CALL CENTER Redaksi : 0401-3126515 Email: bumianoa@gmail.com Langganan Koran : 0813 4151 2090 Email : sirkulasi_kp@yahoo.com Iklan : 0853 3553 1111 Email: kendariposiklan@yahoo.com Fax : 0401-3123771
Rabu, 25 Juli 2012
Harga eceran Rp. 3.500,-
Umar Samiun Bupati Ini Periode Pertama dan Biasanya Pasti Berlanjut ke Periode Kedua kendari, kp Gobang Bupati Buton tinggal disematkan di dada Umar Samiun. Tersirat dalam perintah Mahkamah Konstitusi (MK) kepada pihak-pihak terkait, bersegeralah dan percepatlah pelantikan Umar Samiun sebagai Bupati Buton. Demikian pula La Bakri yang jadi wakil bupati. Untuk lima tahun pertama, Umar Samiun sudah berhak menyandang status bupati. Kalau perlu, kunci rumah jabatan sudah harus disiapkan. Itu untuk lima tahun pertama. Tapi, sesuai dengan kebiasaan, menjabat lima tahun pertama, hampir pasti akan berlanjut ke periode kedua. Kalau pun meleset, kemungkinannya amat sangat kecil. “Kerja periode pertama sudah selesai. Selanjutnya, kami akan bekerja dan Pak Umar akan memimpin, membangun Buton, mensejahterakan masyarakat Buton, demi kelancaran perjuangan ke periode kedua. Ini kepemimpinan
Baca umar di Hal 7
SELEBRITI
Selalu Tampak Bahagia kEhidupAN rumah tangga Indra Brasco dan Mona Ratuliu kian berjalan harmonis. Keduanya selalu tampak bahagia dan serasi sehingga tidak pernah diterpa gosip miring. Mona yang belum genap sebulan melahirkan anak ketiga juga sering memberikan pelajaran agama yang cukup kepada anak-anaknya. Seperti puasa misalnya, Mona sudah mengajarkan Davina, anak pertamanya, berpuasa sejak duduk di kelas 1 SD. “Davina udah puasa umur enam tahun berarti empat tahun puasanya full. Sekarang mulai salat tarawih juga,” kata Mona Ratuliu di Auditorium Arifin Panigoro Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Selasa (24/7). Mona menceritakan, saat Devina umur enam tahun ia hanya memperkenalkan bagaimana berpuasa. “Satu bulan dia puasa aku kaget juga. Tahuntahun berikutnya juga begitu, kayaknya menjadi satu kepuasan kalau full,” jelasnya.(abu)
Dok/kP
Massa Umar Samiun saat kampanye beberapa waktu lalu.
Miranda Pakai Seragam Tahanan KPK
Pejabat Negara, Hakim Diprotokolerkan
Jakarta, kp Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Swaray Goeltom, untuk kali pertama duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin. Dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) tidak jauh berbeda dengan dakwaan yang disusun untuk Nunun Nurbaeti. Miranda dituduh bersama-sama Nunun memberikan sesuatu kepada para anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 agar memenangkan dirinya sebagai DGS BI. Miranda tetap tampil modis meski harus memakai baju tahanan KPK. “Bahwa terdakwa Miranda Swaray Goeltom bersama-sama dengan Nunun Nurbaeti telah memberi sesuatu yaitu travellers cheque (TC) Bank Internasional Indonesia (BII) senilai Rp 24 miliar kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan pemilihan terdakwa sebagai DGS BI,” kata JPU Supardi saat membacakan surat dakwaan pertama di depan majelis hakim. Menurut JPU, Miranda sangat berkeinginan untuk mendapatkan posisi DGS BI yang dalam prosesnya dia harus menjalani fit and proper test di depan anggota Komisi IX DPR pada 8 Juni 2004. Pada pemilihan tersebut Miranda harus bersaing dengan calon lain yakni Hartadi Sarwono dan Budi Rochadi. “Agar tidak gagal dipilih seperti dalam pemi-
Jakarta, kp Masyarakat tak perlu lagi khawatir dengan ancaman para hakim yang mewacanakan mogok massal. Sebab, rencana itu hampir pasti tidak terealisasi setelah tiga kementerian bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) menyepakati kenaikan gaji hakim di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kemarin. Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) tidak keberatan kalau hakim memiliki penghasilan sedikitnya Rp 10 juta. Kabiro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan kalau semua itu layak diberikan hakim lantaran statusnya sudah berubah. Sebab, korps pengadil tak lagi menyandang status pegawai negeri sipil (PNS) tetapi pejabat negara. “Itu sesuai dengan konstitusi. Hakim kini pejabat negara,” ujarnya. Nah, dalam rapat tersebut kelima institusi tersebut telah menghitung angka Rp 10 jutaan sudah pas dan final. Oleh sebab itu, kemungkinan besar gaji hakim di 2013 nanti tidak akan dibawah angka tersebut. Penghitungan rinci angka pasti akan dilakukan lagi, namun Ridwan memastikan kalau perbedaan nantinya tidak terlalu timpang. Hitung-hitungan yang disebut Ridwan bisa berubah adalah dari Kemenkeu. Dia menyebut kalau ada perbedaan sedikit antara hitugan tim gabungan dan yang
Baca miranda di Hal 8
RAkA DEnnY/JAWAPOS
Tersangka kasus suap cek pelawat Miranda Swaray Goeltom, terancam dihukum maksimal lima tahun penjara, saat sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 24 Juli 2012.
