komunika 13 2007

BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Editorial

RANA

KomunikA untuk Telecenter Telecenter di perdesaan merupakan program pengembangan komunitas lokal dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendirian telecenter ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dengan kemudahan akses terhadap informasi dasar seperti informasi pasar, pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana akses melalui komputer, penyediaan bacaan atau pelatihan-pelatihan.

Kehadiran telecenter jelas tak bisa berdiri sendiri, perlu keterlibatan semua pihak untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian setempat dengan kegiatan pembangunan komunitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kami sangat mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki referensi dan buku terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat ataupun infomasi tentang kebijakan pemerintah dalam bentuk bahan ce-takan atau yang lain agar dibagikan kepada telecenter kami.

Khusus kepada pengelola KomunikA kami berharap agar secara rutin dikirimkan tabloid KomunikA ke alamat Telecenter Daragati, Jalan Mayjen Sungkono 61, Malang Atas perhatian redaksi KomunikA kami ucapkan banyak terima kasih.

Drs Pidekso Adi Manajer Telecenter Jl. Mayjen Sukono No.63 Daragati - Kota Malang

Kami akan mendukung telecenter yang anda kelola, tunggu kiriman tabloid KomunikA ke tempat Anda. Selamat berkarya!

Pendaftaran Domain .go.id Kami dari BIKD NTT ingin mengetahui cara dan syarat-syarat pendaftaran alamat domain .go.id. Mohon bantuan informasi prosedur pendaftaran domain yang bisa kami gunakan sebagai website resmi BIKD. Atas informasinya saya haturkan banyak terima kasih.

Humas Badan Informasi dan Komunikasi Daerah (BIKD), Provinsi Nusa Tenggara Timur

Domain .ID dikelola oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Untuk prosedur lengkapnya dapat diakses di situs www. depkominfo.go.id/portal pada menu "layanan masyarakat". Disana dijelaskan dengan gamblang mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran domain go.id. Atau bisa melayangkan pertanyaan melalui www. domain@depkominfo.go.id.

Selamat mencoba dan sukses.

Ucapan Terimakasih

KomunikA Makin Bagus Mungkin karena usul saya beberapa bulan lalu (GR, nih), KomunikA sekarang jadi tambah bagus. Artikel yang terlalu panjang dan bertele-tele sudah dipendekin, sehingga tidak melelahkan saat dibaca. Foto juga makin banyak, sesuai karakter tabloid. Tingkatkan terus agar KomunikA semakin berkualitas, sejajar dengan tabloid-tabloid lain.

Sidik Sujendro, S.Sos Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Kabupaten Klaten Jawa Tengah

2

Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan peran serta Departemen Komunikasi dan Informatika khususnya Badan Informasi Publik dalam pengembangan Perpustakaan IKIP PGRI Semarang, berupa pengiriman Tabloid KomunikA secara berkala.

Dra Asrofah MPd Kepala Perpustakaan IKIP PGRI Semarang Jawa Tengah

Presiden SBY, didampingi Menko Kesra dan Gubernur DKI Jakarta, membuka Pekan Produk Budaya Indonesia 2007 di JCC, Rabu (11/7) pagi. (foto: abror/presidensby.info)

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

--- Selain karena usul anda, perbaikan juga berdasarkan usulan dari Tim Evaluasi KomunikA, dalam rapat evaluasi di Hotel Red Top Jakarta beberapa waktu lalu. Terima kasih atas perhatian anda--Red.

Foto: ides. Desain: Ahas

Memberdayakan Koperasi Tanggal 12 Juli 2007 gerakan koperasi Indonesia merayakan hari ulang tahunnya ke-60. Di usia yang tak lagi muda, koperasi tampaknya belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Salah satu catatan positif koperasi adalah pada jumlah kelahiran koperasi baru yang terus bertambah. Namun, fenomena ini justru diiringi penambahan yang lebih besar jumlah koperasi yang tidak aktif, termasuk di antaranya mati. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian, karena koperasi merupakan salah motor perekonomian yang menjadi penggerak sektor ekonomi rakyat terutama usaha kecil dan menengah (UKM).

Pada masa lalu, koperasi di satu sisi memang tampak ‘meriah’, tapi secara substansi dan kualitas belum mencerminkan misi yang harusnya diembannya. Saat pemerintah mencanangkan swasembada pangan misalnya, koperasi bisa hidup tatkala dijatah sebagai penyalur pupuk, juga fasilitas kredit. Setelah program tercapai, koperasi tak digandeng lagi. Peran koperasi dalam ekonomi nasional mengalami pasang surut, karena ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah.

Demikian juga saat carut-marut ekonomi pascakrisis 1998. Ketika kasus sembako langka beberapa waktu lalu semua panik. Orang pun lantas teringat lagi pada koperasi.

Lembaga yang akrab dengan masyarakat kecil itu langsung diserahi tugas menangani urusan distribusi maupun pasok sembako. Kelangkaan pun akhirnya teratasi. Pemerintah juga menggelontorkan triliunan rupiah Kredit Usaha Tani (KUT). Sayangnya, banyak pihak ikut mengatasnamakan petani, berkedok lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau melalui koperasi jadi-jadian. Buntutnya, sebagian besar kredit macet akibat ditilap LSM dan koperasi jadi-jadian, sebagian lainnya akibat puso.

Pasca reformasi, ekonomi kerakyatan lantang didengungkan. Apalagi setelah keluar Tap MPR No. XVI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

Koperasi bertindak sebagai pelaksana di lapangan. Di bawah komando Departemen Koperasi, UKM terus diberdayakan. Momentumnya tepat karena konglomerat sedang kolaps didera krisis. Sayangnya organisasi gerakan koperasi belum bisa berbuat banyak.

Berbagai peristiwa nasional yang membingungkan membuat kondisi perkoperasian limbung. Pertama, di awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Koperasi dihapus, diganti Kementerian Koperasi PKM. Kedua, usul gerakan koperasi dan pemerintah untuk merevisi atau mengubah UU No. 25/92 tentang Koperasi Indonesia, tidak kunjung selesai. Ketiga, UUD 1945 diamendemen oleh MPR yang membuat gerakan koperasi was-was Pasal 33 UUD 1945 dihapus atau diubah katakatanya.

Di antara tugas berat pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bagaimana membangkitkan kembali dan sekaligus mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi nasional pasca krisis moneter. Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah kiranya pantas mendapatkan prioritas utama penanganan. Hal ini bukan saja karena ekonomi kerakyatan memiliki pijakan konstitusional yang kuat, namun juga karena ia gayut langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara obyektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu ‘engine’ bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan kue pembangunan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks ekonomi kerakyatan, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan.

Secara operasional, jika koperasi menjadi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.

Akan tetapi perlu disadari, bahwa bangunan ekonomi rakyat yang berbasis pada koperasi masih menghadapi beragam masalah. Mulai dari sumber daya manusia yang terbatas, manajemen usaha, akses permodalan dan pasar, hingga penguasaan teknologi. Tak bisa ditawar lagi, percepatan revitalisasi koperasi secara menyeluruh mendesak untuk dilakukan. Bila tidak, gerakan koperasi akan kehilangan lagi momentum untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan yang sudah sejak lama mandeg dan sekadar menjadi cita-cita.***

Diterbitkan oleh:

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 13/Tahun III/Juli 2007

POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Kikis Habis Gerakan Separatis Polri utuk melakukan Operasi Khusus (Opsus) di Maluku untuk menumpas RMS seperti yang pernah dilakukan terhadap pemberontakan DI/TII, GAM di Aceh, dan OPM di Papua.

Permintaan gabungan mahasiswa yang menamakan diri Front Pembela NKRI itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Malang, Jatim.

Di Makassar, puluhan mahasiswa asal Maluku yang tergabung dalam Simpul Gerakan Mahasiswa Maluku se Indonesia (SGMMI) berunjuk rasa di Gedung DPRD Sulsel.

Mereka mendesak pengusutan terhadap kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang terus berusaha merongrong keutuhan NKRI.

Pembakaran bendera RMS oleh pengunjukrasa anti RMS di Malang.

Wajah Boy memerah. Lelaki PNS yang tinggal di Petojo Selatan Jakarta itu tampak sangat marah, menyaksikan berita televisi yang menayangkan aksi pengibaran bendera RMS oleh para penari 'cakalele' di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Ambon, (29/6). "Tidak bisa dibiarkan, aksi separatisme semacam itu harus ditindak tegas!" geramnya.

P

asca peristiwa separatisme di Ambon, berbagai elemen masyarakat Indonesia meminta segera pemberantasan secara tuntas gerakan yang mengancam NKRI. Sedikitnya 100 orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Jawa Barat Anti Separatis melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka mendesak pemerintah menindak tegas gerakan separatisme, serta mengecam aksi pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) didepan Presiden RI. Sekretaris DPD Pemuda Maluku Bersatu Jabar, Alex Luarwan mengatakan, aksi pengibaran bendera RMS yang dilakukan 26 orang di depan presiden beberapa waktu lalu merupakan tindakan oknum. Sebab, kata dia, RMS merupakan bentuk kelompok yang

foto: SCTV

berasal dari luar negeri. "Warga Maluku tidak mengakui adanya RMS. Kalau, ada gerakan RMS, itu bukan warga Maluku, tapi mereka adalah oknum," katanya.

Alex mengimbau agar pemerintah tidak membiarkan kelompok ini berkembang.

"Pemerintah jangan memberikan angin kepada RMS yang berkembang di Maluku. Kita sebagai warga Maluku mengutuk dengan keras RMS ini," tambahnya.

Di Maluku, sehari setelah peristiwa 'cakalele', ratusan mahasiswa Ambon berdemonstrasi, menyatakan penolakan terhadap RMS dan dukungan terhadap NKRI. Mereka meminta aksi penyusupan kelompok RMS dalam acara Harganas diusut tuntas.

Sementara itu, puluhan mahasiswa Maluku di Surabaya berunjuk rasa membakar bendera RMS di depan Konsulat Jenderal (Konjen) AS di Surabaya. Mereka menginjakinjak bendera RMS, kemudian membakarnya sambil menyanyikan lagu "Padamu Negeri" serta mengibarkan bendera Merah Putih.

Massa juga membawa poster antara lain berbunyi "Tak Ada Kompromi, Lawan RMS, NKRI Harga Mati."

"Aksi ini bukan rekayasa, tapi aksi nasionalisme, karena saudara kami juga banyak yang mati karena RMS," ujar koordinator aksi, Shiddiq Maulana Tualeka.

Di Malang, gabungan mahasiswa meminta Presiden SBY segera melegitimasi TNI dan

Masih Menjadi Ancaman Insiden penyusupan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon, upaya pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan penggunaan lambang identitas GAM di Aceh, menunjukkan bahwa kelompok separatis masih menjadi ancaman serius Negara Kesatuan RI (NKRI).

Di Aceh, semula publik melihat petinggi GAM sudah menyadari kesalahannya dengan menandatangani MoU di Helsinki Agustus 2005. Nyatanya tanda-tanda mereka membaur dalam NKRI belum bulat, mengapa? Terbukti, pengibaran simbol-simbol GAM masih terjadi, termasuk pada saat peresmian kantor Partai GAM di Banda Aceh beberapa waktu lalu.

"Melihat gelagat dari sementara anggota RMS, OPM dan GAM yang masih ngotot merdeka, ingin memisahkan diri dari NKRI, maka pemerintah dalam hal ini aparat keamanan, seperti TNI dan Polri harus berani bertindak tegas," kata Boy. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Tifatul Sembiring mengingatkan, agar benih-benih aksi separatisme di beberapa daerah yang belakangan muncul lagi serta bertujuan memisahkan diri dari NKRI, benarbenar harus diusut dan ditangani secara tuntas tanpa ada diskriminasi.

"Pemerintah tidak boleh surut untuk menumpas kaum separatisme di mana saja. Jika upaya ke arah itu surut, maka gerakan kaum

separatisme di masa mendatang akan semakin berani. NKRI pun terancam," kata Tifatul.

Sedangkan Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan sangat menyesalkan kejadian tersebut, "Kejadian tersebut adalah penghinaan yang nyata terhadap Presiden, pemerintah, dan Negara Kesatuan RI," ujarnya.

Tidak Ada Toleransi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dapat memaklumi adanya penyusupan acara lain di luar jadwal dalam peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-14 di Ambon, Jumat (29/6). Namun, toleransi tidak diberikan jika acara susupan itu memiliki tujuan separatisme yang mengoyak bangunan NKRI. "Kalau ada acara yang mengganggu keutuhan kita sebagai bangsa dan negara, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas nama konstitusi tentu kita harus memberikan tindakan tegas dan tepat. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi," ujar Presiden di podium Lapangan Merdeka di depan Kantor Gubernur Maluku, (29/6).

Presiden mempersilakan pejabat negara dan pimpinan daerah yang bertanggungjawab, menyelesaikan kasus itu dengan sebaikbaiknya. Kepada para elite, para pemimpin, dan para tokoh masyarakat, Presiden berpesan agar dalam menyikapi perbedaan tidak digunakan cara-cara tidak baik. Jika perbedaan disikapi dengan cara-cara tidak baik, Presiden kasihan kepada rakyat yang ingin damai, tertib, dan hidup rukun berdampingan.

Di Jakarta, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menilai aksi aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) pada acara Hari Keluarga Nasional di Ambon merupakan bentuk pelanggaran yang harus dikenai tindakan hukum.

Senada seirama, suara publik atas kembali maraknya aksi separatisme juga bulat-bundar.

Hampir semua elemen masyarakat meminta agar aksi tersebut dikikis habis.

"Kikis habis gerakan separatis. Siapapun yang mencoba mengingkari NKRI, akan berhadapan dengan seluruh warganegara Republik Indonesia!" cetus Boy berapi-api.*** (berbagai sumber, tim redaksi)

Membangun Jejaring, Menyebar Informasi Setahun lalu, dalam sebuah pertemuan di ruang rapat Depkominfo, Kepala Badan Informasi Publik (BIP) Suprawoto bertanya kepada peserta rapat, adakah yang mengetahui di mana letak Kabupaten Sinjai. Sebagian terdiam dan saling memandang, sebagian lainnya coba menerka-nerka di provinsi mana letak kabupaten ini. Mungkin bagi sebagian peserta rapat, inilah kali pertama mereka mendengar nama Kabupaten Sinjai. Saat itu, tidak seorangpun menjawab dengan tepat letak kabupaten ini. Menurut Suprawoto, kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan ini sangat minim dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI).

Satukan Jaringan Permudah Layanan Kini keadaan Sinjai telah berubah. Kabupaten yang berjarak 223 km dari Makassar ini terus melakukan perbaikan dan penerapan TI dalam kegiatan birokrasi kepemerintahannya. Menurut Kepala Badan Komunikasi dan Informatika (Bakominfo) Kabupaten Sinjai, Andi Grandyanto Asapa, kebangkitan penerapan e-government di Sinjai sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2002 dengan dibuatnya website Kabupaten Sinjai, http:/ /www.sinjai.go.id. Namun, Grandyanto mengakui pengelolaannya masih statis. Perubahan dan pembaharuan data baru dilakukan tahun 2004.

Tahun 2004 Sinjai juga telah mulai membangun jaringan infrastruktur Local Area Network (LAN) yang menghubungkan Kantor Pengolahan Data dan Komunikasi (sebelum menjadi Bakominfo) dengan kantor bupati dan Badan Kepegawaian Daerah. LAN ini

Edisi 13/Tahun III/Juli 2007

digunakan untuk men-share koneksi internet pada ketiga instansi tersebut.

