Kajian Rutin 5

KAJIAN RUTIN #5 ReformasiReformasi PulauPulau KomodoKomodo

Oleh : Olivia Surya Mustika

Profil Taman Nasional Komodo

Taman Nasional Komodo (TNK) didirikan pada tanggal 6 Maret 1980 dengan luas mencapai 173.000 HA. Pendirian Taman Nasional Komodo bertujuan untuk menjaga kelestarian hidup satwa biawak komodo (Varanus komodoensis) bersama dengan alam sekitarnya. Taman nasional Komodo memiliki tiga pulau besar yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Keragaman satwa di Taman Nasional Komodo yaitu terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia. Tiga puluh dua (32) spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi. Selain itu, Taman Nasional Komodo juga memiliki keragaman ekosistem seperti hutan mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Taman Nasional Komodo banyak meraih gelar internasional, diantaranya yaitu Man and Biosphere Reserve (1977), World Heritage Site (1991), dan The New 7 Wonder of Nature (2011).

Perencanaan Pembangunan dan Kritik dari Luar

Ramainya berita yang menyoroti pembangunan Taman Nasional Komodo menimbulkan berbagai opini yang berkembang di masyarakat. Dokumentasi media memperlihatkan areal konstruksi pembangunan dimana truk-truk pembawa material berdampingan langsung dengan komodo. Publik mulai mempertanyakan mengenai apa yang sebenarnya pemerintah garap dalam proyek ini. Namun, pihak yang berwenang menanggapinya dengan arahan untuk menunggu karena kajian dalam pembangunan tersebut belum bisa disampaikan ke publik.

Kabar mengenai pembangunan Taman Nasional Komodo mulai terangkat kembali ketika pemerintah mendapat surat dari UNESCO. Komite warisan dunia tersebut menyoroti pembangunan TNK karena dinilai berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasa atau Outstanding Universal Value (OUV). OUV (Outsanding Universal Values) adalah salah satu kriteria penilaian UNESCO untuk penetapan warisan dunia.

Peringatan UNESCO

UNESCO kemudian meminta Indonesia menyerahkan revisi amdal proyek itu yang selanjutnya akan ditinjau kembali oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Mereka juga memberikan catatan supaya Indonesia memberikan informasi rinci dari rencana induk pariwisata terpadu yang menunjukkan bagaimana properti OUV akan dilindungi, dan bagaimana rencana mewujudkan pariwisata massal itu dapat memastikan perlindungan OUV.

Gregorius Afioma, peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace yang berbasis di Labuan Bajo menganggap pembangunan prasarana di Pulau Rinca telah mengubah "substansi dan paradigma pariwisata alam" , di mana dia khawatir nantinya komodo akan seperti berada di kebun binatang. Cypri Jehan Paju Dale, antropolog yang pernah meneliti komodo di TNK, menjelaskan bahwa komodo adalah binatang purba yang mampu bertahan dari evolusi panjang. Mereka hanya mampu bertahan di sejumlah pulau di TNK. Ketika pemerintah menjadikan ini kawasan strategis pariwisata nasional, dengan memasukkan bisnis di dalam bentang alami, maka komodo akan semain rentan terhadap climate crisis (krisis iklim).

Tanggapan Pegiat Lingkungan Peraturan tentang Konservasi

Menurut Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Pemanfaatan taman nasional sebagai wisata alam lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 (Permen LHK No.8 Tahun 2019) Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Menurut peraturan ini, pengusahaan pariwisata harus sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam dan ekosistem guna mencegah kerusakan dan/atau kepunahan keanekaragaman satwa. Aturan ini menjadi syarat bahwa jika ingin mengelola taman nasional sebagai wisata alam, maka pembangunan Jurassic Park di Kawasan Taman Nasional Komodo, harus memperhatikan habitat dan mencegah adanya kemungkinan berkurangnya habitat asli dari komodo itu sendiri. Pasal 35 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, merumuskan bahwa taman nasional dapat dimanfaatkan untuk wisata alam. Wisata alam yang dimaksud di sini adalah perjalanan yang dilaksanakan secara sukarela atau tanpa paksaan, serta bersifat sementara guna menikmati kekhasan dan sifat alam liar (wild nature). Dalam hal ini, Jurassic Park yang saat ini sedang dalam proses pengembangan pembangunan, mengusung konsep geopark. Geopark merupakan wilayah terpadu yang terdepan dalam perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan, dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sana.

Diskusi

Sangat disayangkan, pemberitaan mengenai pembangunan Taman Nasional Komodo tidak banyak dibahas dalam waktu yang lama. Dengan begitu, publik pun mulai lupa tentang apa yang terjadi di rumah para komodo itu, padahal hingga kini pembangunan masih terus berlanjut. Dalam perspektif Pemerintah, TNK nantinya akan menjadi wisata andalan Indonesia yang akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan dapat memperbaiki perekonomian. Seiring berjalannya waktu, Taman Nasional Komodo yang telah diperbarui akan semakin ramai oleh wisatawan dan dapat menjadi sumber pemasukkan untuk warga setempat. Pemerintah tentunya akan mempertimbangkan efek jangka panjang yang akan ditimbulkan mengenai bagaimana persoalan kelestarian komodo dan makhluk hidup lain di taman nasional tersebut. Hal ini berkaitan dengan naruli alamiah hewan untuk berburu dan tidak diberi makan seperti di kebun binatang. Polemik pembangunan Taman Nasional Komodo harus dipantau dari berbagai pandangan, seperti pemerintah, masyarakat, UNESCO, maupun pegiat lingkungan. Harapannya pembangunan ini dapat dikaji dari segala sisi sehingga timbul penyelesaian yang terbaik untuk kedepannya.

Referensi

http://ksdae.menlhk.go.id/tn/field/komod o/ https://www.cnbcindonesia.com/news/20 201028161823-4-197783/viral-komodo-vstruk-pemerintah-jelaskan-duduk-perkaranya https://www.bbc.com/indonesia/indonesia -58096691 Ifieliano, dkk. Penguasaan Dan Pembangunan Geopark Taman Nasional Komodo, Konstruktif Atau Destruktif?. Biro Media dan Informasi PLEADS: Biro Legal Drafting. https://fh.unpad.ac.id/penguasaan-danpembangunan-geopark-taman-nasionalkomodo-konstruktif-atau-destruktif/ Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Pasal 35 ayat (1)C Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 (Permen LHK No.8 Tahun 2019)

Save Komodo !