komunika 01 2007

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

BERANDA Editorial

Nun jauh sebelum bahan bakar fosil (minyak bumi dan turunannya) diketemukan, manusia sebenarnya sudah mengenal bahan bakar nabati yang berasal dari minyak atsiri tumbuhan. Minyak buah jarak dan minyak kelapa misalnya, selama berabad-abad telah digunakan sebagai bahan bakar dan lampu penerangan. Sifatnya yang renewable alias bisa diperbarui, membuat sumber energi nabati tak pernah habis (kecuali seluruh pohon yang menjadi "sumber minyak" mati dan punah). Adapun penyebab mengapa sumber energi nabati ini pada akhirnya "terlupakan", adalah karena manusia dibiasakan untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang dapat diperoleh dan dipergunakan secara instan.

Namun harus disadari, BBM memiliki keterbatasan stok. Sifatnya yang unrenewable alias tidak bisa diperbarui meniscayakan bahan bakar fosil ini suatu ketika akan habis.

Dalam sebuah seminar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pakar perminyakan Dr Tursilo Adi mengutip US Geological Survey menyatakan bahwa cadangan minyak bumi nasional akan habis pada tahun 2037.

Kebutuhan energi nasional didominasi oleh sektor listrik dan transportasi, dan hampir seluruhnya menggunakan minyak bumi. Diperkirakan pada tahun 2025 sektor listrik akan mengalami peningkatan sebesar lima kali dari kebutuhan sekarang, dengan demikian akan terjadi besar pasak daripada tiang: jumlah energi minyak yang tersedia tidak cukup untuk menggerakkan mesin-mesin yang ada. Ini sangat memprihatinkan bagi Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam namun sangat berpotensi dilanda krisis energi.

Untuk itu, ke depan pengembangan bahan bakar alternatif sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu yang saat ini sedang dicoba penggunaannya adalah Bahan Bakar Nabati (BBN) yang berbahan baku kelapa sawit, jarak pagar, tebu dan singkong.

Diprediksikan sampai dengan tahun 2010 penggunaan BBN akan menghasilkan penghematan devisa sekitar US$ 10 miliyar, pemanfaatan 6,5 juta hektar lahan terlantar, serta tambahan pasokan BBN 21 juta kiloliter.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas menyatakan, program BBN ini bukanlah program mimpi, bukan wacana, tapi merupakan program realistis dengan memperhitungkan kemampuan dan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Demikian ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pengarahannya di hadapan investor pengembangan BBN, Selasa (9/1) siang, di Istana Negara, Jakarta.

Dikatakan presiden, wilayah Indonesia sangatlah luas, sebagian besar lahan yang ada belum dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan secara efesien dan efektif.

Sebaliknya, banyak lahan dan hutan yang gundul karena kayunya dicuri dan ditebang secara liar di waktu lalu.

Kalau lahan gundul itu ditanami dengan tumbuhan penghasil energi, maka ada keuntungan berganda yang dapat diperoleh. Pertama, lahan kritis dapat diselamatkan karena jumlah lahan tidur akan berkurang. Kedua, rakyat miskin yang tinggal di daerah sekitarnya akan mendapatkan pekerjaannya. Dengan pekerjaan mereka punya penghasilan. Dengan penghasilan mereka bisa sejahtera, dan bebas dari kategori miskin.

Saat ini beberapa jenis tumbuhan penghasil energi sudah ditanam di lahan percobaan. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada Tim pengembangan BBN agar tidak cepat puas atas perkebunan percontohan yang berhasil dikembangkan. Hal itu karena penanaman tumbuhan penghasil energi harus dilakukan dalam jumlah besar dan bersifat massal. Bukan sekadar satu-dua hektar, melainkan ribuan atau bahkan jutaan hektar. Mengapa? Karena program BBN akan dijadikan sebagai program nasional yang harus didukung oleh semua pihak.

Energi yang dihasilkan BBN ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi secara nasional. Dengan harga yang tidak lebih mahal dari harga BBM, ketergantungan kepada BBM akan berkurang. Udara akan lebih segar, karena kadar polutan BBN rendah.

Secara tidak langsung penggunaan BBN akan menyelamatkan bumi dari menipisnya lapisan ozon yang menimbulkan efek rumah kaca.

Tidak berlebihan kalau Presiden mengatakan bahwa program energi nabati ini adalah program "dunia-akhirat". Karena itu presiden mengajak kepada segenap lapisan masyarakat untuk mendukung program ini. Ibarat pepatah, lewat program BBN sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Lahan dihijaukan, masyarakat diberdayakan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga pendapatan mereka meningkat.**

RANA

Penerbangan Indonesia Tahun baru 2007 ini, Indonesia diberi kado buruk dengan terjadinya berbagai kecelakaan transportasi. Terutama yang paling menyita perhatian adalah hilangnya pesawat AdamAir penerbangan Surabaya-Menado.

Menurut penulis, terjadinya kecelakaan transportasi ini akibat lemahnya regulasi pemerintah dalam bidang bisnis penerbangan.

Merebaknya penerbangan murah (low cost carrier) beberapa tahun belakangan ini tidak dibarengi oleh regulasi yang mampu mencegah terjadinya kecelakaan udara.

Dua tahun ke belakang ini tidak hanya kasus hilangnya Adam Air, Oktober 2005 pesawat Mandala meledak di Medan, Oktober 2004 Lion Air tergelincir di Surakarta, dan awal tahun 2006 pesawat Adam Air kehilangan navigasi dan mendarat jauh dari tujuan penerbangan semula dan dengan seenaknya memindahkan pesawat tanpa ada penyelidikan tuntas dan sanksi tegas dari pemerintah.

Kesan penulis, merebaknya penerbangan murah tidak dibarengi regulasi keselamatan penerbangan yang ketat. Udara Indonesia saat ini dipenuhi oleh pesawat-pesawat yang sudah uzur dan tidak laku di luar negeri, udara kita sudah menjadi bak sampah pesawat yang di negara asalnya sudah tidak laik untuk terbang komersil.

Beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan Adam Air, penulis mendapatkan email dari milist dari hasil penelitian seorang penumpang pesawat mengenai usia pesawat komersial di Indonesia. Sungguh mencengangkan ternyata usia pesawat maskapai penerbangan Indonesia hampir seluruhnya di atas sepuluh tahun, hanya satu maskapai penerbangan yang usia pesawat rata-rata di bawah 10 tahun.

Untuk itu, seharusnya Departemen Perhubungan sebagai departemen teknis yang bertanggungjawab atas dunia transportasi udara harus dengan ketat menerapkan peraturan akan masalah kondisi pesawat dan maskapai penerbangan harus menyediakan pesawat yang aman untuk ditumpangi.

Bisnis penerbangan adalah bisnis padat modal, dan membutuhkan teknologi dan SDM yang tangguh. Dan sudah seharusnya, pemain bisnis yang boleh berinvestasi adalah pemain yang kompeten, bukan pemain kacangan yang bermodalkan nekad dan melakukan pembodohan publik lewat advertensi .

Keselamatan publik lebih penting dibandingkan dengan investasi dunia penerbangan yang dengan dalih penerbangan murah tapi menempatkan publik pada posisi rentan terhadap kecelakaan. Jangan sampai lagi terulang insiden AdamAir di Sulawesi dan Tambolaka, Lion di Solo, atau peristiwa Mandala di Medan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa belajar dari kegagalan, semoga bangsa ini bisa belajar dari kegagalan.

tito_ep@yahoo.com

illus : wid

Perlu Kesiapan Semua Pihak

Kedamaian benar-benar telah berbuah di negeri Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Setidaknya terlihat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung serentak di tingkat provinsi, 19 kabupaten/kota pada 11 Desember 2006 lalu.

Irwandi Yusuf dan pasangannya Muhammad Nazar, akhirnya memenangkan 38,20% suara dan berhak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NAD.

2

Prakarsa Indonesia Goes Open Source (IGOS) sesungguhnya sangat baik, terlebih akan dapat menghemat devisa negara dan kemandirian bangsa. Namun perlu juga kita sadari kesiapan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi swasta dan terutama kalangan industri.

Hambatan dari pengguna yang ingin beralih ke Open Source, seperti Linux, adalah tidak semua perangkat lunak yang kerap dibutuhkan atau dipakai oleh pengguna selama ini tersedia. Misalnya Warnet enggan beralih ke Linux karena tidak banyak game-game berbasis Linux yang tersedia, jika warnet memaksakan penggunaan Linux dapat dipastikan akan sepi pengunjung dan konsekuensinya pendapatan harian mereka akan berkurang.

Begitu pun dengan berbagai aplikasi perbankan atau administrasi yang belum sepenuhnya didesain untuk open source. Belum lagi berbagai perangkat keras yang relatif mi-

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat di BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat, Dimas Aditya Nugraha Pra Cetak: Farida Dewi Maharani Desain D Ananta Hari Soedibyo Riset dan Dokumentasi Maykada Harjono K. Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

desain cover: ahas. foto: mth, imagebank

Kembali ke Energi Nabati

Diterbitkan oleh:

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya. nim kompatibiltasnya dengan open source yang ada saat ini juga membuat pengguna kesulitan dalam melakukan pekerjaan mereka.

Pada akhirnya kita semua harus saling berperan dalam peralihan ini. Jangan jadikan gerakan luar biasa ini hanya sekadar wacana yang hanya muncul pada seminar dan diskusi semata. Jadikan sebuah kenyataan yang nantinya akan berguna bagi kita semua. Bila tiap pihak saling mendukung, pada akhirnya IGOS akan membawa keuntungan buat semua.

Kurniawan Karyawan Negeri - Jakarta Email: oguds@wawan.web.id

Edisi 01/Tahun III/Januari 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

PEREKONOMIAN

Berharap Terang Makin Benderang

Tahun 2006 telah berlalu.

Tahun 2007 terbentang di hadapan, dengan segala tantangan, harapan dan peluangnya. Banyak pihak meramalkan kondisi perekonomian Indonesia setahun ke depan akan terus membaik. Namun pemerintah masih memiliki “PR” bernama pengangguran dan kemiskinan.

N

yala kembang api yang disulut di halaman Balai Kota, malam tahun baru, menerangi langit Surabaya. Namun Misman (41th), pedagang mi ayam, tidak terlalu hirau pada kemeriahan malam pergantian tahun bertabur cahaya itu. Ia justru asyik menghitung laba dagangannya di pojok lapangan parkir sambil menyedot kretek kesayangannya. Malam itu, dua ratus porsi mi ayam bikinannya ludes diserbu pembeli. Dan itu berarti keuntungan bersih dua ratus ribu rupiah masuk ke kantongnya.

“Kalau saja tiap malam ramai begini, saya pasti cepat kaya,” ujar lelaki asal Kec Sambit Ponorogo itu sambil nyengir.

Memang tak mungkin malam tahun baru berlangsung tiap hari. Tapi en toh demikian Misman yang sudah berjualan mi sejak tahun 1991 tetap bersyukur, karena setahun belakangan ini omset dagangannya terus bertambah. “Waktu jaman krisis dulu, saya kelenger, (pingsan--Red) Mas. Orang-orang pada nggak mau jajan. Maklum duit susah dicari.

Setahun ini agak mending, langganan saya pada kembali. Mungkin karena ekonomi Indonesia sudah baik lagi ya,” imbuh lelaki dua anak ini.

Terus Membaik Benarkah apa yang dikatakan Misman, ekonomi Indonesia sudah membaik? Kendati belum berani menganggukkan kepala terlalu dalam, jawaban jujurnya adalah ya.

Recovery ekonomi nasional pasca krisis ekonomi berkepanjangan memang menunjukkan gejala yang terus membaik di semua sektor. Hal ini dapat dilihat dari indikator

Edisi 01/Tahun III/Januari 2007

ekonomi makro seperti turunnya inflasi secara signifikan, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terus menguat, turunnya suku bunga, stabilnya kurs rupiah dan cadangan devisa terus meningkat (akhir tahun 2006 mencapai sekitar US$47 miliar).

Di pasar, geliat perdagangan, baik perdagangan skala besar maupun kecil, terasa makin bergairah. Sementara arus ekspor barang ke luar negeri juga semakin deras dari hari ke hari. Tak bisa dipungkiri, ini merupakan kenyataan yang menggembirakan bagi para pelaku pasar. “Saya harap keadaan semacam ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” kata Tajuddin Rauf, eksportir kerajinan kayu, saat ditemui KomunikA di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Periuk, awal Januari lalu.

Bagaimana dengan sektor riil?

Dari evaluasi akhir 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat sektor riil sudah mulai bergerak, meskipun masih ada yang belum sesuai harapan. Kondisi yang baik ini tentu saja cukup melegakan. “Dengan demikian kita meletakkan landasan makro ekonomi yang tidak membebani generasi yang akan datang,” kata presiden dalam sambutan peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek pertama tahun 2007 di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), Selasa (2/1) pagi. Landasan mikro dan makro ekonomi yang tidak membebani generasi mendatang dan bisa dikalkulasikan, kata presiden, akan menyehatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tapi benar kok, banyak pihak optimistis, ke depan ekonomi Indonesia akan semakin benderang dibandingkan tahun 2006. Optimisme itu bukan hanya datang dari pemerintah, namun juga dari Bank Indonesia, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan sejumlah bank internasional seperti Citigroup, ANZ Bank dan Standard Chartered Bank. Umumnya mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sekitar 6 persen. Harapan pemerintah bahkan lebih tinggi lagi, 6,3 persen, tertinggi sejak krisis ekonomi. Wow! Jangan Sia-siakan Kepercayaan Presiden Yudhoyono tampaknya tak main-main dalam upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang “cukup tinggi” ini. Berkali-kali presiden menegaskan, pertumbuhan ekonomi nasional adalah landasan

utama untuk memecahkan masalah sosial dan masalah lainnya seperti pengangguran dan kemiskinan yang selama puluhan tahun menjadi “PR” pemerintah.

Presiden mengingatkan bahwa ada momentum baik di tahun 2007 ini dan ada kesempatan yang tidak kecil dari perkembangan ekonomi mikro dan kepercayaan mitra-mitra Indonesia. Dengan kesempatan dan momentum itu, presiden berpesan agar bangsa Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan bekerjasama untuk mengelola dan mengembangkan ekonomi nasional. “Mari lebih kita eratkan kerjasama kita untuk ekonomi kita dan rakyat kita,” kata presiden.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa banyak “rekor” sudah dicapai oleh industri pasar modal Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat lebih dari 50 persen, dari level 1.162 pada awal 2006 menjadi 1.805 pada akhir tahun. Transaksi saham harian meningkat menjadi Rp1,84 triliun dari Rp1,6 triliun pada awal 2006. “Ini merupakan

“PR” Pengangguran dan Kemiskinan Krisis yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997 memang membuat ekonomi makro dan mikro Indonesia terpukul dan sebagian kolaps. Namun bukan berarti bangsa Indonesia pasrah dan hanya berdiam diri menerima kenyataan.

