KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG
KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG NOMOR: SK.01/BTNBABUL-1/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAKIAN GUNUNG BULUSARAUNG DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa kawasan Taman Nasional (TN) Bantimurung Bulusaraung merupakan Kawasan Pelestarian Alam yang mengemban fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara berkelanjutan, untuk itu aktivitas wisata alam perlu dikelola dengan optimal untuk memberikan pelayanan prima bagi pengunjung dengan tetap menjaga fungsi kawasan;
b.
bahwa pendakian ke Gunung Bulusaraung merupakan salah satu aktivitas wisata alam terbatas di kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung, dan bahwa kegiatan pendakian dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan berupa sampah, erosi, vandalisme, pencemaran sumber air, pengambilan sumber daya alam hayati, nilai budaya serta kearifan lokal, maka kegiatan pendakian harus dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalkan dampak dimaksud dan meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka ditetapkan Keputusan Kepala Balai TN. Bantimurung Bulusaraung tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Pendakian Gunung Semeru di TN. Bantimurung Bulusaraung.
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
2009
tentang
Perlindungan
dan
8. Peraturan...
-2-
8.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam;
9.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAKIAN GUNUNG BULUSARAUNG DI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG
PERTAMA
: Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Gunung Bulusaraung di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung merupakan acuan dalam pendakian Gunung Bulusaraung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA
: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: :
Maros 01 November 2014
KEPALA BALAI,
Ir.Siti Chadidjah Kaniawati, MWC NIP. 19600702 198703 2 001 Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Bupati Pangkajene dan Kepulauan Sekretaris Ditjen PHKA Direktur Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangkajene dan Kepulauan Camat Balocci Kepala Desa Tompobulu Ketua Kelompok Pengelola Ekowisata Dentong
Lampiran : Keputusan Kepala Balai TNBABUL tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional (SOP) Pendakian Gunung Bulusaraung
di Taman
Nasional Bantimurung Bulusaraung Nomor
: SK.01/BTNBABUL-1/2014
Tanggal
: 01 November 2014
I.
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Kawasan Pegunungan Bulusaraung merupakan salah satu dari 7 (tujuh) situs Objek Daya Tarik Wisata Alam Taman Nasional (TN) Bantimurung Bulusaraung pada zona pemanfaatan yang prioritas untuk pengembangan pengelolaan pariwisata alam. Arah pengembangan kawasan ini diarahkan pada wisata minat khusus di antaranya pendakian Gunung Bulusaraung (hiking), pengamatan flora dan fauna, panorama alam dan berkemah (camping). Kawasan
Pegunungan
Bulusaraung
memiliki
keanekaragam
hayati
pegunungan yang tinggi, dan panorama alam yang indah di puncak Gunung Bulusaraung pada ketinggian Âą 1.353 mdpl, sehingga menjadi salah satu tujuan pendakian yang cukup populer di wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, aksesibilitas menuju kawasan Pegunungan Bulusaraung yang cukup baik serta dekat dengan kota Makassar dibanding dengan tujuan pendakian lainnya. Gunung Bulusaraung merupakan
tujuan
terpopuler
setelah
Gunung
Latimojong
dan
Gunung
Bawakaraeng. Gunung Bulusaraung merupakan alternatif bagi pendaki pemula karena jalur pendakiannya tidak terlalu susah serta tidak terlalu tinggi. Mengingat tingginya minat para pecinta alam untuk mendaki Gunung Bulusaraung, maka akan tercipta peluang adanya dampak negatif terhadap ekosistem di wilayah tersebut terutama di sekitar jalur pendakian, camping ground serta puncak Gunung Bulusaraung yang menjadi basis aktivitas para pendaki. Salah satu penyebab kerusakan tersebut adalah sampah yang dibawa para pendaki pada
