Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 383
Senin 26 Oktober 2015
q www.jurnalsumatra.com
Jurnal Sumatra
Wahana Wanita Tour & Travel
Independent Newspaper
Apo Adonyo
Alamat: Ruko Hawaian Blok A no 26 City Resort, Outer Ring Road Kamal Raya Cengkareng
Phone :+6221 290 20 710 atau +6221 290 20 720 Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0813 67 228 345, | Fax: 0711 823 875 TELP : 08212550343 | E-Mail : lovitabassar@yahoo.co.id
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
Terbit 12 Halaman Harga Rp. 3.000,-
Penyertaan Modal BUMD Sumsel Macet Palembang, jurnalsumatra.com – Macetnya penyertaan modal ke BUMD bukan hanya terjadi pada Bank Sumsel Babel saja. Terhadap semua BUMD milik Pemprov Sumsel pun hal serupa terjadi. “Perda tentang penyertaan modal memang belum bisa terealisasi oleh pemerintah daerah. Baik itu ke PD Swarna Dwipa yang sekarang menjadi perseroan Agus Sutikno terbatas, PD PDE, Jamkrida dan Bank Sumsel Babel,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno kemarin (20/10). Ia mengatakan Perda No 4 tahun 2011 tentang penyertaan modal di Bank Sumsel Babel, dibuat dengan alasan jangan sampai saham Bangka Belitung lebih besar dari Sumsel. Nah, disepakati saat itu Pemprov akan menyetor modal hingga Rp 600 miliar hingga 2016. “Itu bukan kewajiban, ada klausul berikutnya disesuaikand engan kemampuan daerah. Nah, memang di beberapa tahun ini belum terlaksana. Bahkan di dua momen APBD 2015, APBD induk dan perubahan belum ada penyertaan modal. Dan di APBD induk 2016 pun tidak kelihatan. Tapi saya berharap di APBD perubahan nanti siapa tahu bisa dimasukan,” kata Agus. Agus mengatakan dari rRp 600 miliar yang diamanatkan Perda No 4 /2011 hingga Desember 2015 ini masuk kurang Rp 245 miliar. Atau baru disetor Rp 355 miliar. Dan kalau melihat kemampuan keuangan sekarang, akan sangat sulit memenuhi angka tersebut,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. Selain itu, hal serupa terjadi pada Swarna Dwipa kata Agus. Pada 2014 sempat dianggarkan Rp 100 miliar untuk perusahaan daerah yang bergerak dibidang perhotelan ini, tetapi tidak bisa terealisasi dan hanya sampai pada angka Rp 2,5 miliar hingga sekarang. Begitu juga dengan PD PDE yang sejak berdiri hanya mendapat Rp 150 juta saja. Termasuk di dalamnya Bank Perkreditan Rakyat, dan Jamkrida yang baru mendapat Rp 25 miliar, plus di tahun depan Rp 25 miliar. Mengapa? “Kalau keuangan daerah mampu sebaiknya hal itu diselesaikan. Tetapi saya sadari dan maklum banyak sekali penugasan dari pusat yang menyedot APBD kita. Seperti SEA Games Rp 110 miliar, belum lagi Unverisity Games, ISG berbagai even lainnya. Ditambah tahun depan untuk persiapan ASIAN GAMES. “Sekarang prioritas kita masih di infrastuktur. Yang jelas kalau kita bisa meningkatkan penyertaan modal, deviden yang kita terima lebih besar lagi dan bisa menambah PAD. Penyertaan modal itu bisa lebih instan. Kapan dicarikan bisa selesai. Beda dengan kegiatan yang harus ada kegiatan, program,” ujarnya. Satu hal lagi, Agus mengatakan penambahan penyertaan modal akan sangat bermanfaat bagi peningkatan rasio kecukupan modal dan batasan pemberian kredit. “Jadi untuk perbankan sangat baik dan menyehatkan,” tukas Agus. (eka)
