Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Teknik Zonasi_Buku Digital Kelompok B5

contents

REVIEW LOKASI GAMBARAN LOKASI Amsterdam adalah wilayah metropolitan yang dinamis dan berkembang yang menghadapi tekanan penggunaan lahan yang signifikan. Terkenal dengan tradisi perencanaan kolaboratif, kota dan mitra metropolitannya harus beradaptasi dengan kondisi baru. Pertumbuhan populasi yang sedang berlangsung menciptakan permintaan untuk perumahan dan ruang komersial, dan Undang-Undang Lingkungan dan Perencanaan Nasional yang baru menantang para perencana untuk mengadopsi praktik pengelolaan penggunaan lahan yang lebih fleksibel, responsif, dan terintegrasi.

Amsterdam memiliki bentuk kota yang unik dibandingkan dengan kota lainnya, kota ini memiliki banyak kanal yang mengelilingi pelabuhan. Kanal-kanal tersebut membentuk sebuah pola grid. Sejak revolusi industri, Amsterdam memiliki 4 kanal, yaitu Singel, Herengracht (atau Kanal Heren), Keizersgracht, dan Prinsengracht serta di luar dari kanal-kanal tersebut dibangun pemukiman penduduk yang disebut Jordaan District.

Amsterdam memiliki delapan distrik kota: Centrum, Nieuw-West, Noord, Oost, West, Zuid, Zuidoost, dan Westpoort. Setiap distrik kota dikelola oleh komite distrik.

Terdapat tiga direktur pelaksana di setiap distrik kota. Para direktur pelaksana didukung oleh komite penasihat. Dimana jumlah anggota komite tergantung pada jumlah penduduk distrik. Komite tersebut merupakan penghubung antara kabupaten dan Balai Kota. Mereka membahas topik-topik penting di distrik tersebut, seperti desain jalan dan alun-alun, penghijauan dan taman umum, pengumpulan sampah rumah tangga, dan pekerjaan sosial di lingkungan sekitar.

ALASAN PEMILIHAN ●

● ● ●

●

Kota Amsterdam sendiri masuk dalam salah satu kota paling berkelanjutan menurut Time Out Index pada tahun 2021 dalam urutan ke-2 pada progresifitas, budaya, dan kondisi lingkungannya (Oliver & Medina, 2021).

Kota Amsterdam cukup padat penduduk dan migrasi masuk yang tinggi yang menjadi tantangan besar penyediaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruangnya.

89% penduduk Amsterdam menyatakan setuju akan kemudahan dalam menikmati harinya di ruang terbuka hijau dan alam.

Amsterdam tetap berkelanjutan berkaitan dengan rangka meningkatkan kepadatan penduduk dan penyediaan rumah di Amsterdam yang notabene merupakan kota dengan ketinggian 2 meter di bawah permukaan laut.

Pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang cenderung mengarahkan ketidak berkelanjutan salah satunya penurunan muka air tanah di kota-kota besar pesisir Pantai Utara Jawa.

LAND MANAGEMENT & ZONING REGULATION Kota Amsterdam terkenal dengan kolaborasi dan pendekatan berbasis konsensus untuk pengelolaan atau manajemen tata ruangnya. Studi tentang tata kelola penggunaan lahan di Amsterdam menggambarkan pentingnya pendekatan responsif dan kolaboratif untuk mengatasi masalah-masalah seperti permintaan perumahan (perumahan sangat terjangkau), kebutuhan fasilitas publik berkualitas tinggi, pentingnya investasi transportasi dan kemungkinan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, termasuk ekonomi sirkular.

Selain itu, bentuk kota yang polisentris dan komitmennya terhadap tata Kelola yang kooperatif sangat penting dalam keberhasilan dari Kota Amsterdam untuk mencapai tujuan pembangunannya. Tujuan pembangunan tersebut sesuai dengan visi Amsterdam untuk tahun 2050 dalam amsterdam.nl adalah kota metropolitan yang manusiawi dengan lima strategi pilihan, seperti pembangunan polisentris, pertumbuhan dalam batas, mobilitas yang berkelanjutan dan sehat, penghijauan yang ketat, dan membuat kota bersama. Dalam mencapai visi tersebut, Kota Amsterdam memiliki beberapa arahan kebijakan, meliputi policy urban development, policy urban space, policy building plans, policy Amsterdam Metropolitan Area (AMA), dan policy living.

Courtesy: Article Sneak Peak, Amsterdam The Netherlands Zoning 2040

Beberapa dari kebijakan tersebut merupakan proyek yang sangat besar, khususnya rencana pembangunan rumah pada policy building plans, fasilitas dan ruang terbuka hijau pada policy urban space dan policy Amsterdam Metropolitan Area.

Belanda yang menerapkan sistem sewa lahan dan kontrak dalam membangun bangunan, tentunya didukung dengan banyak regulasi.

