RENSTRA TN BABUL 2010-2014 by TN.BABUL

KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Jl. Poros Maros – Bone Km. 42 Bantimurung, Telp : (0411) 3880252, Fax : (0411) 3880139

MAROS

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Nomor. SK.65/BTNBABUL-1/REN/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG TAHUN 2010 – 2014 KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG, Menimbang

a. bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2010 – 2014 telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.181/IV-Set/2010 Tanggal 18 November 2010; b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tersebut disebutkan bahwa Rencana Strategis Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis seluruh unit kerja eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung tentang Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010 – 2014.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomro 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjai Undang-undang; 3. Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah RI No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010; 7. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.13/MenhutII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.27/MenhutII/2006 tentang Rencana Jangka Panjang Kehutanan 2006 - 2025; 9. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.28/MenhutII/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.03/MenhutII/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional; 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.398/MenhutII/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Penunjukan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung; 12. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.181/IV-Set/2010 Tanggal 18 November 2010 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG TAHUN 2010 - 2014

PERTAMA

: Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014 sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung ini menjadi acuan dalam Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembangunan kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dalam kurun waktu Tahun 2010-2014 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;

KETIGA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Nomor SK.070/BTNBABUL-1/REN/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010 - 2014 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Maros Pada Tanggal : 25 November 2010 KEPALA BALAI,

Ir. AGUS BUDIONO, M.Sc NIP 19590318 198603 1 002 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan 2. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 4. Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung 5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati 6. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan 7. Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan 8. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung 9. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan 10. Kepala BAPEDALDA Propinsi Sulawesi Selatan 11. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros 12. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep

Lampiran KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Nomor : SK.65/BTNBABUL-1/REN/2010 Tanggal : 25 November 2010 Tentang RENCANA STRATEGIS BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG TAHUN 2010 - 2014

KATA PENGANTAR Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung merupakan salah satu di antara sekian kawasan konservasi yang menjadi tonggak penyangga kehidupan manusia. Keunikan dan kekhasan ekosistem karstnya merupakan fenomena alam yang penting untuk dikonservasi. Kawasan ini ditunjuk menjadi taman nasional seiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dan secara definitif unit pelaksana teknis pengelolaan kawasan konservasi ini baru terbentuk di akhir tahun 2006. Upaya-upaya konservasi memerlukan pondasi pengelolaan yang kokoh dan terarah berupa perencanaan dan strategi pengelolaan agar kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat memberikan kontribusi nyata sesuai fungsi kawasan. Rencana strategis ini diharapkan menjadi arahan bagi pengelola untuk mempersiapkan pola pengelolaan yang mandiri dan fleksibel secara financial agar mampu menyelenggarakan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat luas. Arahan strategi pengelolaan yang berorientasi pada hasil, dampak dan manfaat tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung. Rencana strategis ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Balai TN Bantimurung Bulusaraung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program dan fokus kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Balai TN Bantimurung Bulusaraung sampai dengan tahun 2014. Pemikiran yang telah tercurah tidak menjadi jaminan sempurnanya Rencana Strategis ini. Oleh karena itu, beragam masukan, kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan untuk memperkaya wacana serta penyempurnaan rencana dan implementasinya di masa mendatang. Kepada para pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014 ini, kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, semoga rencana strategis ini bermanfaat bagi pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung. Maros,

November 2010

KEPALA BALAI,

Ir. AGUS BUDIONO, M.Sc NIP 19590318 198603 1 002

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................................ RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................

i ii iii

BAB I.

PENDAHULUAN ........................................................................ A. Landasan Pengelolaan .......................................................... B. Alur Pikir dan Asumsi ........................................................... C. Sistematika Renstra Tahun 2010 - 2014 .................................

1 1 2 4

BAB II.

KONDISI SAAT INI, PERMASALAHAN, DAN ISSU STRATEGIS .......... A. Kondisi Saat ini ................................................................... B. Pencapaian Renstra Tahun 2007 – 2009 ................................. C. Permasalahan dan Issu Strategis ........................................... D. Kondisi yang Diinginkan .......................................................

6 6 12 20 26

BAB III.

VISI DAN MISI ......................................................................... A. Visi dan Misi ...................................................................... B. Analisis Strategi ................................................................. C. Sasaran Strategis ................................................................

28 28 32 37

BAB IV.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................... A. Arah Kebijakan ................................................................... B. Pembiayaan ........................................................................

38 38 50

BAB V.

PENUTUP ................................................................................

.........................................................................................

LAMPIRAN

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 – 2014)

RINGKASAN EKSEKUTIF Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dengan luas kawasan ± 43.750 Ha. Fungsi kawasan ini diselenggarakan sebagai mandat pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi yang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berikut turunan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Tujuan dari mandat tersebut akan tercapai secara optimal bila dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif, terarah, dan terintegrasi. Sebagai bagian integral dari Ditjen PHKA, maka pengembangan pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada TN Bantimurung Bulusaraung diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kehutanan bidang PHKA. Renstra Balai TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010 – 2014 disusun berdasarkan Renstra Ditjen PHKA Tahun 2010 – 2014 yang mengemban tugas untuk melaksanakan Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dan dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional. Untuk memanfaatkan potensi dan peluang, serta mengatasi kendala yang ada dan menjawab permasalahan dan issu strategis dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka sasaran-sasaran dibuat realistis dan terukur melalui Indikator Kinerja yang akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan teknis di lapangan. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dan menjadi ukuran keberhasilan pencapaian target/sasaran Program pada Balai TN Bantimurung Bulusaraung selama periode 2010 – 2014 adalah sebagai berikut: 1) Jumlah sistem Zonasi TN Babul, 1 set; 2) Prosentase peningkatan kinerja Resort menjadi minimal 70%; 3) Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat MDK Pattanyamang 20% dari tahun 2010; 4) Jumlah konflik/klaim kawasan yang dapat diselesaikan sebanyak 2 kasus; 5) Jumlah kasus hukum pelanggaran kehutanan yang diselesaikan (P.21), 10 kasus; 6) Prosentase peningkatan PNBP TN Bantimurung Bulusaraung sebesar 2280% dari tahun 2009; 7) Jumlah Lokasi Wisata yang dikembangkan menjadi 7 lokasi; 8) Jumlah kebakaran kawasan adalah 0; 9) Jumlah konservasi TSL Prioritas yang dikembangkan minimal 2 jenis TSL, yaitu Kupu-kupu dan anggrek; 10) Progres persiapan penerapan PK-BLU TN Bantimurung Bulusaraung hingga 100% yang diindikasikan dengan keluarnya SK Menteri Keuangan; 11) Tingkat capaian kinerja Balai TN Bantimurung Bulusaraung mencapai 95%. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada Ditjen PHKA, maka Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional dijabarkan kembali menjadi sub-sub kegiatan sesuai dengan Eselon II lingkup Ditjen PHKA yang ada di pusat, yaitu: 1) Pemolaan dan Pemangkuan Kawasan; 2) Konservasi Keanekaragaman Hayati; 3) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan; 4)

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 – 2014)

iii

Pengendalian Kebakaran Kawasan; 5) Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam; 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian target/sasaran pelaksanaan kegiatan selama periode 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014 adalah sebagai berikut: 1) Pemolaan dan Pemangkuan Kawasan Taman Nasional: Panjang Tata Batas Definitif Kawasan (45,7 Km), Prosentase Progres Pengukuhan Kawasan (100%), Jumlah Sistem Zonasi (1 set), Jumlah Resort yang Ditetapkan (7 Resort), Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Resort (70%), Jumlah Set Data Base yang Dibangun (1 set), Prosentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat di MDK dan Desa Wisata (20%), Jumlah Masyarakat Desa Sekitar Kawasan yang Terlibat dalam Kegiatan TN Babul (60 orang), Jumlah Desa Binaan (3 desa); 2) Konservasi Keanekaragaman Hayati: Jumlah Set Data Hasil Inventarisasi TSL dan Sebaran Habitatnya (20 set), Jumlah Set Data Kondisi Ekosistem (7 set), Jumlah Penangkaran TSL di Dalam Kawasan (2 unit), Jumlah Jenis TSL yang Ditangkarkan (30 jenis), Luas Areal yang Direhabilitasi (1.230 Ha), Prosentase Perbaikan Habitat TSL (64%): 3) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan: Prosentase Penurunan Luas Areal yang Tumpang Tindih (25%), Jumlah Kesepakatan yang Dibangun dengan Masyarakat (20 dokumen), Frekuensi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan (140 kali), Jumlah Temuan Kasus Pelanggaran Kehutanan (15 kasus), Jumlah Kasus Hukum yang Sudah P.21 (10 kasus); 4) Pengendalian Kebakaran Kawasan; Jumlah Hotspot (0 titik), Jumlah Kejadian Kebakaran Kawasan (0 kali), Luas Areal Kebakaran (0 Ha), Jumlah Sarana dan Prasarana Karhut (50 unit), Jumlah SOP Pengendalian Kebakaran Kawasan (3 dokumen); 5) Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam: Jumlah Potensi Jasa Lingkungan yang Dikembangkan (1 objek), Jumlah Forum Pemanfaat Jasa Lingkungan Air (5 forum), Jumlah PNBP (7 M), Tingkat Kunjungan Wisata (3.165.000 orang), Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan (7 lokasi), Jumlah Jenis Layanan/Paket Wisata (10 jenis), Jumlah Fasilitas Wisata Alam (40 unit), Jumlah Kegiatan Penelitian di Kawasan TN Babul (65 kegiatan), Jumlah Topik/Judul Penelitian (65 topik), Jumlah Kader Konservasi/KPA/KSM (150 orang), Frekuensi Kegiatan Pendidikan Konservasi 78 kali/5 tahun), Jumlah Judul/Materi/Bahan Informasi dan Promosi (25 judul), Frekuensi Kegiatan Pameran Konservasi (10 kali/5 tahun); 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya: Prosentase Progres Penyelesaian Penetapan PK-BLU (100%), Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat (90 orang), Jumlah Kegiatan Diklat (90 jenis), Jumlah Kegiatan Pembinaan Pegawai (239 kegiatan), Prosentase Ketersediaan Sarpras yang Standar (90%), Jumlah Laporan SIMAK-BMN yang Akuntabel (35 judul), Jumlah Dokumen Arahan dan Rencana Kegiatan (16 judul), Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Kegiatan (8 judul), Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (225 judul), Prosentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (100%), Frekuensi Komunikasi dengan Para Pihak Terkait (200 kali), Jumlah Para Pihak yang Diajak Berkomunikasi (80 lembaga), Jumlah Kesepakatan Kerja Sama/MoU (7 dokumen). Asumsi dasar yang digunakan dalam upaya mencapai sasaran strategis pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung jangka menengah tahun 2010-2014 yang realistik, terukur dan proporsional adalah:

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

1) Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 dan Renstra Direktorat Jenderal PHKA menjadi acuan dalam perumusan Renstra Balai TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010-2014; 2) Renstra Balai TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010-2014 menjadi acuan SPTN Wilayah dan seluruh jajaran Balai TN Bantimurung Bulusaraung dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan TN Bantimurung Bulusaraung; 3) Berdasarkan struktur organisasi Balai TN Bantimurung Bulusaraung; 4) Tersedia Input proses khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dan dana/anggaran. Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut di atas, diprediksi dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 43.957.883.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu) untuk melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung. Indikatif kebutuhan anggaran tersebut diharapkan dapat dipenuhi dari alokasi anggaran negara yang bersumber dari APBN.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

PENDAHULUAN A. LANDASAN PENGELOLAAN Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung ditunjuk sebagai kawasan konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dengan luas kawasan Âą43.750 Ha. Penunjukkan kawasan ini dengan serta merta mengubah fungsi sebagian besar kompleks hutan di Kawasan Karst Maros-Pangkep menjadi taman nasional yang memiliki fungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya

alam

hayati

dan

ekosistemnya

untuk

kepentingan

penelitian,

pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kesadaran konservasi, pariwisata alam dan rekreasi, penyediaan plasma nutfah/materi kimia aktif dan bahan baku obat, serta kegiatan lain yang menunjang budidaya. Fungsi kawasan ini diselenggarakan sebagai mandat pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi yang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berikut turunan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Sebagai salah satu UPT di lingkup Ditjen PHKA, maka pengembangan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada TN Bantimurung Bulusaraung diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kehutanan bidang PHKA. Prioritas embanan tugas dan fungsi Balai TN Bantimurung Bulusaraung pada kurun waktu tahun 2010-2014 bertumpu pada Kebijakan Prioritas Kementerian Kehutanan Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014, yaitu: 1) Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, dan 2) Konservasi Keanekaragaman hayati. Kebijakan Prioritas tersebut terangkum dalam program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan yang akan dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional dengan tolok ukur capaian yang tertuang dalam

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

indikator kinerja utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA). Renstra PHKA juga menetapkan target pengembangan pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung untuk dikelola dalam sistem Badan Layanan Umum (BLU), di samping 12 UPT lingkup Ditjen PHKA lainnya. Pengembangan dan pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung akan dapat mencapai hasil yang optimal, terarah dan terintegrasi jika dilandasi suatu perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. Menjabarkan lebih lanjut rencana pengelolaan yang telah digariskan dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) 2007 – 2026 dengan tetap mengacu pada Renstra Kementerian Kehutanan 2010 – 2014 yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra Ditjen PHKA 2010 – 2014, maka rencana pengembangan dan pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung dalam periode 5 (lima) tahun kedepan dituangkan dalam Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010 – 2014. Penetapan visi dan misi dalam rencana strategis ini didasarkan pada data dan informasi terbaru sesuai dengan kondisi aktual hasil capaian kinerja yang telah ditargetkan dalam Renstra Balai TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2007 – 2009, serta dengan tetap memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana inipun disusun dengan seoptimal mungkin mengakomodir aspirasi daerah dan para pihak serta sedapat mungkin mampu menjawab/ mengantisipasi perkembangan dan perubahan-perubahan yang mungkin timbul di masa mendatang. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka sasaran-sasaran kegiatan dibuat jelas dan terukur untuk capaian selama kurun waktu lima tahun ke depan.

B. ALUR PIKIR DAN ASUMSI Bagan alur penyusunan Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010 – 2014 diformulasikan dalam bagan alur pikir dan matriks keterkaitan antara Renstra Kementerian Kehutanan (2010-2014), Renstra Ditjen PHKA (20102014), dan Renstra Balai TN Bantimurung Bulusaraung, sebagaimana Gambar 1. dan Gambar 2. berikut:

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 – 2014)

RENSTRA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010 – 2014 KEBIJAKAN PRIORITAS Pemantapan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan peningkatan Daya Dukung DAS Pengamanan Hutan dan P H d Pengendalian kebakaran Hutan Konservasi Keanekaragaman Hayati Revitalisasi Pemanfaatan Hutan Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan Penguatan kelembagaan Kehutanan

TAHUN 2010 – 2014

RENSTRA BALAI TN BABUL TAHUN 2010 – 2011

PROGRAM

KEGIATAN

KOMPONEN KEGIATAN

Perencanaan Makro Bidang Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Pengembangan Ka asan Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan pembinaan Hutan Lindung

Pemolaan dan Pemangkuan Kawasan

Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi

Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS

Penyidikan dan Pengamanan Hutan

RENSTRA DITJEN PHKA

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Pengendalian Kebakaran Hutan

Penelitian dan Pengembangan Kemenhut

Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Dukungan Manajemen dan D k M j d Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHKA Pengembangan dan Pengelolaan TN

Konservasi Keanekaragaman Hayati Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

Pengendalian Kebakaran Kawasan

Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam g g

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan P Pengelolaan KSDA l l KSDA

Gambar 1. Keterkaitan Renstra Kementerian Kehutanan (2010 – 2014), Renstra Ditjen PHKA (2010 – 2014), dengan Renstra Balai TN Babul (2010 – 2014)

Rencana Strategis Balai TN Babul Tahun 2007 ‐ 2009

Issu Strategis TN Babul

GAP

SASARAN STRATEGIS

VISI & MISI

Potensi, Peluang, dan Kendala

Capaian Target Rencana Strategis Balai TN Babul Tahun 2007 ‐ 2009

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

TARGET & PENDANAAN

PROGRAM & KEGIATAN Renstra PHKA Tahun 2010 – 2014 Renstra Kemenhut Tahun 2010 – 2014

Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010 ‐ 2014

Asumsi dasar yang menjadi alur pikir untuk digunakan dalam upaya mencapai sasaran strategis pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung jangka menengah tahun 2010-2014 yang realistik, terukur dan proporsional adalah: 1) Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 dan Renstra Direktorat Jenderal

PHKA

menjadi

acuan

dalam

perumusan

Renstra

Balai

Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010-2014; 2) Renstra Balai TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010-2014 menjadi acuan SPTN Wilayah dan seluruh jajaran Balai TN Bantimurung Bulusaraung dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan TN Bantimurung Bulusaraung; 3) Berdasarkan struktur organisasi Balai TN Bantimurung Bulusaraung; 4) Tersedia Input proses khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dan dana/anggaran.

