4. Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (KT HAM, OHCHR

Sebagaimana di atas, keterlibatan ini harus terlebih dahulu mendapatkan status konsultatif yang juga dikeluarkan oleh ECOSOC. Status konsultatif ini memberikan hak kepada NGO atau masyarakat sipil untuk terlibat dalam pertemuan-pertemuan ECOSOC dan Komisi-komisi yang ada di bawahnya. Untuk itu pula, akreditasi di dalam mekanisme Dewan HAM masih berdasarkan pada status konsultatif ECOSOC, karena sebelumnya Dewan HAM adalah Komisi HAM yang secara organisasi dan struktur berada di bawah ECOSOC.

4. Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (KT HAM, OHCHR)

Kantor Komisi Tinggi HAM PBB atau The office of High Commissioner of Human Rights (OHCHR dan sebelumnya dikenal dengan Centre for Human Rights) merupakan Sekretariat PBB dan kantor utama yang memainkan peranan penting dalam isu-isu HAM di PBB. OHCHR ini memiliki sejumlah fungsi, di antaranya adalah: ● Memajukan kerjasama internasional HAM; ● Mendorong dan mengkoordinasikan aksi-aksi HAM melalui sistem PBB;

● Mendukung badan-badan PBB, termasuk pula Dewan HAM

PBB, mekanisme treaty bodies dan prosedur-prosedur khusus;

● Merespons terhadap pelanggaran HAM serius; ● Mengambil peran dalam pencegahan pelanggaran HAM; ● Memajukan pembangunan Komnas HAM dan infrastruktur; ● Mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan dan operasioperasi di bidang HAM; ● Menyediaakan pendidikan, layanan informasi dan bantuan teknis di bidang HAM.

OHCHR ini dipimpin oleh seorang Komisioner Tinggi HAM yang dibentuk berdasarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 melalui Resolusi 48/141. Komisioner Tinggi melaporkan apa yang dilakukannya kepada Majelis Umum PBB dan bertanggung jawab atas segala aktivitas dan program HAM di bawah PBB. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, OHCHR dibagi menjadi empat bidang besar, yaitu: . The Research and Right to Development Branch (RRDB) . Special Procedures Branch

. The Treaties and Council Branch

. The Capacity Building and Field Offices Branch (CBFoB) Bidang Penelitian dan Hak atas Pembangunan bertanggung jawab untuk melakukan penelitian substantif dan mengerjakan kebijakan di bidang isu-isu HAM, dari hak atas pembangunan sampai tentang bio-etnik, dan perdagangan manusia. Badan ini juga yang bertanggung jawab untuk mengelola website OHCHR dan menyediakan informasi yangdibutuhkan untuk kepentingan informasi HAM. Badan ini juga memberikan layanan pada 3 prosedur khusus.

Bidang Prosedur Khusus bertanggung jawab untuk menyediakan informasi bagi prosedur-prosedur khusus PBB yang berjumlah 25, di luar dari 3 mandat yang menjadi pekerjaan bidang penelitian dan hak atas pembangunan. Bidang Treaty dan Council bertugas dalam perencanaan, persiapan dan pelayanan seluruh pertemuan-pertemuan besar yang menjadi tanggung jawab OHCHR di dalamnya, termasuk pula Sesi tahunan Dewan HAM PBB dan pertemuan Treaty Bodies.