Jurnalsumatracetak 393

Page 1

HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id

EDISI 393

Rabu 20 januari 2016

Jurnal Sumatra

www.jurnalsumatra.com

Independent Newspaper

Apo Adonyo

Terbit 12 Halaman Harga Rp. 3.000,-

Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda

Gafatar Pernah Berkantor Di Prabumulih Prabumulih, Jurnal Sumatra – Pada tahun 2014 lalu organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat Gafatar ternyata sempat masuk di kota Prabumulih. Meski tidak sempat bercokol lama, namun organisasi yang ternyata dicetuskan oleh Si Nabi palsu Ahmad Musadeq pada 2006 lalu ini diketahui sempat mendirikan kantor Dewan Pimpinan Kota (DPK) di Bumi Seinggok Sepemunyian sebutan nama kota Prabumulih. Berdasarkan catatan kepolisian resort (Polres) Prabumulih, ormas aliran sesat yang tidak memwajibkan pengikutnya melaksanakan solat lima waktu dan puasa Ramadan ini pada tahun 2014 lalu pernah mendirikan kantor DPK Prabumulih di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur. Sebelumnya organisasi Gafatar juga sempat mendirikan DPK di kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Ilir (OI) pada tahun 2011. Kapolres Prabumulih, AKBP Arief Adiharsa SIk MTCP melalui Kabag Ops, Kompol Andi Supriadi SH SIk MH, mengatakan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) cabang Prabumulih, sebelumnya diinformasikan memiliki kantor atau sekretariat di kawasan Kelurahan Karang Jaya. Namun dipastikan oleh pihaknya keberadaannya saat ini sudah tidak ada lagi. “Kita sudah menyelidiki dan mengecek keberadaan Gafatar ini di wilayah Karang Jaya itu. Dan kita memastikan organisasi itu sudah tidak ada lagi disana,” sebut Kompol Andi Supriadi, ketika dibincangi wartawan diruang kerjanya, belum lama ini. Bahkan dikatakannya, dalam arsip surat yang masih tersimpan di Polres Prabumulih, organisasi tersebut pada Maret 2015 pernah mengajukan permohonan untuk ikut berpartisifasi dalam kegiatan Polres Prabumulih bernomor 022/Kgo/D1304/III/2015. Dalam surat itu, Gafatar mengajak kerja sama Polres untuk kegiatan sosial yang berencana berupa kegiatan donor darah massal, dengan mengikutsertakan anggota dari Gafatar sebanyak 25 orang. “Kegiatan itu sendiri informasinya tidak jadi terlaksana, saya juga saat itu belum disini, suratnya juga masih kita simpan yang juga dilampirkan sebuah kartu nama sebagai ketua atas nama Hari Prastyo. Sepertinya juga setiap anggotanya memiliki nomor keanggotaan juga,” kata dia. Andi melanjutkan, organisasi Gafatar itu tutup lantaran, organisasi itu tidak menarik minat masyarakat dan tidak berkembang di kota nanas ini sehingga para pengurus menutup dan tidak diketahui lagi keberadaannya. “Karena hasil pantauan kita organisasi itu tidak ada lagi jadi kita tidak tau berapa anggota maupun kegiatan, namun kita akan terus pantau,” tukasnya.(Dahari/ tehguh)

“Kita sudah menyelidiki dan mengecek keberadaan Gafatar ini di wilayah Karang Jaya itu. Dan kita memastikan organisasi itu sudah tidak ada lagi disana

