INI BARU KORAN
Waktu Palembang Shubuh 04:49 WIB | Dzuhur 12:15 WIB | Ashar 15:38 WIB | Maghrib 18:23 WIB | Isya’ 19:34 WIB
PERANG URAT SYARAF SUDAH DIMULAI
KETIKA RUKO MENGUBUR BUDAYA Palembang sebagai kota tua di Indonesia memiliki ciri khas berupa rumah adat yang berbentuk limas atau rumah bari.
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumsel memang baru dimulai , 6 Juni mendatang
Halaman..2
BUKA HALAMAN
Halaman..7
2
MADRID|KS El Clasico jilid empat tahun ini, kembali dimenangi Real Madrid. K a r i m B e n z e m a d k k , menghempaskan Barcelona dengan skor 2-1 di jornada ke-26 La Liga, Minggu (2/3). Barca yang datang sebagai tamu pada awal laga, mencoba mengambil inisiatif pertandingan lewat permainan tiki taka-nya. Sementara Madrid yang tampil tanpa tim utamnya lebih sabar menunggu bola, sambil berharap bisa melakukan serangan balik. Alhasil isi Santiago Bernabeu bersorak lebih cepat, ketika pada menit ke enam Karim Benzema membuka skor di laga ini menjadi 1-0. Namun di menit ke-18, Lionel Messi mencetak gol balasan setelah lepas dari jebakan offside sehingga skor menjadi 1-1. Kedudukan imbang bertahan sampai turun minum. Namun di babak kedua, menit ke82, Madrid kembali unggul berkat gol Sergio Ramos. Dari tengah kotak penalti, ia menyundul bola hasil tendangan sudut Luka Modric ke sudut kiri atas gawang Victor Valdes.l
9
bebernya. Semua itu, lanjut Umar, sudah dibicarakan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang hasilnya bakal diajukan di tahun ini. Asumsinya agar biaya-biaya yang berkaitan dengan kebutuhan petugas dan kantor segera diperbaiki dengan tujuan agar tidak lagi pungli yang terjadi. “Saya setuju dengan penerapan petugas pencatat nikah yang dikenakan sanksi keras bilamana diketahui menerima donasi dari masyarakat dalam melaksanakan tugasnya . Tapi pada sisi lain, hal yang mengenai reward bagi petugas yang baik harus juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah,“ ungkap Umar.
Indonesia Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia
lTeks: republika.co.id
(LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Peraturan Pemerintah (PP) No 51 tahun 2000 tentang biaya akta pernikahan di wilayah kedaulatan Republik Indonesia (RI) ditetapkan sebesar Rp 30 ribu. Hal itu memperjelas, bagi pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang meminta anggaran lebih daripada itu, seperti dalam laporan beberapa kasus masyarakat ada yang dipatok biaya nikah sampai Rp 750 ribu dan itu pun kadang membutuhkan waktu proses administrasi sampai tiga bulan baru kelar, maka akan dikenakan pasal 12 B undang-undang tindak pidana Korupsi. Tentang gratifikasi atau Pungutan Liar (Pungli ).
okezone.com
DENPASAR|KS Indonesia berpotensi menjadi negara yang masuk ke dalam sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025 berdasarkan pada studi dan potensi yang ada, kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. "Peluang kita besar, dari studi McKinsey dan potensi-potensi yang ada menunjukkan bahwa Indonesia pada 2025 berpeluang jadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia," kata Hatta dalam Rakornas DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Denpasar, Bali, Sabtu (2/3). Pendapatan per kapita Indonesia pada saat ini mencapai 3.800 dolar AS, naik pesat dari 500 dolar AS pada 1998. Indonesia kini menduduki peringkat ke-17 dalam negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Pada tahun 2025 mendatang, Hatta memperkirakan masyarakat kelas menengah akan berjumlah 135 juta jiwa dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi dan tingkat konsumsi mencapai 1,8 triliun dolar AS. Tahun 2025 middle class akan tumbuh menjadi 135 juta jiwa dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi," katanya.l
TERBIT 16 HALAMAN
Rp. 2.500/EKSEMPLAR
KANTONG KEMPES “HARAM” MENIKAH
Madrid Kembali Berjaya
lTeks:
NO.55 / TAHUN 1
AHAD, 20 RABIUL AKHIR 1434 H 3 MARET 2013 M
M
enurut M Jasin, Irjen Kementrian Agama (kemenag) RI mengatakan biaya pencatatan untuk pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak lebih dari Rp 30 ribu.