Internet Bagi Semua Dengan menyewa jaringan internet dari sebuah perusahaan jaringan penyedia jaringan internet via VSAT, Bakominfo Sinjai menghadirkan layanan internet gratis 24 jam yang dapat digunakan masyarakat di Pusat Pelayanan Informasi Bakominfo Sinjai. Dengan mengandalkan empat unit komputer, Bakominfo berusaha mengenalkan internet kepada masyarakat Sinjai. “Kami ingin mengajak dan menginformasikan pada masyarakat bahwa melalui internet ada banyak manfaat yang bisa diperoleh, bagi para petani mereka bisa mengetahui harga pasar untuk hasil pertanian mereka,” ungkap Andi.

Diakui Andi, fasilitas yang disediakan masih terbatas dan kapasitas bandwith hanya 128 kbps. Tidak jarang masyarakat baik petani, masyarakat umum maupun pelajar yang ingin menggunakan internet terpaksa harus antri.

“Pengguna internet, terpaksa kami batasi hanya dua jam perorang,” katanya.

Kepala Bidang Aplikasi Telematika, Bakominfo Sinjai, Lukman, mengatakan pihaknya sebenarnya ingin menambah kapasitas bandwith lebih besar lagi, namun keterbatasan dana masih menjadi kendala. “Dengan kapasitas bandwith yang ada sekarang akses internet dirasakan masih sangat lambat, apalagi bila semua komputer yang terkoneksi ke internet dipergunakan bersama-sama,” ujarnya.

Selain menyediakan layanan internet 24 jam gratis, Bakominfo Sinjai juga telah menjalin kerjasama dengan dua sekolah menengah

atas setempat untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan siswa pada TI. Kerjasama yang dijalin antara Bakominfo Sinjai dengan SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Sinjai tersebut memungkinkan para siswa mengakses internet melalui sekolah masing-masing.

Bagi Indra, siswa SMA N 1, kehadiran layanan internet 24 jam yang disediakan oleh Bakominfo sangat membantunya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Walaupun terkadang harus menunggu giliran berjam-jam, namun dia cukup senang bisa “berselancar” di dunia maya.

Andi mengatakan, tahun 2007 ini pihaknya tengah merampungkan pembangunan infrastruktur LAN hingga ke kecamatan sehingga penerapan e-government bisa sampai pada tingkat terbawah. Dengan pembangunan infrastruktur ini pengurusan KTP, kartu keluarga, PBB hingga pengurusan izin-izin lainnya dapat diselesaikan di tingkat kecamatan. “Selain sektor agama, pendidikan dan kesehatan sebagai pilar pembangunan Kabupaten Sinjai, kami juga berusaha membangun sektor TI sebagai pendukung ketiga pilar tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya bangga.

Andi mengakui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan seluruh kecamat-

Antena VSAT di Kabupaten Sinjai, Sulsel. Foto: bank image an di Sinjai bukan perkara mudah. Keadaan geografis yang 85 persen terdiri dari perbukitan menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan TI. Bahkan dari sembilan kecamatan yang ada terdapat satu kecamatan kepulauan yaitu kecamatan Pulau Sembilan.

Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemda, Andi sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Depkominfo untuk turut serta membantu pengembangan TI di Sinjai. “Sewaktu mengikuti pameran di Jakarta, Menkominfo Sofyan Djalil waktu itu pernah meminta kepada stafnya untuk membantu dan mendukung pengembangan IT di Sinjai diantaranya dengan bantuan mobil unit yang dilengkapi dengan komputer, namun sampai saat ini belum terealisasi,” ujarnya.

Kini tidak hanya Andi yang berharap agar bantuan segera terwujud. Ribuan masyarakat Sinjai tentunya juga berharap hal yang sama. Daerah mereka boleh berjarak ratusan bahkan ribuan kilometer dari Jakarta, tapi soal informasi mereka tidak mau tertinggal.*** (doni@bipnewsroom.info)

3

PEREKONOMIAN

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Yuk, Investasi ke Batam!

Daerah Siap Sementara itu, Sapari Ranuwijaya, Kepala Badan Penanaman Modal Pemprov Jatim menyatakan, pemprov sangat berapresiasi atas dibukanya kewenangan daerah menangani perizinan investasi. “Sudah lama Pemprov Jatim berharap pelimpahan penanganan perizinan investasi. Ini akan mendorong arus investasi di Jatim,” kata Sapari.

Hal yang sama disampaikan H Syamsul Bahrum PhD, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintahan Kota Batam. Ia menyatakan daerahnya telah siap jika desentralisasi perizinan investasi benar-benar dilaksanakan. Menurutnya, desentralisasi akan menggairahkan iklim investasi di daerah. (berbagai sumber-redaksi)

4

foto : dw

P

emerintah daerah berpeluang meraih nilai investasi dalam skala besar, baik PMDN maupun PMA dalam waktu dekat, menyusul akan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) pada akhir Juli 2007 tentang deregulasi kewenangan atas perizinan investasi dari pusat ke daerah.

Mohammad Lutfi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan aturan yang akan membolehkan pemerintah daerah (pemprov/pemkab/pemkot) untuk mengurusi sekaligus memberi persetujuan perizinan investasi skala tertentu yang selama ini kewenangannya di pemerintah pusat.

“Pemerintah sedang menggodok aturan itu. Rencananya akan dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden yang insya Allah akan diterbitkan akhir bulan ini (Juli 2007-- red ),” katanya pada Seminar Peranan Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal Terhadap Iklim Investasi Daerah yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, beberapa waktu lalu.

Lutfi mengatakan pada prinsipnya pemerintah akan mendorong pemda untuk mengambil peran dalam pro ses perizinan investasi baik skala PMA maupun PMDN. “Ukurannya norma dan standar. Bila kedua parameter itu dapat dikerjakan pemda, maka semua urusan perizinan investasi yang selama ini ditangani pemerintah pusat bisa dikerjakan pemda.” Kepala BKPM itu menegaskan dengan kebijakan itu, pemda diminta berkomitmen melakukan proses pengurusan perizinan investasi dan menyiapkan semua perangkat mulai tata aturan hingga sumber daya manusia (SDM).

“Komitmen pemda dalam memberi kemudahan pengurusan perizinan menjadi yang utama. Poin berikutnya terkait SDM yang mengurusi harus disiapkan serius agar pelimpahan kewenganan itu berjalan maksimal. Jangan lagi ada aturan yang mendistorsi proses investasi di daerah,” tegasnya.

Dia berharap seluruh pemda secepatnya membentuk one stop services (OSS/layanan satu atap) demi kemudahan proses perizinan investasi seiring deregulasi itu.

Lutfi menambahkan BKPM akan mengawal proses deregulasi perizinan investasi itu dengan menyiapkan sejumlah SDM yang secara khusus menangani persoalan itu. “Akan ada sejumlah pegawai BKPM untuk menangani urusan perizinan yang ditangani daerah itu.

Setidaknya akan dibentuk 16 perwakilan daerah yang menjadi representasi 33 provinsi. Tugasnya sebagai fasilitator dan koordinator urusan investasi bagi daerah.”

H. Syamsul Bahrum, PhD Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintahan Kota Batam

“Disini sudah tidak ada penduduk asli, semua adalah pendatang, nah kalau mbak mau cari hiburan ringan dan kawasan industri, Batam tempatnya. Tapi satu yang gak tahan, biaya hidup di sini tinggi sekali”, begitulah ungkap Taher, sopir taksi bandara Hang Nadim.

Sepanjang perjalanan dari bandara menuju Kantor walikota Batam di kawasan Batam Center, banyak terlihat buruh bangunan mengerjakan bangunan baru.

Selain itu kawasan industri pun cukup banyak, dan jaraknya pun berdekatan atau bisa dibilang bertetangga. Sepanjang perjalanan tersebut tidak terlihat kawasan hijau. Sesaat sebelum mendarat di bandara, dapat dilihat kota Batam dari atas memang tampak banyak lahan hijau yang telah berubah menjadi pusat perumahan, industri, dan perbelanjaan.

Dilihat dari aspek geopolitik dan geostrategisnya, pulau Batam dengan luas daerah sekitar 415 km2 berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Sisi utaranya bahkan tepat menghadap ke Singapura dan dilewati jalur pelayaran internasional yang berhubungan dengan Asia Timur, Amerika, Timur Tengah dan Eropa. Letak Batam yang strategis ini membuat pemerintah pusat menjadikannya kawasan industri.

Mengingat posisi strategis tersebut konsentrasi pembangunan perekonomian kota Batam awal dibentuknya diarahkan pada pengembangan bidang industri, perdagangan, dan pelabuhan transit kapal.

Pertamakali pengembangan Batam dilakukan dengan menggunakan pendekatan Lead pembangunan ELI ( Ekspor Industrialization), yaitu sekitar tahun 1971980-an. “Awalnya kita mengembangkan pendekatan ELI, yaitu mengutamakan pertumbuhan daripada pemerataan", ungkap H Syamsul Bahrum, PhD, asisten ekonomi dan pengembangan pemerintahan Kota Batam.

Dengan pola pendekatan tersebut, maka pemerintahan memfokuskan pada kegiatan capital investment , high technology , transportation technology, heavy industries yaitu industri besar yang mengarah pada pengembangan industri padat modal bukan padat karya. “Untuk menunjang pola tersebut, pemerintah mau investasi besarbesaran, yang kita sebut dengan public sector investment , perbandingan investasi ini mencapai 4:1, dimana empat investasi pemerintah dan satu swasta,” ungkap Syamsul.

Untuk menunjang langkah tersebut, dilakukan pembangunan besar-besaran pada basic infrastructure Kota Batam, berupa jembatan penghubung, jalan, water treatment, dam, fasilitas listrik, bandara, dan pelabuhan,” tambahnya.

Dengan dibangunnya semua fasilitas tersebut maka pola investasinya pun kemudian berubah secara otomatis menjadi 1:4, dimana satu investasi pemerintah dapat mengundang empat investasi swasta (dari sektor privat, domestik maupun asing).

Pertumbuhan ekonomi Batam sangat signifikan, bahkan tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 7,6% pada tahun 2005 dan 8,28% tahun 2004, bahkan sebelum terjadi krisis ekonomi bisa mencapai pertumbuhan 12,8%”, tegas Syamsul. Tahun 2006 total investasi mencapai 12,41 US$ miliar, dengan rincian investasi pemerintah 2,45US$ miliar, investasi asing 4,46US$ miliar dan investasi domestik 5,50US$ miliar. Tahun 2006 mengalami kenaikan dibanding dengan total investasi tahun 2005 yang hanya mencapai 11,89US$ miliar (www.batam.go.id).

Peran investor swasta dalam kegiatan investasi tersebut telah memberikan dampak positif pada kemajuan pesat kota Batam, serta memberikan kontribusi signifikan untuk Pemerintah Pusat dalam sumbangan pajak.

Pertumbuhan ekonomi Batam secara keseluruhan didukung oleh dua sektor utama, yaitu industri dan jasa. Dari sektor industri yang paling besar adalah manufaktur, dan industri berat antara lain galangan kapal, perbaikan kapal dan lainnya.

Untuk menunjang aktivitas perekonomian ini maka didirikanlah kawasan industri. “Di Batam kami membangun 26 kawasan industri yang sudah dapat beroperasi, dan memiliki 76 galangan kapal”, ucap Syamsul.

Dari sektor jasa, Batam menerima pendapatan dari perizinan, wisatawan asing dan domestik, serta dari pajak hotel dan restoran. “Dari sektor jasa pariwisata mampu menyumbangkan 40% dari PAD Batam,” Syamsul menambahkan.

Data hotel di Kota Batam yang telah memiliki izin Pariwisata mencapai 39 hotel bintang dan 84 hotel melati (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam Tahun 2006).

Jika sebelumnya Batam dikenal sebagai pulau industri, saat ini sudah berubah menjadi pulau Industry, Trade and Tourism (ITT).

Sambil menyelam minum air, selagi tamu berbisnis juga dapat menikmati keindahan kota Batam. Pemkot ingin menciptakan suasana nyaman berbisnis, dengan menyediakan hiburan bagi pelaku bisnis. Yang ditawarkan pemkot Batam terutama adalah area investasi, industri dan kawasan wisata.

Batam tidak berkembang sendiri, tapi menempatkan Singapura sebagai salah satu Batam Beyond Batam, sementara Singapura menempatkan Batam sebagai Singapore Beyond Singapore. Ini terlihat dari paket wisata yang ditawarkan, misal 7 hari wisata di Singapura, akan mendapatkan wisata gratis 2 hari di Batam dan sebaliknya. Wisatawan yang datang ke Singapura dapat masuk ke Batam, sehingga bisa mengunjungi objek wisata lain di Indonesia. Atau wisatawan dari Indonesia masuk ke Singapura melalui Batam.

Selain itu birokrasi di Batam menawarkan keamanan dan kenyamanan berinvestasi dengan slogan economic thinking, memberikan kemudahan investor untuk berinvestasi di Batam.

Syamsul mengungkapkan, secara tidak langsung Batam mendapat limpahan multiplier effect dari kemajuan Singapura baik dari sisi pariwisata maupun investasi. "Dari sisi pariwisata, feri/kapal penyebrangan ke Singapura itu hampir sama dengan jumlah

pesawat tujuan ke Jakarta, Medan, dan Pekanbaru. Jadi Batam sebagai titik pertemuan dua arus utama, yaitu arus investasi pedagangan dan pariwisata," jelasnya.

Dari sisi investasi, Batam adalah area pabriknya, sedangkan kantornya berada di Singapura. Sehingga ada pekerja yang pergipulang Singapura-Batam, mereka tinggal di Batam dan bekerja di Singapura atau sebaliknya.

Program Penghijauan Meski banyak hutan yang dipangkas untuk pembangunan kota, penghijauan kota Batam tetap dilakukan antara lain dengan program tanaman hutan rakyat (tahura) atau tanaman hutan kota (tahuta) untuk menjaga keseimbangan. "Kita punya program Batam Clean and Green City. Dahulu kota Batam kotor sekarang tampil lebih bersih. Kita juga punya program membangun Kota Batam Madani sekaligus sebagai lokomotif ekonomi nasional,” tegas Syamsul.

Event Wisata Batam Karena letak Batam strategis, maka banyak sekali event yang diselenggarakan di Batam, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Karena itu, Batam juga dikenal dengan julukan Kota MECE (Meeting, Event, Conference, and Exhibition), juga sebagai salah satu kota tujuan studi banding, terutama karena keberhasilannya dalam percepatan pembangunan.

“Memang kita tidak bersaing dengan Bali, karena Bali memang memfokuskan pendapatan pada sektor pariwisata. Long stand wisatawan hanya 1/9 yaitu 1 hari 9 jam, atau paling lama 2,5 hari saja, tidak seperti wisatawan di Bali yang bisa menetap dalam hitungan mingguan,” ucapnya.

Wisatawan yang datang tahun 2006 mencapai sekitar 1.010.000 orang, tahun 2005 sekitar 1.100.000 orang. Dari angka ini, Batam menduduki posisi ketiga nasional untuk tingkat kedatangan wisatawan.

Tujuan utama wisatawan rata-rata adalah wisata kuliner, belanja, golf, spa, atau pijat tradisional. Kebanyakan wisatawan asing mencari pijat tradisional untuk merelaksasi tubuh mereka, karena harganya terbilang murah meriah dibanding di Singapura yang harganya dapat mencapai tiga kali lipat.

