HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 491
SENIN 3 APRIL 2017
Jurnal Sumatra
www.jurnalsumatra.com
Independent News Paper
TERBIT 12 HALAMAN HARGA RP. 3.000,-
Apo Adonyo
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
Polda Metro Sebut Sekjen FUI tidak Kooperatif JAKARTA, Jurnal Sumatra - Penyidik Polda Metro Jaya menyebutkan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (Sekjen FUI) Muhammad Al Khaththath tidak kooperatif menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan upaya makar. “Beliau tidak mau menandatangani surat (penahanan),” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta Sabtu. Argo tidak mempermasalahkan sikap Al Khaththath yang tidak kooperatif karena penyidik kepolisian tetap akan menahan tersangka permufakatan jahat tersebut. Argo menyatakan penyidik memiliki kewenangan untuk menahan seorang tersangka kemudian akan membuat berita acara penolakan tanda tangan surat penahanan. Pihak pengacara Al Khaththath, Achmad Michdan menyebutkan kliennya merasa tidak bersalah sehingga menolak menandatangani berkas berita acara pemeriksaan dan surat penahanan. Sebelumnya, anggota Polda Metro Jaya menangkap lima orang terkait dugaan pemufakatan jahat pada Jumat (31/3) dinihari. Kelima orang itu yakni Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansrah, Veddrik Nugraha alias Dikho dan Marad Fachri Said alias Andre. Para tersangka dikenakan Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP tentang pemufakatan makar, tersangka Veddrik dan Marad juga dijerat Pasal 16 UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (anjas)
DPRD Sumsel Pertanyakan Pengelolaan Cagar Budaya
Dirut PT PAL Tersangka, Waktunya Bersih-bersih! JAKARTA, Jurnal Sumatra - Di tengah upayanya untuk bangkit dari keterpurukan, PT PAL Indonesia (Persero) tertimpa masalah baru. Direktur Utama PT PAL, M Firmansyah Arifin, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan suap dalam proyek dua kapal perang pesanan Filipina.
PALEMBANG, Jurnal Sumatra - Anggota DPRD Sumatera Selatan dari daerah pemilihan Kota Palembang I mempertanyakan pengelolaan cagar budaya di provinsi tersebut yang kurang terawat. “Kita ingin mengetahui kesiapan pengelolaan cagar budaya,” kata Anggota DPRD Sumatera Selatan dari daerah pemilihan (dapil) Kota Palembang I, RA Anita Noeringhati yang juga koordinator reses tahap I saat berkunjung ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel di Palembang, Kamis. Menurut dia, banyak cagar budaya di Sumsel khususnya di Kota Palembang, tetapi kurang terawat. “Kami ingin mengetahui lebih jauh, mengenai perhatian Disbudpar terhadap situs-situs bersejarah yang ada di Palembang seperti makam, karena menurut warga saat ini banyak situs bersejarah kurang terawat,” katanya. Oleh karena itu, lanjutnya agar masalah ini lebih diperhatikan. Sementara anggota DPRD Sumsel dapil I lainnya, Syaiful Padli juga minta pemerintah memberikan perhatiannya terhadap cagar budaya dan penyelamatannya. Menanggapi masalah ini Sekretaris Disbudpar Sumsel, Agustinus Antonius mengatakan, pihaknya sangat memberikan perhatian yang besar terhadap situs-situs purbakala di Sumsel. Namun, karena keterbatasan dana maka mereka tidak bisa berbuat banyak, begitu pula untuk memelihara maupun merenovasi sejumlah bangunan seperti museum, katanya.(ANJAS)
Firmansyah tak sendiri, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu Saiful Anwar, Direktur Keuangan dan Teknologi PT PAL Indonesia, dan Arief Cahyana, GM Treasury PT PAL Indonesia. Padahal kinerja PT PAL sudah mulai menanjak. BUMN Perkapalan ini mulai mengekspor kapal perang ke Filipina. Setelah sukses menyelesaikan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) pertama dan mengirimnya pada akhir September 2016 lalu, satu unit SSV lagi akan diterima militer Filipina bulan ini. Dugaan kasus suap yang menimpa Firmansyah tentu membuat citra PT PAL tercoreng. Butuh waktu
untuk membuat nama PT PAL kembali bersih lagi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyatakan pemerintah harus segera bersihbersih, mengangkat orang-orang baru yang berintegritas untuk memimpin PAL. Langkah ini diperlukan untuk memulihkan citra dan semangat di PT PAL. “Dipastikan ini mempengaruhi nama baik perusahaan. Sekarang waktunya untuk mengganti dengan orang-orang yang bersih,” kata Said Didu kepadadetikFinance, Sabtu (1/4/2017). Untungnya PAL bukan perusahaan yang bergantung pada keper-