Hal ini sangat mendukung rencana zonasi di mana melalui rencana zonasi para pemilik lahan harus mematuhi peraturan mengenai apa-apa saja yang perlu ada pada bangunan serta yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran pada kebijakan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa pengambilan lahan. Fokus diskusi pembangunan di atas sebagian besar pada desain, pendapatan dan akomodasi pertumbuhan. Masing-masing juga sangat diatur dalam hal konsumsi dan dampak lingkungan Amsterdam dan Belanda memimpin dengan teknologi dan praktik baru di bidang produksi energi, emisi CO2, pengelolaan limbah, dan transportasi umum. Belanda telah menandatangani kebijakan energi UE dan Amsterdam pada tahun 2025 menargetkan pengurangan emisi CO2 hingga 40% dari tingkat tahun 1990. Menurut laporan Komisi Eropa UE, mereka bertujuan untuk dapat mengelola bentuk energi terbarukan - angin, matahari, air, bahan bakar bio, dan limbah bio.

LITERATUR REVIEW LATAR BELAKANG Pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan wilayah semakin ke depan akan semakin berubah. Dinamika pembangunan terjadi yang sangat cepat dan pesat menuntut pemerintah untuk membuat tindakan antisipasi akan perubahan yang berjalan serta dampak yang akan mengikutinya. Perkembangan wilayah ini akan diikuti oleh peningkatan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, serta utilitas dan fasilitas pendukungnya. Hal itu tentunya akan memberikan kontribusi terhadap upaya kegiatan penataan ruang, terutama pada aspek perencanaan ruang guna mengantisipasi segala bentuk kecenderungan perkembangan tersebut. Peran perencanaan tata ruang sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang seimbang dan berkesinambungan antara kebutuhan dan ketersediaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan memiliki makna untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa depan dengan memperhatikan kecenderungan dan dinamika perkembangan yang ada di masa lalu dan masa kini. Dalam perencanaan terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan yang meliputi unsur keinginan dan cita-cita; unsur tujuan dan motivasi; unsur sumber daya (alam, manusia, modal dan informasi) unsur upaya hasil guna dan daya guna; serta unsur ruang dan waktu (Sujarto,

KAITAN DENGAN SUB TEMA Proses Perencanaan Kota di Amsterdam sangat berperan dalam perkembangan Amsterdam sebagai Kota Kreatif. Berbagai kebijakan perencanaan di Kota Amsterdam tetap berpedoman dan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yaitu Pemerintah Belanda.

Kebijakan tata ruang telah menjadi prioritas utama dari pemerintah Belanda sejak tahun 1960-an. Namun dalam perkembangannya, perencanaan dan pengembangan tata ruang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena pemerintah lokal dan regional dianggap lebih berperan dalam menentukan pengembangan tata ruang untuk lebih meningkatkan pangsa pasar, contohnya proyek pengembangan perumahan, yang menjadi lebih berpengaruh dalam proses perencanaan Konsep perencanaan kota di Belanda yang sudah sangat terstruktur dengan cukup rapi mulai dari tingkatan negara sampai kepada zonasi kawasan. Visi pemerintah Belanda untuk membuat rencana kota yang mengakomodir penggunaan ruang dalam jumlah terbatas namun menarik, enak ditinggali dan menciptakan masyarakat yang sejahtera patut diacungi jempol. Belanda pun telah dapat membuat suatu perencanaan yang mengintegrasikan 4 kota besar di negara itu dalam Randstad. Perencanaan Ruang di Belanda juga lebih memperhatikan sisi ekologi wilayah dimana dibuatkanya rencana ruang untuk wilayah sungai, hutan, serta pembangunan taman kota yang atraktif. Dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat diikutsertakan dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan serta penegakan dokumen perencanaan yang telah disahkan.

1991). Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam aspek perencanaan tersebut, diharapkan hasil proyeksi dan peramalan ke depan dapat lebih bersifat komprehensif, obyektif, efisien dan efektif.

Dalam mencapai kota berkelanjutan di Kota Amsterdam diperlukan adanya pelaksanaan pemanfaatan ruang yang harus sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Hal tersebut menghasilkan suatu urgensi bahwa pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal perlu dilakukan. Berdasarkan UU no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang merupakan salah satu indikator keberhasilan penataan ruang. Salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang telah diakui banyak negara termasuk Negara Indonesia adalah Peraturan zonasi

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG & TEKNIK ZONASI 2. Policy Urban Space

1. Policy Urban Development Kebijakan pembangunan Kota Amsterdam dalam mewujudkan visinya berupa kota metropolitan yang manusiawi dilakukan melalui beberapa pilihan strategi, seperti polycentric development, growth within limits, sustainable and healthy mobility, rigorous greening, and making the city together.

P o l i c y

3. Building

Plans

Pemerintah Amsterdam berencana membangun 52500 rumah yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2025, yang mana artinya pemerintah Amsterdam akan membangun kurang lebih 7.500 rumah per tahunnya. Rumah yang akan dibangun oleh pemerintah amsterdam tersebut terbagi menjadi tiga kelas perumahan, yaitu : a.

Perumahan yang dikelola oleh pengembang perumahan yang berjumlah 17.500 rumah dengan rata-rata 2.500 rumah per tahunnya b.