saat mereka beraktivitas. Selain sampah, erosi tanah sepanjang jalur pendakian juga berdampak buruk terhadap ekosistem di kawasan tersebut. Aktivitas vandalisme juga kerap terjadi sehingga menghilangkan kealamian hutan di sana. Pendaki Gunung Bulusaraung pada umumnya adalah para pemula yang belum memiliki kesadaran yang cukup dalam hal pelestarian alam dan fungsi konservasi wilayah tersebut. Pendakian umumnya hanya untuk
kesenangan dan
mendapatkan suasana baru dari kepadatan kota sehingga mereka perlu diarahkan dan dibina supaya timbul kesadaran konservasi di dalam diri mereka. Kegiatan pendakian merupakan kegiatan yang beresiko. Resiko tersebut bisa terjadi apabila peralatan dan tata cara melakukan pendakian tidak memenuhi standar. Banyaknya pendaki yang melakukan pendakian dengan tidak melewati jalur yang telah ditetapkan menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk menghindari kerusakan ekosistem serta mengurangi resiko kecelakaan dalam kegiatan pendakian, diperlukan Petunjuk Teknis Standar Operasional Protokol (SOP) pendakian Gunung Bulusaraung. Dengan adanya Petunjuk Teknis SOP pendakian ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pendakian sehingga lebih tertib, efektif, efiisien dan mengurangi
kerusakan
ekosistem
kawasan
Pegunungan
Bulusaraung,
serta
meminimalisir tingkat resiko kecelakaan. 2. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis SOP pendakian ini adalah untuk menyediakan pedoman bagi petugas dan para pendaki untuk terciptanya pelayanan pendakian yang aman bagi pendaki Gunung Bulusaraung. Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis SOP pendakian ini adalah: a.
Mewujudkan pelayanan pendakian yang tertib, efektif dan efisien;
b.
Menjaga kelestarian ekosistem Pegunungan Bulusaraung;
c.
Mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan.
2
3. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis SOP pendakian Gunung Bulusaraung di TN. Bantimurung Bulusaraung ini meliputi arahan teknis, prosedur pendakian, tugas dan tanggung jawab petugas pelayanan pendakian, dan peraturan pendakian. 4. Pengertian a.
Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlidungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
b.
Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
c.
SDAHE (Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
d.
Ekowisata adalah kegiatan wisata yang secara langsung dan tidak langsung mempromosikan perlindungan lingkungan dan memberikan peningkatan kepada kesejahteraan masyarakat;
e.
Pendakian di kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung adalah kegiatan pendakian yang mendapatkan ijin dari Balai TN. Bantimurung Bulusaraung dan hanya di lakukan pada jalur-jalur resmi;
f.
Jalur pendakian adalah jalur resmi yang ditetapkan oleh Balai TN. Bantimurung Bulusaraung untuk kegiatan pendakian;
g.
Petugas pemungut PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah pegawai Balai TN. Bantimurung Bulusaraung yang ditunjuk yang mempunyai tugas
3
memungut tiket masuk kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai TN. Bantimurung Bulusaraung; h.
Kelompok Pengelola Ekowisata (KPE) Dentong adalah kelompok ekowisata yang ditunjuk oleh Balai TN. Bantimurung Bulusaraung untuk mengelola pendakian Gunung
Bulusaraung
yang
kedudukannya
di
bawah
pemerintah
desa
Tompobulu; i.
Posko KPE Dentong adalah pos komando KPE Dentong yang berfungsi sebagai pengendalian pendakian yang berkedudukan di desa Tompobulu.
j.
Pengunjung pendakian adalah orang yang melakukan kegiatan pendakian di TN. Bantimurung Bulusaraung melalui prosedur yang telah ditetapkan;
k.
Pendampingan adalah bentuk pelayanan kepada para pendaki yang dilakukan oleh pemandu;
l.
Penutupan
pendakian
adalah
periode
tidak
diperkenankannya
kegiatan
pendakian untuk untuk umum dalam rangka pemulihan/recovery ekosistem hutan TN. Bantimurung Bulusaraung, atau upaya antisipasi terhadap bahaya kebakaran akibat kemarau panjang; atau upaya untuk melindungi pendaki dari bahaya longsor atau kecelakaan lainnya akibat curah hujan yang sangat tinggi dan angin kencang; atau bencana alam lainnya; m. Pemulihan/Recovery ekosistem adalah upaya perbaikan ekosistem dari kondisi rusak ke kondisi awal/baik secara alami maupun dengan adanya campur tangan manusia; n.
Vandalisme adalah salah satu tindakan merusak dari pengunjung antara lain dengan membuat coretan, garutan, goresan atau gambar.
o.
