Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 376
Senin 7 September 2015
q www.jurnalsumatra.com
Jurnal Sumatra Apo Adonyo
Kejati Sumsel menahan dua tersangka penggelapan pajak
Palembang, Jurnal Sumatra - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan dua tersangka kasus penggelapan pajak PPH kegiatan proyek pengadaan dan pembangunan Dinas Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Palembang Rp600 juta. Dua tersangka Nn dan Sn langsung ditahan ketika penyidik Ditreserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menyerahkan berkas dan tersangka kepada Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Rosmaya, di Kantor Kejati Sumsel kawasan Jakabaring Palembang, Rabu. Kedua tersangka yang sebelumnya dalam proses penyidikan Polda Sumsel tidak ditahan karena bersikap baik dan bisa bekerja sama, ditahan pihak Kejati Sumsel dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas I Palembang. Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Rosmaya mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menahan kedua tersangka guna memudahkan proses pemeriksaan selanjutnya dan telah sesuai dengan ketentuan. Kedua tersangka penggelapan pajak diancam hukuman kurungan penjara paling rendah enam bulan dan setinggi-tingginya enam tahun, katanya. Sebelumnya Andreas Budiman, Kuasa Hukum tersangka Nana seusai mendampingi kliennya mengatakan pihaknya berupaya mengajukan penanggguhan penahanan. Surat penangguhan penahan dan jaminan dari pihak keluarga untuk bersikap baik dan bekerja sama dalam proses pemeriksaan dan pelengkapan berkas sebelum kasusnya disidangkan ke Pengadilan Negeri Palembang. Dia menjelaskan, kliennya Nana sebenarnya korban penipuan tersangka Sahana, bukan dijadikan tersangka seperti sekarang ini, meskipun demikian pihaknya akan mengikuti proses hukum dan membuktikannya di pengadilan. Kasus penggelapan pajak itu bermula pada 2008 dan 2009, kliennya Nana menjabat sebagai bendahara Dinas Kesbangpol Linmas Kota Palembang dan melakukan pemotongan pajak PPH dari perusahaan mitra kerja yang melakukan kegiatan proyek pada instansi pemerintah kota itu. Dalam proses penghimpunan dana setoran pajak rekanan/mitra kerja Dinas Kesbangpol itu, Sahana rekan kerja Nana menawarkan membantu menyetorkan pajak PPH. Tawaran itu langsung disambut baik karena dapat meringankan pekerjaannya sebagai bendahara, namun kepercayaan dari kliennya Nana itu disalahgunakan Sahana dengan melakukan penipuan memalsukan surat setoran pajak yang belakangan saat kasus ini diungkap petugas pajak dan pihak kepolisian ternyata pajak selama dua tahun (2008-2009) tidak disetorkan. Sebelum kasus ini terungkap, kliennya merasa setoran pajak di kantornya itu telah berjalan sebagaimana mestinya karena Sahana memberikan bukti setoran pajak seperti yang biasa dilakukannya selama ini. Melihat fakta dan modus penggelapan pajak tersebut, sebagai kuasa hukum akan melakukan pembelaan secara maksimal karena yakin kliennya Nana tidak bersalah, ujar Andreas. (ANJAS)
JPU KPK: Seluruh Anggota DPRD Muba Diperiksa “Saat ini proses sedang berlangsung dengan menggunakan lokasi di Mako Brimob Sumsel, tidak menutup kemungkinan bakal muncul tersangka baru,” kata dia.