C. SISTEMATIKA RENSTRA TAHUN 2010 - 2014 Ruang lingkup isi Renstra Balai TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagai berikut: KATA

PENGANTAR,

merupakan

pengantar

umum

Kepala

Balai

TN Bantimurung Bulusaraung.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 – 2014)

RINGKASAN

EKSEKUTIF,

merupakan

ringkasan

isi

Renstra Balai

Bantimurung Bulusaraung. BAB I.

PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi

Renstra.

Bab

ini

memuat

Landasan

Pengelolaan

dan

Pengembangan TN Bantimurung Bulusaraung, Posisi dan Ruang Lingkup Pengelolaan kawasan, Alur Pikir Penyusunan dan Asumsi dasar, dan Sistematika Renstra Tahun 2010-2014. BAB II. KONDISI SAAT INI, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PENGELOLAAN TN BANTIMURUNG BULUSARAUNG. Merupakan penjelasan

kondisi

saat

ini

untuk

menetapkan

kondisi

yang

diinginkan dalam lima tahun mendatang berdasarkan embanan tugas dan fungsi unit kerja Balai TN Bantimurung Bulusaraung saat ini, pencapaian Renstra Tahun 2005-2009, permasalahan dan issu strategis yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan TN Bantimurung Bulusaraung. BAB III. VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2010-2014. Bab ini menyajikan perumusan Balai TN Bantimurung Bulusaraung dalam melaksanakan embanan dalam lima tahun kedepan, yang dimulai dari penetapan pernyataan visi sebagai wujud keinginan yang hendak dicapai, dan pilihan cara mencapai visi berupa pernyataan misi, serta perumusan sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama pencapaian Renstra Balai TN Bantimurung Bulusaraung dalam lima tahun kedepan sampai dengan akhir tahun 2014. BAB IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI. Bagian ini menguraikan Arah Kebijakan dan Strategi Balai TN Bantimurung Bulusaraung dengan rumusan Kebijakan Prioritas, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja sebagai sasaran program dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan TN Bantimurung Bulusaraung. BAB IV. PENUTUP.

Merupakan

gambaran

umum

kondisi

pelaksanaan

Renstra Balai TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010 - 2014, serta

arah

dari

dokumen

Renstra

dalam

tugas

dan

fungsi

TN Bantimurung Bulusaraung. LAMPIRAN,

yang merupakan matriks/tabulasi Rencana Strategis Balai

TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

KONDISI SAAT INI, PERMASALAHAN, DAN ISSU STRATEGIS A. KONDISI SAAT INI 1.

PENGELOLAAN KAWASAN TN Bantimurung Bulusaraung merupakan taman nasional yang ditunjuk atas

dasar Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan BantimurungBulusaraung seluas ±43.750 Ha, terdiri dari Cagar Alam Seluas ±10.282,65 Ha, Taman Wisata Alam Seluas ±1.624,25 Ha, Hutan Lindung seluas ±21.343,10 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ±145 Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas ±10,355 ha terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan menjadi TN Bantimurung Bulusaraung. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119° 34’ 17” – 119° 55’ 13” Bujur Timur dan antara 4° 42’ 49” – 5° 06’ 42” Lintang Selatan. Prakondisi kawasan sebagai prasyarat pengelolaan kawasan yang efektif dan efisien secara bertahap terus dilakukan. Pengukuhan kawasan baru mencapai tahap penataan batas luar/fungsi kawasan sepanjang sepanjang 432,52 km atau 90,44% dari keseluruhan panjang batas sepanjang 478,22 km. Perangkat perencanaan, baik jangka panjang (RPTN 2007-2026), jangka menengah (Renstra 2007-2009), dan rencana kerja tahunan (Renja) sebagai pedoman dan arahan pengelolaan telah disediakan sesuai dengan periodenya. Bahkan Rencana Pengembangan pariwisata Alam (RPPA) telah pula disusun. Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung pun telah selesai disusun pada tahun 2009. Penetapan zonasi ini diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2011. Data base keanekaragaman hayati dan ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung telah disusun dan diup-date secara berkala berdasarkan data dan informasi aktual

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 – 2014)

hasil pengumpulan data di lapangan yang dilakukan secara terus menerus. Data dan informasi tersebut juga dikompilasikan dengan data hasil penelitian dan eksplorasi oleh para pihak terkait lainnya. Sebuah sistem database yang berbasis web dapat diakses

pada

jaringan

internet

(online)

sejak

bulan

September

2007

(www.tnbabul.org) dengan data dan informasi yang terus di-update secara berkala. Perangkat

sistem

informasi

geografis

yang

terpasang

pada

kantor

Balai TN

Bantimurung Bulusaraung pun telah menghasilkan data spasial tematik yang dianggap cukup dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan taman nasional. Proses penunjukan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung yang tidak clean and clear

menyisakan

beberapa

permasalahan

yang

harus

diselesaikan.

Adanya

pemukiman penduduk, lahan garapan, dan tanaman masyarakat di dalam kawasan perlu untuk segera diselesaikan secara bijaksana. Tak kurang dari 40 desa, dihuni oleh masyarakat yang memiliki interaksi dan ketergantungan dengan sumberdaya yang ada pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung. Kasus terbesar adalah adanya Dusun Tallasa, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros yang terlingkup masuk ke dalam kawasan dan menuntut untuk diadakannya perubahan peruntukkan kawasan (Enclave). Hal ini perlu diselesaikan dengan bijaksana agar tidak kontraproduktif terhadap pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung. Mempertimbangkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan sumber daya alam hayati dan ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung, maka beragam upaya pembinaan daerah penyangga dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan secara bertahap terus dilakukan dan bergilir dari satu desa ke desa lainnya. Dalam hal pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, kawasan TN Bantimurung Bulusaraung banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan jasa lingkungan air pun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kawasan konservasi ini, mengingat karst dikenal sebagai reservoir air raksasa dengan kandungan air bawah tanah yang tersedia sepanjang waktu. Di bidang pemanfaatan wisata alam, Kawasan Wisata Bantimurung merupakan salah satu objek wisata alam utama di Sulawesi Selatan. Kunjungan ke kawasan wisata ini sangat tinggi dengan rata-rata tingkat kunjungan 600.000 orang per tahun. Kawasan Wisata Bantimurung sebagian berada pada lahan milik Pemerintah Kabupaten Maros, sedangkan objek utama air terjun dan aliran sungai Bantimurung merupakan bagian dari kawasan TN Bantimurung Bulusaraung, maka perlu digagas pola pengelolaan yang kolaboratif sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Melalui serangkaian pertemuan dan upaya-upaya lainnya, maka diperoleh kesepakatan yang kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dengan merevisi Peraturan Daerah-nya yang mengatur tentang Retribusi

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Penggunaan Kekayaan Daerah pada akhir tahun 2009. Pada peraturan ini telah diakomodir kepentingan Balai TN Bantimurung Bulusaraung untuk merealisasikan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi kewajiban Balai TN Bantimurung Bulusaraung untuk menarik retribusi dari kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam untuk kemudian menyetorkannya ke kas negara. Penarikan PNBP dari kegiatan wisata di kawasan wisata Bantimurung baru akan direalisasikan mulai 1 Januari 2010 secara bertahap. Tingginya kunjungan yang berbanding lurus dengan tingginya penerimaan PNBP dari kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, menjadi salah satu faktor pendukung ditunjuknya Balai TN Bantimurung Bulusaraung sebagai salah satu Satker lingkup Ditjen PHKA yang mengajukan usulan penerapan PK-BLU.

PENGELOLAAN FLORA DAN FAUNA Sampai

dengan

akhir

tahun

2009,

pada

kawasan

Bantimurung

Bulusaraung telah terdaftar sebanyak 356 species satwa liar. Daftar jenis satwa liar tersebut dihimpun dari berbagai sumber yang dapat dipercaya serta hasil dari kegiatan identifikasi jenis yang dilakukan oleh Balai TN Bantimurung Bulusaraung sendiri. Jenis-jenis satwa liar tersebut terdiri dari 6 species Mamalia, 73 species Aves, 7 species Amphibi, 19 species Reptilia, 224 species Insecta, serta 27 species Collembola, Pisces, Moluska dan lain sebagainya. Dari 356 species satwa liar yang telah terdaftar pada TN Bantimurung Bulusaraung, 30 species diantaranya adalah species satwa liar yang dilindungi undang-undang, 1 species diantaranya adalah species satwa liar yang termasuk dalam Appendix I CITES, 9 species diantaranya adalah species satwa liar yang termasuk dalam Appendix II CITES, dan 1 species diantaranya adalah species satwa liar yang termasuk dalam Appendix III CITES. Selain jenis-jenis satwa liar, terdapat juga 302 species tumbuhan alam telah terdaftar pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung yang terdiri dari 2 family kelas Monocotyledonae dan 43 family kelas Dicotyledonae. Dari 302 species tumbuhan alam yang telah terdaftar pada TN Bantimurung Bulusaraung, 1 species diantaranya adalah

species

tumbuhan

alam

yang

dilindungi

undang-undang,

species

diantaranya adalah species tumbuhan alam yang termasuk dalam Appendix II CITES, dan 1 species diantaranya adalah species tumbuhan alam yang termasuk dalam Appendix III CITES. Suatu hal yang cukup unik dari keberadaan tumbuhan alam tersebut adalah adanya 40 species tumbuhan alam dari marga Ficus. Jenis-jenis Ficus ini adalah makanan utama bagi banyak jenis satwa liar termasuk pula yang paling umum Kera Hitam Sulawesi/ Dare (Macaca maura).

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Untuk keperluan konservasi keanekaragaman hayati, dilakukan upaya secara insitu dan eksitu. Upaya eksitu dilakukan untuk mendukung kegiatan insitu dengan disertai adanya intervensi perlakuan oleh manusia. TN Bantimurung Bulusaraung dikenal ke segala penjuru dunia dengan potensi Kupu-kupunya. Jenis-jenis tersebut dapat dikatakan sebagai Flag Species taman nasional ini yang sudah dikenal sejak Alfed Russel Wallace mempublikasikan jurnal perjalanannya yang berjudul “The Malay Archipelago” pada tahun 1890, bahkan dia menjulukinya sebagai ‘The Kingdom of Butterfly’. Dalam rangka konservasi jenis, maka sejak Tahun 2005, telah dikembangkan upaya budidaya semi eks-situ untuk jenis kupu-kupu. Kegiatan ini akan terus dikembangkan dengan pembangunan dome yang lebih representatif dan sarana dan prasarana lainnya. 3.

KELEMBAGAAN Balai TN Bantimurung Bulusaraung adalah organisasi pelaksana teknis

pengelolaan taman nasional setingkat Eselon IIIA pada Departemen Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007, Balai TN Bantimurung Bulusaraung bertugas melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Walaupun

telah

terbentuk sejak Nopember 2006, Balai TN Bantimurung Bulusaraung secara efektif baru beroperasional secara keseluruhan melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan dan pembangunan sejak April 2007 karena personil dan sarana prasarana pendukungnya baru tersedia pada saat itu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai TN Bantimurung Bulusaraung menyelenggarakan fungsi: (1) penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional; (2) pengelolaan kawasan taman nasional; (3) penyidikan, perlindungan dan pengamanan kawasan taman nasional; (4) pengendalian kebakaran hutan; (5) promosi dan informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (6) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (7) kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan; (8) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional; (9) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam; serta (10) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Berdasarkan klasifikasi pengelola taman nasional, Balai TN Bantimurung Bulusaraung adalah Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional Kelas II, sedangkan

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 – 2014)

berdasarkan tipologi organisasi, Balai TN Bantimurung Bulusaraung adalah Balai Taman Nasional Tipe B. Secara struktur, Balai TN Bantimurung Bulusaraung terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di Bantimurung Kabupaten Maros, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I yang berkedudukan di Balocci Kabupaten

Pangkep,

Seksi

Pengelolaan

Taman

Nasional

Wilayah

yang

berkedudukan di Camba Kabupaten Maros, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan pada setiap lini. Bagan struktur organisasi Balai Taman Nasional Bantimurung

Bulusaraung

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.03/Menhut-II/2007 digambarkan sebagai berikut:

BALAI TAMAN NASIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I

SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Balai TN Bantimurung Bulusaraung berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007

Balai TN Bantimurung Bulusaraung mengelola kawasan taman nasional seluas Âą 43.750 Ha yang terletak di dua wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. 14.220 Ha atau 32,50% dari luas kawasan TN Bantimurung Bulusaraung

berada

wilayah

Kabupaten

Pangkep

dan

menjadi

wilayah

pengelolaan SPTN Wilayah I, sedangkan 29.530 Ha atau 67,50% dari luas kawasan TN Bantimurung Bulusaraung berada di wilayah Kabupaten Maros dan menjadi wilayah pengelolaan SPTN Wilayah II.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Balai TN Bantimurung Bulusaraung didukung oleh personil petugas yang memiliki fungsi, jabatan, spesifikasi keahlian dan keterampilan yang beragam. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Balai TN Bantimurung Bulusaraung, hingga Desember 2009, tercatat 55 orang. Namun untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan, maka direkrut 16 orang Tenaga Upahan/Pegawai Tidak Tetap yang diutamakan berasal dari masyarakat sekitar kawasan, sehingga secara keseluruhan terdapat 71 orang pegawai Balai TN Bantimurung Bulusaraung. Secara rinci keadaan pegawai Balai TN Babul adalah sebagai berikut: Tabel 1.

No A 1

Keadaan Pegawai Balai TN Bantimurung Bulusaraung berdasar-kan golongan dan kualifikasi pendidikannya sampai dengan Desember 2009

Pendidikan

Jumlah

III

Struktural a. Eselon III b. Eselon IV

1 -

Fungsional a. P E H b. Polisi Kehutanan c. Penyuluh Kehutanan

10 13 1

5 11 -

3 30

Tenaga Upahan

JUMLAH TOTAL (PNS dan Non PNS)

(Orang)

Jumlah

SLTA SMP

(orang)

1 3

1 -

1 3

15 24 1

10 2 1

1 -

5 21 -

15 24 1

8 24

11 55

2 18

3 4

4 30

2 2

11 55

PNS

Non Struktural

JUMLAH B

Golongan

Uraian Jabatan

Non PNS

Gambar 4. Keadaan Pegawai pada Balai TN Bantimurung Bulusaraung berdasarkan Jabatan s.d. 31 Desember 2009

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun, alokasi anggaran Balai TN Bantimurung Bulusaraung selalu meningkat.