Kemah adalah meletakkan membangun tenda atau struktur berbentuk tenda dipergunakan untuk berteduh atau menginap.
4
II.
ARAHAN TEKNIS
Kegiatan pendakian Gunung Bulusaraung berada pada zona pemanfaatan TN. Bantimurung Bulusaraung. Zona tersebut juga merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan non dipterocarpaceae (pamah) dan hutan pegunungan bawah Pegunungan Bulusaraung. Keberadaan flora dan fauna tersebut sangat sensitif terhadap aktivitas manusia terutama kagiatan yang dilakukan para pendaki. Untuk itu kegiatan pendakian harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: 1. Perlindungan Ekosistem Aktivitas pendakian Gunung Bulusaraung berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dalam bentuk: a.
Penyebaran biji dan atau benih tumbuhan eksotik yang dibawa pengunjung baik sengaja maupun tidak sengaja, dari luar kawasan;
b.
Gangguan terhadap satwa liar, terutama saat musim berkembang biak dan kemungkinan terjadi perubahan perilaku satwa liar;
c.
Perubahan vegetasi di sepanjang jalur pendakian dan lokasi berkemah (camping
ground) akibat pembukaan jalur maupun aktivitas pembuatan lokasi berkemah dan sejenisnya; d.
Pencemaran lingkungan akibat sampah baik sampah yang berasal dari barang bawaan pendaki maupun produk dari pendaki sendiri, dilokasi berkemah maupun sumber mata air.
e.
Kebakaran yang dipicu oleh pembuatan api unggun, puntung rokok dan sebagainya;
f.
Rusaknya kealamian pemandangan akbat vandalism yang dilakukan pendaki yang tidak bertanggung jawab.
5
Dalam rangka mempertahankan nilai penting keanekaragaman hayati kawasan Pegunungan Bulusaraung, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pendakian antara lain : a.
Kondisi fisik Gunung Bulusaraung, utamanya pada sepanjang jalur pendakian dan camping ground;
b.
Pengunjung tidak diperkenankan membuat jalur baru serta lokasi berkemah baru di luar yang telah ditetapkan oleh pengelola TN. Bantimurung Bulusaraung;
c.
Keaslian
ekosistem
kawasan
di
seluruh
kawasan
pendakian
Gunung
Bulusaraung; d.
Pendaki tidak diperkenankan melakukan penanaman tumbuhan maupun pelepasliaran satwa liar serta mengambil atau membawa pulang tumbuhan dan hewan/satwa dari kawasan dalam bentuk apapun tanpa izin resmi dari Balai TN. Bantimurung Bulusaraung;
e.
Kealamian perilaku satwa liar di dalam kawasan Pegunungan Bulusaraung;
f.
Pendaki tidak diperkenankan memberi makan satwa liar atau mengganggu aktivitas satwa lair;
g.
Kelangsungan mata air yang berada di campaing ground dan sekitarnya;
h.
Pendaki tidak diperkenankan untuk membuang sampah biologis (besar maupun kecil) di sekitar sumber mata air;
i.
Mata air digunakan seperlunya;
j.
Keamanan dan kenyamanan pendaki lain;
k.
Pendaki tidak diperkenankan melakukan kegiatan vandalisme, membawa senapan api maupun angin, senjata tajam, narkoba, dan miras;
l.
Pendaki diwajibkan untuk menjaga ketertiban umum;
m. Kebersihan lokasi pendakian;
6
n.
Setiap sampah anorganik yang dibawa pendaki harus dibawa pulang kembali ketempat masing-masing. Untuk sampah organik dibuang dilokasi pembuangan yang telah ditentukan.