Rumah kelas menengah dengan harga sewa sedikit mahal yang berjumlah 11.690 dengan rata-rata 1,670 rumah per tahunnya c.

Rumah dengan harga terjangkau yang diperuntukan bagi mahasiswa dan perintis karir yang berjumlah 10.500 rumah

Ruang publik di Kota Amsterdam mengalami perkembangan padahal populasi penduduk meningkat dengan rata-rata 11.000 per tahun. Selain itu, pada tahun 2025 direncanakan terjadi pembangunan 52.500 rumah baru sehingga ruang publik akan semakin berkurang. Pada saat yang sama, jumlah pekerjaan dan turis juga berkembang pesat sehingga penggunaan ruang publik perlu atur. Kota Amsterdam memiliki rencana untuk ruang publik yang berjudul “The Living Room for all Amsterdammers; guidelines for the development and management of public space in Amsterdam”. Dalam dokumen tersebut dijelaskan lima ambisi dalam pengembangan dan pengelolaan ruang publik di Amsterdam, diantaranya: a. b. c. d. e.

Ruang publik harus dirancang untuk penggunaan sekarang dan masa depan Ruang publik harus mendukung dinamika kota Ruang publik harus direncanakan dan dikelola secara berkelanjutan Semua ruang publik harus dipelihara dan dikelola dengan standar yang tinggi Perencanaan dan pengelolaan ruang publik harus menjadi lebih dari tugas bersama

4. Amsterdam Metropolitan Arena (AMA)

Amsterdam merupakan sebuah kota yang terorganisir dengan baik, bahkan kota ini merupakan kota yang secara konsisten memiliki skor tertinggi peringkat international.

Kota ini sangat diminati oleh perusahaan, investor, orang-orang yang ingin belajar dan turis. Oleh karena itu, ekonomi, sosial, dan ekologi yang berjalan dengan baik merupakan sesuatu yang sangat krusial dan penting.

Amsterdam membuat sebuah perjanjian administratif dengan tujuh bidang pembangunan, yaitu : a.

Menyediakan ruang untuk tempat tinggal dan bekerja b.

Menggunakan teknologi untuk kerja yang lebih cerdas dan inovatif c.

Meningkatkan kualitas hidup d.

Menjadi kota yang lebih hijau lebih cepat dengan kendaraan tidak beremisi e.

Meningkatkan Koneksi f. Membuat kota yang aman dalam segala cuaca g.

Membuat kota dengan mobilitas yang baik

Strategi perencanaan jangka panjang tata ruang Amsterdam pada tingkat regional dan lokal disebut “Visi Struktural Amsterdam“ , yaitu dokumen petunjuk bagi pemerintah, masyarakat, serta sektor privat dan seluruh warga negara tentang kebijakan tata ruang wilayah yang bersangkutan dalam mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan tersebut dipublikasikan pada April 2008, yang kemudian disusul dengan penyusunan Penilaian Lingkungan Strategis (Strategic Environmental Assesment) dan Atlas (yang dikenal : This is Amsterdam) dan melibatkan partisipasi publik.

Departemen Perencanaan Fisik Amsterdam mempublikasikan Rencana Jangka Panjang Visi Struktural Amsterdam 2040 dengan mengidentifikasikan 2 kunci pendorong utama pembangunan yaitu ekonomi dan keberlanjutan.

Amsterdam terus berusaha mengembangkan diri sebagai kota inti dari sebuah metropolis Eropa secara internasional yang kompetitif dan berkelanjutan. Oleh karenanya, Struktur Visi Amsterdam 2040 adalah untuk menciptakan “ Ekonomi yang kuat dan berkelanjutan ”, dan untuk menjadi kota yang mempunyai ekonomi kuat dan berkelanjutan di masa depan. Amsterdam menekankan prioritas pada 6 aspek keruangan dalam menciptakan kota yang kompetitif dan berkelanjutan, yaitu :

1.

Kepadatan Penggunaan ruang kota secara lebih sensitif akan memungkinkan untuk menampung lebih banyak orang dan bisnis.

Dengan meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat dalam pemenuhan fasilitas hidup terutama aktivitas ekonomi, diperlukan pengelolaan energi dan transportasi secara lebih efektif dan efisien tanpa melanggar konsep tata ruang.

2

Transportasi umum dalam skala regional Diperlukan sistem transportasi beserta fasilitas dan jaringannya yang menyediakan alat transportasi publik yang cepat dan nyaman, seperti kereta api atau bus cepat yang bisa menjangkau daerah dengan skala regional.

Kualitas tata letak dari ruang publik Kualitas hidup di kota menjadi semakin penting, dan karena tekanan pada ruang publik juga semakin besar, maka diperlukan tata letak dan penggunaan domain publik untuk memenuhi kualitas hidup yang lebih baik.