persoalan utamanya ada pada sikap Kementerian Agama yang kurang mempopulerkan biaya nikah. Dalam aturannya biaya nikah sebesar Rp 30 ribu itu tak banyak diketahui oleh masyarakat.
“Jika petugas pernikahan menerima biaya di luar angka itu, silakan masyarakat melaporkanya kepada penegak hukum, karena perbuatan itu sudah termasuk kategori gratifikasi, “ katanya.
''Kalau masyarakat tahu biaya nikah itu hanya berkisar Rp 30 ribu, saya jamin, tidak ada lagi istilah gratifikasi maupun pungli yang mengotori program agama ini. Petugas nikah, tahu diri untuk tidak meminta lebih. Celakanya, masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai PP No 51 tahun 2000 itu. Sehingga, hal ini menjadi ladang bisnis bagi oknum pencatat nikah dengan mengeruk rupiah hingga Rp 400 sampai Rp 750 ribu, “ Umar menyesalkan.
Masyarakat juga seharusnya berani untuk melapor ke pihak berwajib. “Setahun itu 2,5 juta peristiwa nikah terjadi, itu belum termasuk yang cerai, jumlahnya sama. Misalnya rata-rata 2,5 juta dikalikan Rp 500 ribu tiap orang, itukan bisa sampai Rp 1,2 triliun," Jasin menjelaskan. Bagi Jasin, banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh penghulu kepada pihak yang meminta dinikahkan adalah sebuah gambaran ironis wajah KUA. Menyoal hal itu, Umar Syaifuddin Lc, pengamat budaya Islam yang dibincangi Kabar Sumatera, Sabtu (2/3) mengatakan bila isu pungutan liar yang dilakukan para petugas KUA memang tidak boleh terjadi, karena itu sangat menciderai nilai–nilai agama. Apalagi, secara beban moral, mereka t e r m a s u k k a t a g o r i “ t a n g a n Tu h a n ” y a n g mempersatukan dua insan dalam satu ikatan yang sangat diridhoi oleh Allah Swt. Umar menjelaskan, sebenarnya isu pungli tersebut sudah menjadi barang lama yang seolah menjadi budaya yang dibenarkan secara sistematis. Padahal,
Sementara itu, sambung Umar, kita tidak bisa serta merta menyalahkan petugas pencatat nikah, tanpa melihat faktor lain yang menyebabkan mereka mau melakukan hal itu. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No.11 Tahun 2007, tentang tugas pencatat nikah adalah mencatat, mengawasi dan mengadministrasikan pernikahan. Namun faktanya, banyak tugas lain yang dibebankan pencatat nikah tersebut. Misalkan menjadi wali nikah, menyampaikan khutbah nikah dan lain-lainnya. ''Kalau itu ditolak bisa saja. Karena memang tidak tercatat dalam tugas pencatat nikah. Mungkin yang dianggap gratifikasi dalam perihal pernikahan adalah besaran biaya yang tak selaiknya. Hanya saja, pemerintah juga seharusnya dapat memerhatikan penataan operasional yang lebih baik, sekaligus memberikan dukungan dana bagi petugas pencatat nikah yang menjalankan tugasnya di luar jam kerja, “
Palembang menjadi kota tertinggi dalam angka pernikahan di tahun 2011 lalu, kata Umar. Hal itu berdasarkan data pendistribusian buku di Kemenag Sumsel setiap bulannya yang mencapai angka 1.000 orang bahkan lebih. "Dari data yang dimiliki Kemenag Sumsel tahun 2010 tercatat setidaknya 84.152 orang yang menikah. Itu artinya, bila menurut prosedur PP No 51 yang mengatur tata tertib pernikahan biayanya kan jelas Rp 30.000. Coba kalikan angka tersebut dengan rata-rata Rp 400 ribu saja. Saya tidak bisa membayangkan, boleh jadi Kota Palembang