2. Perlindungan Nilai Budaya Selain perlindungan ekosistem Pegunungan Bulusaraung, terdapat juga nilai budaya serta kearifan lokal yang ada di sekitarnya utamanya di desa Tompobulu yang merupakan pintu masuk jalur pendakian Gunung Bulusaraung. Sejak turun temurun para tetua di desa Tompobulu sudah mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan. Salah satu contohnya adalah mewajibkan setiap pasangan pengantin baru untuk menanam tanaman kayu sebagai simbol penghormatan bagi alam. Demikian halnya dalam setiap kelahiran. Desa Tompobulu juga terkenal akan nilai-nilai religinya sehingga setiap pengunjung yang datang baik untuk kegiatan wisata di desa Tompobulu maupun melakukan pendakian Gunung Bulusaraung harus menghormati dan menjunjung tinggi adat budaya setempat. Nilai-nilai budaya yang seperti itu harus dihormati dan dijadikan contoh bagi para pendaki dalam bersikap dan menghormati alam. Salah satu bentuk nyata yang dapat dilakukan adalah turut menjaga hutan yang ada di sekitar lokasi pendakian. 3. Kepuasan Pendaki Kegiatan pendakian merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata
minat
khusus, dimana kegiatan tersebut tidak lazim dilakukan orang. Hanya orang-orang yang memiliki minat ketertarikan terhadap keindahan alam serta menyukai tantangan yang melakukannya. Namun pada intinya para pendaki ingin mencari kepuasan dari kegiatannya. Untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi pengelola kawasan untuk memberikan pelayanan yang baik sehingga pendaki mendapatkan kepuasan tersebut.
7
Selain dari pengelola, pendaki sendiri juga memiliki kewajiban untuk menjaga supaya kepuasan kunjungan tersebut dapat dinikmati oleh semua pihak. Untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan, pendaki harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a.
Pendaki harus sudah berumur sekurang-kurangnya 13 tahun;
b.
Pendakian yang dilakukan dalam grup, ketentuannya adalah: 1.
Untuk pendaki umum, jumlah pendaki dalam 1 grup minimal 3 (tiga) orang, dan maksimal 10 (sepuluh) orang, termasuk ketua;
2.
Untuk pelajar/mahasiswa, jumlah pendaki dalam grup minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 20 (dua puluh) orang termasuk ketua grup;
3.
Ketua grup untuk kelompok tersebut pada poin b (1) dan b (2) minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun.
c.
Pendaki berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur pendakian, kondisi umum kawasan, serta jalur pendakian yang telah ditentukan;
d.
Pendaki berhak meminta pendamping dari petugas untuk memandu pendaki dalam melakukan pendakian dengan syarat dan ketentuan pendampingan yang berlaku;
e.
Pendaki memperhatikan papan informasi dan papan arah yang telah dipasang oleh pengelola serta menggunakan pos-pos pendakian sebagai tempat peristirahatan;
f.
Untuk efektifitas pendakian maka pemeriksaan personal use, alat dan bahan terlarang serta pendataan barang yang berpotensi sampah, setiap pendaki diwajibkan masuk dan keluar (check in/check out) di posko KPE Dentong antara pukul 07.00 – 22.00 WITA.
8
III. PROSEDUR PENDAKIAN
1. Pendaftaran/Registrasi Pendaftaran atau registrasi yang dimaksud adalah pengajuan ijin untuk melakukan
pendakian
Gunung
Bulusaraung
setelah
memenuhi
persyaratan
administrasi bagi calon pendaki. Adapun tata cara pendaftaran/registrasi yang dipersyaratkan adalah: a.
Mengisi buku kunjungan yang telah disediakan oleh petugas posko KPE Dentong yang merupakan pos registrasi resmi, antara lain: -
Data diri masing-masing peserta yang berisi nama, alamat, nama organisasi peserta nomor telfon atau disesuaikan dengan form isian yang telah disediakan oleh petugas;
-
Untuk ketua kelompok harus menyertakan foto copy identitas diri sebagai arsip untuk petugas.
b.
Tarif masuk yang dikenakan bagi pendaki adalah seperti tercantum dalam Peraturan Desa Tompobulu Nomor: 02 tahun 2014 tentang Pembagian Hasil dan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan Kegiatan Ekowisata di Desa Tompobulu dan Pendakian Bulusaraung pada Kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung;
c.
Melakukan pengecekan daftar barang bawaan bersama-sama dengan petugas piket untuk kemudian dicatat dan diverifikasi pada saat pulang.
2. Persiapan Pendakian a.
Pendaki menyelesaikan administrasi yang telah dipersyaratkan pada poin pendaftaran/registrasi;
b.
