Zonasi TN BABUL

Page 1


ZONASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG

KEMENTERIAN

KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Jl. Poros Maros – Bone Km. 12 Bantimurung Telp. : (0411) 3880252, 3881699 Fax : (0411) 3880139 Email : tnbabul@tn-babul.org Website : www.tn-babul.org

M A R O S

Maros April 2012


KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM NOMOR : SK.58/IV-SET/2012 TENTANG ZONASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.398/MenhutII/2004 tanggal 18 Oktober 2004, telah diubah fungsi kawasan hutan pada kelompok hutan Bantimurung Bulusaraung seluas ±43.750 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) hektar, yang terdiri dari cagar alam seluas ±10.282,65 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh dua koma enam lima) hektar, taman wisata alam seluas ±1.624,25 (seribu enam ratus dua puluh empat koma dua puluh lima) hektar, hutan lindung seluas ±21.343,10 (dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga koma sepuluh) hektar, hutan produksi terbatas seluas ±145 (seratus empat puluh lima) hektar dan hutan produksi tetap seluas ±10.355 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar yang terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung; b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa penataan kawasan dilakukan dengan penyusunan zonasi dan penataan wilayah kerja; c. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa zonasi pengelolaan pada kawasan taman nasional meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan/atau zona lain sesuai dengan keperluan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kriteria; d. bahwa Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sesuai surat S.557/BTNBABUL-1/Ren/2011 tanggal 28 November 2011, mengusulkan Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjadi Undang-Undang; 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Peraturan Pemerintah Kehutanan;

Nomor

44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

5. Peraturan…..


5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pedoman Zonasi Taman Nasional;

P.56/Menhut-II/2006

tentang

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/MenhutII/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG ZONASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG.

KESATU

:

Mengesahkan Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung seluas Âą43.750 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) hektar, sebagaimana peta lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

Zonasi Taman Nasional sebegaimana dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana buku lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

:

Menugaskan Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk menindaklanjuti keputusan ini dalam mengelola kawasan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Jakarta 4 April 2012

DIREKTUR JENDERAL

Ir. D A R O R I , MM NIP. 19531005 198103 1 004 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Kehutanan; 2. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan; 3. Gubernur Sulawesi Selatan; 4. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA; 5. Bupati Maros; 6. Bupati Pangkajene dan Kepulauan; 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan; 8. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan; 9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros; 10. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 11. Kepala Bappeda Kabupaten Maros; 12. Kepala Bappeda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 13. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.







LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Nomor : SK.58/IV-SET/2012 Tanggal : 4 April 2012

TENTANG

ZONASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG



ZONASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG

KABUPATEN MAROS DAN KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dinilai di : Jakarta Pada tanggal : 27 Maret 2012 Oleh :

Disusun di :M ar o s Pada tanggal : 28 November 2011 Oleh :

Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung

Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Ir. SONNY PARTONO, MM NIP. 19550617 198203 1 008

Ir. AGUS BUDIONO, M.Sc NIP. 19590318 198603 1 002

Disahkan di : Jakarta Pada tanggal : 04 April 2012 Oleh : Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Ir. DARORI, MM NIP. 19531005 198103 1 004

Halaman| ii


RINGKASAN EKSEKUTIF Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung meliputi areal kawasan hutan seluas ± 43.750 Ha yang terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan ini ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Sebelum berubah fungsi menjadi taman nasional, kawasan ini berfungsi sebagai cagar alam seluas ± 10.282,65 Ha, taman wisata alam seluas ± 1.624,25 Ha, hutan lindung seluas ± 21.343,10 Ha, hutan produksi tetap seluas ± 10.355 Ha serta hutan produksi terbatas seluas ± 145 Ha. Alih fungsi kawasan ini menjadi taman nasional didasarkan atas pertimbangan bahwa : kawasan tersebut merupakan ekosistem karst yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan jenisjenis flora dan fauna endemik, unik dan langka; keunikan fenomena alam yang khas dan indah; serta ditujukan untuk perlindungan sistem tata air. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi. Dengan demikian, penataan zonasi menjadi sangat penting peranannya dalam pengelolaan taman nasional. Zonasi merupakan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam kegiatan pemantapan kawasan, sebelum kawasan taman nasional tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola secara efektif. Belum terselesaikannya sistem zonasi pada suatu kawasan taman nasional menjadi kendala dalam pengembangan dan pemanfaatan kawasan lebih lanjut sesuai fungsinya. Oleh karenanya, penataan zonasi pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung adalah hal yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Penyusunan zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dimaksudkan untuk menyediakan salah satu perangkat lunak pengelolaan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang lebih efektif dan optimal sesuai dengan fungsi kawasan. Tujuan penyusunan zonasi TN Bantimurung Bulusaraung adalah: (1) Tersedianya sistem Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung sesuai dengan kondisi bio-fisik kawasan dan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan; dan (2) Terpetakannya pengaturan pemanfaatan ruang di dalam kawasan TN Bantimurung Bulusaraung yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan. Penyusunan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung telah dirintis sejak tahun 2007, namun karena keterbatasan data dan informasi yang akurat, valid dan reliable, maka rancangan zonasi baru dapat diselesaikan pada tahun 2009. Dalam

Halaman| iii


tahun 2010 hingga 2011, dilaksanakan konsultasi publik secara berjenjang dari tingkat desa hingga ke tingkat pemerintah provinsi. Konsultasi publik menghasilkan berbagai masukan dan koreksi dari banyak pihak, yang sebagian besar digunakan untuk menyempurnakan rancangan zonasi yang telah disusun. Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dirancang dengan mengkompilasikan seluruh data dan informasi terkait potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, permasalahan dan potensi konflik di dalam dan sekitar kawasan, serta memperhatikan hak-hak masyarakat setempat yang lahir karena kesejarahan dan kondisi aktualnya sebagai akibat penunjukan dan penerapan pengelolaan taman nasional. Dengan pertimbangan kekhasan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung, penyusunan zonasi dilaksanakan dengan metode Sensitifitas Ekologi. Metode ini dipilih karena dianggap bersifat lebih obyektif dan kuantitatif. Adapun dalam pelaksanaan penyusunan zonasi kawasan TN Bantimurung Bulusaraung, dilakukan beberapa modifikasi terhadap metode tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah pendekatan survey dengan cara pengambilan data primer dan data sekunder, baik di lapangan maupun pada instansi pemerintah dan swasta yang memiliki informasi tentang TN Bantimurung Bulusaraung. Berdasarkan pertimbangan aspek pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta aspek sosial ekonomi masyarakat, maka Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung terdiri atas: (1) Zona Inti, seluas 23.763,01 ha (54,32%), (2) Zona Rimba, seluas 9.684,18 ha (22,14%), (3) Zona Pemanfaatan, seluas 367,73 ha (0,84%), (4) Zona Tradisional, seluas 3.956,22 ha (9,04%), (5) Zona Rehabilitasi, seluas 1.909,93 ha (4,37%), (6) Zona Religi, Budaya dan Sejarah seluas 191,49 ha (0,44%), serta (7) Zona Khusus, seluas 3.877,44 ha (8,86%). Berdasarkan kesepahaman dalam konsultasi publik maka dilakukan penyempurnaan sehingga menghasilkan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dengan uraian sebagai berikut : No.

Jenis Zona

1.

Zona Inti

2.

Kode

Luas (Ha)

Prosentase (%)

ZI

22.865,48

52,26

Zona Rimba

ZRi

9.997,21

22,85

3.

Zona Pemanfaatan

ZP

367,41

0,84

4.

Zona Tradisional

ZTr

4.349,77

9,94

5.

Zona Rehabilitasi

Zre

1.791,49

4,09

6.

Zona Religi, Budaya dan Sejarah

ZBS

191,49

0,44

7.

Zona Khusus

ZKh

4.187,15

9,57

43.750,00

100,00

Jumlah

Halaman| iv


KATA PENGANTAR Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung disusun sebagai amanat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana disebutkan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi. Penyusunan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, serta dengan memperhatikan kaidah-kaidah teknis dan keilmuan dalam praktek pengelolaan kawasan konservasi. Sistem zonasi menjadi penting peranannya dalam pengelolaan taman nasional karena merupakan “rules of the game� atau “management order�. Penataan zonasi pada kawasan taman nasional diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif guna memperoleh manfaat yang optimal dan lestari. Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dimaksudkan untuk menyediakan salah satu perangkat lunak pengelolaan kawasan sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan dan evaluasi, pengembangan serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan optimal. Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung telah melalui proses yang panjang. Penyusunannya telah dirintis sejak tahun 2007 dengan mengumpulkan dan mengkompilasi data dan informasi yang akurat, valid dan reliable, baik data primer maupun data dan informasi sekunder. Pada akhirnya, hasil analisis spasial dan rancangan zonasi dapat diselesaikan pada tahun 2009. Dalam tahun 2010 hingga 2011, dilaksanakan konsultasi publik rancangan zonasi secara berjenjang dari tingkat desa hingga ke tingkat provinsi. Konsultasi publik menghasilkan berbagai masukan dan koreksi dari pihak-pihak terkait, yang sebagian besar digunakan untuk penyempurnaan zonasi yang telah disusun. Besar harapan kami bahwa zonasi ini bermanfaat adanya, serta dipedomani dengan sungguh-sungguh dalam pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung. Selain oleh pemangku dan pengelola kawasan, zonasi ini juga diharapkan dapat dipatuhi secara konsisten oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kawasan TN Bantimurung Bulusaraung. Semoga dengan penerapan sistem zonasi ini, kawasan TN Bantimurung Bulusaraung dapat memberikan manfaat yang optimal dan lestari bagi kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial secara serasi dan seimbang. Kepada para pihak yang telah turut berpartisipasi dalam penyusunan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung ini dari awal hingga akhir, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala jerih payahnya, kesediaannya untuk meluangkan banyak waktu, serta keikhlasan sumbangan pemikirannya. Maros, 28 November 2011 Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Agus Budiono NIP. 19590318 198603 1 002

Halaman| v


DAFTAR ISI Peta Situasi ................................................................................

i

Halaman Pengesahan ..................................................................

ii

Ringkasan Eksekutif ....................................................................

iii

Kata Pengantar ...........................................................................

v

Daftar Isi ...................................................................................

vi

Tim Penyusun .............................................................................

vii

I.

PENDAHULUAN ....................................................................

1

A. Latar Belakang ................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan ..........................................................

2

C. Ruang Lingkup ................................................................

3

PERANCANGAN ZONASI ........................................................

