komunika 20 2007

BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Editorial Diterbitkan oleh:

Nilai Bangsa Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawannya.

Ungkapan ini senantiasa terngiang dalam sanubari setiap anak bangsa di negara mana pun di dunia ini. Ingatan kolektif pun sering disegarkan kembali menjelang atau saat momen peringatan hari besar tertentu. Di Indonesia, momen ini biasa terjadi saat peringatan Hari Pahlawan.

Menjadi negara yang besar dan dihargai dalam pergaulan dunia, memang tujuan setiap pemerintahan di dunia. Negara yang besar, berkarakter tentu akan mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Namun, seperti kata pepatah tadi, semua berpulang pada pilihan bangsa yang bersangkutan.

Dalam pandangan Benedict Anderson, bangsa adalah sekelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama. Mereka mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau sejarah. Pada umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Konsep bahwa semua manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok bangsa ini, merupakan salah satu doktrin paling berpengaruh dalam sejarah manusia.

Doktrin etika dan filsafat yang merupakan embrio ideologi nasionalisme.

Kehadiran pahlawan dalam sebuah negara dan bangsa, tak bisa dipisahkan dari pemahaman akan nasionalisme. Pahlawan seringkali dimaknai sebagai individu yang memiliki semangat untuk berkorban bagi bangsa dan negaranya. Mengugah semangat patriotik untuk melakukan perubahan bagi sekitarnya.

Di Indonesia, tidak sedikit nilai patriotik yang ditunjukkan para pahlawan nasional.

Kegigihan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta mengukir sejarah perjalanan bangsa adalah beberapa semangat yang hingga kini masih diajarkan dalam buku sejarah. ’Merdeka atau mati’ tercatat sebagai ekspresi tekad untuk menentukan nasib sendiri. Semangat meledak-ledak dibalik keramahan dan kerendahan hati bangsa yang terkenal dengan alamnya yang gemah ripah loh jinawi. Semangat ini merupakan bekal untuk mengukuhkan harga diri agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Secara psikologis inilah yang mendorong bangsa ini mampu menegakkan kepala manakala berada dalam forum internasional.

Nilai patriotisme sering diperbincangkan ulang sebagai pelajaran penting bagi bangsa ini dalam mengatasi berbagai persoalan kontemporer. Karena itulah, sangat tepat jika menerjemahkan kembali semangat patriotik dan kepahlawanan dianggap sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa pahlawan yang ada. Dari sinilah nilai sebuah bangsa lazim dikaitkan dengan penghargaan atas jasa pahlawan negaranya.

Kekuatan pahlawan adalah semangat untuk menunjukkan jati diri sebagai bangsa.

Bangsa yang setara dengan bangsa lain dalam pergaulan dunia. Dialektika peradaban global yang terjadi menunjukkan bagaimana sebuah bangsa bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Demikian pula dengan bangsa maju yang tiba-tiba mengalami ketertinggalan karena tidak bisa berdialektika dengan perubahan zaman.

Jepang di abad ke-19 dengan cepat berubah menjadi negara maju. Cina setelah membuka diri dengan dunia kini menjadi salah satu Macan Asia yang patut diperhitungkan. Begitupula dengan India, Malaysia, maupun Singapura yang mengalami percepatan luar biasa sebagai negara maju.

Karena itulah, kita, semua anak bangsa, memiliki kewajiban meningkatkan jati diri dan karakter bangsa melalui berbagai cara. Kita perlu merenung lebih dalam. Nilai-nilai apa yang menjadi jati diri kita sebagai bangsa, dan yang akan menjadi modal utama bagi kita untuk bersaing di tingkat global? Kita harus “menggali� kembali nilai-nilai jati diri bangsa kita yang dapat digunakan dalam persaingan global.

Karena dengan begitu nilai bangsa ini akan dapat lebih diperhitungkan. Bangsa yang memiliki jati diri yang kuat dan semangat untuk maju, berkembang, bersaing, bekerjasama dalam membangun kemajuan di berbagai bidang. Di titik inilah, sangat terasa perlunya mengaktualisasikan kembali nilai patriotik dalam konteks kontemporer.

Menumbuhkembangkan semangat kepahlwanan dan keteladanan dalam berbangsa dan bernegara.

Karena, tantangan terbesar bangsa ini untuk bangkit adalah mencapai suatu daya saing yang kuat. Upaya ini jelas membutuhkan kesungguhan dan peran aktif segenap komponen bangsa. Salah satu hal yang berperan dalam upaya tersebut adalah pembinaan karakter bangsa. Karakter positif bangsa yang harus terus ditumbuhkembangkan melalui proses pembelajaran kontinyu. Sedemikian rupa agar dapat memperkuat jati diri dan kemampuan adaptif bangsa terhadap setiap tantangan yang ada. (s-munadi/m)

Mohon Informasi Status RKPD Saat ini memang masih berlangsung penataan frekuensi dan perijinan radio siaran. Namun, sejauh saya perhatikan keberadaan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) atau lembaga penyiaran pemerintah belum pernah diperbincangkan dengan jelas dan mendapat solusi yang pasti.

Dulu, Menteri Komunikasi Informasi pernah memberikan dua jalan keluar. Pertama, jika pemerintah daerah bermaksud memiliki radio, maka radio itu berstatus dalam kategori lembaga penyiaran swasta. Caranya dengan mengubah status RKPD menjadi Badan Usaha Milih Daerah (BUMD).

Kedua, dengan mengubah status RKPD menjadi sebuah lembaa penyiaran publik. Caranya dengan mengajukan ke DPRD dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya.

Persoalan keberadaan RKPD telah lama menjadi "ganjalan" dalam perkembangan media penyiaran di berbagai daerah Indonesia.

Padahal pemerintah daerah pun juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup RKPD. Sepanjang saya ketahui, beberapa pemerintahan daerah sangat membutuhkan kehadiran radio siaran yang dikelola pemerintah untuk menjadi wahana komunikasi dengan warganya.

Sakson, Pranata Humas, tinggal di Malang, Jawa Timur Kirim komentar, keluhan, saran atau opini anda lewat SMS Gateway KomunikA dengan format: KOM_pesan anda ke nomor 0811812123

TIPS HEMAT ENERGI Di rumah Tutup kran air dengan rapat, hemat air untuk mandi, gunakan mesin cuci hanya jika cucian banyak, matikan lampu dan alat elektronik jika tidak digunakan, panaskan air minum seperlunya, pilihlah alat elektronik yang hemat energi, gunakan lampu hemat energi, pasang pemanas bertenaga matahari di atap rumah.

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Fauziah Redaktur Pelaksana: MT Hidayat Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Sri Munadi Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Di jalan Tinggalkan mobil di rumah untuk jarak yang tidak terlalu jauh, gunakan sepeda untuk perjalanan jarak pendek, matikan mobil jika menunggu lebih dari 30 detik, panaskan mobil seperlunya, periksa tekanan ban mobil karena kekurangan tekanan menyebabkan pemborosan bahan bakar.

foto: www.depdag.go.id

Di kantor atau sekolah Matikan perangkat kantor pada malam hari dan saat libur, matikan monitor kom-puter saat istirahat kantor, matikan lampu jika tidak digunakan, gunakan perangkat kantor yang hemat energi, lakukan audit energi untuk menghemat energi di kantor.