“Wisata alam tidak terlalu menonjol, kalo mau cari hiburan kota, seperti shopping, dugem ya memang di Batam tempatnya”, ungkap Asnah, seorang pendatang Jakarta.

Impian Bahrun, kelak Batam bisa tumbuh sebagai hunian Madani, yaitu kota yang ideal bagi warganya maupun investor. "Saya ingin Batam sebagai hunian Madani dan yang terpenting adalah menjadikan Batam sebagai surganya kehidupan wisatawan, investor dan juga surga bagi penduduk Batam sendiri, sehingga Batam bisa menjadi magnet bagi pembangunan daerah lainnya," pungkas Bahrun dengan senyum. (dewimaharani@bipnewsroom.info)

foto : dw

Geliat Investasi di Daerah

Edisi 13/Tahun III/Juli 2007

foto : ids

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Wakil Bupati Kutai Karta Negara Samsuri Aspar

Yako (14) merasa lega. Setelah pengumuman kelulusan sekolah dasar beberapa waktu yang lalu, dia juga tidak mendapat kesulitan berarti untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu sekolah menengah lanjutan. “Tadinya saya pikir bakal putus sekolah lagi,” ujar Yako yang menetap di Kec Loa Janan, Kab Kutai Kartanegara, Kaltim, sumringah.

K

etakutan bukan tanpa alasan, ayahnya hanyalah buruh serabutan dengan penghasilan tak menentu. Yako pun pernah dua tahun putus sekolah dan bekerja serabutan untuk membantu menghidupi ketiga adiknya.

Yako bukanlah satu-satunya anak yang terpaksa bekerja membantu keluarganya, pada tahun 2002, tercatat 11.623 pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara akibat himpitan ekonomi. Tingginya jumlah pekerja anak di Kukar ini cukup meresahkan Pemerintah setempat dan para pemerhati anak. Untuk itu, sejak 4 November 2002, Kab Kutai Kartanegara telah mencanangkan daerahnya sebagai Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA).

“Permasalahan pekerja anak secara tidak langsung, bisa menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara umum,” kata Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekkab Kukar, H Abubakar HA, saat pencanangan ZBPA. Karena semakin tinggi pekerja anak berarti kesejahteraan masih belum merata.

KESRA Bangun SDM melalui ZBPA “Membangun SDM harus dimulai sejak dini karena anak merupakan penentu masa depan bangsa,” tegas Wakil Bupati Kukar Samsuri Aspar, saat ditemui KomunikA beberapa waktu lalu. Terutama bagi Kukar yang PADnya terbesar berasal dari kekayaan alam, Samsuri meyakini SDM yang berkualitaslah yang nantinya tetap mampu mengelola dan memajukan Kukar tanpa sepenuhnya bergantung pada SDA. “Walau investasi untuk membangun SDM itu mahal, nanti 10 sampai 15 tahun mendatang hasilnya akan jauh berlipat ganda,” ujarnya.

Program ZBPA ini pada intinya melarang keras anak-anak usia sekolah dipekerjakan atau bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. “Tugas anak adalah sekolah, jangan disuruh bekerja”.

Tidak tanggung-tanggung, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Kukar digelontorkan untuk mendukung program ini. “Makanya di sini sekolah gratis, bukubuku wajib disediakan, bahkan tersedia bus jemputan sekolah untuk meringankan biaya transport siswa”.

Tidak hanya itu, Pemkab juga menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualitas guru dari tingkat SD sampai SLTA. Selain itu juga melaksanakan Program Kejar Paket A dan B serta pendidikan keterampilan yang bersift praktis, bagi pengangguran.

Kenyataannya, melalui program ini, Pemkab Kukar berhasil mengikis drastis jumlah pekerja anak menjadi hanya sekitar 840 pada tahun 2007 ini. Menurut Samsuri, ditargetkan pada akhir 2007 (pelaksanaan 5 tahun pertama) Kukar bebas pekerja anak dibawah umur 15 tahun, yang artinya seluruh anak di Kukar telah mengikuti wajib belajar 9 tahun. Sementara tahun 2012 mendatang, ditargetkan seluruh anak dibawah usia 18 tahun telah mengikuti wajib belajar 12 tahun.

Sinergi ZBPA dan Gerbang Dayaku Secara komprehensif, Pemkab Kukar telah mengembangkan sektor pendidikan, pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial, yang dituangkan dalam grand strategy program Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai Kartanegara, atau yang lebih dikenal dengan Gerbang Dayaku. “Program ZBPA merupakan bagian integral dari Gerbang Dayaku yaitu peningkatan mutu SDM yang menjadi dasar keseluruhan program,” kata Samsuri.

Upaya untuk mensukseskan program ZBPA yang disinergikan dengan Gerbang

Si Buyung Tak Lagi Membanting Tulang Dayaku adalah dengan memberikan bantuan di sektor ekonomi keluarga kepada orang tua yang memiliki anak. “Anak tidak dilarang untuk membantu orang tua, selama mereka tetap sekolah,” kata Samsuri, seraya melanjutkan, yang tidak boleh adalah mengeksploitasi anak untuk bekerja hingga mengganggu sekolahnya, bahkan membuatnya putus sekolah.

Selain melalui pemberian jaminan sosial bagi kalangan lanjut usia, Pemkab juga mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan kredit usaha kecil kepada individu maupun kelompok masyarakat, melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim.

“Dengan begitu diharapkan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan SDM bias berjalan beriringan,” tukas Samsuri.

Dan untuk lebih menguatkan Program ZBPA, Pemkab Kukar bahkan sudah menerbitkan Perda No.9 Tahun 2004 yang akan berlaku efektif mulai tahun 2008 mendatang. Salah satu isi Perda adalah mewajibkan anak 15 tahun kebawah untuk bersekolah, dan tidak boleh diberhentikan oleh orang tua untuk dipekerjakan demi kepentingan ekonomi keluarga. Sanksi bagi adanya pelanggaran tidak tanggung-tanggung, “setidaknya 6 bulan penjara atau denda lima juta rupi-

B

foto : bank foto

Edisi 13/Tahun III/Juli 2007

atu ketika ia menonton berita di televisi bahwa akhir Juli 2007 ini pemerintah akan meluncurkan Program Keluarga Harapan.

Kalau tak ada aral melintang, akhir Juli 2007 ini pemerintah akan meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan langsung tunai secara bersyarat, untuk memberdayakan kaum ibu dari kalangan miskin agar mampu berusaha dan mendorong

Kukar, Kota Layak Anak Dengan keberhasilan Program ZBPA ini, Kabupaten Kutai Kartanegara terpilih menjadi salah satu dari lima kota pilot project untuk percontohan Kota Layak Anak. Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono, Kukar terpilih karena pemerintahnya dinilai siap untuk menjalankan program ini. Kesiapan ini, katanya, meliputi kesiapan dana maupun kebijakan, “dan diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik Pemda maupun masyarakatnya”.

Kasubag Pemberdayaan Perempuan, Bagian Kesra Sekkab Kukar, Lilis Mardiana menjelaskan, hingga saat ini Pemkab Kukar masih menyusun program-program yang sesuai untuk mendukung Kukar sebagai Kota Layak Anak. “Sekarang baru tahap pemetaan,” jelasnya. Namun, apapun itu, Lilis meyakinkan Pemkab siap mendukung sepenuhnya terwujudnya Kukar sebagai Kota Layak Anak.

Semoga kelak tak ada lagi si Buyung atau si Upik bekerja membanting tulang untuk menghidupi keluarga. (ides@bipnewsroom.info)

foto : ids

Harapan dari Program Keluarga Harapan elakangan ini Suti resah. Bagaimana tidak, anaknya yang sulung minta didaftarkan ke SMP, adiknya masuk SD, dan yang bungsu masuk TK. Sementara penghasilannya sebagai tukang cuci keliling tak cukup untuk membiayai ketiga anaknya. Janda yang tinggal di Palmerah Jakarta ini hanya bisa berkeluh kesah. Ia sudah putus harapan, sampai su-

ah,” kata Samsuri. Setidaknya dengan Perda ini, orang tua yang akan mengeksploitasi anak-nya akan berpikir dua tiga kali.

anak tetap sehat dan bersekolah sesuai Program Wajib Belajar.

“PKH ini bukan merupakan kelanjutan atau pengganti program bantuan langsung tunai (BLT),"kata Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos) Depsos Drs Chazali H Situmorang APT MSc, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Chazali, saat ini semua mekanisme, prosedur dan tahapan seperti persyaratan, verifikasi, penyaluran, sosialisasi dan lainnya, telah rampung untuk segera diluncurkan di Provinsi Gorontalo.

Untuk tahap awal, PKH hanya diterapkan di 348 kecamatan dari 48 kabupaten pada tujuh provinsi, yaitu di Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTT untuk 500.000 ibu rumah tangga sangat miskin (RTMS), ibu yang sedang hamil, dan memiliki balita atau anak usia sekolah SD-SMP. "Pelaksanaan PKH di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, yaitu bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan," kata Chazali, seraya menambahkan, dana PKH disalurkan langsung melalui PT Pos atas nama ibu penerima PKH. Bantuan PKH tersebut, akan berlangsung selama enam tahun (2007-2012) sebesar Rp600.000 hingga Rp2,2 juta yang dapat digunakan si ibu untuk membiayai antara pemeriksaan kehamilan, pemenuhan gizi anak

balita, dan biaya transpor ke sekolah bagi anak di SD dan SMP. Chazali menegaskan, para ibu penerima dana PKH akan didampingi pegawai kontrak dari Depsos yang berkantor di kota/ kecamatan, dan jika ada penyelewengan penggunaan dana, maka bantuan yang diberikan akan dicabut dan diberikan kepada RTMS nomor urut berikutnya yang telah didata.

Anggaran PKH berasal dari APBN tahun 2007 sebesar Rp1 triliun dan diperuntukkan bagi 500.000 ibu dari RTM, sedangkan sekitar 11,6 juta ibu keluarga miskin yang belum mendapat PKH, akan diupayakan pada tahun berikutnya.

Pemilihan wilayah dan jumlah keluarga miskin penerima PKH dilakukan berdasarkan kesiapan pemkab/pemkot yang bersedia untuk membantu kelancaran PKH dengan menanandatangani “Pakta Integritas” sebuah perjanjian dengan Depsos yang isinya pemda bersedia membantu kelancaran penyaluran dan pengawasan dana PKH. Pelaksanaan PKH akan ditangani tenaga yang dikontrak Depsos mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan/desa, sehingga mereka dapat bekerja secara penuh dan memenuhi sasaran berupa peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dan anak-anak berusia sekolah.

Tentu saja mata Suti sontak berbinar melihat harapan terpampang di depan mata. "Kalaupun tahun ini anak saya belum bisa sekolah, saya harap tahun depan bisa sekolah dengan bantuan PKH," harapnya.

Amiin! (gunarjo@bipnewsroom.info)

5

S

iang itu, tanggal 1 jam 1 siang, puluhan orang berseragam "khaki" (PNS) duduk berjubel di sebuah ruang sempit. Mata mereka terlihat antusias memandang seorang wanita yang sedang menghitung uang. Tak lama, satu persatu nama yang yang antri dipanggil. Satu-persatu pula keluar ruang membawa amplop di tangan dengan wajah sumringah.

Mereka, para PNS itu, bukan sedang antri mengambil gaji, namun sedang mendapat giliran mengambil pinjaman di Koperasi Pegawai Negeri di Kota Wonosobo Jateng. "Kami senang dapat pinjam uang dengan bunga ringan, lagi pula bunganya nanti untuk kita-kita juga," ujar Reni,

W

foto: bank image

aktu sudah menunjukkan pukul 20.30 WIB ketika KomunikA memasuki sebuah wilayah di Kota Rambutan (Binjai), Sumatera Utara, Tepatnya di Kelurahan Jati Utomo, pada Jum’at (6/7). Begitu tiba langsung menuju ke tempat pertemuan sederhana yang telah disiapkan di halaman rumah salah seorang warga setempat. Kali ini KomunikA berkesempatan mengikuti acara penyuluhan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai, Drs. Suroyo, BBA. “Sebagai bagian pelayanan kepada masyarakat kita harus selalu siap jika diundang oleh warga yang meminta bantuan untuk kegiatan penyuluhan mengenai pembentukan koperasi,” ujarnya beberapa saat sebelum memasuki tempat pertemuan.

Warga Jati Utomo meminta bantuan penyu-

6

bidan PNS di kabupaten tersebut. Reni memang menjadi anggota koperasi di kantornya, dan ia merasa sangat terbantu.

Koperasi memang sejak lama telah diseyogyakan oleh para pendiri bangsa kita untuk diterapkan sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Itu karena koperasi adalah bentuk yang paling mendekati fungsi ideal ekonomi kerakyatan. Founding fathers kita melalui konsensus bersama telah sepakat bahwa ekonomi yang dibangun adalah ekonomi yang berkeadilan sosial.

Jalan Tengah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam

luhan kepada Kantor Dinas Koperasi dan UKM karena mereka ingin mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). “Warga disini kebanyakan adalah pengrajin kecil anyaman bambu bang, jadi kalau kita membentuk koperasi simpan pinjam pastinya akan sangat bermanfaat,” kata Dian (35) salah seorang warga setempat dengan mantap.

Warga Jati Utomo memang mayoritas pengrajin anyaman bambu terutama anyaman untuk keranjang buah, meja, kursi dan beberapa perabot rumah tangga lainnya. Hasil kerajinan tersebut dijual kedaerah-daerah setempat di Binjai serta keluar daerah seperti ke Langkat, Aceh serta beberapa daerah lain.

“Hasil kerajinan warga cukup baik dan banyak peminatnya, tetapi permasalahan yang sering muncul adalah kekurangan modal,” kata Wakil Lurah Jati Utomo pada kesempatan tersebut. Sehingga ia berharap melalui penyuluhan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM ini bisa memberikan wawasan warga setempat yang ingin mendirikan koperasi simpan pinjam.

Anggota Komisi II DPRD Kota Binjai, Amri Sujono yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan, pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan modal yang memadai dan tepat sasaran. “Dalam hal ini koperasi bisa mempunyai peran dan fungsi penting untuk turut serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.

Antusiasme Warga Pada kesempatan tersebut Suroyo mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan sebagai inisiatif warga setempat mengenai koperasi ini merupakan suatu awal yang sangat baik. “Berarti sudah ada kemauan dari dalam diri sendiri untuk mendirikan koperasi,” katanya.

Menurut dia, koperasi hendaknya juga tidak dijadikan sebagai tujuan tetapi sebagai sebuah sarana untuk mancapai tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh anggota-anggotanya.

“Oleh karena itu antar anggota koperasi harus memiliki iktikad yang baik dan penuh tanggungjawab, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal,” katanya.

Menanggapi pertanyaan warga mengenai anggaran sebuah koperasi, Suroyo menjelaskan bahwa koperasi harus memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ada iuran wajib bagi anggota karena berhasil atau tidaknya sebuah koperasi ditentukan oleh anggotanya.

Dia juga menjelaskan bahwa Dinas Koperasi tidak memberikan bantuan dana kepada koperasi yang setengah-setengah dalam kinerjanya.