4

A. Sensitifitas Ekologi ...........................................................

4

B. Rancangan Zonasi............................................................

8

C. Permasalahan Kawasan ....................................................

10

D. Konsultasi Publik .............................................................

11

E. Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung ..................................

16

III. DESKRIPSI ZONASI ..............................................................

21

A. Zona Inti ........................................................................

21

B. Zona Rimba ....................................................................

24

C. Zona Pemanfaatan ...........................................................

26

D. Zona Tradisional ..............................................................

30

E. Zona Rehabilitasi .............................................................

32

F. Zona Religi, Budaya dan Sejarah .......................................

34

G. Zona Khusus ...................................................................

35

IV. PENUTUP .............................................................................

37

II.

Lampiran

Halaman| vi


TIM PENYUSUN Pengarah

:

Ir. Agus Budiono, M.Sc (Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung)

Penanggung jawab

:

Ir. Suminarto (Kepala SBTU Balai TN Bantimurung Bulusaraung)

Koordinator

:

1. Abdul Rajab, S.TP (Kepala SPTN Wilayah I) 2. Dedy Asriady, S.Si (Kepala SPTN Wilayah II)

Tim Pakar

:

1. Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin) 2. Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin)

Tim Pelaksana : Ketua

:

Iskandar, S.Hut

Sekretaris

:

Suci Achmad Handayani, S.Hut

Anggota

:

1. Chaeril, S.Hut 2. Mia Kus Hermiati, A.Md

Tim Pembahas : 1. Bupati Maros 2. Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan 3. Ketua DPRD Kabupaten Maros 4. Ketua DPRD Kabupaten Pangkep 5. Ketua Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan 6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 7. Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc (Fakultas Kehutanan Unhas) 8. Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.Sc (Fakultas Kehutanan Unhas) 9. Prof. Dr. Ir. Supratman, MP (Fakultas Kehutanan Unhas/ RECOFTC) 10. Prof. Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si (Fakultas Kehutanan Unhas) 11. Muh. Alif, S.Hut, MP (Fakultas Kehutanan Unhas/ RECOFTC) 12. Mila Nuh (RECOFTC) 13. Kapolres Maros 14. Komandan Brigif Linud 3 Kariango 15. Kepala Kejaksaan Negeri Maros

Halaman| vii


16. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros 17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros 18. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Maros 19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros 20. Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Maros 21. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 22. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros 23. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros 24. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Maros 25. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Maros 26. Komandan Kodim 1421 Pangkep 27. Kapolres Pangkep 28. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep 29. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep 30. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkep 31. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep 32. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep 33. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep 34. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep 35. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pangkep 36. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep 37. Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar 38. Kepala Wilayah Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros 39. Kepala Wilayah Kecamatan Simbang Kabupaten Maros 40. Kepala Wilayah Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros 41. Kepala Wilayah Kecamatan Camba Kabupaten Maros 42. Kepala Wilayah Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 43. Kepala Wilayah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros 44. Kepala Wilayah Kecamatan Minasa Tene Kabupaten Pangkep 45. Kepala Wilayah Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep 46. Kepala Wilayah Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep 47. Kepala Wilayah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone 48. Para Kepala Kelurahan, Kepala Desa, Kepala Dusun, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Bone

Halaman| viii


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Konservasi sumberdaya alam hayati adalah upaya pengelolaan yang meliputi aspek pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam hayati yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumberdaya alam hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kebijakan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia antara lain dengan menunjuk dan/atau menetapkan beberapa bagian dari wilayah Republik Indonesia sebagai kawasan konservasi, yang salah satu bentuknya adalah taman nasional. Salah satu diantara lima puluh taman nasional yang ada saat ini di Indonesia adalah kawasan Taman Nasional (TN) Bantimurung Bulusaraung di Provinsi Sulawesi Selatan. Taman nasional ini meliputi areal kawasan hutan seluas Âą 43.750 Ha., yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Taman nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Dalam pengelolaan


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

taman nasional, zonasi merupakan suatu perangkat penting pengelolaan yang menjadi “rules of the game� atau “management order�. Penataan zonasi pada kawasan taman nasional diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif guna memperoleh manfaat yang optimal dan lestari. Penataan zonasi tersebut merupakan upaya penataan ruang di dalam taman nasional untuk optimalisasi fungsi dan peruntukan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada setiap bagian kawasan, serta untuk penerapan dan penegakan hukum yang dilaksanakan atas pelanggaran di setiap zona taman nasional secara tegas dan pasti. TN Bantimurung Bulusaraung hingga lima tahun setelah penunjukannya oleh Menteri Kehutanan, belum memiliki sistem zonasi yang ditata dengan sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat. Zonasi tersebut merupakan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam kegiatan pemantapan kawasan, sebelum kawasan taman nasional tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola secara efektif sesuai fungsinya, yaitu untuk kepentingan konservasi, hidrologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan wisata alam, menunjang budidaya, serta berbagai manfaat lainnya. Belum adanya sistem zonasi pada TN Bantimurung Bulusaraung merupakan salah satu kendala dalam perencanaan dan evaluasi, pengembangan, serta pemanfaatan kawasan sesuai dengan fungsinya. Penataan zonasi pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung adalah hal yang sangat mendesak untuk dilaksanakan agar sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang ada didalamnya dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola secara efektif sesuai fungsinya. Untuk itu, maka pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung perlu segera dirancang penataan zonasi dengan mengkompilasikan seluruh data dan informasi terkait potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, permasalahan dan potensi konflik, serta memperhatikan hak-hak masyarakat setempat yang lahir karena kesejarahan dan kondisi aktualnya sebagai akibat penunjukan dan penerapan pengelolaan taman nasional. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dimaksudkan untuk menyediakan salah satu perangkat lunak pengelolaan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan dan evaluasi, pengembangan, serta pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan optimal sesuai dengan fungsi kawasan.

Halaman | 2


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

Tujuan penyusunan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung adalah: 1. Tersedianya sistem Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung sesuai dengan kondisi bio-fisik kawasan dan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan; 2. Terpetakannya pengaturan pemanfaatan ruang di dalam kawasan TN Bantimurung Bulusaraung yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung meliputi tingkat kepentingan sistem zonasi dalam pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung, pembagian ruang di dalam kawasan taman nasional, kriteria dari setiap zona, peruntukan dan fungsi dari masing-masing zona, serta uraian kegiatan atau aktifitas yang dapat dilakukan di dalam setiap zona.

Halaman | 3


BAB II PERANCANGAN ZONASI

A. Sensitifitas Ekologi Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dirancang dengan mengkompilasi seluruh data dan informasi terkait potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, permasalahan dan potensi konflik di dalam dan sekitar kawasan, serta memperhatikan hak-hak masyarakat setempat yang lahir karena kesejarahan dan kondisi aktualnya sebagai ekses penunjukan dan penerapan pengelolaan taman nasional. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pendekatan yang digunakan dalam perancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung adalah : 1. Pendekatan Proses Perencanaan Partisipatif dan CBD Perubahan sosial, politik dan kebudayaan di masyarakat menjadikan pendekatan perencanaan konvensional kehilangan relevansi dan daya manfaatnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhir-akhir ini telah dilakukan proses-proses perencanaan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat sekitar sebagai penerima dampak. Perencanaan partisipatif dengan melaibatkan masyarakat tersebut diharapkan menjadi batu loncatan terhadap penerimaan para pihak terhadap apa yang akan dan harus dilakukan dalam pengelolaan. Dalam pengembangan berbasis masyarakat (community based development), masyarakat diharapkan terlibat sejak proses perencanaan sampai dengan tahapan implementasi sehingga masyarakat dapat pula menjadi penerima manfaat utama dari upaya-upaya yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung, masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terkait dengan


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

tingkat ketergantungannya terhadap sumberdaya alam hayati di sekitarnya, jenis-jenis aktifitasnya terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam hayati, serta ruang dimana masyarakat melakukan aktifitas tersebut. Proses penyusunan yang melibatkan pemangku kepentingan sekaligus akan mampu meningkatkan kapasitas dan pemahaman pemangku kepentingan atas berbagai isu dan solusi yang relevan (capacity building) melalui penyelenggaraan diskusi dan konsultasi publik. Bila pendekatan ini dilaksanakan, setidaknya dapat menjamin diperolehnya rancangan yang socialy and politicaly acceptable dan practically implementable. 2. Pendekatan Kaidah Konservasi Penunjukan dan/atau penetapan suatu kawasan konservasi terutama ditujukan untuk kepentingan pengawetan dan perlindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan yang didasarkan pada suatu sistem rancang bangun pembagian ruang untuk berbagai fungsi, maka penyusunan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung lebih diarahkan kepada tujuan utama tersebut, tanpa mengesampingkan kondisi nyata di lapangan. 3. Pendekatan Spatial Base Zonasi merupakan suatu perangkat pengaturan pengelolaan ruang beserta tindakan yang dapat atau tidak dapat dilakukan di dalam ruang tersebut. Pengelolaan kawasan konservasi merupakan suatu aktifitas yang berbasis lahan (land base), sehingga dalam penyusunan zonasi diperlukan pendekatan berbasis keruangan (spatial base). Dengan pertimbangan kekhasan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung, serta pendekatan yang digunakan, maka analisis spasial dalam perumusan zonasi dilaksanakan dengan metode Sensitifitas Ekologi. Adapun dalam pelaksanaan penyusunan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung, dilakukan beberapa modifikasi terhadap metode tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Sensitifitas ekologi diukur berdasarkan empat variabel utama, yaitu tutupan vegetasi, sebaran flora dan fauna, kelas ketinggian tempat dan kelas kelerengan. Keempat variabel tersebut dianalisa dalam unit pengukuran seluas 1 ha (grid berukuran 100 x 100m). Secara skematis, penyusunan Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung diuraikan pada gambar di bawah ini :

Halaman | 5


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

PETA VEGETASI Nilai 0 : Perkebunan Nilai 1 : Pertanian Nilai 2 : H. Sekunder Nilai 3 : H. Primer

PETA SEBARAN FLORA & FAUNA Nilai 1 : Rendah Nilai 2 : Sedang Nilai 3 : Tinggi

PETA KELAS KETINGGIAN Nilai 1 : <1000 m Nilai 2 : 1000-1400 m Nilai 3 : >1400 m

PETA KELAS KELERENGAN Nilai 1 : <30% Nilai 2 : 30 – 45% Nilai 3 : > 45%

ANALISA PADA SETIAP UNIT PENGUKURAN

(ukuran grid 1 Ha)