Warga Palembang Keluhkan Listrik Semakin Sering Padam
Palembang, Jurnal Sumatra - Warga Kota Palembang, Sumatera Selatan mengeluhkan pemadaman aliran listrik yang dilakukan pihak PT PLN sejak beberapa bulan akhir-akhir ini semakin sering dengan durasi pemadaman yang lebih lama. Sejumlah warga terutama yang memiliki kegiatan usaha yang operasionalnya tergantung dengan energi listrik di Palembang, Sabtu, mengatakan bahwa kegiatan usahanya sering terhenti akibat akhir-akhir ini pemadaman listrik semakin sering dan lama. Akibat pemadaman aliran listrik itu, mereka mengalami kerugian yang cukup besar karena kegiatan usaha tidak berjalan maksimal karena adanya pemadam listrik dalam waktu yang cukup lama hingga lebih dari tiga jam. Salah seorang warga yang juga Direktur Utama PT Karya Makmur Armada Rifai Thambrin, mengatakan kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi baja dan perbengkelan sering terhenti akibat padamnya aliran listrik PT PLN ke tempat usahanya di kawasan Plaju Palembang itu. Tidak hanya kegiatan usaha yang terganggu akibat sering padamnya aliran listrik, kegiatan praktik kerja lapangan pelajar dan mahasiswa di perusahaan ini juga terganggu. PT Karya Makmur Armada (PT KMA) sebagai perusahaan swasta lokal berupaya memberikan kontribusi mencerdaskan anak bangsa dengan membuka diri sebagai tempat praktik kerja lapangan (PKL) bagi pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa di wilayah Sumatera Selatan dan provinsi terdekat. Saat listrik padam, pelajar dan mahasiswa tidak bisa mempelajari sistem administrasi dan manajemen perusahaan, serta menggunakan peralatan bengkel mempraktikkan ilmu yang didapat di dalam ruangan kelas. Untuk mengatasi pemadaman aliran listrik dari PT PLN, pihaknya telah menyiapkan mesin pembangkit listrik mini (genset) namun karena bahan bakarnya sulit diperoleh hanya sesekali saja digunakan jika ada pekerjaan yang perlu segera diselesaikan, katanya. “Tidak mungkin perusahaan membeli bahan bakar minyak industri dalam jumlah besar satu tanki minimal 5.000 liter hanya untuk menghidupkan mesin genset yang membutuhkan sekitar 10 liter, sementara jika membeli secara sembunyi-sembunyi bisa berurusan dengan pihak kepolisian,” ujar Rifai. Sementara pelaku usaha lainnya, Dony mengatakan, warung jus buahbuahan miliknya tidak bisa melayani pembeli jika aliran listrik padam, karena peralatan yang digunakan tergantung dengan listrik PLN. Selain itu juga sering mengalami kerugian karena, juas buah dan stok buah-buahan yang disimpan di lemari es (kulkas) kesegarannya berkurang bahkan ada yang berubah rasa sehingga tidak bisa dijual lagi ke palanggan akibat listrik tidak hanya sering padam pada siang hari tetapi juga pada malam hari, katanya dengan nada kesal. (ANJAS)
Kelakar Wak JuSu
+ Di Lahat, Proyek ‘Siluman Gentayangan’ - Lahat ‘negeri siluman’ bupatinyo jugo siluman hehe + Lagi, Kejagung Cari Data Bansos Hibah Provinsi Sumsel - Lanjut pak kejagung, jangan masukke kulkas pak ye...