Oleh karena itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu koperasi jika ingin mendapatkan bantuan dana antara lain kinerja koperasi yang baik dan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. “Kalau bentuknya adalah koperasi simpan pinjam maka paling tidak harus ada aktivitas menyimpan dan meminjam oleh para anggota koperasi tersebut,” katanya. Antar anggota harus saling mempercayai dan bertanggungjawab serta tidak mendahulukan kepentingan pribadi.

Ternyata di Binjai bukan hanya dari kalangan pengrajin saja yang getol mendirikan koperasi.

Pemuda dan pemudi pun tidak kalah antusiasnya. Seperti pemuda-pemudi di kampung Limau Sundai yang tengah bersiap untuk mendirikan Koperasi Serba Usaha (KSU) bidang Jasa

tanian, peningkatan energi, minyak goreng, perumahan rakyat, dan penggunakan IT. Peran Belum Maksimal Benar seperti apa yang disampaikan Presiden, bahwa koperasi adalah the third way (jalan ketiga) di antara dua mainstream sistem ekonomi dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Koperasi menjadi harapan PBB dalam penanggulangan kemiskinan, percepatan lapangan kerja dan memperkukuh integrasi sosial.

Menurut Bung Hatta, koperasi merupakan bentuk bangun usaha yang paling tepat untuk Indonesia, namun kalau dilihat dari kaca mata hitam, perkembangan koperasi Indonesia tidak terlalu menggembirakan.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Adi Sasono, mengatakan, 30 persen dari 138.000 koperasi di Indonesia hingga saat ini belum aktif. Salah satu penyebabnya, koperasi kekurangan modal untuk mengembangkan usaha.

Adi mengatakan, banyak koperasi yang belum aktif akibat modal usahanya tersendat.

Hal ini merupakan salah satu imbas kenaikan harga bahan bakar minyak tahun 2004 lalu, sehingga anggota koperasi kekurangan modal untuk tabungan. Penyebab lainnya, pemerintah kurang menjalankan perannya sebagai pembina koperasi, dan kebijakan yang digulirkan kurang mendukung pengembangan koperasi rakyat. Ia memberi contoh, kebijakan pemerintah yang menyebabkan koperasi pasar tradisional semakin tersingkir oleh koperasi pasar modern.

"Perbankan juga kerap tidak berpihak pada koperasi kecil. Koperasi kecil kerap kesulitan mendapat pinjaman modal untuk pengembangan usaha," kata Adi. Ia mengatakan, Dekopin telah berupaya mengembangkan simpan-pinjam online dengan target membantu 10.000 koperasi yang

Informatika. Sehingga mereka juga mengundang Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk memberikan penyuluhan bagi calon anggota koperasi tersebut, Sabtu, (7/7) pukul 09.00 WIB. Antusiasme terlihat di wajah pemuda-pemudi yang berusia sekitar 20 tahunan tersebut untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh untuk mendirikan sebuah koperasi.

“Dengan mendirikan koperasi maka kami berharap dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi anggota yang bergerak dalam bidang jasa informatika terutama dalam hal p e r m o d a l a n ,” kata Budi (23), salah seorang pemuda yang datang pada acara tersebut.

Melalui acara penyuluhan ini dia juga berharap pemahaman anggota tentang koperasi dan apa saja Remaja Binjai ikut penyuluha tugas dan kewajiban anggotanya dapat bertambah. foto: dn

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani berkeliling stand pada Puncak Peringatan Harkopnas di Garuda Wisnu Kencana,Jimbaran, Bali, Kamis (12/7) pagi. (foto:presidensby.info)

acara puncak Hari Koperasi di Bukit Jimbaran Badung Bali, Kamis (12/7), secara tegas menyatakan bahwa ekonomi yang kapitalistik, komunistik, maupun neoliberalistik bukan pilihan bangsa Indonesia. ”Ekonomi kapitalistik adalah sistem ekonomi yang bergantung pada sistem pasar dan pada kenyataannya kapitalisme gagal dalam menghadirkan keadilan sosial sejati, gagal untuk mengurangi kesenjangan, dan disparitas antar bangsa,” kata Presiden SBY. ”Begitu juga dengan ekonomi komunistik. Pada dasarnya ekonomi komunistik diharapkan bahwa rakyat bisa dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, tapi pada kenyataannya gagal mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Para founding fathers kita sadar bahwa itu bukan pilihan kita,” SBY menjelaskan.

Neoliberalisme juga bukan pilihan, lanjut Presiden, karena berorientasi pada perdagangan bebas, investasi bebas, dan tidak setuju atas peran pemerintah yang selama ini dilakukan banyak negara karena merupakan distorsi. ”Oleh karena itu, sistem ekonomi harus senafas dan sejiwa dengan konsep bangsa kita yaitu ekonomi terbuka berkeadilan sosial,” Presiden menambahkan. ”Untuk sistem ekonomi kita, kita akan terus terus terbuka untuk mengambil hal-hal yang baik untuk menguatkan ekonomi di era globalisasi. Dalam sistem ekonomi terbuka dan berkeadilan sosial peran pemerintah sangat diperlukan untuk mensubsidi pasar dan rakyat,” SBY menjelaskan.

Negara harus membantu masyarakat banyak. Kalau sistem ekonomi kapitalisme, semua dibiarkan pada mekanisme pasar. Ini adalah contoh konkret bahwa kita mengambil sistem ekonomi yang benar, yaitu sistem ekonomi terbuka dan berkeadilan sosial,” tegasnya.

Presiden SBY mendorong lima program yang dilaksanakan koperasi Indonesia. Antara lain program-program dalam peningkatan per-

Arti Koperasi Bagi Mereka Warga masyarakat sangat berharap koperasi dapat membantu industri kecil yang mereka geluti, baik untuk memperoleh tambahan modal maupun mengembangkan usaha. Seperti yang dialami sebuah industri kerajinan yang bambu yang terletak di Kelurahan Tanah Merah, Kota Binjai.

“Usaha kerajinan ini sudah saya tekuni bersama suami sejak tahun 1996 dan sempat juga hasilnya di jual ke luar negeri,” kata Sumarni (45), salah satu pengrajin setempat.

Menurut dia awalnya memang agak sulit mengumpulkan warga untuk membentuk kope-

Koperasi dan UKM Tahan Krisis Adi Sasono menyatakan, koperasi saat ini masih menonjolkan kebersamaannya saja, tapi lupa pentingnya berusaha. Padahal menghadapi dunia baru yang keras, tidak ramah pada si kecil dan yang lemah kemampuan usaha yang dilaksanakan dalam prinsip kebersamaan bisa menjadi solusi.

"Jika koperasi memiliki kualitas sumber daya manusia mumpuni pasti mampu bersaing dengan perusahaan besar sekalipun," kata Adi. Ia mencontohkan sebuah Kospin Jasa di Pekalongan yang memiliki omzet Rp60 miliar per hari. Ada pula Induk Koperasi Kredit dengan simpanan Rp3,4 triliun. "Kalau bank, ini sudah termasuk skala menengah. Bedanya bank disubsidi pemerintah melalui bunga obligasi dan banyak yang macet, sedangkan di koperasi tak ada subsidi dan semua pinjaman lancar pengembaliannya," imbuhnya.

Sayangnya koperasi terbilang jarang berpromosi bahwa ia memiliki kemampuan survive lebih tangguh dari perusahaan-perusahaan besar dalam menghadapi krisis. "Waktu 19981999, dolar AS mencapai Rp16.000, konglomerat lari, perusahaan asing kabur, yang bisa menyelamatkan ya ekonomi kecil. Minyak goreng Rp9.000 per liter, melalui koperasi didistribusikan merata akhirnya turun jadi Rp3.500 dalam waktu dua bulan. Nah, sekarang diserahkan swasta. Tahu sendiri harganya sekarang. Begitu juga pupuk, setelah diserahkan ke swasta, pada saat panen malah mengalami kelangkaan. Aneh, kan?" ucap Adi. Kesusahan ekonomi sekarang, menurut dia, karena banyak yang melupakan usaha kecil dan melupakan peran koperasi, padahal seluruh dunia sekarang kembali ke koperasi.

Sebagai contoh, AS yang kapitalis kini memiliki 150 juta anggota koperasi atau 60% orang dewasa di AS menjadi anggota koperasi, Singapura 1,6 juta atau 80% orang dewasa anggota koperasi, bandingkan di Indonesia

rasi, permasalahan terletak pada kepercayaan antar anggota. “Ini karena warga sudah banyak mendengar koperasi yang dananya justru dibawa lari oleh pengurusnya sendiri,” imbuhnya. Sehingga masyarakat sulit untuk saling mempercayai seseorang walaupun itu tetangganya sendiri.

Namun begitu, saat ini dia dan beberapa pengrajin lainnya mengaku sudah tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yakni KSP Ridho. Menurut dia koperasi yang saat ini mempunyai jumlah anggota sekitar 300 orang tersebut sangat membantu anggotanya, terutama dalam hal permodalan. Banyak pengrajin yang kurang bisa berkembang karena kesulitan modal, dengan menjadi anggota koperasi langsung naik omzetnya.

Menurut Sumarni, peran peuluhan koperasi. merintah kota melalui Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga sudah cukup baik. Tidak jarang hasil kerajinannya di ikutsertakan dalam berbagai pameran baik lokal maupun di luar daerah. Selain itu pengrajin juga kerap diundang untuk mengikuti berbagai acara seminar, penyuluhan ataupun pelatihan yang diadakan oleh dinas setempat.

Sama halnya dengan Rusman (40), warga Kelurahan Rambung. Bagi para pengrajin keberadaan koperasi dirasakan sangat membantu, terutama sebagai wadah untuk mengembangkan usaha. “Daripada pinjam uang untuk modal ke rentenir kan lebih baik pinjam ke koperasi, toh koperasi kan juga untuk kesejahteraan anggotanya,” katanya mantap. Dia menutur-

yang hanya 30 juta atau 20% orang dewasa yang jadi anggota koperasi.

Menurut Adi, ada dua jurus utama untuk membangkitkan koperasi. Pertama, koperasi harus diberdayakan sebagai instrumen kebijakan publik untuk menjamin pemerataan dan keadilan, sebab kalau diserahkan ke pasar bebas, hukum besi ekonomi yang jalan, yang kuat yang menang. Kedua, jadikan koperasi instrumen pemberdaya masyarakat atau sekolah demokrasi. Koperasi memberikan pendidikan tentang kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Dan tak kalah penting, untuk mengembalikan kekuatan koperasi, gerakan koperasi itu sendiri yang harus merevitalisasi diri. Bukan revitalisasi oleh kekuatan luar.

Revitalisasi Ekonomi Melalui Koperasi Di antara tugas berat pemerintahan baru dibawah Presiden SBY adalah bagaimana membangkitkan kembali dan sekaligus mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi nasional pasca krisis moneter. Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah kiranya pantas mendapatkan prioritas utama penanganan. Hal ini bukan saja karena ekonomi kerakyatan memiliki pijakan konstitusional yang kuat, namun juga karena ia gayut langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara obyektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu ‘engine’ bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (social welfare) dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan ‘kue pembangunan’ sejalan dengan program pengentasan kemiskinan (poverty alleviation).

Krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia (Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia) pada tahun 1997 setidaknya menjadi saksi sejarah dan sekaligus memberikan pelajaran sangat berharga bahwa sesungguhnya pengembangan ekonomi bangsa yang berbasis konglomerasi itu rentan terhadap badai krisis moneter. Sementara itu, pada saat yang sama kita dapat menyaksikan bahwa ekonomi kerakyatan (diantara mereka adalah koperasi), yang sangat berbeda jauh karakteristiknya dengan ekonomi konglomerasi, mampu menunjukkan daya tahannya terhadap gempuran badai krisis moneter yang

kan tidak sedikit warga yang terlilit hutang oleh rentenir karena meminjam uang untuk modal usaha atau mengembangkan usaha dengan bunga yang mencekik. Oleh sebab itu ia berharap pemerintah akan terus memperhatikan dan mendukung koperasi sehingga masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaatnya.

Dukungan Pemerintah Setempat Menurut Suroyo, Pemerintah Kota Binjai memberikan perhatian tersendiri dan mendukung perkembangan koperasi. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2002 Tentang Pinjaman Bergulir Kepada Koperasi, Kelompok dan UKM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Perda ini sebagai payung hukum dan landasan yang menunjukkan bahwa pemerintah kota Binjai sangat mendukung perkembangan koperasi,” imbuhnya.

Selain itu selama perubahan setelah otonomi nomenklatur dari unit kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai memang tidak berubah. “Hal ini mungkin berbeda dengan beberapa daerah yang dinas koperasinya selain nomenklaturnya berubah setelah otonomi, juga ditumpangi dengan tugas-tugas lain sehingga tidak bisa fokus didalam melakukan pembinaan terhadap koperasi atau usaha kecil dan menengah lainnya,” katanya.

Karena itu menurut dia pembinaan terhadap koperasi seharusnya mengandung empat substansi pokok yang meliputi antara lain bimbingan, pengawasan, fasilitasi serta perlindungan.

Jumlah koperasi di Binjai berdasarkan data terakhir adalah sebanyak 128, dari jumlah tersebut sebanyak 122 adalah koperasi aktif, sedangkan untuk koperasi yang berkualitas sebanyak 73 koperasi. Koperasi dapat dikatakan berkualitas berdasarkan klasifikasi kelas A,B dan C yang dinilai berdasarkan 3 aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek manajemen dan administrasi keuangan usaha, serta aspek perencanaan dan pengembangan. Suroyo

melanda Indonesia.

Pada sisi lain, era globalisasi dan perdagangan bebas yang disponsori oleh kekuatan kapitalis membawa konsekuensi logis antara lain semakin ketatnya persaingan usaha diantara pelaku-pelaku ekonomi berskala internasional. Banyak pihak mengkritik, bahwa konsep perdagangan bebas cenderung mengutamakan kepentingan kaum kapitalis dan mengabaikan perbedaan kepentingan ekonomi antara berbagai strata sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam sistem perdagangan bebas tersebut, perusahaan-perusahaan multi nasional yang dikelola dengan mengedepankan prinsip ekonomi yang rasional, misalnya melalui penerapan prinsip efektivitas, efisiensi dan produktifitas akan berhadapan dengan, antara lain, koperasi yang dalam banyak hal tidak sebanding kekuatannya. Oleh karena itu agar tetap survive, maka koperasi yang oleh Anthony Giddens dipopulerkan sebagai the third way, perlu diberdayakan dan melakukan antisipasi sejak dini, apakah dengan membentuk jaringan kerjasama antar koperasi dari berbagai negara, melakukan merger antar koperasi sejenis, atau melakukan langkah antisipatif lainnya.

Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan.

Secara operasional, jika koperasi menjadi lebih berdaya,

menambahkan di Binjai jenis koperasi yang terbanyak adalah Koperasi Serba Usaha (KSU).

Selain itu juga dengan melakukan beberapa strategi dalam pengembangan koperasi.

Pertama adalah dengan proaktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat. Kedua dengan selalu siap merespon jika ada permintaan masyarakat yang meminta penyuluhan tentang koperasi, Ketiga adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi terutama pengurus dan pengawas dalam bentuk pelatihan, misalnya pelatihan bidang manajemen, kelembagaan ataupun administrasi keuangan.

“Selain itu kami juga mengadakan kegiatan temu usaha dengan mengundang bank maupun lembaga keuangan non-bank serta pengusaha bertemu dengan pengurus koperasi untuk saling berbagi informasi,” katanya.

Menurut dia kegiatan ini sangat efektif karena dari kegiatan ini banyak koperasi yang kemudian mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga tersebut.