PETA SENSITIFITAS EKOLOGI Sangat sensitif : Nilai 9 - 12 Sensitif : Nilai 6 - 8 Kurang Sensitif : Nilai 3 - 5 PETA SEBARAN ODTWA

ZONASI AWAL Zona Inti : S. Sensitif - Sensitif Zona Rimba : Kurang Sensitif Zona Pemanfaatan : ODTWA Prioritas

Zona Rimba : - Buffer 50 m jalan - Buffer 50 m jalan trail - Buffer 250 m dari batas luar - Buffer 100 m dari Zona Inti - Buffer 100 m dari Zona Pemanfaatan - Buffer 100 m dari Zona Tradisional dan Zona Khusus - Buffer 100 m dari Zona Religi, Budaya dan Sejarah

-

Zona Tradisional : sesuai kriteria dalam P.56/2006

-

Zona Rehabilitasi : sesuai kriteria dalam P.56/2006

-

Zona Religi, Budaya dan Sejarah : sesuai kriteria dalam P.56/2006

-

Zona Khusus : sesuai kriteria dalam P.56/2006

-

Zona Rimba : radius 50 m dari mulut gua

RANCANGAN ZONASI Gambar 1 : Skema Penyusunan Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung

Halaman | 6


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

Kondisi sensitifitas ekologi kawasan TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagaimana Gambar 2. Dari gambar tersebut diperoleh informasi bahwa 15.334,35 ha atau 35,05% dari bagian kawasan TN Bantimurung Bulusaraung adalah bagian kawasan yang secara ekologis sangat sensitif. Seluas 25.606,87 ha atau 58,53% dari kawasan taman nasional adalah bagian yang sensitif. Kedua bagian ini hanya diperuntukkan sebagai zona inti, kecuali jika terdapat pertimbangan lain berdasarkan kriteria zonasi yang telah ditetapkan. Selebihnya atau sekitar 6,42% dari bagian kawasan merupakan area yang kurang sensitif secara ekologis. Bagian kawasan ini diperuntukkan sebagai zona rimba.

SENSITIFITAS EKOLOGI KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG

Keterangan : Sangat Sensitif Sensitif

S Sentitif

K Sensitif

Sensitif

Kurang Sensitif

Gambar 2 : Sensitifitas Ekologi Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung

Halaman | 7


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

B. Rancangan Zonasi Berdasarkan pertimbangan sensitifitas ekologi serta dengan memasukkan variabel obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) yang diprioritaskan untuk pengembangan, maka diperoleh gambaran rancangan awal zonasi. Rancangan Awal Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung terdiri dari Zona Inti seluas 40.429,17 ha atau seluas 92,41% dari total luas kawasan; Zona Rimba seluas 2.795,68 ha atau seluas 6,39% dari total luas kawasan; dan Zona Pemanfaatan seluas 525,14 ha atau seluas 1,20% dari total luas kawasan. Rancangan awal Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

RANCANGAN AWAL ZONASI KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG

Keterangan : Zona Inti Zona Rimba Z Inti

Z Rimba

Z Pemanfaatan

Zona Pemanfaatan

Gambar 3 : Rancangan awal Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung

Halaman | 8


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

Rancangan zonasi dirumuskan berdasarkan hasil analisa keruangan terhadap faktor biofisik, sosial dan budaya masyarakat. Guna menyempurnakan rancangan awal zonasi, dilakukan ekstraksi data yang bersumber dari citra satelit resolusi tinggi. Dalam penyusunan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung digunakan Citra Satelit Quickbird yang beresolusi spasial 0,6 meter, Citra Satelit SPOT 5 dengan resolusi spasial 2,5 meter, serta Citra Satelit Alos resolusi spasial 10 meter. Keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan secara detail dipetakan dari hasil ekstraksi citra satelit ini. Demikian pula dengan informasi terkait pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat setempat di dalam kawasan taman nasional.

RANCANGAN ZONASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG

ZI

ZRI

ZP

ZTR

ZRE

ZBS

ZKH

Gambar 4 : Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung

Halaman | 9


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

Merujuk pada hasil analisa keruangan, penentuan ODTWA prioritas, informasi hasil ekstraksi citra satelit, serta kesesuaiannya dengan kriteria zonasi, maka dirumuskan Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung seperti diperlihatkan pada Gambar 4. Dari gambar tersebut, terlihat adanya tujuh zona yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung, yaitu (1) Zona Inti seluas ± 23.763,01 ha (54,32%), (2) Zona Rimba seluas ± 9.684,18 ha (22,14%), (3) Zona Pemanfaatan seluas ± 367,73 ha (0,84%), (4) Zona Tradisional seluas ± 3.956,22 ha (9,04%), (5) Zona Rehabilitasi seluas ± 1.909,93 ha (4,37%), (6) Zona Religi, Budaya dan Sejarah seluas ± 191,49 ha (0,44%), dan (7) Zona Khusus seluas ± 3.877,44 ha (8,86%). C. Permasalahan Kawasan Berbagai permasalahan masih menyelimuti upaya-upaya pengelolaan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung. Permasalahanpermasalahan tersebut pada dasarnya merupakan dampak dari upaya pembangunan ekonomi yang belum berpihak kepada upaya konservasi, dampak dari populasi manusia dan semakin tingginya kebutuhan manusia akan sumberdaya alam hayati, serta belum mantapnya kelembagaan Balai TN Bantimurung Bulusaraung. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung diuraikan sebagai berikut : 1. Penataan batas kawasan TN Bantimurung Bulusaraung belum temu gelang. Sampai dengan tahun 2011, realisasi tata batas sudah mencapai 432,52 Km (90,44%) dari total panjang batas luar 478,22 Km. Penataan batas direncanakan akan dirampungkan hingga temu gelang pada tahun 2012. Karena belum terselesaikannya penataan batas maka penetapan kawasan juga belum dapat dilakukan. 2. Sebagian hasil tata batas kawasan TN Bantimurung Bulusaraung yang dilaksanakan antara tahun 1975 sampai dengan tahun 2001, telah mengalami banyak perubahan. Pada tahun 2006 sampai dengan 2009 dilaksanakan rekonstruksi batas kawasan dan banyak ditemukan tumpang tindih penggunaan lahan di sekitar batas kawasan. Terkait dengan batas-batas kawasan di lapangan, pada tahun 2009 telah dilakukan reposisi batas kawasan hutan dan difokuskan pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung, namun upaya ini belum mampu menjawab permasalahan presisi batas kawasan di lapangan dan dokumen tata batas yang ada. 3. Kawasan-kawasan hutan yang kemudian diubah fungsinya menjadi TN Bantimurung Bulusaraung belum clear and clean. Masih terdapat tumpang tindih penggunaan atau kepemilikan lahan di dalam kawasan. Berdasarkan penafsiran citra satelit yang tersedia, lebih dari 20% dari total luas kawasan TN Bantimurung

Halaman | 10


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

Bulusaraung merupakan bagian kawasan yang bermasalah. Lahanlahan tersebut antara lain telah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman, areal persawahan, lahan pertanian dan perkebunan serta areal yang ditumbuhi semak belukar. 4. Di dalam kawasan TN Bantimurung Bulusaraung terdapat tanaman Kemiri (Aleurites moluccana) yang bagi masyarakat setempat merupakan komoditas penunjang usaha ekonominya. Selain itu terdapat pula tanaman Jati (Tectona grandis). Tanaman ini pada umumnya berada di dalam kawasan yang sebelumnya berfungsi lindung dan produksi. Masyarakat di sekitar kawasan mengakui tanaman Kemiri dan Jati tersebut sebagai milik mereka walaupun diakui berada di dalam kawasan hutan. Karena klaim kepemilikan tersebut, kelompok-kelompok masyarakat ini menuntut untuk dapat memanfaatkan hasilnya. 5. Fenomena alam di bawah permukaan karst (endokarst) sangat khas dan unik namun belum semua dapat diekplorasi karena keterbatasan sumberdaya. 6. Pemanfaatan Kupu-kupu dari habitat alaminya masih terus terjadi di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung karena harga jualnya yang cukup menjanjikan serta masih tingginya permintaan pasar. Untuk mengatasi permasalahan ini, telah diupayakan untuk mensosialisasikan upaya-upaya penangkaran jenis Kupu-Kupu, termasuk salah satunya dengan pengembangan demplot penangkaran Kupu-kupu di kawasan Bantimurung. 7. Pengelolaan TN Bantimurung Bulusaraung secara kolaboratif belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 8. Kelembagaan Balai TN Bantimurung Bulusaraung belum mapan. SDM yang ada masih sangat terbatas, sarana dan prasarana pengelolaan juga demikian adanya. Selain itu, struktur organisasi yang ada belum mampu mendukung kebutuhan pengelolaan. D. Konsultasi Publik Salah satu rangkaian kegiatan penyusunan zonasi taman nasional adalah digelarnya konsultasi publik. Konsultasi publik ditujukan untuk mendapatkan dukungan, masukan, koreksi, dan rekomendasi dari pihak pemerintahan daerah. Sebagai tahap awal, konsultasi publik dalam rangka penyusunan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dilaksanakan pada tingkat desa dan kecamatan dengan melibatkan seluruh desa dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung. Pada tahap selanjutnya, diadakan penyempurnaan rancangan zonasi berdasarkan kesepahaman yang terbangun, yang kemudian kembali dipaparkan dalam konsultasi publik di tingkat kabupaten dan provinsi. Seluruh hasil konsultasi publik kemudian digunakan untuk

Halaman | 11


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

penyempurnaan rancangan zonasi hingga menjadi Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung. Butir-butir kesepahaman bersama dalam konsultasi publik Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung di tingkat desa dan kecamatan yang mengikat secara umum adalah sebagai berikut: 1.

Masyarakat peserta konsultasi publik di tingkat kecamatan pada dasarnya tidak berkeberatan atas Rancangan Zonasi yang telah disusun dan dikonsultasikan oleh Balai TN Bantimurung Bulusaraung, kecuali adanya permintaan perubahan zona pada beberapa lokasi;

2.

Peserta konsultasi publik meminta agar Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dapat disosialisasikan lebih lanjut di setiap desa. Sosialisasi zonasi dapat dilaksanakan setelah pengesahan dokumen zonasi oleh Kementerian Kehutanan;

3.

Teknis pengelolaan pada setiap zona, terutama pada Zona Tradisional dan Zona Khusus, akan dikaji lebih lanjut secara bersama antara masyarakat, pihak Balai TN Bantimurung Bulusaraung, pemerintah setempat, dan kalangan akademisi dari Universitas Hasanuddin, dengan memperhatikan karakteristik fisik, permasalahan sosial ekonomi dan kesejarahannya;

4.