Petugas memberi informasi tentang peraturan dan tata tertib pendakian;
9
c.
Petugas
melakukan
pemeriksaan
terhadap
barang
bawaan
pengunjung
kemudian dicatat dalam form barang bawaan yang wajib dibawa pulang kembali pada saat meninggalkan lokasi; d.
Untuk mempercepat proses pemeriksaan, disarankan ketua
kelompok sudah
mencatat semua barang bawaan sebelum melapor ke petugas pengecekan; e.
Petugas memberikan validasi (paraf) pada form barang bawaan dan tiket masuk;
f.
Pendaki dianggap sebagai pengunjung pendakian secara resmi setelah semua persyaratan dipenuhi.
3. Pelaksanaan pendakian Dalam rangka keamanaan pendaki dan perlindungan terhadap ekosistem didalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, pada saat pendakian pendaki harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.
Setiap pendaki harus menggunakan pakaian dan sepatu khusus, sesuai standar pendakian;
b.
Pendaki harus tetap berjalan di jalur pendakian yang telah ditentukan. Tidak diijinkan berjalan di luar jalur pendakian, membuat jalur baru dan atau membuat jalur pintas (short cut);
c.
Pendirian tenda hanya boleh dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan yaitu di pos 9;
d.
Pendirian tenda selain pada poin c di atas tidak diijinkan dan akan dianggap
illegal bila dilakukan. Bila hal ini dilakukan maka akan ditindak oleh petugas sesuai ketentuan yang berlaku; e.
Saat pendakian dan camping, pengunjung tidak diijinkan membuat api dari kayu untuk memasak, perapian dan tujuan lainnya. Pendaki disarankan untuk membawa paraffin, kompor gas/minyak tanah untuk keperluan memasak;
10
f.
Setiap rombongan pendaki diwajibkan membawa satu kantong sampah untuk memasukan sampah selama kegiatan pendakian dan berkemah;
g.
Sampah-sampah
pendaki
harus
dibawa
kembali
dan
ditempatkan
di
pembuangan sampah di pintu keluar. 4. Check Out Kegiatan pendakian selesai sejak pendaki menyelesaikan validasi di pintu keluar dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Waktu check out mulai pukul 07.00 – 22.00 WITA setiap harinya;
b.
Pendaki menunjukan kembali robekan karcis yang telah diterima pada saat masuk kemudian ketua kelompok mengecek kembali anggotanya;
c.
Bersama petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pendaki dan memberikan validasi terhadap daftar barang bawaan;
d.
Pendaki menunjukan hasil sampah barang bawaannya kepada petugas, untuk kemudian di buang ke tempat sampah yang telah disediakan;
e.
Pendaki dapat meninggalkan lokasi pendakian.
11
IV.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS PELAYANAN PENDAKIAN
1. Petugas pemungut PNBP a.
Petugas pemungut PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah pegawai Balai TN. Bantimurung Bulusaraung yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;
b.
Tugas utama petugas pemungut PNBP adalah mencatat dan memungut PNBP dari karcis masuk yang telah ditetapkan.
2. Petugas Posko a.
Petugas posko adalah petugas jaga posko KPE Dentong yang bertugas setiap harinya yang terdiri dari anggota KPE Dentong dan petugas pemungut PNBP;
b.
Tugas utama petugas posko adalah: -
Mencatat dan merekapitulasi pengunjung;
-
Mengeluarkan tiket masuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan;
-
Mengecek dan memverifikasi barang bawaan pendaki pada saat check in dan check out;
-
Menyampaikan informasi terkait tata tertib pendakian.
3. Petugas Pos a.
Petugas pos adalah petugas jaga pos peristirahatan pendaki yang terdiri dari anggota
KPE
Dentong
dan
personil
Resort
Balocci
TN.
Bantimurung
Bulusaraung; b.
Tugas utama petugas pos adalah: -
Memantau dan membantu pendaki disepanjang jalur pendakian;
-
Memastikan pendaki untuk tetap pada jalur pendakian yang telah ditentukan;
-
Mengecek tiket pendaki di pos-pos pendakian yang telah ditentukan (pos 2 - puncak);
12
-
Memberikan informasi yang cukup tentang kondisi jalur pendakian.
