Kiprah Indonesia di Dewan HAM PBB dan Dewan Keamana PBB dalam Mendukung Pembangunan HAM dan Ekonomi

Sebagaimana di atas, keterlibatan ini harus terlebih dahulu mendapatkan status konsultatif yang juga dikeluarkan oleh ECOSOC. Status konsultatif ini memberikan hak kepada NGO atau masyarakat sipil untuk terlibat dalam pertemuan-pertemuan ECOSOC dan Komisi-komisi yang ada di bawahnya. Untuk itu pula, akreditasi di dalam mekanisme Dewan HAM masih berdasarkan pada status konsultatif ECOSOC, karena sebelumnya Dewan HAM adalah Komisi HAM yang secara organisasi dan struktur berada di bawah ECOSOC. 4. Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (KT HAM, OHCHR) Kantor Komisi Tinggi HAM PBB atau The office of High Commissioner of Human Rights (OHCHR dan sebelumnya dikenal dengan Centre for Human Rights) merupakan Sekretariat PBB dan kantor utama yang memainkan peranan penting dalam isu-isu HAM di PBB. OHCHR ini memiliki sejumlah fungsi, di antaranya adalah: ● Memajukan kerjasama internasional HAM; ● Mendorong dan mengkoordinasikan aksi-aksi HAM melalui sistem PBB; ● Mendukung badan-badan PBB, termasuk pula Dewan HAM PBB, mekanisme treaty bodies dan prosedur-prosedur khusus; ● Merespons terhadap pelanggaran HAM serius; ● Mengambil peran dalam pencegahan pelanggaran HAM; ● Memajukan pembangunan Komnas HAM dan infrastruktur; ● Mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan dan operasioperasi di bidang HAM; ● Menyediaakan pendidikan, layanan informasi dan bantuan teknis di bidang HAM. 34