“Dari tahun ke tahun kita berusaha untuk memperbaiki wajah (ekonomi—Red) ini.

Dalam perkembangannya, tahun demi tahun, makro ekonomi kita pulihkan. Kondisi di tahun tahun 2006 dan awal 2007 ini, sebagian besar dari makro ekonomi kita telah pulih, bahkan ada yang melebihi keadaan sebelum krisis. Tetapi dari makro ekonomi ada juga faktor yang menjadi tantangan kita yaitu kemiskinan dan pengangguran,” ujar Presiden.

Setidaknya sudah ada tiga jurus yang bakal digeber pemerintah di tahun 2007.

“Pertama, ekonomi nasional Indonesia harus makin baik sebagai landasan utama kita memecahkan masalah sosial dan ekonomi.

Kedua, bersama-sama dengan pihak swasta, pemerintah mengembangan program-program yang bersifat public-private partnership. Dan ketiga, pemerintah akan menjalankan program terarah yang langsung melawan kemiskinan,” kata presiden.

Tiga jurus yang dikeluarkan pemerintah itu dikenal dengan tripple track strategy alias strategi tiga jalur. Ketiganya akan dilaksanakan secara simultan untuk menggempur pengangguran dan kemiskinan. Bisakah berhasil? Melihat indikator kemajuan ekonomi yang sudah dicapai belakangan ini, banyak pihak optimistis dalam jangka panjang upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan dapat terwujud.

Kini saatnya menatap ekonomi 2007 dengan kepala tegak. Sinar terang yang sudah tampak di garis start akan menjadi pemandu bagi bangsa ini untuk melangkah ke depan, menuju panggung dunia! (g)

foto: imagebank

foto: imagebank

prestasi tertinggi dalam sejarah industri pasar modal Indonesia dan kita disebut sebagai tiga terbaik di dunia,” kata Sri Mulyani.

Well, industri pasar modal merupakan cerminan dari prospek dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional. Peningkatan-peningkatan itu adalah kepercayaan dari investor dan pasar, tidak hanya dari pasar domestik tapi juga pasar global.

“Ekonomi sangat tergantung pada trust dan confidence, karena itu jangan kita sia-siakan faktor ini disamping faktor-faktor riil sumbangan dari kebangkitan atau besarnya pasar modal di negara kita,” imbuh presiden.

3

KESRA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Siaga Sebelum Bandang Air Bah Melanda Melanda

Tahun baru umumnya disambut dengan ucapan, “Happy new year,” atau gampangnya dalam bahasa Indonesia, “Selamat tahun baru.” Namun sebagian warga di beberapa daerah terpaksa mengganti ucapan itu menjadi, “Unhappy new year,” alias “Tahun baru yang menyedihkan,” lantaran mereka harus menyambut tahun baru di tengah deraan bencana dan linangan air mata.

S

eperti yang dialami ratusan warga Ciherang Kec Cempakamulya, Kab Cianjur, Jawa Barat. Mereka terpaksa “tahun baruan” di lokasi pengungsian, lantaran desa mereka menjelang tahun baru 2007 dilanda banjir dan tanah longsor.

Hal serupa dialami warga di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjelang tutup tahun. Warga yang baru saja berduka lantaran tertimpa musibah gempa, kembali terpekur dalam nestapa akibat diterpa musibah tanah longsor. Tak kurang 25 warga tewas terkena terjangan tanah, delapan orang hilang, dan ribuan orang harus tinggal di barak-barak pengungsian.

Sebelumnya, banjir bandang juga melanda wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Empat kabupaten di Serambi Mekah ini terendam air, terparah di Kabupaten Aceh Tamiang. Di kabupaten ini, lebih dari 50 orang dinyatakan tewas dan ratusan lainnya hilang.

Kurang Siap Mengapa banjir dan tanah longsor masih membawa korban jiwa dan harta benda yang cukup banyak?

Jawabannya tak lain karena banyak daerah yang kurang atau bahkan samasekali tidak siap menghadapi bencana itu. Padahal ancaman banjir dan tanah longsor hampir selalu terjadi setiap tahun di setiap daerah.

Masih ingat kejadian bulan Januari 2006 lalu? Saat itu beberapa daerah juga porakporanda diterjang banjir dan tanah longsor.

Di Kabupaten Jember, Jatim, misalnya, air bah menyapu Kec Panti dan menewaskan 51 orang. Sedangkan di Banjarmangu, Kab Banjarnegara, Jateng, tanah longsor menimbun lebih dari 100 orang.

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) sebenarnya sudah terbilang rajin ber-halohalo, bahwa cuaca ekstrem di akhir Desember dan awal tahun selalu mendatangkan

4

malapetaka. Tapi tak seluruh daerah tanggap pada early warning ini.

Pada tahun 2006 lalu, mayoritas bencana banjir dan longsor terjadi karena tingginya curah hujan saat itu, diperparah dengan maraknya aktivitas pembalakan liar yang mencukur habis hutan lindung dan lahan serapan air. Ketidakimbangan ekosistem ini akhirnya berbuah petaka. Fakta menunjukkan, di seluruh daerah yang dilanda banjir dan tanah longsor, di daerah hulu dan daerah aliran sungainya rata-rata terdapat aktivitas illegal logging.

Wapres Jusuf Kalla secara tegas menyatakan bahwa penebangan hutan merupakan salah satu penyebab timbulnya longsor dan banjir yang melanda Indonesia kali ini.

Ia menyebutkan, setidaknya 2,5 juta hektare hutan ditebang tiap tahun. Padahal untuk mengembalikan ke kondisi seperti semula diperlukan waktu bertahun-tahun.

“Kalau dibiarkan, kita hanya akan mewariskan daerah tandus, seperti di Afrika,” kata wapres.

Tahun ini, hujan super deras diperkirakan akan terus mengguyur hingga Februari.

Tingginya curah hujan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah dan warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan tanah longsor. Lebih-lebih Kepala Pusat Mitigasi dan Bencana Geologi-Pusat Vulkanologi dan Geologi (PVG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Surono, telah mengingatkan bahwa curah hujan yang tinggi sangat berpengaruh terhadap terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang diperkirakan dapat terjadi di sejumlah wilayah di tanah air.

Prakiraan Surono itu merupakan gabungan hasil prakiraan curah hujan yang dikeluarkan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dan peta zona kerentanan gerakan tanah yang disusun PVG. “Jadi, masyarakat di daerah itu harus waspada,” kata Surono.

Surono lantas mengambil contoh ben-

Lebih Baik Mencegah Langkah yang ditempuh Banten patut dipuji karena sudah menerapkan manajemen antisipatif: siap mencegah terjadinya bencana, bukan kalang-kabut menanggulangi setelah banjir bandang atau tanah longsor benar-benar datang melanda.

Namun tentu akan lebih baik jika antisipasi yang dilakukan juga diikuti dengan tindakan nyata. Dalam jangka pendek misalnya mengadakan kerja bakti membersihkan selokan, got dan kali dari sampah. Bisa juga de-

ngan mengeruk sedimen yang membuat kali menjadi dangkal.

Sedangkan dalam jangka panjang, langkah antasipatif yang dapat ditempuh adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga bentang hidrologis dan ekosistem di sepanjang daerah sungai bisa terjaga. Langkah konkritnya misalnya dengan tidak menebang pohon sembarangan, mempertahankan keberadaan daerah terbuka hijau dan daerah resapan air seperti hutan, lahan konservasi dan lahan berperdu, tidak mendirikan bangunan yang bentangnya masif menutup tanah, tidak menutup atau mempersempit jalan air, dan tidak membuang sampah atau kotoran ke sungai atau selokan.

Dengan perpaduan antara antisipasi jangka pendek dan jangka panjang, diharapkan bencana banjir dan tanah longsor dapat dicegah. Namun harus diakui, membudayakan masyarakat untuk biasa berpikir dan bertindak antisipatif bukanlah hal yang mudah. Lihat saja di lapangan, di mana-mana hutan terus dicukur, daerah resapan air dibabat habis, lahan terbuka hijau disulap jadi perumahan dan pabrik. Kali-kali juga masih penuh sampah rumahtangga dan sampah industri. Anehnya, semua itu dilakukan secara sengaja oleh orang-orang yang sejatinya tinggal di daerah bahaya.

Tidakkah mereka sadar, bahwa mereka sedang menanam bom waktu, yang bakal meledak pada musim hujan mendatang.?(g)

Waspada di Zona Bahaya

K

epala Pusat Sistem Data dan Informasi Badan Meteorologi dan Geofisika Wasito Hadi di Jakarta menjelaskan, kondisi suhu permukaan laut di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur cukup hangat (0,5-1 derajat celcius) sehingga diperhitungkan akan meningkatkan penguapan air laut ke atmosfer. Selain itu, kondisi suhu itu berpotensi menyebabkan curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.

Sejumlah daerah di Pulau Jawa yang pada bulan Januari-Februari, memilki curah hujan tinggi dan berpotensi terjadi bencana banjir atau tanah longsor adalah di atas 500 milimeter per bulan. Antara lain terjadi di Banten (Pandeglang dan Tangerang), DKI Jakarta (Jakarta Selatan, Jaktim dan Jakbar), Jawa Barat (Indramayu, Cirebon, Sumedang, Majalengka), Jawa Tengah (Semarang, Kendal, kudus, Yogyakarta), serta Jawa timur (Gresik).

Daerah-daerah lain di pulau Jawa yang harus diwaspadai dilanda banjir karena curah hujannya diperkirakan melebihi 400 milimeter per bulan pada Januari-Februari adalah Malingping, Sukabumi Jawa barat bagian timur, Magelang, Tuban, Surabaya, Besuki, Lumajang, Pandeglang, Lebak, Jember, Kendal, Ungaran, Pati, serta sebagian daerah di Jateng lainnya.

Selain di Pulau Jawa, menurut perkiraan BMG banjir juga diperkirakan berpotensi terjadi di Sumatera (Padang, Solok), Kalimantan (Martapura, Banjarbaru), Sulawesi (Janeponto, Gowa, Polewali, Mamasa, Manado, Makasar), Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tengara Timur.

Guna meminimalkan risiko dampak bencana, Wasito menyarankan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti peringatan dini dari BMG, dengan segera mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.

Ia juga meminta agar seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah berusaha meningkatan daya dukung lingkungan di sekitarnya. Sebab selama ini bencana umumnya terjadi karena menurunnya daya dukung terhadap lingkungan.

Namun, hal itu bisa dicegah dengan memperbaiki sistem tata ruang antara lain dengan tidak mendirikan bangunan di daerah serapan air. (g-berbagai sumber)

foto:myth

foto: imagebank

cana di Sulawesi Selatan. Di sana sudah banyak longsoran material di daerah aliran sungai Jenebereng, Gunung Bawakaraeng, Kab Gowa, Sulsel yang jumlahnya mencapai 300 juta meter kubik. “Bisa menjadi potensi banjir bandang apabila terkena guyuran hujan lebat,” katanya.

Pihak BMG sendiri telah merilis peta daerah rawan banjir yang berada di sejumlah provinsi. (Baca: Waspada di Zona Bahaya). Penduduk yang tinggal di daerah tersebut diminta waspada, terutama jika terjadi hujan terus-menerus selama lebih dari 3 jam.

Banyaknya daerah yang terancam banjir dan tanah longsor, bagaimanapun, mengharuskan setiap kepala daerah untuk menerapkan manajemen antisipatif sejak dini. Beberapa provinsi bahkan sudah menetapkan status siaga banjir, seperti Banten, kendati provinsi ini tidak termasuk dalam daftar daerah rawan yang dirilis BMG.

Edisi 01/Tahun III/Januari 2007

POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Menuai Citra Dari Legalisasi Perangkat Lunak Menurut data sebuah perusahaan riset internasional, tingkat pembajakan piranti lunak Indonesia pada tahun 2005 sebesar 87 persen atau sebesar US$280 juta. Dengan tingkat pembajakan sebesar ini telah menempatkan Indonesia ke peringkat ketiga tertinggi di dunia dalam pembajakan di bawah Zimbabwe dan Vietnam.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat pembajakan adalah penggunaan piranti lunak legal di kantor-kantor instansi pemerintah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan pemanfaatan piranti lunak sumber terbuka (open source ) maupun piranti lunak tertutup (proprietary).

Kurangi Pembajakan Menkominfo, Sofyan Djalil mengharapkan upaya penggunaan piranti lunak legal di instansi pemerintah setidaknya dapat menurunkan tingkat pembajakan 10 poin persen. Karenanya Sofyan menegaskan akan tetap meneruskan kesepakatan sesuai dengan MoU yang sudah ditandatangani antara pemerintah dengan Microsoft untuk menurunkan angka pembajakan di Indonesia menjadi 77 persen sampai 75 persen pada tahun 2007.

Sofyan membantah tudingan berbagai pihak yang menyatakan bahwa MoU antara pemerintah dengan Microsoft dilakukan secara diam-diam. Kesepakatan tersebut sudah dijelaskan secara terbuka kepada pers pada

Dicap sebagai negara pembajak hak cipta tentu sangat tidak mengenakkan dan memalukan.

Harga diri bangsa dan citra di pergaulan dunia internasonal menjadi taruhan.

saat pelantikan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) di Bogor.

“Kesepakatan dengan Microsoft tersebut juga tidak mengikat meski sudah ada nilai-nilai perkiraan jumlah komputer di sektor pemerintah,” ujarnya.

Masyarakat diharapkan tidak berpandangan negatif dulu terhadap MoU tersebut. MoU ini hakekatnya adalah komitmen pemerintah dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual tambahnya.

MoU juga sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menghormati hak atas kekayaan intelektual sekaligus memperbaiki citra Indonesia di mata internasional. Hal ini karena watchlist dari negara-negara luar terutama Amerika tentu sangat memberikan dampak

buruk bagi citra Indonesia di mata internasional. Namun, isi MoU hanya bisa dilihat dan dibaca oleh pejabat pemerintah dan pejabat negara dan tidak bisa di sebarluaskan ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan karena adanya konsep non disclosure.

