HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 414
senin 4 April 2016
Jurnal Sumatra
www.jurnalsumatra.com
Independent News Paper
Apo Adonyo
Terbit 12 Halaman Harga Rp. 3.000,-
Penerimaan Pajak OKU Naik 16,7 Persen Baturaja, Jurnal Sumatra - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, mencatat penerimaan pajak daerah itu pada 2015 mengalami kenaikan 16,07 persen dibanding tahun sebelumnya. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja, Ahmad Yani, Selasa mengatakan, penerimaan dari sektor pajak daerah itu pada 2015 tercatat sebesar Rp159,670 miliar, atau naik dibanding tahun sebelumnya hanya Rp137,565 miliar. “Penerimaan pajak Kabupaten Ogan Komering Ulu pada 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp22,1 miliar atau naik 16,07 persen,” katanya. Pada acara penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pph OP Tahun 2015 melalui E-Filing dihadiri Bupati setempat Kuryana Aziz itu, Ahmad Yani mengatakan bahwa secara umum pendapatan pajak Ogan Komering Ulu (OKU) cukup baik. Oleh karena itu, kata dia, seharusnya peningkatan pendapatan pajak lebih dari 16 persen, karena sampai saat ini masih banyak perusahaan besar yang menunggak pajak. “Ada beberapa perusahaan yang menunggak pajak dengan besaran sampai saat ini masih kita hitung. Jadi belum bisa dipastikan,” kata dia. Ia berharap bantuan pemerintah karena hasil pendapatan pajak ini adalah sebagian masuk ke pemerintah daerah. APBD OKU sekarang Rp1,1 triliun, dan dari jumlah itu sekitar 70 persen lebih dari pendapatan pajak. Sementara untuk meningkatkan pendapatan pajak di daerah, Bupati OKU, Kuryana Aziz mengintruksikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk PU Bina Marga dan Cipta Karya setempat mengutamakan pengusaha lokal mengerjakan proyek pembangunan, sehingga pendapatan pajak daerah akan meningkat. “Pendapatan pajak ini, sumber perimbangan negara yang sangat diharapkan. Negara kita ini tidak bisa membangun tanpa pendapatan pajak. Untuk itu sudah selayaknya meningkatkan kesadaran pembayar pajak,” kata Kuryana.(ANJAS)
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
DPRD Muba Batal Interpelasi Pahri Karena Dijanjikan Suap Palembang, Jurnal Sumatra Salah seorang saksi membenarkan bahwa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, batal mengajukan interpelasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pahri Azhari karena telah dijadikan sebagai objek bakal menerima uang suap. Saksi Islan Hanura yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Musi Banyuasin dari Partai Golkar ini memberikan keterangan pada sidang terdakwa Bupati nonaktif Pahri Azhari dan istrinya Lucianty di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis. “Pengentian rencana interpelasi karena ada janji dari Bambang Karyanto (Ketua Fraksi PDI Perjuangan) yang menjadi penghubung antara legislatif dan eksekutif), bahwa pemkab akan memberikan uang sisa komitmen,” kata Islan yang juga ditetapkan sebagai terdakwa dalam berkas berbeda bersama tiga pimpinan lainnya. Ia menceritakan, semula anggota DPRD sudah bersepakat akan menginterpelasi LKPJ Bupati tahun 2014 karena dilatari belum beresnya komitmen pemberian sejumlah uang ke DPRD. Sebelumnya, DPRD sudah menerima setoran pertama senilai total Rp2,65 juta sekitar bulan Februari 2015 untuk memuluskan RAPBD. Sementara, jumlah itu dinilai masih kurang dari komitmen Rp17 miliar yang disepakati dengan Samsuddin Fei (Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Musi Banyuasin) dan Faisyar (Kepala Bappeda Musi Banyuasin). “Mengenai berapa komitmen sebenarnya, saya tidak tahu tapi yang jelas masih kurang,” kata Islan di hadapan ketua Majelis Hakim Saiman. Hal ini juga tidak dibantah Ketua DPRD Riamon Iskandar yang juga dihadirkan sebagai saksi. “Untuk pengesahan LKPJ bupati selalu tidak kuorum sebanyak dua kali karena anggota badan musyawarah selalu tidak hadir, namun pada rapat yang ketiga bisa memenuhi kuorum,” kata Riamon. Ia mengatakan, bahwa penyerahan LKPJ Bupati juga sudah ter-
lambat satu bulan mengingat dalam aturan ditetapkan bahwa tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada saat itu LKPJ diserahkan pada April, sementara pada 25 Mei sudah ada surat dari pimpinan fraksi ke bupati untuk interpelasi, tapi surat itu tidak pernah disampaikan karena masih menunggu situasi,” ujar dia. Kasus suap terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di kediaman Bambang Karyanto pada 19 Juni 2015. Pada saat ini, dilakukan penyerahan sisa kesepakatan suap yang menjadi angsuran ketiga yakni senilai Rp2,56 miliar, sementara angsuran pertama Rp2,65 miliar dan