Adapun peningkatan anggaran Balai

TN Bantimurung Bulusaraung dan tingkat realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 2. Perkembangan Anggaran Balai TN Bantimurung Bulusaraung dan Realisasinya mulai Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2009

TAHUN ANGGARAN 2008

Uraian

Anggaran

3.730.525.000,-

3.099.521.000,-

4.285.307.000,-

Realisasi

1.992.028.160,-

3.262.054.833,-

4.510.141.441,-

Persentase realisasi

53,40 %

105,24 %

105,25 %

Keterangan

2007

Rendahnya serapan karena: penghematan belanja MAK 524119, terlambatnya persetujuan penggunaan Belanja MAK 524119, keterbatasan SDM, dan efektif beropera-sinya Balai TN Babul mulai pertengahan tahun 2007

Terdapat pemotongan anggaran dari Rp. 4.366.821.000,-, Tingginya serapan anggaran akibat penambahan pegawai dan kenaikan gaji

2009

Terdapat pemotongan anggaran dari Rp. 4.366.821.000,-, Tingginya serapan anggaran akibat penambahan pegawai dan kenaikan gaji

B. PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2007 - 2009 Sejak penunjukan kawasannya pada tahun 2004, TN Bantimurung Bulusaraung diupayakan agar memiliki pondasi pengelolaan yang kuat. Penataan dan pemantapan prakondisi pengelolaan menjadi fokus perhatian periode awal pelaksanaan pengelolaan yang kemudian dituangkan dalam Renstra Balai TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2007 - 2009. Adapun pencapaian Renstra tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

KONSERVASI KAWASAN Proses pengukuhan kawasan menjadi fokus utama untuk memberikan kepastian

hukum pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penataan batas luar/fungsi kawasan TN Bantimurung Bulusaraung telah terselesaikan sepanjang 432,52 km atau 90,44% dari keseluruhan panjang batas sepanjang 478,22 km. Sisanya sepanjang 45,70 km telah dilakukan pemancangan batas sementara. Pemancangan batas definitif sebenarnya direncanakan dilaksanakan pada tahun 2010, namun karena keterbatasan pembiayaan pada instansi pelaksana kegiatan, dalam hal ini

Balai

Pemantapan

Kawasan

Hutan

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

(BPKH)

Wilayah

VII

Makassar,

maka

pemancangan batas definitif tersebut belum dapat direalisasikan dan direncanakan ulang untuk dilaksanakan pada tahun 2011. Perangkat perencanaan kawasan sebagai acuan dan dasar pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah pula dilengkapi. Pada awal beroperasional, Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Bantimurung Bulusaraung telah disusun untuk periode Tahun 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2026 dan telah disahkan pada 27 Juni 2008. RPTN tersebut kemudian dijabarkan dalam Renstra 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2009 yang kemudian dilanjutkan dengan periode berikutnya. Begitu pula Rencana Kerja dan Perencanaan Anggaran telah disusun setiap tahunnya sebagai pedoman dan tolok

ukur

mendukung

keberhasilan

capaian

pengembangan

pelaksanaan

pemanfaatan

pengelolaan

wisata

alam,

kawasan. maka

Untuk

Rencana

Pengembangan Pariwisata Alam (RPPA) dan Rencana Tapak pada TN Bantimurung Bulusaraung telah pula disusun pada Tahun 2010. Prasyarat

pengelolaan taman nasional lainnya

adalah penataan zonasi.

Peraturan perundangan mendefinisikan taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Penataan zonasi ditujukan sebagai upaya penataan ruang untuk mengakomodir beragam kepentingan yang ada berdasarkan karakteristik biofisik dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dalam dan sekitarnya. Zonasi juga berkenaan dengan penentuan jenis kegiatan yang dapat dilakukan pada masing-masing zonanya, serta penerapan dan penegakan ketentuan hukum yang dilaksanakan atas sanksi pelanggaran di setiap zona taman nasional secara tegas dan pasti. Penataan zonasi TN Bantimurung Bulusaraung telah sampai pada tahap konsultasi publik rancangan zonasi kepada para pihak terkait. Draft rancangan yang telah disusun pada tahun 2009 dikonsultasipublikasikan pada para pihak terkait untuk mendapatkan dukungan, masukan, usulan perbaikan dari masyarakat dan pemerintahan setempat serta rekomendasi dari pemerintahan daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait dan menghadirkan para pakar dari Universitas Hasanuddin untuk memberikan pertimbangan teknis teoritis pengelolaan taman nasional. Dengan dilengkapi dengan Berita Acara Konsultasi Publik Tingkat Desa dan Kecamatan dan Rekomendasi dari Bupati Maros dan Bupati Pangkep, maka Rancangan zonasi siap diajukan ke Direktorat Jenderal PHKA untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Direktur Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan. Proses penetapan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung masih menjadi tugas yang harus diselesaikan untuk memantapkan prakondisi pengelolaannya.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Tersedianya basis data yang akurat, up to date dan valid diindikasikan oleh tersedianya database kawasan yang lengkap dan mudah diakses. Dalam hal data base, Balai TN Bantimurung Bulusaraung telah merealisasikan capaian sampai dengan tersedianya jaringan database yang telah terintegrasi ke dalam jaringan digital global, tersedianya

bahan-bahan

informasi

dan

promosi

dalam

versi

cetakan,

serta

terkelolanya data dan informasi yang terintegrasi. Meskipun TN Bantimurung Bulusaraung telah ditunjuk sejak tahun 2004, namun hingga tahun 2009, belum seluruh lapisan masyarakat mengetahui secara pasti letak dan posisi batas kawasan di lapangan. Ketidakpahaman masyarakat ini seringkali menjadi penyebab adanya konflik penggunaan lahan dan gangguan keamanan kawasan. Upaya sosialisasi pun harus terus dilakukan secara berkala dan komprehensif pada setiap lapisan masyarakat. Setidaknya

ada

desa

yang

berbatasan

langsung

dan

dihuni

oleh

masyarakat yang berinteraksi intensif dengan sumber daya alam hayati dan ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung. Beberapa pemukiman yang merupakan bagian dari desa-desa tersebut ada yang terlingkup kedalam kawasan taman nasional, beberapa diantaranya bahkan berupa Dusun definitif yang telah dilengkapi dengan beberapa infrastruktur yang menunjang kehidupan masyarakat, seperti mesjid, pasar, sekolah, jalan dan jaringan listrik. Kasus terbesar adalah di Dusun Tallasa, Desa Samangki, Kec. Simbang, Kab. Maros. Permasalahan

kawasan

lainnya

adalah

adanya

klaim

tanaman/kayu

masyarakat yang ditanam di dalam kawasan TN Bantimurung Bulusaraung dan lahan garapan/kebun masyarakat pada umumnya berupa sawah dan kebun kemiri. Permasalahan kawasan tersebut tahap demi tahap mulai menemukan alternatif solusi antara lain sebagaimana tertuang dalam

kesepahaman Berita Acara

Konsultasi Publik Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam berbagai kesempatan juga telah mencoba menjembatani antara masyarakat dengan Balai TN Bantimurung Bulusaraung. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain perlunya percepatan penetapan zonasi TN Bantimurung Bulusaraung, dan kejelasan aturan pada masing-masing zona, serta diperlukannya review tata batas kawasan dan melakukan reposisi batas apabila diperlukan. Badan Planologi Kehutanan serta Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan dalam suatu kesempatan juga telah membahas hal tersebut dalam forum yang dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat serta aparat pemerintah di daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, Badan Pertanahan Negara Kabupaten Maros telah menindaklanjuti

hasil-hasil

pembahasan

tersebut

dengan

mewajibkan

kepada

masyarakat yang akan membuat sertifikat kepemilikan lahan dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari pihak Balai TN Bantimurung Bulusaraung.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI Upaya konservasi spesies dan ekosistemnya dilakukan secara bertahap,

mengingat luasnya kawasan, banyaknya jenis serta kemampuan personil dan pembiayaan. Begitu pula pengumpulan data dan informasi. Ketersediaan data dan informasi yang akurat, valid dan up to date memang merupakan hal yang mutlak untuk keperluan pengelolaan kawasan konservasi. Sejak

berdirinya,

Balai

Bantimurung

Bulusaraung

secara

bertahap

melaksanakan pengumpulan data keanekaragaman hayati. Hingga saat ini, daftar jenis yang telah berhasil dikumpulkan sudah cukup panjang, namun secara keseluruhan belum dapat dipetakan sebarannya di dalam kawasan karena keterbatasan berbagai sumber daya. Sampai dengan akhir tahun 2009, pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung telah terdaftar sebanyak 356 species satwa liar dan 302 spesies tumbuhan alam. Daftar keanekaragaman hayati tersebut telah didesiminasikan dan dapat diakses oleh berbagai pihak. Selain pengumpulan data jenis dan pemetaan persebaran berbagai jenis flora dan fauna, Balai TN Bantimurung Bulusaraung juga melakukan upaya pengembangbiakan jenis Kupu-kupu yang merupakan Flag Species dari kawasan ini. Mengingat TN Bantimurung Bulusaraung identik dengan kupu-kupu, maka perlu dikembangkan dome pengembangbiakan semi eksitu untuk jenis kupu-kupu yang representatif. Kedepan akan dibangun penangkaran kupu-kupu dengan skala besar yang dilengkapi dengan dome dan penataan lansekapnya, laboratorium, shelter, dan fasilitas MCK serta gerbang masuk penangkaran. Upaya konservasi jenis pun sejak tahun 2009 telah dikembangkan untuk pembudidayaan anggrek alam. Mengingat hampir separuh kawasan TN Bantimurung Bulusaraung adalah karst. Kawasan karst memiliki keunikan sistem geomorfologi. Di dalamnya terdapat banyak celah, lorong dan/atau gua (baik vertikal maupun horizontal). Sedikitnya terdapat 89 entrance Gua alam dan 20 gua prasejarah yang ada di dalam kawasan TN Bantimurung Bulusaraung. Gua-gua tersebut sebagian besar memiliki nilai ekologi, estetika dan nilai budaya yang sangat tinggi. Sebagai salah satu upaya konservasi karst, Balai TN Bantimurung Bulusaraung melaksanakan inventarisasi dan pemetaan sebaran gua alam yang ada di dalam kawasannya. 3.

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN Gangguan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya disebabkan

oleh banyak faktor yang kompleks dan terkait satu sama lain. Faktor-faktor penyebab ini pemahaman

antara tentang

lain

berakar

dari marjinalitas,

konsep-konsep

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

ekonomi

kemiskinan,

sumber

daya

rendahnya

yang

lestari,

ketidaktahuan, perbedaan persepsi tentang keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta kesejarahan dan kebiasaan hidup masyarakat yang telah berakar kuat dalam kehidupan mereka. Perlu disadari bahwa tidak selalu dan serta merta masyarakat berada pada posisi yang keliru. Keberadaan dan peri kehidupan sebagian dari mereka justru terusik oleh adanya penunjukkan dan/atau perubahan status lahan yang mereka yakini â&#x20AC;&#x153;milikâ&#x20AC;? mereka karena faktor kesejarahan. Karenanya upaya perlindungan dan pengamanan kawasan tidak hanya diterapkan melalui pengamanan represif saja, akan tetapi perlu disikapi dengan bijaksana melalui pendekatan persuasif sebagai salah satu upaya preventif atas gangguan keamanan kawasan yang dibarengi dengan upaya-upaya ekonomi,

pembinaan

peningkatan

keterampilan

dan

terhadap

masyarakat

pemahaman

lain-lain.

Upaya

tentang

dalam

konsep

preventif

rangka

pengembangan

konservasi,

dilakukan

peningkatan

dengan

pendekatan

kesejahteraan, penyuluhan, publikasi dan lain-lain yang makin ditingkatkan frekuensi dan mutunya. Upaya-upaya represif dilaksanakan melalui penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana. Patroli rutin dilaksanakan oleh 27 orang personil yang terkait dengan upaya perlindungan

dan

pengamanan

hutan

lingkungan

Balai

Bantimurung

Bulusaraung. Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan patroli rutin berupa laporan kegiatan yang memuat hasil-hasil pelaksanaan serta rekomendasi untuk pelaksanaan tindakan-tindakan selanjutnya, baik berupa upaya preventif maupun upaya represif. Hasil lain yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemberian tindakan preemtif, preventif dan represif terhadap para pelaku pelanggaran di bidang kehutanan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran/kejahatan kehutanan. Penegakan hukum secara tegas belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, mengingat adanya kebijakan penataan zonasi yang dijadikan salah satu solusi atas kasus tumpang tindih kepemilikan dan penggunaan lahan di dalam kawasan. Pertimbangan lainnya adalah bahwa masyarakat ini pada umumnya telah lama bermukim dan/atau menggarap lahannya di dalam kawasan hutan sebelum perubahan fungsi menjadi kawasan taman nasional. Selain Bantimurung

patroli

rutin

dan

operasi

Bulusaraung

dan

dua

represif

Seksi

secara

Pengelolaan

fungsional, TN

Balai

Wilayahnya

TN juga

melakukan upaya-upaya persuasif dan preventif. Upaya-upaya ini ditujukan untuk melakukan penyelesaian konflik status lahan dengan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan serta terbangunnya kesepahaman dengan para stakeholder pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Personil yang tersedia untuk keperluan perlindungan dan pengamanan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan. Mengatasi keterbatasan tersebut, upaya pengamanan dan perlindungan kawasan dibantu oleh empat orang Tenaga Pegawai Tidak Tetap (TPHL) yang masing-masing berada di SPTN Wilayah I dan II serta direkrut dari masyarakat sekitar kawasan. Untuk

keperluan

perlindungan

dan

pengamanan

kawasan,

Balai

Bantimurung Bulusaraung masih kekurangan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, Balai TN Bantimurung Bulusaraung secara bertahap berupaya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perlindungan hutan tersebut. 4.

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan kontribusi yang cukup besar

terhadap degradasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pada TN

Bantimurung Bulusaraung, kebakaran hutan selama ini bukan menjadi isu strategis karena sejak berdirinya Balai TN Bantimurung Bulusaraung hingga sekarang tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Berdasarkan pemantauan hotspot, sejak Balai TN Bantimurung Bulusaraung berdiri pada tahun 2007 hingga tahun 2009, tidak ada hotspot pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung. Namun demikian, bukan berarti TN Bantimurung Bulusaraung bebas dari potensi kebakaran hutan. Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung didominasi oleh bentang lahan karst yang berbatu, terjal dan kering pada musim kemarau serta akses yang terbuka dan berbatasan langsung dengan lahan masyarakat dan/atau pemukiman. Kondisi ini sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, dan jika terjadi kebakaran hutan, maka tingkat kesulitan untuk memadamkannya akan sangat tinggi mengingat kawasan karst ini didominasi medan yang sangat terjal dan tidak dapat diakses. Sebagai upaya pencegahan kebakaran, Balai TN Bantimurung Bulusaraung menekankan pada penghimpunan peran serta masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan, baik secara langsung maupun tidak, serta patroli pencegahan kebakaran hutan.

PENGEMBANGAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam pada kawasan TN

Bantimurung Bulusaraung terus dikembangkan walaupun masih sangat terbatas pada lokasi-lokasi yang memang telah dimanfaatkan sejak kawasan ini belum ditunjuk menjadi taman nasional. Keterbatasan ini disebabkan belum adanya penataan zonasi

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung. Kegiatan Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam hingga saat ini lebih difokuskan pada penataan dan peningkatan kualitas layanan dan objek wisata alam yang telah ada. Dari kegiatan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan diperoleh hasil nyata berupa kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di TN Bantimurung Bulusaraung pungutan PNBP ini diterapkan pada pungutan masuk ke kawasan baik untuk kegiatan wisata, penelitian, peliputan komersial, dan kegiatan alam bebas. Jenis dan tarif yang dikenakan didasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pemanfaatan wisata Bantimurung yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maros telah mencapai kesepakatan untuk penerapan pungutan PNBP atas tarif masuk wisata pada kawasan konservasi. Kesepakatan tersebut direalisasikan dalam bentuk revisi Peraturan Daerah. Sesuai dengan Perda No. 03 Tahun 2009 tentang Pemakaian Retribusi Kekayaan Daerah tanggal 19 Agustus 2009, yang mana salah satu item di dalam Perda tersebut mengatur tarif masuk ke dalam kawasan wisata Bantimurung. Adapun pembagian hasil retribusi masuk tersebut diatur lebih jauh dalam Peraturan Bupati Maros Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Pembagian Hasil dan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Retribusi Daerah Pungutan Masuk Objek Wisata Bantimurung dan Biseang Labboro/Pattunuang pada Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung di Kabupaten Maros. Dalam peraturan tersebut diatur pemasukan untuk PNBP adalah sebesar Rp. 2.500. Pemungutan PNBP tersebut akan dimulai pada awal tahun 2010, seiring dengan pemberlakukan Perda tersebut, meskipun perda tersebut baru mengakomodir pungutan biaya masuk bagi wisatawan dalam negeri, sedangkan pungutan biaya masuk untuk wisatawan mancanegara untuk TN Bantimurung Bulusaraung belum diakomodir di dalamnya. Belum ada payung hukum yang menyatakan secara formal adanya kolaborasi atau kerja sama antara Balai TN Bantimurung Bulusaraung dengan Pemerintah Kabupaten Maros dalam pengelolaan wisata di taman wisata Bantimurung. Pengelolaan kawasan wisata ini bahkan sempat menjadi temuan BPK, yang menyatakan adanya potensial loss dari PNBP Pungutan Masuk Kawasan Konservasi TN Bantimruung

Bulusaraung

selama

kurun

waktu

2005

s.d

2009

sebesar

Rp.

7.091.377.500 (Tujuh Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Jumlah tersebut dikonversi dari jumlah pengunjung yang masuk kawasan wisata Bantimurung dengan tarif pungutan masuk kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 1998 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Peraturan Pemerintah RI No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang

Berlaku

pada

Departemen

Kehutanan.

Terkait

hal

tersebut,

BPK-RI

merekomendasikan agar Balai TN Bantimurung Bulusaraung berkoordinasi dengan

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Pemerintah Kabupaten Maros terkait pertanggungjawaban PNBP dari Pungutan Masuk Kawasan Wisata Bantimurung; serta berkoordinasi dalam mendorong Pemerintah Kabupaten Maros untuk merevisi Peraturan Bupati No. 01 Tahun 2010, dengan memuat unsur PNBP Pungutan Masuk Pengunjung Mancanegara dan Anakanak (domestik) yang selama ini belum termuat di dalam peraturan tersebut. Menindaklanjuti temuan tersebut, maka Balai TN Bantimurung Bulusaraung secara bertahap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maros untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan rekomedasi BPK-RI. Tingkat kunjungan di kawasan wisata Bantimurung sangat lah tinggi dan mampu menyumbang pada devisa negara dan juga menjadi sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) bagi Kab. Maros. Rata-rata kunjungan pertahunnya bahkan mencapai 600.000 orang/tahun. Selama Tahun 2009, tercatat 690.212 orang datang berkunjung ke kawasan wisata Bantimurung. 687.068 orang diantaranya adalah wisatawan nusantara dan 3.145 orang sisanya merupakan wisatawan mancanegara. Data kunjungan pada Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 3. Data Jumlah Kunjungan di Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung sejak Tahun 2007 hingga Tahun 2009. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara pada Tahunâ&#x20AC;Ś

Unit Wisata

2007

2008

2009

Taman Wisata Bantimurung

580.107

2.152

575.327

1.583

687.068

3.145

Taman Wisata Pattunuang

1.168

1.460

1.111

Seluruh Wilayah

175

139

7.722

819

Total

583.631

578.545

699.884

Pertumbuhan

30,83 %

-0,87 %

20,97%

Rata-rata Pertumbuhan

16,98 %

Keterangan: DN : Wisatawan Dalam Negeri LN : Wisatawan Luar Negeri Pertumbuhan jumlah kunjungan tahun 2007 didasarkan pada base line data tingkat kunjungan 2006, pada saat kewenangan pengelolaan masih ada pada Balai KSDA Sulawesi Selatan I

Pemanfaatan kawasan sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pun terus dikembangkan. Meskipun tidak ada keterikatan kerja sama secara formal, namun beberapa lembaga pihak bahkan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan intensif dan berkelanjutan. Untuk memperoleh dukungan pengelolaan sumber daya alam hayati dan eksosistem TN Bantimurung Bulusaraung, maka dilakukan

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

kampanye lingkungan dan kegiatan bina cinta alam yang lebih ditujukan bagi kawula muda yang ada di sekitar kawasan. Pemanfaatan kawasan pun tak lepas dari adanya manfaat ekonomi, sosial dan budaya untuk masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Masyarakat masih sangat lekat dengan persepsi bahwa kawasan konservasi atau potensi alam apapun di sekitarnya adalah â&#x20AC;&#x2DC;common propertyâ&#x20AC;&#x2122; yang dapat secara bebas dimanfaatkan oleh mereka karena semua telah disediakan secara gratis oleh alam. Aktifitas ekonomi mereka pada umumnya sangat tergantung pada potensi alam tersebut dan seringkali dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian. Dengan demikian, terjadi hubungan yang negatif antara masyarakat dengan kawasan konservasi di sekitarnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi untuk membatasi terjadinya hal-hal tersebut adalah dengan melakukan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan atau masyarakat yang dapat mengakses secara langsung kawasan tersebut. Pembinaan dan pengembangan potensi desa ini dimaksudkan sebagai stimulan dan

motivator

serta

pengalihan

bagi

masyarakat

desa

untuk

mengurangi

ketergantungan mereka terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung. Selain itu, apabila kegiatan ini berhasil dilaksanakan, maka masyarakat dapat merasakan manfaat nyata keberadaan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung bagi kehidupan mereka, sehingga diharapkan akan tumbuh kesadaran untuk ikut serta menjaga keberlangsungan proses ekologisnya. Pada akhirnya, akan tercipta hubungan yang positif antara masyarakat yang ada dengan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung.

C. PERMASALAHAN & ISSU STRATEGIS Upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung menghadapi beberapa permasalahan serta issu-issu strategis. Permasalahan dan issu-issu strategis tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perumusan dan penetapan kegiatan serta sasaran/target capaian Balai

Bantimurung

Bulusaraung

dalam

lima

tahun

mendatang.

Permasalahan dan issu-issu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

PERMASALAHAN a. Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Status hukum kawasan TN Bantimurung Bulusaraung masih lemah karena belum ditetapkan sebagai kawasan konservasi; Batas luar/fungsi kawasan di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan batas dalam peta penunjukkan kawasan; Proses tata batas kawasan belum terselesaikan hingga temu gelang (baru mencapai 90,44%); Penataan zonasi belum terselesaikan hingga adanya Penetapan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung; Data dan informasi potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung yang aktual, up to date, valid, akurat dan lengkap sudah cukup tersedia namun belum terkelola dengan prosedur dan system data base yang informatif; Bentang lahan kawasan karst TN Bantimurung Bulusaraung sangat terjal sehingga sulit untuk dijelajahi, hal ini menyulitkan upaya pengumpulan data dan informasi mengenai potensi dan kondisi aktual kawasan. Untuk itu diperlukan adanya data foto udara/citra satelit dengan resolusi tinggi untuk menutup kekurangan data yang sulit dihimpun langsung dari lapangan; Fenomena alam bawah permukaan karst sangat khas, unik dan penting untuk dikelola, namun kesulitan medan dan kurangnya fasilitas dan kapasitas SDM menjadi salah satu penghambat upaya konservasinya;

Pemanfaatan kupu-

kupu oleh masyarakat sekitar kawasan masih dilakukan secara liar dan tidak terorganisir dengan baik, sehingga menyulitkan upaya-upaya pembinaan dan pemantauannya. b. Perlindungan dan Pengamanan Hutan Permasalahan lahan akibat penunjukan kawasan menjadi TN Bantimurung Bulusaraung yang belum clean and clear, masih belum menemukan kesepakatan penyelesaian. Masih terdapat beberapa kasus tumpang tindih penguasaan

lahan

yang

belum

terselesaikan,

seperti

klaim

status

kepemilikan lahan oleh masyarakat, klaim kepemilikan tanaman masyarakat di

dalam

kawasan,

dan

adanya

masyarakat

yang

belum

mengakui

keberadaan posisi pal batas kawasan; Kuantitas dan kualitas Polhut masih belum proporsional dengan beban tugas dan tanggung jawabnya; Sarana dan prasarana pengamanan kawasan dan keamanan kerja Polhut masih jauh dari memadai;

masih lemahnya koordinasi antar parapihak terkait dalam

upaya perlindungan dan pengamanan kawasan serta penegakan hukum bidang kehutanan.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

c. Pengendalian Kebakaran Hutan Kondisi medan yang terjal dan sulit diakses serta kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pelibatan masyarakat dalam pengendalian kebakaran kawasan belum efektif, baru sebatas pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan belum dapat dikembangan secara optimal mengingat belum ditetapkannya sistem zonasi TN Bantimurung Bulusaraung; Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air pada TN Bantimurung Bulusaraung (terutama oleh PDAM, Asrama Kostrad, Industri, dan masyarakat sekitar)

belum

terdata

dan

terkoordinasi

dengan

baik;

Pengelolaan

Pemanfaatan objek wisata alam Bantimurung yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros belum tertata dengan baik sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pungutan

PNBP

dari

kegiatan

wisata

Bantimurung baru disepakati untuk dikenakan pada pengunjung dewasa. Belum ada kesepakatan untuk pengenaan PNBP dari pungutan masuk pengunjung anak-anak dan pengunjung mancanegara; Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan usaha ekonomi di bidang pemanfaatan wisata alam pada kawasan wisata Bantimurung belum terdata dan terkoordinir dengan baik; Pemanfaatan kawasan sebagai lokasi penelitian, terutama mahasiswa belum tertata dengan baik. Belum ada skala prioritas topik penelitian yang akan bermanfaat bagi pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung. Hasil-hasil penelitian pun belum dapat terdokumentasikan dengan baik; Belum ada sinergisitas antara Pemda, Ditjen PHKA, Balai TN Bantimurung Bulusaraung, dan para pihak terkait, dalam pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. e. Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Cinta Alam Data base yang mendetail tentang profil desa-desa penyangga kawasan TN Bantimurung Bulusaraung belum tersedia; Adanya keterbatasan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan, sehingga konsistensi pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) menjadi kurang fokus dan konsisten mengingat adanya tuntutan pemberdayaan dan pembinaan daerah penyangga di desa lain yang juga berbatasan langsung dengan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

f. Kelembagaan Belum ada mekanisme kerja baku yang disepakati dan dijalankan dengan konsisten;

kualitas

dan

kuantitas

sumberdaya

manusia

masih

relatif

terbatas; penataan kelembagaan belum mendukung terealisasinya suasana kerja yang kondusif, peningkatan etos kerja pegawai, maupun mendukung terwujudnya pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung berbasis resort; sarana dan prasarana penunjang pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung masih sangat kurang, bahkan jauh di bawah standar yang telah ditentukan; usulan Balai TN Bantimurung Bulusaraung menjadi salah satu UPT di lingkup Ditjen PHKA yang menerapkan PK BLU belum terealisasi. Proses masih terkendala dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang disyaratkan untuk mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan.

ISSU STRATEGIS: a. Perubahan Iklim Global Issu global warming telah menjadi issu yang mendunia. Perubahan iklim global ini terjadi karena terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfir akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, terutama karbondioksida (CO2). Tingginya konsentrasi CO2 yang disebabkan oleh pengelolaan lahan yang kurang tepat dan efek perindustrian global tidak sebanding dengan kapasitas penyimpanan dan penyerapan karbon yang ada. Hutan alami merupakan penyimpan karbon (C) tertinggi bila dibandingkan dengan sistem penggunaan lahan pertanian, dikarenakan keragaman pohonnya yang tinggi, dengan tumbuhan bawah dan seresah di permukaan tanah yang banyak. Tanaman atau pohon berumur panjang yang tumbuh di hutan maupun di kebun campuran (agroforestri) merupakan tempat penimbunan atau penyimpanan C (rosot C = C sink) yang jauh lebih besar dari pada tanaman semusim. Berkenaan dengan issu penting ini, TN Bantimurung Bulusaraung merupakan kawasan konservasi dengan tutupan vegetasi hutan yang masih relatif baik. Berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2006, tutupan vegetasi hutan primer TN Bantimurung Bulusaraung adalah 78,70%, sedangkan hutan sekunder mencapai 18,57% dari keseluruhan luas kawasan. Sisanya atau 2,73% lainnya merupakan lahan bervegetasi semak belukar dan tanaman pertanian. Kondisi ini menjadikan kawasan taman nasional ini sebagai carbon sink yang penting dalam pengendalian perubahan iklim global.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

b. Pemantapan Kawasan Tata

Batas

kawasan

Bantimurung

Bulusaraung

baru

terselesaikan

sepanjang 432,52 km atau 90,44% dari keseluruhan panjang batas sepanjang 478,22 km. Masih tersisa 45,70 km yang belum ditata batas definitif. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya legalitas kawasan dan sulitnya penegakan hukum yang efektif. c. Tumpang Tinding Penggunaan Lahan di Dalam Kawasan Penunjukkan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung yang tidak clean & clear menyisakan banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan secara bijaksana agar tidak kontraproduktif terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Permasalahan tersebut antara lain klaim kepemilikan lahan, tumpang tindih penggunaan lahan serta klaim kepemilikan tanaman di dalam kawasan. d. Pengembangan Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam TN Bantimurung Bulusaraung kaya akan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan guna pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. Posisi yang strategis dengan aksesibilitas yang sangat baik, mendukung pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam yang intensif. Tingkat kunjungan, baik wisata maupun pendidikan dan penelitian, pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung mencapai lebih dari 600.000 kunjungan per tahunnya, bahkan pada tahun 2009 hampir mencapai angka 700.000 kunjungan.

Dalam

hal

pengelolaan

wisata

alam,

hasil

audit

BPK-RI

mengidentifikasi adanya potensial loss dari PNBP Pungutan Masuk Kawasan Konservasi TN Bantimurung Bulusaraung selama kurun waktu 2005 s.d 2009 sebesar Rp. 7.091.377.500 (Tujuh Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar ÂąRp. 1,2 M per tahun yang dikonversi dari jumlah kunjungan kali nilai pungutan masuk sebesar Rp. 2.500 sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Menyongsong kemandirian pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi, khususnya taman nasional, maka meningkatnya jumlah kunjungan ke kawasan akan berkorelasi dengan besarnya income dari pemanfaatan kawasan. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur penting dari keberhasilan upaya-upaya pengelolaan. Tingkat PNBP dari kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam pada kawasan konservasi akan memberikan nilai tambah dan memperkuat posisi tawar (bargaining position) kawasan konservasi dalam

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

pembangunan nasional. Tingginya tingkat PNBP pun lambat laun akan mengikis citra buruk kawasan konservasi sebagai ”cost centre” yang membebani

keuangan

negara.