Staf khusus Menkominfo, Loso Judijanto mengatakan isu yang mengatakan bahwa pemerintah telah menunjuk Microsoft sebagai pemasok sistem operasi maupun piranti lunak di lingkungan pemerintah adalah interpretasi yang keliru. “Kalau kita lihat secara umum isi MoU tidak seperti itu,” jelasnya.

Survei Komputer di Kantor Pemerintah Sebagai tahap awal dari MoU ini, pemerintah akan melakukan survei awal untuk mengetahui berapa banyak piranti lunak komputer di kantor-kantor pemerintah yang sudah legal dan berapa banyak yang masih menggunakan piranti lunak ilegal. Untuk komputer yang masih menggunakan piranti lunak ilegal pemerintah akan memberikan pilihan apakah akan menggunakan piranti lunak kode terbuka (open source), kode tertutup (proprietary), atau bebas pakai (freeware).

Bagi yang memilih untuk tetap menggunakan piranti kode tertutup (proprietary), pemerintah akan membayar pembelian lisensinya. Pemerintah akan berusaha meminta potongan harga sebesar-besarnya kepada Micrososft agar dana yang dikeluarkan negara tidak terlalu tinggi.

Dengan langkah seperti ini diharapkan sekaligus akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia lantaran pengakuan atas Hak atas Kekayaan Intelektual. Namun dalam proses pembeliannya (procurement ) pemerintah akan selalu berpedoman pada Keppres 80/ 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.

Menkominfo, Sofyan Djalil menegaskan proses pembelian akan dilakukan secara terbuka dan tidak hanya melibatkan pihak Microsoft saja. Pemerintah juga akan mengundang pihak lain yang juga menyediakan piranti lunak kode tertutup untuk ikut serta proses lelang.

foto : newsroom

Tidak Melupakan IGOS Dalam bagian lain, Sofyan Djalil membantah bahwa MoU ini mengesankan pemerintah melupakan dan tidak mendukung program Indonesia Go Open Source (IGOS) yang sudah dideklarasikan sejak tanggal 30 Juni 2004.

Menurut Sofyan daya dorong (drive) dari program IGOS selama ini dirasa lambat. Penggunaan piranti lunak kode terbuka juga membutuhkan waktu yang cukup lama baik dalam pengembangan aplikasi maupun pembelajarannya. Hal inilah yang mendorong pemerintah melakukan MoU dengan Micrososft sambil terus mendorong pengembangan IGOS. “MoU diharapkan memicu pengembangan IGOS yang lebih cepat serta dapat diminati dan diterima oleh semua masyarakat,” katanya.

Deklarasi IGOS sendiri telah ditandatangi oleh lima menteri yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan serta Menteri Hukum dan

Edisi 01/Tahun III/Januari 2007

Hak Azasi Manusia, dengan Kementerian Riset dan Teknologi sebagai ujung tombaknya.

Memang penggunaan IGOS memerlukan waktu dan pembiasaan. Bahkan Kementerian Riset dan Teknologi serta Perguruan Tinggi telah diminta mengembangkan transisi bagi pemerintah untuk menggunakan Open Source secara menyeluruh tanpa mengganggu kinerja Pemerintah.

Pemerintah sendiri melalui Depkominfo akan memberikan dukungan regulasi berupa aturan yang akan mewajibkan produsen komputer untuk menyertakan pengendali (driver ) yang dapat mendukung penggunaan produk pendukung piranti kode terbuka seperti printer dan scanner.

Depkominfo pun tengah mengembangkan pusat sertifikasi kode terbuka. Menurut Direktur Sistem Informasi Perangkat Lunak, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Depkominfo, Lolly Amaliah Abdullah dengan pengembangan pusat sertifikasi kode terbuka nantinya diharapkan ada semacam acuan atau standar yang bisa diikuti dalam pengembangan piranti lunak kode terbuka. "Sertifikasi juga dimaksudkan untuk mengetahui berapa banyak pengembang piranti lunak kode terbuka di Indonesia," kata Lolly.

Lolly mengakui saat ini yang sudah memakai piranti lunak kode terbuka seluruhnya baru Kementerian Riset dan Teknologi. Kenapa Depkominfo belum? Menurut lolly, semua itu ada prosesnya. “Perubahan dari satu sistem ke sistem yang baru tidak bisa dilakukan sesaat semudah mengedipkan mata,” ujarnya.

Sebagai salah satu Deklarator IGOS, Depkominfo juga telah mengeluarkan surat edaran tahun 2005 kepada seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah yang mewajibkan penggunaan piranti lunak yang legal baik piranti lunak kode terbuka, kode tertutup atau freeware. “Yang penting adalah penggunaan piranti lunak legal, bukan bajakan.”

Harus diakui pula saat ini masih ada beberapa piranti lunak kode tertutup spesifik yang belum ada padanannya di piranti lunak kode terbuka. Sehingga tidak dipungkiri masih ada jenis pekerjaan tertentu yang masih membutuhkan dukungan piranti lunak kode tertutup. Departemen Keuangan sendiri dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga masih menggunakan aplikasi Foxpro yang hanya bisa dijalankan di bawah sistem operasi Windows milik Microsoft.

Sejak dibentuknya Depkominfo, melalui Ditjen Aptel, Depkominfo terus mendorong penggunaan piranti lunak kode terbuka. Banyak keuntungan yang bisa didapat dari penggunaan piranti lunak kode terbuka diantaranya kreativitas akan semakin meningkat sehingga pada gilirannya industri piranti lunak Indonesia juga akan berkembang. Hal ini dimungkinkan karena kode piranti lunak kode terbuka dapat diganti sesuai keinginan pengguna. Selain itu, penggunaan piranti lunak kode terbuka juga lebih aman karena virus tidak mudah menyerang baik lewat jaringan maupun lewat penggunaan alat pendukung lainnya.(ds)

5

P

ertengahan tahun lalu, setelah terjadinya kecelakaan kereta api di Jawa Tengah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menginstruksikan agar semua pengelola jasa angkutan tetap mengutamakan keselamatan penumpang.

"Saya berharap agar semua petugas yang menjalankan alat transportasi seperti transportasi udara, laut, darat untuk betul-betul mengutamakan keselamatan penumpang, mengutamakan keamanan alat transportasi, disiplin dan patuh pada aturan. Dan ini semua berlaku bagi seluruhnya," kata Presiden.

Namun instruksi ini seolah tidak menemukan kenyataan di lapangan. Beberapa kasus kecelakaan transportasi baik di darat, laut dan udara yang diakibatkan oleh human error atau kelalaian pemeliharaan prasarana masih kerap terjadi.

foto: myth, imagebank.bs

Hajat Hidup Orang Banyak Transportasi adalah bagian paling penting dalam mendukung sistem perekonomian nasional. Kemacetan dan kekisruhan transportasi akan berdampak pada meningginya biaya hidup rakyat yang pada akhirnya memerosotkan ekonomi secara nasional.

Konsep sampai di tempat tujuan dengan selamat, sebagai produk jasa layanan transportasi merupakan kunci utama penyediaan layanan publik yang menyangkut kepentingan publik. Kondisi sepertini ini membawa konsekuensi moda transportasi harus mempunyai sejumlah persyaratan.

Menurut Warpani (1990: 18) persyaratan tersebut meliputi, pertama, syarat aman mangharuskan bahwa muatan tidak mengalami kekurangan suatu apa pun ketika sampai di tempat tujuan. Barang tidak menjadi rusak atau cacat, orang tidak mengalami cedera.

Kedua, syarat nyaman lebih tertuju pada perangkutan orang. Orang yang bepergian hendaknya berada dalam keadaan nyaman dan senang tidak menderita akibat sarana dan prasarana yang tidak bisa memberikan suasana nyaman.

Selain kedua syarat itu, transportasi masih dituntut untuk cepat dan murah sebagai syarat ketiga. Pada abad ini memang kecepatan merupakan kebutuhan utama setiap pengguna

sarana transportasi dan bisa terjadinya risiko kecelakaan. dipenuhi dengan penyem”Penggunaan angkutan kereta api purnaan teknologi sebagai angkutan logistik mungkin daKetika terjadi transportasi yang pat memperpanjang usia jalan raya kecelakaan angkutan ada. Sebut saja karena akan tetap terpelihara kereta super dengan baik dengan tidak darat, laut atau udara, cepat buatan dibebani angkutan logistik,” masyarakat selalu terhenyak. Ada Jepang dan kata Menhub menawarkan apa dengan transportasi publik kita. sekarang sebuah solusi.

Ada sesuatu yang kurang tepat sudah disehingga mengakibatkan jatuhnya aplikasikan Menjaga Angkutan korban jiwa dan tak terhitung lagi biaya di Taiwan Laut penyembuhan dan pencarian yang beberapa Data Organisasi Kesemengiringinya.

Persoalan salah satu waktu lalu. hatan Dunia (WHO) mengjenis pelayanan publik ini memang ungkap bahwa dalam tiga seolah tak pernah berakhir, namun Jaminan dekade ini, kecelakaanAngkutan kecelakaan di sektor transporhanya akan mengemuka ketika Darat tasi sering terjadi di negara terjadi kecelakaan yang Kebutuhan berkembang dan membawa membawa korban akan alat transportasi korban yang tidak sedikit. jiwa. yang cepat dan dapat diBerkaca dari laporan ini, pemerintah andalkan cenderung meningkat secara khusus berupaya menyusun sebuah di seluruh dunia. Kondisi ini memang kebijakan dan melaksanaan kegiatan pengamendorong pemerintah untuk meningkatkan wasan untuk mengurangi risiko kecelakaan di kualitas layanan transportasi untuk publik. sektor transportasi.

Tak kurang dari tujuh peraturan pemerintah “Kegiatan pembinaan dan pengawasan juga (PP) dan puluhan Peraturan dan Keputusan diberikan kepada para penyelenggara angkutan Menteri Perhubungan telah dikeluarkan sebagai penyeberangan secara konsisten dan berpanduan teknis pelaksanaan Undang-Undang kesinambungan,” kata Dirjen Perhubungan Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Darat Ir. Iskandar Abubakar, Rabu (10/1).

Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor Iskandar mengatakan, bentuk pembinaan 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian. penyelenggaraan angkutan penyeberangan saNamun demikian adanya kultur bangsa yang lah satunya adalah dengan mengatur semua belum sepenuhnya siap untuk menuju disiplin kapal yang saat ini beroperasi pada lintas penyenasional, budaya main jalan pintas membuat berangan agar berada dalam kondisi laik laut. upaya berdisiplin lalulintas kita anjlok.

Hal ini bisa ditunjukkan dengan dimilikinya sertiMenteri Perhubungan M. Hatta Radjasa fikat keselamatan kapal angkutan penyemencontohkan ketidakdisiplinan angkutan berangan yang diberikan oleh Ditjen Perhulogistik yang berperan besar dalam terjadinya bungan Laut. kerusakan jalan. ”Contohnya, jalan yang hanya Menurutnya untuk pengawasan juga dilabisa menahan tekanan gandar seberat 8 ton kukan pengecekan terhadap sertifikat klasifikasi kenyataannya digunakan oleh kendaraan kapal oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) yang pengangkut logistik yang bermuatan 20 ton,” masih berlaku dalam hal kapal melakukan tutur Hatta Rajasa dalam sebuah situs web penyeberangan. berita Indonesia.

Praktik ini memang sering dilakukan Keselamatan di Udara angkutan distribusi logistik, karena dengan Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi mengangkut lebih banyak akan lebih meng- perubahan cukup signifikan dalam hal penguntungkan secara ekonomi. gunaan moda transportasi masyarakat. Di masa Jembatan timbang yang seha- lalu, moda transportasi paling diminati masyarusnya berfungsi membatasi kenda- rakat adalah transportasi darat, yaitu kereta api raan dengan muatan berlebih, justru dan bus. Sedangkan transportasi laut mengsering dihindari oleh sopir yang mem- gunakan kapal laut. Sekarang, masyarakat mulai bawa muatan melebihi ketentuan. beralih menyerbu transportasi udara.

Dalam kurun waktu yang relatif Tidak hanya masyarakat berkantong tebal lama, situasi ini secara tak langsung, saja yang menyukai transportasi udara, kondisi ini juga berimbas pada kondisi infrastuktur jalan yang ada.

Padahal kondisi infrastruktur jalan raya yang tidak memadai atau rusak bisa menjadi salah satu penyebab tidak terjaminnya keselamatan angkutan jalan raya.

Lantaran banyaknya jalan rusak mempengaruhi pada

melainkan masyarakat kelas menengah umumnya. Fenomena ini disebabkan adanya praktik low cost carrier (LCC) yang banyak diambil maskapai penerbangan nasional. Tarif penerbangan makin terjangkau masyarakat luas sehingga mendorong terjadinya persaingan tarif antar maskapai penerbangan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam keterangannya di Press Room Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (2/1) terkait dengan musibah hilang kontak pesawat AdamAir di Polewali Mandar, Sulawesi Barat awal tahun ini, menyatakan ia tak yakin persaingan bisnis menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.

Namun Wapres mengaku yakin bahwa perusahaan penerbangan di Indonesia tidak akan mempermainkan keselamatan penumpang dan armadanya hanya untuk memenangkan persaingan. "Saya yakin perusahaan penerbangan kita tidak akan mempermainkan keselamatan untuk persaingan," tegasnya.

Hal senada juga ditegaskan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M Ikhsan Tatang.

Menurutnya pemerintah mempunyai suatu referensi yang dikenal sebagai tarif referensi yang berfungsi untuk mengevaluasi kebijakan tarif dan keselamatan penumpang maskapai penerbangan.

“Tarif referensi yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Perhubungan.

Tarif referensi merupakan pegangan untuk mengevaluasi para perusahaan maskapai penerbangan dalam menentukan tarifnya,” kata Tatang di Jakarta, Rabu (10/1).

Menurut Tatang, tarif yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan tidak ada relevansinya dengan faktor keselamatan penumpang pesawat, karena pemerintah telah menetapkan tarif untuk mempertimbangankan aspek keselamatan.

Menelisik Akar Masalah Beberapa peristiwa kecelakaan yang terjadi di sektor perhubungan sejatinya merupakan sebuah peristiwa yang berada di luar perhitungan. Terlebih jika menyangkut masalah gejala alam dan cuaca.

Berdasarkan penyelidikan International Civil Aviation Organization (ICAO), 34 persen penyebab kecelakaan pesawat terbang yang mematikan adalah faktor cuaca. Sekalipun ada faktor lain yakni kesalahan penerbang dan personel lain serta kegagalan mesin yang tidak berfungsi dengan baik.