Peremajaan kemiri dapat diijinkan oleh pihak Balai TN Bantimurung Bulusaraung di dalam Zona Tradisional dengan mempertimbangkan sistem yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsipprinsip pengelolaan taman nasional;

5.

Pelaksanaan peremajaan kemiri dilaksanakan atas persetujuan dan pengawasan pihak Balai TN Bantimurung Bulusaraung dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa/kelurahan;

6.

Aturan pengelolaan pada masing-masing Zona Tradisional dan Zona Khusus perlu dikuatkan dan diakomodir dalam bentuk peraturan desa yang disusun secara partisipatif berdasarkan pedoman dari Balai TN Bantimurung Bulusaraung;

7.

Perlu dibangun forum desa untuk memonitor pengelolaan tiaptiap zona, yang dilakukan oleh pihak masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama dengan Balai TN Bantimurung Bulusaraung;

8.

Penataan batas zonasi perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pihak pemerintah setempat;

9.

Batas antar zona perlu dibangun dengan jelas dan dapat berupa pagar tanaman yang berbeda antara zona;

10. Pemerintah Kabupaten dan Balai TN Bantimurung Bulusaraung perlu melaksanakan program-program pengembangan usaha

Halaman | 12


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

ekonomi produktif dan pengembangan kapasitas masyarakat sekitar kawasan, untuk mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan taman nasional; 11. Masyarakat meminta untuk dapat melakukan penebangan pohon pada Zona Khusus, dimana pohon tersebut adalah tanaman masyarakat setempat dan penebangannya dilakukan dengan tidak merusak ekosistem hutan. Penebangan hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Pelaksanaan penebangan pohon lebih lanjut diatur melalui peraturan desa dengan mempertimbangkan karakteristik biofisik setempat; 12. Pemanfaatan nira aren dan madu bisa dilakukan di Zona Khusus dan Zona Rimba dengan kearifan lokal masyarakat yang tetap menjaga kelestarian kawasan; 13. Pada Zona Khusus dimungkinkan untuk mengelola areal persawahan yang telah ada sebelum penunjukkan TN Bantimurung Bulusaraung; 14. Peta kawasan TN Bantimurung Bulusaraung, baik peta detail hasil penafsiran citra satelit atau peta kawasan lainnya agar dapat disosialisasikan kepada pemerintah kecamatan dan desadesa yang berbatasan langsung dengan kawasan. Pemerintah desa dan kecamatan yang berbatasan dengan TN Bantimurung Bulusaraung diharapkan juga memiliki peta-peta yang berkaitan dengan keberadaan taman nasional; 15. Ketentuan terkait dengan kesimpulan dan kesepahaman hasil konsultasi publik berlaku setelah adanya pengesahan/ penetapan zonasi oleh Direktur Jenderal PHKA. Adapun kesepahaman dan usulan masyarakat yang secara khusus mengikat di wilayah masing-masing adalah sebagai berikut: 1.

Perubahan Zona Inti menjadi Zona Khusus dan Zona Rimba pada jalur jalan setapak sepanjang Âą7 km yang menghubungkan Desa Bentenge ke Pattanyamang (Kab. Maros) dan Dusun Bontobirao (Kab. Pangkep);

2.

Perlunya peningkatan kualitas jalan antara Dusun Balanglohe – Dusun Mamappang sepanjang ¹ 6 km di Desa Barugae yang berada di dalam Zona Khusus agar dapat dilalui oleh kendaraan roda dua;

3.

Perlunya pengecekan lapangan untuk memastikan posisi Dusun Mallenreng, Desa Samaenre. Apabila, dusun tersebut berada di dalam kawasan taman nasional, agar dapat diubah statusnya menjadi Zona Khusus;

4.

Masyarakat meminta agar tegakan Jati yang ada di dalam kebun kemiri (Zona Tradisional) yang telah ditanam oleh masyarakat

Halaman | 13


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

dapat dipanen untuk kemudian tegakan Kemiri homogen;

ditransformasikan

menjadi

5.

Perlunya perubahan Zona Rehabilitasi menjadi Zona Khusus di Kampung Baru, Desa Limampocoe, serta Kampung Lampeso, Desa Rompegading;

6.

Perlunya perubahan Zona Rimba menjadi Zona Tradisional di Kelurahan Leang-leang dan Kelurahan Kalabbirang. Lokasi usulan perubahan zona terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Balai TN Bantimurung Bulusaraung;

7.

Masyarakat Desa Samangki menolak Zona Khusus pada wilayah Dusun Pattunuang (Kampung Pangia) dan Dusun Tallasa karena tidak adanya pengakuan hak kepemilikan lahan masyarakat yang telah mempunyai Rinci, Sertifikat, dan SPPT. Secara sepihak, Balai TN Bantimurung Bulusaraung menetapkan Pangia dan Tallasa menjadi Zona Khusus untuk menjamin kepastian hukum dan aktifitas ekonomi masyarakat di kawasan Pangia dan Tallasa, sampai dengan terbitnya keputusan perubahan fungsi dan peruntukan (Enclave) di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Maros, Balai TN Bantimurung Bulusaraung serta wakil-wakil dari masyarakat, secara de facto mengakui hak kepemilikan lahan masyarakat Dusun Pattunuang (Kampung Pangia) dan Dusun Tallasa dengan batas-batas sebagaimana delineasi di atas Peta Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung;

8.

Masyarakat meminta percepatan proses pengusulan perubahan fungsi dan perubahan peruntukan (Enclave) pada kawasan Pangia dan Tallasa. Para pihak, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maros, Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung serta wakil-wakil dari masyarakat, dituntut untuk proaktif dalam mendukung pengusulan perubahan fungsi dan perubahan peruntukan (Enclave) pada kawasan Pangia dan Tallasa kepada Menteri Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pembagian peran dalam proses pengusulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan (enclave) akan dibicarakan lebih lanjut dengan inisiasi dan fasilitasi dari Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Tallasa;

9.

Perlunya perubahan sebagian Zona Rimba Tradisional pada wilayah Desa Jenetaesa;

menjadi

Zona

10. Agar dimungkinkan dilakukan peningkatan jalan dari jalan setapak menjadi jalan kendaraan bermotor roda dua pada jalur yang menghubungkan Dusun Betta-betta ke Dusun Bonti, Kelurahan Baleangin; Butir-butir kesepahaman bersama dalam konsultasi publik Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung di tingkat kabupaten dan provinsi adalah sebagai berikut:

Halaman | 14


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

1.

Peserta konsultasi publik di wilayah Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros pada dasarnya tidak berkeberatan atas Rancangan Zonasi yang telah disusun dan dikonsultasikan oleh Balai TN Bantimurung Bulusaraung;

2.

Pelaksanaan setiap program dari berbagai sektor yang terkait di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung agar dikoordinasikan dengan Balai TN Bantimurung Bulusaraung, agar selalu sinkron dengan fungsi dan peruntukan setiap zona di dalam kawasan taman nasional;

3.

Dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, baik oleh pihak pemerintah kabupaten maupun oleh pihak Balai TN Bantimurung Bulusaraung, agar selalu dikoordinasikan antar pihak agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan di dalam dan sekitar kawasan taman nasional. Untuk kepentingan ini, perlu dibuat SOP dan program bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangkep dan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;

4.

Dalam implementasi pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan zonasi yang telah ada, agar selalu memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangkep yang telah menetapkan Desa Tompobulu sebagai �Desa Wisata Berbasis Masyarakat�;

5.

Dalam pengembangan pemanfaatan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung, terutama untuk kepentingan pengembangan pariwisata, agar dapat dikerjasamakan/ dikolaborasikan dengan pemerintah kabupaten;

6.

Dalam rangka pengusulan perubahan fungsi dan perubahan peruntukan (Kampung Pangia dan Dusun Tallasa), Pemerintah Kabupaten Maros akan melakukan upaya lanjutan sebagai bahan pengusulan perubahan fungsi atau perubahan peruntukan (enclave) kepada Menteri Kehutanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7.

Jika sampai dengan implementasi Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung masih terdapat hal-hal penting yang belum terakomodir (yang didukung dengan data dan informasi yang valid), agar senantiasa dikomunikasikan dengan pihak Balai TN Bantimurung Bulusaraung, dan akan ditindaklanjuti bersama dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan lapangan.

Halaman | 15


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

E. Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung Berdasarkan hasil-hasil kesepahaman dalam konsultasi publik tersebut di atas, telah diadakan penyempurnaan rancangan zonasi menjadi Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung. Adapun hasil penyempurnaannya adalah sebagaimana digambarkan berikut ini dan diuraikan pada Tabel 1.

ZONASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG

ZI

ZRI

ZP

ZTR

ZRE

ZBS

ZKH

Gambar 5 : Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung

Halaman | 16


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

Tabel 1 : Hasil penyempurnaan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung No.

Jenis Zona

Kode

1. 2. 3. 4. 5.

Zona Inti Zona Rimba Zona Pemanfaatan Zona Tradisional Zona Rehabilitasi Zona Religi, Budaya dan Sejarah Zona Khusus

ZI ZRi ZP ZTr Zre

6. 7.

Rancangan Zonasi Luas (Ha) % 23.763,01 54,32 9.684,18 22,14 367,73 0,84 3.956,22 9,04 1.909,93 4,37

Zonasi Luas (Ha) % 22.865,48 52,26 9.997,21 22,85 367,41 0,84 4.349,77 9,94 1.791,49 4,09

ZBS

191,49

0,44

191,49

0,44

ZKh

3.877,44

8,86

4.187,15

9,57

43.750,00

100,00

43.750,00

100,00

Jumlah

Sumber : Data primer setelah diolah (2009 dan 2011) Pengelolaan taman nasional berdasarkan sistem zonasi tidak terlepas dari potensi sumberdaya alam hayati yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam di dalam kawasan taman nasional sangat terkait dengan keterwakilan percontohan tipe ekosistem alami. Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung merupakan kawasan konservasi untuk perlindungan dan pengawetan perwakilan tiga tipe ekosistem alami, yaitu ekosistem Hutan pada Batu Gamping atau diistilahkan sebagai ekosistem Karst seluas 19.767,33 Ha (45,18%), ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 19.387,94 Ha (44,32%), dan ekosistem Hutan Pegunungan Bawah seluas 4.594,72 Ha (10,50%). Memperhatikan keterwakilan percontohan ketiga tipe ekosistem alami tersebut di atas, maka Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini : Tabel 2 : Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dan Keterwakilan Tipe Ekosistem No. 1.

2.