Jika tips tersebut anda lakukan, maka anda akan untung karena pengeluaran anda berkurang , negara akan untung karena tidak terlalu dibebani subsidi dan seluruh dunia akan beruntung karena menurut WWF dapat menurunkan suhu bumi.

Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu saat memimpin Delegasi RI pada Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok G-20 dan Pertemuan Koordinasi Kelompok G-33 di Jenewa-Swiss tanggal 15 Nopember 2007.

2

Foto:b,mthf. Desain: Ahas

RANA

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

(S-ring-WWF - Indonesia).

Edisi 20/Tahun III/November 2007

POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Palapa Ring, sebutan untuk jaringan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, diharapkan dapat menjadi "pengikat" antarwilayah.

Selain itu, kesenjangan penyediaan infrastruktur telekomunikasi akan dapat lebih segera diatasi.

Gagasan pembangunan jaringan backbone fiber optic di Kawasan Timur Indonesia se-benarnya sudah lama ada, "Sekitar tahun 1990-an dengan konsep nama yang mengalami perubahan. Mulai Palapa Nusantara, Palapa O2 Ring dan sekarang ini Palapa Ring," jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh. Pembangunan Palapa Ring akan menyatukan wilayah-wilayah di Indonesia dalam satu jaringan infrastruktur telekomunikasi.

"Biasanya infrastruktur jalan dibangun dulu, kemudian infrastruktur telekomunikasi mengikuti. Tapi, sekarang ini, justru infrastruktur telekomunikasi yang lebih dulu. Namun, hal itu tidak masalah, karena infrastruktur ini nantinya diharapkan dapat menjadi pengikat negeri ini, dan itu baik saja," tandas Menteri.

Secara khusus, wilayah-wilayah yang terinstalasi landing point Palapa Ring mencakup Biak Numfor, Bima, Bone, Bulukumba, Ende, Fakfak, Gorontalo, Halmehera Tengah, Jayapura, Kolaka, Kupang, Manokwari, Merauke, Mimika, Parigi Moutog, Poso, Sarmi dan Sikka.

Selain itu, Sorong, Sorong Selatan, Sumba Timur, Sumbawa, Ambon, Bitung, Kendari, Makassar, Manado, Mataram, Palu dan Ternate. Karena itu, selain menyatukan antar wilayah, Palapa Ring juga diharapkan mengikis kesenjangan penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang masih ada di beberapa kawasan.

Minta Dukungan Pemda Palapa Ring merupakan proyek yang ditangani konsorsium oleh enam operator telekomunikasi. “Nilai investasi pembangunan Palapa Ring sebesar 225.037 juta dolar AS

Palapa Ring

Tali Pengikat Komunikasi atau Rp2,070 triliun. "Investasi tersebut sepenuhnya dari operator telekomunikasi anggota konsorsium, tidak ada sepeser pun diambilkan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN)," jelas M. Nuh. Menkominfo berharap pemerintah daerah yang menjadi landing point pembangunan fisik Palapa Ring ikut memberikan dukungan penuh bagi terlaksananya proyek konsorsium tersebut. "Meski belum mengajukan perijinan, kami berharap Pemda yang akan ditempati pembangunan proyek ini bisa memberikan dukungan. Bahkan, mungkin juga insentif," kata M. Nuh di sela-sela menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama proyek Palapa Ring di Surabaya pertengahan November lalu.

Momen Bersejarah Dalam pembangunan Palapa Ring, penandatanganan kesepakatan antara konsorsium dengan pemerintah daerah merupakan momen bersejarah dan strategis. Pasalnya, dengan adanya dukungan pemerintah daerah, baik berupa politicall will ataupun dan insentif sesuai dengan kemampuan daerah, maka pembangunan infrastruktur ini akan lebih mudah terwujud.

Sebenarnya, sejak penandatanganan kesepakatan Pembangunan Jaringan Serat Optik Nasional Palapa Ring Tahap 1: Indonesia Timur, anggota konsorsium telah melakukan sejumlah kegiatan intensif, mulai dari pembentukan Komite Manajemen Interim hingga berbagai pembahasan khusus mengenai rencana kapasitas atau trafik, skema bisnis, konfigurasi, rute dan lokasi terminal.

"Setelah tanggal 10 November, sejumlah tugas juga sudah menghadang di bulan Desember 2007 ada finalisasi dokumen pengadaan yaitu syarat tender, kontrak, spesifikasi teknis, scope of works dan metode evaluasi," kata Gatot S. Dewabrata, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Infor-

foto : www.qbe.qita.co.id

matika.

Menurut Gatot, pembangunan fisiknya diperkirakan akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2008 dan diharapkan dapat diselesaikan pada kuartal keempat tahun 2008. "Atau paling lambat pada awal tahun 2009," ungkap Menkominfo menambahkan.

Tantangan Besar Sekalipun beberapa model bisnis telah dirancang, namun masih membutuhkan beberapa langkah lanjutan seperti pembuatan regulasi. "Dari beberapa alternatif simulasi bisnis model menunjukkan kecenderungan menggunakan capacity leased atau IRU. Konsekuensinya pemerintah perlu menyiapkan regulasi ceiling price, interkoneksi dan kewajiban pembangunan yang menjangkau unserved area," imbuh Gatot dalam siaran persnya..

Pemerintah pun harus menyediakan kebijakan lintas sektoral untuk pembangunan serta operation and maintenance. Pada sisi

yang lain, operator backbone eksisting maupun yang baru bersama operator yang lain wajib meningkatkan kapasitas dan pengaturan tarif dalam penyediaan layanan.

Dalam perhitungan teknis dan finansial, kapasitas untuk ring bagian timur hingga 10 tahun ke depan adalah sekitar 20 Gbps dengan total investasi sebesar Rp3 triliun karena mencakup kabel sejauh sekitar 10.000 km.

Investasi akan dilakukan secara bertahap selama 3 tahun. Dan ketika sudah terealisasi, maka wilayah yang menjadi lokasi pembangunan akan mendapatkan layanan telekomunikasi dari voice hingga broadband sampai seluruh kota/kabupaten, adanya tarif layanan telekomunikasi yang terjangkau, dukunan penggunaan distance learning, telemedicine, e-government. Semua ini diharapkan akan berdampak pada percepatan pengembangan potensi ekonomi wilayah. (berbagai sumber)

Selamatkan Hak Atas Satelit Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika berhasil menyelamatkan kembali hak guna atau filing tiga satelit nasional, Indostar 1A, Palapa C1 serta Palapa C4.

ketiga satelit tersebut di forum regional serta forum multilateral.