Di Lahat, Proyek ‘Siluman Gentayangan’ Lahat, jurnalsumatra.com - Sejumlah kue proyek baik dikucurkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II Lahat, maupun Tingkat I Provinsi Sumsel yang ada di Kabupaten Lahat, terkesan proyek “Siluman”. Pasalnya, tidak mencantumkan papan merk proyek. Tidak dipasangnya papan merk proyek oleh kontraktor ini, diduga disengaja untuk mengelabui masyarakat dan agar tidak diketahui besarnya dana dalam pengerjaan proyek itu. Selain itu, untuk meraup keuntungan sebesar-besar mungkin tanpa memikirkan mutu dan fisik proyek itu dikemudian hari. Seperti yang terjadi di proyek pengaspalan jalan “Hotmix” jalan dalam Kota Lahat sepanjang 2,37 kilo, dengan ketebalan 4 cm dilakukan AC WC yang dikerjakan PT PAM, dengan menelan dana sebesar Rp.4,9 Milyar, melalui dana bantuan Geburnur (Bangub), tahun 2015. Parahnya lagi, mulai titik nol pengerjaan hingga hampir rampungnya proyek yang dikerjakan oleh PT PAM ini, diduga sengaja
tidak memasang papan merk sama sekali oleh kontraktor dilokasi pekerjaan. Padahal proyek yang dikerjakan oleh PT tersebut sudah mencapai 95 persen rampung. Sehingga masyarakat Lahat mempertanyakan proyek pengaspalan apa yang sedang dikerjakan tersebut, dan terkesan pengerjaan ini tidak transparan. Akibatnya, pengerjaan proyek ini bertentangan dengan Peraturan Presiden RI nomor 85 tahun 2006 dan diubah atas keputusan nomor 80 tahun 2003 pada bab II huruf I paragraph 1 point a,b,c,d. juga bertentangan dengan peraturan Presiden No 8 tahun 2006 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Plt Kepala Dinas Pengerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga (PU BM) Ahmad Hartawan ST MT, melalui Karsidi ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengatakan, proyek ini dikerjakan oleh PT PAM dengan menelan dana 4,9 Milyar dikucurkan melalui bantuan Gubernur (Bangub) tahun 2015. “Tahun sebelamnya, dikerjakan PT BRU, nah untuk tahun ini dikerjakan PT PAM. Pengerjaan yang ada sudah mencapai 95 persen rampung,” ujar Karsidi, Senin,(20/10). Sedangkan untuk lebar pengerjaan jalan ini, menurutnya, berpariasi mulai, dari 8, 10, sampai 11 meter, dengan ketebalan 4 cm. Pengerjaan hotmix ini, 2, 37 kilo di Jl Nasional, lalu di Jl guru-guru 4,90 meter, dan 190 meternya di Jl Vetran. “Saat ini, pengerjaan proyek Jl tersebut sudah rampung 95 persen, sisa 5 persennya menyelesaikan Jl di Vetran, setelah itu semuanya rampung 100 persen. Dan, Alhamdulillah selama pengerjaan tidak ada kendala dilapangannya,” ucap Karsidi. Ketika disinggung wartawan
mengapa papan merk proyek tidak dipasang, Ia menambahkan, untuk papan merk proyek akan saat ini masih ditempa. Namum, keterlambatan atau tidak adanya papan merk dilokasi pengerjaan, dikatakan Karsidi, dirinya akan menegur kontraktor agar dapat segera memasangnya. “Sudah sempat kita pertanyakan, akan tetapi kata kontraktor papan merk proyek masih dalam pengerjaan,” kilah Karsidi seraya tersenyum Sementara itu, Andrian (39) warga Lahat menuturkan, dirinya bersama masyarakat yang lain mempertanyakan proyek siluman yang berada di dalam Kota ini. Apalagi, sudah hampir dua bulan pengerjaan proyek tersebut berjalan, namun, warga tidak mengetahui tentang asal usul proyek itu. “Tidak tau proyek apa ini, karena mulai pengerjaan hingga hampir rampung ini pemborong diduga dengan sengaja tidak memasng papan merk proyek. Selain sumber dan jumlah dananya tidak diketahui, perusahaan yang mengerjakannya pun tidak jelas,” kata Andrian, ketika dibincangi wartawan. (Din)
Lagi, Kejagung Cari Data Bansos Hibah Provinsi Sumsel
Lahat, jurnalsumatra.com Tak kurang dari puluhan perwakilan orang, utusan dari organisasi sosial kemasyarakatan, swasta, kelompok tani, wakil-wakil terduga penerima dana bantuan sosial (bansos) yang tersebar di-11 Kecamatan, dalam Kabupaten Lahat, termasuk sejumlah Camat Senin (19/10) kemarin ‘ketar-ketir’ saat diperiksa oleh tim penyidik Tipikor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait realisasi kucuran dana hibah Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2013 silam. Pemeriksaan yang dipusatkan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat ini, merupakan pemeriksaan lanjutan, setelah pada tahun 2014 lalu telah melakukan penyelidikan terhadap dana hibah Kabupaten Lahat. Kajari Lahat, Helmi W SH MH membenarkan adanya pemeriksaan oleh 2 orang tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang melibatkan sejumlah ormas dan kelompok tani di kabupaten Lahat ini, han-