Strategi berikutnya menurut Suroyo adalah dengan mengajak pengurus koperasi melakukan studi banding ke daerah-daerah lain serta mengikutsertakan berbagai produk koperasi dalam berbagai pameran baik lokal maupun di luar daerah.

Kendala Suroyo menjelaskan bahwa kendala dalam pengembangan koperasi di masyarakat terutama adalah karena maraknya rentenir dengan trik-trik tertentu untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. “Karena pemahaman masyarakat yang belum cukup maka banyak yang dirugikan. Banyak masyarakat yang masih berpikir bahwa koperasi itu hanya memberikan pinjaman saja, sehingga jika ada orang yang dating memberikan mereka mengira itu juga koperasi, seharusnya tidak semudah itu, butuh proses,” tegasnya.

Selain itu pada awalnya ada kesulitan ka-

maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui wadah koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.

Kita sudah seharusnya terpanggil untuk secara bersama-sama memberdayakan koperasi sehingga koperasi bukan hanya berperan sebagai lembaga yang menjalankan usaha saja, namun koperasi bisa menjadi alternatif kegiatan ekonomi yang mampu menyejahterakan anggota serta sekaligus berfungsi sebagai kekuatan pengimbang dalam sistem perekonomian. Dengan kata lain, kita mengharapkan tumbuh berkembangnya koperasi yang memiliki competitive advantage dan bargaining position yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya.

Semoga koperasi sebagai salah satu representasi dari ekonomi kerakyatan yang bersendikan demokrasi ekonomi dapat tumbuh, berkembang dan berdaya guna serta benar-benar mampu berperan sebagai sokoguru (pilar) penting perekonomian bangsa.*** (berbagai sumber/gunarjo@bipnewsroom.info)

foto: bank image

memperoleh akses jaringan internet. Pihaknya menjalin kerjasama dengan perbankan dan swasta, di antaranya Bank Mandiri dan Bank Bukopin, untuk membantu modal koperasi.

Meski demikian, program simpan pinjam online itu belum dapat menjangkau koperasi di daerah-daerah pelosok.

rena masyarakat sempat trauma terhadap citra koperasi dimasa lalu yang masih kurang baik.

“Misalnya pada tahun 1999 citra koperasi kurang baik di mata masyarakat karena banyak koperasi yang gagal daripada yang berhasil,” katanya.

Sedangkan kendala lain yang muncul dari dalam masyarakat sendiri adalah sulitnya untuk menemukan kebersamaan dan kepercayaan pada sekelompok orang yang ingin mendirikan koperasi. “Ini juga terkait dengan trauma masa lalu dimana banyak dana koperasi yang malah di salahgunakan oleh pengurusnya sendiri pada waktu itu,” jelasnya.

Menurut Suroyo kendala-kendala tersebut bisa diatasi karena pemerintah daerah setempat sangat memperhatikan dan mendorong terhadap perkembangan koperasi. “Semua memang tergantung kepada kebijakan daerah masing-masing, kalau memang berkomitmen terhadap perkembangan koperasi maka pasti akan berhasil. Ambil contoh lain misalnya perkembangan koperasi di Bali, Yogyakarta dan beberapa daerah di Jawa Timur yang koperasinya luar biasa maju,” katanya.

Hari koperasi yang ke 60 pada tanggal 12 Juli menurut Suroyo hendaknya dapat dijadikan sebagai momentum bagi koperasi untuk terus meningkatkan kinerja, kualitas dan kuantitas serta pelayanan kepada anggotanya.

Selain itu juga untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara pengurus, pengawas koperasi dan anggota-anggonya.

Binjai pada tahun 2001 yang lalu mendapatkan penghargaan Bakti Koperasi dari Menteri Negara Koperasi. Pada tahun 2006 Binjai juga memperoleh Satya Lencana Pembangunan Koperasi dari Presiden Republik Indonesia.

“Oleh itu kita berharap minimal dapat mempertahankan prestasi itu tentunya dengan meningkatkan dan mengadakan perbaikan-perbaikan sehingga koperasi dapat menjadi sebuah lembaga bagi masyarakat dan milik masyarakat,” pungkasnya. (hendra@bipnewsroom.info)

7

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

WAWANCARA

Kepala BNP2TKI, Mohammad Jumhur Hidayat:

Sopan-santunlah Sama TKI Tenaga Kerja Indonesia atau biasa disingkat TKI konon jauh dari kata dihargai, terlebih dihormati hak-haknya. Masyarakat dan juga pemerintah memandang sebelah mata profesi yang sering dirundung duka ini. Padahal dengan 6 juta TKI yang tersebar di beberapa negara, sektor ini menjadi penghasil devisa terbesar kedua setelah migas. Angkanya fantastis, US$ 9 miliar. “Luar biasa. Dananya langsung ke masyarakat. Ekonomi pedesaan hidup, kemiskinan berkurang, pengangguran hilang. Berangkat satu, pengangguran hilang satu.

Gak usah nunggu iklim investasi yang kondusif, karpet merah buat investor,� kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Mohammad Jumhur Hidayat.

Deportasi, penganiayaan, dan lemahnya jaminan hukum di negara luar, disebut Jumhur sebagai pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Sebenarnya apa saja yang sudah dan akan dilakukan pemerintah bagi para pahlawan devisa ini? KomunikA mewawancarai beliau di tengah pertemuan dengan Dubes Malaysia untuk Indonesia, (6/9).

Berikut petikannya:

Masalah TKI konon sering dipandang sebelah mata. Bagaimana sebenarnya?

Harus diakui, pemerintah menyadari bahwa TKI adalah pilar ekonomi yang penting, belum lama. Padahal TKI sudah ada sejak 1980-an. Kalau mau jujur, TKI dipandang sebelah mata oleh pemerintahan sebelumnya.

Tahun 1980-an yang ngurus TKI hanya

pejabat eselon IV. Akhir 80-an, naik eselon III. Memang saat itu duitnya belum sebanyak sekarang, baru mulai beberapa waktu belakangan. Kemudian naik lagi pada 90an diurus oleh eselon II. 2001 naik eselon I, tapi masih di bawah Depnaker. Baru pada periode pemerintahan sekarang dianggap penting. Dibuat undang-undang, termasuk juga dengan dibentuknya BNP2TKI yang berada langsung di bawah Presiden.

Artinya sudah ada kemajuan lah ya. Dari sisi itu sudah mulai terlihat ada perhatian.

Cuma memang kecepatan antara perbaikan sistem dengan masalah-masalah yang ditimbulkan karena penempatan-penempatan sebelumnya, belum imbang. Sehingga jomplang (tidak seimbang-red) antara harapan masyarakat yang begitu tinggi dengan delivery pemerintah terutama melalui badan ini. Tapi pastinya, satu-satunya badan yang baru didirikan di Republik ini dan langsung dihujat, ya cuma BNP2TKI. Iya kan? Saya rasa badan lainnya slow-slow saja.

Dihujat karena banyak harapan mungkin?

Iya, karena banyak harapan dari masyarakat. Di mana-mana orang teriak ini dan itu. Bukti bahwa masyarakat memang menaruh perhatian dan harapan.

Walau baru, jalur kerja BNP2TKI sudah mulai terlihat?

Kita baru mulai beroperasi 9 Maret 2007.

Beberapa hal sudah dikerjakan pemerintah, misal menaikkan upah 25-30 persen di hampir semua negara. Kita juga sudah menerapkan sistem black list pada agen-agen yang nakal di dalam dan luar negeri. Ratusan agen sudah di black list.

Sebelumnya belum terlalu serius. Padahal semua itu instrumen yang penting dalam rangka perlindungan TKI. Hal itu juga yang dinasihatkan dalam special reporture dari PBB. Jadi PBB keliling ke beberapa negara Asia, mencatat program pengembangan migrant workers diantaranya nasehat itu yang direkomnedasikan kepada Indonesia.

Indonesia belum menerapkan sistem black list kepada agen dan users. Nah sekarang sudah mulai kita terapkan. Jadi orang sudah mulai kapok. Bikin salah, kita black list, stres juga mereka. Ha ha ha...

Sekarang saya sedang buat roadmap kepada perlindungan yang ideal, perekrutan, dan penempatan ideal. Sedang bikin peta ke arah itu. Mudah-mudahan Agustus sudah kita launching kepada masyarakat, ini lho peta kita ke arah kebaikan. Apapun, ini adalah lembaga baru. Kita butuh waktu dan saya minta kesabaran masyarakat. Dan saya berharap dukungan semua pihak dan instansi terkait.

Dulu belum dilakukan?

Maksudnya, belum begitu seriuslah. Sekarang kita seriusin. Kemudian juga pu-

ngutan-pungutan, kita kurangi. Seperti di terminal 3, terkenal dengan pungutan Rp25.000.

Pungutan siluman maksudnya?

Itu tidak siluman. Itu resmi, ada SK menterinya. Dari 2002 atau 2003. Baru per 17 Juni kemarin kita hapus pungutan itu.

Sekarang operasionalisasi di terminal 3 dibiayai negara.

TKI kita terkesan tidak punya keahlian ketika dikirim ke sana. Bagaimana?

Memang di antara masalah yang muncul adalah proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan tidak sempurna. Rekrutmen masih tidak terencana, asal-asalan, dan mengandalkan pada calo.

Tidak ada sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur, mematuhi rambu-rambu, dan jangan mau dibujuk rayu oleh calo-calo. Ini kan kita jarang (disosialisasikan--red). Kalau mau jujur ya, cuci tangan saja di televisi diiklanin tuh.

Cuci tangan yang benar. Masa untuk TKI gak ada iklannya, apalagi yang lain-lain. Kita memang kurang memerhatikan mereka. Kita akui. Badan ini yang nongkrongin supaya kita ketuk pintu hatinya dan matanya agar memperhatikan.

Nah, kita juga mereformasi sistem penempatan. BLK kita benerin. Nanti kita akan buat juga bursa kerja luar negeri sampai ting-kat kecamatan. Kita jemput bola supaya calo dan agen yang sering menipu TKI bisa de-ngan sendirinya tersingkir. Kita pakai aparat pemerintah sampai ke bawah. Tidak harus badan, koordinasi dengan dinas atau keca-matan. Konsepnya sudah kita siapkan.

Juga akan buat semacam rating atau akreditasi bagi BLK-BLK yang sekarang ada.

Pemeriksaan kesehatan dan semisalnya. Kita cek satu-satu, yang nakal-nakal akan kita singkirkan. Mudah-mudahan pertengahan Agustus sudah bisa kita umumkan.

Sudah mulai jalan sistem rating-nya?

Ya sudah. Kita sudah mempersiapkan itu semua. Satu-satu, bertahap. Memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan.

Ini kan guede banget. Tapi kita sedang berjalan. Kemudian juga dikaitkan dengan semacam neraca supply dan demand.

Supply tenaga kerja kita tuh berapa sih sebenarnya? Kita belum punya tuh peta supply. Ada berapa kebutuhan tenaga dari politeknik, kejuruan, semua itu harusnya dipetakan. Disesuaikan dengan pasar dunia.

Nah peta itu sedang kita siapkan. Memang gak bisa semudah itu.

Bocoran tentang rating PJTKI? Masih gelap. Mungkin kalau standarnya pakai UU 39, berat. Mereka harus punya tempat penampungan, siapa guru dan dosennya, peralatan kesehatan, kerja sama dengan negara penempatan. Harus diakui, jasa PJTKI itu luar biasa. Sangat besar jasanya dalam penempatan. Kita jangan nganggap PJTKI itu Superman. Dia cari pasar sendiri, merekrut sampai ke desa-desa. Melatih. Itu core bussiness-nya sendiri-sendiri.

Duh, pusing kan. Kecuali Superman.

Apakah ada kuota pengiriman untuk PJTKI? Tidak ada. Termasuk itu juga.

PJTKI juga sampai sekarang belum ada pengawasan yang cukup serius. Tapi kemarin sudah ada upaya dari pemerintah dengan menutup ijin 106 PJTKI. Itu juga suatu kemajuan. Karena selama ini kontrol terhadap mereka juga kurang, bukan hanya perusahaannya, tapi juga

BLK-BLK yang dia punya.

Pemerintah punya daftar negara tujuan pengiriman TKI? Kemarin ada yang sampai ditempatkan di Irak, padahal sedang perang.

Ada list-nya. Ada penempatan yang legal prosedural dan ilegal. Kalau yang ke Irak itu ilegal. Memang kalau yang ilegal banyak, modusnya macam-macam. Ada yang berangkatnya pakai visa turis, sampai sana kerja.

Namanya juga manusia. Kadang juga berangkat pakai visa resmi dari badan/pemerintah, sampai sana dia pindah majikan, pindah kerja.

Itu jadi ilegal dari perspektif kita, karena dokumennya berubah semua. Dan itu jumlahnya banyak sekali.

Upaya kerja sama dengan negara lain?

Sebenarnya untuk negara yang sudah punya hukum perburuhan tenaga kerja asing yang bagus, kita sudah bisa langsung menempatkan TKI di luar negeri. Tanpa MoU. Contohnya banyak, Hongkong, Singapura, dan beberapa negara lain.

Kita hanya punya beberapa MoU kok, gak banyak. Justru banyak yang tidak pakai MoU. Tapi mereka justru bagus perlindungannya.

Nah yang tidak punya peraturan, kita buat MoU, kalau tidak bahaya. Atau kita buat sistem tertentu misal seperti dengan Korea.

Jadi tidak otomatis MoU penting dalam menempatkan orang di setiap negara. Kayak kita ke Australia dan Amerika, gak perlu bikin MoU, karena perundangannya sudah bagus.

Beberapa lalu, Anda membekukan salah satu perusahaan asuransi terkait masalah TKI. Ada apa?

Hahaha. Saya gak usah bicara satu dua lah. Pokoknya semua yang tidak serius dan sepenuh jiwa menangani urusan TKI akan kena. Banyak TKI yang klaim seperti pengemis. Ada yang sampai harus bawa mayat ke kantor asuransi. Keluarga TKI itu bilang ke saya, �Pak Jumhur, saya mau baya mayat neh, saya mau sholatin di kantor asurasi,� Baru kemudian klaimnya dibayar sama asuransi.

Kayak gitu kan.

Orang kan marah-marah dan maki-makinya kan ke kantor kita. Terus saya jembatani TKI ini ke asuransi. Eh, malah mereka diperlakukan seperti pengemis, seperti meminta-minta. Ini saya bilang apa-apaan. Wong mereka dapat ratusan miliar dari para TKI, kok malah dihina-hina. Ya saya berhentiin.

Urusannya apa? Saya bilang, orang yang gak sopan sama TKI, saya marah. Sopan santunlah sama TKI. Mulai galak?

Bukan galak. Loh mereka orang kecil kok.

Yang ngasih makan perusahaan asuransi itu, TKI. Mereka orang kecil, berjasa. Gini lah, saya juga malas ngapain pusing-pusing. Kalau mereka mau memperbaiki diri, ya kita kasih izin operasi. Kalau bisa minggu depan, kita buka. Tapi yang benar.

Tapi pemerintah tetap komitmen?