5. Berinvestasi dalam penggunaan ruang hijau dan air untuk kegiatan rekreasi Penggunaan ruang hijau dan air di kota mempunyai peranan penting dalam memenuhi kesejahteraan penduduk Amsterdam, terutama untuk tujuan rekreasi, dan juga berperan dalam faktor ekonomi.

Perubahan Berbagai macam area bisnis dengan fungsi tunggal ditransformasi ke dalam area dengan fungsi ganda yaitu sebagai area perumahan dan juga bisnis (kawasan multi guna). di mana tetap mengedepankan konsep sektor intensif yang berbasis pengetahuan tetap memegang peranan penting.

3.

4.

6.

Konversi ke energi berkelanjutan Karena bahan bakar fosil mulai menipis, Amsterdam mengambil langkah penghematan energi (contohnya pada perumahan), serta mengambil langkah besar untuk menghasilkan energi pengganti dari tenaga surya dan membangun pembangkit energi berkelanjutan di seluruh wilayah.

Proses Perencanaan Kota di Amsterdam sangat berperan dalam perkembangan Amsterdam sebagai “Kota Kreatif”. Berbagai kebijakan perencanaan di Kota Amsterdam tetap berpedoman dan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yaitu Pemerintah Belanda.

Kebijakan tata ruang telah menjadi prioritas utama dari pemerintah Belanda sejak tahun 1960-an.

Konsep perencanaan kota di Belanda yang sudah sangat terstruktur dengan cukup rapi mulai dari tingkatan negara sampai kepada zonasi kawasan. Perencanaan Ruang (Spatial Planning) di Belanda dilakukan oleh Badan Perencanaan Ruang Nasional, Kementerian Perumahan, Perencanaan Ruang dan Lingkungan.

Untuk menciptakan penataaan ruang, Badan ini menciptakan kriteria penataan ruang sebagai berikut: ● ● ● ● ● ● ●

Keragaman spasial, dengan perbedaan antara kota dan desa, damai dan tenang.

Fungsi ekonomi dan spasial: perumahan, pekerjaan dan mobilitas harus terkait satu sama lain.

Keanekaragaman budaya: ruang untuk berbagai kegiatan budaya dan rekreasi yang berbeda.

Keadilan sosial: menghilangkan ketimpangan antara kelompok-kelompok sosial atau daerah.

Keberlanjutan: konservasi atau pemulihan daerah ekologis berharga.

Aspek daya tarik.

Aspek dimensi manusia.

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG & TEKNIK ZONASI PZ (Peraturan Zonasi) disusun untuk setiap zona peruntukan baik zona budidaya maupun zona lindung dengan memperhatikan esensi fungsinya yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang dan bersifat mengikat/regulatory. Dalam sistem regulatory, seluruh kawasan perkotaan terbagi habis ke dalam zona

peruntukan ruang yang tergambarkan dalam peta

rencana pola ruang. Pada setiap zona peruntukan akan berlaku satu aturan dasar tertentu yang mengatur perpetakan, kegiatan, intensitas ruang dan tata bangunan.

Manfaat 1.

Menjamin dan menjaga kualitas ruang WP (Wilayah Perencanaan) minimal yang ditetapkan;

2.

Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan

3.

Meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

Fungsi 1.

Pemanfaatan ruang;

2.

Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya

Peraturan Zonasi

Zoning Text/ Statement

air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; 3.

Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

4.

Acuan dalam pengenaan sanksi; dan

5.

Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

1.

Aturan Dasar/ Wajib

A. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan B. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang C. Ketentuan tata bangunan D. Ketentuan prasarana dan sarana minimal E. Ketentuan khusus F. Standar teknis G. Ketentuan pelaksanaan 2.

A. B. C. D.

Teknik Pengaturan Zonasi Teknik pengaturan antara lain mencakup: TDR Conditional uses Bonus zoning dan lainnya

Zoning Map

Ketentuan Pelaksanaan

1. Berisi pembagian blok

1. Kelembagaan, tugas, fungsi

peruntukan dengan aturan blok

(zona), ketentuan

untuk

tiap

peruntukan

tersebut

dan

kewenangan

pelaksanaan aturan dan

teknik

dasar

pengaturan

zonasi 2. Mekanisme diskresi [aturan

2. Menggambarkan peta

multiintretasi, belum diatur

tata guna lahan dan

dalam

lokasi

masyarakat.

tiap

fungsi

PZ,

lahan dan kawasan 3. Terbagi menjadi A. Zona dan Kode B. Blok Berdasarkan PerMen ATRBPN No. 16 Tahun 2018

keberatan

aNALISIS pERBANDINGAN Analisis perbandingan merupakan cara untuk mendapatkan gap antara yang diberlakukan di Belanda dan di Indonesia. Gap tersebut akan menjadi dasar lesson learned dan adopsi implementasi yang akan disarankan untuk Indonesia. Analisis perbandingan diawali dengan identifikasi zonasi di Belanda (Amsterdam) dan DKI Jakarta yang terfokus pada 2 lokasi.