Meningkatnya

jumlah

kunjungan

juga

memberikan efek berantai pada peningkatan perekonomian lokal. Secara tidak langsung, adanya dampak positif ini menjadi pembuktian bahwa pengelolaan kawasan secara lestari akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai timbal balik, peran serta masyarakat dalam pelestarian kawasan pun akan turut meningkat dengan signifikan. Di sisi lain, diversifikasi produk jasa lingkungan dan peningkatan mutu pelayanan akan ikut mendongkrak jumlah kunjungan ke kawasan taman nasional. e. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung menjadi “rumah” bagi sekurangkurangnya 302 spesies tumbuhan dan 356 spesies satwa liar. Bantimurung juga dikenal memiliki keanekaragaman jenis dan populasi kupu-kupu yang tinggi. Wallace (1857) bahkan menjulukinya sebagai “The Kingdom of Butterflies”. Selain kupu-kupu, pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung pun terdapat beberapa spesies endemik, langka, dan unik lainnya, seperti Tarsius spectrum, Musang Sulawesi, berbagai jenis herpetofauna, burung, reptil, mamalia, dan lain sebagainya, sedangkan untuk jenis tumbuhan, pada kawasan ini juga terdapat Ebony (Diospyros celebica), yang merupakan spesies flora endemik Sulawesi. f. Pengelolaan Ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung memiliki 3 ekosistem utama, yaitu ekosistem hutan di atas batuan gamping (forest over limestone) atau lebih dikenal dengan nama ekosistem karst, ekosistem hutan hujan non dipterocarpace pamah, serta ekosistem hutan pegunungan bawah. Ekosistem Karst meliputi sekurangkurangnya 45% dari luas kawasan. Kawasan karst dikenal memiliki lansekap yang indah dan unik, gua-gua dengan berbagai ornamennya, gua-gua yang bernilai sejarah, yang dapat dikembangkan sebagai wahana pendidikan, penelitian,

pengembangan

ilmu

pengetahuan

serta

untuk

kepentingan

ekowisata dan jasa lingkungan lainnya. Kawasan karst juga merupakan reservoir air raksasa yang mampu menyerap dan menyimpan air untuk kemudian mengalirkannya ke kawasan di bawahnya.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 – 2014)

g. Pemantapan Kelembagaan Di antara 50 taman nasional di Indonesia, TN Bantimurung Bulusaraung termasuk sebagai salah satu taman nasional termuda yang ditunjuk pada Tahun 2004 bersama dengan 16 taman nasional lainnya. Organisasi pengelolanya pun baru efektif bekerja terhitung mulai April 2007. Sebagai lembaga yang masih relatif muda, kemantapan kelembagaan menjadi issu penting untuk diprioritaskan. Ke depan, Balai TN Bantimurung Bulusaraung diarahkan untuk dapat menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Untuk itu, banyak prakondisi dan penataan kelembagaan yang harus dipersiapkan.

D. KONDISI YANG DIINGINKAN Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Balai TN Bantimurung Bulusaraung selama periode Renstra Tahun 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2009, permasalahan, dan memperhatikan issu-issu strategis dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung, pada lima tahun ke depan terdapat beberapa kondisi yang ingin dicapai. Melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional, kondisi yang diinginkan pada akhir masa periode Renstra 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014 ini adalah sebagai berikut: - Pemantapan kawasan dan status hukum TN Bantimurung Bulusaraung dapat terealisasi melalui koordinasi, sinkronisasi tata ruang, penataan batas, hingga penetapan kawasan. Begitu pula Penataan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung sebagai prasyarat diselenggarakannya pengelolaan kawasan yang efektif dapat terselesaikan hingga adanya Penetapan Zonasi dari Direktur Jenderal PHKA. - Pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung berbasis resort dapat diwujudkan sebagai upaya untuk menjamin terlaksananya pengelolaan kawasan yang lebih efektif. - Data base kawasan tersedia dengan lengkap, akurat, up to date, dan valid serta mudah diakses. Areal yang terdegradasi dan/atau tidak mampu mendukung hidupan liar di dalamnya dapat terehabilitasi dengan optimal. Dukungan publik dapat diraih agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya konservasi, terutama dukungan parapihak pada daerah penyangga kawasan. Model Desa Konservasi dapat

terealisasi

hingga

pada

tahap

mandiri

dan

terdapat

peningkatan

pendapatan yang siginifikan.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

- Permasalahan kawasan, baik klaim kepemilikan lahan, lahan garapan serta klaim tanaman di dalam kawasan, dapat diselesaikan melalui kesepahaman dan kesepakatan yang dapat diterima dengan konsisten oleh para pihak yang terlibat. Meningkatnya keamanan kawasan, baik dari gangguan perambahan, penebangan liar, penambangan, dan kebakaran hutan. Kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dapat lebih mantap yang diindikasikan oleh kapasitas SDM, ketersediaan sarana dan prasarana, serta SOP di bidang perlindungan dan pengamanan kawasan. - Keanekaragaman flora dan fauna dapat teridentifikasi dan terinventarisasi baik jenis, populasi, dan kondisi habitatnya, serta terpetakan persebaran di dalam kawasan. Kupu-kupu sebagai flag species dapat termonitoring dan dikembangkan jenis dan populasinya melalui kegiatan budidaya/penangkaran semi alami. - Kegiatan

pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam dapat tertata dengan

baik. Pungutan PNBP dari kegiatan wisata, terutama pada kawasan wisata Bantimurung, dapat terealisasi 100% dengan mengakomodir seluruh ketentuan pungutan retribusi masuk kawasan dan kegiatan wisata alam dan jasa lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. - Usulan penerapan PK BLU pada Balai TN Bantimurung Bulusaraung dapat terealisasi yang ditunjang dengan kesiapan kelembagaan, peningkatan pendapatan/PNBP, serta penataan pengelolaan kawasan dan pelayanan publik yang efektif. Adanya dukungan kelembagaan, suasana kerja yang kondusif, dan SDM pengelola kawasan yang profesional dan berkinerja optimal, serta dukungan sarana, prasarana dan pendanaan yang cukup, memadai dan proporsional, penataan mekanisme kerja, dan

ketersediaan

rencana,

arahan

dan

pedoman

pelaksanaan

kegiatan,

pengembangan koordinasi, kemitraan, dan kerja sama teknis lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

VISI, MISI dan SASARAN STRATEGIS A. 1.

VISI Dan MISI VISI Dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan, dimana

salah satu indikator kinerja utama pada program konservasi sumber daya alam hayati dan perlindungan hutan adalah bahwa taman nasional yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi perlindungan hulu sungai, dan/atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri dalam arti mampu menghasilkan uang untuk membiayai program pengembangan konservasi; dan meningkatnya destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional; serta menindaklanjuti adanya peluang percepatan pengembangan wisata alam dan pembentukan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU) pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan, maka Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menetapkan visi yang harus dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah: â&#x20AC;&#x153;Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sebagai sarana rekreasi dan edukasi masyarakat yang dikelola secara profesional, mandiri dan akuntabel untuk menjamin kelestarian produksi dan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnyaâ&#x20AC;?

Dalam visi tersebut terkandung 3 (tiga) kunci pokok landasan pemikiran dalam upaya pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Sarana rekreasi dan edukasi masyarakat, bahwasanya Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan guna memenuhi multifungsi yang diembannya, terutama sebagai tujuan wisata dan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara luas. Pemanfaatan kawasan sebagai sarana rekreasi dan edukasi masyarakat yang dilakukan melalui pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan merupakan salah satu upaya mengoptimalkan fungsi dan manfaat kawasan dalam pembangunan nasional, baik untuk upaya konservasi itu sendiri, upaya turut meningkatkan kesejahteraan umum maupun dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. Dikelola secara profesional, mandiri, dan akuntabel, bahwasanya pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, untuk itu dituntut penerapan sistem pengelolaan yang professional, akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip keorganisasian yang bersih dan sehat serta didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu menerapkan 9 nilai dasar rimbawan. Pada perkembangan selanjutnya, upayaupaya konservasi pun dituntut untuk mandiri, dalam arti mampu â&#x20AC;&#x201C;setidaknyamembiayai sendiri program pengembangan konservasinya. c.

Kelestarian produksi dan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, bahwasanya untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan konservasi sumber daya alam, maka perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan pengembangan dan pemanfaatan

kawasan

mengandung

pengertian

pemanfaatan

yang

produktif

adanya

mampu

dan

jaminan

berkontribusi

lestari.

Kelestarian

keberlanjutan nyata

produksi

usaha/kegiatan

terhadap

peningkatan

pendapatan usaha. Adanya kontribusi nyata konservasi terhadap sumbangan devisa negara akan meningkatkan posisi tawar (bargaining position) kawasan konservasi dalam pembangunan nasional, dan pada gilirannya pendapatan usaha pada

kawasan

konservasi

akan

dikembalikan

untuk

pembangunan

dan

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu sendiri. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dikenal sebagai ekosistem karst dengan fenomena endokarst dan eksokarst yang khas dan unik yang menjadi habitat bagi beragam flora fauna unik, endemik dan/atau langka, seperti tarsius, Macaca maura, beranekaragam jenis burung, herpertofauna, bahkan memiliki kekayaan keanekaragaman jenis kupu-kupu yang telah dikenal hingga ke

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

mancanegara. Kekayaan hayati dan ekosistem tersebut merupakan modal dasar dan utama dalam mewujudkan kemandirian, untuk itu kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan efisien agar keberadaannya tetap terjaga utuh, terlindungi dan terawetkan.

MISI Dalam langkahnya mewujudkan visi dalam lima tahun mendatang, maka

diperlukan bentuk nyata implementasinya sebagai gambaran tahapan pelaksanaan. Karenanya, dari visi tersebut dan sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal PHKA, maka dijabarkan 4 (empat) misi Balai TN Bantimurung Bulusaraung untuk periode tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014, yaitu: a. Memantapkan

status

hukum

kawasan

dan

pengelolaan

konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; b. Memantapkan perlindungan hutan dan penegakan hukum; c. Mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian; d. Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Secara jelas, misi-misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Misi Kesatu: Memantapkan

status

hukum

kawasan

dan

pengelolaan

konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; Status legal formal dan tata batas kawasan yang jelas merupakan prasyarat utama untuk mengimplementasikan upaya pengelolaan kawasan. Hal ini ditujukan untuk mengatasi adanya konflik dengan pihak lain terkait penggunaan, kepemilikan dan status hukum kawasan. Seiring dengan pemenuhan prasyarat tersebut, upaya konservasi

keanekaragaman

hayati

dan

ekosistemnya

pun

dapat

diimplementasikan. Melanjutkan capaian kegiatan pengelolaan pada tahun-tahun sebelumnya, maka upaya konservasi jenis dan ekosistem pada lima tahun mendatang akan dititikberatkan pada pemenuhan, pembaharuan (updating) dan penggunaan data dan informasi yang digali melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora, fauna dan tipe-tipe ekosistem, serta potensi-potensi lainnya yang dapat dikembangkan guna menunjang pengembangan kegiatan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan. Seiring dengan itu, pengembangan konservasi jenis dan ekosistemnya akan dilakukan melalui pengkajian, pengembangbiakan, Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

pengembangan penangkaran, dan pembinaan habitat spesies-spesies kunci. Selain ditujukan untuk konservasi jenis, upaya-upaya tersebut akan diarahkan untuk mendukung pengembangan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Misi Kedua: Memantapkan perlindungan hutan dan penegakan hukum; Hingga akhir tahun 2009, konflik penggunaan dan kepemilikan lahan pada kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung belum terselesaikan hingga mencapai kesepakatan bersama. Karenanya kawasan ini masih sangat rentan terhadap terjadinya gangguan keamanan, terutama kasus perambahan hutan dan lahan. Kejadian

semacam

ini

cukup

menyita

banyak

waktu

dan

tenaga

untuk

menyelesaikannya dan menjadi faktor penghambat pengelolaan kawasan hingga mencapai fungsi kawasan yang optimal. Untuk itu resolusi konflik yang dapat diterima oleh semua pihak akan terus ditempuh secara bertahap melalui pendekatanpendekatan yang persuasif, gangguan terhadap kawasan dan sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang terkandung di dalamnya harus dieliminir sedemikian rupa.

Misi Ketiga: Mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung memiliki potensi wisata alam dan jasa lingkungan yang sangat tinggi. Kekhasan dan keunikan ekosistem karst dengan fenomena endokarst dan eksokarst yang sangat indah namun mengandung tantangan merupakan daya tarik tersendiri bagi para penikmat dan pecinta alam. Hal ini didukung pula oleh beragamnya kekayaan flora dan fauna endemik, unik dan/atau langka yang menjadi penghuninya. Bahkan potensi keanekaragaman jenis kupu-kupu pada kawasan Bantimurung telah terkenal hingga ke mancanegara setalah Alfred Russel Wallace pada tahun 1856 mendengungkan julukan â&#x20AC;&#x153;The Kingdom of Butterflyâ&#x20AC;? pada kawasan hutan tersebut. Potensi-potensi tersebut sangat layak untuk dikembangkan sebagai objek daya tarik wisata alam dan jasa lingkungan.

Namun agar tercapai

keadilan dan kelestarian dalam pemanfaatannya, maka perlu dikelola dengan bijaksana dan dikembangkan dengan optimal. Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya adalah kekayaan alam yang harus dikelola oleh Negara demi kemakmuran rakyatnya, karenanya untuk mendistribusikan hasil dan nilainya secara adil, maka dikelola sistem Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk pungutan Negara dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam. Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sendiri, PNBP dikenakan untuk berbagai kegiatan pemanfaatan kawasan, antara lain pungutan masuk kawasan dalam rangka kegiatan wisata alam dan jasa lingkungan (penelitian, dll). Namun tidak semua pendapatan harus diperoleh dalam bentuk uang. Oleh karenanya, perlu ada penyebarluasan informasi terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya agar upaya konservasi tersebut mendapat dukungan dan dapat terlaksana dengan efektif dan efisisen. Sebagai salah satu upaya mewujudkan transparansi informasi kepada publik, misi ini penting untuk segera diwujudkan agar masyarakat dan stakeholder lainnya segera dapat melihat perkembangan pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung.

Misi Keempat: Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Mendukung pengembangan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, maka dibutuhkan kelembagaan yang sehat, bersih dan professional. Dukungan peraturan perundang-undangan, pedoman dan arahan pengelolaan perlu ditata dan dipedomani agar terealisasi pelaksanaan pengelolaan yang efektif dan efisien. Karena upaya konservasi sumberdaya alam hayati tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pihak pengelola, maka penggalangan kemitraan dan kolaborasi pengelolaan kawasan dengan berbagai pihak terkait harus mulai dilaksanakan dan dikembangkan seoptimal mungkin, di samping itu sumberdaya manusia, dana serta sarana dan prasarana yang ada perlu dimanfaatkan seefektif mungkin dan terus ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

ANALISIS STRATEGIS Untuk mengetahui keadaan atau posisi organisasi agar dapat dirumuskan

strategi dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan maka dilakukan analisis lingkungan dan asumsi-asumsi. Metode yang dipergunakan adalah analisis SWOT, yaitu analisis lingkungan internal untuk mengidentifikasi kekuatan unggulan (strenght) dan kelemahan (weaknesses) organisasi serta analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang (opportunities) dan ancaman (threat) yang dihadapi oleh organisasi. Identifikasi posisi hasil analisis adalah seperti gambar di bawah ini. Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Gambar 5. Identifikasi Posisi Organisasi Hasil Analisis SWOT Identifikasi sebagai berikut: a. Berada dalam posisi yang menguntungkan (punya kekuatan dan peluang), bisa kembangkan kebijaksanaan yang agresif. b. Berada dalam posisi yang ada ancamannya, tapi masih memiliki kekuatan, minimalkan ancaman yang ada dengan kekuatan yang dimillikinya. c. Berada

dalam

posisi

yang

berpeluang,

namun

ada

kelemahan

yang

menghambatnya, harus fokus untuk menutupi kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang yang ada. d. Berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. 1.