Jenis Zona dan Tipe Ekosistem

Luas (Ha)

Prosentase (%)

Zona Inti

22.865,48

52,26

  

5.852,91 13.068,17 3.944,40

13,38 29,87 9,02

Zona Rimba

9.997,21

22,85

  

4.943,77 4.561,32 492,12

11,30 10,43 1,12

Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah Hutan pada Batuan Gamping (Karst) Hutan Pegunungan Bawah

Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah Hutan pada Batuan Gamping (Karst) Hutan Pegunungan Bawah

Halaman | 17


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

No. 3.

4.

5.

6.

7.

Jenis Zona dan Tipe Ekosistem

Luas (Ha)

Prosentase (%)

Zona Pemanfaatan

367,41

0,84

  

53,48 229,79 84,14

0,12 0,53 0,19

Zona Tradisional

4.349,77

9,94

  

3.860,21 445,51 44,05

8,82 1,02 0,10

Zona Rehabilitasi

1.791,49

4,09

  

1.176,25 615,24 -

2,69 1,41 -

Zona Religi, Budaya dan Sejarah

191,49

0,44

  

191,49 -

0,44 -

Zona Khusus

4.187,15

9,57

  

3.501,31 655,82 30,02

8,00 1,50 0,07

43.750,00

100,00

Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah Hutan pada Batuan Gamping (Karst) Hutan Pegunungan Bawah

Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah Hutan pada Batuan Gamping (Karst) Hutan Pegunungan Bawah

Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah Hutan pada Batuan Gamping (Karst) Hutan Pegunungan Bawah

Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah Hutan pada Batuan Gamping (Karst) Hutan Pegunungan Bawah

Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah Hutan pada Batuan Gamping (Karst) Hutan Pegunungan Bawah Jumlah

Sumber : Data primer setelah diolah (2011) Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, maka Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 3 : Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung berdasarkan Wilayah Administrasi Jenis Zona dan Wilayah Administrasi Pemerintahan

No. 1.

Zona Inti       

Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep

Luas (Ha)

Prosentase (%)

22.865,48

52,26

4.633,51 1.279,02 59,96 1.651,04 829,46 6.085,33 2.474,17

10,59 2,92 0,14 3,77 1,90 13,91 5,66

Halaman | 18


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

Jenis Zona dan Wilayah Administrasi Pemerintahan

No.   2.

12,31 1,07

Zona Rimba

9.997,21

22,85

      

882,75 686,02 118,05 1.738,16 1.225,10 1.213,61 810,83

2,02 1,57 0,27 3,97 2,80 2,77 1,85

2.912,73 409,96

6,66 0,94

Zona Pemanfaatan

367,41

0,84

      

66,26 102,95 8,93 51,70

0,15 0,24 0,02 0,12

137,57 -

0,31 -

Zona Tradisional

4.349,77

9,94

      

677,92 11,90 248,64 1.024,03 2.380,96 -

1,55 0,03 0,57 2,34 5,44 -

6,32 -

0,01 -

1.791,49

4,09

49,62 780,31 42,18 105,38 -

0,11 1,78 0,10 0,24 -

  4.

  5.

Prosentase (%)

5.386,17 466,82

  3.

Luas (Ha)

Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep Kecamatan Tondong Tallasa, Kab. Pangkep

Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep Kecamatan Tondong Tallasa, Kab. Pangkep

Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep Kecamatan Tondong Tallasa, Kab. Pangkep

Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep Kecamatan Tondong Tallasa, Kab. Pangkep

Zona Rehabilitasi      

Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros

Halaman | 19


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

Jenis Zona dan Wilayah Administrasi Pemerintahan

No. 

-

802,11 11,89

1,83 0,03

Zona Religi, Budaya dan Sejarah

191,49

0,44

      

57,47 16,49 117,53

0,13 0,04 0,27

-

-

Zona Khusus

4.187,15

9,57

      

Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep Kecamatan Tondong Tallasa, Kab. Pangkep

457,87 435,44 101,87 1.166,59 352,05 1.301,20 -

1,05 1,00 0,23 2,67 0,80 2,97 -

270,66 101,47

0,62 0,23

Jumlah

43.750,00

100,00

  7.

Prosentase (%) -

  6.

Luas (Ha)

 

Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep Kecamatan Tondong Tallasa, Kab. Pangkep

Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep Kecamatan Tondong Tallasa, Kab. Pangkep

Sumber : Data primer setelah diolah (2011)

Halaman | 20


BAB III DESKRIPSI ZONASI

A. Zona Inti Zona Inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati. Zona Inti merupakan kawasan yang sangat sensitif dan memerlukan upaya perlindungan secara ketat, terutama untuk perlindungan hidupan liar (flora dan fauna) terpenting/kunci berikut habitatnya dan umumnya berupa habitat/hutan primer. Zona ini merupakan bagian kawasan yang berada relatif jauh dari batas kawasan dengan akses yang minimum. Keberadaan Zona Inti bertujuan untuk memberikan perlindungan mutlak atas flora dan fauna penting/kunci, endemik, langka dan dilindungi, sangat peka/ sensitif terhadap berbagai bentuk gangguan/ kerusakan, dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem khas, dan merupakan contoh perwakilan ekosistem. Pada zona ini tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia, dan perubahan yang terjadi agar dijaga dan berjalan secara alami. Kegiatan yang diperkenankan adalah penelitian, pemantauan, perlindungan dan pengamanan. Zona Inti berfungsi dan diperuntukkan bagi perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya. Zona Inti ditetapkan berdasarkan kriteria : 1. Bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

2. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan cirri khas ekosistem dalam kawasan taman nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia; 3. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; 4. Mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; 5. Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; 6. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah; 7. Merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas/endemik; 8. Merupakan tempat aktifitas satwa migran. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Bantimurung Bulusaraung adalah sebagai berikut :

Zona

Inti

TN

1. Perlindungan dan pengamanan; 2. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; 3. Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau penunjang budidaya; 4. Pembangunan sarana dan prasarana non permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan. Zona Inti TN Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas 22.865,52 Ha atau sebesar 52,26% dari total luas taman nasional. Zona Inti TN Bantimurung Bulusaraung meliputi seluruh tipe ekosistem yang ada di dalam kawasan. Tipe ekosistem terluas yang terwakili di dalam Zona Inti adalah ekosistem Karst seluas 13.068,19 Ha atau sebesar 29,87% dari total luas kawasan taman nasional. 5.852,93 Ha atau sebesar 13,38% dari total luas kawasan taman nasional merupakan tipe ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah yang terwakili di dalam Zona Inti. Adapun tipe ekosistem Hutan Pegunungan Bawah terwakili di dalam Zona Inti seluas 3.944,40 Ha atau sebesar 9,02% dari total luas kawasan taman nasional. Keterwakilan tipe ekosistem Hutan Pegunungan Bawah di dalam zona inti taman nasional adalah yang terluas dari seluruh zona yang ada. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi sensitifitas ekologinya, keterjangkauannya dari pusat-pusat

Halaman | 22


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

penyebaran pemukiman masyarakat, serta kondisinya yang pada umumnya masih sangat baik atau dapat dikatakan dalam tingkat gangguan yang minim. Hampir seluruh potensi keanekaragaman hayati kawasan TN Bantimurung Bulusaraung menempati area pada Zona Inti. Pusatpusat sebaran flora dan fauna penting, unik dan endemik pada umumnya berada di dalam Zona Inti. Ekosistem Karst yang merupakan pertimbangan utama penunjukan kawasan hutan ini menjadi taman nasional juga terwakili dengan baik di dalam Zona Inti. 66,11% dari kawasan Karst seluas 19.767,33 Ha yang ada di dalam kawasan TN Bantimurung Bulusaraung berada di dalam Zona Inti taman nasional. Hingga saat ini, di dalam Zona Inti Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung diketahui terdapat 429 species tumbuhan alam yang terdiri dari 92 family. Jumlah tersebut kemungkinan dapat bertambah seiring dengan semakin intensifnya pelaksanaan eksplorasi. Selain itu, terdapat pula 412 species fauna yang terdiri dari hampir semua kelas yang ada. Secara geografis, Zona Inti TN Bantimurung Bulusaraung tersebar hampir merata di seluruh kawasan. Zona Inti TN Bantimurung Bulusaraung meliputi 16 area yang terpisah, namun terdapat 3 area terluas yang kompak, yang masing-masing terletak di sisi Barat Laut taman nasional di wilayah Kabupaten Pangkep, di sisi Timur Laut taman nasional yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Maros, serta di sisi bagian tengah hingga Selatan taman nasional yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Zona Inti terluas pertama (5.963,37 Ha) berada kisaran antara 119,574562° sampai dengan 119,748901° Bujur Timur, dan antara 4,817125° sampai dengan 4,905248° Lintang Selatan. Zona Inti terluas kedua (5.631,64 Ha) berada kisaran antara 119,802010° sampai dengan 119,887718° Bujur Timur, dan antara 4,727007° sampai dengan 4,844246° Lintang Selatan. Zona Inti terluas ketiga (6.782,33 Ha) berada kisaran antara 119,665833° sampai dengan 119,796967° Bujur Timur, dan antara 4,913637° sampai dengan 5,055723° Lintang Selatan. Zona Inti TN Bantimurung Bulusaraung seluas 22.865,52 Ha, meliputi : 1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros seluas 4.633,51 Ha;

2.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros seluas 1.279,02 Ha;

3.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros seluas 59,96 Ha;

Halaman | 23


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

4.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros seluas 1.651,04 Ha;

5.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros seluas 829,46 Ha;

6.

Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros seluas 6.085,33 Ha;

7.

Wilayah kerja Resort Minasa Tene yang terletak di Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep seluas 2.474,17 Ha;

8.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep seluas 5.386,17 Ha;

9.

Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep seluas 466,82 Ha.