Kadoelen-Oostzanerwerf III (Amsterdam) Berdasarkan Stadsdeel Noord (2013), rencana zonasi Kadoelen Oostzanerwerf berfokus pada kawasan perumahan beberapa fasilitas sosial, area hijau, dan rekreasi. Karakteristik kawasan

Pademangan (DKI Jakarta) Berdasarkan Menteri ATRBPN (2018), pewarnaan dan kodefikasi zonasi untuk kawasan permukiman dibagi menjadi 5 yakni R-1, R-2, R-3, R-4, R-5. Kodefikasi tersebut menentukan bagaimana kepadatan rumah yang diatur dalam zonasi. R-1 menandakan rumah kepadatan sangat tinggi, R-2 tinggi, hingga R-5 adalah kepadatan sangat rendah. Adapun satuan dari kepadatan adalah rumah/hektar. Kodefikasi ini diberlakukan secara luas terhadap seluruh daerah di Indonesia.

Di bawah ini merupakan gambaran zonasi yang diambil dari RDTR DKI Jakarta dengan lokasi detailnya berada di Pademangan, Jakarta Pusat.

sebelum masuk dalam administrasi Amsterdam merupakan rural area di kawasan pinggiran utara Amsterdam. Namun, seiring dengan urbanisasi dari Amsterdam, kawasan mengalami perubahan menuju urban. Hal unik dari kawasan ini adalah mampu melestarikan pertanian di tengah

densification. Selain itu juga pengembangan berbentuk ribbon diarahkan pada kawasan ini.

Pewarnaan permukiman pada zonasi Kadoelen Oostzanerwerf adalah kuning, tetapi secara detail penamaannya terbagi atas 10 kategori. Kategorisasi ini mengindikasikan perbedaan peraturan bangunan berkenaan dengan tinggi talang air dan ketinggian bangunan serta roof

pitch. KDB bangunan pada zona wonen 1 dan wonen 2 maksimum adalah 100 %. Adapun, taman sudah dalam zonasi tersendiri dengan sebutan tuin-1 yang mengatur bahwa taman dapat dibangun bangunan maksimal 40 % dengan batasan 20 m² and 30 m².

Berdasarkan Lampiran III-RDTR DKI Jakarta

Perbedaan Antara Amsterdam (Belanda) dan DKI Jakarta (Indonesia) adalah bagaimana makna kode zonasi perumahan. Belanda menggunakan kode-kode zonasi untuk lebih mengatur kaidah-kaidah bangunan rumah, sementara itu Indonesia menggolongkannya dalam bentuk kepadatan. Persamaan antara keduanya adalah sama - sama menggunakan warna kuning sebagai representasi warna perumahan.

Berdasarkan Stadsdeel Noord (2013)

Selain melakukan perbandingan berdasarkan muatan zonasi, perbandingan dilakukan juga

Keterangan

Belanda (Amsterdam)

Indonesia

1. Penyusunan visi Amsterdam (mengikat pemerintah) 2. Melakukan diskusi antar stakeholder 3. Penyusunan peraturan zoning (mengikat hukum) bersama dengan berbagai stakeholder.

4. Public engagement.

5. Penetapan peraturan zonasi 6. Menjalankan peraturan zonasi serta peraturan lainnya dalam rangka perizinan.

7. Negosiasi antara masyarakat dan pemerintah melalui all in one permit for physical aspect (Netherland Enterprise Agency, n.d.)

8. Pemerintah dapat dituntut apabila praktik pengendalian tidak sesuai.

9. Setiap 10 tahun zoning direvisi Berdasarkan Analisis dari OECD (2017) & Samsura (2022)

1. Penyusunan RTRW 2. Penyusunan zoning dalam RDTR 3. Diskusi dengan masyarakat 4. Penetapan peraturan zoning 5. Izin Persetujuan Bangunan Ruang.

6. Izin pemanfaatan ruang (penilaian pra pembangunan) 7. Penyesuaian pemanfaatan atau Insentif dan disinsentif 8. Penilaian pasca pembangunan 9. Pengenaan sanksi 10. Peraturan zoning dilakukan revisi 5 tahun sekali atas rekomendasi

1. Pra Pembangunan (WRO dan Development Permit) : · Penilaian Perizinan apakah sesuai dengan persyaratan dalam zoning plan pada Commercial dan Residential · Khusus proyek besar terdapat 4 tahap penilaian : strategi, penelitian, desain proyek, dan implementasi 2. Apabila pra pembangunan tidak sesuai dengan zoning maka selama 26 minggu dilakukan penilaian.

3. Perizinan pembangunan selain WRO dan Development Permit juga harus izin berdasarkan Nature Protection Act, Environmental Protection Act, dan Water Act. 4. Apabila pasca pembangunan tidak sesuai zoning maka pemerintah berhak melakukan ambil alih (Expropriation Act).

Dikutip dari OECD (2017).

Pra dan Pasca Pembangunan dilakukan : · Penilaian pelaksanaan kesesuaian pemanfaatan ruang. · Penilaian perwujudan RTR. 1. Apabila pra dan selama pembangunan terdapat pelanggaran maka dikenakan penyesuaian hingga disinsentif 2. Apabila pasca pembangunan terdapat pelanggaran maka dikenakan sanksi.

