HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 467
SENIN 7 NOVEMBER 2016
Jurnal Sumatra
www.jurnalsumatra.com
Independent News Paper
TERBIT 12 HALAMAN HARGA RP. 3.000,-
Apo Adonyo
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
SMAN 11 Palembang pungut iuran siswa perbulan PALEMBANG, Jurnal Sumatra - SMA Negeri 11 Pelambang Sumatera Selatan membebankan para siswanya iuran yang wajib dibayar setiap bulannya sebesar Rp100 ribu melalui komite untuk biaya pembelian komputer jinjing dan pembangunan sekolah. “Setiap bulan saya terpaksa merogoh kocek sebesar Rp100 ribu disetor ke sekolah untuk biaya membeli komputer jinjing (laptop) dan pembangunan sekolah,” kata Ny Nur salah satu wali murid kelas X SMA Negeri 11 saat dikonfirmasi di Palembang, Minggu. Menurut dia, seluruh siswa wajib membayar iuran melalui komite sekolah sebagai biaya sumbangan infaq sarana pendidikan tahun ajaran 2016-2017, dan masing-masing siswa diberikan kartu mirip dengan SPP sebagai bukti pelunasan setiap bulannya. “Kalau sumbangan kenapa siswa yang belum membayar iuran September lalu saat ujian harus membuat surat pernyataan tertulis agar bisa ikut ujian. Artinya biaya setiap bulan tersebut diwajibkan harus dibayar,” katanya. Sementara, Kepala Sekolah SMA Negeri 11, Joko Edipurwanto melalui bagian Humasnya, Eduar saat dikonfirmasi mengakui jika pihak sekolah melakukan pungutan setiap bulannya sebesar Rp100 ribu yang wajib dibayar oleh sebanyak 1.247 siswa dari kelas X hingga kelas XII. “Melalui rapat komite sekolah pungutan perbulan tersebut memang benar dan uangnya untuk membeli komputer jinjing dan membangun sekolah,” katanya seraya menambahkan pihak sekolah sudah membeli sebanyak 130 komputer jinjing tanpa menunjukkan objek yang dibeli kepada wartawan. Disinggung peruntukan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) yang didapat pihak sekolah sejak dua tahun terakhir, dia mengakui jika aturan penggunaan dana BOS hanya boleh membeli komputer maksimal lima unit setiap tahunnya. “Untuk lebIh jelas silahkan konfirmasi langsung kepada ketua Komite selaku penanggung jawab kegiatan tersebut,” katanya dan menambahkan bahwa Ketua Komite SMA 11, Junaidi merupakan salah satu pejabat di Dinas Pendidikan Palembang. (ANJAS)
Gubernur Sumsel Akui Dana LRT Ada Pemotongan PALEMBANG, Jurnal Sumatra- Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengakui dana pembangunan Light Rail Transit atau jalur kereta api ringan di Palembang pada 2017 mengalami pemotongan. Berhubung adanya efisiensi anggaran, maka Kementerian Perhubungan memangkas anggaran untuk pembangunan jalur kereta api ringan (LRT), kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Palembang, Rabu. Berdasarkan informasi untuk pembangunan jalur kereta listrik itu sebelumnya dianggarkan Rp4 miliar, namun diefisiensi menjadi hanya Rp2 miliar, ujar gubernur.
Namun, kata gubernur, walaupun adanya pengurangan tetapi tidak mengganggu proyek nasional tersebut. Hal ini karena sudah dicarikan jalan keluarnya melakukan pinjaman dengan pihak ketiga seperti perbankan atau lainnya, ujar dia. Dia mengatakan, yang jelas proyek untuk angkutan massal itu tidak akan terhenti karena sudah menjadi program prioritas pemer-
intah pusat untuk menyukseskan kegiatan Asian Games 2018. Bahkan untuk memaksimalkan pembangunan jalur kereta api ringan tersebut pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan Dirjen Perkeretaapian termasuk pelaksana pembangunan di Palembang, Rabu malam, kata dia. Sebagaimana sekarang ini sedang dikerjakan proyek pembangunan jalur kereta api ringan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II menuju kawasan olahraga Jakabaring Palembang. Pembangunan jalur kereta api ringan tersebut untuk tiang pancang hampir rampung termasuk tempat meletakkan rel. (ANJAS)