Menurut Moh. Nuh, bidang kesatelitan bukan urusan mudah serta bukan sekadar urusan sumber keuangan semata. Ada tiga hal yang menarik fungsi strategis terutama kemandirian nasional dikaitkan dengan keamanan, fungsi bisnis atau finansial operator Menteri Komunikasi dan Informatika, Mo- juga sarana kerjasama dengan negara lain hammad Nuh, mengatakan, penyelamatan yang bisa difasilitasi oleh penggunaan satelit satelit itu termaktub dalam kepuitu. tusan sidang pleno World Ra“Dari sisi sejarah, Indonesia diocomunication Conference Sebelumnya, termasuk negara yang cukup (ITU-WRC) 2007 di Getahun 2004, tua dalam bidang kesateneva, Swiss pada 7 NoInternational litan ini, selain itu tempat vember 2007 lalu.

Communication Union (ITU) geografis kita di khatu“Jadi tuduhan indisempat menghapus hak listiwa yang menyebabkasi potensi kerugian pengelolaan tiga satelit kan posisi kita sebagai negara puluhan triliun nasional, yaitu Indostar 1A, posisi yang sangat mengrupiah itu sekarang bisa Palapa C1 serta Palapa C4. giurkan bagi negara lain kita kembalikan lagi,” didaftarkan tahun 1990 untuk memasang sateujar M Nuh di gedung tersebut, karena tidak litnya” kata Menteri.

Depkominfo, Jakarta, memenuhi prosedur Senin (19/11). notifikasi ITU. Kerja Keras Sebelumnya, tahun Satelit Indostar 1A hilang 2004, International Communitahun 2005 pada orbit Cakrawarta cation Union (ITU) sempat menghadi 107.7E, Palapa C1 hilang tahun 2004 pus hak pengelolaan satelit yang didaftarkan pada slot orbit 113E serta Palapa C4 yang tahun 1990 tersebut, karena tidak meme- hilang tahun 2004 pada orbit 150.5E. nuhi prosedur notifikasi ITU. M. Nuh menyatakan, proses kehilangan Dalam persidangan ITU-WRC yang digelar tersebut dapat menjadi pelajaran berharga pada 22 Oktober hingga 17 November 2007 untuk memperbaiki sistem manajemen dan lalu, utusan delegasi Indonesia sebelumnya pengelolaan kesatelitan nasional agar sumber telah mengirimkan proposal strategis terma- strategis itu tidak mudah terlepas. suk permohonan dukungan untuk notifikasi

Edisi 20/Tahun III/November 2007

Sementara itu, Direktur Kelembagaan Internasional Postel Depkominfo, Ikhsan Baidirus mengatakan tahapan-tahapan strategis tersebut merupakan kerja keras berbagai pihak, seperti pemerintah sebagai stakeholder (Depkominfo, Deplu, Dephub, LAPAN) serta beberapa operator nasional.

“Kita meminta mereka untuk mencurahkan tenaga agar materi yang akan disampaikan dalam sidang dapat bermutu tinggi dan mengedepankan masalah inti dan mengundang dukungan,” kata Ikhsan.

Menurut dia, proposal tersebut mendapatkan dukungan forum regional, yaitu Asia Pasific Telecomunity (APT), upaya pada forum multilateral melalui ITU-RRB (Radio Regulation Board) serta ITU-WRC yang merupakan sidang tertinggi yang membahas alokasi spectrum frekwensi radio global. (bipnewsrorom.info)

Stasiun Penerima Frekuensi Sateli di Garut, Jawa Barat

3

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

PEREKONOMIAN

Menangguk Untung Dari Kenaikan Harga Minyak Harga minyak mentah d u n i a ( crude oil)

kembali melonjak.

Saat ini harga per barrel masih bertengger pada kisaran lebih dari 90 dollar Amerika per barrel. Padahal harga patokan di APBN 2007 dan RAPBN 2008 hanya 60 dollar per barrel. Artinya ada selisih 30 dollar per baller atau lebih tinggi separoh dari harga pa-tokan.

Awam melihat, kenaikan harga minyak semestinya menguntungkan bangsa ini. Pasalnya Indonesia merupakan negeri penghasil minyak. Buktinya, Indonesia adalah penggagas dan pendiri Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Dunia (OPEC).

Pada dekade 70-an dan kenaikan minyak memang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju kencang. Sampai akhir tahun 1980-an, kenaikan harga minyak masih memberikan rejeki nomplok, windfall profit bagi penerimaan negara.

Sudah Berubah Lain dulu lain sekarang. Kondisinya jauh berbeda. Indonesia memang masih menjadi negeri pengekspor minyak. Tetapi tinggal

dalam skala sekitar 110 Ironisnya, ini b u m i lagi minyak.

kecil. Kapasitas produksi ribu barel per hari. terjadi bukan karena di nusantara ini tak ada Tapi lebih karena kemampuan mengeksploitasainya berkurang akibat sumur-sumur mi-nyak yang telah tua, infrastruktur sudah usang serta kendala lainnya. Tapi ini tidak-lah perlu terlalu dirisau-kan.

Bagaimanapun minyak masih ada dalam bumi Indonesia.

Hitung-hitung, untuk warisan anak cucu.

Masalah besarnya adalah bangsa ini telah berubah menjadi pemakai minyak yang super boros. Konsekuensinya membawa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak yang skalanya semakin hari semakin besar.

Tahun 2006 lalu, Indonesia mengimpor BBM 159,8 juta barrel dan crude oil sebanyak 118,3 juta barrel. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor minyak mentah Indonesia pada sembilan bulan pertama 2007 mencapai 6,431 miliar dolar AS. Padahal ekspor pada periode sama tahun lalu hanya mencapai 6,309 miliar dolar AS, sehingga tertoreh defisit perdagangan minyak mentah sebesar 122 juta dolar.

Ketergantungan Ada kecenderungan, impor minyak makin meningkat, mengingat pertambahan kenda-

raan bermotor dan konsumsi BBM lain. Secara kasat mata, bisa dilihat bahwa masyarakat telah mengalami perubahan alat bantu, khususnya transportasi.

Saat ini banyak pengguna sepeda motor, perahu nelayan telah menggunakan mesin, tukang kayu menggunakan gergaji bermesin, petani telah menggunakan traktor sampai penduduk desa tak lagi menggunakan kayu bakar tapi minyak tanah.

Inilah yang menyebabkan konsumsi dan impor BBM meningkat setiap tahun. Celakanya —karena daya beli masyarakat masih rendah— pemerintah mensubsidi harga BBM yang dipakai rakyat tersebut.

Artinya pada setiap tetes minyak yang dikon-sumsi terdapat uang negara yang seharusnya digunakan memacu pertumbuhan ekonomi.

Sebagai ilustrasi, untuk setiap liter minyak ta-nah pemerintah men-subsidi Rp1.847,00 . Padahal konsumsi minyak tanah seba-nyak 12 juta kiloliter setiap tahun.

Untuk minyak tanah saja peme-rintah mengeluarkan biaya tidak kurang dari sekitar Rp30 triliun se-tahun. Itu jika harga mi-nyak dunia sesuai dengan asumsi APBN sebesar 60 dollar per barrel.