angsuran kedua Rp200 juta khusus untuk empat pimpinan DPRD sudah diserahkan lebih dahulu. Pemkab dan DPRD sudah saling bersepakat dengan nilai suap Rp17,5 miliar untuk memuluskan RAPBD Muba 2015 dan Laporan Pertanggung jawaban Bupati tahun 2014, meski diketahui secara hukum tidak ada konsekwensi langsung ke Pemkab jika tidak diterima DPRD. Pahri-Lucy didakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b atau pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman lima tahun penjara. (ANJAS)
DPRD Sumsel Setujui Lima Raperda Usulan Pemprov Palembang, Jurnal Sumatra – Lima Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumatera Selatan memberikan persetujuan terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemprov Sumsel. Salah satu Raperda yang diusulkan, yakni, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumsel. Menurut Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, dengan disetujuinya Raperda tentang pengendalian Karhutla di Sumsel diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam mengatasi persoalan yang sering terjadi di Sumsel ini. Terutama di musim kemarau yang mengakibatkan sebaran titik api hingga ke seluruh kabupaten/kota di Sumsel. Dijelaskan Alex, Pemprov Sumsel akan terus meningkatkan peran dan fungsi bersama seluruh instansi terkait yang ada untuk senantiasa melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat Karhutla termasuk penanggulangan akibat pencemaran. “Berbagai upaya terus kita lakukan termasuk memberantas kegiatan illegal logging yang menjadi salah satu penyebab Karhutla. Ini semua merupakan bentuk keseriusan Pemprov Sumsel agar Karhutla tidak terulang lagi ke depan,” ungkap Alex saat menghadiri Rapat Paripurna XV DPRD Sumsel dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus-Pansus terhadap lima Raperda Provinsi Sumsel, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (31/3). Ditambahkannya, beberapa waktu lalu, pihaknya bersama Panglima TNI, Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumsel serta unsur terkait telah menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas untuk mengatasi illegal logging yang masih kerap terjadi di kawasan Taman Nasional Sembilang. Aktifitas illegal logging ini,
menurut dia, merupakan bagian dari penyebab terjadinya Karhutla di Sumsel. Taman Nasional Sembilang sendiri merupakan satu satunya taman nasional terunik, pasalnya ratusan ribu burung migran pada saat musim dingin sekitar November bermigrasi ke Taman Nasional Sembilang. Diungkapkan Alex, dari pantauan di lapangan, sekitar 12 ribu hektare lebih hutan di Taman Nasional Sembilang telah dijarah. Bahkan, peralatan berat yang ditemukan tim terpadu telah menunjukkan bahwa aktifitas illegal logging ini dilakukan dengan sistematis, terencana dengan baik dan dibiayai aktor intelektual dibelakangnya. Untuk permasalahan tersebut, Alex sudah mengeluarkan surat perintah untuk memberantas illegal logging bukan hanya di kawasan Taman Nasional Sembilang, namun juga di seluruh daerah di Sumsel utamanya di Musi Banyuasin. “Seharusnya Leonardo DiCaprio juga hadir di Taman Nasional Sembilang, namun bagaimana aktifis lingkungan hidup dunia ini bisa hadir di Sumsel kalau hutan kita masih dijarah besar-besaran,” tegas Alex. Rapat Paripurna XV DPRD Sumsel ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda. Berdasarkan persetujuan dari lima Pansus DPRD Sumsel terhadap lima Raperda usulan Pemprov Sumsel, kelima Raperda ini kemudian dituangkan dalam rancangan keputusan bersama antara DPRD Sumsel dengan Pemprov Sumsel dan ditandatangani langsung Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dan Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda. Lima Raperda yang disetujui tersebut, yakni, Pansus I DPRD Sumsel menyetujui Raperda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil tahun 2016-2036, Pansus II menyetujui Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla,
Pansus III menyetujui Raperda tentang penyelenggaraan Kebun Raya Sriwijaya, Pansus IV menyetujui Raperda tentang Rencana tata ruang wilayah Sumsel tahun 20162036, dan Pansus V menyetujui
Raperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam kesempatan tersebut, Alex juga menyampaikan tentang perkembangan terbaru pembangunan LRT, yakni telah disetujuinya
LRT di Sumsel menggunakan kereta listrik oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada rapat terbatas percepatan pembangunan LRT di Kantor Presiden Sekretariat Kabinet RI, Selasa (29/3) lalu.
“Disetujuinya hal ini berkat dukungan dari beberapa menteri yang lainnya. LRT ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan termodern,” ungkap Alex. (ADV/DPRD Sumsel)
Suasana tamu undangan yang hadir “Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.” (Pesan ini disampaikan oleh SKI Jurnal Sumatra / Jurnalsumatra.com dan Dewan Pers)