Dikutip dari Pemerintah Pusat. (2021).

pada proses, prosedur, tahapan, sistem monitoring & evaluasi, dan jenis program. Pada bagian ini, analisis perbandingan difokuskan pada pendekatan secara sistem penataan ruang. Melalui

Prosedur

pengetahuan akan sistem penataan ruang di Belanda dan perbedaannya dengan yang diberlakukan di Indonesia, diharapkan akan membantu mengetahui mengapa Belanda berhasil menerapkan tata ruangnya. Selain itu, sistem yang diberlakukan di Belanda dapat menjadi lesson

learned

bagi Indonesia untuk menyukseskan implementasi

tata ruang demi mencapai

keberlanjutan kota.

Keterangan Proses

Belanda (Amsterdam)

Indonesia

● Pendekatan Active-Passive Land Use Planning, Collaborative Planning dengan Network Steering (OECD, 2017 & Samsura, 2022) ● Pemerintah membeli lahan atau kalau terdesak melakukan kegiatan expropriation (pengambil alihan) untuk menyesuaikan dengan peraturan zonasi pada kepentingan publik (OECD, 2017 & Molen & Jansen, 2010). ● Kepemilikan lahan di Amsterdam dimiliki oleh pemerintah, sehingga memaksimalkan land value capture untuk melakukan expropriation.

Tetapi di luar Amsterdam banyak dikuasai lahan privat. ● Melakukan kerjasama dengan swasta (PP) dan masyarakat, pemerintah tebuka untuk dinegosiasi. ● Aktor penentuan kebijakan dan penanggung jawab penaatan ruang : Pemerintah daerah (tetapi pemerintah provinsi dapat ikut campur bila diperlukan). ● Produk yang dihasilkan : National Structural Vision, Amsterdam Metropolitan Area Structural Vision, Amsterdam Structural Vision, Rencana Zonasi. ● Produk yang dihasilkan : RTRW dan RDTR ● Sudah dilakukan digitalisasi peraturan zonasi dan perizinan yang terintegrasi (All in one permit) dengan peraturan lainnya. ● Peraturan zonasi terbagi menjadi publik dan privat sehingga perlu adanya kontrak pembangunan oleh pemilik lahan ● Pemerintah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat

● Pendekatan Active-Passive Land Use Planning dengan hierarchical steering (Samsura, 2022). ● Pengambilalihan lahan untuk kepentingan publik diajukan oleh instansi dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan diberi ganti rugi. ● Kepemilikan lahan dipegang pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan berbagai hak untuk sewa, hak milik, HGB, HGU, dll sehingga Land value Capture belum dioptimalkan. ● Masih minim untuk mengikutsertakan masyarakat.

Tetapi terdapat skema PPP, PCP, pemerintah, dll. ● Aktor penentuan kebijakan dan penanggung jawab penataan ruang : Pemerintah daerah tetapi tetap melibatkan pemerintah provinsi. ● Produk yang dihasilkan :RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR-PZ, dan RTBL. ● Sudah dilakukan digitalisasi peraturan zonasi dan perizinan, tetapi belum terintegrasi dengan peraturan lainnya. ● Data diperoleh melalui pekerja lapangan yang bertugas mengumpulkan data yang lebih valid.

Tahapan

Berdasarkan Pemerintah Pusat. (2021).

Keterangan

Belanda (Amsterdam)

Indonesia

Sistem Monitoring & EvaluasI

● Evaluasi pada rencana zonasi setiap 10 tahun melalui studi jangka panjang dan melibatkan konsultasi publik selama 6 minggu.

Kewenangan perubahan seutuhnya berada di kepala daerah (OECD, 2017). ● Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan oleh swasta dan masyarakat. ● Sistem pelaporan dapat dilakukan waktu setelah penetapan peraturan zonasi melalui sistem All in one permit.

● Pemerintah daerah diberikan waktu 3 tahun untuk penyesuaian pemanfaatan ruang (UU No. 26 Tahun 2007). ● Setiap 5 tahun sekali rencana tata ruang dilakukan revisi berdasarkan masukan dari forum penataan ruang dan diajukan oleh pemerintah daerah kepada menteri (Menteri ATRBPN Tahun 2021). ● Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengawas penataan ruang (otoritas setempat) dan forum penataan ruang. ● Masyarakat dapat melaporkan masalah penataan ruang, tetapi dalam (Nuraini, 2022) masih terdapat pengabaian partisipasi.

Jenis Program

● Berorientasi keberlanjutan alam dan memperhatikan ekonomi. ● Visi Amsterdam : kota metropolitan yang manusiawi ● Kebijakan : Kepadatan Kota, transformasi ke penggunaan lahan mixed use, Transportasi umum dalam skala Regional, Kualitas tata letak ruang publik, Penggunaan ruang terbuka hijau dan air untuk kegiatan rekreasi, Konversi ke energi berkelanjutan. ● Program yang muncul : 1. Bangunan baru harus dibangun minimal 20 % kayu atau bahan berbasis hayati dimulai pada tahun 2025 (wilayah Amsterdam Metropolitan Area) Pada Kota Amsterdam untuk tahun 2025-2050 2. Program penyediaan ruang publik yang hijau.