Jika harga minyak membubung tinggi seperti saat ini, maka tentu saja beban subsidi kian membengkak. Dengan kenaikan harga minyak mentah mencapai 90 dolar per barrel, diperkirakan subsidi BBM seluruhnya, termasuk bensin dan solar akan mencapai Rp70 triliun setahunnnya.

Konversi Energi Sekalipun kemampuan produksi minyak

berkurang, namun jika konsumsi BBM dapat dihemat sehingga rasio ekspor tetap jauh lebih besar dari impor, maka kenaikan harga minyak dunia masih membawa keuntungan bagi bangsa ini.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana menyiasati agar konsumsi BBM terutama yang disubsidi pemerintah bisa dihemat?

Langkah yang sedang dikembangkan pemerintah saat ini adalah konversi gas ke minyak tanah. Menurut Meneg PPN/Bappenas Paskah Suzeta, jika diversifikasi energi ini berhasil, negara bisa berhemat sekitar Rp30 triliun per tahun.

Dalam skala yang lebih besar adalah konversi BBM ke biofuel. Jika itu segera dilakukan, maka konsumsi minyak akan menurun signifikan sehingga akan terjadi pula penghematan BBM. PLN sebagai perusahaan listrik juga perlu diversifikasi ke sumber energi lain seperti batu bara, panas bumi, dan nuklir.

Penghematan juga bisa dilakukan dengan pembenahan transportasi, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Kemacetan sepanjang puluhan kilometer yang terjadi tiap hari jelas memboroskan BBM. Dan yang tidak kalah penting adalah perilaku hemat energi dari masyarakat. Perilaku tersebut berawal dari kesadaran agar tidak boros dalam menggunakan enerji, seperti mematikan alat listrik jika tidak perlu, menggunakan sepeda atau berjalan kaki, atau memiliki tarnsportasi publik.

Jika kita bisa berhemat, maka ketika harga minyak terus melejit, kita tidak perlu repot, tapi justru memperoleh rezeki nomplok. Rezeki yang bisa kita gunakan untuk program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. (S-ring)

Hemat BBM, Gunakan Elpiji Akhir-akhir ini pemerintah gencar meng-kampanyekan konversi minyak tanah ke gas atau elpiji. Jika berhasil, konversi ini bisa menghemat sekitar Rp30 triliun per tahun.

Betapa tidak, sebagian besar konsumsi energi rumah tangga di Indonesia masih bertumpu pada minyak tanah. Pemakaian elpiji hanya 15 persen sementara pemakaian minyak tanah mencapai 85 persen.

Akibatnya ada sekitar 12 juta kiloliter minyak tanah habis dikonsumsi rumah tangga dan industri kecil setiap tahunnya. Padahal pemerintah harus mengeluarkan uang untuk subsidi tidak kurang dari Rp30 triliun per tahun.

Keterbatasan produksi minyak oleh kilang-kilang dalam negeri, membuat kebutuhan konsumen ditutup dengan mendatangkan minyak dari luar, antara lain dari Singapura, India, dan Timur Tengah. Karena itu subsidi pemerintah akan membengkak manakala harga minyak mentah dunia naik.

Ini merupakan konsekuensi logi penetapan harga minyak tanah one price policy, kebijakan harga sama di mana pun di seluruh Indonesia.

Beban Distribusi Saat ini distribusi minyak tanah dilakukan Pertamina dengan harga eks-depot sebesar

4

Rp700,00 per liter. Kalau kita bandingkan dengan harga minyak tanah impor saat harga minyak duniia belum naik (rata-rata 45 dollar AS per barrel), maka harga untuk satu liter minyak tanah yang harus diimpor oleh pemerintah adalah Rp2.547,00 per liter (kurs Rp9.000,00 per dollar AS). Dengan demikian, pemerintah mensubsidi minyak tanah Rp 1.847 per liter.

Besaran subsidi tersebut masih belum termasuk biaya distribusi yang harus ditanggung pemerintah untuk menyalurkannya hingga ke masyarakat.

Lebih hemat Saat ini Indonesia baru mengonsumsi elpiji sebesar 1,1 juta ton per tahun. Kapasitas produksi elpiji dalam negeri telah mencapai 3 juta ton sehingga masih terdapat sisa produksi sebesar 1,9 juta ton per tahun.

Potensi ini belum dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri, sehingga sisa produksi diekspor ke luar negeri oleh produsen elpiji karena masyarakat mengira bahwa elpiji masih lebih mahal dibandingkan dengan minyak tanah. Padahal, elpiji juga disubsidi pemerintah sehingga harganya lebih murah ketimbang minyak tanah.

Apabila dihitung-hitung, sisa produksi elpiji sebesar 1,9 juta ton ini setara dengan 3,67 juta kiloliter minyak tanah, yang berarti lebih besar dari jumlah kebutuhan impor minyak tanah. Artinya, apabila rakyat Indonesia yang selama ini pengguna minyak tanah bisa ber-

alih ke elpiji dengan tingkat konsumsi sebesar 1,18 juta ton saja, maka pemerintah tidak lagi perlu melakukan impor minyak tanah.

Di samping itu, pemerintah dapat menekan biaya pengadaan impor minyak tanah dari sebesar Rp5,8 triliun menjadi Rp5,4 triliun. Dengan demikian, biaya impor yang dibutuhkan dapat berkurang sebesar Rp400 miliar per tahun.

Sangat disayangkan jika bangsa ini tidak memanfaatkan potensi sumber pasokan elpiji sebesar 1,9 juta ton yang saat ini justru diekspor. Padahal, di negara lain, seperti Malaysia dan Thailand, pemberian subsidi ditujukan pada elpiji yang telah dikenal sebagai sumber energi bersih. Sementara, masyarakat Indonesia sebagian besar masih menggunakan minyak tanah yang energi efektifnya lebih rendah dibandingkan dengan elpiji.

Rakyat Untung Setiap kilogram elpiji dijual seharga Rp4.250,00, Sekilo elpiji ini setara dengan 3 liter minyak tanah yang harganya bisa mencapai Rp6.000,00. Jadi, masyarakat bisa menghemat Rp1.750,00 untuk setiap

konversi satu kilogram LPG ke minyak tanah.

Hasil survey terhadap konsumen elpiji menujukkan bahwa dalam satu minggu pengguna elpiji dapat menghemat Rp2.000,00 sampai Rp3.000,00 dibandingkan menggunakan minyak tanah. Ini disebabkan karena energi yang dihasilkan oleh LPG jauh lebih besar dibandingkan yang dihasilkan oleh minyak tanah.

Selain itu penggunaan kompor gas jauh lebih mudah dan bersih dan lebih aman dibanding kompor minyak tanah. Cara penggunaan kompor gas juga lebih mudah dan efisien. Kompor lebih gampang dihidupkan dan mudah pula dimatikan. Hanya dengan memutar tombol api dapat dinyalakan, diatur besarnya atau dimatikan. Selain itu membersihkan kompor gas juga lebih mudah daripada membersihkan kompor minyak tanah.