Dalam catatan statistik, kecelakaan pesawat udara di Indonesia menempati urutan tertinggi di Asia dengan rata-rata kecelakaan

sembilan kali per tahun. Dari sisi indeks kecelakaan pesawat udara, Indonesia memiliki indeks kecelakaan 2,46, lebih tinggi dibandingkan indeks di Asia (1), Eropa (0,6), dan Amerika Serikat (0,8).

Presiden Susilo Bambang Yudhyoyono mengatakan, musibah dan bencana yang datang bertubi-tubi belakangan ini diyakini akibat buruknya cuaca. Karena itu, Presiden meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai kondisi cuaca. "Data BMG yang saya terima, keadaan cuaca tidak normal masih terus berlanjut dan kita harus waspada," katanya, di Jakarta, Selasa (2/1).

Pemerintah, lanjutnya, sudah memberitahu kepada kepala daerah mengenai curah hujan yang masih tinggi, terutama cuaca di atas lautan dan daratan tertentu. Presiden mengharapkan agar seluruh alat transportasi, baik darat, udara, dan laut, betul-betul berpedoman pada keselamatan di sektor perhubungan.

"Saya sampaikan pada menteri-menteri terkait untuk membudayakan masyarakat kita untuk peduli cuaca. Budaya peduli cuaca di masya-rakat kita kurang tinggi. Marilah kita peduli dan memperhatikan faktor cuaca ini, karena terkait dengan keselamatan rakyat, seperti transportasi di laut, darat, dan udara," katanya.

Musibah memang sudah terjadi. Bisa jadi musibah memang di luar kemampuan manusia.

Namun, setidaknya dari berbagai pengalaman yang ada seharusnya kita bisa lebih waspada.

Tentu saja modal pertama dan utama adalah sikap peduli, khususnya pada keselamatan dan kenyamanan kegiatan transportasi.

foto: ddt

Hambatan Persepsi Memang, di tengah penyediaan transportasi, tidak semuanya bisa disediakan oleh pemerintah, karena itu pelibatan swasta dalam penyelenggaran transportasi sebuah

Banyak kecelakaan di darat, laut dan udara. Sebenarnya apa yang salah, human error-kah, peralatan atau penyebab lainnya.

Setiap kecelakaan tidak berdiri sendiri, ada beberapa faktor yang menyertai.

"Dalam sistem transportasi ada tiga pihak yang ter-libat: pemerintah, operator, dan pengguna," kata Menteri Perhubungan Hatta Radjasa.

Pada dasarnya pemerintah sudah berupa-ya maksimal untuk membuat regulasi yang bisa mementingkan

hal yang tak terelakkan guna memenuhi kebutuhan publik. Namun demikian, pemerintah terus berupaya membangun dan menyediakan sarana dan prasarana transportasi, tanpa mengesampingkan keselamatan penumpang yang merupakan unsur paling penting dalam layanan transportasi.

Sejatinya dalam pelayanan transportasi, ada tiga pihak yang langsung terkait dalam masalah tanggung jawab keselamatan perangkutan/ transportasi. Mereka adalah operator (crew), regulator (pemerintah), dan pemilik atau pengusaha perangkutan. Kalau ditambah satu pihak lagi, adalah masyarakat pengguna jasa transportasi. Namun, masyarakat sendiri sebagai pengguna kerap tidak terlalu peduli pada keselamatan alat transportasi.

Adanya anggapa bahwa ketika terjadi kecelakaan "bukan terjadi pada saya, tetapi orang lain" kerap membuat masyarakat tidak waspada atau malah mengabaikan keselamatan diri sendiri. Belum lagi berkembangnya pandangan bahwa kecelakaan sebagai takdir mendorong masyarakat menganggap kecelakaan hanyalah sekadar faktor pencetus belaka jatah hidup di dunia.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo sangat menyayangkan cara pandang sebagian besar masyarakat tersebut yang dinilainya sesat. Cara pandang demikian menurut dia sangat berpengaruh pada sikap kritis publik sebagai konsumen angkutan umum.

Sebab, ketika daya kritis minim, kesadaran untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang memang patut bertanggung jawab pun menjadi lemah. Sikap demikian dinilai Sudaryatmo semakin memupuk sikap jera para pengusaha transportasi atau operator. "Tidak ada kejeraan dari para operator ketika publiknya tidak kritis," kata Sudaryatmo.

Persepsi publik yang sedemikian, tentunya

keselamatan pengguna transportasi. Namun pelaksanaan di lapangan dan pengawasan kerap kali belum berjalan dengan maksimal.

Sebenarnya peraturan yang ada di bi-dang transportasi dibuat supaya pengguna tidak celaka. Namun parahnya sebagian masyarakat malah mengambil risiko dengan melanggar peraturan tersebut.

"Ketiga pihak di bidang transportasi harus punya budaya safety (aman). Budaya ini menjadi upaya bersama dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan nyaman," jelas Menhub dalam sebuah kesempatan .

Sementara itu mantan Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Profesor Oetarjo Diran, dalam wawancara terpisah dengan KomunikA juga mengatakan hal yang sama. Pentingnya kese-lamatan tarnsportasi seolah belum membudaya baik di tingkat operator maupun di kalangan pengguana transportasi yang ada di Indonesia.

"Semua orang jika ingin mencapai keadaan selamat, harus membuat penilaian sendiri. Jika lampu merah diserobot, kan ada resikonya.

Kalau Anda berani ambil resiko itu ya sudah, itu urusan Anda," jelas Diran.

Keselamatan itu adalah question of acceptance , terkait dengan persoalan bagaimana pengguna sarana transportasi menerima level-levelnya. "Yang akan kita pegang adalah acceptable atau bukan level of

tidak akan membuahkan manajemen transportasi yang mengedepankan keselamatan manusia.

Sebagai pengguna alat transportasi, maka seyogyanya masyarakat juga turut memperhatikan keselamatan transportasi sebagai dasar kegiatan perangkutan. Tanggung jawab masyarakat antara lain dengan mengembangkan pendidikan untuk menghargai keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Buah Simalakama Dalam masalah transportasi, posisi pemerintah terbilang cukup sulit. Sekalipun posisi sebagai regulator dan penyedia infrastruktur berada di tangan pemerintah, namun penyediaan fasilitas transportasi tidak semuanya dibawah kendali pemerintah, ada pihak swasta dan ada masyarakat pengguna. Karena itu, upaya memastikan keselamatan dan kenyamanan pelayanan transportasi tidak serta merta menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah.

Namun demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membentuk tim evaluasi nasional tentang transportasi, yang akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengeloaan transportasi Indonesia, terutama pada sektor angkutan laut dan udara.

“Presiden telah mempelajari secara cermat situasi transportasi kita selama 10 tahun, dan presiden memutuskan untuk membentuk tim

safety-nya. Kalau masyarakat bisa terima, ya sudah," turur Profesor Diran.

Lebih lanjut mantan ketua KNKT, menggambarkan kejadian waktu lebaran di kereta api ekonomi yang menunjukan bahwa masyarakat masih suka berada di atas gerbong, dan tidur di wc. "Jadi tingkat yang diminta oleh masyarakat adalah pokoknya sampai," kilah Diran.

Tak ada Human Error "Saya tidak mau menyebut human error.

Karena human error itu kesalahan. Dan belum tentu yang dilakukan manusia itu adalah suatu kesalahan, bisa saja lupa, alpa dan sebagainya.

Itu salah tidak?." cetus Diran ketika menanggapi penyebab terjadinya kecelakaan trans-portasi.

Hal ini akan sangat jelas lagi dalam permasalahan penerbangan. Sebab dalam du-nia penerbangan, peraturan yang ada jelas tidak mengizinkan siapapun untuk meng-ambil risiko di luar peraturan yang telah ditetapkan.

Peraturannya adalah untuk menyelamatkan. Kalau Anda tidak percaya pada peraturan, ya bisa saja sesuatu terjadi. Namun demikian, kadang ada pula peraturan yang justru mencelakakan.

Sepanjang pengalaman Prof Diran ada beberapa kejadian. Misalnya di Medan, ada peraturan yang mengatakan jangan turun kalau visibility-nya kurang dari 800 meter.

evaluasi transportasi menyangkut keselamatan transportasi,” kata Menhub Hatta Rajasa, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1).

Memang, di satu sisi pemerintah berupaya mengembangkan partisipasi publik dan swasta dalam penyediaan layanan transportasi, namun di sisi lain ada tuntutan untuk menjamin keselamatan pengguna layanan transportasi yang ada.

Ketika aturan berusaha ditegakkan seolah ada resistensi dari publik, sebuah buah simalakama sektor transportasi. Apalagi kata orang hukum, ada kecenderungan bahwa kebanyakan masyarakat kita masih cenderung menganut prinsip rule of man bukan rule of law.

Peraturan itu dasarnya hukum (rule of law), tetapi kenyataannya banyak orang pakai helm lantaran takut polisi lalu lintas. Artinya peraturan didasarkan orang (rule of man). Kalau ada petugas takut melanggar, tetapi jika tak ada ya bebas lepas dan lewat saja dengan tenang. Tak heran jika banyak kecelakaan mungkin masih kerap terjadi.

Kita berharap, ke depan akan terwujud transportasi jalan yang lebih baik, namun hal ini memerlukan peran dari semua pihak baik terutama daru pengguna jasa transportasi yang memiliki hak untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyimpangan demi terciptanya sistem transportasi publik yang kondusif. (f)

“Saya kata-kan ini salah, jika kita lihat dengan adanya kejadian yang turun 800 meter dan tidak bisa lihat apa-apa. Ini kan peraturannya yang salah, harus diperbaiki,” katanya.

Dan selama ini, menurut Prof Diran, jika menyangkut dengan peraturan dan kebijakan semua rekomendasi KNKT secara cepat diadopsi sebagai bahan perbaikan peraturan yang ada. ”Waktu itu saya berikan rekomendasi langsung ke Pak Dhanu (Haryanto Dhanutirto– red). Keputusan itu langsung dicabut oleh beliau yang juga penerbang. Kalau memang peraturan yang salah, langsung diperbaiki. Tidak bisa kita membela-bela diri.” kenang Diran.

Membangun Sistem Transportasi Bagaimanapun semua pihak harus berupaya menangani agar tidak terjadi kecelakaan. Permasalahan sesungguhnya bukan mengantisipasi, "sebab asosiasi kata ini lebih pada seakanakan mengharapkan terjadinya kecelakaan dan bisa meramalkan keadaan," kata Prof Diran.

Mungkin yang tepat adalah mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Caranya dengan ikuti peraturan-peraturan yang ada. Lebih penting lagi kata Prof Diran, jika masyarakat bisa disadarkan untuk menghargai hidup, bahwa hidup itu bukan hanya nasib, tapi bisa diperpanjang dengan adanya usaha kita, bisa dinyamankan. Kalau masih menganggap seperti itu, sangat sulit. Ini lah beberapa persoalan yang mesti dicermati dalam mengembangkan sistem tranaportasi yang lebih baik di masa mendatang. ***(dan/f)

WAWANCARA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Moch. Haryoko :

"Semua Ada Aturannya"

foto: ddt

udara sebagai penyedia jasa, teknisi pesawat udara, personil awak pesawat udara, meteorologi penerbangan, hingga penumpang sebagai pengguna jasa.

Mungkin tak semua masyarakat mengenal Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Namanya memang hanya kerap disebut ketika terjadi kecelakaan transportasi yang menarik perhatian semua mata, kecelakaan yang merenggut banyak jiwa.

Seperti ketika pesawat jenis Boeing 737400 milik salah satu maskapai penerbangan nasional dinyatakan hilang awal tahun ini.

Seluruh perhatian mengarah ke peristia ini dan berbagai pihak mulai lantang berbicara tentang keselamatan transportasi di Indonesia.

Ya, kendati hanya “ramai di saat nestapa", tapi hal itulah yang mesti dilakoni oleh badan yang berdiri di bawah Departemen Perhubungan ini. Mengumpulkan data mengenai kecelakaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara dan menyampaikan penjelasan kepada publik tentang penyebab kecelakan berdasarkan hasil investigasinya.

Indonesia, menurut Moch. Haryoko, salah satu investigator KNKT, bukannya tidak memiliki aturan dan prosedur keselamatan transportasi. “Prosedurnya sudah ada, tapi kenapa masih sering terjadi kecelakaan,� ungkap investigator junior ini mengeluhkan banyaknya kecelakaan transportasi yang diakibatkan masalah sepele, lantaran enggan mematuhi aturan yang berlaku.

Kepada KomunikA, Moch. Haryoko mengungkap berbagai aspek keselamatan transportasi dan sistem kerja KNKT dari ruang jerjanya, Gedung Karya Departemen Perhubungan Indonesia Kamis (4/1) awal tahun ini. Berikut petikannya :

Standar keselamatan transportasi Indonesia, sudah standar internasional?

Kalau udara sudah ada standar khusus yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Udara.

Regulasinya berbentuk keputusan menteri, CASR (Civil Aviation Safety Regulation). Semua sudah ada. Mulai dari mendirikan perusahaan penerbangan, menerbangkan pesawat sampai perusahaan ditutup.

Sebenarnya kalau mengikuti peraturan gak ada masalah. Adapun kecelakaan memang takdir Allah, tapi kalau secara peraturan teknis, bisa diikuti. Walau memang ada beberapa kesalahan dalam peraturan.

Dapat dikatakan memenuhi standar jika sudah mematuhi aturan tersebut?

Ya, pastinya. Sebuah perusahaan penerbangan yang sudah bisa terbang, pasti sudah memenuhi itu. Sejauh tidak terjadi apa-apa.

Tapi kalau ada kejadian, pasti ada sesuatu yang dilanggar. Pasti ada temuan. Peraturannya sudah baku dan tinggal diikuti saja.

Siapa saja yang harus mematuhi aturan tersebut?

Masyarakat penerbangan. Mulai dari pabrik pesawat udara atau vendors, pejabat pemerintah sebagai regulator, perusahaan penerbangan sebagai operator, pengelola bandar

8

Anda begitu yakin dengan segala macam aturan yang ada?

Ya, secara teknis bila Dephub memberikan izin terbang pada sebuah pesawat, artinya pesawat tersebut memang laik terbang.

Persyaratan lain tentang faktor penunjang keselamatan selama penerbangan juga ada.

Tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikuti prosedur tersebut. Semuanya sudah lengkap. Ada beberapa kecelakaan yang terjadi, pasti tidak mengikuti peraturan.

Tapi kami tidak sampai sana melakukan investigasinya. Tidak sampai kenapa sih Anda tidak punya alatnya dan sebagainya. Hanya sampai batas, oo ini kesalahannya, kami rekomendasikan untuk begini dan begini.

KNKT hanya bergerak setelah kasus, sebelumnya yang bergerak Ditjen Perhubungan Udara. Kami hanya baru sampai tahap melakukan investigasi dan penelitian pada setiap kecelakaan moda transportasi.

Jadi, sebatas investigasi setelah ada kejadian?

Begini, KNKT itu ada pertama karena Indonesia itu anggota ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional). Ada klausul, kita tanda tangan. Direkomendasikan untuk ada badan sendiri yang independen.

Kemudian kita dulu punya IPTN, kelaikan dari pesawat-pesawat itu dilakukan Ditjen Perhubungan Amerika Serikat dan Eropa. Karena kita tidak punya badan independen, makanya kita tidak dikasih-kasih standar kelaikan terbang.

Awalnya seperti itu, tapi kalau idealnya tidak sebatas investigasi. Salah satu tugas KNKT adalah investigasi kecelakaan. Itu salah satu. Tapi yang ada saat ini, KNKT hanya investigator semata. Padahal, dia harus upayakan segala macam keselamatan transportasi. Harus ada seminar, riset, pendidikan, dan sebagainya. Nah ini, paradigma yang ada, KNKT baru sebatas investigator, ini yang harus diluruskan.

Tugas kami itu untuk mendapat what happen, how it happen, why. Ke depannya bagaimana kita bisa memperbaiki sistem untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Lainnya, kerjasama dengan Depkominfo, misalnya untuk propaganda dan publikasi, riset, statistik yang selama ini dilakukan oleh LSM, dan lainnya. Jadi, tak hanya investigasi.

Sampai saat ini, apa semua aturan itu ditaati?

Saya hanya melihatnya di udara, yang masih in line menjalankan peraturan ya di udara. Terus terang kalau di darat, banyak kelemahan di operatornya sendiri dan regulatornya sendiri.

KNKT bisa melakukan intervensi?

Tidak bisa, dalam setiap investigasi kami selalu membawa regulator. Umpamanya ada kecelakaan pesawat kita harus didampingi Ditjen Perhubungan Udara (Ditjen Hubud).

Dan kalau ada temuan, kita gak bisa tegur saat itu, kami hanya bisa rekomendasi ke Ditjen Hubud, mereka yang aksi.

Tapi memang terkadang, temuan itu tidak ditemui oleh Ditjen Hubud, atau bisa jadi sebaliknya sudah diketahui tapi belum dikasih tahu ke KNKT. Jadi ketika ada temuan, ya mereka sudah tahu.

Apa hanya sebatas teguran?

Tidak juga, ada saksi tegas terhadap mereka. Ada banyak yang sudah diberi sanksi.

Terutamanya pesawat-pesawat kecil. Dalam waktu yang relatif pendek sering terjadi kecelakaan, maka kami rekomendasikan agar AOC (Aircraft Operation Certificate) nya dicabut. Ya memang hanya sebatas rekomendasi. Tapi itu dilakukan.

Saat ini, semua pesawat yang terbang, memang laik terbang?

Ya, kita harus percaya pada Ditjen Hubud.

Mereka sudah kerja benar. Standar juga ada tipenya masing-masing. Misal bandara ini standar ini, tidak boleh di landing i oleh pesawat jenis ini. Walau pada kenyataannya masih kita temukan.

Ditjen Hubud juga melakukan pengawasan?

Ada juga, mereka juga melakukan audit, ramp check, dan lainnya. Kalo ada yang mencurigakan, mereka datangi. Operator juga kalau habis melakukan perbaikan, harus laporan.

Ini dan ini. Setiap anggota mereka juga ada di airlines, namanya POI (Principle Operation Inspector) dan PMI (Principle Maintanence Inspector).

Banyak yang mengatakan, butuh waktu lama untuk menginvestigasi satu kasus?

Tentunya kami berjalan dengan proses investigasi. Ya itu biasa, di luar pun seperti itu. Rakyat selalu minta cepat, tapi semua perlu proses.

Seperti apa prosesnya?

Pertama kami mendefinisikan dulu tipetipe kecelakaan.

Apa saja?

Ada tiga jenis. Pertama, accident itu yang fatal. Jika ada yang meninggal atau total loss, hilang, landing tidak pada tempatnya walau tidak terjadi apa-apa. Misal seharusnya landing di Makassar, ini landing di Semarang. Kemudian penggantian part akibat terjadi sesuatu.

Kedua, serious incident, kejadian-kejadian yang hampir menyebabkan accident. Misalnya nearmiss atau hampir tabrakan. Roda kempes saat take off.

Sedangkan incident tidak berdampak serius pada pesawat dan tidak menimbulkan kor-ban jiwa. Kalau incident kami tidak lakukan investigasi, hanya departemen perhubungan saja.

Faktor yang dominan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan?

Banyak, peralatan juga ya orangnya juga.

Orangnya lupa atau salah memberikan ketinggian yang sama. Tapi, kebanyakan human factor. Walau ada juga peralatannya, tapi yang maintenance kan human. Jadi ya human factor juga.

Ini yang banyak terjadi, nearmiss, sering dapat laporan seperti itu, terutama dari pesawat-pesawat luar.

Proses investigasi selanjutnya?

Jadi setelah pemberitahuan tipe kecelakaan, accident atau serious incident, kemudian concern ke salah satunya. Investigasi.

Persiapan investigasi dibagi dua, turun ke lapangan atau melaporkan ke akreditasi representatif. Kemudian koordinasi dengan operator dan airport. Maksudnya meminta data yang diperlukan.

Investigasi di lapangan juga meliputi interview , pengumpulan black box , penggambaran kerusakan dari aircraft dan di luar aircraft. Kemudian pengumpulan relevant data. Airtraffic data control. Pokoknya segala macam data.

Prosesnya ini bisa memakan waktu satu bulan. Apalagi kalau pesawatnya belum ketemu. Setelah investigasi, kami memberikan rekomendasi segera. Biasanya dalam investigasi tersebut banyak temuan. Nah temuan ini ada yang dianggap penting yang harus diberi rekomendasi segera.

Misalnya?

Landing dengan kecepatan angin dari belakang, demikian dan demikian. Intinya sebelum laporan selesai, sudah ada rekomendasi segera. Setelah itu Kemudian menyiapkan laporan awal. Notifikasi laporan awal ke ministry, ICAO dan lain sebagainya.

Proses pembacaan black box biasanya

dilakukan di negara luar karena memang kita belum punya. Garuda sebenarnya sudah punya, tapi karena tidak di maintenance dengan baik, jadi sekarang gitu akibatnya.

Tidak terpakai.

Apa yang membuat investigasi begitu lama?

Test and research, ini juga memakan waktu lama. Dari komponen-komponen itu kita lakukan semua. Misalnya, bautnya patah, maka kita teliti di lab yang bisa meneliti hal tersebut. Kalau tidak ada di sini, ya kita teliti di luar.

Di Indonesia ada?

Ada beberapa. Biasanya kita teliti di Serpong (Puspitek-BPPT) dan ITB. Kebetulan juga ada profesor sini juga yang jadi kepala lab metalurgi ITB, anggota investigator sini.

Tapi kebanyakan, di buang keluar. Misal, pengecekan spuyer. Di sini gak ada. Kita oper ke pabriknya, di luar. Dan selalu didampingi.

Tidak dilepas begitu saja. Kalau dilepas, nanti mereka malah menutup-nutupi.

Kemudian baru reporting proses. Setelah sebelumnya beberapa kali meeting dan test laboratorium invetigasi dan simulator. Semua ini butuh biaya, alat, fasilitas. Simulator ini kita lakukan dengan data-data koordinat dan lainnya. Kita simulasikan.

Kemudian draft laporan kita kirimkan ke negara-negara yang terkait dengan kecelakaan ini. Kalau Boeing, ya Amerika. Trus operatornya mana? Kita kirimkan juga.

Kita minta komentarnya selama 60 hari.

Terus kita pantau. Setelah ada komentar, dilihat, masuk gak dengan hasil penelitian.

Kalau komentarnya masuk, ya kita masukkan dalam laporan. Kalau tidak, hanya sebagai sisipan dalam laporan saja.

Nah setelah itu baru final laporan. Kita kirim ke menteri, negara korban, ICAO, operator, dan pihak terkait lain.

Jadi, total keseluruhan menghabiskan waktu berapa lama?

Pesawat kecil saja yang general agretion, 8 bulan -1 tahun. Yang besar bisa 1 tahun sampai tidak terbatas.

Waktu Lion Air di Solo, kita bisa selesaikan dalam 2 bulan. Itu sudah top sekali. Tiga bulan sudah publish ke mana-mana. Dalam hal ini AS juga melakukan investigasi, mereka kirim peneliti. Mereka baru kasih 10 bulan hasil penelitiannya. Semua laporan yang dikasih KNKT, sama. Memang, mereka lebih detil lagi, karena alatnya lebih komplit.

Proses di darat dan laut juga sama?

Ya sama juga. Investigasinya ya seperti itu juga. Kalau di darat lebih banyak orang yang turun di lapangan. Birokrasi datanya susah, tidak komplit baik di operator maupun regulator. Peralatannya juga tidak seketat di udara. Jadi sering terjadi, ini hilang..ini hilang.

Kalau di udara kan semua harus ada copy, biar kebakar juga ada datanya. Catatan komplit.

Di laut, sebenarnya berada di pertengahan, darat dan udara. Tidak terlalu ketat seperti udara. Peralatan, orang dan regulasi juga belum baik. Masih ada tumpang tindih pekerjaan.

Kendala yang dihadapi KNKT? Kami masih belum menjadi lembaga sendiri, orangnya masih bukan orang sendiri.

Maksudnya bukan orang Dephub yang bisa fokus dan konsen ke sini. Ada dari Garuda, Merpati, BMG, LSM, RSCM, ITB, macammacam.

Dalam jangka panjang apa yang hendak dilakukan KNKT? UU keselamatan transportasi yang menjamin rakyat sampai saat ini masih belum ada.

Sudah ada semacam usulan dari KNKT. Tapi memang butuh waktu. Itu yang kami coba upayakan. ***(dan)

Edisi 01/Tahun III/Januari 2007

OBITUARI

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Kustana S. Pradjadinata

Idris Gassing

Warisan Ketegasan Pekerja Keras

Karir Sang Pekerja Keras Kustana S Pradjadinata, bukan nama asing di dunia komunikasi dan informasi. Ia sudah malang melintang di lembaga pemerintah yang mengurus kebijakan informasi kepada masyarakat ini sejak lembaga tersebut masih bernama Departemen Penerangan.

Karirnya juga tak berhenti kala Deppen dibubarkan. Ia menjadi salah satu orang penting di lingkungan Lembaga Informasi Nasional (LIN). Beliau dipercaya menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi hingga pada akhirnya menjadi Sekretaris Utama LIN. “Orangnya tipe pekerja keras. Mulai merangkak dari bawah, jebolan Akpen (Akademi Penerangan-red), sampai posisi tertinggi di PNS,” kata Agus Supriyadi,

kilas -gov

e

www.gorontaloprov.go.id

Andalkan Kecepatan akses dan Kelengkapan informasi Situs ini tidak banyak menampilkan ornamen, desain tampilan sangat sederhana, oleh karena itu situs ini sangat mudah dan cepat diakses.Tidak membutuhkan waktu

pegawai Depkominfo ketika ditanya kesannya terhadap Pak Kus, nama panggilan yang akrab di lingkungan kantor.

Karirnya pun terus manapak naik hingga Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Media Massa dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu.

Dalam setiap jenjang karienya, ide-ide segar dan cemerlang kerap menjadi bahan kajian, bahkan solusi dari setiap permasalah di bidang diseminasi informasi. Sebut saja berbagai buku tentang berbagai tips dan trik pendekatan bagi para Juru Penerang dalam menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah.

Kelompencapir, Sambung Rasa, bahkan jabatan fungsional Juru Penerang yang pernah tenar di era 70-90 an, konon, tak lepas dari peran Pak Kus. “Beliau banyak aktif dalam penyusunan buku-buku cara pendekatan seorang jupen kepada masyarakat,” kata Kabag Organisasi dan Tata Laksana Depkominfo, Darmawan yang mengaku tahu banyak perjalanan panjang Jupen, corong informasi kepada masyarakat.

Ide brilian tentang Jupen pun sampai saat ini masih diakui keunggulan fungsinya, sebut saja di salah satu kabupaten semisal Sumenep Madura. Di daerah tersebut masih menggunakan istilah Jupen bagi orang yang menyampaikan informasi pemerintah ke pelosok-pelosok daerah. Tak hanya itu, fungsinya pun berkembang kendati namanya telah beralih menjadi pranata humas.

Pribadi yang Ramah Ramah, itulah kesan yang muncul dari suami Dr Kusuma Ratna Dirgahani, dokter di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) ini.

Dari caranya berahadapan dengan lawan bicara dan ketika menyapa a la orang Sunda, terasa kehangatan diri beliau. Tak pandang bulu, bahkan terhadap para sekuriti yang bertugas pun, ia kerap bertegur sapa.

Hingga pada akhirnya, tersiar kabar tentang sakit komplikasi diabetes yang konon mempunyai pengaruh besar pada kesehatan ginjalnya.

Penyakit itu jualah yang selama setahun selalu menemani hingga Pak Kus meninggal dunia pada 1 Januari 2007. Pak Kus pun kemudian telah dimakamkan di sebuah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Panjalu, Ciamis, keesokan harinya.

Selamat jalan Pak Kus, kami lanjutkan perjuanganmu. ***(dan)

“Innalillahi wa inna ilaihi roji’un… Telah meninggal dunia, Mayjen TNI (Purn) M. Idris Gassing, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2006 pukul 11.05 WIB di Rumah Sakit Efarina Purwakarta karena kecelakaan lalu lintas”.

Demikian salah satu bagian pidato Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan Djalil saat menjadi Inspektur Upacara Pemakaman Militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata Sabtu (30/12).

