2013
IPMA
Gaji Plus Remunerasi Eselon I Rp 70 Juta
kejati Seriusi SPPD Fiktif Para Aktifis Hukum Menanti Penyidikannya
Jakarta,kP Per 1 Januari 2014, gaji pejabat eselon I bisa mencapai Rp 70 juta per bulan. Sedangkan pejabat eselon II sekitar Rp 55-60 juta, eselon III Rp 45 juta. Peningkatan tersebut sebagai kompensasi atas penghapusan honor-honor serta pendapatan lain yang biasanya diterima pejabat struktural. “Tahun ini merupakan tahun transisi, namun per 1 Januari 2014 pembayaran honorarium atau pendapatan lain sudah dihapuskan. Ini juga sesuai permintaan Presiden SBY,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Jakarta, kP Komisaris PT Anugerah Harisma Barokah (AHB), Suharto ketiban durian runruh. Perusahaannya menang di tingkat kasasi. Namun, ia merasa miris karena ada lagi gerakan mengatasnamakan mahasiswa Saya ingin melakumenggelar demonstrasi kan klarifikasi, agar di MA. Harmasyarakat tahu usnya mereka paham fakta kebenaran yang hukum. sesungguhnya. AHB adalah perusahaan perSaya merasa aneh tambangan nikel di dengan aksi unBombana. MA mengeluarkan keputusan No. jukrasa mahasiswa, 412 K/TUN/2012 tertanggal 22 Maret 2012, yang secara ada fakta hukum tegas menyatakan terdapat yang mereka tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang mengerti. Sangat diajukan oleh Pemohon Kasasi jelas keputusan Gubernur Sultra, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi telah keluar” Tata Usaha Negara Makassar No. 106/ B.TUN/2011/PT.TUN.MKS. tanggal 29 Suharto, September 2011 jo. putusan Pengadilan Komisaris PT Anugerah Tata Usaha Negara Kendari No. 33/G. Harisma Barokah (AHB) TUN/2010/PTUN.KDI. “ Saya ingin melakukan klarifikasi, agar masyarakat tahu kebenaran yang sesungguhnya. Saya merasa aneh dengan aksi unjukrasa mahasiswa, ada fakta hukum yang mereka tidak mengerti. Sangat jelas keputusan telah keluar, mahasiswa kok bela PT PNS yang sudah dicabut IUP-nya. Saya tidak mengerti mengapa PT PNS dibela oleh mahasiswa. Ada apa dengan mahasiswa yang membela PT PNS ini?,” ujar Suharto di temui di Jakarta, Selasa (10/9). Dia menjelaskan, putusan MA yang memenangkan atas pengelolaan izin tambang
Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo Eko Prasojo, dalam pelunWamenPAN-RB curan buku Reformasi Birokrasi di Hotel Saripan Pacifik, Selasa (10/9). Dijelaskannya, dengan dipusatkannya seluruh pembayaran honorer ke tunjangan kinerja, otomatis seluruh gaji PNS mulai golongan I sampai IV ikut terdongkrak naik. Itu sejalan dengan revisi PP tentang Sistem Penggajian. Di samping sebagai amanat PP 46 Tahun 2011, di mana disebutkan penghapusan honarium harus dilaksanakan per 1 Januari 2014. Baca GAJI di Hal. 11
SELEBRITI Zaskia Gotik
Baca ARTIS di Hal. 11
Baca kORUPSI di Hal. 11
kasasi Gubernur Menangkan PT AHB
Jadi mulai 1 Januari, seluruh Kementrian dan Lembaga dilarang memberlakukan honorarium. Kalau tahun 2011-2013 kan masih ada yang terima, tapi tahun depan tidak boleh lagi”
ZASkIA Gotik rupanya masih kecewa dengan kandasnya jalinan asmara bersama Vicky Prasetyo. Hingga kini Zaskia belum berencana menjenguk Vicky yang telah ditahan Kejaksaan Agung. “Enggak ah, kan punya istri masa eneng jenguk juga sih. Entar kalau eneng jenguk dikira istrinya lagi,” kata Zaski saat menggelar konferensi pers di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/9). Ia juga mengatakan sudah putus kontak dengan Vicky karena handphonennya telah
dalam pengusutan dugaan penyimpangan yang terjadi. Informasi berkembang, kasus SPPD fiktif ini pernah “seru” garapannya sekitar dua tahun lalu di Kejati Sultra, namun kemudian redup. Saat itu, sejumlah instansi menjadi incaran di antaranya Bappeda Sultra dan Sekretariat DPRD Sultra. “Pengusutan SPPD fiktif di Bappeda ini sudah lama terdengar. Sekarang seru lagi. Tapi rumornya, SPPD fiktif kembali ramai didiskusikan setelah ada kejadian salah SMS menyangkut perkembangan kasus itu. Katanya sih, sudah bersih. Saya tidak tahu, apakah bersih karena tertata rapi atau bersih penyidikannya. Tapi kita tunggu saja semoga sampai pada penyidikan,” kata salah seorang aktifis bidang hukum yang minta namanya tak ditulis. Belum ada konfirmasi soal SMS yang salah sasaran ini. Termasuk, apa isi SMS dan ditujukan pada siapa. Yang pasti, kasus SPPD fiktif menjadi bidikan Kejaksaan Tinggi Sultra.