4. Pemandu a.
Pemandu adalah petugas yang berasal dari anggota KPE Dentong dan personil Resort Balocci TN. Bantimurung Bulusaraung;
b.
Tugas pemadu adalah: -
Melakukan
tugas-tugas
pemanduan
yang
meliputi
pemberian
informasi/interpretasi wisata kepada pengunjung dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan pengunjung; -
Memastikan bahwa pengunjung mematuhi peraturan pendakian dan perkemahan.
13
V.
PERATURAN PENDAKIAN
Peraturan pendakian berisi tentang larangan dan sanksi yang dikenakan kepada pendaki apabila melakukan pelanggaran. 1. Larangan Setiap pendaki yang memasuki kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung DILARANG : a.
Mengambil, memetik, memotong tumbuhan dan atau bagian-bagiannya serta benda-benda lainnya dan membawa ketempat lain;
b.
Menangkap, melukai dan atau membunuh satwa yang ada dalam kawasan;
c.
Membawa binatang ke dalam maupun ke luar kawasan;
d.
Membawa minuman keras atau beralkohol;
e.
Membawa obat-obatan terlarang yang termasuk dalam daftar G Kementerian Kesehatan seperti putau, heroin, leksotan, ekstasi, ganja dan lain-lain yang sejenis dan berbahaya;
f.
Membawa alat musik dan alat bunyi-bunyian yang jika dibunyikan akan mengganggu ketenangan kehidupan flora dan fauna di dalam kawasan serta mengganggu ketertiban umum;
g.
Membawa alat elektronik seperti radio komunikasi (handy talky), radio, tape (ukuran besar) dan lain-lain kecuali jam tangan, handphone dan kamera saku. Untuk kegiatan pendakian massal seperti pendidikan dan pelatihan petugas dapat memberikan ijin mambawa handy talky dengan terlebih dahulu megajukan proposal kegiatan;
h.
Membawa senapan api, senapan angin, dan senjata tajam seperti parang, pisau, (belati, lipat, dapur dll) serta alat pemotong lainnya. Bagi rombongan yang membawa makanan kaleng, petugas dapat memberikan ijin membawa pisau lipat ukuran kecil 1 (satu) buah untuk setiap rombongan;
14
i.
Membawa alat-alat berburu seperti senapan angin, tombak, panah, ketapel membuat jerat, jerat lem, kurungan dll;
j.
Mambawa bahan detergen dan bahan pencemar lainnya seperti pasta gigi, sabun, shampoo dan lainnya;
k.
Membawa berbagai jenis cat;
l.
Melakukan vandalisme berupa perusakan fasilitas, membuat coretan dan tempel menempel pada fasilitas, pohon batu dan sebagainya.
m. Membuat atau memasang papan petunjuk lain selain yang terpasang di jalur wisata secara permanen. Untuk kegiatan pendakian massal seperti pendidikan dan pelatihan yang memerlukan alat petunjuk lain yang dipasang harus dengan persetujuan petugas dengan catatan alat petunjuk tidak bersifat permanen, berbahaya dan harus di ambil kembali pada saat kegiatan selesai; n.
Membuang sampah dalam kawasan dan tidak membawa turun kembali sampah bawaannya keluar kawasan;
o.
Membuat perapian atau api unggun di dalam kawasan dengan alasan apapun;
p.
Melakukan pendakian sendiri.
2. Prosedur Keselamatan Demi keamanan dan kenyaman pendaki diharapkan membawa peralatan pribadi maupun kelompok seperti : a.
Tenda kedap air;
b.
Ransel/carier dengan spesifikasi kuat dan kondisi baik (jahitan, resleting, pengikat)
nyaman
dipakai
dengan
kapasitas
60-100
liter
serta
tidak
mengganggu pergerakan; c.
Matras dengan spesifikasi ketebalan min 3 mm, lebar 40 cm, panjang min 180 cm, dapat digulung dan memakai pengikat;
d.
Kantong tidur (sleeping bag);
15
e.
Sarung tangan dengan spesifiakasi jari-jari tangan tertutup, sesuai dengan ukuran tangan menutup/melebihi pergelangan tangan;
f.