Mayjen TNI (Purn) HM Idris Gassing meninggal setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di jembatan Cisomang km 101 ruas tol Cipularang, perbatasan Purwakarta dan Kota Cimahi, Jumat (29/12) dalam perjalanan menuju Bandung bersama sang istri, Ny. Illa Safrila (47 Karir Militer sebelum Alih Status M. Idris Gassing lahir di Makasar Sulawesi Selatan, tepatnya 28 Mei 1951 sebagai putra keempat dari H. Achmad Daeng Gassing dan Kamaria. Ayah tiga anak, dua putra dan satu putri, hasil perkawinannya dengan Illa Saprila tahun 1980 ini, lulus dari AKABRI Darat tahun 1974.

Ia lantas melanjutkan studinya ke Fisipol jurusan Administrasi Negara pada 1995.

Selain itu, ia juga pernah mengikuti Kursus Reguler Angkatan (KRA) 33 di Lemhanas, dan tercatat sebagai Widyaiswara Utama Lemhanas.

Dalam karir militernya, dia pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) KOPASSUS tahun 1996 dan Kasdam XVII/Trikora tahun 1998. Di Departemen Pertahanan, dia pernah menjabat sebagai Irmat pada tahun 2000, sebelum dilantik menjadi Panglima Kodam I Bukit Barisan oleh KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, tanggal 11 Maret 2002.

Selama karir militernya, banyak penghargaan pernah diterima almarhum, diantaranya anugerah dari Presiden Republik In-

donesia, yaitu Bintang Kartika Eka Paksi Nararya (2000), Bintang Kartika Eka Paksi Pratama (2003) dan Bintang Yudha Dharma Nararya (2004).

Tanggal 1 Juli 2005, Idris Gassing alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan IV E dengan NIP 960000002 dan menjabat sebagai Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No 87/K Tahun 2005 tertanggal 4 Juli 2005. Sejak itu hingga akhir hayatnya, Idris Gassing menjalani hari-hari sebagai Irjen Depkominfo.

Pribadi yang Bersahaja Pribadi yang disiplin, pekerja keras dan sederhana, itulah sosok Idris Gassing dimata orang-orang disekitarnya. “Banyak bimbingan dan arahan yang Almarhum berikan pada saya,” ungkap Inspektur IV, Kastono Hadinoto, SH Belajar dan belajar, begitu pesan Almarhum selalu. Jangan pernah puas dengan kemampuan yang ada, terus gali dan kembangkan setiap potensi yang ada.

Almarhum juga sangat dekat dengan stafstafnya tanpa kehilangan kewibawaan.

Menurut Teguh Arifiyadi, CPNS yang sangat dekat dengan Almarhum, kejujuran dan integritas selalu dijunjung Almarhum dalam segala hal. “Beliau sering berpesan pada CPNS agar tidak terkontaminasi budaya lama, tetapi justru membawa angin segar perubahan positif yang mengkontaminasi pegawai lama,” katanya.

Dalam kesehariannya, Almarhum juga sering menunjukkan contoh melalui perilaku.

“Beliau selalu mengerjakan sendiri pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri,” kata Suseno, Kasubbag TU Set Itjen. Almarhum juga atasan, tidak pernah mengeluh, apalagi marah, katanya.

Sosok Almarhum yang sangat halus, sangat jauh berbeda dari bayangan tentara pada umumnya. Almarhum meyakini, jabatan hanyalah amanah sementara dan kunci sukses adalah disiplin, sehingga sebagai Inspektur Jenderal, dia selalu menyerukan, sebisa mungkin untuk meminimalkan penyimpangan.

Walaupun disadari penyimpangan tidak mungkin ditiadakan sama sekali, secara bertahap Almarhum berupaya untuk menjadikan Depkominfo sebagai departemen dengan zero temuan.(mus/ids)

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

lama untuk bisa menyaksikan halaman penuhnya, begitu juga untuk membuka menumenu yang ada didalamnya dapat dilakukan dengan cepat. Dan satu lagi keunggulannya, siapapun dapat mengakses data tersebut, tanpa perlu direpotkan lagi dengan menjadi member. Fasilitas yang disediakan situs provinsi termuda ini juga relatif lengkap dengan adanya fitur download informasi yang dibutuhkan.

Situs ini juga memuat berita kejadian dan kegiatan lokal provinsi serta nasional yang selalu up to date. Melalui menu berita situs www.gorontaloprov.go.id pengunjung situas benar-benar dimanjakan dengan segala informasi yang dibutuhkan khususnya mengenai program-program pemerintah setempat.

Pusat Data Elektronik Dalam pusat data elektronik ini disediakan data daerah yang dapat didownload dalam 8 kelompok data dan 32 jenis data. Cakupan data antara lain; geografis, sosial budaya,

Edisi 01/Tahun III/Januari 2007

foto ids

Sekitar tahun 2005, ketika perdebatan publik mengenai regulasi di bidang penyiaran memasuki babak konflik tertinggi. Banyak berteriak, mempertanyakan akankah Departemen Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) yang waktu itu baru dibentuk akan mencoba memasung media melalui frekuensi? Atau kebijakan baru apa lagi yang hendak digagas pemerintah?

Berbagai diskusi digelar. Mulai dari yang bersifat terbatas sampai diskusi publik di berbagai media massa, cetak dan elektronik.

Termasuk sebuah talk show di salah satu televisi swasta. Kebetulan, Kustana S. Pradjadinata yang kala itu menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang media massa, hadir sebagai wakil pemerintah.

Sikapnya, tentu saja, tegas. Bahwa sebagai ranah publik, frekuensi itu harus diatur dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Jadilah ketika berbicara dalam talk show tersebut, pria kelahiran Panjalu, 20 Juni 1947 ini terlihat sangat antusias menginginkan agar komersialisasi gelombang penyiaran tidak sepenuhnya menjarah hak milik rakyat.

Intinya, frekuensi harus diatur.

Kisah ini adalah satu dari sekian banyak gambaran kiprah Kustana S. Pradjandinata.

Kelihaiannya dalam wavana penyiaran dan bidang media seolah didukung dengan latar pendidikan publisitik dan magister science ilmu politik.

Tak berlebihan, jika dalam berbagai forum, Kustana senantiasa bisa memahami alur pembicaraan dan mengeluarkan ide yang cerdas dan tegas.

Purnawirawan Yang Bersahaja

potensi daerah, PU dan Postel, Perindustrian, Keuangan, Polhukam dan beberapa data bencana alam. Jika anda ingin mencari mengenai data perundang-undangan, mulai keputusan Gubernur, Perda sampai UU dapat didownload di http://pde.gorontalo prov.go.id.

Dalam bank data, informasi yang disediakan lebih banyak. Arsip kliping koran digital bulan Juni 2006 dapat disaksikan pengunjung. Selain itu daftar nama dan alamat beberapa lembaga seperti, media massa, organisasi profesi, partai politik, LSM, perguruan tinggi, rumah sakit, juga ada dalam situs ini. (dw)

www.boalemo.go.id

Belajar Qur'an Bersama Jika Anda membutuhkan salah satu rujukan digital Kitab Suci Al Qur'an, layak mempertimbangkan situs ini. Memang dalam situs daerah yang mayoritas berpenduduk

muslim ini disediakan beberapa ayat Qur'an beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Selain itu penunjung dapat mendengarkan cara pelafalannya serta terjemahan.

Tak hanya itu, pengunjung juga bisa mengunduh file tersebut dalam bentuk teks maupun audio. Untuk mendownload file tersebut gratis, tinggal pilih bberapa ayat yang anda inginkan. (dw)

9

LINTAS DAERAH

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Nangroe Aceh Darussalam Pemerintahan "Baru" Aceh Akan Tegas Terhadap Pengusaha Hutan Pemerintahan baru Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan bersikap tegas terhadap pemilik Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sehubungan banyaknya musibah yang terjadi di daerah tersebut.

Muhammad Nazar, mengatakan pemerintah Aceh yang baru nanti akan memanggil pejabat dan pengusaha yang terkait dengan pengelolaan hutan.

“Hal itu mengingat praktik pembalakan liar (illegal logging) terhadap hutan-hutan di wilayahnya sudah sampai tahap yang mengkhawatirkan,” ujarnya Menurutnya, musibah banjir yang terjadi di sebagian daerah di NAD merupakan akibat dari akumulasi penggundulan hutan yang berlangsung terus menerus.

Nazar berharap LSM di bidang lingkungan hidup mampu membuktikan komitmennya dan pemerintah daerah Aceh akan membutuhkan dukungan mereka untuk menekan pengusaha hutan yang nakal.

(Wd/Kus)

Sumatera Utara Rehabilitasi Rumah Korban Banjir Langkat Menko Kesra Aburizal Bakri menyatakan siap membantu dan memprioritaskan rehabilitasi pembangunan 1.499 unit rumah serta sarana infrastruktur lainnya yang mengalami kerusakan berat, akibat banjir bandang di Langkat, Sumatera Utara.

Untuk itu, Aburizal Bakri instruksikan kepada Bupati Langkat H Syamsul Arifin, SE untuk mendata kerusakan yang diakibatkan bencana itu secara detail.

Menko Kesra Aburizal Bakri mengatakan Sistem penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah kabupaten ini, ternyata berjalan dengan lancar dan untuk mempercepat rehabilitasi akan diupayakan secepat mungkin. “Saya beri tempo seminggu, laporan itu sudah diterima,” kata Aburizal Bakrie .

Menko Kesra melihat, kehadiran poskoposko masyarakat maupun penampungan terhadap pengungsi yang dibentuk Pemerintah kabupaten Langkat sudah sangat mendukung penanggulangan terhadap bencana, serta kehadiran Satlak yang sangat membantu kelancaran pendataan maupun pendistribusian berbagai bentuk bantuan.

(Menristek) Kusmayanto Kadiman mencanangkan program pesantren digital berbasis open source sofware (OSS) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (7/1), menjadikannya sebagai pesantren digital berbasis OSS pertama di Indonesia.

“Pencanangan program tersebut sebagai salah satu bagian dari kampanye Indonesia Go Open Source (IGOS)," kata Menristek Kusmayanto pada peresmian pesantren digital berbasis OSS di Pondok Pesantren Persis 99 Rancabango, Kabupaten Garut.

Menurut Menristek, pesantren tersebut menjadi pesantren digital berbasis OSS pertama di tingkat pesantren di Indonesia yang mau menerapkan dengan sungguhsungguh dan sekaligus gebrakan untuk IGOS. Kusmayanto juga mengharapkan bahwa dengan pesantren digital berbasis OSS tersebut, akan semakin banyak masyarakat yang mempergunakan OSS, karena hal tersebut dapat mengurangi penggunaan software bajakan dan ketergantungan pada satu vendor.

Selain itu, pemakaian OSS juga bisa meningkatkan kreatifitas anak bangsa. “Sebab semua pihak bisa ikut mengembangkannya,” ujarnya. (Gs) Yogyakarta Lumbung Ternak Kurangi Pengangguran dan Kemiskinan Menteri Pertanian RI Ir.Anton Apriantono MS mengatakan, Lumbung Ternak Rakyat seperti di Jambon, Bawuran, Pleret Bantul ini akan dikembangkan di seluruh Indonesia karena bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Saat meresmikan Lumbung Ternak Dusun itu, Anton mengatakan, dari kotoran ternak ini bisa dimanfaatkan bio-gas untuk kebutuhan rumah tangga, listrik, juga dibuat pupuk organik untuk memupuk padi. Batang padinya untuk pakan ternak.

Diintegrasikan dengan melibatkan banyak orang sehingga masyarakat dapat berpenghasilan. Cara ini merupakan salah satu upaya yang bisa mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, khususnya di pedesaan, karena menyediakan lapangan kerja. "Itu salah satu kuncinya,” tegas Mentan.

Menteri menjelaskan, program lumbung ternak akan dikembangkan di seluruh Indonesia. “Kami tidak akan pilih-pilih karena kemiskinan ini merata di seluruh Indonesia.

Untuk anggaran, selain dari APBN juga ada APBD, ada juga dari masyarakat.” (www.diy.go.id)

(www.bainfokomsumut.go.id)

Jawa Timur

Jawa Barat Menristek Canangkan Pesantren Digital Berbasis OSS Menteri Negara Riset dan Teknologi

Dari Sabang Sampai Merauke

Polri Berdayakan Polmas Tahun 2007 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 2007 akan mengurangi komposisi intensitas operasi dalam rangka penciptaan situasi

keamanan dan ketertiban (kamtib) di masyarakat.

Karena itu, sebagai penyeimbang dikuranginya operasi reguler, Polri akan memberdayakan Polisi Masyarakat (Polmas) untuk lebih berperan aktif dalam menjaring permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polwiltabes Surabaya, Komisaris Polisi (Kompol) Mega Suparwita, Kamis (4/1) mengatakan, pengurangan komposisi ini bertujuan untuk merubah kultur yang melekat pada polisi di masyarakat.

Adapun pengurangan komposisi yang dimaksud adalah, apabila biasanya dalam seminggu polisi menggelar kegiatan operasi yang sifatnya reguler sebanyak 21 kali, nantinya akan dilakukan sebanyak 19–20 kali saja dalam seminggu.

Target pengurangan komposisi ini, menurutnya, agar masyarakat lebih proaktif dan paradigma otoriter yang melekat pada diri seorang polisi lambat laun berubah menjadi polisi yang demokratis.

Tekad ini menurut Suparwita dirasakan sangat berat bagi polisi karena selama ini polisi dimata masyarakat identik dengan sifatnya yang otoriter karena mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas kamtib.

Dari analisa dan evaluasi yang dilakukan polisi, tren yang muncul di masyarakat mengenai gaya pembinaan yang bisa diterima masyarakat saat ini adalah menggunakan pembinaan dengan cara pendekatan dari hati ke hati.

“Berdasarkan data yang dibuat Polda Jatim, jumlah Polmas Jatim sebanyak 698 Polmas. Jumlah ini tersebar di tujuh Polwil yang ada di Jatim.” ungkap Mega Suparwita. (www.d-infokom-jatim.go.id)

Kalimantan Timur Pemkab Bulungan Kembangkan Jaringan Internet Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kalimantan Timur, khususnya bagian Humas, akan mengembangkan jaringan internet ke semua bagian dinas/ instansi, tak terkecuali masyarakat yang ingin mengakses segala informasi dengan memanfaatkan fasilitas wireless atau akses internet tanpa kabel secara gratis.

Menurut Kabag Humas Setkab Bulungan Drs. Yahdian Noor, selama ini fasilitas internet di masyarakat kurang disosialisasikan, sehingga tak jarang masyarakat menganggap tabu jika berhadapan dengan teknologi maya tersebut.

