2. Dewan Keamanan PBB (DK PBB

masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah di dalam sesi-sesi khusus Majelis Umum, terutama sesi khusus yang membahas permasalahan-permasalahan besar. Pada praktiknya pula, NGO seringkali terlibat dalam kerja-kerja enam komite, dengan membuat rangkaian advokasi, seperti pertemuan berkala dengan delegasidelegasi dan mempersiapkan kertas posisi.

2. Dewan Keamanan PBB (DK PBB)

Berdasarkan pada Pasal 24 Piagam PBB, Anggota Dewan Keamanan PBB diberikan tanggung jawab utama untuk mengelola perdamaian dan keamanan internasonal, dan menyepakati keputusan-keputusan Dewan Keamanan, yang kemudian menjadi aturan bagi Negaranegara Anggota. Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima anggota tetap, yaitu China, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris, dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa dua tahun oleh Majelis Umum PBB. Setiap Negara Anggota memiliki satu suara untuk voting dan keputusan pada hal-hal yang substantif membutuhkan setidaknya sembilan suara yang menyetujui, termasuk pula seluruh anggota permanen. Dalam hal ini, voting negatif (menolak) dari salah satu anggota permanen merupakan veto bagi keputusan yang akan diadopsi. Bila tidak mau mendukung sebuah resolusi, namun tidak mau juga memblok putusan, maka anggota permanen ini dapat bersikap abstain. Dewasa ini, Dewan Keamanan PBB menjadikan pelanggaran HAM berat yang menyebabkan konflik dan adanya pengungsi massal, baik di dalam atau di luar Negara, sebagai ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini menjadi suatu hal yang baru, karena pada era 1990-an Dewan Keamanan masih menganggap pelanggaran

HAM yang massif sebagai permasalahan internal suatu Negara, kecuali permasalahan apartheid di Afrika Selatan, diskriminasi ras di RhodesiaSelatan, dan perlakuan Israel di teritori Palestina.

Sejak tahun 1999, ketika diberikan kewenangan untuk beroperasi di Kosovo dan Timur Leste, Dewan Keamanan meningkatkan perhatian mereka untuk mengeluarkan resolusi-resolusi yang menyasar penjaga keamanan dan meminta Negara untuk melindungi hak asasi manusia. Operasi perdamaian di Angola, Burundi, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, Kroasia, Kongo, Eritrea, Ethiopia, Haiti, Liberia, Rwanda, Siearra Leone, dan Sudan telah dikaitkan pula dengan perlindungan HAM dan para pekerja HAM.44 Ketika situasi krisis muncul dan mengancam perdamaian internasional, Dewan Keamanan seringkali meminta setiap pihak untuk menyelesaikan permasalahan itu secara damai. Permintaan itu bisa saja dalam bentuk mediasi, membuat solusi yang permanen, atau meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan investigasi. Bila terjadi peperangan, maka Dewan Keamanan akan mencoba untuk menyelesaikan konflik bersenjata tersebut, di antaranya dapat pula dengan mengerahkan pasukan perdamaian (peacekeeping force). Dalam pada itu, Dewan Keamanan dapat pula memberikan sanksi militer kolektif atau sanksi ekonomi. Seperti dalam kasus Irak tahun 1990, Dewan Keamanan menerapkan sanksi ekonomi kepada Negara tersebut, namun setelah itu, sanksi yang diberikan relatif lebih beragam, termasuk sanksi embargo senjata, perjalanan, transaksi

44 Berdasarkan pada rekomendasi Panel on United Nations Peace Operations, PBB menetapkan bahwa misi-misi perdamaian dan keamanan PBB harus diintegrasikan dengan pekerja HAM, dan pekerja kemanusiaan dan militer juga harus memperhatikan permasalahan HAM.

bank, pembatasan hubungan diplomatik, atau larangan komoditas seperti minyak dan permata.45 Dewan Keamanan akan menerapkan sanksi ekonomi bagi Negaranegara yang telah melakukan “ancaman pada keamanan”, walaupun kadang sanksi itu menjadi kontroversial karena dampaknya pada kebutuhan bertahan penduduk dan kelompok yang paling miskin. Untuk itu, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB menegaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada suatu Negara tersebut harus tetap menjamin adanya jaminan hak ekonomi, sosial dan budaya, sehingga kebijakan sanksi tersebut dapat dilakukan secara fleksibel dan efisien, dengan pemantauan dan respons terhadap situasi kelompok rentan yangmenderita.46 Terkait dengan keterlibatan masyarakat sipil, sampai saat ini, tidak ada mekanisme formal yang menetapkan partisipasi masyarakat sipil dalam diskusi-diskusi Dewan Keamanan. Untuk berkontribusi dalam menyampaikan informasi, keahlian dan pengetahuan, perwakilan NGO dapat membuat pertemuan informal dengan Negara-negara Anggota Dewan Keamanan. Pada tahun-tahun terakhir ini, Sekretaris Jenderal PBB telah menyelenggarakan sejumlah pertemuan informal antara Dewan Keamanan dan masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan dari organisasi nonpemerintah, termasuk pula aturan “Arria Formula” yang memungkinkan NGO untuk menyuarakan testimony mereka terhadap suatu krisis yang sedang terjadi atau hal-hal yang berkaitan dengan kerja-kerja DK PBB.

45 UN dan NGLS, Intergovernmental Negotiations and Decision Making at the United Nations, h. 12 – 13. 46 Tentang Dewan Keamanan, lihat pula, Rhona K. Smith, Textbook on the International Human Rights, h. 52 – 53.