Kaos kaki diutamakan bahan semi wool, kuat dan tebal, bahan bukan nylon dan membawa cadangan (min 2 pasang);
g.
Baju lapangan tangan panjang, mudah kering (menyerap keringat) serta tidak terlalu ketat/longgar;
h.
Celana lapangan dengan bahan bukan dari jeans, mempunyai saku tambahan (saku samping) dan tidak terlalu longgar/ketat;
i.
Pakaian
tidur/training/sweater/kaos
tangan
panjang
yang
bersifat
menghangatkan (min 1 set); j.
Balaclava/kupluk/penutup kepala diutamakan bahan semi wool;
k.
Sepatu lapangan seperti sepatu militer kuat dan nyaman;
l.
Jas hujan;
m. Webbing bukan tali tambang (plastik/sabut) dengan spesifikasi jenis tubular, lebar 27 mm, panjang 4 m dengan kondisi baik (tidak aus dan lapuk); n.
Lampu senter gantung atau kepala berikut baterai cadangan serta lampu kabut;
o.
Peralatan masak: misting/nesting lengkap dengan spesifikasi bahan alumunium dan memakai pembungkus, paraffin atau kompor gas;
p.
Perbekalan logistik, disesuaikan dengan rencana perjalanan dan jumlah anggota kelompok;
q.
Obat-obatan pribadi (P3K).
3. Sanksi Sanksi dapat dikenakan kepada setiap pelaku pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam protocol pendakian. Sanksi akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
16
a.
Undang-undang Nomor: 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
b.
Undang-undang Nomor: 32 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
c.
Undang-undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
d.
Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
e.
Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.07/IV-set/2011
tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam
Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru; f.
Dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bentuk pelanggaran bagi pendaki atau kelompok pendaki yang belum atau
tidak tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang ada (seperti membuang sampah, vandalisme, serta pelanggaran kecil lainnya) akan dikenakan sanksi berupa pembinaan.
17
VI.
KETENTUAN LAINNYA
1. Penutupan Pendakian Pada kondisi tertentu jalur pendakian akan ditutup, antara lain: a.
Adanya bencana alam, seperti kebakaran hutan, longsor dan sebagainya;
b.
Adanya kondisi cuaca yang berbahaya seperti badai, angina kencang dan sebagainya;
c.
Memberi kesempatan pemulihan bagi ekosistem disepanjang jalur pendakian dan area perkemahan.
2. Batas lama pendakian Batas lama pendakian yang diijinkan oleh Balai TN. Bantimurung Bulusaraung adalah 2 hari 2 malam. Bila ada kegiatan yang memerlukan waktu lebih dari batas waktu yang ditentukan seperti kegiatan penelitian, pembuatan video/film dan lainlain maka harus mendapat ijin khusus dari kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Bila pendaki melakukan pendakian melebihi batas waktu yang telah ditentukan tanpa alasan-alasan yang dapat diterima, maka akan dinyatakan melanggar dan dikenakan sanksi.
18
VII. PENUTUP
Kawasan Pegunungan Bulusaraung yang merupakan salah satu Objek Daya Tarik Wisata Alam TN. Bantimurung Bulusaraung pada zona pemanfaatan yang prioritas untuk pengembangan pengelolaan pariwisata alam. Penetapan tersebut diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan para pecinta alam yang ingin menikmati keindahan alam kawasan Pegunungan Bulusaraung serta berperan serta dalam upaya konservasi kawasan tersebut. Aktivitas yang sangat positif tersebut apabila tidak disertai dengan rambu-rambu yang memadai justru akan mengancam kelestarian kawasan. Oleh karena itu dalam upaya mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan kawasan Pegunungan Bulusaraung sebagai kawasan wisata alam, maka disusunnya Petunjuk Teknis SOP Pendakian Gunung Bulusaraung di TN. Bantimurung Bulusaraung diharapkan dapat dipedomani baik oleh pengunjung (pendaki) maupun oleh petugas agar memberikan manfaat bagi kawasan, pengunjung itu sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar.
Ditetapkan di : Pada Tanggal :
Maros 01 November 2014
KEPALA BALAI,
Ir. Siti Chadidjah Kaniawati, MWC NIP. 19600702 198703 2 001
19