Hanya saja, tak semua dinas/instansi bisa mengakses internet. Salah satu kendalanya jaringan seperti kabel maupun perangkat lainnya yang masih minim.

Tahun 2006 atau sebelumnya hanya beberapa lokasi yang mendapat fasilitas internet, seperti Dinas Pendapatan Daerah,

Provinsi Papua

Untaian Zamrud di Wilayah Timur

foto: www.jimspillane.com

Provinsi yang terletak di ujung timur NKRI ini memiliki banyak kekayaan alam dan hamparan pulau kecil di sepanjang pesisirnya.

Dilihat dari sisi pesisir utara terdapat pulau Biak, Numfor, Yapen dan Mapia. Di sisi Barat terhampar pulau Salawati, Batantam Gag, Waigeo dan Yefman. Di pesisir Selatan terdapat Pulau Kalepon, Komoran, Adi, Dolak dan Panjang, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Papua Guinea. Secara fisik kawasan provinsi ini wilayah terluas di Indonesia.

10

Salju Di Daerah Tropis Topografi Papua didominasi oleh dataran tinggi yang diselimuti hutan hujan tropis, padang rumput dan area alang-alang membuat kesan provinsi ini sangat hijau. Bagian tengah provinsi dihiasi dengan rangkaian pegunungan. Adalah Pegunungan Jayawijaya yang paling tersohor hingga ke seluruh dunia. Salju abadi menghias puncak pegunungan berada di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis ini

senantiasa diselimuti. Hamparan salju tersebut seolah makin kokoh lantaran ditopang badan pegunungan berupa batu-batuan cadas yang besar.

Sangat beruntung jika dapat melancong ke Papua bisa menyaksikan Puncak Jayawijaya. Dari kejauhan akan nampak hamparan permadani putih yang kerap sedikit menyilaukan lantaran terkena sinar mata-hari. Saat penghujan, salju juga bisa disaksikan menyelimuti batuan cadas hingga ke lereng pegunungan. Sangat indah menyaksikan gunung salju di daerah tropis.

Uniknya Kebudayaan Papua Papua memiliki 255 suku bangsa dengan bahasa dan kebudayaan yang berbeda-beda.

Setiap suku memiliki sistim strata (kelas) dalam kehidupan sosial berdasarkan faktor keturunan dan kekayaan.Sebagian besar penduduk asli Papua tinggal di daerah pedalaman.

DPRD, dan Bawasda. Itupun terkadang kurang berjalan maksimal.

"Tapi pada tahun 2007 ini, kami mengupayakan semua dinas instansi terlayani jangkauan internet. Bahkan, kami akan mencoba pula peralatan yang sudah dikembangkan di daerah lain yakni wireless,” ujarnya.

Untuk itu, kata Yahdian, sangat diharapkan jika dinas instansi menggalakan divisi kehumasan di lingkungan masingmasing dan bekerja sama dengan bagian kehumasan Setkab Bulungan serta mampu mengkoordinir segala bentuk informasi yang masuk. (www.bulungan.go.id) Sulawesi Utara Gorontalo Pilot Project "Pemberantasan Keluarga Miskin" Menurut Kepala Bapppeda Gorontalo, Prof Winarni Monoarfa MS, saat ini Provinsi Gorontalo dipercaya menjadi pilot Project program keluarga harapan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah nasional sejak pertengahan 2006 lalu.

Menurut Winarni, dalam penanganan persoalan kemiskinan di daerah ini kedepan nanti akan dibuat terkoordinir antara seluruh instanti terkait, terpadu, serta terukur dan tepat sasaran.

“Jadi, kalau dulu ukuran data dan angka kemiskinan bersandar pada banyak pihak seperti BPS, BKKBN, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sosial (Disos), kedepan nanti akan disatukan, sebagaimana instruksi Presiden yakni dari data BPS,” tegas Winarni dalam dialog interaktif di sebuah radio.

Di 2007 ini, Kata Winarni nantinya akan ada data base yang menjelaskan dalam satu rumah tangga perindividu yang butuh pendidikan maupun yang dianggap pengangguran.

Sehingga dinas terkait nanti bisa langsung terlibat dan mengetahui apa yang harus dilakukan. “Ini penting agar nantinya tidak akan terjadi overlaping sebagaimana yang sudah-sudah dan selalu terjadi’” ujar guru besar Unhas Makassar ini.

Namun demikian, Winarni mengakui bahwa meski terjadi tumpang tindih dalam program penanganan kemiskinan, diantara instansi terkait selalu melakukan koordinasi dan evaluasi secara rutin, termasuk dengan Pemda Kabupaten dan Kota.

“Hal itu dilakukan semata-mata agar tepat sasaran dan tidak mubazir,” kata Winarni sambil menambahkan bahwa pihaknya kini sedang mendesain program pengentasan kemiskinan dengan sasaran masyarakat sendiri yang akan merencanakan, menjalankan program sehingga nantinya bisa menumbuhkan ekonomi rakyat. (www.gorontaloprov.go.id)

Dari sekian banyak kekayaan budaya yang ada di Papua, Suku Asmat yang relatif dikenal dengan seni ukir dan tarinya. Suku ini tinggal di pesisir pantai Selatan. Melalui hasil seni ukirnya yang bernilai seni tinggi, banyak wisatawan domestik maupun internasional tertarik untuk menyaksikan secara langsung aktivitas keseharian Suku Asmat.

Di tengah arus globalisasi yang ada, budaya lokal Papua juga mengalami tantangan besar. Penduduk yang berada di pesisir pantai kebudayaannya relatif mengalami perubahan.

Kemudahan akses transportasi dan komunikasi di pesisir pantai sangat memungkinkan pertukaran budaya secara global. Kondisi ini memang akan mempengaruhi kebudayaan penduduk asli. Namun hal ini adalah sebuah keniscayaan. Bukan tak mungkin suatu saat nanti, Budaya Papua akan masih tetap bisa eksis di tengah gelombang globalisasi. Budaya turun temurun masih tetap bisa bertahan menjalin sebagai untaian zamrud di wilayah timur Indonesia.

Sebagaimana saat in imasih dipertahankan oleh penduduk asli yang tinggal di pedalaman Jayawijaya, Merauke, Yapen Waropen, Paniai. (dw/berbagai smbr)

Edisi 01/Tahun III/Januari 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah daerah kini dapat menerbitkan surat utang (obligasi) daerah yang transparan dan akuntabilitas bagi pendanaan proyek-proyek daerah.

“Pemerintah daerah menerbitkan surat utang tersebut ditujukan atau berhubungan kepada suatu proyek yang bisa membayar kembali utangnya,” ujarnya di sela acara seminar sehari BPK, di Jakarta.

Obligasi yang memiliki ruang lingkup yang kecil tersebut, menurutnya, merupakan surat utang bagi pendanaan proyekproyek yang jelas dan memiliki revenue flow yang nantinya dapat menghasilkan kembali dana untuk pembayaran utang itu kembali.

Menteri menuturkan, melalui transparansi laporan keuangan pemda telah merupakan suatu inisiatif dan indikasi kemajuan yang cukup baik untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas daerah.

Menurutnya, sistem keteraturan keuangan daerah ini nantinya akan ada semacam kebutuhan untuk membuat ratingnya, sehingga obligasi tersebut dapat mudah dilepas ke pasaran dengan menggunakan metodologi yang berbeda.

Menkeu Sri Mulyani memastikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang obligasi daerah tersebut telah selesai dan dalam tahap finalisasi serta menunggu prosedur dari departemen keuangan.

Menteri juga menambahkan pemerintah pusat kini dapat menilai kinerja pemda dari sisi suplai, arus kas, penerimaan dan pengeluaran bahakan posisi aset daerah.

“Di daerah juga nantinya diharapkan begitu dan pada akhirnya seluruh republik ini sistem akuntansinya lebih konsolidatif antara pusat dan daerah bisa disatukan,” tuturnya. (Ve) Palang Merah Indonesia Aktivitas Tak Terbatas di Ibukota Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengatakan, Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta aktivitasnya tidak hanya terbatas di wilayah ibukota saja, tapi juga bergerak sampai ke Aceh, Yogyakarta, termasuk Klaten dan Pangandaran.

“PMI DKI Jakarta selalu tampil untuk membantu yang menjadi korban bencana alam,” kata Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada pelantikan Pengurus Daerah PMI DKI Jakarta Masa Bhakti 2006 – 2011 di Balai Agung DKI Jakarta.

Menurut Sutiyoso, pengadaan dan persediaan darah oleh PMI DKI Jakarta juga tidak terbatas untuk masyarakat Jakarta saja, tetapi juga banyak diperlukan oleh daerah lain di luar ibukota.

“Pada dasarnya prinsip-prinsip dasar gerakan PMI tidak mengenal dan tidak membatasi kepada siapa bantuan tersebut akan diberikan,” ujarnya.

Disebutkan, komitmen yang disampaikan pada Musda ke-9 itu harus diwujudkan dalam 5 tahun masa pengurusan ke depan. PMI Provinsi DKI Jakarta juga harus menjadi organisasi kemanusiaan yang profesional, mampu memberikan pelayanan kepalang-merahan secara lebih efektif, tepat waktu dan tepat sasaran.

Mereka juga diharapkan meningkatkan pembinaan terhadap generasi muda seperti Palang Merah Remaja atau

(PMR) secara konsisten dan berkesinambungan sebagai kader PMI di masa depan. "Laksanakan tugas kemanusiaan sebagai ibadah mulia dengan ketulusan dan penuh rasa tanggung jawab." (Gs) Departemen Kehutanan Aksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penyelenggaraan Aksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang diprakarsai Departemen Kehutanan pada akhir tahun 2006 lalu, juga dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia sebagai wujud gerakan moral secara nasional untuk mencegah, menanggulangi dan memerangi degradasi hutan dan lahan.

“Aksi ini sebagai tindak lanjut dari resolusi PBB tentang penetapan tahun internasional degradasi lahan dan hutan,” kata Kepala Bidang Analisis dan Penyajian Informasi Departemen Kehutanan, Ir. Masyhud, di Jakarta.

Puncak aksi tersebut, seperti dikatakan Masyhud, dipusatkan di desa Sekotong, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada akhir 2006 lalu, dan dipilihnya lokasi tersebut karena daerah itu merupakan salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan di daerah itu juga terdapat hutan yang rusak dan lahan yang kondisinya kritis.

Sedangkan pelaksanaan yang menyeluruh di seluruh provinsi adalah untuk mewujudkan peran serta dan komitmen semua pihak baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan secara nyata dan berkelanjutan.

“Tapi yang terpenting adalah membangun kesadaran nasional secara terus menerus, sehingga terwujud budaya menanam sebagai salah satu budaya nasional,” kata Masyhud.

(Tr) Departemen Pekerjaan Umum Prioritaskan Jalur Utama Dirjen Bina Marga, Hendrianto Notosugondo, mengatakan Departemen PU dalam tahun 2007 ini akan memberikan prioritas kepada perbaikan dan pemeliharaan jalur utama seperti jalur pantai utara (Pantura) Jawa dan jalur lintas timur (Jalintim) Sumatra . ”Jalur tersebut dijadikan prioritas karena merupakan jalur strategis dan urat nadi perekonomian Indonesia, sehingga tidak boleh ada ruas jalan yang rusak dan berlobang serta diperlukan penangan khusus selama 24 jam/hari dan 360 hari dalam setahun,” kata Hendrianto di Jakarta.

Meskipun demikian bukan berarti mengabaikan perbaikan jalur lain seperti lintas barat Sumatra dimana dana untuk perbaikan Jalintim dan Jalinbar sekitar Rp600 miliar, disamping untuk jalur non lintas Sumatra yang rusak akibat gempa seperti Jalur Lampung dan yang lain disediakan dana sebanyak Rp652 miliar.

Sedangkan dana untuk Pantura Jawa untuk enam ruas sekitar Rp 1,4 triliun dan lintas selatan sebanyak Rp588 miliar, Juga akan dilakukan perbaikan jalur seperti lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi dan lintas Flores.

Sementara untuk perbaikan dan pengembangan jalan di DKI Jakarta untuk memperlancar transportasi dan mengurangi kemacetan, dia mengatakan akan memperbanyak fly-over di lokasi trafic light yang sangat padat seperti ke jalur selatan di Ciputat. (mf)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Departemen Perhubungan

Membangun Sistem Transportasi Bersama Dalam kurun waktu 3 pekan terakhir ini Departemen Perhubungan menjadi sorotan masyarakat terkait dengan beberapa kecelakaan transportasi yang terjadi. Pasalnya Departemen ini kerap dikaitkan dengan penyediaan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia.

Memang, posisi departemen yang berkantor pusat di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ini adalah leading sector pemerintah dalam memainkan peran sebagai regulator dan fasilitator penyediaan infrastruktur transportasi di seluruh Indonesia.

Tentunya peran ini bukan hal yang mudah, terlebih ketika dilakukan di tengah situasi masyarakat yang lebih mengedepankan prinsip asal sampai tanpa memperhitungkan faktor keselamatan. Salah satu buktinya adalah pemandangan keseharian di jalur kereta api kota-kota besar masih banyak penumpang yang duduk di atap gerbong kereta.

Posisi Dephub senantiasa mengalami dilema. Di satu sisi Dephub dituntut untuk berperan dalam pengembangan sistem transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian yang layak dan aman bagi masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan pemerintah dalam mengembangkan pubic service obligation (PSO) dalam bentuk angkutan publik yang aman tapi terjangkau, mendorong keterlibatan swasta yang lebih berorientasi profit.

Upaya Dephub menetapkan standar pelayanan mini-

Edisi 01/Tahun III/Januari 2007

mum, dengan tarif angkutan, pemberian ijin trayek, standar kinerja pelayanan operasi pelabuhan laut, standar sertifikasi kelaikan udara, standar teknik bandar udara, dan lainnya; belum secara optimal menjamin keselamatan para pengguna layanan transportasi. Padahal, standar pelayanan minim ini ditetapkan dengan acuan prioritas utama keselamatan penumpang, dan perbaikan pelayanan pada masyarakat.

Kerjasama Seluruh Pihak Sejalan dengan Perpres 67/2005 yang membuka peluang pembangunan infrastruktur dengan pelibatan kemitraan swasta, Dephub berharap sistem transportasi di Indonesia akan lebih baik.

"Pemerintah tidak mungkin terus memonopoli penyelenggaraan infrastruktur perhubungan, pihak swasta dan masyarakat memiliki hak untuk ikut terlibat dalam investasi penyelenggaraan infrastruktur di segala sektor, termasuk sektor perhubungan," ungkap Sekjen Departemen Perhubungan DR Wendi Aritenang.