Begini, pokoknya mitra-mitra TKI, sekarang kita awasi dan tertibkan betul. Gak bisa orang seenaknya. Apalagi dapat bisnis dari situ, bisnis harus sepenuh jiwa, sepenuh hati, dengan seganap akal budi, gitu loh. Ini kan manusia, ini yang saya coba arahkan para mitra kerja ke arah sana. Yang jelas gini. Ngurus TKI melibatkan banyak stakeholders. Termasuk pemerintah. Kita berhubungan dengan 11 instansi pemerintah. Sekarang di badan ini, instasi ini punya perwakilan. Ketika kita membuat sistem satu atap. Sekarang saya punya punya posisi yang bisa langsung meminta berbagai departeman untuk membuat perbaikan. Jelas secara koordinasi saja lebih baik. *** (dimas@bipnewsroom.info)

foto : ddt

8

Edisi 13/Tahun III/Juli 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

OPINI

Investasi Pendidikan Antara Realitas Dan Harapan

kilas -gov

e

www.garut.go.id

Tak Hanya Cantik, Tapi Juga Lengkap Kabupaten Garut kini bisa berbangga hati, selain memiliki daerah dengan panorama alam yang indah ternyata juga mampu berkompetisi di IT. Yaitu, melalui BubuAward V.O 5 2007, garut.go.id terpilih sebagai Government Award dan The Most Favorite Website of The Year Award.

Ini merupakan kebanggaan tersendiri.

Tidak mustahil jika piala BubuAward 2007 jatuh bergilir ke www.garut.go.id, tidak hanya cantik tampilan saja, ternyata informasi yang lengkap dan tertata rapi

Edisi 13/Tahun III/Juli 2007

menyumbangkan sebagian pendapatannya, atau mampu menyekolahkan putra-putrinya pada sekolah yang di katagorikan vaporit, juga menjadi salah satu dari program investasi untuk mencetak sumber daya manusian (SDM) bangsa ini,sementara mereka yang tidak mampu juga harus sanggup menerima subsidi silang dari donatur lain demi peningkatan kualitas pendidikan ini.

Konsep subsidi silang sudah dilaksanalkan sejak ada dana konvensasi kenaikan BBM beberapa tahun yang lalu itu bisa berjalan jika di barengi kesadaran dan pemaknaan akan pentingnya investasi di bidang pendidikan bagi peningkatan kualitas SDM masa depan bangsa ini. Rendahnya pemahaman tersebut di indikasikan dari tumbuh dan berkembangnya ego sentries di i kalangan masyarakat, yang kurang peduli dengan pengembangan bidang pendidikan, yang akhirnya menerpa pada dirinya sendiri.

Misalnya saya mewawancarai seorang bapak setengah baya (B) di Kelurahan Bangun Harjo Sleman Yogyakarta (16/7/2007) yang selalu mengeluh betapa mahalnya pendidikan, dan ia merasa tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya yang sudah lulus SMP dan SMA yang bersamaan dalam tahun ini di Yogyakarta, tetapi bapak itu perokok berat satu hari dia mengkonsumsi dua (dua) pak rokok jarum super, jika harga satu pak rokok jarum super katakanlah Rp.6.000 (maaf saya tidak hafal karena bukan perokok), maka pengeluaran untuk konsumsi rokok dalam satu tahun (30 x 12 x Rp.12.000 = Rp.4.320.000) dan belum lagi ditambah pengeluaran extra lainnya. .Mereka mengeluarkan uang untuk membeli rokok satu tahun sebesar Rp.4.320.000,- bisa dan tidak pernah menyesal, tetapi untuk memasukkan kedua anaknya dii sekolah negeri karena nilainya cukup masih menggerutu dan merasa keberatan, makanya ia minta rekomendasi “gakin” dari kantor desanya. Bapak

yang saya temui di Kantor Kelurahan tersebut salah satu diantara rekannya yang mempunyai problematika sama, sedang santai mengisap rokok bersama di Balai Desa itu..

Dalam konteks ini saya ingin mengatakan betapa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kita terhadap dunia pendidikan.

Jika saja mereka (orang yang berkerumun di Balai Desa) itu bisa mengendalikan diri untuk tidak merokok dan kemudian mengalihkan uang rokoknya itu untuk investasi pendidikan persoalan kedua putranya akan selesai.

Mereka tidak harus susah payah mengurus kartu gakin dispensasi pendidikan putranya.

Bila mana itu menjadi gerakan nasional maka sedikit banyak akan mengurangi permasalahan ketidak mampuan masyarakat atas mahalnya pendidikan, yang sering di opinikan media massa dewasa ini. Artinya investasi bidang pendidikan harus dipahami untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan, dan hal ini bisa terjadi jika dimulai dari masing masing individu seperti menghentikan kebiasaan merokok seperti yang di lakukan para perokok berat yang saya ilustrasikan tadi.

Karena saat ini banyak pihak mengeluh tentang mahalnya pendidikan, tetapi tanpa mereka sadari sebenarnya mahalnya pendidikan itu sebagian besar di subsidi oleh ketidak peduliannya masyarakat lingkungannya.

Fenomena seprti itu sering kita dapatkan pada setiap komunitas masyarakat kelas bawah di berbagai daerah, baik mereka yang berdomisili di perkotaan dan perdesaan. Persoalannyan merubah paradigma masyarakat agar sadar tentang pentingnya makna pendidikan bagi pembentukan sumber daya manusia (SDM) tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Umumnya ktia saat ini masih di hadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks di bidang pendidikan ini. Pada bagian tertentu kebijakan bidang pendidikan bukan dipercayakan kepada mereka yang punya keahlian manajemen pendidikan, tetapi lebih di percayakan pada ahli politik. Implikasinya sudah bisa di tebak jika hampir semua permasalahan pendidikan yang menyangkut kepentingan daerah bukan dicari akar permasalahannya di daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, namun lebih sering diselesaikan secara politis, pada hal antara pendidikan dan politik bagaikan air dan minyak. Tentu penyelesaian semacam itu dininai bertolak belakang dengan kebutuhan pragmatis di berbagai level kedaerahan.

Dengan demikian investasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan suber daya manusia (SDM) bangsa ini masih jauh dari harapan (arifiantobppijog@yahoo.co.id).

http://antobilang.wordpress.com

H

ampir sudah menjadi tradisi yang “salah kaprah” bahwa pada setiap akhir tahun ajaran baru masyarakat kebanyakan dihadapkan pada permasalahan pelik tentang mahal dan sulitnya untuk menembus pendidikan berkualitas untuk semua jenjang pendidikan. Pada hal semua orang paham bahwa pendidikan itu merupakan pundamental terbentuknya sumber daya manusia (SDM) bangsa ini, dan jika logika kita diarahkan bahwa pendidikan yang kita tanamkan itu merupakan sebuah investasi masa depan generasi mendatang, maka tidak ada sebuah investasi yang tanpa pengorbanan apapun bentuknya. .Buah hasil dari sebuah investasi dapat dianalogikan dari sebarapa besar benefit cost investasi yang dikorbankan.Jika akan mengharapkan sebuah kualitas pendidikan yang memiliki standard nasional hendaknya dicarikan tolok ukur yang validitasnya terjamin dan bisa menjebatani potensi seluruh masyarakat bangsa ini.

Artinya dalam logika sehat, tidak mungkin mengandalkan sekolah murah, kalau tidak boleh dikatakan gratis untuk mengharapkan kualitas pendidikan yang berstandard nasional, sebagai layaknya yang diterapkan di Asia Tenggara dewasa ini.

Artinya untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan diperlukan biaya yang relative mahal.

Pengertian realtif dipahami tidak harus mahal, tetapi juga tidak mungkin gratis.

Pada implementasinya perlu dicarikan metoda yang bersifat sistemik untuk menjebatani kesenjangan seperti itu.

Sistem menyangkut berbagai komposisi yang sangat kompleks untuk di uraikan satu persatu. Tetapi yang jelas permasalahan ini harus segera di carikan solusinya agar persepsi yang sama tidak muncull pada setiap akhir tahun ajaran baru. Saya setuju bahwa setiap warga negara memerlukan pendidikan yang layak, dan negara mempunyai kuwajiban untuk melindungi dan bertanggung jawab atas mereka yang masih bernasib kurang mampu, tetapi itu tidak harus dijadikan alasan untuk menggratiskan pendidikan seperti opini di media massa yang di lontarkan sekelompok masyarakat tertentu.

Bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berinvestasi dengan

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

sangat nyaman untuk pembaca, tidak terkesan semrawut dan tidak tampil kaku pula. Informasi yang tersedia pun uptodate (dapat dilihat dari berita dan angka statistik juga info yang selalu tampil), dan memiliki kelengkapan fasilitas lainnya.

Coba tengok ke dalam peta situs, terlihat jelas pengkategorian informasi. Peta ini memudahkan netter untuk melihat apa saja informasi yang ada dalam situs. Selain itu juga dilengkapi dengan search engine google dan yahoo. Coba perhatikan setiap anda mencari informasi dalam menu yang disediakan dalam situs tersebut, maka engine akan menampilkan jumlah total menu tersebut di hit/dikunjungi, jadi setiap menu akan menampilkan grafik aktifitas yang berbeda.

Situs ini dilengkapi daftar harga sembako, tepat di samping kiri halaman utama tertera menu “info harga”, dasar harga yang digunakan berdasar pada harga pasar Guntur. Ada juga jadwal imsakiyah waktu Garut dan

sekitarnya, informasi tersebut bersumber dari Badan Pengelolaan Perpustakaan Kearsipan Depag Garut. Selain itu juga melakukan Informasi dan Telematika Pemkab Garut, Eka kerjasama dengan PT.Pos Indonesia untuk Herianto, bahwa hasil kerja keras mereka memudahkan pencarian alamat diwilayah untuk menggerakkan E-Gov belumlah Garut. Pencarian alamat bisa berdasar nama seberapa, dan tidak menduga bahwa jalan, kelurahan atau kecamatan. Dan inilah website mereka akan terpilih sebagai yang sangat menarik dari situs garut.go.id, website terfavorit oleh BubuAward. (yuliarso) pengelola situs tidak bekerja sendiri, tetapi melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya, dalam arti lain melibatkan masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan e-goverment.

Penghargaan BubuAward ini merupakan penghargaan yang terbesar bagi Badan Pengelolaan Perpustakaan Kearsipan Informasi dan Telematika (BPPKIT), Pemerintah Kabupaten Garut.

Meski demikian, menurut Ketua Bidang Informasi dan Telematika, foto : yuliarso

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Kepulauan Riau BKDI OB Bantu Sarana Ibadah Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) Otorita Batam (OB) kembali memberikan bantuan dana kepada sejumlah masjid, mushala, taman pendidikan Alquran (TPA), pesantren dan yayasan. Penyerahan itu diberikan langsung oleh Sekretaris BKDI OB, Ir. H. Imam Bachroni di ruang rapat lantai IV gedung BIDA utama, Kamis (5/7) lalu.

Sebelum penyerahan bantuan, Imam Bachroni menjelaskan, pemberian bantuan merupakan salah satu program eksternal BKDI bagi masyarakat selain dari kegiatan dakwah. Bantuan yang disampaikan sebagian berasal dari infaq yang dikumpulkan dari para karyawan OB serta sebagian dari dana OB. OB sendiri dalam hal ini tidak mempunyai anggaran khsusus, berbeda dengan pemerintah kota yang memang telah menganggarkannya dalam APBD. “Kami berharap, bantuan ini tidak dilihat dari nilai atau besarnya dana, tetapi ini merupakan salah bentuk kepedulian OB bagi pengembangan sarana ibadah, dan mudahmudahan bermanfaat”, kata Imam Bachroni.

Jumlah bantuan BKDI besarannya antara Rp1 juta hingga Rp2,5. Sejak bulan Februari

Dari Sabang Sampai Merauke

10

(www.sintang.go.id)

(www.batam.go.id)

Riau Pelabuhan Dumai Menduduki Rating Tertinggi Dari data yang dirangkum Disperindag Riau, pelabuhan Dumai menempati rating tertinggi dari sepuluh pelabuhan yang sering digunakan sebagai kegiatan ekspor di Riau, khusus produk non migas, sementara pengguna jasa pelabuhan khususnya untuk ekspor non migas di Riau tercatat sebanyak 54 perusahaan.

Dari 54 perusahaan tersebut, 20 diantaranya melakukan kegiatan ekspor CPO di pelabuhan Dumai, sedangkan16 perusahaan melakukan kegiatan ekspor non migasny di pelabuhan Pekanbaru, demikian Disperindag Provinsi Riau mengungkapkan di Pekanbaru, belum lama ini. Ke-16 perusahan non migas tersebut kebanyakan mengekspor produk kayu olahan.(www.riau.go.id/hsn/toeb) Kalimantan Barat Indikator Pengutan Ekonomi Sintang Kepala Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Drs. Simon Patanduk, MM mengatakan persaingan sektor ekonomi saat ini sudah beralih dari perebutan pangsa pasar menuju perebutan pangsa peluang.

Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Sintang tahun 2006-2010 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) diarahkan untuk mencapai sasaran utama yaitu menggerakkan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur

Kabupaten Binjai

Menyongsong Kota Koperasi dan Syariah Sebagai kota yang akan mewakili Sumatera Utara dalam pemilihan Kota Koperasi, Binjai terus berbenah diri. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kota Binjai, Drs. Suroyo, BBA menuturkan bahwa awalnya wacana untuk mengajukan Binjai sebagai perwakilan Sumatera Utara muncul dalam Rapat Kerja yang diadakan setiap 6 bulan oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara. Rapat kerja ini pada intinya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah dalam pencapaian kinerja masing-masing.

“Pada saat rapat kerja pada bulan April yang lalu di Brastagi, berdasarkan evaluasi Dinas Koperasi dan UKM Propinsi disebutkan bahwa binjai agar mengusulkan diri sebagai kota koperasi dalam rangka menyambut hari koperasi tahun 2007 ini,” kata Suroyo.

sebagai landasan untuk bisa mewujudkan masyarakat yang produktif, berkualitas, sejahtera dan demokratis.

“Arah kebijakan ekonomi makro tersebut diharapkan menjadi modal untuk merebut pangsa peluang menuju penguatan sistem kelembagaan ekonomi di Kabupaten Sintang dalam lima tahun kedepan,” ujarnya di Sintang, Rabu (11/7).

Penguatan sistem dan kelembagaan ekonomi Kabupaten Sintang itu, akan dilihat melalui empat indikator.

Indikator pertama, terjadinya peningkatan produktivitas yang dapat lebih menjamin tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan. Kedua, terjadinya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, artinya suatu pertumbuhan yang mampu mengurangi angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Kemudian, terjadinya peningkatan kesejahteraan yang ditunjukkan antara lain oleh peningkatan pendapatan perkapita sebagai dampak dari meningkatnya pertumbuhan dan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang keempat adalah terjadinya peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah yang lebih bersandar pada sumber daya sendiri.

Menurut dia dasar pemilihan ini adalah bahwa binjai dinyatakan sudah memenuhi syarat jika dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota yang lain. Dimana syarat-syarat tersebut antara lain yang paling pokok adalah harus memiliki 75% koperasi yang aktif dari keseluruhan jumlah koperasi yang ada. Dari jumlah tersebut harus memiliki 55% persen diantaranya yang merupakan koperasi berkualitas.

Syarat-syarat ini juga sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi No.03/PER/N-KUKM/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Pedoman Penilaian Propinsi/Kabupaten dan Kota Koperasi, sebagai dasar dalam menentukan kriteria pemilihan Kabupaten/Kota Koperasi. “Karena sudah memenuhi semua syarat maka kami mengusulkan untuk mewakili Sumatera Utara sebagai Kota Koperasi,” imbuhnya.

