HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 398
senin 8 februari 2016
Jurnal Sumatra
www.jurnalsumatra.com
Independent News Paper
Apo Adonyo
Terbit 12 Halaman Harga Rp. 3.000,-
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
LMR RI Desak Gubernur Sumsel Stop PT Medco PALEMBANG, jurnalsumatra.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) mendatangi kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kedatangan LMR RI ini menuntut PT Medco yang diduga tidak memiliki izin operasional dan surat keterangan terdaftar untuk penggunaan tenaga kelistrikan. Dalam orasinya Suwardi perwakilan massa menyampaikan beberapa tuntutan terkait dugaan pembebasan tanah masyarakat, yang digunakan oleh kuasa tambang yaitu PT. Medco E&P sebanyak 40 aset tanah, diduga 20 aset tanah tidak jelas baik berupa history, NJOP, surat kepemilikan tanah dan azas manfaat sehingga PT Medco berpotensi merugikan negara dan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Suardi dalam hal ini SKK Migas diduga turut serta membiarkan hal tersebut, karena PT Medco diduga tidak memiliki Izin Operasi dan Surat keterangan terdaftar untuk penggunaan tenaga kelistrikan dan melanggar UU No.30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan Pasal 49 ayat 2. “Setiap orang yang melakukan penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.4 miliar,” ujar Suardi. Sementara itu Marwan Saragih Kabid Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel, mengatakan akan segera memproses dan mengecek kelapangan karena ada 6 titik yang lagi diproses. “Perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan lainya juga diwajibkan membuat SLO (sertifikat laik Operasi),” jelasnya. Menanggapi tuntutan dari LMR RI, Marwan Siragi tidak dapat menjawabnya dan mempersilakan menanyakan kepada lembaga yang berwenang. Ia menjelaskan, tuntutan para pendemo tersebut tidak benar terkait tidak adannya izin operasional ketenaga listrikan yang dilakukan PT Medco. Menurutnya, PT Medco telah mengantongi izin opersional dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kelistrikan, dan UU 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan izin operasional melalului pihak provinsi, dan Pemprov Sumsel telah menyetujui izin tersebut. Sementara itu Koordinator aksi Suwardi mengatakan akan melanjutkan aksi ini sampai ada titik terang atas permasalahan tersebut, “Kami akan mendatangkan masa lebih banyak lagi jika kasus ini tidak ada titik terang”jelasnya. (uni)
Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) mendatangi kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Beberapa wartawan saat mengadakan rapat di Kantor PWI Pali
Humas PALI Akan Tertibkan Media Abal Abal PALI, Jurnal Sumatra - Kabag Humas Pemkab PALI Husni Tamrin mengatakan, siap - siap kepada rekan media yang terbit abal - abalan, karena mereka telah melakukan penipuan, bilang terbit harian nyatanya terbit sebulan sekali bahkan berbulan bulan tidak terbit. Ada juga yang mengaku terbit mingguan nyatanya mencapai tiga bulanan baru terbit, itupun kalau ada advertorial saja. “Kita akan melakukan pemeriksaan kepada media yang terbit cuma mengambil ADV atau keuntungan semata,” Ujar Kepala Bagian Humas Husni Tamrin. Masih menurut Husni, dirinya akan melakukan pemangkasan pilih pilah media yang tepat dalam jadwal penerbitan media mereka, media yang tidak ada jadwal penerbitannya akan lakukan pemangkasan, jika benar mereka melakukan penipuan kita akan minta dikembalikan dana yang sudah mereka terima, ungkap Tamrin.
Kebijakan ini akan dilakukan oleh Humas Pemkab PALI karena riuhnya suara beberapa media yang menuntut pembayaran berita pariwara tahun anggaran 2015 yang tidak terbayar. Menurut Husni Tamrin kegiatan tahun belakang tidak bisa dibayarkan oleh anggaran tahun berjalan sekarang, bila dipaksakan akan bermuara pada delik hukum. Dijelaskan Husni, hal ini dikarenakan adanya tuntutan awak media yang diakomundir oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten PALI Nurul Fallah D SH MH dengan menggelar rapat di Sekretariatnya yakni diwilayah Perumahan Handayani Mulia Kecamatan
Talang Ubi Kabupaten PALI. Sebelumnya, dalam pertemuan pihak PWI PALI meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Pali, dalam hal ini Bagian Humas Setda Pali, agar memberikan hak karya wartawan dan membayar tunggakan advertorial yang belum dibayar tahun 2015. “PWI PALI memberi limit waktu paling lambat tanggal 10 Februari, jika tuntutan tersebut tidak direalisasikan pihaknya akan menempuh jalur hukum. Karena hal tersebut sudah dianggap penipuan serta diluar batas kesabaran semua pihak dan lebih parahnya lagi saya ditantang, bahwa Advertorial tahun 2015 tidak bisa dibayar, kalau mau dibawa ke ranah hukum silahkan,” ujar Nurul setelah mendapat ancaman dari Kabag Humas Setda Pali. Nurul Fallah menambahkan, bahwa dirinya siap memperjuangkan hak kawan - kawan semua, siap menuntut tuntas sampai ke ranah hukum, saya tidak akan membawa kasus ini ke Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) lagi, kasus ini langsung saya bawa ke Kejari Muara Enim,
