target dari kebijakan tersebut yang memang berangkat dari komitmen Pemerintah terhadap kewajiban HAM. Selain itu, terkait dengan Resolusi Dewan HAM PBB, bagian ini menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Indonesia terlibat dalam politik global hak asasi manusia, terutama dalam konteks untuk membangun kebijakan luar negeri yang selaras pula dengan kepentingan pembangunan HAM di tingkat nasional. Kiprah Indonesia di Dewan dapat ditinjau dari peranan Indonesia dalam mengusung Resolusi sebagai upaya untuk membangun standard norma HAM internasional, akuntabilitas pelaksanaan HAM di negara tertentu, merespon situasi krisis di tingkat global, kerjasama internasional dan regional HAM, dan penguatan atau bantuan teknis kelembagaan HAM di PBB. Dari pemetaan data penelitian sejak 2009 hingga 2019, setidaknya kiprah ini dapat dikategorikan pada tiga bentuk keterlibatan, yaitu sebagai main sponsor (pendukung utama), co-sponsor, dan tidak pada posisi sponsorship sama sekali terhadap suatu resolusi.
1. Sponshorship Resolusi di Dewan HAM PBB Dalam pembuatan sebuah resolusi di Dewan HAM PBB, sebuah negara dapat menjadi negara main sponsor, co-sponsor, atau no sponsor yang artinya tidak menjadi sponsor sama sekali. Sikap ini ditentukan oleh kebijakan luar Negeri masing-masing Negara dan biasanya selalu berangkat dari sikap Pemerintah secara umum di tingkat domestik. Bila sebuah negara menjadi main sponsor maupun co-sponsor untuk suatu resolusi, hal ini menggambarkan sikap politik
49