Tutup Citymall, Adalah “Harga Mati” LAHAT, Jurnal Sumatra - Sekelompok massa yang menamakan diri Masyarakat Peduli Lingkungan, Senin (18/1) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lahat. Kedatangan massa yang berjumlah sekitar 25 orang ini, guna menuntut agar pihak pemerintah daerah beserta wakil rakyat mendesak pihak PT Kalingga Murda yang mengelola pembangunan City Mall yang ada dikawasan Lembayung itu dihentikan. “Kami masyarakat peduli lingkungan menentang pembangunan City Mall yang akan merusak lingkungan. Karena pada prosedur ijin mendirikan bangunan (IMB) ijin lingkungan, dan juga izin operasionalnya belum ada,” ujar Safrudin selaku koordinator aksi unjuk rasa tersebut. Sedangkan Khairul, selaku orator aksi menegaskan. Bahwa pihaknya mengutuk keras kegiatan pembanguna City Mall. Menurut mereka, jika pemerintah daerah dan wakil rakyat tidak mampu menghentikan kegiatan pembangunan City Mall tersebut. Maka pihaknya akan menggelar aksi lebih besar lagi, dengan jumlah massa yang lebih banyak. “Intinya, tutup City Mall.???

Sumsel Terima Bantuan Untuk

Persiapan Hadapi Bencana

adalah harga mati dari kami, dan kami minta kepada wakil rakyat serta pemerintah daerah yang punya hati nurani memanggil pihak pengusaha pembangunan City Mall itu, dan harus dihentikan sekarang juga,” ujarnya. Menyikapi tuntutan demonstran ini, Bupati Lahat, melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) H Ali Afandi, M.Pdi, mengatakan bahwa persoalan izin Amdal, IMB dan izin operasional terkait kegiatan pembangunan City Mall seperti yang tudingkan bahwa pihak pemerintah dan DPRD Sedang Tidur itu tidak benar. “Pembangunan City Mall itu bukan tidak memiliki izin, tapi izinnya masih dalam proses. Jadi belum selesai proses izinnya. Bukan

berarti, tidak ada izin,” ujar Ali. Semaentara itu, Wakil ketua II DPRD Lahat, Drs Farhan Berza MM MBA membentah keras jika pihaknya tidak menindaklanjuti tuntutan massa seperti yang tertuang dalam pemberitaan di sejumlah media beberapa waktu lalu. “Kami di DPRD sudah dengar dan baca dari media, bahwa pembangunan City Mall itu bermasalah. Makanya kami minta agar rekan rekan pendemo untuk bersabar,” tutur Farhan. Bahkan, sambung Farhan, Pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap pihak menajemen PT Kalingga Murda terkait pemberitaan mengenai izin bangunan City Mall. “Malah sebenarnya pada jam 9 hari ini, kami jadwal kan ada pertemuan dengan pihak pengusahanya dan juga dinas terkait perizinannya. Tapi karena pihak PT Kalingga Mitra berhalangan hadir, maka pertemuan nya ditunda. Surat permohonan penenundaannya pun sudah kami terima. Jadi bukan kami tidak memprosesnya, untuk itu kami minta kesabarannya,” terangnya.

Hingga aksi berakhir sekitar pukul 11, siang kemarin. Belum ada kesimpulan yang dapat menjadi acuan semua pihak. Sebab, baik pihak pemerintah, DPRD, dan massa tidak menemukan kata sepakat. Dan pihak DPRD juga tidak akan menghalangi semua langkah langkah pendemo kedepannya. “Kami akan tindak lanjuti tuntutan kalian, dan kami akan tetap bekerja sesuai prosedur dan aturan yang ada. Kalau adik adik ingin mengambil langkah lain silahkan saja, itu hak kalian,” tandas Farhan. Terpisah, Ayeng, selaku warga Desa Manggul dimana lokasi City Mall dibangun itu sangat kecewa dan menyesalkan sikap para pendemo yang mengacungkan telunjuknya kearah muka Kapala BLH dan anggota DPRD. Terlebih lagi menurut Ayeng, ratusan warga Desa Manggul itu akan dipekerjakan di City Mall tersebut. “Kalau memang pembangunan City Mall itu dihambat, maka akan dikemakakan nasib ratusan karyawan yang sudah banyak berharap kerja di City Mall itu,” ungkap Ayeng. (Din)