cayaan publik. Menurut Said Didu, industri perkapalan lebih bergantung pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan teknologi. Selama PAL bisa terus meningkatkan kualitas SDM dan teknologinya, order pembuatan kapal dari pembeli di luar negeri akan terus mengalir. “Industri perkapalan bukan bergantung pada kepercayaan publik. Tapi berbasis teknologi dan kompetensi SDM,” tukasnya. PAL masih bisa terus berlari, tapi harus hati-hati agar tak tersandung lagi. Said Didu mengingatkan, PAL harus waspada jika ada negara yang melakukan pengadaan kapal lewat agen. Permainan biasa terjadi lewat perantaraan agen. Bukan hanya PAL saja yang tersangkut kasus gara-gara berbisnis lewat agen. Said Didu menuturkan, mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar juga jadi tersangka akibat praktek serupa dalam pengadaan mesin pesawat. Jangan sampai PAL atau BUMN lain jatuh ke lubang yang
sama. “Kalau pengadaan lewat agen harus waspada lebih tinggi, setiap pengadaan lewat agen harus waspada. Kalau ada negara-negara bersih melakukan pengadaan lewat agen, harus dicurigai,” tandasnya. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT PAL, Elly Dwiratmanto, menyatakan bahwa kinerja perusahaan tak terganggu oleh kasus yang menimpa 2 orang direksinya. Semua order dari pembeli tetap terlayani dengan baik. “Secara kinerja perusahaan, damapknya tidak signifikan,” kata Elly saat dihubungi detikFinance. Setelah Kementerian BUMN menunjuk pengganti untuk kedua direksi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, PAL bisa kembali berlari cepat. “Nanti kan diputuskan penggantinya oleh Kementerian BUMN. Setelah itu kita bisa berjalan normal lagi. Secara sistem sudah berjalan siapapun yang jadi dirut,” tutupnya. (DETIK.COM)
Mendikbud Imbau Guru Jangan “Bantu” Siswa UN Dengan Bocorkan Soal Kalau gagal, biar dia berpikir bahwa tidak ada pilihan lain selain bekerja lebih keras, tidak ada yang menolong dan harus bisa mengerjakan sendiri.” KENDARI, Jurnal Sumatra Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengimbau para guru dan kepala sekolah agar tidak “membantu” siswa-siswi SMA/ SMK yang akan menghadapi ujian nasional mulai Senin (3/4) dengan membocorkan soal. “Saya imbau untuk para guru, para kepala sekolah jangan merasa tidak tega kalau tidak membantu muridnya. Karena dengan cara itu, telah mencederai mental anak didik,” kata Muhadjir memberikan pengarahan pada para guru di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tenggara di Kendari, Sabtu. Dia menjelaskan guru dan kepala sekolah sama saja menyetujui dan membolehkan praktik kecurangan
dalam ujian apabila membocorkan soal pada siswanya. Muhadjir menyampaikan agar guru bisa membiarkan murid-murid berjuang dalam ujian nasional dengan kemampuannya sendiri tanpa kecurangan. Sekalipun ada murid yang gagal dalam ujian, lanjut dia, biarkan itu menjadi pembelajaran pada anak didik bahwa bekerja keras merupakan kunci dalam meraih kesuksesan. “Kalau gagal, biar dia berpikir bahwa tidak ada pilihan lain selain bekerja lebih keras, tidak ada yang menolong dan harus bisa mengerjakan sendiri,” kata Muhadjir. Muhadjir yang merupakan mantan Rektor Universitas Muhamadiyah Malang tersebut juga mengapresiasi
wilayah Provinsi Sulawesi Utara karena tidak terjadi kasus kebocoran soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di mana beberapa kasus kecurangan terjadi di beberapa daerah. Dia berharap tidak adanya laporan kecurangan pada USBN akan berlanjut pada ujian nasional yang akan berlangsung mulai Senin (3/4) hingga Rabu (5/4) untuk tingkat SMA/SMK dan sederajat. Sebelumnya dilaporkan terjadi kecurangan berupa bocoran soal yang dilakukan oleh guru sekolahnya sendiri pada USBN. Metode pembuatan soal untuk USBN memang memberikan sebagian kewenangan pada guruguru sekolah dalam membuat soal
di samping pemerintah pusat juga menitipkan soal-soal yang sudah dirancang dari Kemendikbud. (ANJAS)
“JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, GUNAKAN HAK JAWAB ATAU ADUKAN KE DEWAN PERS.” (PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH SKI JURNAL SUMATRA / JURNALSUMATRA.COM DAN DEWAN PERS)