B. Zona Rimba Zona Rimba adalah adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada Zona Inti dan Zona Pemanfaatan. Zona Rimba merupakan zona yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian serta merupakan zona peralihan antara Zona Inti dengan Zona Pemanfaatan dan/atau zona lainnya, serta proses alami tetap menjadi prioritas namun kegiatan manusia dalam batas tertentu masih diperkenankan dan bahkan diperlukan dalam bentuk pembinaan habitat, pembinaan populasi dan kegiatan pariwisata alam terbatas. Keberadaan Zona Rimba bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap Zona Inti dan sekaligus sebagai perluasan habitat Zona Inti dan merupakan daerah jelajah berbagai jenis satwa liar, khususnya jenis satwa liar yang dilindungi dari bahaya kepunahan, serta pemanfaatan atas potensi sumberdaya alam dan lingkungan alam yang kurang sensitif terhadap gangguan/kerusakan untuk kegiatan penelitian, pemantauan, pendidikan lingkungan dan konservasi alam, serta pariwisata alam secara terbatas. Zona Rimba berfungsi dan diperuntukkan bagi kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung Zona Inti. Zona Rimba ditetapkan berdasarkan kriteria : 1. Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar;

Halaman | 24


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

2. Memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian Zona Inti dan Zona Pemanfaatan; 3. Merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Rimba TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan dan pengamanan; 2. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; 3. Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya; 4. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar; 5. Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas. Karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Zona Inti atau dapat dikatakan melingkupi seluruh Zona Inti, maka pada dasarnya dapat diasumsikan bahwa potensi yang ada di dalam Zona Rimba tidak berbeda jauh dengan potensi Zona Inti. Dari segi sensitifitas ekologinya, sebagian Zona Rimba merupakan area yang termasuk kurang sensitif. Sebagian lagi merupakan bagian yang diperuntukkan sebagai penyangga Zona Inti. Zona Rimba TN Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas 9.997,19 Ha atau sebesar 22,85% dari total luas taman nasional. Zona Rimba TN Bantimurung Bulusaraung juga meliputi seluruh tipe ekosistem yang ada di dalam kawasan. Tipe ekosistem terluas yang terwakili di dalam Zona Rimba adalah ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 4.943,77 Ha atau sebesar 11,30% dari total luas kawasan taman nasional. 4.561,31 Ha atau sebesar 10,43% dari total luas kawasan taman nasional merupakan tipe ekosistem Karst yang terwakili di dalam Zona Rimba. Adapun tipe ekosistem Hutan Pegunungan Bawah terwakili di dalam Zona Rimba seluas 492,11 Ha atau sebesar 1,12% dari total luas kawasan taman nasional. Berdasarkan kriteria, fungsi dan peruntukannya, maka Zona Rimba tersebar hampir merata di seluruh kawasan TN Bantimurung Bulusaraung. Zona Rimba ini membatasi atau melingkupi seluruh Zona Inti, serta melingkupi hampir seluruh batas luar taman nasional. Zona Rimba TN Bantimurung Bulusaraung seluas 9.997,21 Ha, meliputi : 1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros seluas 882,75 Ha;

Halaman | 25


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

2.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros seluas 686,02 Ha;

3.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros seluas 118,05 Ha;

4.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros seluas 1.738,16 Ha;

5.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros seluas 1.225,10 Ha;

6.

Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros seluas 1.213,61 Ha;

7.

Wilayah kerja Resort Minasa Tene yang terletak di Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep seluas 810,83 Ha;

8.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep seluas 2.912,73 Ha;

9.

Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep seluas 409,96 Ha.

C. Zona Pemanfaatan Zona Pemanfaatan adalah adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Zona Pemanfaatan merupakan zona yang memiliki potensi fenomena alam yang menarik, dan secara fisik dan biologi kurang sensitif untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana fisik bagi akomodasi pariwisata alam dan pengelolaan taman nasional. Zona Pemanfaatan ini merupakan pusat rekreasi dan kunjungan wisata, yang dikembangkan pada lokasi-lokasi sesuai kondisi lingkungan untuk kepentingan wisata alam. Lokasi-lokasi tersebut tersebut pada umumnya dikembangkan berdekatan atau terdapat kemudahan akses dengan perkampungan tempat pemukiman masyarakat, sehingga pengembangan wisata alam di kawasan ini dapat memberi dampak penyertaan masyarakat dalam pelayanan jasa wisata alam dan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat. Fasilitas yang akan dilengkapi di setiap lokasi selain fasilitas pengelolaan lapangan dan akomodasi wisata alam, juga akan dilengkapi jalan, areal parkir, jalur trail, papan informasi, papan petunjuk, shelter, MCK umum, sarana keamanan pengunjung, pos jaga, dan lain-lain. Keberadaan Zona Pemanfaatan bertujuan untuk pemanfaatan potensi jasa lingkungan alam berupa fenomena dan keindahan alam bagi pengembangan pariwisata alam dan pusat rekreasi,

Halaman | 26


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam dan pengelolaan lapangan, dan menunjang keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pelayanan jasa pariwisata alam serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah dari jasa pariwisata alam. Zona Pemanfaatan berfungsi dan diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, serta kegiatan penunjang budidaya. Zona Pemanfaatan ditetapkan berdasarkan kriteria : 1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik; 2. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; 3. Kondisi lingkungan yang lingkungan, pengembangan pendidikan;

mendukung pemanfaatan jasa pariwisata alam, penelitian dan

4. Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana dan prasarana bagi kegiatan, pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan; 5. Tidak berbatasan langsung dengan Zona Inti. Kawasan yang dicadangkan untuk Zona Pemanfaatan sebaik mungkin secara fisik dan biologi dapat dikembangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana akomodasi pariwisata alam dan pengelolaan lapangan, serta memiliki topografi dan fisik lapangan yang memungkinkan kegiatan wisata alam berlangsung secara aman dan nyaman. Dampak negatif akibat pengembangan fasilitas akomodasi dan peningkatan jumlah pengunjung berada dalam batasbatas daya dukung dan dapat dikendalikan oleh pengelola, serta masih dalam batas recovery secara alami. Memiliki pengembangan aksesibilitas yang cukup baik dan mudah dikunjungi, serta lokasi pengembangannya dekat pemukiman/ perkampungan penduduk, sehingga dapat mendorong peranserta aktif masyarakat dalam pelayanan jasa pariwisata alam. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Pemanfaatan TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan dan pengamanan; 2. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; 3. Penelitian, pengembangan pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya;

Halaman | 27


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

4. Pengembangan, potensi dan daya tarik wisata alam; 5. Pembinaan habitat dan populasi; 6. Pengusahaan lingkungan;

pariwisata

alam

dan

pemanfaatan

kondisi/jasa

7. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan. Zona Pemanfaatan TN Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas 367,41 Ha atau sebesar 0,84% dari total luas taman nasional. Zona Pemanfaatan TN Bantimurung Bulusaraung meliputi tipe ekosistem Karst seluas 229,79 Ha (0,53%), tipe ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 53,48 Ha (0,12%), serta tipe Hutan Pegunungan Bawah seluas 84,15 Ha (0,19%). Zona Pemanfaatan ini, selain ditetapkan berdasarkan kriteriakriteria yang telah diuraikan di atas, juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan prioritas pengembangannya. Mengacu kepada hasil Analisis Daerah Operasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADOODTWA), pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung terdapat 7 situs ODTWA yang prioritas untuk dikembangkan. Lokasi-lokasi dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Kawasan Wisata Bantimurung dan sekitarnya Kawasan Wisata Bantimurung terletak di wilayah administratif Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 48,60 Ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,678436° sampai dengan 119,691872° Bujur Timur, dan antara 5,008744° sampai dengan 5,021357° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam Kawasan Wisata Bantimurung adalah Air Terjun Bantimurung, Gua Mimpi, Gua Batu, Telaga Kassi Kebo, Telaga Toakala, Mata Air Bidadari (Jamala), serta Penangkaran Kupu-kupu. Adapun aktifitas wisata alam yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain wisata tirta, selusur gua, pengamatan satwa, camping, hill walking, dan panjat tebing. 2. Kawasan Wisata Pattunuang Asue Kawasan Wisata Pattunuang Asue terletak di wilayah administratif Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 102,71 Ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,710411° sampai dengan 119,727165° Bujur Timur, dan antara 5,050045° sampai dengan 5,067427° Lintang Selatan.

Halaman | 28


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

ODTWA yang terdapat di dalam Kawasan Wisata Pattunuang Asue adalah Sungai Pattunuang, Gua Pattunuang Asue, serta Biseang Labboro. Adapun aktifitas wisata alam yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain wisata tirta, selusur gua, pengamatan satwa, camping, hill walking, dan panjat tebing. 3. Kawasan Pengamatan Satwa Karaenta Kawasan Pengamatan Satwa Karaenta terletak di wilayah administratif Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 8,90 Ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,737923° sampai dengan 119,741165° Bujur Timur, dan antara 5,030678° sampai dengan 5,033394° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam Kawasan Pengamatan Satwa Karaenta adalah keragaman species flora dan fauna terutama jenis Macaca maura yang dapat berinteraksi secara langsung dengan manusia. Adapun aktifitas wisata alam yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain pengamatan satwa dan camping. 4. Kawasan Gua Vertikal Leang Pute Kawasan Gua Vertikal Leang Pute terletak di wilayah administratif Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 15,19 Ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,721947° sampai dengan 119,725914° Bujur Timur, dan antara 4,983336° sampai dengan 4,986477° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam kawasan ini adalah Gua Vertikal Leang Pute dan Gua Dinosaurus. Leang Pute adalah gua vertikal single pitch terdalam di Asia Tenggara, dengan kedalaman -273 m. Adapun aktifitas wisata alam yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain selusur gua, pengamatan satwa, dan camping. 5. Kawasan Situs Prasejarah Leang-leang Kawasan Situs Prasejarah Leang-leang terletak di wilayah administratif Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 2,25 Ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,674049° sampai dengan 119,676888° Bujur Timur, dan antara 4,977801° sampai dengan 4,979686° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam kawasan ini adalah Gua Prasejarah Leang Pettae dan Leang Petta Kere. Kedua gua prasejarah ini

Halaman | 29


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

adalah gua yang ditemukan pertama kali oleh Sarasin bersaudara pada awal abad ke-19 dalam ekplorasi arkeologinya di Sulawesi. Di dalam kedua gua terdapat peninggalan lukisan-lukisan dinding gua serta benda-benda purbakala lainnya. 6. Kawasan Pegunungan Bulusaraung Kawasan Pegunungan Bulusaraung terletak di wilayah administratif Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Balocci. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 137,29 Ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,740807° sampai dengan 119,766853° Bujur Timur, dan antara 4,923181° sampai dengan 4,932688° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam kawasan ini adalah Desa Wisata Tompobulu, dan Gunung Bulusaraung. Aktifitas wisata yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain hill walking, camping dan pengamatan satwa. 7. Kawasan Permandian Alam Leang Londrong Kawasan Permandian Alam Leang Londrong terletak di wilayah administratif Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Minasa Tene. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 51,57 Ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,630699° sampai dengan 119,639259° Bujur Timur, dan antara 4,856477° sampai dengan 4,865425° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam kawasan ini adalah Gua Leang Londrong dan aliran sungai yang berasal dari dalam gua. Aktifitas wisata yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain wisata tirta, selusur gua, hill walking, camping dan pengamatan satwa. D. Zona Tradisional Zona Tradisional adalah adalah bagian taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Zona Tradisional merupakan bagian kawasan taman nasional yang masih terdapat kegiatan tradisional penduduk setempat dalam memanfaatkan sumberdaya alam hayati untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bersifat non komersial. Keberadaan Zona Tradisional bertujuan untuk mengakomodasi pemanfaatan secara tradisional yang dilakukan oleh penduduk setempat dalam memanfaatkan sumberdaya alam hayati untuk

