sebesar 59.1 % atau sejumlah 55 resolusi soal Palestina dari seluruh 93 resolusi. Selanjutnya, Indonesia menginisiasi 8 resolusi mengenai kerjasama teknis (Technical Cooperation) atau dengan presentasi sebesar 8.6%. Lalu, 7.5% dari seluruh resolusi yang diinisiasi adalah resolusi mengenai memerangi intoleransi (Combating Intolerance), dengan jumlah 7 resolusi. Disusul dengan masing-masing 4 buah resolusi mengenai korupsi (Corruption), demokrasi (Democracy), hak atas berasosiasi dan berkumpul secara damai (Peaceful Assembly and of Association), serta hak atas pekerjaan (The Right to Work) atau dengan presentasi masing-masing sebesar 4.3%. Indonesia juga menginisiasi resolusi mengenai memerangi penistaan agama (Combating Defamation of Religions). Isu ini sejatinya merupakan isu yang problematik bila dilihat dari sudut pandang HAM karena potensial melanggar hak atas kebebasan beropini dan berekspresi. Mengenai isu ini, Indonesia menginisiasi 2 buah resolusi atau setara 2.2%. Seperti halnya isu Combating Defamation of Religions, Indonesia juga menginisiasi masing-masing 2 buah resolusi atas 2 isu lainnya, yaitu hak atas kesehatan (Rights to Health) dan situasi HAM atas masyarakat Rohingya. Besaran presentasi dari kedua isu itu masing-masing 2.2%. Terakhir, Indonesia turut menginisiasi pembuatan sebuah resolusi mengenai deklarasi Vienna (Vienna Declaration), atau setara dengan 1.1%.
2. Sikap Indonesia terhadap Resolusi Resolusi di Dewan HAM PBB terbagi menjadi dua jenis, yakni resolusi konsensus dan resolusi voting. Resolusi konsensus adalah resolusi yang saat pembuatannya tak mendapatkan penolakan dari satupun negara, sehingga resolusi tersebut langsung terbentuk tanpa adanya proses voting. Seluruh negara mendukung terbentuknya resolusi 53