Jelas menggunakan elpiji akan lebih berhemat dan menguntungkan. (S-ring)

Edisi 20/Tahun III/November 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

KESRA

Sehat Tak Perlu Rumit dan Mahal

Layanan Bersahabat Kisah Karto, bukanlah satu-satunya. Fitri (30 th) ibu seorang anak juga pernah menikmati layanan yang sama di RSUD Pasuruan. "Syaratnya mudah, kita cuma diminta untuk fotokopi KTP dan Kartu Askeskin," katanya.

Tak hanya soal biaya, untuk lokasi pelayanan dan proses pelayanan pun Puskesmas di Pasuruan juga mulai banyak berbenah.

Tidak seperti puskesmas pada umumnya, puskesmas di Kota Pasuruan lebih menyerupai galeri seni yang jauh dari kesan formal. Beberapa dindingnya dicat di luar pakem putih, yang selama ini identik dengan gedung rumah sakit.

Jangan heran kalau masuk puskesmas Anda akan disapa warna pink yang gaul atau hijau segar. Di dinding terpasang beberapa poster himbauan yang dilukis tangan dengan format artistik.

"Sejak tahun 2005, urusan keuangan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kota Pasuruan kami serahkan ke PT Askes.

Petugas kesehatan fokus pada pelayanan ke masyarakat," tutur Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dr. Hermanta Setyarsa, MQIH. Dengan begitu urusan pelayan kesehatan adalah menyembuhkan pasien tanpa dipengaruhi oleh kemampuan keluarga pasien untuk membayar pengobatannya.

Jika bertemu dengan dokter, perawat hingga administrasi dapat dipastikan ada

sapaan ramah. Meski begitu mereka tak meninggalkan standar posedur tetap bagi tenaga medis. “Menangani pasien itu berbeda dengan memberi pelayanan pada orang sehat. Kalau dengan orang sehat kita bisa ramah, kenapa dengan orang sakit kita malah tidak," tukas Hermanta.

Bermula dari Survei Perhatian masyarakat Pasuruan akan kesehatan sebenarnya masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan saat Hermanta melakukan survey pada 2001 tentang pengeluaran utama masyarakat Kota Pasuruan.

Hasil survei tersebut ditemukan angka yang cukup memprihatinkan. Merokok menempati urutan ke dua setelah makan dalam hal pengeluaran sebuah keluarga.

Sementara kesehatan menempati urutan ke enam, “Orang justru lebih mendahulukan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sesuatu yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, dari pada mengeluarkan uang untuk memperbaiki kesehatannya. Meskipun survey itu kami lakukan pada 2001, saya rasa masih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini,” ujar dr. Hermanta.

Berdasarkan temuannya tersebut, lantas dr. Hermanta berinisiatif mengajukan anggaran untuk mengcover kebutuhan kesehatan bagi keluarga miskin.

Kota Pasuruan mulai mengembangkan terobosan. Urusan pelayan kesehatan adalah menyembuhkan pasien tanpa dipengaruhi oleh kemampuan keluarga pasien untuk membayar pengobatannya.

Kontrak Pelayanan Di samping membangun sistem survailience berbasis masyarakat, pihak Dinkes juga menggelar kontrak pelayanan kesehatan dengan masyarakat. Hal ini sebagai wujud komitmen Dinkes Kota Pasuruan dalam menangani masalah kesehatan di wilayah kerjanya.

"Kontrak pelayanan merupakan komitmen kami sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat," kata Hermanta.

Konsekuensinya, Dinkes melakukan beberapa pembenahan internal termasuk mengubah pandangan tenaga kesehatan yang merasa dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kita harus jemput bola, sebelum datang penyakit kita upayakan langkah preventif," tandas Hermanta.

Di sisi lin, kontrak ini pun mengharuskan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan budaya hidup sehat sebagai

Kembangkan Layanan Askeskin Keluarga yang mendekati miskin tidak memiliki anggaran untuk kesehatan keluarganya. “Mereka rela beli rokok dari pada beli beras. Sementara kalau ada anggota keluarganya mendadak sakit, apa yang ada dirumah dijual. Kadang malah menjual alat produksi, ini kan kontraproduktif bagi mereka sendiri. Untuk itu saya memberanikan diri mengajukan anggaran kesehatan yang bisa mengcover mereka. Meski begitu kita juga terus melakukan sosialisasi bagaimana logika kesehatan bisa diterima oleh logika masyarakat,” terang dr. Hermanta sebagaimana pernah dimuat di majalah Bangkit.

Melihat kenyataan tersebut Pemerintah

gerakan bersama.

Ada satu hal lagi yang menurut Hermanta merupakan bentuk manipulasi yang coba dikikis dengan kontrak ini. "Banyak diantara masyarakat yang memakai kartu Askeskin, asuransi untuk keluarga miskin, sementara ia tergolong mampu. Itu sama saja merampas hak orang miskin. Dulu sempat saya pasang spanduk besar di beberapa tempat, terutama di puskesmas yang isinya jangan rampas hak orang miskin dengan menggunakan Askeskin. Ini biar mereka sadar kalau tindakannya merugikan orang lain," ungkapnya.

Warga Pun Senang Layanan ini memang membuat Warga khususnya yang kurang beruntung bisa bernafas lega.

Namun tak jarang masih ada pula yang belum bisa merasakan manfaatnya. "Ada yang bilang rumit lah, tapi ternyata memang ia belum punya Askeskin. Selain itu mereka juga mintanya di kelas yang lebih tinggi dari yang dialokasikan pemerintah," tutur Fitri mengomentari keluhan yang sesekali muncul. (berbagai sumber)

foto:http://prasetya.brawijaya.ac.id

Hati Karto (37 th) berbuncah. Warga Sebani, Pasuruan ini mengaku lega ketika biaya pengobatan anaknya sebesar Rp250 ribu rupiah di-"gratis"-kan oleh Puskesmas.

Sekalipun tak besar, namun jumlah itu cukup meringankan "buruh gosok" meubeler yang berpenghasilan Rp4.000,00 per hari ini.

Kontan diciumnya tangan petugas loket pembayaran sebagai ekspresi terima kasih.

Tentu saja ini membuat petugas puskesmas bernama Agus (34 th) kebingungan,"Lha, wong yang bayar bukan saya kok malah terima kasihnya ke saya. Yang bayar pemerintah kok, silahkan berterima kasih ke pemerintah," tandasnya.

Supaya Rakyat Lebih Sehat !

Pelayanan untuk Karto dan juga penduduk Indonesia lainnya merupakan bagian upaya pemerintah dalam meningkatkan dan mengintensifkan program kesehatan.

Kebutuhan Dasar Program ini mencakup penyediaan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan keterjangkauan obat dari segi harga, fasilitas dan tenaga medis, serta jaminan pemeliharaan kesehatan bagi rakyat miskin.

Banyak orang mengenalnya sebagai Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin atau Askeskin.