Komisi II Anggap, PT Tinta Ingkar Janji

Palembang, Jurnal Sumatra - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerima bantuan dari Kementerian Sosial untuk persiapan menghadapi keadaan jika sewaktuwaktu terjadi bencana. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Sumsel Belman Karmuda di Palembang, Senin, mengatakan bantuan dari pemerintah pusat tersebut antara lain berupa pakaian bayi, peralatan kesehatan dan alat rumah tangga. “Selain itu juga makanan siap saji seperti mi instan dan lainnya,” ujar dia. Menurut dia, bantuan tersebut untuk cadangan bila di daerah itu terjadi bencana seperti saat musim hujan yang rawan bencana banjir dan longsor. “Jadi bantuan ini sebagai cadangan dan belum dapat disalurkan,” ujar dia. Bantuan tersebut diperkirakan untuk 300 keluarga dan saat ini masih tersimpan di gudang. Ia menyebutkan setiap daerah harus memiliki persediaan untuk menghadapi kondisi darurat seperti adanya bencana. Persediaan itu baik berupa obat-obatan, makanan siap saji maupun beras. Lebih lanjut dia mengatakan bila persediaan mulai menipis atau kosong maka dapat diajukan permintaan bantuan kepada Kementerian Sosial. Sementara mengenai penyaluran bantuan itu, ia menyebutkan pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat sebagai koordinator. “Jadi bila terjadi bencana maka akan disalurkan bantuan tersebut,” kata Belman Karmuda.(ANJAS)

“Selain itu juga makanan siap saji seperti mi instan dan lainnya,” ujar dia.

PALI, Jurnal Sumatra - PT Servo lintas raya yang diwakili PT. Titan, memenuhi surat panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terkait pembangunan jembatan yang ada di Desa Pandan, kecamatan Tanah Abang, kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), yang hingga akhir tahun ini, pembangunan tersebut belum ada titik terangnya. Hal ini dibicarakan dalam rapat koordinasi yang langsung dipimpin

oleh Ketua Komisi 2 Irwan ST didampingi Wakil Ketua DPRD kabupaten Devi Harianto SH MH, bersama anggota komisi II, dan Agung sebagai CSR Managemen Relasion PT mewakili Manajemen. rapat ini dilaksanakan di Gedung Paripuran bertepat di Jalan Patio Komplek Komperta Pendopo, rapat berlansung selama 1 jam, dalam rapat ini belum ada titik terang yang jelas. Ketua Komisi II Irwan ST dibidang Pembangunan, Menjelaskan bahwa didalam permasalahan masyarakat di Desa Pandan cukup siknifikan, karena kondisi dilapangan jembatan tesebut cukup parah, dan hanya satu jembatan yang akan dibangunkan, apabila tidak segera diperbaiki, bisa membahayakan pengendara, serta perekonomian rakyat semakin melemah. Selasa (19/1) “Saya hanya mewakili anggota komisi II, yang tau persis permasalah ini adalah saudara Adi Warsito yang putra asli, dan sebagai tim monitoring lapangan, ada 3 titik

pusat perekonomian masyarakat, yang harus diperhatikan pihak perusahaan, sebab jembatan tersebut merupakan jantung ekonomi masyarakat, “ tegasnya. Adi Warsito anggota Komisi II dibidang Pembangunan juga menambahkan,bahwa permasalahan PT Servo lintas raya atau PT Titan, cukup banyak permasalahan yang ditemukan dilapangan, diantaranya Jalan Servo tersebut masih parah, dan jembatan yang menuju Desa Pandan nyaris roboh, apabila hujan turun adanya genangan air. “Di Jalan servo sudah lama rusak, semenjak berdirinya perusahaan, dan warga mengalami kerugian cukup besar, ada 100 hektar lebih sawah, yang terendam air, akibatnya tidak ada drainase untuk mengaliri air tesebut, serta ada titik aliran sungai yang ada di Desa Pandan, meliputi Sungai Batang Hari Gontong, Sungai Batang Hari Lingkis, dan Sungai Batang Hari Perawas, “ tuturnya ketua DPD Partai PKIP ini. Selain itu Adi juga menerangkan bahwa, perusahaan selama ini tidak ada kontribusi kepada warga setempat, dan hanya janji akan segera memperbaiki, maupun mem-