ya saja menurutnya, pihaknya belum dapat mengetahui seberapa besaran jumlah anggaran dana hibah yang dimaksud. ”Yang pasti ini adalah tahapan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya, dari penyelidikan (Lid) menjadi penyidikan (Dik),” ujar Helmi, ditemui diruang kerjanya. Selain itu, Helmi menjelaskan, pihak Kejari Lahat hanya sebagai fasilitator saja dalam pemeriksaan ini. Bahkan, dirinya belum dapat memastikan siapa yang akan terlibat dalam indikasi korupsi dana hibah ini kedepannya. ”Kita hanya menyediakan waktu dan tempat, serta melakukan pemanggilan kepada pihak pihak terkait. Masalah data-data secara detail itu dipegang sepenuhnya oleh tim penyidik Kejagung,” ungkapnya lagi. Sementara itu, Musali (46) salah seorang tokoh masyarakat Lahat
sekaligus pengurus LSM Abberta mengatakan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya. Rehab masjid di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung tebat, tidak ada realisasi sama sekali. Sehingga para pengurus masjid kebingunan ketika ditanya penyidik mengenai dana hibah tersebut. “Seperti masjid di Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Kota Lahat yang diajukan Pujasuma. Itu juga tidak ada realisasinya, termasuk juga pembangunan masjid di Blok C Kelurahan Bandar Jaya,” jelasnya lagi. Tak hanya itu, ungkapan serupa juga diutarakan oleh Camat Kota Agung, Fauzan Khoiri Denin AP MSi. Dirinya mengaku, pemanggilan dirinya terkait pemeriksaan di salah satu kelompok tani di Desa Terusan, Kecamatan Kota Agung. ”Kita hanya ditanya, apakah memang ada kelompok tani didesa yang dimaksud. Setelah itu, tinggal pengurus kelompok tani yang akan diperiksa atau dimintaki keterangan oleh Tim Penyidik Kejagun nantinya,” tutur mantan Kabag Humas Fauzan Denin, kemarin. (Din)
Panwaslu Musirawas Proses Dugaan Politik Uang Musirawas, Jurnal Sumatra - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musirawas, akan memproses laporan dugaan politk uang dari salah satu pasangan calon bupati yang akan bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember 2015. Praktik politik uang (money politics) diduga dilakukan salah satu tim pemenangan pasangan calon bupati di Kecamatan Purwodadi pekan lalu, kata Komisioner Divisi Penindakan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Musirawas Ellia Susilawati, di Musirawas, Minggu. Ia mengaku sangat prihatin karena belum masuk masa pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), pihaknya sudah menerima laporan politik uang tersebut. Berdasarkan laporan dari masyarakat politik uang itu dilaksanakan di rumah salah seorang anggota dewan, di mana tim pemenangan salah satu calon
memberikan amplop kepada para undangan yang hadir saat itu. Laporan tersebut sekarang sedang diproses Panwaslu untuk mendalami bukti dan saksi, apakah benar ada dugaan politik uang saat pertemuan tim pemenangan dengan sejumlah massa mewakili warga pemilih di Kecamatan Purwodadi beberapa waktu lalu. “Kita sudah memiliki alat bukti yaitu saksi penerima amplop serta bukti yang disampaikan
pelapor,” tandasnya. Permasalahan itu akan ditindak lanjuti dengan melakukan pengkajian sesuai Undang-Undang Nomor 8 Thaun 2015 pasa 134 ayat 4 dan diberikan waktu selama tujuh hari untuk memproses laporan tersebut. Sedangkan sanksi yang diberikan bila ada pelanggaran tersebut hanya berupa sanksi administrasi, karena Undang-Undangnya sudah direvisi tidak dimasukkan ke dalam hukum pidana. (ANJAS)
“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.” (Pesan ini disampaikan oleh SKI Jurnal Sumatra / Jurnalsumatra.com dan Dewan Pers)