Kalimantan Timur Sengatta Siapkan Lahan 20 Hektare Delapan desa di Sengatta, termasuk kecamatan Rantau Pulung menanam komoditas karet dan masing-masing menyiapkan lahan 20 hektare. “Kami harapkan tanaman ini nantinya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Camat Rantau Pulung, Didi Herdiansyah di Sengata, belum lama ini.

Sebelumnya Bupati Kutim Awang Faroek Ishak saat pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong di Sengata Selatan beberapa waktu lalu menganjurkan agar setiap kecamatan memiliki keunggulan komparatif dengan menanam komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Oleh sebab itu, Rantau Pulung menerima tawaran untuk menanam karet, karena komoditas ini tidak mudah membusuk juga dapat bertahan relatif lama. Jika harga sedang rendah, masyarakat petani dapat menyimpannya terlebih dulu menunggu harga yang lebih baik lagi, guna mengurangi kerugian yang dialami bagi petani.

Selain karet, mereka juga mengembangkan tanaman jagung dan berbagai tanaman hortikultura lainnya. Juga terbuka peluang untuk mengembangkan tanaman kelapa sawit seperti yang sudah dilakukan PT Agricinal di Rantau Pulung.

Timur dari 491.000 ton setara beras menjadi 552.000 ton atau naik 12,42%.

“Peningkatan itu bertujuan membantu peningkatan pencadangan pemerintah.

Selain itu, peningkatan pengadaan beras dan gabah ini juga merupakan yang ketiga dalam tiga tahun terakhir,” kata Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Sutono, Kamis (5/7).

Pihaknya optimistis peningkatan pengadaan beras dan gabah itu akan dapat dicapai. Apalagi, di beberapa daerah tertentu di Jatim wilayah barat, memasuki musim panen padi gadu (kemarau) yang terjadi hampir serentak. Khususnya di kawasan Ngawi, Madiun, Bojonegoro. (www.detiksurabaya.com)

Jawa Tengah Sosialisasi Daerah Rawan Bencana dan Penanganan Bencana Tahun 2007 Sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai peta rawan bencana dan bagaimana cara penanggulangannya, Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) menyelenggarakan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana dan Penanganan Bencana Kota Semarang bagi aparat keamanan kelurahan, serta anggota Linmas se-Kota Semarang.

Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Wakil Walikota Mahfudz Ali di Gedung Juang 45, Jalan Pemuda, Senin (9/7). Mengawali kegiatan pembukaan sosialisasi, Ketua Penyelenggara Drs. Sujitno melaporkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah tindak lanjut terhadap hasil survey daerah rawan bencana di wilayah Kota Semarang.

Adapun pelaksanaan sosialisasi yang diikuti 885 orang peserta dibagi menjadi empat tahap, yakni tahap pertama Senin (9/7) diikuti peserta dari kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Selatan, dan pada tahap kedua Selasa (10/7) diikuti peserta dari kecamatan Tembalang, Gayamsari, Genuk dan Pedurungan.

Sedangkan untuk tahap ketiga dilaksanakan Rabu (18/7) diikuti peserta dari kecamatan Candisari, Gunungpati, Tugu dan Mijen, kemudian tahap keempat Kamis (19/7) dengan peserta dari kecamatan Gajahmungkur, Banyumanik, Semarang Barat, Ngaliyan. Mahfudz mengungkapkan dengan kegiatan ini kita belajar melihat situasi dan kondisi daerah yang rawan bencana khususnya di Kota Semarang, sehingga dapat menumbuhkan sikap waspada. (www.semarang.go.id)

(www.kutaitimur.go.id)

Jawa Timur Bulog Tingkatkan Target Pembelian Beras dan Gabah Jatim Perum Bulog meningkatkan pembelian beras dan gabah petani di Propinsi Jawa

Sementara itu, disamping sebagai Kota Koperasi Binjai juga tengah mempersiapkan diri untuk mencanangkan sebagai kota Syariah.

Suroyo menjelaskan bahwa persiapan telah dimulai sejak tahun 2004 dengan mengadakan Seminar Nasional yang dihadiri oleh Menteri Negara Koperasi. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut adalah dengan membentuk suatu wadah yaitu FP2KES (Forum Pengkajian dan Pengembangan Komunitas Ekonomi Syariah).

“Forum ini tugasnya adalah untuk membentuk komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok pelaku ekonomi syariah,” katanya menjelaskan. Selain itu juga untuk memberikan pengarahan serta bimbingan tentang perekonomian syariah. Sampai saat ini sudah terbentuk 35 komunitas ekonomi syariah, dan dari jumlah tersebut sudah ada 3 komunitas yang sudah menjadi koperasi syariah.

“Bahkan diantaranya sudah ada yang mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Negara Koperasi melalui program P3KUM syariah,” imbuhnya. Dalam hal ini Walikota Binjai juga sudah mengeluarkan Surat

foto:www.kabblitar.go.id

Keputusan (SK) tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Pola Syariah di masyarakat. “Berdasarkan SK tersebut Dinas Koperasi juga telah membuat MoU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Departemen Agama untuk mendukung pelaksaannya di masyarakat,” pungkasnya. (hendra@bipnewsroom.info)

foto: hbk

NAD CALGAP Luncurkan Program Pengadaan Fasilitas Pendukung Canada-Aceh Local Government Assistance Program ( CALGAP ) atau Program Asistensi Pemerintah Daerah Kanada/Aceh bekerja sama dengan pemerintah kota Banda Aceh, Senin (09/ 07) mengumumkan program kerja sama dalam pengadaan fasilitas pendukung untuk organisasi berbasis masyarakat kota banda aceh. Fasilitas pendukung masyarakat atau Community Support Faciity (CSF) merupakan mekanisme pendanaan sebesar 1,3 Milyar yang menyediakan bantuan pengadaan maupun pendanaan pada tingkat masyarakat dalam skala yang kecil, program ini di rancang untuk membangun link antara kelompok masyarakat dengan pemerintah kota Banda Aceh, dan juga sekaligus untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah mereka.

Dalam pelaksanaanya, CSF akan menargetkan program-program yang akan memupuk kewirausahawan setempat, penyediaan lapangan kerja dan penambahan pemasukan, menguatkan peran wanita, melibatkan masyarakat rentan, meningkatkan kegiatan pendidikan dan kebudayaan maupun lingkungan dan kesehatan publik, untuk tiap program yang di usulkan kepada CSF, organisasi berbasis masyarakat dapat mengajukan proposal pendanaan hingga senilai Rp. 80 juta.

Wakil walikota banda aceh Hj.Illiza Sa’aduddin Djamal S.E, mengatakan komite yang di bentuk untuk program ini, akan menjadi contoh dan mekanisme kerja yang baik bagi kota banda aceh dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat lainya dimasa yang akan datang.(Tr)

LINTAS DAERAH hingga Mei 2007, BKDI telah memberikan bantuan dana kepada 27 masjid, mushala, TPA, pondok pesantren dan yayasan di sejumlah wilayah Batam. Bahkan ada juga bantuan yang diberikan ke daerah hinterland seperti Masjid Al Hijrah Kelurahan Air Raja, Galang Baru, TPA Nurul Taqwa Pulau Setokok, Bulang dan sejumlah tempat lain dengan total dana keseluruhan Rp50juta.

Sejumlah perwakilan penerima bantuan dana menyampaikan terima kasihnya kepada OB dan para karyawannya atas kepedulian yang telah diberikan.

Dalam pemilihan sarana ibadah dan tempat pendidikan islami ini, menurut Wakil Bendahara Husnayadi, BKDI OB senantiasa melakukan survey terlebih dahulu dengan mendatangi lokasi guna melihat lebih dekat kondisi bangunan yang akan dibantu. “Dari proposal yang masuk melalui BKDI, kami selalu melakukan survey ke lokasi yang dilakukan oleh tim yang berjumlah 6 orang, dari hasil survey inilah akan dinilai mana yang diprioritaskan untuk dibantu, dan diutamakan yang belum pernah dibantu BKDI”, kata Husnayadi.

BKDI OB berupaya mengakomodir semua proposal, namun survey perlu dilakukan, mengingat bantuan yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak salah sasaran.

Edisi 13/Tahun III/Juli 2007

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Pemerintah Buat RUU Administrasi Pemerintahan Pemerintah membuat RUU tentang Administrasi Pemerintahan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat pemerintah dan menciptakan kepastian serta standar hukum administrasi pemerintahan. “(RUU) Ini betul-betul merupakan suatu perubahan paradigma suatu UU yang memberikan kepastian pada masyarakat serta menghindarkan masyarakat, bangsa dan negara, dari masalah KKN serta kebijakan sewenang-wenang aparat pemerintah,” kata Menpan Taufik Effendi dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis (5/7).

Menurut Menpan, RUU Administrasi Pemerintahan ini sangat mendasar dan merupakan salah satu pilar terwujudnya reformasi demokrasi pemerintahan dan prinsip dasar dari RUU ini adalah menuju terciptanya pemerintahan yang bersih.

Dijelaskan, selain RUU Administrasi Pemerintahan, Menpan juga membuat RUU Pelayanan Publik (telah dibahas di dewan, diharapkan akan diundangkan tahun 2007), RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara, RUU Ombudsmens, RUU tentang Kepegawaian Negara, RUU tentang Hubungan Pusat dan Daerah, RUU tentang Pelayanan Nirlaba serta RUU tentang Pengawasan Nasional. (Kus)

belum mau mendanai bidang peternakan.

Mengenai pengembangan produksi dari luar negeri, Mathuryadi mengatakan, pihaknya memang ada keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, seperti sekarang ketergantungan sudah mencapai 70% nanti pada tahun 2010 akan ditekan menjadi 60%.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut Deptan berencana akan melakukan peremajaan peternakan sapi dengan memberikan subsidi bunga, sehingga masyarakat mau melakukan peternakan sapi terutama dibidang pembibitan sapi perah.(Bhr)

Kementerian BUMN Deviden Setoran Deviden Jangan Dinaikan Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil meminta agar target setoran deviden BUMN tidak dinaikkan dalam rangka pemenuhan defisit APBN. “Pokoknya kami akan menyediakan deviden, kalau ide saya, semakin sedikit deviden semakin bagus supaya BUMN bisa tumbuh,” kata menteri di gedung Kementerian Negara BUMN, Jakarta, Jumat (6/7).

Menteri berpendapat, tidak memaksakan BUMN untuk menyetorkan jumlah deviden yang besar, sebab BUMN kini lebih didorong untuk menaikkan investasinya dalam rangka pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.

Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang memaparkan realisasi APBN 2007 kepada panitia Anggaran DPR RI, menyatakan hingga semester I, pendapatan negara dan hibah baru sekitar 36 persen dari target awal senilai Rp723,6 triliun. (Ve)

Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian 21 Kebijakan Percepatan Sektor Riil/UKMK Duapuluh satu dari 28 tindakan yang dijadwalkan terkait Inpres No.6/Th.2007 tentang kebijakan percepatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM menurut Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Menko Perekonomian, Mahendra, telah selesai hingga Juni 2007.

Kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM terdiri dari empat kelompok, yaitu perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM, katanya di Jakarta, Senin (9/7).

“Untuk perbaikan iklim investasi dari 50 tindakan yang ada, tujuh diantaranya selesai bulan Juni 2007 dan dua lainnya masih dalam tahap penyelesaian,” tambahnya.

Sementara itu Deputi Bid.ang Ekonomi Makro, Sahala Lumban Gaol mengatakan, tujuh tindakan perbaikan iklim investasi yang telah diselesaikan adalah terbitnya dua peraturan presiden yaitu perpres penetapan kriteria dan persyaratan bidang usaha tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta perpres daftar bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanam modal.

Selain itu juga dilakukan pembentukan mekanisme koordinasi antara Depkeu, Deperdag, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka, Bank Indonesia, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah praktek pengelolaan investasi keuangan secara ilegal. (Rmg)

Departemen Pertanian Pemerintah Berikan Subsidi Bunga 10 Persen Untuk Pembibitan Sapi Pemerintah akan mendorong pembibitan sapi perah dan sapi potong untuk mendukung swasembada daging dengan memberikan subsidi bunga sebesar 10 persen kepada petani peternak kecil maupun pengusaha swasta yang bergerak di bidang pembibitan sapi.

“Kita sedang coba untuk memberikan subsidi bunga bagi peternak sapi , melalui Bantuan Langsung Masyarakat Keringanan Investasi Pertanian (BLMKIP) dengan memberikan bunga 10% dari kredit yang dipinjam untuk usaha pembibitan sapi,” kata . Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta, Jumat (6/7).

Namun yang menjadi masalah, apakah boleh kredit tersebut diberikan kepada swasta, kalau swasta tidak diperbolehkan maka produktivitasnya akan terbatas, target untuk swasembada daging akan lama sekali tercapai, karena kredit ini tidak hanya untuk sapi perah saja tetapi juga untuk sapi potong.

Untuk itu Departemen Pertanian akan mengajukan ke Departemen Keuangan agar peternakan swasta juga bisa dapat meminjam, dengan pertimbangan apabila swasta tidak diberi intensif maka akan sulit untuk mengembangakan pembibitan karena tidak fleksible, karena banyak bank yang

BPPT Teknologi Untuk Bangun Daya Saing UKM Kepala Pusat Teknologi Bisnis (BTC) akan membantu teknologi kepada pengusaha khususnya UKM di Indonesia dan merekomendasikan produk-produk UKM tersebut ke pasar serta akses-akses seperti perbankan dan investor untuk sama-sama bergabung membangun UKM berbasis teknologi agar mereka berdaya saing di pasar, baik lokal maupun internasional. Kepala Pusat Teknologi Bisnis (BTC) - BPPT, Dr. Bambang S. Pujantiyo, menunjuk contoh proses produksinya dan desain produk, kalau tidak dikuasai teknologinya maka akan sangat sulit untuk menerapkan halhal tersebut apalagi untuk membangun daya saing.

Menurut Bambang, bantuan teknologi tersebut biasanya dibagi dalam tiga jenis industri, pertanian, pengolahan dan jasa.

Untuk sektor pertanian, dia membantu teknologi budidaya, proses produksi dan desain produknya, pada industri jasa dengan teknologi informasi lewat pengembangan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh UKM. Dia menegaskan, BTC tidak memasarkan produk, tetapi membantu teknologi berdasarkan empat bidang, teknis, organisasi, sumber daya manusia dan sistem informasi. Dalam organisasi, BTC memberikan bantuan srategi pemasaran, tetapi tidak memasarkan. (Gs)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Mengembangkan dan Belajar Mencintai Produk Domestik Koperasi di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena fungsinya sebagai badan usaha yang dapat menaungi dan mempersatukan rakyat kecil dalam mengerakkan ekonomi nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Saat ini UMKM merupakan solusi dalam masalah perekonomian dan nyatanya mampu menyerap tenaga kerja, dibeberapa daerah UMKM mampu menyerap sebagaian besar penduduk asli. Pendapatan KUKM tahun 2006 mampu menyumbangkan 5,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ini mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 19,3% pada tahun 2005.

Merupakan tugas Kementerian KUKM untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM sehingga mampu menjaring banyak investor. Antar lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi peraturan perudangundangan yang mendukung pengembangan koperasi dan UKM di pusat, propinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi kementerian KUKM, BPK, BPKP, BAWASDA, dan dinas koperasi propinsi/kab/kota.