buat jembatan yang baru, hingga sekarang belum teralisasikan, warga sudah mengalami kerugian akibat ini, selama beberapa bulan ini, pendapatan warga semakin lumpuh , oleh karena meminta perusahaan agar memikirkan permasalahan ini. Terpisah diungkapkan Edi Kaban General Manager dibidang Kontruksi PT Titan, permasalahan belum teralisasi pembangunan jembatan ini, disebabkan ada kesalahan teknis dilapangan saja, khususnya tentang ganti rugi lahan warga, akan tetapi disini perusahaan sudah berkoordinasi dengan kepala desa, untuk merealisasikan pembangunan jembatan tersebut pada bulan akhir Januari 2016. Hasil rapat ini nanti,akan secepatnya kita berkoordinasi dengan pihak manajemen perusahaan, untuk segera membangun jembatan tersebut, akan tetapi hanya satu jembatan saja, sebab incam dari perusahaan belum cukup besar, hanya di km 23 satu jembatan yang akan dibangunkan, sebab disana warga cukup banyak melalui jembatan tersebut, dibandingkan dengan dusun lainnya, “ tutupnya. (Yongky).

Alex Arahkan Kebijakan Nasional PALEMBANG, Jurnal Sumatra - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menetukan arah kebijakan secara umum. Arah kebijakan secara umum ada fakta dan data dari arahan kebijakan ini kabupaten kota harus menjalankan kebijakan, instansi terkait memfokuskan dari arahan ini bagaimana sanitasi air bersih ada 8 kabupaten di bawa rata rata provinsi

nasional, Karna ini target nasional seperti yang sudah mendahulukan target dibawah nasional Terkait penentuan kebijakan sanitasi, dan air bersih. Sesuai dengan arahan kebijakan nasional yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat sudah menentukan 2019 air bersih 100 persen sanitasi 100 persen kumuh 0 persen, dalam tiga tahun kita seharusnya

mendahului taget nasional sebaiknya ,karna ini target nasional karena kita sudah mendahului target nasional.Seperti kinerja yang selama ini sudah dilakukan. Dalam rapat penyampaian arah kebijakan rencana pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2017 yang dihadiri oleh oleh Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD), Bupati/Wako, dan se-

luruh Satuan Perangkat Pemerintahan Daerah (SKPD) di Griya Agung,Kemarin. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menyampaikan, arah kebijakan secara umum, berdasarkan fakta, data dan sebagainya. Dengan adanya kebijakan ini, kabupaten/ kota, instansi terkait akan dapat memperbaiki kebijakan yang selama ini masih dinilai belum men-

capai target. “Misalkan, sanitasi, air bersih. Masih ada 7-8 Kab/kota yang dibawah rata-rata provinsi. Sedangkan provinsi sendiri masih dibawah rata-rata Nasional. Jadi, masih jauh,” tegasnya saat ditemui di Griya Agung. Dia menambahkan, Pemerintah Pusat sudah menentukan arah kebijakan 2019, dengan target air bersih

100 persen, sanitasi 100 persen, kumuh 0 persen. “Bisa tidak kabupaten/kota mencapai target itu dalam 3 tahun ini. Jadi, disusunlah oleh mereka rencana itu, karena ini target nasional seperti itu. Kami seharusnya mendahului target nasional, kami sudah duluan. NSebaiknya seperti itu, seperti yang sudah kinerja kami yang sudah-sudah selama ini,” paparnya.(uni)

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.” (Pesan ini disampaikan oleh SKI Jurnal Sumatra / Jurnalsumatra.com dan Dewan Pers)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.