Askeskin, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, adalah realisasi program pengobatan gratis bagi rakyat miskin menuju kesehatan murah. "Yang kita bantu bukan

Edisi 20/Tahun III/November 2007

hanya rakyat miskin, kita juga bantu mereka yang dikategorikan sebagai golongan setengah miskin dan yang tidak mampu," Presiden menjelaskan dalam Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Istora Senayan, Rabu (14/11) pagi.

Pemerintah memberikan bantuan Askeskin sebanyak Rp 76,4 juta tak hanya untuk rakyat miskin yang sebanyak 37,1 juta jiwa, tetapi juga untuk masyarakat yang tergolong setengah miskin atau near poor.

"Dengan adanya Askeskin, tahun 2006 kunjungan ke Puskesmas mencapai 110 juta. Melalui program ini masyarakat miskin mendapatkan pengobatan, antara lain persalinan, operasi jantung, dan lain sebagainya," Presiden menambahkan.

Rakyat Sehat, Negara Kuat “Tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan tidak hanya menjadi hak dasar manusia, namun juga merupakan salah satu aset berharga yang berperan dalam meningkatkan kualitas sebuah bangsa. Kesehatan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan Indeks Pembangunan Sumberdaya Manusia.

Karena itulah, Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun ini diperingati dengan tema "Rakyat Sehat, Negara Kuat. "Diangkatnya tema tersebut tidak terlepas dari Visi Departemen Kesehatan yaitu Masyarakat Mandiri Untuk Hidup Sehat, dengan misi

Membuat Rakyat Sehat," jelas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

"Karena kalau rakyatnya banyak yang sakit, negara juga sakit. Mari kita bangun negara yang kuat, negara yang sehat, negara yang maju dengan cara bikin rakyat Indonesia sehat, kuat dan juga maju. Inilah tekad kita bersama dan sasaran pembangunan di bidang kesehatan," papar Presiden dalam acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional.

Menteri Kesehatan menambahkan bahwa hal terpenting melakukan gerakan masyarakat untuk mewujudkan rakyat sehat secara berkesinambungan.

"Juga membudayanya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh Indonesia," kata Menkes.

UPKBM Kegiatan nyata yang berpihak kepada masyarakat demi terwujudnya rakyat sehat sudah mulai dirintis dan banyak dilakukan untuk masyaraakt. Ada desa siaga ada pula penyediaan sarana Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

UKBM merupakan bagian upaya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bentuknya bisa berupa Posyandu, Polindes, dan Pos Obat Desa (POD).

Posyandu merupakan salah satu bentuk

UKBM yang paling dikenal oleh masyarakat.

Disini terdapat pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.

Ada pula Warung Obat Desa (WOD) yang juga merupakan upaya mengembangkan peran serta masyarakat dalam hal pengobatan sederhana, terutama untuk penyakit yang sering terjadi pada masyarakat setempat.

Butuh Upaya Bersama Presiden menghimbau agar seluruh komponen rakyat ikut menyukseskan program-program kesehatan yang prorakyat, mengembangkan setiap desa menjadi desa siaga yang nantinya akan menjadi desa sehat, serta memantapkan pengelolaan Askeskin.

"Jajaran pemerintah saya minta untuk terus mengembangkan program pembangunan kesehatan untuk rakyat miskin, memiliki sikap proaktif dalam pengembangan program kesehatan, serta mengalokasikan anggaran APBN terhadap bidang kesehatan lebih mencukupi," imbuh Presiden.

Kepada para peneliti, Presiden berpesan agar terus meningkatkan penelitian di bidang kesehatan terutama di bidang obat-obatan yang berkualitas dan murah. "Buatan putraputri Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri," ujar Presiden. [m]

5

"Saya datang ke sini untuk belajar sambil bekerja. Meski di sini saya sudah mapan, saya akan tetap balik kampung di Pagaralam, Sumatera Selatan.

Membuat yayasan pendidikan dan wirausaha untuk membangun ekonomi masyarakat di kampung saya. Banyak hal yang mesti saya lakukan setiba di Indonesia nanti."

Kira-kira begitulah ungkapan Rizalman, mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi pasca sarjana ilmu ekonomi di University of Malaya.

Rizalman meskipun mempunyai orang tua yang relatif mampu, tetap beritikad untuk memenuhi segala kebutuhan biaya pendidikannya di negeri orang secara mandiri.

Mula keberangkatan ke negeri jiran, lelaki berusia 35 tahun ini hanya berbekal beberapa ratus ribu untuk hidup satu bulan pertama. Selanjutnya Rizal, begitu dia biasa dipanggil teman-teman dan saudara-saudaranya, berjuang keras memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Tekad Rizal merupakan cermin kepedulian terhadap kondisi masyarakat asal sekitarnya. Dalam bahasa lebih ringkas mungkin menurut Sufiati (31), perempuan yang kini bekerja di Amerika, nasionalisme dan kepedulian jauh lebih berkembang ketika berada di negeri orang. Sufiati merasakan betul selama tinggal di negeri orang dan hal yang sama juga muncul dari teman sejawatnya asal Indonesia.

Kepedulian di Rantau Rizal dan Sufiati hanyalah contoh dari sekian banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kemandirian dan kepedulian. Sekalipun menjalani kehidupan yang tidak mudah di negeri orang, ingatannya terhadap negeri sendiri tidak pernah pupus. Bagi mereka, apa yang mereka jalani me-

rupakan modal untuk membangun kampung halamannya supaya lebih berdaya dan lebih baik dari aspek ekonomi dan pendidikan.

Sikap seperti ini, dalam setting sosial yang berbeda, akan kita temukan di tempat-tempat lain baik itu di luar negeri maupun dalam negeri.

Di kawasan Victoria Park Hong Kong misalnya.

Warga Negara Indonesia yang sedang mencari nafkah disana, secara rutin mengadakan pertemuan setiap Sabtu dan Minggu. Bersenda gurau dengan bahasa kampung halaman sambil berbagi informasi kondisi tanah air.

"Melihat kondisi di sini, mungkin pada awalnya kita membandingkan. Tapi, akhirnya kita juga merasa bahwa apa yang kita saksikan harus dibagi pula dengan sanak saudara di Indonesia," ungkap Izzati (22) yang sudah lima tahun bekerja di sebuah rumah tangga.

Kebanyakan hasil kerja keras para perantau tidak pernah dinikmati untuk diri sendiri. Sebagian besar dikirim ke kampung halaman untuk sanak familinya. Harapan mereka dengan kiriman uang itu tidak hanya sanak saudara saja yang terbantu, tetapi masyarakat di kampung halaman bisa terangkat dari kesulitan ekonomi.

Patriot Masa Kini Di negeri sendiri, kepedulian seperti itu juga tampak begitu jelas pada setiap momen kemanusiaan yang membutuhkan partisipasi bersama. Catatan penanganan bencana tsunami di Aceh maupun gempa bumi Yogyakarta tidak akan pernah melupakan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat yang tanpa pamrih mengulurkan tangan membantu korban bencana.