KEKUATAN (Strength) Uraian faktor-faktor kekuatan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

berserta bobot penilaiannya adalah seperti pada tabel di bawah ini Tabel 4. Uraian Faktor Kekuatan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung No

Uraian Tersedianya peraturan perundangan bidang kehutanan yang mendukung pengelolaan sumberdaya hutan (UU. No. 41/1999, UU. No. 32/2004, PP 34/2002 jo. PP No.6/2007, PP No. 35/2002, PP No. 44/2004, Kepmenhut‐kepmenhut pendukung lainnya); Kawasan karst seluas ±43.750 ha yang mengandung banyak kekayaan hayati dan non hayati yang potensial untuk dikembangkan dijadikan sebagai objek daya tarik wisata dan pendidikan/penelitian serta pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya Memiliki keanekaragaman jenis kupu‐kupu yang sangat tinggi dan telah terkenal hingga mancanegara, bahkan Bantimurung dijuluki sebagai “the Kingdom of Butterfly” TN Bantimurung Bulusaraung terletak di garis Wallacea

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 – 2014)

Bobot A

Rating b

Nilai axb

0,1

0,4

0,15

0,6

0,15

0,6

0,1

0,4

Bobot A

Rating b

Nilai axb

0,15

0,6

TN Bantimurung Bulusaraung sebagai salah satu lokasi prioritas percepatan pengembangan pariwisata alam yang dikukuhkan melalui Surat Kesepakatan Bersama antara Departemen Kehutanan (Dirjen PHKA) dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Dirjen Pengembangan Destinasi Wisata) Telah berjalannya kegiatan pelayanan wisata kepada masyarakat, tingkat kunjungan wisata bahkan sangat tinggi, hingga hampir mencapai angka 600.000 kunjungan;

0,15

0,45

0,1

0,4

Tercapainya kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros tentang penataan pengelolaan wisata di kawasan wisata Bantimurung sesuai peraturan perundangan, salah satu hasil nyata adalah realisasi pungutan PNBP yang akan direalisasikan terhitung mulai 1 Januari 2010

0,1

0,4

Uraian yang merupakan kawasan unik dan terdapat di antara Biogeografi Sunda dan Sahul, sehingga daerah ini memiliki Biodiversitas Biota yang tinggi, unik, dan endemik Fenomena karst yang unik dan langka, beserta kekhasan endokarst (gua dengan segala ornamennya) dan ekso karst (bongkahan gunung karst yang menyerupai menara dengan tebing‐tebing terjalnya yang menantang untuk dijelajahi). Kawasan karst Bantimurung Bulusaraung merupakan surga bagi para petualang.

J u m l a h

3,85

KELEMAHAN (Weakness) Uraian faktor-faktor kelemahan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

berserta bobot penilaiannya adalah seperti pada tabel berikut: Tabel 5. Uraian Faktor Kelemahan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Belum selesainya proses pengukuhan dan penataan zonasi kawasan Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia Kapasitas pengelolaan dan pengembangan kegiatan wisata alam dan jasa lingkungan belum cukup kuat Sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas Informasi dan data potensi kawasan sebagai objek wisata belum tergali seluruhnya. Pengelolaan wisata yang belum sinergis antara Pemerintah Daerah dengan Balai TN Bantimurung Bulusaraung Kapasitas kelembagaan masih belum kuat dan stabil

J u m l a h Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 – 2014)

Bobot A 0,20

Rating b 3

Nilai a x b 0,60

0,15 0,15

3 3

0,45 0,45

0,20 0,10

4 3

0,80 0,30

0,10

0,30

0,10

0,30

3,20 34

PELUANG (Opportunity) Peluang dan ancaman diperoleh melalui analisis faktor-faktor di luar Taman

Nasional Bantimurung Bulusaraung (eksternal), yaitu faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dalam pengelolaan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Faktor eksternal yang mendukung disebut sebagai peluang dan yang tidak mendukung disebut sebagai ancaman. Tabel 6. Uraian Faktor Peluang Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung N o 1 2 3 4

Uraian Adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Aksesibilitas yang sangat mudah karena terletak di Jalan Poros Kabupaten dan Propinsi Lokasi yang sangat strategis, karena dekat dengan Makassar dan sangat dekat dengan Bandara Internasional Hasanuddin Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung yang semakin nyata, terutama dalam penyelesaian permasalahan di lapangan dan dibidang pariwisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dan Pangkep sebagai leading sector. Animo wisata alam masyarakat Sulawesi Selatan sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kunjungan wisatawan lokal/nusantara ke taman wisata Bantimurung Minat Penelitian baik dari lembaga peneliti maupun mahasiswa yang menjadikan TN Bantimurung Bulusaraung sebagai objek penelitian terus meningkat Dukungan masyarakat internasional terhadap upaya‐upaya konservasi, termasuk Kawasan karst dan keanekaragaman hayatinya kawasan Bantimurung Bulusaraung semakin meningkat Makassar termasuk ke dalam jalur perjalanan kapal‐kapal pesiar dan merupakan salah satu tempat persinggahan para pesiar/wisatawannya. Bantimurung merupakan salah satu objek wisata yang sudah ditawarkan dan menjadi salah satu alternatif kunjungannya.

J u m l a h

Bobot A 0,1

Rating b 4

Nilai a x b 0,4

0,2

0,8

0,1

0,3

0,1

0,3

0,2

0,8

0,1

0,2

0,1

0,3

0,1

0,3

3,4

ANCAMAN (Threat) Ancaman diperoleh melalui analisis faktor-faktor di luar Taman Nasional

Bantimurung

Bulusaraung

(eksternal),

yaitu

faktor-faktor

yang

tidak

dapat

dikendalikan oleh Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dalam pengelolaan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Faktor eksternal yang mendukung disebut sebagai peluang dan yang tidak mendukung disebut sebagai ancaman. Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 – 2014)

Tabel 7. Uraian Faktor Ancaman Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung No 1 2 2 3 4

Uraian Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan/penunjukkan TN Bantimurung Bulusaraung Aneka potensi karst, salah satunya cocok untuk industri pertambangan Masih adanya penebangan dan perambahan liar. Akses dan dukungan masyarakat lokal terhadap pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung masih relatif rendah Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat sekitar/ dalam hutan terhadap kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih rendah

J u m l a h

Bobot A 0,2

Rating b 3

Nilai a x b 0,6

0,2

0,6

0,2 0,2

3 2

0,6 0,4

0,2

0,6

2,8

Posisi strategi Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung berdasarkan perhitungan yang dilakukan analisa SWOT, diperoleh nilai akhir dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman seperti tabel berikut: Tabel 8. Posisi Strategi Balai TN Bantimurung Bulusaraung Berdasarkan Analisa SWOT No. I

Uraian

Nilai

Faktor Internal Kekuatan Kelemahan

3,85 3,20

Faktor Eksternal Peluang Ancaman

3,40 2,80

ANALISA Dari uraian analisa SWOT di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka strategi

keseluruhan, strategi dasar yang kesempatan

sebaik-baiknya,

dapat

mencoba

direncanakan adalah menggunakan mengantisipasi

dan

menanggulangi

ancaman, menggunakan kekuatan sebagai modal dasar operasi dan memanfaatkan peluang semaksimal mungkin, serta mengusahakan untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan yang masih ada. Terlihat dari hasil perhitungan tersebut bahwa Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung memiliki kekuatan yang lebih dominan dibanding kelemahannya dan peluang yang lebih besar dibanding ancamannya dengan nilai sebagai berikut: Kekuatan – Kelemahan = 3,85 – 3,20 = 0,65 Peluang

– Ancaman

= 3,40 – 2,80 = 0,60

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 – 2014)

C. SASARAN STRATEGIS Penetapan misi di atas dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014) dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung. Sasaran strategis dimaksud meliputi: 1. Terwujudnya

kemantapan

kawasan

dan

status

hukum

Babul

untuk

mendukung pengelolaan SDAH&E yang optimal; 2. Terlaksananya konservasi jenis tumbuhan & satwa liar, baik secara insitu, maupun eksitu; 3. Terwujudnya pengelolaan dan penataan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 4. Tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung; 5. Menurunnya konflik SDAH&E dan kasus pelanggaran kehutanan; 6. Terwujudnya

kemantapan

kelembagaan

untuk

mendukung

pesiapan

pengelolaan TN Babul menuju kemandirian;

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI A. ARAH KEBIJAKAN Sebagai salah satu kawasan konservasi, TN Bantimurung Bulusaraung memegang peranan penting dalam mendukung implementasi arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yang dititikberatkan pada Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Fokus prioritas pembangunan tersebut diarahkan pada upaya-upaya yang berkaitan dengan Konservasi Sumber daya Hutan

dalam

mendukung

pertumbuhan

ekonomi

dan

kesejahteraan

yang

berkelanjutan, dan pelaksanaan pembangunan lintas bidang, yaitu terkait Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Substansi inti pembangunan nasional dan prioritas bidang pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, maka indikator kegiatan-kegiatannya akan dijabarkan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan dan dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing eselon 1 lingkup Kementerian Kehutanan termasuk Direktorat Jenderal PHKA, kedalam Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal PHKA. Terkait dengan arahan tersebut, maka sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Direktorat Jenderal PHKA, maka Balai TN Bantimurung Bulusaraung menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut: 1.

KEBIJAKAN PRIORITAS Untuk mencapai sasaran â&#x20AC;&#x201C; sasaran strategis 5 (lima) tahun 2010â&#x20AC;&#x201C; 2014

tersebut diatas, maka kebijakan pengembangan dan pengelolaan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung akan diprioritaskan pada upaya untuk: Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

a) Meningkatkan pemantapan status hukum dan prakondisi pengelolaan kawasan; b) Menata dan mengembangkan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; c) Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penggunaan kawasan, klaim kepemilikan lahan, dan klaim kepemilikan tanaman di dalam kawasan; d) Meningkatkan upaya konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar; e) Mewujudkan penataan pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung berbasis Resort; f) Memantapkan kelembagaan pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung, yang meliputi organisasi, mekanisme kerja, SDM, sarana dan prasarana, dan dukungan teknis lainnya secara optimal menuju kemandirian dan produktifitas;

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA Program, kegiatan, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka

pencapaian sasaran pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya hayati dan ekosistemnya pada TN Bantimurung Bulusaraung untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut: a. Program: Program pada Balai TN Bantimurung Bulusaraung mengacu pada Program Ditjen PHKA, yaitu: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Tujuan program adalah untuk terwujudnya peningkatan â&#x20AC;&#x2DC;kemandirianâ&#x20AC;&#x2122; pengelolaan

kawasan

konservasi,

terjaminnya

hak-hak

negara

kelestarian

atas

kawasan

keanekaragaman dan

hasil

hayati,

hutan,

serta

peningkatan penerimaan negara dan masyarakat dari kegiatan konservasi sumber daya alam. Pada Balai TN Bantimurung Bulusaraung Program ini lebih difokuskan pada terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung yang didukung oleh status hukum yang kuat dan kelembagaan yang mantap agar mampu memberikan manfaat

optimal

bagi

masyarakat

dan

negara,

terutama

melalui

pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. Outcome/hasil

dari

pelaksanaan

program

ini

adalah

Biodiversity

dan

ekosistemnya berperan significant sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Pada tingkat Balai TN Bantimurung Bulusaraung, Outcome/hasil dari program ini adalah Ekosistem TN Bantimurung Bulusaraung berfungsi optimal sebagai habitat flora dan fauna, daerah tangkapan dan reservoir air bagi downland di sekitarnya, dan penyangga kehidupan umat manusia pada umumnya, terutama dalam penanggulangan global warming. Indikator kinerja utama yang menjadi ukuran pencapaian sasaran program tersebut pada pengembangan dan pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung, secara umum adalah sebagai berikut: 1)

Jumlah sistem Zonasi TN Babul, 1 set;

Prosentase peningkatan kinerja Resort menjadi minimal 70%;

Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat MDK Pattanyamang 20% dari tahun 2010;

Jumlah konflik/klaim kawasan yang dapat diselesaikan sebanyak 2 kasus;

Jumlah kasus hukum pelanggaran kehutanan yang diselesaikan (P.21), 10 kasus;

Prosentase peningkatan PNBP TN Bantimurung Bulusaraung sebesar 2280% dari tahun 2009;

Jumlah Lokasi Wisata yang dikembangkan menjadi 7 lokasi;

Jumlah kebakaran kawasan adalah 0;

Jumlah konservasi TSL Prioritas yang dikembangkan minimal 2 jenis TSL, yaitu Kupu-kupu dan anggrek;

10) Progres persiapan penerapan PK-BLU TN Bantimurung Bulusaraung hingga 100% yang diindikasikan dengan keluarnya SK Menteri Keuangan; 11) Tingkat capaian kinerja Balai TN Bantimurung Bulusaraung mencapai 95%.

b. Kegiatan: Implementasi Program Konservasi keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan terdiri dari 6 kegiatan untuk dilaksanakan oleh masing-masing Eselon II terkait yang ada di pusat, dan 2 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh UPT di daerah, yaitu Balai Besar dan Balai Taman Nasional, serta Balai Besar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Balai TN Bantimurung Bulusaraung, maka Kegiatan yang akan diselenggarakan pada Balai TN Bantimurung Bulusaraung tergabung adalam 1 (satu) kegiatan, yaitu: Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional Meskipun hanya ada 1 (satu) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai TN Bantimurung Bulusaraung, namun pelaksanaan kegiatan tersebut wajib mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan-kegiatan Eselon II di pusat pada Ditjen PHKA. Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Indikator kinerja kegiatan yang menjadi ukuran pencapaian kegiatan pengembangan dan pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung, secara umum adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Kegiatan: 1)

Panjang Tata Batas Definitif Kawasan;

Jumlah dukungan administrasi percepatan pengukuhan kawasan;

Prosentase Progres Pengukuhan Kawasan;

Jumlah Sistem Zonasi;

Jumlah Resort yang Ditetapkan;

Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Resort;

Jumlah Set Data Base yang Dibangun;

Prosentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat di MDK dan Desa Wisata;

Jumlah Masyarakat Desa Sekitar Kawasan yang Terlibat dalam Kegiatan TN Babul;

10)

Jumlah Desa Binaan;

11)

Jumlah Set Data Hasil Inventarisasi TSL dan Sebaran Habitatnya;

12)

Jumlah Set Data Kondisi Ekosistem;

13)

Jumlah Penangkaran TSL di Dalam Kawasan;

14)

Jumlah Jenis TSL yang Ditangkarkan;

15)

Luas Areal yang Direhabilitasi;

16)

Prosentase Perbaikan Habitat TSL;

17)

Jumlah Potensi Jasa Lingkungan yang Dikembangkan;

18)

Jumlah Forum Pemanfaat Jasa Lingkungan Air;

19)

Jumlah PNBP;

20)

Tingkat Kunjungan;

21)

Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan;

22)

Jumlah Jenis Layanan/Paket Wisata;

23)

Jumlah Fasilitas Wisata Alam;

24)

Jumlah Kegiatan Penelitian di Kawasan TN Babul;

25)

Jumlah Topik/Judul Penelitian;

26)

Jumlah Kader Konservasi/KPA/KSM;

27)

Frekuensi Kegiatan Pendidikan Konservasi;

28)

Jumlah Judul/Materi/Bahan Informasi dan Promosi;

29)

Frekuensi Kegiatan Pameran Konservasi;

30)

Jumlah Hotspot;

31)

Jumlah Kejadian Kebakaran Kawasan;

32)

Luas Areal Kebakaran;

33)

Jumlah Sarana dan Prasarana Karhut;

34)

Jumlah SOP Pengendalian Kebakaran Kawasan;

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

35)

Prosentase Penurunan Luas Areal yang Tumpang Tindih;

36)

Jumlah Kesepakatan yang Dibangun dengan Masyarakat;

37)

Frekuensi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan;

38)

Jumlah Temuan Kasus Pelanggaran Kehutanan;

39)

Jumlah Kasus Hukum yang Sudah P.21;

40)

Prosentase Progres Penyelesaian Penetapan PK-BLU;

41)

Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat;

42)

Jumlah Kegiatan Diklat;

43)

Jumlah Kegiatan Pembinaan Pegawai;

44)

Prosentase Ketersediaan Sarpras yang Standar;

45)

Jumlah Laporan SIMAK-BMN yang Akuntabel;

46)

Jumlah Dokumen Arahan dan Rencana Kegiatan;

47)

Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Kegiatan;

48)

Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi;

49)

Prosentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;

50)

Frekuensi Komunikasi dengan Para Pihak Terkait;

51)

Jumlah Para Pihak yang Diajak Berkomunikasi;

52)

Jumlah Kesepakatan Kerja Sama/MoU.

c. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan: 1)

Pemolaan dan Pemangkuan Kawasan: a) Pemantapan kawasan Status

hukum

yang

kuat

merupakan

prasyarat

penting

bagi

penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Karenanya, meskipun komponen kegiatan ini adalah tugas dan tanggung jawab BPKH Wil. VII Makassar, namun Balai TN Bantimurung Bulusaraung harus proaktif mempercepat proses pengukuhan kawasan tersebut. Target capaian kinerja periode renstra ini adalah terselesaikannya tata batas kawasan hingga temu gelang, proses pengukuhan kawasan hingga penetapan taman nasional. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Koordinasi dengan para pihak terkait, terutama BPKH Wilayah VII Makassar dan Pemerintah Kabupaten, untuk percepatan proses penataan batas kawasan; usulan penetapan kawasan. b) Penataan zonasi Taman nasional didefinisikan sebagai kawasan konservasi yang dikelola

dengan

sistem

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

zonasi

untuk

mengakomodir

berbagai 42

kepentingan. Penataan zonasi ditujukan sebagai upaya penataan ruang untuk mengakomodir beragam kepentingan yang ada berdasarkan karakteristik

biofisik

dan

kondisi

sosial,

ekonomi,

dan

budaya

masyarakat di dalam dan sekitarnya. Menilik definisi tersebut, maka penataan zonasi TN Bantimurung Bulusaraung merupakan prasyarat pengelolaan yang harus dipenuhi, sebelum kawasan taman nasional tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola secara efektif

sesuai

fungsinya.