Edisi 13/Tahun III/Juli 2007

Kementerian KUKM memiliki 3 program unggulan pembiayaan kredit modal kerja yang disalurkan melalui koperasi/KUD, antarlain: kredit program pengadaan pangan, pengadaan pupuk dan kredit usaha tani. Kredit pengadaan pangan meliputi pembelian dan pengadan pangan (gabah/ beras) pada musim panen , kredit pupuk disediakan untuk pengadaan dan penembusan pupuk secara tunai dari Lini 1 dan menyalurkan ke para petani, dan kredit usaha tani digunakan untuk membiayai usaha tani dakam intensifikasi tanaman padi, palawija dan hortikultural.

KUKM menyediakan layanan fasilitas pembiayaan di setiap propinsi/kota/kabupaten yang terintegrasi dengan sistem penjaminan sosial, juga menyediakan dana bergulir yang bersumber dari APBN/APBD daerah yang dapat di akses oleh usaha mikro melalui 840 KSP sektor agribisnis.

Secara tidak langsung, KUKM juga dapat memasarkan produk dalam negeri yang saat ini sedang bersaing ketat dengan produk-produk buatan Cina dan Korea.

Dengan melakukan koordinasi dengan departemen dan instansi terkait sering diadakan pameran produk dalam negeri, langkah ini dinilai sangat efektif untuk memperkenalkan produk kerajinan KUKM. (dewimaharani@bipnewsroom.info)

Wajah Kita

Tua Usia tua kadang membuat orang berpikir bahwa tugasnya di dunia sudah "selesai". Tinggal duduk mencangkung, menanti sang maut datang menjemput. Banyak orang tua--meskipun menurut Timbul sebetulnya belum terlalu tua, karena belum dimakan codot (hewan sebangsa kelelawar pemangsa buah), he he he--menghabiskan sisa umurnya dengan menghitung hari, melewati detik-demi detik, tanpa berbuat apapun.

Tua sering diidentikkan dengan keputusasaan, ketidakberdayaan, ketiadaan harapan. Orang (yang sudah) tua sering menganggap dirinya sendiri sebagai makhluk yang kehilangan energi. Karena itu, saat otot mulai melemah dan daya pikir berkurang, beberapa orang memilih 'pensiun' dari segala aktivitas produktif. Ia menganggap, kesempatan baginya telah berlalu. Semangat untuk melakukan perubahan dan mempelajari hal baru pupus, karena kredo itu hanya cocok dilakukan orang-orang muda.

Benarkah orang tua sudah terlambat untuk memulai karir baru, mempelajari hal-hal baru, atau membuat perubahan dramatis dalam kehidupan?

Tidak! Dua ratus tahun lalu, negarawan Roma, Cato, mempelajari bahasa Yunani pada usia 80 tahun.

Bagaimana dengan Goethe? Mahakaryanya, ‘Faust’ belum sempurna hingga ia berusia 80 tahun. Dan Michelangelo sudah berusia 71 tahuh ketika ia melukis Kapel Sistine.

Butuh contoh lebih banyak? Luigi Cornaro, seorang terpelajar dari Venesia, mulai menulis geriatrik pada usia 83 tahun. Risalah klasiknya ‘The Joys of Old Age’ ditulis pada tahun 1562 ketika ia berusia 95 tahun!

Di era modern, seorang filsuf besar, ahli matematik dan pecinta perdamaian, Bertrand Russell, berpartisipasi dan ditahan dalam sebuah demonsttasi anti nuklir ketika ia berusia 89 tahun. Dan tentu saja kita tak bisa melupakan Nenek Moses, yang mulai melukis di usia 80. Tahukan anda bahwa sekitar 25% lukisannya yaitu sebanyak 1.500 lukisan dibuatnya setelah ia berusia 100 tahun? Kemudian ada Henry Little, seorang Presiden Direktur dari The Institution for Savings di Newburyport, Massachusetts, baru memutuskan untuk pensiun ketika ia berusia 102 tahun!

Apa yang bisa kita pelajari dari contoh-contoh di atas? Mereka semua berhasrat tinggi dalam melakukan apa yang mereka kerjakan. Hasrat atau passion adalah sumber energi dan membuat seseorang tetap awet muda, sebagaimana yang ditulis Benjamin Franklin, “Mereka, dengan cinta mendalam, tak pernah tua. Mungkin saja mereka meninggal karena usia tua, tapi sesungguhnya mereka mati muda.”

Mereka juga menyadari, bahwa lebih baik menjadi 70 tahun lebih muda daripada berusia 40 tahun, sehingga mereka tidak membiarkan usia menghambat mereka untuk mengejar mimpi. Mereka memahami bahwa tak ada kata terlambat untuk mulai mengerjakan sesuatu, dan saat inilah waktu yang tepat untuk bertindak.

Satu hal, bahwa obat mujarab untuk tetap awet muda adalah pengalaman dan pengetahuan baru yang kita dapat setiap hari. Rupanya Henry Ford merasakan hal serupa, ketika ia berkata, “Siapapun yang berhenti belajar adalah kaum tua, tak peduli terjadi di usia 20 atau 80. Siapapun yang tetap belajar tidak cuma awet muda tapi tetap bernilai, tanpa memperhatikan kapasitas fisiknya.”

Pada akhirnya, ada pepatah Arab yang patut dipertimbangkan, “Ketika kau lihat orang tua yang ramah-tamah, berwatak halus, mantap, berisi, dan mempunyai selera humor yang baik, yakinlah bahwa kemudaan, kemurahhatian, dan kesabaranlah yang mereka miliki. Pada akhirnya mereka tidak meratapi masa lalu, juga tidak takut pada masa depan; mereka seperti waktu malam di ujung hari yang menyenangkan.” (gunarjo@bipnewsroom.info)

foto : http://sidikmanjur.blogsome.com

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

11

Bentuknya memang tak menarik mata, kertas tua nan kusam; lusuh; bahkan mungkin rusak di beberapa bagian. Tulisan yang tergurat juga tampak pudar, sulit dibaca. Belum lagi, tak banyak orang tertarik menggeluti aksara kuno di naskah lawas ini. Jadilah, naskah yang konon banyak bercerita tentang peradaban bangsa, tercampak dan mulai hilang ditelan waktu.

B

anyak yang tak tahu betapa berharganya naskah-naskah lawas tersebut. Sebagai perbandingan, Kepala Perpustakaan Nasional RI (PNRI) Dady P Rachmananta, pernah ditawari naskah-naskah kuno berbandrol jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah. “Malah pernah ditawari barter dengan bangun rumah ibadah. Beberapa naskah mungkin bisa PNRI ganti rugi, tapi kalau ratusan juta, uang dari mana,” katanya beberapa saat lalu.

Hingga tak aneh rasanya bila para kolektor atau penjual lebih senang menawarkan (baca: menjual) naskah lawas tersebut ke negeri-

Slamet Tugiyanto: Tak pernah mimpi meraih Kalpataru.

M

emasuki Desa Candirejo, Kec Borobudur,Kab Magelang, Jateng, kehijauan vegetasi terasa mendominasi suasana. Terik mentari kemarau serasa lenyap oleh pendar segar hijau daun rambutan, pisang, pepaya, dan aneka tanaman keras yang merimbuni setiap halaman rumah warga.

Di depan balai desa, Slamet Tugiyanto tersenyum saat angin menabuh dedaunan, menyebarkan hawa segar ke setiap sudut Candirejo. "Ini hasil jerih payah selama puluhan tahun. Dulu desa ini panas dan gersang. Namun berkat partisipasi warga menghijaukan lingkungan, kini desa ini sejuk dan rimbun," kata mantan kepala desa berusia 62 tahun ini.

Ia memang selalu menyebut partisipasi warga sebagai kunci keberhasilan penghijauan lingkungan di Candirejo, kendati semua orang tahu dirinyalah yang sebenarnya menjadi motor penggerak partisipasi warga. "Jangan sebut ini karya saya. Tanpa dukungan warga, saya bukan apaapa," katanya merendah.

Kegigihan Slamet

negeri tetangga. Sebut saja di Inggris sana.

Sekitar 1.200 naskah berbahasa daerah Nusantara, seperti Aceh, Bali, Batak, Bugis, Jawa (kuno), Kalimantan, Lampung, Madura, Makassar, Melayu, Minangkabau, Nias, Rejang, Sangir, Sasak, Sunda kuno tersusun rapi. Bahkan disebutkan dalam katalog tersebut naskah kita sudah bermukim di negara Eropa Barat itu sejak awal abad ke-17.

“Dengkul saya sampai bergetar begitu dibawakan kotak kecil yang isinya naskah folklor ‘Kancil Nyolong Timun’, di Leiden Belanda,” kata Kepala Bidang Konservasi PNRI, Ana Soraya, menyontohkan batapa negara kecil semisal Belanda begitu menghargai sejarah, bahkan sejarah bangsa lain.

Beruntung negara-negara tersebut masih mengijinkan PNRI untuk mengambil mikrofilm naskah-naskah lawas yang teawat rapi. Sehingga tidak “hilanglah” harga diri bangsa ini.

Konservasi Naskah Kuno Perpustakaan Nasional sendiri, menurut Ana Soraya, memiliki sekitar 10.000 naskah kuno yang tersimpan dan terawat baik fisik maupun dalam dokumentasi mikrofilm. Kendati begitu, jumlah naskah yang beredar di luar, diperkirakan masih mencapai 20-30 ribu buah. Kebanyakan dimiliki oleh kesultanan dan pribadi.

“Isi naskah tersebut ada tentang obatobatan khas Indonesia, sejarah, primbon, jamu, silsilah, folklor, nilai moral. Warisan leluhur,” kata ibu dua anak ini menjelaskan.

Pihak PNRI bukannya tanpa usaha dalam mengumpulkan dan meregstrasi naskah-

Tugiyanto dalam menghijaukan lingkungan desanya memang sulit dicari tandingnya. Sejak terpilih menjadi kepala desa tahun 1978 sampai 2007, ia sudah memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan taraf hidup warganya dengan memanfaatkan lahan pertanian. "Saat itu saya mencoba menanam kacang tanah, jeruk, pepaya, dan cabe rawit secara tumpangsari. Ternyata hasilnya sangat baik," ujar suami Tri Tarwati ini.

Slamet kemudian memberi pengarahan kepada 13 Kepala Dusun di desa Candirejo untuk memanfaatkan lahan pertanian seluas 249.500 ha sebagai tegalan yang ditanami berbagai jenis tanaman dengan sistem tanam tumpang sari. Tidak hanya itu, ia juga mengarahkan warganya untuk menanami pekarangan rumah dengan tanaman produktif, terutama rambutan dan pepaya. Bibitnya?

"Saya beri secara cuma-cuma. Yah, sebagai pancingan lah. Nanti kalau sudah tahu manfaatnya kan masyarakat mau membeli bibit sendiri," ujar lelaki yang kini sedang merintis pembibitan tanaman yang memiliki nilai jual tinggi seperti vanilli, klengkeng, jeruk gulung, mahkota dewa, merica, jambu getas dan srikaya ini. Apabila kelak tanaman tersebut dapat tumbuh dan memberikan hasil baik, bibit tanaman tersebut akan diberikan kepada beberapa warganya untuk dicoba, selanjutnya tanaman jenis itu akan menjadi bagian dari sistem tanam tumpang sari.

Slamet Tugiyanto juga memanfaatkan lahan kritis bekas lahar Gunung Merapi menjadi lahan produktif. Di sana ia mendirikan pade-

naskah lawas tersebut. Banyak pemilik naskah kuno yang dihubungi dan diminta agar kekayaan budaya itu diregistrasi dan didokumentasikan ke dalam mikrofilm oleh PNRI. Bahkan tak tanggung-tanggung, pemilik naskah kuno diberikan pelayanan perawatan naskah tanpa biaya.

“Kami coba kontrol peredaran naskah-naskah kuno tersebut. Kalau mau diberikan kepada PNRI, kami akan rawat. Atau jika ingin dimiliki pribadi, setidaknya biar kami bantu rawat naskah tersebut, gratis. Asal ijinkan kami dokumntasikan dalam bentuk film. Dan kalau toh, terpaksa terjual atau dijual oleh pemiliknya karena keterbatasan dana kami, tolong ijinkan untuk mengambil dokumantasi mikrofilmnya,” kata Ana penuh harap.

Meminimalisasi, kata Ana, lebih baik daripada hilang sama sekali. Dokumen mikrofilm tersebut nantinya akan dialih aksara, alih bahasa, dan dialih mediakan oleh PNRI. Sehingga para peneliti kebudayaan dan arkeolog dapat menggunakan naskanaskah lawas tersebut untuk menjelaskan perjalanan Indonesia di masa lalu.

Sayangnya, di negeri sendiri perhatian masyarakat terhadap naskah kuno masih terbilang payah.

Banyak naskah berharga yang telanjur hancur dimakan ngengat, dikerat tikus, atau dibiarkan rusak berjamur (lihat gambar!)

Jadi, bagi Anda yang punya atau mengetahui keberadaan naskah-naskah lawas, ayo selamatkan budaya bangsa ini dengan meregistrasikannya ke PNRI atau perpustakaan daerah.

Ingat, tidak akan pernah ada bangsa yang besar tanpa belajar dari sejarah. (dimas@bipnewsroom.info)

pokan yang disebut dengan “Padepokan Watu Tambak”. Padepokan yang dibangun dengan bantuan dana dari JICA ini dikelilingi oleh kebun hortikultura seluas 10 ha (7 ha untuk kebun/demplot & kolam percontohan, dan sisanya untuk kompleks). Kebun terpadu ini terletak di pinggir sungai Progo. "Fungsi padepokan sebagai pusat pelatihan kegiatan masyarakat dan pusat pengelolaan desa wisata Candirejo," imbuh Slamet. Sejak 3003, Candirejo memang telah ditetapkan sebagai Desa Ekowisata, yang berbasis konservasi lingkungan hidup.

Ada satu hal unik yang menarik di sini, setiap wisatawan khususnya turis asing yang datang ke Candirejo diwajibkan untuk menanam satu pohon atau lebih di sekitar padepokan. "ini sebagai upaya konservasi, sekaligus daya tarik tersendiri bagi wisatawan," kata pria yang lahir 4 Maret 1946 ini.

Pengembangan pariwisata Desa Candirejo melibatkan masyarakat, seperti penyediaan homestay, cinderamata (tikar, tas, dan lainlain yang terbuat dari daun pandan hasil kerajinan penduduk lokal), transportasi lokal (andong), pemandu wisata, agrowisata, rumah makan, dll.

Rintisan lain yang dilakukan adalah pembangunan sekolah tingkat SMP (1979) dan SMK (1990) yang sepenuhnya didanai oleh Slamet dan keluarganya. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak yang mau belajar namun tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi. Slamet juga memberikan bibit tanaman kepada orangtua murid secara gratis untuk ditanam di rumah masing-masing.

Kepedulian Slamet Tugiyanto pada lingkungan hidup membawanya meraih Kalpataru 2007 untuk kategori Perintis Lingkungan. "Tapi saya tak pernah bermimpi dapat Kalpataru. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya peduli lingkungan karena saya tahu bumi ini sudah semakin panas. Kalau kita tidak ikut turun tangan memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar kita masing-masing, mungkin umur bumi ini tidak akan panjang," pungkas lulusan PGSLP Magelang tahun 1981 ini.

Ah, andai kata banyak orang seperti Slamet Tugiyanto, dunia ini pasti hijau royoroyo ..*** gunarjo@bipnewsroom.info