Bantuan ini muncul sedemikian rupa secara mandiri tanpa rekayasa. Begitu besarnya kemunculan jiwa patriotik ini, sehingga menyudutkan pihak yang berwenang karena dianggap lalai dan tidak mampu untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi bantuan.

Banyaknya kelompok masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial merupakan modal utama yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang membelit negeri kita; kemiskinan.

"Saya sangat salut atas kepedulian mereka, mereka yang membantu untuk sekitarnya dan membagi kepedulian dalam wujud karya nyata.

Mereka ini layak disebut sebagai pahlawan sosial," ungkap Basis Susilo, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dalam sebuah diskusi di Surabaya.

Lawan Kemiskinan "Dulu ketika kita belum merdeka, lawan kita adalah penjajah, penjajahan. Setelah merdeka, setelah kita berdaulat, lawan kita adalah kemiskinan dan keterbelakang-an," tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pencanangan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari setahun yang lalu.

Tekad ini pun juga dikembangkan dalam bentuk kebijakan dengan menyusun setiap program yang lebih pro rakyat.

Pasalnya, bahaya kemiskinan bukan semata ketiadaan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lebih jauh dari itu, bahaya kemiskinan adalah ancaman terciptanya budaya kemiskinan di kehidupan kita. Budaya kemiskinan selalu berakibat negatif hanya bagi orang miskin saja, tetapi juga mengancam kehidupan manusia keseluruhan.

Kemiskinan selalu menghasilkan perilaku masyarakat yang tidak peduli kepada keber-sihan dan kesehatan, minus kepatuhan terha-dap aturan dan ketertiban serta mengabaikan pendidikan. "Kemiskinan merupakan musuh bersama," tandas Presiden.

Mengubah Potret Buram Dalam penyelengaraan pemerintahan negara manapun, persoalan kemiskinan memang menjadi pekerjaan rumah besar. “Sejak tahun 2004, permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, dan besarnya hutang peme-rintah.

Masalah kemiskinan, pengangguran, dan hutang pemerintah, terutama hu-tang luar negeri yang amat tinggi merupakan masalah masa lalu yang menjadi tan-tangan bersama masa kini. "Sebelum krisis 1998, angka kemiskinan, pengangguran dan hutang luar negeri itu masih relatif tinggi. Ketika negara kita mengalami krisis, angka kemiskinan, pengangguran dan hutang pemerintah menjadi lebih tinggi lagi," kata Presiden dalam Pidato awal

bahaya kemiskinan adalah ancaman terciptanya budaya kemiskinan, budaya yang tidak hanya berakibat negatif bagi orang miskin saja, tetapi juga mengancam kehidupan manusia keseluruhan

tahun 2007.

Itulah sebabnya, pemerintah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran dan hutang pemerintah terutama hutang luar negeri.

Upaya tersebut juga

t e l a h dilakukan o l e h pemerintahpemerintah sebelumnya, sekalipun dalam kenyataannya juga mengalami pasang-surut.

Kebijakan Pro Rakyat Dalam logika yang sederhana, sebagian rakyat kita miskin karena mereka tidak punya penghasilan, atau penghasilannya terlalu kecil.

Oleh karena itu solusinya adalah membuka atau memberikan pekerjaan kepada mereka.

Persoalan lain yang dihadapi rakyat adalah meski lapangan pekerjaan tersedia, namun belum tentu mereka memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai dan sesuai, serta kondisi jasmaninya memenuhi syarat untuk menjalankan pekerjaan yang diperlukan.

"Solusi untuk masalah ini, adalah memberikan pendidikan dan keterampilan yang sesuai

kebutuhan lapangan kerja, serta mempersiapkan kesehatan jasmaninya agar mereka memiliki kemampuan untuk bekerja," tegas Presiden.

Ada kalanya pula rakyat yang dapat membuka usaha kecil-kecilan tetapi mereka tidak memiliki modal, oleh karena itu solusinya adalah membantu permodalan mereka, termasuk pembukaan akses modal usaha, pemberian dana bergulir, dalam skim pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh rakyat berpenghasilan rendah atau pas-pasan adalah harus dikeluarkannya uang untuk menyekolahkan puteraputerinya, untuk biaya berobat apabila ada anggota keluarga yang sakit, atau untuk mengurus berbagai perizinan seperti KTP yang sering lama dan dengan biaya yang tidak murah.

"Terhadap permasalahan ini solusinya tentu membuat pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik kita menjadi semakin mudah, murah dan bahkan sebagian gratis," jelas Presiden.

Demikianlah mata rantai dan keterpaduan upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas sumber daya manusia yang harus ditempuh pemerintah. Tentu saja masih banyak faktor dan cakupan program pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang akan lakukan, tetapi pemerintah mencoba mulai dan lebih berorientasi dari apa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Kembangkan Modal Sosial Adanya kelompok masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial tinggi, merupakan modal dasar yang sangat luar biasa dalam penanggulangan kemiskinan.

Melalui kelompok masyarakat inilah usaha pengentasan kemiskinan akan berjalan lebih komprehensif dan menyeluruh. Kelompok ma-

syarakat inilah yang akan membantu orang miskin dan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Modal besar itu, masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial dan sistem sosial politik yang demokratis, sudah ada di depan kita.

Selanjutnya, sambil menjaga dan menumbuh suburkan kedua potensi ini, tentunya tinggal melangkah bersama untuk menanggulangi kemiskinan.

Dimensi bantuan dalam penanganan kemiskinan diungkap lebih luas oleh Jeffrey D Sach, ekonom lulusan Harvard Univesity yang menjadi penanggung jawab program PBB dalam penanggulangan kemiskinan dunia, sebagaimana tertuang dalam Millennium Development Goal (MDGs).

Menurut Sach dalam bukunya The End of Poverty (2005), meski orang miskin ingin keluar dari kemiskinannya, ia tidak mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri.

Bangun Kebersamaan Begitu banyak faktor menjeratnya sampai tak berkutik seperti penyakit, cuaca buruk, lingkungan yang hancur, isolasi fisik, dan tentu saja tiadanya cukup uang. Kaum miskin dunia melihat tangga menuju pembangunan, mereka tergoda oleh gambaran kemakmuran dari dunia sebelah lain. Namun, mereka tak mampu meletakkan kakinya pada anak tangga, dan karenanya tidak mampu untuk merangkak keluar dari kemiskinan.

Kemiskinan sebagai penyakit sosial sering diasosiasikan dengan banyaknya pengangguran atau kurangnya lowongan kerja dibanding jumlah pencari kerja. Banyak analis menyebut hal ini akibat dari tingkat pertumbuhan yang tidak memadai.

Bagaimanapun, harus diakui bahwa dimensi penyebab kemiskinan sangat luas. Sementara penangana secara sistemik yang dilakukan pemerintah pun jelas membutuhkan rentang waktu yang relatif lama.

Maka, kemiskinan harus langsung ditangani dan digarap. Ini sebabnya Jeffret Sach begitu menggebu-gebu menuntut agar negaranegara kaya menyediakan bantuan sebesar 135 miliar dollar AS pada tahun 2006, terus meningkat hingga 195 miliar dollar AS pada 2015 untuk sampai target Millennium Development Goals.