3. Program membangun 52500 rumah yang cukup terjangkau, dan berkelanjutan hingga tahun 2025.

4. Program pembangunan kompleks mixed use, kompak, dan vertikal 5. Program penggunaan ruang-ruang brownfield dan revitalisasi area.

6. Program hemat energi.

Dikutip dari Amsterdam Thema’s,(n.d)

● Berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. ● Visi DKI Jakarta : Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. ● Kebijakan : 1. Pengembangan kawasan pusat kegiatan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing kota Jakarta.

2. Pengembangan kawasan budi daya melalui pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak.

3. Pelaksanaan konservasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan lindung, sumber daya air, dan pengembangan RTH untuk keseimbangan ekologi kota Jakarta.

4. Pengembangan tata ruang yang dapat mendisiplinkan masyarakat. ● Program yang muncul : 1. Program Pengembangan baru dan Pemantapan ruang.

2. Program konservasi ruang lindung.

3. Program penambahan ruang terbuka hijau publik.

4. Program 1 unit rumah layak untuk keluarga.

5. Program rumah susun sederhana 6. Program penerapan konsep superblok dan megastruktur.

Dikutip dari Pemerintah Daerah (2012)

Berdasarkan analisis perbandingan yang telah dilakukan terkait perencanaan antara Negara Belanda dan Indonesia yang meliputi proses, prosedur, tahapan, evaluasi dan monitoring, serta jenis program, terlihat bahwa secara garis besar proses perencanaan antara kedua negara hampir sama. Namun terdapat beberapa hal yang membedakan keduanya, salah satunya adalah adanya gap antara Negara Indonesia dan Belanda.

1.

Muatan zonasi yang berfokus pada regulasi bangunan.

2.

Kepemilikan lahan di Belanda dimiliki oleh pemerintah dan berlakunya kontrak, sedangkan di Indonesia dapat dimiliki oleh swasta.

3.

Keikutsertaan masyarakat di mana pemerintah Belanda melakukan penjaringan aspirasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan,

sedangkan

di

indonesia

menggunakan pekerja lapangan untuk mendapatkan data yang lebih valid.

4.

Kedua negara sudah melakukan digitalisasi peraturan zonasi, namun digitalisasi di Indonesia belum terintegrasi dengan peraturan lainnya.

5.

Program yang dilakukan Indonesia masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi belum berorientasi pada keberlanjutan alam.

6.

Indonesia melakukan evaluasi perencanaan lima tahun sekali di mana hal tersebut memakan lebih banyak biaya dibandingkan Belanda yang melakukannya sepuluh tahun sekali.

Negara Indonesia dapat mengadaptasi beberapa langkah yang dilakukan Belanda untuk meningkatkan performa peraturan zonasi, seperti inovasi, digitalisasi yang menyeluruh, penjaringan aspirasi masyarakat dan efisiensi kerja. Selain meningkatkan performa hal tersebut dapat dilakukan untuk menghemat beberapa biaya yang dikeluarkan dalam proses perencanaan.

adopsi implementasi di indonesia Implementasi proses perencanaan dan penataan ruang kota di Amsterdam dapat dikatakan sukses dalam melaksanakan pembangunan kotanya yang mampu mewadahi semua aktivitas penduduk namun tetap berwawasan lingkungan sehingga hal ini diharapkan dapat

3

Terkait dengan performa peraturan zonasi, peningkatan kualitas peraturan zonasi perlu dilakukan di Indonesia. Kualitas dari peraturan zonasi perlu lebih

dalam

dioptimalkan sehingga semua muatan materi mulai dari pengaturan aktivitas

perencanaan kota-kota di Indonesia. Berikut merupakan beberapa aspek yang dapat dilakukan

masyarakat hingga pengaturan standar minimal intensitas bangunan dan

adopsi untuk diimplementasikan di Indonesia.

kelengkapan sarana-prasarananya dapat tercakup dalam peraturan zonasi

menjadi

pembelajaran

untuk

nantinya

akan

diadopsi

pengimplementasiannya

yang ada. Selain itu, diperlukan adanya peningkatan digitalisasi performa

1

Terkait dengan proses perencanaan hingga evaluasi dan monitoring,

peraturan zonasi melalui pengintegrasian peraturan lainnya yang terkait.

Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan merupakan hal yang perlu dilakukan. Bukan hanya untuk memberikan masukan maupun aspirasi terhadap suatu kebijakan yang akan dibuat, tetapi masyarakat juga berhak

4

untuk melakukan pelaporan dalam kaitannya monitoring pelaksanaan pembangunan

apabila

terdapat

penyimpangan.

Dengan

ruang di Indonesia sudah tertera dalam berbagai dokumen perencanaan tata ruang. Namun dalam implementasinya masih banyak ruang-ruang yang tidak

terlibatnya

digunakan

masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan yang optimal seperti yang

sebagaimana

semestinya.

