya Pelajar di Palembang pada Sabtu (22/8). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Widodo yang didampingi Wakasat Lantas Polresta Palembang AKP Irwan A di Palembang, Jumat mengatakan penutupan sementara jalan protokol tersebut karena akan digunakan untuk pelaksanaan karnaval budaya pelajar. Oleh karena itu para pengguna jalan itu yang selama ini cukup padat arus kendaraan akan sedikit terganggu karena jalur tersebut akan dipakai ribuan pelajar yang melaksanakan karnaval, kata dia. Selain itu kegiatan karnaval

bisa juga mengganggu tamu hotel berbintang tersebut sehingga pihaknya mohon maaf terutama kepada para pengguna jalan tersebut. Ia menjelaskan pemakaian jalan tersebut dimulai sekitar pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB. Kegiatan tersebut akan dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Sementara itu Wakasat Lantas Polresta Palembang AKP Irwan A mengatakan jalan tersebut ditutup hanya bersifat sementara tetapi untuk menuju ke tempat yang ada selama ini jalurnya dialihkan. “Jalur Jl. Kapten A Rivai memang ditutup tetapi kami akan mengalihkan ke tempat lain supaya kendaraan tetap bisa beraktifitas seperti biasa walapun jalurnya diubah,” ujar dia. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam pengalihan jalan tersebut. Sebelum pengalihan jalur pihaknya akan menurunkan anggota terutama untuk mengatur arus lalu lintas agar kendaraan tetap bisa mencapai tujuan masingmasing. “Yang jelas itu bukan penutupan tetapi hanya pengalihan jalur karena jalan tersebut digunakan untuk karnaval budaya,” tambah dia. (yun)

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.” (Pesan ini disampaikan oleh SKI Jurnal Sumatra / Jurnalsumatra.com dan Dewan Pers)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Jurnalsumatracetak 374 by Jurnal Sumatra - Issuu