Dengan demikian, partisipasi publik akan jauh lebih mengemuka. Kemitraan pemerintah-swasta (KPS) akan meringankan beban pendanaan, sementara masyarakat juga dilibatkan untuk memiliki transportasi publik. Dampak akhir yang dicapai adalah meningkatnya transparansi, efisiensi dan kualitas pelayanan transportasi di Indonesia. (dw)

Mahalnya Keselamatan Ada sebuah anekdot tentang seorang calon penumpang yang sedang menawar becak di Stasiun Pasar Turi Surabaya. Si calon penumpang minta diantar ke kampungnya yang berjarak 10 km dari stasiun. Tukang becak mengatakan ongkosnya Rp 10.000, tapi calon penumpang menawar dengan ongkos yang sangat rendah, Rp 2.000!

Karena sejak pagi belum "narik", terpaksalah tawaran itu disetujui si tukang becak. Segera si penumpang naik dan becak pun meluncur dengan kecepatan tinggi membelah jalanan Kota Surabaya.

Sampai di traffic light lampu sedang menyala merah, namun becak terus saja nyelonong. Hampir saja tertabrak angkutan kota yang melaju dari samping kiri.

Tak pelak si penumpang ngedumel sambil mengurut dada untuk menghilangkan kekagetannya. Belum hilang deg-deg-plasnya, becak berbelok dengan kecepatan tinggi... cuiiit! Sangat tajam belokannya, sampai roda becak sebelah kanan terangkat.

Kali ini habislah kesabaran si penumpang. Dengan suara keras ia berteriak, "Hei Pak, hati-hati dong nyetirnya. Masak belok sampai ngetril begitu!?"

Tapi si tukang becak, sambil terus menggenjot becaknya, menjawab, "Rp 2.000 kok minta selamat!" *** Adakah hubungan antara ongkos transportasi dengan keselamatan jiwa penumpang? Belum ada penelitian tentang hal itu. Tapi toh ada pepatah, "Ada harga, ada rupa." Jika kita membeli sesuatu dengan harga murah, pasti akan mendapatkan barang berkualitas rendah. Kecuali--tentu saja--kalau penjualnya ber-IQ rendah, atau si pembeli lagi ketiban untung. Demikian juga sebaliknya.

Ongkos bus ekonomi dari Jakarta ke Jogja yang hanya Rp 90.000, kenyamanannya pasti kalah dengan bus eksekutif yang karcisnya Rp150200 ribu. Kereta Argo yang tiketnya mahal, gerbongnya pasti lebih dingin dari kereta Purbaya yang kelas rakyat.

Naik pesawat Garuda yang harga tiketnya muahaal, tentu berbeda dengan naik AdamAir yang termasuk low cost carrier, minimal dalam hal pelayanannya.

Masalahnya adalah, apakah orang bisa membeli keselamatan dengan setumpuk duit? Jawabannya adalah tidak! Belum tentu yang mahal pasti selamat dan yang murah pasti tidak selamat. Tapi belum tentu juga yang murah selamat dan yang mahal tidak selamat.

Contohnya ya becak tadi. Kalau dari sononya si sopir becak memang terlahir ugal-ugalan, ia pasti tetap saja ngebut hingga rodanya ngetril dan nyaris tertabrak mobil berkali-kali, kendati ia dibayar Rp 50.000 untuk jarak tempuh yang sama. Sebagai pemilik yang ugal-ugalan, ia bisa jadi juga enggan memeriksa apakah becaknya laik jalan atau tidak. Pokoknya asal masih bisa "dipakai" ya digenjot saja.

Pertanyaannya, apakah perilaku ceroboh semacam itu juga ada pada pemilik mobil, pemilik bus, truk, perahu, kapal, kereta api, pesawat terbang? Kalau ya, maka tarif murah dan mahal tak lagi ada bedanya: samasama tak jelas jaminan keselamatannya.

Maka naik kendaraan, baik kelas ekonomi, bisnis, maupun eksekutif, baik kendaraan darat, laut maupun udara, jadi seperti menghitung bunyi suara tokek: Keek... selamat. Keek... celaka. Keek... selamat. Kek... celaka...

Tapi diam di rumahpun tak selamanya aman.

Saudara-saudara kita di Bantul banyak yang meninggal dunia justru pada saat berada di dalam rumah, karena rumahnya ambruk dilanda gempa.

Kesimpulannya, kecelakaan dapat terjadi di mana saja, dalam situasi dan kondisi apa saja. Maut adalah rahasia Ilahi yang tak bakal dapat dibongkar misterinya oleh manusia.

Tapi setidaknya manusia dapat mengupayakan agar risiko-risiko saat bertransportasi dapat diminimalisasi.

Jika sudah berhati-hati, keterampilan operator kendaraan tinggi, kendaraan dalam kondisi prima, cuaca dan faktor eksternal lainnya seperti sarana dan prasarana mendukung, kok masih juga celaka, itu namanya naas.**

www.burn.com

Departemen Keuangan Pemda Boleh Terbitkan Surat Utang Daerah

Wajah Kita

11

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

“Nuklir? Aman?” tanya Hendra (28) ketika mendengar energi tersebut akan dijadikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria oleh Pemerintah Indonesia.

Ia agak jengah ketika mendengar kata nuklir, ada rasa takut yang sedikit terbayang.

Pengalaman dua kota, Hiroshima dan Nagasaki yang di bom atom 51 tahun lalu, membuatnya berpikir macam-macam.

Anggapan tersebut mungkin tak aneh.

Nuklir memang tak diragukan mempunyai radiasi yang berbahaya bagi manusia. Akan tetapi dengan pengolahan yang aman, energi nuklir dapat menjadi pilihan alternatif energi yang solutif.

“Sekitar 1,6 miliar orang tidak mempunyai akses listrik dan 2,4 miliar lainnya mengandalkan sumber energi tradisional karena tidak memiliki akses pada energi modern,” kata Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Muhamed Elbaradei, dalam lawatannya ke Indonesia beberapa waktu lalu Kendati energi nuklir bukan menjadi satusatunya solusi bagi krisis energi dunia, direktur atom dunia ini selalu menekankan kepada anggotanya untuk kembali mempertimbangkan penggunaan energi nuklir ini.

Di dunia, sampai Oktober 2006 lalu, tercatat 442 pembangkit tenaga nuklir di 30 negara yang menyuplai 16% dari kebutuhan energi listrik dunia. Indonesia pun tak ketinggalan, sebuah Peraturan Presiden No.5/2006 tentang Kebijakan Energi Mix Nasional juga telah diluncurkan beberapa waktu silam.

Nuklir, Energi Solusi?

Dibanding dengan emisi gas karbon dari bahan bakar fosil yang mempunyai berbagai efek semisal polusi dan perubahan iklim yang dapat menyebabkan peningkatan temperatur bumi; naiknya permukaan laut; kekeringan dan badai, penggunaan nuklir memang cenderung masih menjadi pilihan.

Cadangannya pun terbilang tak sedikit, diperkirakan masih terdapat sekitar 4.36 juta ton uranium dunia yang cukup untuk dijadikan sumber energi selama ratusan tahun.

Selain itu, pada sebuah reaktor nuklir, bahan bakar nuklir yang telah digunakan pun dapat didaur ulang. Sehingga sisa uranium dapat dijadikan menjadi sebagai sumber energi yang lain.

Tak hanya itu, nuklir juga memiliki daya untuk menghasilkan energi yang tinggi. Dalam 1 kg uranium dapat menghasilkan energi listrik sebesar 50.000 kWh. Bandingkan dengan 1 kg batu bara atau 1 kg minyak bumi yang hanya bisa menghasilkan energi sebesar 3 kWh dan 4 kWh saja.

Wah..tentu sebuah penghematan yang luar biasa. Terlebih bila melihat fakta bahwa kebutuhan energi listrik Indonesia senantiasa tumbuh pada tingkat 10% per tahun.

12

Indonesia Siap Untuk Nuklir Niatan Indonesia untuk menjajaki penggunaan energi alternatif ini setidaknya telah diwujudkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama promosi di bidang PLTN yang ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro dengan Menteri Komersial, Industri dan Energi Korea Selatan (Korsel), Chung Sye Kyun, beberapa saat silam.

Kendati MoU tersebut belum berbicara tentang pembangunan PLTN di Indonesia, namun hal penting adalah adanya upaya mensosialisasikan rencana pemerintah Indonesia untuk membangun PLTN di masa depan.

“Tolok ukurnya adalah faktor pemahaman dari masyarakat (public acceptance). Diharapkan dengan upaya pengenalan, promosi dan sosialisasi tentang kebutuhan PLTN, masyarakat dapat memahami dan menerima keberadaan PLTN terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dimana PLTN akan dibangun,” kata Purnomo.

Korsel sendiri menjadi pilihan dalam investasi karena selain telah memiliki 20 PLTN dengan total kapasitas 17.700 Mega Watt (MW) dan tengah menggarap pembangunan 4 PLTN lain, teknologi PLTN yang dikembangkannya sesuai dengan teknologi PLTN yang sudah dikembangkan oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

Semenajung Muria Soal lokasi PLTN, Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi Departemen ESDM, J Purwono mengatakan, sesuai hasil penelitian pembangunannya akan dilakukan di Pulau Jawa, yakni di sekitar Semenanjung Muria, Jawa Tengah.

“Perimbangannya ekonomis. Di samping itu, jaringan transmisi kelistrikan yang sudah permanen adalah Jawa-Bali, sehingga sangat cocok PLTN dibangun di dekat pusat beban,” kata Purwono PLTN ini ditargetkan akan beroperasi pada 2015-2017 dengan kapasitas 1.000 MW. Kerjasama lain dengan Korsel juga akan dilakukan di bidang hulu dan hilir migas, ketenagalistrikan, mineral, batubara dan panas bumi serta kerjasama pendidikan dan teknik tenaga nuklir. Sampai saat ini investasi Korea Selatan di Indonesia telah mencapai 1,1 miliar dolar AS (sekitar Rp10 triliun).

Sambutan lain juga

datang dari IAEA. Lembaga atom internasional yang beranggotakan 143 negara dunia itu, menganggap Indonesia telah menjadi rekan kuat dengan menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT), mendukung Konvensi Keamanan Nuklir, Konvensi Perlindungan Fisik Materi Nuklir, dan berpartisipasi penuh dalam Jaringan Keamanan Nuklir Asia.

Karenanya organisasi yang berpusat di Wina, Austria ini telah membangun program kerjasama teknis semisal pembuatan pusat radioterapi pertama di Kalimantan yang

dijadwalkan beroperasi tahun depan.

Tak hanya itu, teknik nuklir untuk menilai dan mengatur sumber air-tanah Indonesia, pengawasan kualitas dan polusi di sejumlah sungai di Indonesia, dan peningkatan nutrisi untuk hewan ternak juga tengah digarap.

Memang tidak ada jaminan pasti terhadap keamanan dari energi nuklir, namun dampak negatifnya bisa diatasi jika limbah industri tersebut ditangani secara benar. Bila demikian, energi ini bukan tak mungkin akan menjadi sumber energi di masa mendatang. Jadi, siapsiap “bernuklir ria”. ***(hbk/dan)

Energi nuklir hingga saat ini memang masih identik dengan sesuatu yang berbahaya, merusak, dan menghancurkan. Maklum, masyarakat memang pertama kali mengenai energi hasil dari reaksi penggabungan (fusi) atau pembelahan (fisi) inti atom ini dari berita sejarah. Sejarah penghancuran dua kota, Hiroshima dan Nagasaki.

Wajar, yang tersisa adalah perasaan takut dan was-was. Jika atom saja yang merupakan bagian super kecil dari energi nuklir telah melumat ratusan ribu nyawa, lantas bagaimana dengan nenek moyangnya yang bernama nuklir itu. Pasti lebih dahsyat! Terlebih zaman telah lebih maju 50 tahun.

Dan memang penggunaan nuklir untuk berbagai senjata untuk perang telah mendapat kecaman dunia. Dengan sponsor Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sebuah konferensi di Genewa pada 1955 telah digagas. Tajuknya, “On the peaceful uses of atomic energy”. Pengembangannya mulai dialihkan untuk perdamaian dan tujuan sipil, mulai dari pembangkit daya, kedokteran hingga peningkatan produksi ternak.

“Walaupun agak tersendat atau bahkan mungkin memang belum diketahui banyak orang, sebenarnya pemanfaatan nuklir di Indonesia saat ini memang telah demikian luas,” jelas Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Dr Soedyartomo Soentono beberapa waktu lalu.

Tak tanggung-tanggung, data dari situs BATAN, www.infonuklir.com menyebutkan, Indonesia telah menggunakannya untuk keperluan pengolahan makanan, pertanian, peternakan, obat-obatan, kesehatan dan kedokteran, industri, teknologi komunikasi & informatika, desalinasi air, dan listrik.

Sebut saja misalnya proses desalinasi air. Sulitnya mendapatkan sumber air bersih bagi keperluan sehari-hari memaksa kita untuk melakukan “pembersihan” air atau bahkan “mencari” air pengganti yang laik minum, dari air laut misalnya. Nah, energi nuklirlah yang mampu melakukannya.

Belum lagi manfaat lain berupa penemuan varietas unggul tanaman pangan, suplemen pakan di bidang peternakan. Berbagai percobaan yang mencari dan mengembangkan tanaman ungul yang tahan berbagai hama sampai mudah penanamannya terus dilakukan.

Pun dengan pengawetan produk peternakan dan produk makanan. Melalui teknologi nuklir, serangga, bakteri, virus, maupun mikroba yang terdapat dalam produk ternak, seperti susu dan produk makanan lain, dapat dimusnahkan sehingga produk tersebut menjadi tahan lama.

Di bidang kedokteran, energi nuklir dapat membantu dalam penyembuhan penyakit jantung. Sinar Gamma-nya dapat menilai fungsi jantung dan mendeteksi kerusakan yang ditimbulkan oleh pengobatan, misalnya memantau fungsi jantung penderita yang mendapat perawatan kemoterapi.

Ini baru sebagian kecil dari manfaat yang diperoleh dari teknologi nuklir untuk kemajuan umat manusia. Dan tentu saja, manfaat yang didapat jauh lebih banyak dari kerugiannya. Nuklir justru membuat hidup manusia lebih hidup. *** (dan)

Edisi 01/Tahun III/Januari 2007