Diperlukan

pengawasan

dalam

pemanfaatan ruang di Indonesia, serta pemberian sanksi kepada masyarakat

dilakukan di Belanda maka strategi ini dapat lebih mempertimbangkan orang

maupun pemerintah yang melanggar peraturan yang telah tertera di dalam

tua, anak-anak, maupun disabilitas dalam merumuskan setiap kebijakan dan

dokumen kebijakan penataan ruang.

desain perkotaan agar tercipta kota-kota yang berkelanjutan.

5 2

Terkait dengan pemanfaatan ruang, pasalnya pemanfaatan dan penataan

Terkait dengan sistem evaluasi perencanaan, kajian evaluasi terhadap suatu

Terkait dengan proses perencanaan hingga evaluasi dan monitoring,

rencana harus melalui studi yang panjang dan matang. Evaluasi dilakukan

Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan merupakan hal yang perlu

setelah melakukan pengecekan serta analisis dari implementasi perencanaan

dilakukan. Bukan hanya untuk memberikan masukan maupun aspirasi

dan penataan ruang yang telah berjalan. Apabila evaluasi dilakukan secara

terhadap suatu kebijakan yang akan dibuat, tetapi masyarakat juga berhak

terus menerus, hasil evaluasi tidak akan terlihat perbedaannya namun hanya

untuk melakukan pelaporan dalam kaitannya monitoring pelaksanaan

menghabiskan anggaran negara. Berbeda dengan negara Belanda yang

pembangunan

terlibatnya

melakukan evaluasi setiap 10 tahun sekali, hasil analisis dari implementasi

masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan yang optimal seperti yang

yang dilakukan akan lebih matang dan menyeluruh, sehingga ketika evaluasi

dilakukan di Belanda maka strategi ini dapat lebih mempertimbangkan orang

dilakukan hasilnya akan lebih optimal.

apabila

terdapat

penyimpangan.

Dengan

tua, anak-anak, maupun disabilitas dalam merumuskan setiap kebijakan dan desain perkotaan agar tercipta kota-kota yang berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang Untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan, dapat mengadaptasi beberapa langkah yang dilakukan di Kota Amsterdam dalam meningkatkan performa peraturan zonasi, seperti inovasi, digitalisasi yang menyeluruh, penjaringan aspirasi masyarakat dan efisiensi kerja. Selain meningkatkan performa, hal tersebut dapat dilakukan untuk menghemat beberapa biaya yang dikeluarkan dalam proses perencanaan. Tentunya peluang dalam menerapkan konsep sustainable cities and

region di Indonesia sangat terbuka lebar, tetapi dalam mewujudkannya tentunya terdapat tantangan seperti perbedaan karakteristik Amsterdam dengan Indonesia, penyesuaian kebijakan terhadap informasi, kualitas

sumber daya manusia,

penerapan teknologi. Kemudian terkait dengan peraturan zonasi Amsterdam, kualitas dalam pengoptimalan peraturan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan karena masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA Amsterdam Thema’s. (n.d).

Amsterdam Thema’s.

Gemeente Amsterdam. https://www.crk.amsterdam.nl/welstandsnota/amsterdamse-themas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2018). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. https://tataruang.atrbpn.go.id/sitarunas/nspk/dokumen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan, Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. https://jdih.atrbpn.go.id/uploads/1003/Permen%2011%20tahun%202021.pdf Molen & Jansen, L. (2010). Rural and Urban Land Management; The Role of The Netherlands Governament as Policy Maker and as Landowner. International Land Management Symposium, 1–20.

Netherland Enterprise Agency. (n.d). Zoning Plan. Business.gov.nl. https://business.gov.nl/regulation/zoning-plan/ Nuraini. (2022, Januari 25). Komite I DPD RI: Permasalahan Tata Ruang Di Indonesia Harus Segera Diselesaikan. haluanpadang.com. https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1062446483/komite-i-dpd-ri-permasalahan-tata-ruang-di-indonesi a-harus-segera-diselesaikan OECD. (2017). The Governance of Land Use in the Netherlands : The Case of Amsterdam. In The Governance of Land Use in the Netherlands. https://www.oecd.org/publications/the-governance-of-land-use-in-the-netherlands-9789264274648-en.htm Oliver & Medina. (2021, September 8). The 37 Best Cities in The World in 2021. Time Out. https://www.timeout.com/things-to-do/best-cities-in-the-world Pemerintah Daerah. (2012). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-daerah-nomor-1-tahun-2012-tentang-rencana-tata-ru ang-wilayah-2030.pdf Pemerintah Pusat. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007 Pemerintah Pusat. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161851/pp-no-21-tahun-2021 Samsura, Ary. (2022). Sekilas Tentang Perencanaan Ruang di Belanda. [Powerpoint Slides] Stadsdeel Noord. (2013). Destination Plan Kadoelen-Oostzanerwerf III. Gemeente Amsterdam