masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah di dalam sesi-sesi khusus Majelis Umum, terutama sesi khusus yang membahas permasalahan-permasalahan besar. Pada praktiknya pula, NGO seringkali terlibat dalam kerja-kerja enam komite, dengan membuat rangkaian advokasi, seperti pertemuan berkala dengan delegasidelegasi dan mempersiapkan kertas posisi.
2. Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Berdasarkan pada Pasal 24 Piagam PBB, Anggota Dewan Keamanan PBB diberikan tanggung jawab utama untuk mengelola perdamaian dan keamanan internasonal, dan menyepakati keputusan-keputusan Dewan Keamanan, yang kemudian menjadi aturan bagi Negaranegara Anggota. Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima anggota tetap, yaitu China, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris, dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa dua tahun oleh Majelis Umum PBB. Setiap Negara Anggota memiliki satu suara untuk voting dan keputusan pada hal-hal yang substantif membutuhkan setidaknya sembilan suara yang menyetujui, termasuk pula seluruh anggota permanen. Dalam hal ini, voting negatif (menolak) dari salah satu anggota permanen merupakan veto bagi keputusan yang akan diadopsi. Bila tidak mau mendukung sebuah resolusi, namun tidak mau juga memblok putusan, maka anggota permanen ini dapat bersikap abstain. Dewasa ini, Dewan Keamanan PBB menjadikan pelanggaran HAM berat yang menyebabkan konflik dan adanya pengungsi massal, baik di dalam atau di luar Negara, sebagai ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini menjadi suatu hal yang baru, karena pada era 1990-an Dewan Keamanan masih menganggap pelanggaran 29