“
Palembang, Jurnal Sumatra - Seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuktikan keterlibatan dalam penerimaan dana suap dari pemerintah kabupaten. Jaksa Penuntut Umum KPK Ali Fiqri di Palembang, Kamis, seusai sidang pembacaan dakwaan untuk dua terdakwa yakni Syamsuddin Fei dan Faisyar mengatakan, sementara ini dari 45 anggota DPRD Muba sudah ada empat orang yakni dari unsur pimpinan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pimpinan DPRD itu Riamon Iskandar, Darwin AH, Islan Hanura, dan Aidil Fitri itu berdasarkan penyidikan menerima masing-masing Rp100 juta pada setoran pertama. “Sisanya, untuk anggota DPRD yang lain saat ini dalam proses penyidikan, karena juga menerima uang masing-masing senilai Rp50 juta untuk anggota biasa, dan Rp75 juta untuk pimpinan fraksi,” kata dia. Ketua fraksi itu adalah Ujang Amin (PAN), Bambang Kariyanto (PDIP), Zaini (Golkar), Adam Munandar (Gerinda), Parlindungan Harahap (PKB), Defy Irawan (Nasional Demokrat), Iin Pebrianto (Demokrat), Dear Fauzal Azim (PKS). “Saat ini proses sedang berlangsung dengan menggunakan lokasi di Mako Brimob Sumsel, tidak menutup kemungkinan bakal muncul tersangka baru,” kata dia. Kasus suap yang melibatkan Pemkab Muba dan DPRD Muba ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di kediaman Bambang Kariyanto pada 19 Juni 2015. Pada saat ini, dilakukan penyerahan sisa kesepakatan Rp17,5 miliar atau angsuran ketiga yakni uang senilai Rp2,55 miliar. Sementara ini, satu berkas sudah menjalani proses hukum di persidangan, sedangkan dua tersangka lainnya yakni Adam Munandar dan Bambang Kariyanto segera menyusul untuk disidangkan. Sedangkan, Bupati Muba Pahri Azhari dan istri bupati Lucianty beserta empat pimpinan DPRD sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kasus suap Pemkab Musi Banyuasin ke anggota DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Muba dan Pengesahan APBD ini terungkap setelah operasi tangkap tangan KPK pada 19 Juni 2015. (ANJAS)
Kelakar Wak JuSu
+ Kejati Sumsel Menahan Dua Tersangka Penggelapan pajak - Nah cak itulah biar yang lain takut nak korupsi + JPU KPK: Seluruh Anggota DPRD Muba Diperiksa - Nah lo, kiro - kiro keno galo dak e?
Wahana Wanita Tour & Travel
Independent Newspaper
Alamat: Ruko Hawaian Blok A no 26 City Resort, Outer Ring Road Kamal Raya Cengkareng
Phone :+6221 290 20 710 atau +6221 290 20 720 Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0813 67 228 345, | Fax: 0711 823 875 TELP : 08212550343 | E-Mail : lovitabassar@yahoo.co.id
Terbit 12 Halaman Harga Rp. 3.000,-
Bupati Empat Lawang Segera Disidang Jakarta, Jurnal Sumatra - Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan istrinya Suzanna segera disidang terkait kasus dugaan korupsi pemberian hadiah pengurusan perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi pada 2013 dan memberikan keterangan tidak benar. “Pak Budi Antoni dan Ibu Suzanna hari ini sudah P21,” kata pengacara Budi dan Suzanna, Sirra Prayuna di gedung KPK Jakarta, Rabu. P21 artinya berkas penyidikan Budi dan Suzanna dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum KPK untuk dibuat surat dakwaan selama 14 hari sebelum diserahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Berkas dakwaan keduanya akan jadi satu, sidang nanti akan dilakukan di pengadilan Tipikor Jakarta,” tambah Sirra. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Juni 2015 dan diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana dibuah dengan UU 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Pasal tersebut mengatur ten-