Target

yang

ingin

dicapai

adalah

ditetapkannya sistem zonasi TN Bantimurung Bulusaraung. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut

adalah:

Pengajuan

Draft

Rancangan

Zonasi

beserta

kelengkapan dokumen lainnya (BAP Konsultasi Publik, Rekomendasi Pemerintah Daerah) ke Dirjen PHKA. c) Penataan Pengelolaan berbasis resort Pengelolaan berbasis resort pada prinsipnya adalah untuk mendorong efektifitas pengelolaan yang didasarkan pada kondisi sosekbud, biofisik dan ekonomi yang spesifik di setiap resort. Pola pengelolaan ini juga ditujukan agar pengelolaan kawasan dapat berjalan dengan lebih efektif dan responsif terhadap berbagai ancaman dan gangguan keamanan kawasan. Untuk meletakan pondasi yang kuat bagi terselenggaranya

efektifitas

pengelolaan

kawasan,

maka

perlu

dilakukan penataan dan pembagian resort serta penataan mekanisme pengelolaan yang jelas. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Penguatan kapasitas SDM Resort; Peningkatan sarana dan prasarana resort; Membangun alur kerja dan mekanisme (SOP) serta asistensi dan fasilitasi Pengelolaan Berbasis Resort. d) Pengelolaan data base kawasan Pengelolaan

suatu

kawasan

memerlukan

setidaknya

perangkat-

perangkat untuk membuat keputusan manajemen. Ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh komponen merupakan suatu trend manajemen di segala bidang yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Selain untuk keperluan promosi dan informasi kepada pihak luar, sistem data base ini juga diperlukan untuk melakukan analisis perumusan kebijakan dengan tersedianya seluruh data dan informasi secara terintegrasi.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Operasional dan up-dating DBMS, Penataan mekanisme aliran data melalui penyusunan Standar Operation Procedure (SOP) dan pembangunan dukungan sistem informasi data base (data base information support system), dan Pengelolaan web site. e) Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Pengelolaan

Bantimurung

Bulusaraung

tidak

terlepas

dari

keberadaan masyarakat di dalam dan sekitarnya. Terkendala dengan keterbatasan

pendidikan

dan

pengetahuan,

aksesibilitas,

serta

kemampuan ekonomi, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dari sumber dala alam yang ada di sekitarnya. Hal tersebut seringkali menimbulkan dampak negatif bagi kawasan. Selama lima tahun ke depan, target yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pendapatan masyarakat di dua desa (Pattanyamang dan Tompobulu) sebesar 20%. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Pengembangan dan fasilitasi Model Desa Konservasi (MDK); Penilaian PDB Desa; Pembuatan Profil/Potret Desa sekitar kawasan; Pengembangan dan fasilitasi Desa Wisata. 2)

Konservasi Keanekaragaman Hayati: a) Identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan sebaran flora dan fauna Dalam rangka pengembangan pengelolaan kawasan dan penyediaan data

dan

informasi

yang

akurat,

aktual

dan

valid,

Balai

Bantimurung Bulusaraung perlu secara berkesinambungan dan berkala melaksanakan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tergalinya data flora fauna secara mendetail dan lengkap akan sangat membantu dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan sebaran serta monitoring populasi berbagai jenis flora dan fauna.

b) Konservasi jenis secara eksitu dan/atau semi eksitu Dalam rangka pengawetan jenis flora dan fauna, maka dikembangkan upaya budidaya semi eksitu (penangkaran) terutama berbagai jenis Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

kupu-kupu

dan

anggrek.

Kegiatan

ini

juga

ditujukan

untuk

mendukung upaya konservasi jenis flora dan fauna langka dan prioritas. Target yang ingin dicapai adalah terselenggaranya budidaya 30 jenis kupu-kupu dan anggrek alam secara intensif dan profesional. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Operasional penangkaran kupu-kupu dan anggrek; pembangunan dan pengembangan penangkaran kupu-kupu; Monitoring populasi kupu-kupu; Pengorganisasian dan Pembinaan masyarakat pemanfaat kupu-kupu; Pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola

penangkaran

melalui

studi

banding

dan/atau

magang

budidaya kupu-kupu dan anggrek. c) Rehabilitasi, Restorasi, dan Pembinaan habitat Kegiatan ini ditujukan untuk merehabilitasi, merestorasi, dan membina habitat dan/atau areal dalam kawasan yang terdegradasi dan/atau tidak mampu mendukung hidupan liar di dalamnya. Adanya beberapa areal terbuka akibat pengrusakan hutan menjadi target pelaksanaan kegiatan ini. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Pembinaan habitat satwa liar, GNRHL, gerakan penanaman. 3)

Perlindungan dan Pengamanan Kawasan: a) Operasi pengamanan kawasan Untuk memberikan jaminan keamanan kawasan, maka perlu dilakukan operasi pengamanan kawasan. Kegiatan ini dapat bersifat persuasif, preemtif, preventif, maupun represif. Target yang ingin di capai adalah semakin menurunnya tingkat gangguan dan ancaman keamanan kawasan dari kegiatan penebangan liar dan pembukaan lahan garapan. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut

adalah:

patroli

rutin;

operasi

pengamanan

kawasan

fungsional dan gabungan; Operasi khusus; Pulbaket; Koordinasi pengamanan kawasan; Monitoring lokasi indikasi kerawanan kawasan hutan; Monitoring permasalahan sekitar kawasan; Sosialisasi batas, kebijakan, peraturan perundang-undangan; Peningkatan kapasitas SDM (Polhut, PPNS, Pamswakarsa); Rapat koordinasi pengamanan kawasan,

Pengembangan

mekanisme

pengamanan

kawasan;

Pembentukan, dan pembinaan Masyarakat Mitra Konservasi dan/atau Pamswakarsa; Pemetaan partisipatif; Pengembangan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan kawasan. Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

b) Penyelesaian kasus hukum Untuk memenuhi amanat Renstra Ditjen PHKA, tunggakan perkara yang ada sesegera mungkin harus diselesaikan. Pada saat ini terdapat 1 kasus hukum yang harus diselesaikan. Diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran kehutanan baru yang muncul, sehingga upaya pengelolaan dapat berjalan optimal. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Koordinasi penyelesaian kasus pelanggaran hutan; Koordinasi intensif dalam rangka penyamaan persepsi penegakan hukum di bidang kehutanan. c) Penyelesaian konflik kawasan Akibat penunjukan kawasan yang tidak clean and clear, Balai TN Bantimurung

Bulusaraung

dibebani

oleh

beberapa

permasalahan

kawasan, antara lain tumpang tindih penggunaan lahan dan adanya klaim

kepemilikan

lahan

dan

tanaman

dalam

kawasan.

Permasalahan kawasan ini harus segera diselesaikan agar tidak kontra produktif terhadap upaya-upaya pengelolaan kawasan. Target yang ingin dicapai adalah adanya kesepahaman dan kesepakatan bersama yang dijalankan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Membuka forum dialog antar para pihak terkait; Koordinasi

intensif;

Aktivasi

Tim

Terpadu;

Aktivasi

Forum-forum

Kolaborasi/Konsorsium; Penataan zonasi. 4)

Pengendalian Kebakaran Kawasan: a) Pencegahan, pemadaman, dan penanganan kebakaran kawasan Meskipun kebakaran hutan bukan merupakan issu strategis pada TN Bantimurung Bulusaraung, namun upaya-upaya pencegahan dan persiapan harus dilakukan untuk menghadapi potensi ancaman kebakaran kawasan mengingat TN Bantimurung Bulusaraung adalah kawasan karst yang memiliki medan terjal dan tidak dapat diakses. Target kegiatan ini adalah tidak terjadinya kebakaran kawasan pada TN Bantimurung Bulusaraung selama 5 tahun mendatang. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Kampanye/sosialisasi bahaya kebakaran; Pembuatan papan peringatan bahaya kebakaran; Monitoring lokasi-lokasi indikasi

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

kerawanan

kebakaran

hutan;

Monitoring

hotspot;

Posko

siaga

kebakaran hutan; Operasional penanggulangan kebakaran hutan; Rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan. b) Peningkatan kapasitas pengendalian kebakaran kawasan Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian keabakaran kawasan, perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah: Penyusunan

SOP/Juknis

Peningkatan

kapasitas

bidang SDM

pengendalian

melalui

kebakaran

pelatihan, in-house

hutan; training;

Pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api; Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan. 5)

Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam: a) Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan Paradigma baru dalam pengelolaan hutan telah bergeser dari hasil hutan kayu ke hasil hutan bukan kayu telah membuka peluang bagi pengembangan

jasa

lingkungan

hutan

antara

lain

jasa

air,

keanekaragaman hayati, karbon dan adaptasi perubahan iklim. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah: Koordinasi

dan

monitoring

pemanfaatan

jasa

lingkungan

air;

Pembentukan forum pemanfaat jasa lingkungan air; Indentifikasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan; Pengembangan kemitraan dan kerja sama pengelolaan jasa lingkungan. b) Pengembangan pemanfaatan wisata alam TN Bantimurung Bulusaraung memiliki beragam potensi wisata alam. Dengan ditunjang oleh lokasinya yang strategis, maka tak heran jika tingkat kunjungan ke TN Bantimurung Bulusaraung sangat tinggi. Setiap tahunnya mencapai lebih dari 600.000 kunjungan tercatat pada kawasan konservasi ini. Kegiatan penataan pengelolaan pemanfaatan wisata alam Bantimurung yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maros mulai diimplementasikan per 1 Januari 2010, namun pungutan masuk pengunjung anak-anak dan wisatawan mancanegara belum terakomodir di dalamnya. Dengan demikian, target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tertatanya pengelolaan pemanfaatan wisata alam yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Rincian

kegiatan

pemanfaatan

yang

wisata

perlu

alam

dilaksanakan lokasi

adalah:

prioritas

Optimalisasi

(penjagaan

dan

pemungutan retribusi masuk KK) a.l Bulusaraung, Pattunuang, Leang lonrong; Peningkatan pelayanan wisata (penerbitan SIMAKSI, layanan interpretasi alam, pemanduan wisata alam dan wisata minat khusus); Pengembangan sarana dan prasarana wisata alam; Penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata Alam; Penyusunan mekanisme/ SOP pendampingan kegiatan wisata alam, pendidikan, dan penelitian; Pembinaan

masyarakat

yang

terlibat

dalam

kegiatan

wisata

Bantimurung; Pengembangan kerja sama pengelolaan Wisata Alam; Sosialisasi PNBP bidang kehutanan; pengembangan wisata pendidikan konservasi; diversifikasi kegiatan wisata alam melalui pengembangan paket wisata, wisata minat khusus, dan wisata pendidikan; Evaluasi pengelolaan Wisata Alam Bantimurung; Koordinasi intensif dalam rangka penyelesaian penataan wisata Bantimurung; Identifikasi dan inventarisasi point of interest wisata alam TN Babul; Pengadaan papan informasi & peringatan/rambu-rambu pada jalur wisata/ interpretasi; c) Pengembangan Bina Cinta Alam Renstra KL mengamanatkan adanya peningkatan jumlah keder konservasi, kelompok swadaya masyarakat/profesi, dan kelompok pecinta alam berperan aktif dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi sebesar 10% dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Mendukung target tersebut pada Balai TN Bantimurung Bulusaraung terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan, yaitu: Kampanye lingkungan; Bina Cinta Alam; pembentukan dan pembinaan kader konservasi; kemah konservasi; interpretasi konservasi alam pada pengunjung; Pendidikan konservasi bagi anak-anak usia sekolah; lomba-lomba di bidang konservasi. d) Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Untuk meraih dukungan publik terhadap pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung, maka promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi salah satu unsur penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini dapat direalisasikan melalui: pembuatan buku informasi; pembuatan bahan informasi dan promosi (leaflet, booklet, poster, kalender, dll); pameran konservasi; sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye lingkungan lainnya.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya a) Penguatan kapasitas kelembagaan Kapasitas kelembagaan Balai TN Bantimurung Bulusaraung yang kuat dan mantap adalah modal dasar dalam pengelolaan kawasan yang efektif dan efisien. Kapasitas kelembagaan yang kuat dan mantap tersebut ditargetkan untuk dapat direalisasikan dalam 5 tahun ke depan. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: penyediaan

Penguatan SDM melalui Pelatihan, inhouse training,

bahan

literatur,

penegakan

reward

and

punishment,

pembinaan, dan pengawasan; Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana; Penataan mekanisme dan alur kerja (SOP/Juknis/Juklak). b) Penyusunan Program dan Anggaran serta Laporan, Evaluasi dan Keuangan Tujuannya adalah terselenggara program dan penganggaran yang memadai, efektif, dan terintegrasi serta terwujudnya sistem laporan dan keuangan yang tertib administrasi. Target yang ingin dicapai adalah adanya dokumen program rencana, anggaran serta dokumen laporan dan evaluasi pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung yang lengkap tepat pada waktunya. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Penyusunan dokumen perencanaan (renstra, renja) dan anggaran (RKA-KL);

Penyusunan Laporan kegiatan (periodik:

Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, statistik tahunan) dan kinerja (LAKIP, keuangan); Mengikuti rapat koordinasi/rapat kerja teknis; rekonsiliasi keuangan; Pengelolaan SAI; Sosialisasi dan sinkronisasi program kegiatan; monitoring dan evaluasi pengelolaan. c) Pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan kawasan Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak dapat berdiri sendiri. Untuk itu perlu dikembangkan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung untuk mengisi â&#x20AC;&#x153;gapâ&#x20AC;? input dalam pelaksanaan TUPOKSI Balai TN Bantimurung Bulusaraung, terutama dalam bidang kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta pendanaan.

Kegiatan

ini

pun

ditujukan

untuk

mengoptimalkan

pengelolaan dan mempercepat capaian kinerja Balai TN Bantimurung Bulusaraung.

Target

yang

ingin

dicapai

adalah

adanya

legalitas

kesepakatan kerja sama dengan para pihak terkait, terutama dalam

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

penyelenggaraan

kegiatan

wisata

Bantimurung

dan

Bulusaraung,

penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Penyusunan naskah kerja sama (MoU) dengan para pihak terkait; Koordinasi dan Konsultasi. d) Percepatan Proses Usulan PK-BLU Balai TN Bantimurung Bulusaraung telah ditunjuk sebagai salah satu Satker di lingkup Ditjen PHKA untuk mengajukan usulan penerapan PKBLU. Proses ini telah diinisiasi sejak Juli 2009, namun usulan tersebut masih dalam proses persiapan dokumen SPM yang dipersyaratkan untuk ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. Pada akhir periode Renstra ini, Balai TN Bantimurung Bulusaraung ditargetkan sudah ditetapkan menjadi Satker BLU dan menerapkan PK-BLU. Rincian kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah: Konsultasi dan asistensi dengan Kemenkeu, baik dalam masa persiapan dokumen maupun masa transisi penerapan PK-BLU; Koordinasi dan konsultasi percepatan proses usulan PK-BLU pada Ditjen PHKA; Persiapan dan revisi dokumen usulan.

