Kesehatan & Keselamatan Tempat Wisata KKN-PPN UGM 2021
DAFTAR ISI 1 2 3 5
PARIWISATA DAN OBYEK WISATA KECELAKAAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN PERUNDANGAN KESELAMATAN KERJA DI TEMPAT WISATA ASURANSI
PARIWISATA DAN OBYEK WISATA
Dewasa ini Pariwisata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan karena berkaitan erat dengan kegiatan sosial dan ekonomi yang dapat dinikmati serta menjadi salah satu cara manusia melakukan sosialisasi. Pariwisata identik dengan kegiatan memberikan kesenangan dan
kenikmatan,
karena
kegiatannya
bertujuan memberikan beragam aktifitas secara santai dan menyenangkan tanpa harus menguras tenaga. Besarnya potensi pariwisata
mendorong
pelaku
usaha
bidang ini berlomba-lomba menyediakan tempat wisata dengan berbagai cara, baik mengandalkan obyek buatan maupun obyek alam serta menawarkan beragam keunikan unggulan
dan untuk
karekteristik
obyek
menarik
minat
pengunjung.
1
KECELAKAAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN Kecelakaan di-definisikan
Keselamatan Kerja menurut
sebagai suatu kejadian yang
Depnaker RI adalah segala daya
tidak diinginkan ataupun
upaya dan pemikiran yang
direncanakan yang dapat
dilakukan dalam rangka
disebabkan oleh manusia,
mencegah, menanggulangi dan
situasi, kondisi lingkungan
mengurangi terjadinya
ataupun kombinasi dari
kecelakaan dan dampaknya
berbagai hal tersebut yang
melalui langkah- langkah
berdampak pada cidera,
identifikasi, analisa dan
kematian, kerusakan properti,
pengendalian bahaya dengan
terhentinya produksi,
menerapkan sistem
penurunan kesehatan, ataupun
pengendalian bahaya secara
kerusakan lingkungan.
tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Dalam Guidelines for safe recreational water disebutkan bahwa pencegahan resiko kecelakaan dapat dilakukan dengan peningkatan keselamatan. Peningkatan keselamatan tersebut dapat diintervensi dengan 5 pendekatan yaitu : ●
Pekerjaan/perekayasaan (engineering)
●
Memperkuat (enforment)
●
Pendidikan (education)
●
Tindakan untuk memberanikan (encouragement)
●
Kesiapan bahaya (emergency preparadness)
2
PERUNDANGAN KESELAMATAN KERJA DI TEMPAT WISATA Jaminan keamanan dan keselamatan di tempat wisatatelah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2009 secara rinci menetapkan hak-hak yang dimiliki wisatawan, yakni: ● Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata ● Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar ● Perlindungan hukum dan keamanan ● Pelayanan kesehatan ● Perlindungan hak pribadi ● Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Sementara itu, wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anakanak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
Ha k-h ak wisa ta wa n te r seb ut men i mbu lkan kewa j iban bagi Pem erin ta h dan Pem erin t ah Daera h sebagaima n a ter tu an g da la m Pas al 23 ay a t (1) huruf a UU No. 10 T a hun 2009, untuk me n y edia ka n in form as i kepari wi sat aa n , pe rlin du ngan hukum, sert a kea ma n a n dan kesela ma t a n kepada wisa ta wa n . Selai n it u , k ewaji ban jug a m elekat bagi pe ngusa ha pariwi sata sebagai ma n a diten t u kan da la m Pa sa l 26 huruf d dan e UU No . 10 T ah un 2009 yakn i u n tuk m em beri kan kenya m anan, keramahan , perli ndungan keam anan, dan keselam atan wisatawan; serta m em beri kan perli ndungan asuransi pa da us a ha pari wisata d en g an k eg iatan y an g b eri sik o ti n g g i, m eliputi wisa t a s elam , ar u n g jeram , pa n j a t t ebin g, pe rma in a n jet c oa st er, dan men gu njun gi objek wis ata te rt en t u , sepert i m elih a t sat wa li ar di a la m beba s .
3
Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, pengusaha pariwisata perlu memperhatikan Standar Usaha Pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, yang melingkupi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Pasal 17 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2012 menguraikan bahwa kewajiban menerapkan Standar Usaha Pariwisata meliputi bidang usaha: ● Daya tarik wisata ● Kawasan pariwisata ● Jasa transportasi wisata ● Jasa perjalanan wisata ● Jasa makanan dan minuman ● Penyediaan akomodasi ● Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ● Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran ● Jasa informasiariwisata ● Jasa konsultan pariwisata ● Jasa pramuwisata ● Wisata tirta ● Spa Beberapa bidang usaha tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Menteri untuk menetapkan bidang usaha pariwisata lain yang harus memiliki Standar Usaha Pariwisata.
4
A S U R A N S I Dalam UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, Asuransi adalah perjanjian tantara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian pada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan; atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: ● Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau ● Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5
Perlindungan asuransi di tempat wisata merupakan hak dari wisatawan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi seperti wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas. Berkaitan dengan asuransi di bidang pariwisata, pengusaha wisata pada umumnya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yakni perusahaan asuransi untuk menanggung risiko wisatawan apabila terjadi kecelakaan di lokasi wisata.
6
HAVE A SAFE JOURN EY !