bila perlu PWI akan mengawal dan mengusut habis dana taktis, kita minta Kejari untuk periksa semua keuangan. Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pali Darmawan SE, menerangkan, Advertorial 2015 dihapuskan alias tidak bisa dibayar kalau menurut kehendak Humas, akan tetapi dirinya telah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Baharudin, bahwasannya pada tahun sebelumnya tidak ada berkas yang dinaikkan, jadi pantas saja jika tidak ada pencairan, berkas tidak ada yang naikkan ke DPPKAD, jika dinaikkan ke DPPKAD akan diproses oleh yang bersangkutan. Sementara itu menurut Sekjen PWI PALI, Kepala DPPKAD mengatakan, jika berkas ada yang turun ke DPPKAD akan diproses dan dibayarkan jika pemberkasannya lengkap”, terang Darmawan SE usai mengantar surat PWI Pali kepada Kepala DPPKAD di KM 10 Kelurahan Handayani Mulia, Selasa (2/2/2016). (Yongki)
Jangan Gadaikan Asset Sumsel vitalisasi pasar Cinde menjadi “Plaza Cinde Aldiron” karena menghilangkan aset sejarah pasar tradisional Palembang. Kemudian menolak kerja sama bangun guna serah (BOT) antara pihak perusahaan dengan Pemprov Sumsel, karena tidak mengacu pada peningkatan dan percepatan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Selain itu, mereka juga menuntut supaya menghentikan proses pembangunan terhadap proyek tersebut sebelum ada kejelasan kompensasi kepada masyarakat dan pedagang mikro. Mereka juga meminta Provinsi Sumsel mengkaji ulang tentang pembangunan rumah sakit eks Ernaldi Bahar, hotel dan revitalisasi pasar swalayan pasar Cinde. Namun, para mahasiswa itu tidak berhasil bertemu Gubernur Sumsel, mereka meminta DPRD Sumsel menolak pengajuan su-
“Harusnya tim Pansus hadir disini, karena tanpa ketuk palu DPRD BOT tak akan berjalan,” sesal massa lantaran tam seorangpun anggota DPRD Sumsel yang menyambut aksinya. Kelakar Wak JuSu + Humas PALI Akan Tertibkan Media Abal Abal - Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi.... + Jangan Gadaikan Asset Sumsel - Ati2 wak gek dak digadaikan, dak taunyo dijual kawan hehe
PALEMBANG, Jurnal Sumatra - Jangan gadaikan aset Pemprov Sumsel, jangan diswastakan aset Sumsel ini, kata Heri, Koordinator Lapangan dalam orasinya. Saat menggelar aksi demo di DPRD Sumsel, mahasiswa yang mengatasnamakan dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Masyarakat Sumsel setelah itu langsung menuju Kantor Gubernur Sumsel dengan tujuan menemui Alex Noerdin. Salah seorang aksioner Eza Takia mengatakan menolak re-
rat Gubernur nomor 011/3260/ BPKAD/2015 tentang rencana build operate transfer (BOT) lahan eks RS Ernaldi Bahar atau yang dikenal sebagai Rumah Sakit Jiwa dan Pasar Cinde Palembang. Menurutnya dengan menggadaikan aset Sumsel ke pihak swasta dengan jangka waktu yang cukup lama, pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat Sumsel. Terlebih pasar Cinde merupakan aset sejarah, dimana di pasar tradisional itu banyak pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya. “Jika menjadi pasar modern, mall apa pedagang kecil sanggup bayar sewa?,” teriaknya. Eza Koordinator Aksi mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab pada aset Sumsel yang akan di BOT-kan tersebut. “Apa Gubernur dan DPRD Sumsel saat ini yang bertanggungjawab atas BOT yang jangkanya 28 tahun itu,” tambahnya. Menurutnya BOT tak akan berjalan tanpa persetujuan ketuk palu dari DPRD Sumsel. Sehingga pihaknya meminta DPRD Sumsel mengkaji ulang kontrak BOT tersebut. “Harusnya tim Pansus hadir disini, karena tanpa ketuk palu DPRD BOT tak akan berjalan,” sesal massa lantaran tam seorangpun anggota DPRD Sumsel yang
menyambut aksinya. Sementara itu, Kurniati Sari Kasubag Aspirasi DPRD Sumsel, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran DPRD Sumsel yang saat ini sedang kunjungan keluar kota. “Secepatnya aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD Sumsel. Sekali mohon maaf karena anggota DPRD tidak ada ditempat. Dan Sekwan sedang keluar,” tandasnya. Eza Takia mengatakan menolak revitalisasi pasar Cinde menjadi “Plaza Cinde Aldiron” karena menghilangkan aset sejarah pasar tradisional Palembang. Kemudian menolak kerja sama bangun guna serah/BOT antara pihak perusahaan dengan Pemprov Sumsel, karena tidak mengacu pada peningkatan dan percepatan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Selain itu, mereka juga menuntut supaya menghentikan proses pembangunan terhadap proyek tersebut sebelum ada kejelasan kompensasi kepada masyarakat dan pedagang mikro. Mereka juga meminta Provinsi Sumsel mengkaji ulang tentang pembangunan rumah sakit eks Ernaldi Bahar, hotel dan revitalisasi pasar swalayan pasar Cinde. (yuyun)
“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.” (Pesan ini disampaikan oleh SKI Jurnal Sumatra / Jurnalsumatra.com dan Dewan Pers)