Baca pejabat di Hal 7
Background di Balik Berita dari Forum Pemred JP Group di Pekanbaru, Riau (4)
Sejarah Panjang Diabetes Mellitus dan Cara Menanganinya MENuRuT situs News Medical, istilah diabetes diciptakan Aretaeus dari Kapadokia, yang berasal dari kata Yunani diabaínein, yang berarti berjalan atau berdiri dengan kaki terbelah. Dari sinilah konon asal mula penggunaan diabetes sebagai nama untuk penyakit yang melibatkan pembuangan urine berlebihan. Kata diabetes pertama yang tercatat dalam bahasa Inggris dalam bentuk diabete, dalam sebuah teks medis ditulis sekitar tahun 1425. Di tahun 1675, Thomas Willis menambahkan kata mellitus, dari bahasa Latin yang berarti madu, sebuah referensi untuk rasa manis dari urine. Rasa manis ini diketahui setelah melihat urine orang Yunani kuno, Cina, Mesir, India, dan Persia yang disukai semut. Pada tahun 1776, Matius Dobson menegaskan bahwa rasa manis itu disebabkan oleh kelebihan gula dalam urine dan darah penderita diabetes.
Baca sejaraH di Hal 7
Jamsostek Bertransformasi Setelah Berada di Top Performance Direktur Utama PT Jamsostek (Persero), Hotbonar Sinaga juga berkesempatan diskusi dari hati ke hati dengan Forum Pemred Group Jawa Pos di Labersa Hotel, Pekanbaru. Pada 1 Januari 2014, perusahaan ini juga akan berubah menjadi Badan, yang bertanggungjawab langsung kepresiden. Yakni, BPJS –BadanPenyelenggara JaminanSosial— bidang Ketenagakerjaan. Seperti apa persiapannya?
BukAN Hotbonar Sinaga kalau tidak cekatan di atas podium. Mirip seorang dosen, yang sedang menjelaskan detail kesiapan dan problematika PT Jamsostek, menuju BPJS itu. Tidak mudah Karena perangkat aturan mainnya memang belumada.Belum
Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga saat memberikan materi mengenai BPJS Jamsostek kepada peserta Forum Pemred Jawa Pos Grup di Pekanbaru, Riau.
p
selesai dibahas dan dikerjakan oleh DPR RI bersama pemerintah. Tetapi, 2014, semua harus tetap jalan, karena ini amanat Undang-
Undang. Bagi pria yang menggantikan Iwan P Pontjowinoto menjadi Dirut Jamsostek sejak 2007 ini,
masa transisi ini dinilai cukup krusial. Tahun 2011 sudah diundangkan, UU no 24 tentang BPJS. Pada 1 Januari 2014, BPJS Keseha-
tan berdiri dan resmi berdiri BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi.Sedangkan Taspen dan Asabri, baruakan bergabung pada tahun 2029. “Walahualam, saya tidak tahu mengapa penentuannya tahunitu?” ujarHotbonar. Nama HotbonarSinaga, memangberdarah Tapanuli, Sumatera Utara. Tapi mendengar gaya bicaranya, jauh dari kesan suku Batak. “Iya, sayalahir dan besar di Cipanas, Jawa Barat. Nama saya pakai “Hot” itu mungkin karena berasal dariCipanasitu. Dan, “Bonar” itu agar selalu benar.Mungkin begitu filosofi orang tua saya dalam memberinama,” tuturnya yang membuat sekitar 100 Pemred media dengan jaringan terbesar dan terluas di Indonesia itu ter-
Baca pemred di Hal 8