PEMBIAYAAN Pembiayaan Program Konservasi Keanekeragaman Hayati dan Perlindungan

Hutan yang dijabarkan dalam Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional pada Balai TN Bantimurung Bulusaraung selama tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014 bersunber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Indikasi alokasi pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan sebesar Rp. 43.957.883.000,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu) dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

Tabel 9. Indikasi Kebutuhan Pembiayaan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Balai TN Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014 (Sumber APBN)

Program, Kegiatan, Komponen Kegiatan, dan Sub Komponen Kegiatan

Pembiayaan

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (pada Ditjen PHKA)

6.715.180.000

Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional (pada TN Bantimurung Bulusaraung) a. Pemolaan dan pemangkuan Kawasan 1) Pemantapan Kawasan 2) Penataan Zonasi 3) Penataan Pengelolaan Berbasis Resort 4) Pengelolaan Data Base Kawasan 5) Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga b. Konservasi Keanekaragaman Hayati 1) Identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan sebaran flora dan fauna 2) Konservasi jenis secara eksitu dan/atau semi eksitu 3) Rehabilitasi, restorasi, dan Pembinaan Habitat c.

Perlindungan dan Pengamanan Kawasan 1) Operasi Pengamanan Kawasan 2) Penyelesaian Kasus Hukum 3) Penyelesaian Konflik Kawasan

d. Pengendalian Kebakaran Kawasan 1) Pencegahan, pemadaman, dan penanganan kebakaran kawasan 2) Peningkatan Kapasitas pengendalian kebakaran kawasan e.

Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 1) Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan 2) Pengembangan Pemanfaatan wisata alam 3) Pengembangan Bina Cinta Alam 4) Promosi, Informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1) Penguatan kapasitas kelembagaan 2) Penyusunan Program dan Anggaran, serta Laporan, evaluasi, dan keuangan 3) Pengembangan Kerja sama dan Kemitraan Pengelolaan Kawasan 4) Percepatan Proses Usulan PK-BLU

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

(Rp. x 1.000)

43.957.883

7.448.075

3.918.300

4.669.864

2.385.724

9.025.800

16.510.120

PENUTUP Kawasan karst merupakan fenomena alam yang khas dan unik. Fenomena ini tak banyak dijumpai di dunia, apalagi jika gugusan karst tersebut menampilkan bentang lahan dan kekayaan yang spektakuler. Di Indonesia, kawasan karst kelas dunia dapat dijumpai di kawasan karst Maros-Pangkep. Mewakili kepentingan konservasi alam, maka sebagian dari bentukan alam yang dikenal sebagai karst menara (tower karst) ini ditunjuk sebagai kawasan konservasi dengan nama Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Melanjutkan capaian kinerja hingga akhir tahun 2009, pengelolaan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung pada periode tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014 diarahkan untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kontribusi pengelolaan kawasan terhadap penyelesaian isu-isu nasional maupun global. Kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan TN Bantimurung Bulusaraung dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi kemandirian pembiayaan penyelenggaran pengelolaan kawasan, atau setidaknya memberikan kontribusi pada pembiayaan upaya-upaya konservasi. Pengelolaan lima tahun kedepan ini pun dirancang untuk memanfaatkan peluang penerapan PK-BLU di lingkup Direktorat Jenderal PHKA dan Kesepakatan bersama antara Kementerian Kehutanan dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan kerja keras dan langkah yang terarah sesuai dengan rencana strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman bersama agar pelaksanaan pengelolaan kawasa konservasi TN Bantimurug Bulusaraung di bidang layanan umum terhadap kunjungan wisata yang teramu dalam pengelolaan wisata dalam rangka pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan dan mampu mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

LAMPIRAN

Rencana Strategis Balai TN Bantimurung Bulusaraung (2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014)

MATRIKS KEGIATAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014 BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Program Outcome

: Konservasi Keanekaragamanan Hayati dan Perlindungan Hutan : Biodiversity dan Ekosistemnya Berperan Signifikan sebagai penyangga Ketahanan Ekologis dan Penggerak Ekonomi Riil serta Pengungkit Martabat Bangsa dalam Pergaulan Global : Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional

Kegiatan KOMPONEN KEGIATAN/ SUB KOMPONEN KEGIATAN 1

Pemolaan dan Pemangkuan Kawasan

1.1 Pemantapan kawasan

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA TAHUNAN (Rp.x1.000)

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER DATA VERIFIKASI

2.000.000

2.200.000

‐

1. Panjang Tata Batas definitive kawasan 2. Jumlah dukungan administrasi percepatan pengukuhan kawasan 3. Prosentase progres Pengukuhan kawasan 1. Jumlah sistem zonasi

45,7

548.075

Surat, laporan koordinasi dgn pihak terkait SK Penetapan Kawasan

100

Set

Laporan monev Resort, SOP, aliran data dari resort, kelengkapan sarpras resort

DBMS, data spasial & non spasial, web site yg up to date

‐

Profil desa , Laporan PDB

Orang

Laporan kegiatan

Desa

Laporan kegiatan PDP

Jenis

1.4 Pengelolaan data base kawasan 1.5 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga

1. Terbangunnya daerah penyangga kawasan yang peduli kelestarian ekosistem TN Babul 2.

Prosentase peningkatan % pendapatan masyarakat MDK dan Desa Wisata

Jumlah Konservasi TSL prioritas yang dikembangkan

BAP, Laporan Tata Batas

Resort Resort berkinerja optimal 1. Jumlah Resort yang ditetapkan dalam penyelenggaraan 2. Prosentase peningkatan kapasitas % kegiatan pengelolaan dan kinerja Resort keanekaragaman hayati dan perlindungan dan pengamanan kawasan Tersedianya basis data yang 1. Jumlah set data base yang Set akurat, valid dan up to date dibangun

Jumlah masyarakat desa sekitar kawasan yang terlibat dalam kegiatan TN Babul 3. Jumlah Desa Binaan

1.100.000 1.600.000

surat/ laporan %

1.3 Penataan Pengelolaan berbasis resort

Terlaksananya konservasi jenis tumbuhan & satwa liar, baik secara insitu, maupun eksitu

2012

Ditetapkanya zonasi TN Babul

Konservasi Keanekaragaman Hayati

2011

set

1.2 Penataan zonasi

TARGET KUMULATIF 2010

Jumlah sistem zonasi Prosentase peningkatan kinerja resort Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat MDK Pattanyamang

Terwujudnya keman‐ 1 tapan kawasan dan status 2 hukum TN Babul untuk mendukung pengelolaan 3 SDAH&E yang optimal Adanya kelengkapan pra‐ syarat pengelolaan berupa Penetapan Kawasan

Satuan

Dokumen rancangan zonasi, SK penetapan zona, Luas zona, aturan pengelolaan zona SK Kepala Balai

118.300

500.000

900.000

1.100.000

1.300.000

KOMPONEN KEGIATAN/ SUB KOMPONEN KEGIATAN 1

2.1 Identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan sebaran flora dan fauna

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan

Terselenggaranya kegiatan 1. Jumlah Penangkaran TSL (di kawasan) pengawetan dan konservasi jenis yang profesional 2. Jumlah jenis TSL yang ditangkarkan 1. Luas areal yang direhabilitasi Terehabilitasinya areal dalam kawasan yang 2. Prosentase perbaikan habitat TSL terdegradasi dan/atau tidak mampu mendukung hidupan liar didalamnya 3 Pengembangan Terwujudnya pengelo- 1 Prosentase peningkatan pemanfaatan jasa laan dan penataan PNBP (dibanding Th. 2009) lingkungan dan kegiatan pemanfaat2 Jumlah Lokasi wisata yang wisata alam an jasa lingkungan dikembangkan dan wisata alam pada kawasan TN Babul sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 1. Jumlah Potensi jasa ling‐kungan 3.1 Pengembangan Terkelolanya kegiatan pemanfaatan jasa yang dikembangkan pemanfaatan jasa lingkungan secara efektif 2. Jumlah forum pemanfaat jasa lingkungan dan efisien lingkungan air 1. Jumlah PNBP 3.2 Pengembangan Optimalnya penerapan pemanfaatan wisata pungutan PNBP dari 2. Tingkat kunjungan kegiatan wisata alam sesuai 3. Jumlah objek wisata yang alam dengan peraturan dikembangkan perundangan yang berlaku; 4. Jumlah jenis layanan/ paket

Meningkatnya pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 3.3 Pengembangan Bina Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam Cinta Alam pengelolaan TN Babul

2011

2012

INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA TAHUNAN (Rp.x1.000)

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER DATA VERIFIKASI

Data base, Laporan hasil kegiatan inventarisasi

Laporan hasil kegiatan

Unit

Kegiatan Penangkaran

Jenis

Laporan kegiatan penangkaran

1. Jumlah set data hasil inventarisasi Set Tergalinya data dan TSL dan sebaran habitatnya informasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya 2. Jumlah set data kondisi ekosistem Set

2.2 Konservasi jenis secara eksitu dan/atau semi eksitu 2.3 Rehabilitasi, Restorasi, dan Pembinaan habitat

TARGET KUMULATIF 2010

1000

1230

Laporan kegiatan

52%

64%

Laporan hasil restorasi dan pembinaan habitat, citra satelit

1700

1850

2000

2140

2280

Lokasi

Objek

‐

Laporan Kegiatan

Forum

‐

MoU

1,2M

2,5M

3,9M

5,4M

Orang Lokasi

615 rb

1.245 rb

1.875 rb

2.515 rb

3.165 rb

1.375.800

1.450.000 2.000.000

2.100.000

Setoran PNBP Laporan penjualan karcis, Laporan kegiatan

Jenis

wisata 5. Jumlah fasilitas wisata alam

Unit

Paket wisata, laporan kegiatan pemanduan Laporan dan data asset

1. Jumlah kegiatan penelitian

Kegiatan

SIMAKSI, laporan/data hasil

2. Jumlah Topik/judul penelitian

Topik

SIMAKSI, laporan/data hasil kegiatan

1. Jumlah Kader Konservasi/KPA/KSM

Orang/ kelompok

120

150

Laporan kegiatan

2. Frekuensi kegiatan pendidikan konservasi

Kali/ tahun

‐

Laporan kegiatan

KOMPONEN KEGIATAN/ SUB KOMPONEN KEGIATAN 1

3.4 Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 4 Pengendalian

Kebakaran Kawasan

4.1 Pencegahan, pemadaman, dan penanganan kebakaran kawasan 4.2 Peningkatan kapasitas pengendalian kebakaran kawasan 5

Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Tersebarluaskannya informasi dan promosi sumber daya alam hayati dan ekositem TN Babul Tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung; Terkendalinya Kebakaran Hutan

Satuan

5.3 Penyelesaian kasus hukum

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2012

INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA TAHUNAN (Rp.x1.000)

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Kali/ tahun

Jumlah Kejadian Kebakaran kali kawasan

SUMBER DATA VERIFIKASI 15

Leaflet/banner/poster/ booklet/buku informasi Laporan kegiatan

85.724

800.000

500.000

1. Jumlah hotspot

Titik

Laporan hasil monitoring hotspot

2. Jumlah Kejadian Kebakaran kawasan 3. Luas areal kebakaran

Kali

Laporan kejadian

1. Jumlah sarana dan prasarana Tersedianya mekanisme karhut kerja, SDM, dan sarana dan 2. Jumlah SOP pengendalian prasarana pengendalian Kebakaran kawasan Karhut yang memadai

Unit

Sarana dan prasarana

dokumen

‐

SOP

Menurunnya konflik SDAH&E dan kasus pelanggaran kehutanan

kasus

‐

1 Jumlah konflik/klaim

kawasan yang dapat diselesaikan 2 Jumlah kasus hukum yang sudah P.21

419.864

kasus

950.000 1.000.000

1.100.000

1.200.000

‐

Laporan hasil patrol rutin, Citra Satelit MoU

Meningkatnya pengamanan 1. Frekuensi kegiatan perlindungan kali dan pengamanan kawasan kawasan hutan, hasil hutan dan hak negara atas hutan 2. Jumlah temuan Kasus Pelanggaran kali Kehutanan

110

140

Laporan patroli/operasi

1. Jumlah kasus hukum yang sudah Kasus Terselesaikannya kasus‐ P.21 kasus hukum pelanggaran kehutanan pada kawasan TN Babul

Laporan kejadian,berkas kasus, SP Penyelidikan / SP Penyidikan, Register Perkara berkas P.21

Terwujudnya kemantapan kelembagaan untuk mendukung pesiapan pengelolaan TN Babul menuju kemandirian

100

2 Tingkat capaian kinerja Balai %

5.1 Penyelesaian konflik Adanya kesepakatan solusi 1. Prosentase penurunan luas areal % yang tumpang tindih yang dipahami bersama dan kawasan dijalankan dengan konsisten 2. Jumlah kesepakatan yang Dokumen oleh para pihak terkait dibangun dengan masyarakat 5.2 Operasi pengamanan kawasan

2011

judul

1. Jumlah judul/materi/ bahan informasi dan promosi 1. Frekuensi kegiatan Pameran Konservasi

TARGET KUMULATIF 2010

1 Progres persiapan

penerapan PK‐BLU TN Babul

3.631.728

2.778.392 3.100.000

3.400.000

3.600.000

KOMPONEN KEGIATAN/ SUB KOMPONEN KEGIATAN 1

6.1 Percepatan Proses Usulan PK-BLU

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan 4

Diterapkannya PK‐BLU pada 1. Prosentase progress penyelesaian % Balai TN Babul penetapan PK‐BLU

6.2 Penguatan kapasitas Terciptanya SDM yang 1. Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Orang professional dan berkinerja kelembagaan optimal 2. Jumlah kegiatan Diklat kegiatan 3. Jumlah kegiatan pembinaan pegawai Terciptanya suasana kerja yang kondusif

6.3 Penyusunan Program dan Anggaran serta Laporan, Evaluasi dan Keuangan

6.4 Pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan kawasan

kegiatan

1. Prosentase ketersediaan sarpras % yang standar 2. Jumlah laporan SIMAK BMN yang judul akuntabel 1. Jumlah dokumen arahan dan Judul rencana kegiatan

Dokumen program dan anggaran serta laporan monitoring dan evaluasi Judul 2. Jumlah dokumen pedoman kinerja dan keuangan pelaksanaan kegiatan tersedia lengkap tepat pada 3. Jumlah dokumen laporan Judul waktunya. monitoring & evaluasi 4. Prosentase realisasi pelaksanaan % kegiatan Terjalinnya kemitraan dan kolaborasi dalam upaya membantu meningkatkan efektifitas pengelolaan TN Babul

1. Frekuensi komunikasi dengan para kali pihak terkait 2. Jumlah para pihak yang diajak Lembaga berkomunikasi 3. Jumlah kesepakatan kerja dokumen sama/Mou

TARGET KUMULATIF 2010

2011

2012

INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA TAHUNAN (Rp.x1.000)

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER DATA VERIFIKASI

100

SK Menkeu ttg penetapan PKBLU

Data kegiatan Diklat

143

191

239

laporan bimbingan teknis, koordinasi, konsultasi, pembinaan, dan pengawasan Data barang inventaris

SAKBM/ laporan barang

Renja, RKA-Kl, Penetapan Kinerja, Renstra

‐

SOP/Juklak/Juknis/ protokol

135

180

225

100

130

175

200

Laporan koordinasi

‐

MoU, naskah kerja sama/kemitraan

Laporan periodik (bln, trw, smt, thn), Lakip, Monev, Statistik. LAKIP, Laporan perio-dik, laporan monev