sebagai penyumbang pungli terbesar oleh oknum KUA. Celakanya, sampai hari ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai biaya nikah yang selalu diminta petugas KUA di luar semestinya, “ beber Umar. Selain itu, kata Umar. Bagaimana dengan orang miskin (kantong kempes) yang tak mampu membayar uang nikah yang ditetapkan pemerintah dalam PP No 51 tahun 2000 tentang penetapan biaya nikah, belum lagi uang nikah yang disinyalir telah menjadi ajang pungli di tengah masyarakat oleh segelintir oknum petugas KUA mengeruk rupiah. Hal ini yang menyebabkan kian maraknya pernikahan siri di kalangan masyarakat kita saat ini. "Itu (pungli) yang membuat banyak nikah di bawah tangan kian subur. Kendati demikian, tidak semua pernikahan siri itu identik dilakukan oleh orangorang miskin. Saat ini justru banyak nikah siri dilakukan oleh orang-orang kaya. Sebut saja kasus nikah sirih mantan Bupati Garut Aceng Fikri . Diakan nikah siri bukan karena tidak punya uang," Tutup Umar.l
TEKS : JEMMY SAPUTERA | ILUSTRATOR : H. A. AZIZ | EDITOR : MUSTAQIEM ESKA
Runtuhnya Khalifah di Turki Tanggal 3 Maret 1924, menjadi hari terakhir pemerintahan Khalifah di Turki. Khalifah ini dikenal sebagai Khalifah Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Ottoman. Negara ini didirikan oleh Bani Utsman, yang selama lebih dari enam abad kekuasaannya (1299 1923) dipimpin oleh 36 orang sultan. Pada puncak kekuasaannya, Kesultanan Utsmaniyah terbagi menjadi 29 propinsi. Dengan Konstantinopel (sekarang Istambul) sebagai ibukotanya. Pada abad ke-16 dan ke-17, Kesultanan Usmaniyah menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat. Namun akibat kekalahan di Perang Dunia I, membuat ekonomi di Turki bangkrut sampai akhirnya Mustafa Kemal Pasha yang menjabat sebagai Ketua parlemen pada 3 Maret 1924 M, memecat kholifah, membubarkan sistem khilafah, dan menghapuskan sistem Islam dari negara. Hal ini dianggap sebagai titik klimaks revolusi Mustafa Kemal Pasha. l
TURKI
Balai KUA Jauh Dari Kata Laik Anisya Putri Mahasiswi di Kota Palembang
Dulu ketika saya mau menikah, saya diminta uang tambahan hingga mencapai Rp 750.000 alasanya tidak begitu jelas. Hanya saja, petugas KUA mengatakan, bila ingin urusannya cepat dan lancar maka harus dikenakan biaya sebesar itu. Namun demikian, petugas KUA juga menyarankan, jika tidak mau dikenakan biaya nikah sebesar itu sebaiknya melakukan pernikahan di Kantor Urusan Keluarga (KUA) saja. Tujuannya, untuk menghindari tudingan banyak pihak akan permasalahan gratifikasi yang diterima oleh para petugas KUA. Jujur, balai KUA sendiri masih banyak yang belum bisa dikatakan laik untuk mengadakan pernikahan.l
Negara Lakukan Kesalahan Besar M.Tohir Akbar Asisten Dosen Universitas Muhammadyah Palembang (UMP)
Mereka sebagai pengurus KUA serba salah jadinya, memberikan saran untuk menikah saja di balai KUA masyarakat tidak mau. Sementara, kalau bisa dikatakan balai pernikahan di KUA pun kondisinya jauh dari harapan masyarakat. Karenanya banyak masyarakat yang enggan menikah di balai KUA. Jujur, jika menilik kepada biaya operasional, selama ini kantor KUA masih menanggungnya sendiri. Negara sesungguhnya telah melakukan suatu kesalahan dengan tidak memberikan kepastian akan biaya operasional.l