Halaman | 30


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bersifat non komersial, serta mencegah kemungkinan terjadinya perluasan perambahan untuk perladangan dan pemanfaatan lain yang merusak. Zona Tradisional berfungsi dan diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Zona Tradisional ditetapkan berdasarkan kriteria : 1. Adanya potensi dan kondisi sumber daya alam hayati non kayu tertentu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya; 2. Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumber daya alam hayati tertentu yang telah dimanfaatkan melalui kegiatan pengembangbiakan, perbanyakan dan pembesaran oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Tradisional TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan dan pengamanan; 2. Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat; 3. Pembinaan habitat dan populasi; 4. Penelitian dan pengembangan; 5. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Zona Tradisional TN Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas 4.349,77 Ha atau sebesar 9,94% dari total luas taman nasional. Zona Tradisional TN Bantimurung Bulusaraung meliputi ketiga tipe ekosistem yang ada di dalam kawasan. Tipe ekosistem terluas yang terwakili di dalam zona tradisional adalah ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 3.860,21 Ha atau sebesar 8,82% dari total luas kawasan taman nasional. 445,51 Ha atau sebesar 1,02% dari total luas kawasan taman nasional merupakan tipe ekosistem Karst yang terwakili di dalam Zona Tradisional. Adapun tipe ekosistem Hutan Pegunungan Bawah terwakili di dalam Zona Tradisional seluas 44,05 Ha atau sebesar 0,10% dari total luas kawasan taman nasional. Sebagian besar area Zona Tradisional pada kawasan TN Bantimurung Bulusaraung terletak di wilayah administratif Kabupaten Maros dan hanya sebagian kecil yang berada di wilayah administratif Kabupaten Pangkep. Zona Tradisional ini pada umumnya merupakan areal yang ditumbuhi oleh tegakan Kemiri (Aleurites muluccana) dan sebagian kecil lainnya merupakan tegakan Pinus merkusii yang

Halaman | 31


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

homogen. Kemiri tersebut telah dibudidayakan oleh masyarakat setempat sejak beberapa generasi sebelumnya. Sebagian besar Zona Tradisional TN Bantimurung Bulusaraung berada di ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah karena kesesuaian kondisi lingkungan biofisiknya dengan persyaratan tumbuh jenis Kemiri. Zona Tradisional TN Bantimurung Bulusaraung seluas 4.349,77 Ha, meliputi : 1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros seluas 677,92 Ha;

2.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros seluas 11,90 Ha;

3.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros seluas 248,64 Ha;

4.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros seluas 1.024,03 Ha;

5.

Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros seluas 2.380,96 Ha;

6.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep seluas 6,32 Ha.

E. Zona Rehabilitasi Zona Rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami degradasi dan/atau kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya. Zona Rehabilitasi merupakan zona/bagian kawasan yang mengalami kerusakan akibat ulah/ kegiatan manusia atau alam, dan perlu segera direhabilitasi/ dipulihkan kembali dengan mempergunakan jenis-jenis asli setempat. Zona ini mencakup areal bekas peladangan, pemukiman liar, bencana alam dan sebagainya. Keberadaan Zona Rehabilitasi bertujuan untuk pemulihan dan rehabilitasi kawasan yang rusak akibat kegiatan manusia atau bencana alam agar dapat dikembalikan kepada fungsi semula. Zona Rehabilitasi berfungsi dan diperuntukkan bagi upaya mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya. Zona Rehabilitasi ditetapkan berdasarkan kriteria : 1. Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya memerlukan campur tangan manusia;

Halaman | 32


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

2. Adanya spesies invasif yang menggangu jenis atau spesies asli di dalam kawasan; 3. Pemulihan kawasan sekurang-kurangnya memerlukan waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Rehabilitasi TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan dan pengamanan; 2. Inventarisasi dan monitoring; 3. Rehabilitasi, pembinaan habitat dan populasi; 4. Penelitian dan pengembangan. Zona Rehabilitasi TN Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas 1.791,49 Ha atau sebesar 4,09% dari total luas taman nasional. Zona Rehabilitasi TN Bantimurung Bulusaraung meliputi dua dari tiga tipe ekosistem yang ada di dalam kawasan. Tipe ekosistem terluas yang terwakili di dalam Zona Rehabilitasi adalah ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 1.176,24 Ha atau sebesar 2,69% dari total luas kawasan taman nasional. Adapun tipe ekosistem Karst terwakili di dalam Zona Rehabilitasi seluas 615,24 Ha atau sebesar 1,41% dari total luas kawasan taman nasional. Arealareal di dalam taman nasional yang perlu dilakukan rehabilitasi ini terutama disebabkan oleh degradasi sumberdaya akibat okupasi oleh masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan. Zona Rehabilitasi TN Bantimurung Bulusaraung seluas 1.791,49 Ha, meliputi : 1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros seluas 49,62 Ha;

2.

Wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros seluas 780,31 Ha;

3.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros seluas 42,18 Ha;

4.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros seluas 105,38 Ha;

5.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep seluas 802,11 Ha;

6.

Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep seluas 11,89 Ha.

Halaman | 33


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

F. Zona Religi, Budaya dan Sejarah Zona Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Zona Religi, Budaya dan Sejarah merupakan zona yang memiliki potensi sebagai lokasi kegiatan manusia di masa lampau dengan meninggalkan hasil karya budaya yang bernilai sejarah, arkeologi maupun keagamaan, baik pada lokasi yang sering dikunjungi manusia maupun tidak pernah. Keberadaan Zona Religi, Budaya dan Sejarah bertujuan untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai budaya yang pernah ada dan berkembang, serta dikembangkan sebagai wahana penelitian, pendidikan, dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius. Zona Religi, Budaya dan Sejarah berfungsi dan diperuntukkan bagi perlindungan dan memamerkan nilai-nilai hasil karya budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian, pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi, dan religius. Zona Religi, Budaya dan Sejarah ditetapkan berdasarkan kriteria : 1. Adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat; 2. Adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi undangundang, maupun tidak dilindungi undang-undang. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Religi, Budaya dan Sejarah TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan dan pengamanan; 2. Pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi; 3. Penyelenggaraan upacara adat; 4. Pemeliharaan situs budaya dan sejarah, serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan/adat yang ada. Zona Religi, Budaya dan Sejarah TN Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas 191,49 Ha atau sebesar 0,44% dari total luas taman nasional. Zona Religi, Budaya dan Sejarah TN Bantimurung Bulusaraung secara keseluruhan berada di dalam ekosistem Karst. Zona ini adalah bagian kawasan taman nasional di mana terdapat situs prasejarah berupa gua-gua purbakala. Gua prasejarah ini adalah gua-gua yang ditemukan oleh Sarasin bersaudara pada awal abad ke19 dalam ekplorasi arkeologi di Sulawesi. Di dalam gua-gua tersebut terdapat peninggalan lukisan-lukisan dinding gua serta benda-benda purbakala lainnya, baik berupa artefak, fitur, maupun ekofak. Zona Religi, Budaya dan Sejarah TN Bantimurung Bulusaraung seluas 191,49 Ha, meliputi :

Halaman | 34


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros seluas 57,47 Ha;

2.

Wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros seluas 16,49 Ha;

3.

Wilayah kerja Resort Minasa Tene yang terletak di Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep seluas 117,53 Ha.

G. Zona Khusus Zona Khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Zona Khusus merupakan zona yang memiliki potensi sumberdaya alam dan kondisi lingkungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan khusus dengan pengaturan yang bersifat khusus dengan tidak melakukan penebangan pohon dan merubah bentang alam. Zona Khusus berfungsi dan diperuntukkan bagi kepentingan aktifitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Zona Khusus ditetapkan berdasarkan kriteria : 1. Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional; 2. Telah terdapat sarana dan prasarana antara lain telekomunikasi, faslitas transportasi dan listrik, sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional; 3. Lokasi tidak berbatasan dengan Zona Inti. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Khusus TN Bantimurung Bulusaraung adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan dan pengamanan; 2. Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat; 3. Rehabilitasi; 4. Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah. Zona Khusus TN Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas 4.187,15 Ha atau sebesar 9,57% dari total luas taman

Halaman | 35


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im uru ng Bu l us a rau n g

nasional. Zona Khusus TN Bantimurung Bulusaraung berada pada kawasan dengan tipe ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 3.501,31 Ha atau sebesar 8,00% dari total luas kawasan. 655,82 Ha atau sebesar 1,50% dari luas kawasan merupakan Zona Khusus yang berada pada kawasan dengan tipe ekosistem Karst, dan 30,02 Ha atau sebesar 0,07% dari luas kawasan merupakan Zona Khusus yang berada pada kawasan dengan tipe ekosistem Hutan Pegunungan Bawah. Zona Khusus TN Bantimurung Bulusaraung terdiri atas 42 bagian yang terpisah di dalam kawasan taman nasional. Zona Khusus di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung merupakan areal yang telah sejak lama terokupasi oleh masyarakat. Zona Khusus di Kabupaten Maros pada umumnya telah terekam di dalam Peta Topografi edisi tahun 1946 yang dibuat dan diterbitkan oleh US Army untuk Pemerintah Kerajaan Belanda. Zona Khusus ini merupakan areal pemukiman masyarakat, areal persawahan dan areal budidaya lainnya, serta sebagian kecil merupakan fasilitas umum yang telah ada sejak sebelum penunjukan taman nasional. Zona Khusus TN Bantimurung Bulusaraung seluas 4.187,15 Ha, meliputi : 1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros seluas 457,87 Ha;

2.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros seluas 435,44 Ha;

3.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros seluas 101,87 Ha;

4.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros seluas 1.166,59 Ha;

5.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros seluas 352,05 Ha;

6.

Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak Mallawa, Kabupaten Maros seluas 1.301,20 Ha;

7.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep seluas 270,66 Ha;

8.

Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep seluas 101,47 Ha.

di Kecamatan

Halaman | 36


BAB IV PENUTUP

Penyusunan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung telah dirintis sejak tahun 2007, namun karena keterbatasan data dan informasi yang akurat, valid dan reliable, maka Rancangan Zonasi baru dapat diselesaikan pada tahun 2009. Dalam tahun 2010 hingga 2011, dilaksanakan konsultasi publik secara berjenjang dari tingkat desa hingga ke tingkat pemerintah provinsi. Konsultasi publik menghasilkan banyak masukan dan koreksi dari berbagai pihak, yang sebagian besar digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Zonasi yang telah disusun. Berdasarkan pertimbangan aspek pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta aspek sosial ekonomi masyarakat, maka Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung yang dihasilkan adalah sebagaimana uraian berikut : Tabel 4 : Rancangan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung No.

Jenis Zona

1.

Zona Inti

2.

Kode

Luas (Ha)

Prosentase (%)

ZI

23.763,01

54,32

Zona Rimba

ZRi

9.684,18

22,14

3.

Zona Pemanfaatan

ZP

367,73

0,84

4.

Zona Tradisional

ZTr

3.956,22

9,04

5.

Zona Rehabilitasi

Zre

1.909,93

4,37

6.

Zona Religi, Budaya dan Sejarah

ZBS

191,49

0,44

7.

Zona Khusus

ZKh

3.877,44

8,86

43.750,00

100,00

Jumlah

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)


Zo nas i T am an Nas i o n a l B an t im u ru ng Bu l us a rau n g

Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dirancang dengan mengkompilasikan seluruh data dan informasi terkait potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, permasalahan dan potensi konflik di dalam dan sekitar kawasan, serta memperhatikan hak-hak masyarakat setempat yang lahir karena kesejarahan dan kondisi aktualnya sebagai akibat dari penunjukan dan penerapan pengelolaan taman nasional. Sistem Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dapat dikatakan telah disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kawasan taman nasional. Seluruh aspirasi para pihak terhadap taman nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, telah diakomodir di dalam sistem zonasi yang disusun bersama. Berdasarkan kesepahaman dalam konsultasi publik maka dilakukan penyempurnaan sehingga menghasilkan Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung dengan uraian sebagai berikut : Tabel 5 : Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung No.

Jenis Zona

Kode

Luas (Ha)

Prosentase (%)

1.

Zona Inti

ZI

22.865,48

52,26

2.

Zona Rimba

Zri

9.997,21

22,85

3.

Zona Pemanfaatan

ZP

367,41

0,84

4.

Zona Tradisional

ZTr

4.349,77

9,94

5.

Zona Rehabilitasi

Zre

1.791,49

4,09

6.

Zona Religi, Budaya dan Sejarah

ZBS

191,49

0,44

7.

Zona Khusus

ZKh

4.187,15

9,57

43.750,00

100,00

Jumlah

Sumber : Data primer setelah diolah (2011) Sebagai salah satu perangkat lunak pengelolaan kawasan taman nasional yang sangat strategis peranan dan kedudukannya, maka Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung ini diharapkan dapat benar-benar menjadi pedoman dan arahan dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan optimal.

Halaman | 38


Lampiran 1 :

MATRIKS ZONASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG No.

1.

Jenis Zona dan Lokasi

Zona Inti a.

b.

Luas (Ha)

% Luas

22.865,52

52,26

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

4.633,51

10,59

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

1.279,02

c.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

d.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros.

e.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

f.

Potensi

 

Ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah (5.852,93 Ha, 13,38%).

Ekosistem Hutan Pegunungan Bawah (3.944,40 Ha, 9,02%).

429 species tumbuhan alam dan 412 species satwa liar.

2,92

59,96

0,14

1.651,04

3,77

829,46

1,90

Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

6.085,33

13,91

g.

Wilayah kerja Resort Minasa Tene yang terletak di Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep.

2.474,17

5,66

h.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep.

5.386,17

12,31

Ekosistem Karst (13.068,19 Ha, 29,87%).

Kegiatan

a.

Perlindungan dan pengamanan.

b.

Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya.

c.

Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau penunjang budidaya.

d.

Pembangunan sarana dan prasarana non permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan.


No.

Jenis Zona dan Lokasi i.

2.

Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep

Luas (Ha)

% Luas

466,82

1,07

9.997,21

22,85

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

882,75

2,02

b. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

686,02

c.

118,05

0,27

d. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros.

1.738,16

3,97

e.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

1.225,10

2,80

f.

Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

1.213,61

2,77

810,83

1,85

Zona Rimba a.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

g. Wilayah kerja Resort Minasa Tene yang terletak di Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep.

Potensi

Ekosistem Karst (4.561,31 Ha, 10,43%).

Ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah (4.943,77 Ha, 11,30%).

Ekosistem Hutan Pegunungan Bawah (492,11 Ha, 1,12%).

429 species tumbuhan alam dan 412 species satwa liar.

1,57

Kegiatan

a.

Perlindungan dan pengamanan.

b.

Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya.

c.

Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya.

d.

Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar.

e.

Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas.


No.

Jenis Zona dan Lokasi h. Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. i.

3.

Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep.

Zona Pemanfaatan a. Kawasan Wisata Bantimurung dan Sekitarnya (Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang). b. Kawasan Wisata Pattunuang Asue (Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Wilayah kerja Resort PattunuangKaraenta). c. Kawasan Pengamatan Satwa Karaenta (Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. Wilayah kerja Resort PattunuangKaraenta). d. Gua Vertikal Leang Pute (Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. Wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta).

Luas (Ha)

% Luas

2.912,73

6,66

409,96

0,94

367,41

0,84

48,60

0,11

Potensi

Kegiatan

Air Terjun Bantimurung, Gua Mimpi, Gua Batu, Telaga Kassi Kebo, Telaga Toakala, Jamala, serta Penangkaran Kupu-kupu.

a.

Perlindungan dan pengamanan.

b.

Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya.

c.

Penelitian, pengembangan pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya.

d.

Pengembangan, potensi dan daya tarik wisata alam.

e.

Pembinaan habitat dan populasi;

f.

Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan.

g.

Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan.

102,71

0,23

Sungai Pattunuang, Gua Pattunuang Asue, serta Biseang Labboro.

8,90

0,02

Keragaman species flora dan fauna, terutama Macaca maura yang dapat berinteraksi langsung dengan manusia.

15,19

0,03

Gua Vertikal Leang Pute dan Gua Dinosaurus.

e. Situs Prasejarah Leang-leang (Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang).

2,25

0,01

Gua Prasejarah Leang Pettae dan Leang Petta Kere.

f. Kawasan Pegunungan Bulusaraung (Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. Wilayah kerja Resort Balocci).

137,29

0,31

Desa Wisata Tompobulu, dan Jalur Pendakian Gunung Bulusaraung.


No.

Jenis Zona dan Lokasi g. Kawasan Permandian Alam Leang Londrong (Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep. Wilayah kerja Resort Minasa Tene).

4.

Zona Tradisional a. Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Luas (Ha)

% Luas

51,57

0,12

4.349,77

9,94

677,92

1,55

b. Sebagian wilayah kerja Resort PattunuangKaraenta dan Resort BantimurungLeangleang yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

11,90

c. Sebagian wilayah kerja Resort PattunuangKaraenta dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros.

248,64

0,57

d. Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

1.024,03

2,34

e. Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

2.380,96

5,44

f. Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep.

6,32

0,01

Potensi 

Gua Leang Londrong dan aliran sungai yang berasal dari dalam gua.

Ekosistem Karst (445,51 Ha, 1,02%).

Ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah (3.860,21 Ha, 8,82%).

Ekosistem Hutan Pegunungan Bawah (44,05 Ha, 0,10%).

0,03

Pada umumnya merupakan areal yang ditumbuhi oleh tegakan Kemiri (Aleurites muluccana) dan sebagian lagi merupakan tegakan Pinus merkusii yang homogen.

Kegiatan

a.

Perlindungan dan pengamanan.

b.

Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

c.

Pembinaan habitat dan populasi.

d.

Penelitian dan pengembangan.

e.

Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.


No.

5.

Jenis Zona dan Lokasi

Zona Rehabilitasi a. Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

6.

Luas (Ha)

% Luas

1.791,49

4,09

49,62

0,11

780,31

1,78

c. Sebagian wilayah kerja Resort PattunuangKaraenta yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

42,18

0,10

d. Sebagian wilayah kerja Resort PattunuangKaraenta dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros.

105,38

0,24

e. Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep.

802,11

1,83

f. Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep.

11,89

0,03

191,49

0,44

a. Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

57,47

0,13

b. Wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

16,49

c. Wilayah kerja Resort Minasa Tene yang terletak di Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep.

 

b. Wilayah kerja Resort Pattunuang-Karaenta yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

Zona Religi, Budaya dan Sejarah

Potensi

0,04 

117,53

0,27

Kegiatan

Ekosistem Karst (615,24 Ha, 1,41%).

a.

Perlindungan dan pengamanan.

b.

Inventarisasi dan monitoring.

Ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah (1.176,25 Ha, 2,68%).

c.

Rehabilitasi, pembinaan habitat dan populasi.

d.

Penelitian dan pengembangan.

Situs prasejarah berupa gua-gua purbakala. Gua prasejarah ini adalah gua-gua yang ditemukan oleh Sarasin bersaudara pada awal abad ke-19 dalam ekplorasi arkeologi di Sulawesi.

a.

Perlindungan dan pengamanan.

b.

Pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi.

c.

Penyelenggaraan upacara adat.

d.

Pemeliharaan situs budaya dan sejarah, serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan/adat yang ada.

Peninggalan lukisan-lukisan dinding gua serta benda-benda purbakala lainnya, baik berupa artefak, fitur, maupun ekofak.


No.

7.

Jenis Zona dan Lokasi

Luas (Ha)

Zona Khusus

% Luas

4.187,15

9,57

a. Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung-Leangleang yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

457,87

1,05

b. Sebagian wilayah kerja Resort PattunuangKaraenta yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

435,44

c. Sebagian wilayah kerja Resort PattunuangKaraenta yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

101,87

0,23

d. Sebagian wilayah kerja Resort PattunuangKaraenta dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros.

1.166,59

2,67

e. Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

352,05

0,80

f. Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

1.301,20

2,97

g. Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep.

270,66

0,62

h. Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep.

101,47

0,23

JUMLAH

43.750,00

100,00

Potensi

 

1,00 

Ekosistem Karst (655,82 Ha, 1,50%). Ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah (3.501,31 Ha, 8,00%). Ekosistem Hutan Pegunungan Bawah (30,02 Ha, 0,07%).

Kegiatan

a.

Perlindungan dan pengamanan.

b.

Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

c.

Rehabilitasi.

d.

Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah.






KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.