1. Sponshorship Resolusi di Dewan HAM PBB

target dari kebijakan tersebut yang memang berangkat dari komitmen Pemerintah terhadap kewajiban HAM. Selain itu, terkait dengan Resolusi Dewan HAM PBB, bagian ini menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Indonesia terlibat dalam politik global hak asasi manusia, terutama dalam konteks untuk membangun kebijakan luar negeri yang selaras pula dengan kepentingan pembangunan HAM di tingkat nasional. Kiprah Indonesia di Dewan dapat ditinjau dari peranan Indonesia dalam mengusung Resolusi sebagai upaya untuk membangun standard norma HAM internasional, akuntabilitas pelaksanaan HAM di negara tertentu, merespon situasi krisis di tingkat global, kerjasama internasional dan regional HAM, dan penguatan atau bantuan teknis kelembagaan HAM di PBB. Dari pemetaan data penelitian sejak 2009 hingga 2019, setidaknya kiprah ini dapat dikategorikan pada tiga bentuk keterlibatan, yaitu sebagai main sponsor (pendukung utama), co-sponsor, dan tidak pada posisi sponsorship sama sekali terhadap suatu resolusi.

1. Sponshorship Resolusi di Dewan HAM PBB

Dalam pembuatan sebuah resolusi di Dewan HAM PBB, sebuah negara dapat menjadi negara main sponsor, co-sponsor, atau no sponsor yang artinya tidak menjadi sponsor sama sekali. Sikap ini ditentukan oleh kebijakan luar Negeri masing-masing Negara dan biasanya selalu berangkat dari sikap Pemerintah secara umum di tingkat domestik. Bila sebuah negara menjadi main sponsor maupun co-sponsor untuk suatu resolusi, hal ini menggambarkan sikap politik

yang tegas terhadap resolusi tersebut dan bisa dipastikan akan mendukung resolusi tersebut dalam proses pembahasannya.72 Sebaliknya, bila sebuah negara tidak menjadi sponsor, bisa jadi negara tersebut mendukung, bisa pula ia menolak, atau tidak mengambil posisi mendukung atau menolak (abstain). Untuk itu pula, posisi voting terhadap resolusi memiliki tingkatan yang lebih rendah dibandingkan sponsorship suatu negara dalam hal komitmennya terhadap agenda pembangunan HAM di tingkat global. Selama 10 tahun, terhitung sejak 2009 hingga 2019,73 khusus untuk Resolusi yang diadopsi secara voting, Indonesia sebagai sponsor, maupun sebagai co-sponsor, Indonesia terlibat dalam pembuatan 511 resolusi di Dewan HAM. Dari seluruh resolusi, Indonesia sebanyak 22.50% sebagai main sponsor, sebanyak 59.30% resolusi

72 Sebagai catatan, penelitian ini membatasi wilayah kajian pada aspek normatif proses perumusan resolusi, seperti status sponsorhip, voting, dan hasil yang dicapai dalam adopsi. Untuk peran yang lebih mendalam dalam proses loby dan diplomasi, akan menjadi kajian lanjutan tahun berikutnya dalam program penelitian ini. 73 Penelitian ini berfokus pada keterlibatan Indonesia dalam proses pembuatan resolusi-resolusi Dewan HAM PBB sepanjang periode 2009 – 2019. Pemilihan periode tersebut dimaksudkan untuk melihat posisi Indonesia terhadap isu-isu HAM di level internasional selama sepuluh tahun, dalam periode terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009 – 2014) dan periode pertama pemerintahan Joko Widodo (2014 - 2019).

Tabel 3.1: Posisi Sponsorship Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB yang Diambil Secara Voting Periode 2009-2019

sebagai co-Sponsor, dan sisanya sebanyak 18.20% Indonesia tidak menjadi sponsor. Signifikansi dari sponsorship ini bahwa ketika Negara Sponsor adalah negara yang menjadi pimpinan atau pendukung utama dari sebuah resolusi, terutama untuk resolusi yang berkaitan dengan tema-tema HAM dan situasi di suatu Negara. Pada praktiknya, Negara yang bertindak sebagai Sponsor akan bertindak untuk menyusun rancangan resolusi, bernegosiasi, dan juga mempresentasikan resolusi tersebut ke Dewan HAM PBB. Sementara itu, Negara yang menjadi Co-Sponsor merupakan Negara-negara yang mendukunng resolusi tersebut dan mengindikasikan persetujuan atas resolusi tersebut.

Tabel 3.2: Isu Resolusi DEHAM PBB yang Diinisiasi Indonesia

Setiap pembuatan resolusi di Dewan HAM PBB selalu dimulai dengan inisiasi dari negara anggota. Sebuah negara bisa menjadi inisiator utama (main sponsor) bisa pula menjadi inisiator pendukung (cosponsor). Bila sebuah negara tidak terlibat dalam dua jenis inisiasi itu, makaia bukanlah inisiator (no sponsor).

Sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, sepanjang 2009-2019, Indonesia tercatat menjadi negara inisiator utama (main sponsor) atas 93 buah resolusi. Seluruh 93 resolusi tersebut terbagi atas 11 isu, yakni: (1) Combating defamation of religions, (2) Combating intolerance, (3) Corruption, (4) Democracy, (5) Peaceful Assembly and of Association, (6) Question about Palestine, (7) Rights to Health, (8) Rohingya, (9) Technical Cooperation, (10) Right to Work, dan (11) Vienna Declaration.

Lebih dari setengah dari seluruh resolusi yang diinisiasi oleh Indonesia adalah resolusi mengenai Palestina (Question about Palestina, QAP). Lebih spesifiknya, Indonesia memberikan proporsi