2. Sikap Indonesia terhadap Resolusi

sebesar 59.1 % atau sejumlah 55 resolusi soal Palestina dari seluruh 93 resolusi. Selanjutnya, Indonesia menginisiasi 8 resolusi mengenai kerjasama teknis (Technical Cooperation) atau dengan presentasi sebesar 8.6%. Lalu, 7.5% dari seluruh resolusi yang diinisiasi adalah resolusi mengenai memerangi intoleransi (Combating Intolerance), dengan jumlah 7 resolusi. Disusul dengan masing-masing 4 buah resolusi mengenai korupsi (Corruption), demokrasi (Democracy), hak atasberasosiasi dan berkumpul secara damai (Peaceful Assembly and of Association), serta hak atas pekerjaan (The Right to Work) atau dengan presentasi masing-masing sebesar 4.3%. Indonesia juga menginisiasi resolusi mengenai memerangi penistaan agama (Combating Defamation of Religions). Isu ini sejatinya merupakan isu yang problematik bila dilihat dari sudut pandang HAM karena potensial melanggar hak atas kebebasan beropini dan berekspresi. Mengenai isu ini, Indonesia menginisiasi 2 buah resolusi atau setara 2.2%. Seperti halnya isu Combating Defamation of Religions, Indonesia juga menginisiasi masing-masing 2 buah resolusi atas 2 isu lainnya, yaitu hak atas kesehatan (Rights to Health) dan situasi HAM atas masyarakat Rohingya. Besaran presentasi dari kedua isu itu masing-masing 2.2%. Terakhir, Indonesia turut menginisiasi pembuatan sebuah resolusi mengenai deklarasi Vienna (Vienna Declaration), atau setara dengan 1.1%.

2. Sikap Indonesia terhadap Resolusi

Resolusi di Dewan HAM PBB terbagi menjadi dua jenis, yakni resolusi konsensus dan resolusi voting. Resolusi konsensus adalah resolusi yang saat pembuatannya tak mendapatkan penolakan dari satupun negara, sehingga resolusi tersebut langsung terbentuk tanpa adanya proses voting. Seluruh negara mendukung terbentuknya resolusi

tersebut. Sedangkan, resolusi voting adalah sebuah resolusi yang mendapatkan berbagai respon dari negara yang terlibat, sehingga dalam penentuannya apakah resolusi ini akan dibuat atau tidak, ia harus melalui proses pemungutan suara. Sebuah negara bisa saja mendukung, atau menolak, atau tidak mengambil sikap sama sekali. Dari 511 resolusi yang menjadi objek penelitian ini, 50.68 persennya adalah resolusi yang dibuat dengan pemungutan suara, sedangkan sisanya (yaitu 40,32%) adalah resolusi yang diterima oleh seluruh negara tanpa satupun penolakan melalui konsensus. Dalam konteks politik internasional, pengambilan keputusan melalui konsensus adalah tujuan semua Negara yang mengusulkan resolusi, karena dengan adanya konsensus tersebut sebuah gagasan atau ide yang diusung oleh suatu Negara atau kelompok Negara sebagai Sponsor atau co-Sponsor dapat diterima secara menyeluruh oleh negaranegara yang memiliki suara. Hal itu berarti bahwa Negara telah mampu mewakili semua kepentingan Negara-negara yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Termasuk jenis resolusi konsensus, Indonesia mendukung 91% dari jumlah seluruh resolusi, dengan penolakan atas 2.04% resolusi dan tidak mengambil sikap apapun atas 6.07% resolusi. Hal ini dapat

Tabel 3.3: Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB periode 2009-2019

menggambarkan bahwa Indonesia cenderung memiliki sikap yang netral terhadap resolusi-resolusi yang ada dan menerima usulan resolusi yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB atau pada dasarnya Indonesia aktif dalam setiap resolusi yang ada,karena sudah terlibat lebih jauh dalam proses awal penyusunan, baik sebagai sponsor ataupun sebagai co-sponsor.

Sementara itu, terkait sikap Indonesia terhadap resolusi-resolusi tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada status Sponsorship Pemerintah Indonesia, di mana memang kecenderungan mendukung ini didominasi oleh resolusi yang di dalamnya Indonesia sebagai Sponsor, yaitu sebanyak 21,62% dan sebagai co-Sponsor (yaitu ebanyak 33,98%). Sedangkan resolusi yang memang Indonesia tidak terlibat sebagai sponsor atau co-sponsor, secara total (sebanyak 44.4%) menggambarkan sikap Indonesia yang lebih beragam. Dari 44.4% konsensus yang dimaksud, Indonesia mendukung 26.64%, dengan 5.02% yang ditolak, serta abstain atas 12.74 % sisanya. Secara lebih rinci, penjelasan berikut ini memberikan gambaran tentang bagaimana kiprah Indonesia dalam perumusan dan pengambilan keputusan di Dewan HAM PBB.

Tabel 3.4: Status Sponsorship dan Posisi Indinesia dalam Resolusi DEHAM PBB periode 2009-2019