tang perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp750 juta. Selain ini Budi dan Suzanna juga disangkakan pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 2001 yaitu mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan tidak benar dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. Dalam putusan kasasi Akil, Budi dan Suzanna disebutkan memberikan uang Rp10 miliar dan
Rp500 ribu dolar AS atau senilai total sekitar Rp15,5 miliar diberikan melalui perantara Muhtar Ependy. Budi Antoni Aljufri adalah bupati petahana yang pada Juli 2013 mengajukan permohonan keberatan ke MK atas kemenangan pasangan Joncik Muhammad dan Ali Hakimi. Akil Mochtar menjadi ketua panel hakim konstitusi bersama dengan Maria Farida Indrati dan Anwar Usman untuk memutus sengketa tersebut. Budi melalui istrinya Suzanna menyerahkan uang Rp10 miliar melalui tangan kanan Akil, Muhtar Ependy untuk Akil. Uang itu dititipkan Muhtar kepada Wakil pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta di BPD Kalimantan Barat, Iwan Sutaryadi. Suzanna kembali memberikan uang dalam dolar AS yaitu 150 ribu dolar AS dan 350 ribu dolar AS yang dititipkan kepada Iwan Sutaryadi. Muhtar menyerahkan uang dari Budi tersebut kepada Akil sebesar Rp5 miliar dan 500 ribu dolar AS di rumah dinas Akil, sedangkan sisa
Rp5 miliar disetorkan ke rekening tabungan pribadi Muhtar di BPD Kalimantan Barat. Sehingga pada 31 Juli 2013, MK memutuskan perkara pilkada Empat Lawang yang isinya membatalkan penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Empat Lawang yang memenangkan pasangan Joncik Muhammad dan Ali Hakimi (62.051 suara) menjadi memenangkan pasangan Budi Antoni Aljufri dan Syahril Hanafiah (63.027 suara). Namun dalam sidang AKil Mochtar 25 Maret 2014, Budi membantah memerintahkan istrinya Suzanna menitipkan sejumlah uang di BPD (Bank Pembangunan Daerah) Kalimantan Barat (Kalbar) cabang Jakarta seperti yang diminta tangan kanan Akil, Muhtar Ependy. Bantahan yang sama terus dikemukakan Suzanna walaupun dua orang teller BPD Kalbar, Risna Hasrilianti dan Rika Fatmawati membenarkan bahwa wanita yang dilihatnya menitipkan koper berisi uang sebesar Rp10 miliar adalah wanita dalam foto yang ditunjukan jaksa, yaitu Suzanna.(Anjas)
Peran istri Bupati Muba
Diungkap dalam dakwaan JPU Palembang, Jurnal Sumatra Peran istri Bupati Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Lucianty Pahri Azhari mengatur besaran jumlah uang suap ke anggota DPRD diungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dua terdakwa di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis. Lucianty dalam surat dakwaan Syamsuddin Fei (terdakwa I) dan Faisyar (terdakwa II) dinyatakan JPU Ali Fiqri di hadapan majelis hakim telah berperan aktif dalam memberikan dana suap sebesar Rp17,5 miliar kepada 45 anggota DPRD Musi Banyuasin (Muba) terkait permintaan untuk disyahkannya laporan kerja pertanggungjawaban Kepala Daerah 2014 dan pembahasan RAPBD 2015. Perannya ini berawal pada Desember 2014 yakni ketika Fahri menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Flapon Anggaran Sementara tahun 2015 ke DPRD Muba. Kemudian, unsur pimpinan DPRD Riamon Iskandar, Darwin AH, Islan Hanura, dan Aidil Fitri beserta delapan ketua fraksi Ujang Amin (PAN), Bambang Kariyanto (PDIP), Zaini (Golkar), Adam Munandar (Gerinda), Perlindungan Harahap (PKB), Defy Irawan (Nasional Demokrat), Iin Pebrianto (Demokrat), Dear Fauzal Azim (PKS) meminta uang senilai Rp20 miliar ke Pemkab Muba. Uang tersebut untuk kelancaran pembahasan dan pengesahan APBD tahun anggaran 2015, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2014 dengan perhitungan sebesar 1 persen dari belanja modal berupa total RAPBD 2015 senilai Rp2 triliun. Kemudian, terdakwa I Syamsudin Fei dan terdakwa II Faisyar bersama Bambang Kariyanto (yang disepakati sebagai koordinator)