Kondisi Plafon di Dinas PU BM OI Memprihatinkan Security Unsri Ditangkap Polisi INDRALAYA, Jurnal Sumatra – Resnarkoba Polres Ogan Ilir Sumatera Selatan menggrebek lokasi pesta narkoba disebuah ruangan di dalam kawasan Universitas Sriwijaya (Unsri), Selasa (1/11/2016). Dalam penggrebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan empat orang pria yang berinisial IS, MM, MY, dan AF. Selain itu dalam penangkapan tersebut juga didapati sebuah alat penghisab sabu atau bong, dan sisa paket sabu seharga Rp200 ribu. Penangkapan tersebut bermula dari laporan warga yang yang kesal, mengingat kelakuan oknum sekuriti yang sudah berstatus PNS dan bekerja di universitas tersebut seringkali tanpa rasa berdosa seenaknya menghisap barang haram itu. Apalagi ruangan yang dipakai merupakan sebuah lab fakultas kedokteran yang difungsikan mahasiswa sebagai tempat prakteknya. Warga yang tak ingin disebut namanya itu menambahkan, ia cukup prihatin dengan kondisi tersebut dan berharap pihak berwajib bisa memberikan hukuman yang setimpal atas kelakuan keempatnya. Sementara itu Kasat Narkoba Polres OI AKP.Dharmawan melalui Kaur Bin Ops (KBO) Iptu. Sutanto ketika diwawancarai saat rilis pers berlangsung, Rabu (2/11/2016), membenarkan memang benar penangkapan keempat tersangka atas laporan warga. Pihaknya dengan sigap segera menindak lanjuti dengan melakukan upaya penangkapan, namun usaha tersebut awalnya gagal karena pelaku sedang tidak ada di lokasi. “Syukurnya tiga jam kemudian pelaku berhasil diamankan dengan barang bukti satu alat hisab sabu atau bong, dan sisa sabu yang tak sempat habis dipakai. Dalam penggrebekan tersebut pelaku sempat membuang alat bukti dengan melemparnya keluar jendela,” jelas dia. “Pelaku kita jerat dengan pasal 112 primer dengan subsider 127 dengan ancaman maksimal lima tahun penjara,” tutupnya. (EDI)
INDRALAYA, Jurnal Sumatra Kondisi bangunan plafon disalah satu ruangan di Dinas PU BM Kabupaten Ogan ilir terlihat cukup memprihatinkan, karena plafon kantor dari gybsum telah terlepas dan jebol. Padahal kantor terbilang baru dibangun kurang lebih lima tahun lalu. Berdasarkan pengamatan, sebagian atap plapon ini terlepas dan jebol, walaupun kondisi ini tidak mempengaruhi aktivitas kerja dikantor. Namun cukup membahayakan bagi pegawai yang duduk tepat dibawah plafon tersebut, karena salah satu plafon tersebut hampir ambruk. itu dengan kondisi banyak plafon di ruang pelayanan terlepas nampak bangunan yang terbilang baru ini seperti tidak terawat. “Plafon jebol itu baru, belum satu bulan, yo idak la ganggu aktifitas kantor, tapi kita takut saja kalau plafon yang satunyo runtuh, makanyo kalu ada yang duduk pas dibawah itu ya kita tegur saja,” ujar salah satu staf yang tak mau disebutkan namanya. Menurutnya kondisi ini sudah diketahui pimpinan, mungkin dalam waktu dekat akan diperbaiki. Sementara Roni salah seorang warga indralaya yang hendak berurusan di kantor tersebut mengaku cu-
kup prihatin dengan kondisi plafon disalah satu ruangan, di dinas PU BM Oi, “Kita khawatir saja, takutnya tiba tiba nanti salah satu plafon
yang hampir runtuh itu jatuh, dan menimpa orang. jadi sebaiknya sebelum runtuh alangkah baiknya di lepaskan saja, sembari menunggu perbaikan,”harap nya.(KR)
Plafon Anggaran Bawaslu dan KPU Rp160 M PALEMBANG, Jurnal Sumatra - Plafon anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan pada 2017 sebesar Rp160 miliar. Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Selatan Agus Sutikno menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai anggaran untuk Bawaslu dan KPU yang diusulkan di APBD Sumsel tahun 2017 di Palembang, Kamis. Menurut dia, paling banyak Rp160 miliar, itupun masih bisa berkurang di bawah Rp100 miliar, kalau masalah usulannya berapa belum dibahas, nanti dibahas di komisi. Akan tetapi, lanjutnya, kalau tidak salah disediakan plafon anggaran untuk kedua lembaga tersebut sebesar Rp160 miliar. Ia mengatakan, dari Rp160 miliar itu sepertinya masih terkoreksi, cuman berapa besarannya nanti belum tahu, karena ada rapat banggar lagi. “Kalau terkoreksi nanti tentunya dibawah angka itu, makanya kita belum bahas untuk apa nanti ada rencana kerja dan anggaran (RKA), tetapi plafonnya Rp160 miliar tersebut pada 2017,” ujarnya. Ia menyatakan, memang plafonnya sebesar itu, mengenai permintaannya berapa, saya belum melihatnya, tetapi pada rapat di banggar muncul angka tersebut. Pada hari ini akan rapat banggar lagi, apakah itu terkoreksi atau tidak, sementara kalau mau digunakan untuk apa itu teknis tentu pada rapat akan ditanya untuk apa, apa anggaran itu untuk 2017 atau 2017 plus 2018, karena pemilihan kepala daerah tahapannya mulai dari 2017, katanya. Pada tahun 2017 di Sumatera Selatan hanya ada satu daerah yang melaksanakan pilkada, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya tahun 2018 ada sembilan kabupaten/ kota dan pilkada gubernur. (ANJAS)
“JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, GUNAKAN HAK JAWAB ATAU ADUKAN KE DEWAN PERS.” (PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH SKI JURNAL SUMATRA / JURNALSUMATRA.COM DAN DEWAN PERS)