Dugaan SPPD FIKTIF -Bappeda Rp 400 juta -Disbudpar Rp 300 juta -Biro Umum Rp 150 juta. -Beberapa SKPD tunggu giliran -Total SPPD Rp 5,5 M
kendari, kP Ketua BKD Sultra Nur Endang Abbas Buraera terus saja diapik beragam masalah. Bukan cuman persoalan mutasi siluman, Nur Endang ternyata juga ikut diperiksa dalam kasus dugaan SPPD fiktif di Bappeda Sulta tahun anggaran 2009. Nur Endang saat itu menjadi sekretaris Bappeda. Sedangkan Kepala Bappeda dijabat La Ode Ali Hanafi, juga ikut terperiksa. Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terus digelar untuk menguak aroma korupsi tersebut. Manifes penerbangan para penerima SPPD fiktif di lingkup Bappeda Sultra itu, akan menjadi kata kunci
Berlaku Efektif 1 Januari 2014
Tolak Jenguk Vicky
Harga Eceran Rp. 4.500,-
Pengaduan dan Langganan 0401-3126515/082193377789
Kendari Pos |Rabu, 11 September 2013
Baca Tambang di Hal. 11
Kampanye dengan Dongeng Antikorupsi ala FLAC Indonesia
Baru Dua Tahun Sudah Diapresiasi Amerika dan Brasil Sejak didirikan pada 17 Agustus lalu, radio streaming KPK memiliki program reguler, yakni kanal anak. Kanal itu menyiarkan dongeng-dongeng mendidik. Dongeng tersebut rutin diisi sekelompok anak muda yang tergabung dalam Future Leader for Anti-Corruption (FLAC) Indonesia. Mereka selama ini aktif mengampanyekan gerakan antikorupsi sejak dini.
Korupsi). Dalam dongeng itu dikisahkan seorang peri bernama Remi yang memiliki sayap pendek. Remi sering ditinggal teman-temannya karena tidak bisa terbang tinggi. Tapi, pada suatu kesempatan, Remi bisa memanfaatkan kekurangannya tersebut untuk memenangkan sayembara raja. Meski begitu, dia tidak bersedia menerima pemberian raja seperti yang dijanjikan sebelumnya. Dongeng ringan yang bisa diakses di www.kpk.go.id/streaming itu merupakan satu di antara beberapa dongeng yang dibuat anak-anak muda yang tergabung dalam FLAC Indonesia. Seperti namanya, komunitas tersebut ingin memberikan sumbangsih dalam mewujudkan pemimpin generasi mendatang yang bersih dan antikorupsi. Sejak didirikan pada 2011, komunitas
GUNAWAN SUTANTO, Jakarta JUDUl dongeng Sayap Si Remi menghiasi arsip bulan Agustus di website radio streaming KPK (Komisi Pemberantasan
FLAC mendongeng di pedalaman Kalimantan.
FLAC Indonesia for JAWA POS
Baca DONGENG di Hal. 11