menyampaikan ke bupati dan istri bupati. Kemudian, istri bupati menyanggupi, namun nilainya hanya Rp13 miliar karena Lucianty berasumsi pada 1 persen dari belanja modal APBD Muba 2015 senilai Rp1,2 triliun. Kemudian, Bambang Kariyanto menyampaikan keinginan Lucianty itu ke Adam Munandar dan Darwin, dan pada akhirnya didapati kesepakatan senilai Rp17,5 miliar, dengan rincian Rp350 juta untuk 33 anggota DPRD, Rp450 juta untuk 8 ketua fraksi, Rp550 juta untuk 3 wakil DPRD, dan Rp750 juta untuk ketua DPRD. Kemudian pada 9 Februari 2015, terjadi pertemuan antara bupati dan istri bupati dengan Bambang Kariyanto, dan di sinilah Lucianty menyatakan kesanggupan akan menyediakan dana Rp17,5 miliar tersebut. “Uang menjadi tanggung jawab ayuk (Lucianty, red), bagiamana kawan-kawan DPRD,” kata Pahri berdasarkan surat dakwaan JPU. Lalu, dijawab Bambang “Yang lain aman-mana saja kecuali pimpinan”. Kemudian, dalam pertemuan berikutnya, Bambang Kariyanto menyuruh terdakwa I dan II menyediakan uang muka terlebih dahulu yakni sebesar Rp2,65 miliar. Kemudian terdakwa I menyampaikan keinginan uang DP itu ke Lucianty, selanjutnya istri bupati ini menyediakan uang tersebut. Lalu, uang tersebut diserahkan terdakwa I ke Bambang Kariyanto dan Adam Munandar dengan disaksikan terdakwa II, lalu Bambang menyuruh Riduan membagikan uang tersebut ke seluruh anggota DPRD Muba dengan rincian sesuai dengan daftar, dengan masingmasing berkisar Rp50 juta--Rp100 juta. Kemudian, setelah uang
dibagikan maka diagendakan penandatanganan berita acara antara Bupati Muba dan DPRD setempat tentang persetujuan Raperda APBD tahun 2015 menjadi perda Kabuaten Muba pada 4 April 2015. Namun salah satu unsur pimpinan Islan Hanura membatalkan agenda tersebut, sehingga terdakwa II, Bambang Kariyanto, dan Adam Munandar serta Darwin Islan Hanura melakukan pertemuan dan disampaikan melalui Bambang bahwa Islan yang mengatasnamakan pimpinan DPRD meminta Rp400 juta. Kemudian Bambang menyanggupi Rp200 juta. Hal ini disampaikan ke bupati, dan bupati mengatakan “Apa sudah bertemu ayuk,”. Lalu, dijawab Bambang “sudah`. Kemudian, Lucianty memerintahkan mengambil uang di SPBU-nya sebesar Rp200 juta melalui salah seorang suruhannya. Lalu uang tersebut diserahkan ke Islan Hanura yang berada di mobil, kemudian unsur pimpinan DPRD lainnya yakni Riamon Iskandar, Aidil Fitri, dan Darwin turut masuk ke mobil tersebut. Kemudian, pengajuan raperda ditand a tan-
gani pada 4 April 2015 atau sesuai jadwal. Akhirnya, kasus suap yang melibatkan Pemkab dan DPRD Muba ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di kediaman Bambang Kariyanto pada 19 Juni 2015. Pada saat ini, dilakukan penyerahan sisa kesepakatan Rp17,5 miliar yakni uang senilai Rp2,55 miliar, bersumber dari sumbangan sebanyak 28 SKPD di lingkungan Pemkab Muba. Sementara ini, satu berkas sudah menjalani proses hukum di persidangan, sedangkan dua tersangka lainnya yakni Adam Munandar dan Bambang Kariyanto segera menyusul untuk disidangkan. Sedangkan, Bupati Muba dan istri bupati beserta empat pimpin a n DPRD sudah ditetapka n s e b a g a i tersangka oleh KPK. (ANJAS)
“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.” (Pesan ini disampaikan oleh SKI Jurnal Sumatra / Jurnalsumatra.com dan Dewan Pers)