Tuntutan ini bukan impian karena negaranegara kaya telah setuju dengan Monterrey Consensus Tahun 2002 untuk menyediakan bantuan pembangunan resmi sebesar 0,7 persen dari pendapatan nasional bruto (PNB)

mereka atau sekitar 235 miliar dollar AS per tahun.

Pengembangan Keterbukaan Amartya Sen, mengingatkan satu dimensi sistemik dalam penyelesaian kemiskinan. Bagi Sen, ekonom asal India yang mendapat penghargaan Nobel Ekonomi (1998) atas dedi-kasinya dalam penanganan kemiskinan, ke-miskinan akan tertangani melalui adanya sistem sosial politik yang terbuka.

Ilustrasi yang diberikan Sen adalah apa yang terjadi di China dan India. Kesiapan sum-ber daya manusia akibat pendidikan massal dan pelayanan kesehatan umum yang lebih me-madai, membuat China lebih berhasil dari India memasuki era marketisasi.

Akan tetapi, menyusul kegagalan program Lompatan Jauh Ke Depan, antara tahun 19581961 China mengalami bencana kelaparan terburuk sepanjang sejarah dengan angka kematian berkisar 30 juta orang.

Sementara, dalam situasi ekonomi yang lebih buruk, India justru tak pernah lagi mengalami bencana kelaparan sejak kemerdekaan mereka di tahun 1947. Meski, sampai tahun 1991 tingkat buta huruf orang dewasa di India masih sebesar 50 persen, dan pelayanan kesehatan dasarnya juga sangat terabaikan.

Bagi Amartya Sen, jawabannya terletak pada demokrasi di India yang jauh lebih marak. Dengan kata lain Sen menganggap dalam iklim demokrasi, keterbukaan dan kebebasan tak memungkinkan bencana seburuk ini terjadi.

Karena itulah, dalam Development as Freedom, peraih The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences ini menandaskan pentingnya kritik, keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi bagi pembangunan sebuah masyarakat.

Bagi Sen, boleh jadi demokrasi tidak selalu membawa kemakmuran, tetapi di negara-negara demokrasi tidak akan pernah ada kelaparan karena pemerintah yang demokratis akan lebih tanggap terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya.

Demokrasi yang mengharuskan adanya transparansi, kebebasan, akuntabilitas, ruang publik yang bisa diakses masyarakat umum sudah menjadi komitmen kita bersama.

Kata ini selalu menjadi bahan perhatian bagi para pengambil kebijakan dalam menjalankan fungsi dan perannya. Bagi para pakar, pengamat dan lembaga swadaya masyarakat, demokrasi sudah menjadi pijakan dalam mengevaluasi dan merumuskan setiap kebijakan pembangunan masyarakat. (delianur/munadi/m)

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

WAWANCARA

Saatnya Semua Bergerak !

Andi Erna Anastasjia Walinono atau lebih dikenal dengan nama Ir. Erna Witoelar.

Perempuan kelahiran Danau Tempe, Sulawesi Selatan, 6 Februari 1947 ini adalah salah satu ikon perjuangan melawan kemiskinan saat ini. Pasalnya, mantan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah pada Kabinet Persatuan Nasional ini menjadi Duta Besar Millenium Development Goals untuk kawasan Asia Pasifik.

Sekalipun bergelar sarjana dari Jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung, Erna lebih dikenal sebagai aktivis lingkungan dan pernah menjabat ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada periode 1986 sampai dengan 1989.

Pertengahan Oktober lalu kiprahnya semakin dikenal ketika kampanye antipemiskinan global yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa Bangsa di seluruh negara termasuk Indonesia. Kampanye yang bertema Bangkit dan Suarakan Melawan Kemiskinan ini berlangsung serentak Rabu (17/10).

Di Indonesia kampanye antipemiskinan diadakan di beberapa tempat selama 24 jam sekaligus. Kampanye ini bertujuan menggugah masyarakat Indonesia untuk turut serta dalam pencapaian tujuan pembangunan millenium, terutama pengurangan angka kemiskinan.

Narasi berikut ini merupakan kompilasi wawancara dengan Erna Witoelar di sela acara Seminar Refleksi Enam Tahun Otonomi Daerah: Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Pencapaian MDG, dan Manajemen Risiko Kebencanaan awal tahun lalu dan liputan reporter Newsroom dalam acara kampanye bangkit dan Suarakan Melawan Kemiskinan.

Apakah di tahun 2015 nanti Indonesia akan terbebas dari jerat Kemiskinan?

Millennium Development Goals atau MDG adalah delapan sasaran yang secara bersama telah disepakati oleh negaranegara di dunia untuk dicapai pada tahun target 2015.

Walaupun ini adalah program dari PBB, tapi adalah kewajiban bagi tiap negara di dunia, untuk menerapkan kebijakan di negaranya masing-masing untuk mencapai delapan sasaran tersebut.

Salah satu dari tujuan pembangunan millenium adalah pengurangan separuh keluarga miskin di dunia pada 2015 mendatang.

Apa hambatan yang dihadapi oleh negara-negara di Asia dalam mencapainya?

Persoalan mendasar adalah bagaimana membuat pemerintah di negara-negara Asia, committed dengan janjinya tetap berupaya untuk memenuhi janjinya untuk mencapai MDG dan memfokuskan kebijakan maupun dana untuk itu. Karena sebetulnya yang dibutuhkan untuk mencapai MDG tidak banyak dari segi dana, tapi memerlukan komitmen penuh pemerintah.

Bagaimana pemecahannya?

Karena itulah, saat ini kita sedang berupaya mendorong peran anggota masyarakat, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya.

Sangatlah perlu untuk senantiasa mengingatkan pemerintahnya agar tetap

8

komit terhadap pencapaian MDG nya.

program pemerintah maupun solidaritas sesama masyarakat.

Mengapa MDGs ini harus menjadi acuan?

Berbagai masalah yang saat ini banyak dihadapi oleh negara-negara di Asia seperti bencana alam maupun konflik, justru membuat upaya pencapaian MDG ini menjadi relevan.

Justru di dalam bencana alam atau konflik, masyarakatnya semakin terbenam dan makin susah untuk mencapai MDG. Masyarakat yang kena bencana menjadi miskin tibatiba, mungkin tadinya dia tidak miskin, mungkin dia tidak bisa menyekolahkan anaknya, jadi MDG menjadi lebih relevan disana.

Karena solidaritas masyarakat yang tidak kena bencana, mereka yang lebih mampu terhadap yang kurang mampu itu juga perlu didorong, karena gak bisa pemerintah melakukan ini semua.

Jika memang demikian, sasaran MDGs ini bisa dicapai pada 2015?

Bagi saya, masalahnya bukan sampai a t a u tidaknya 2015,

Seberapa besarkah hal ini berpengaruh p a d a Indoenesia?

Sama ketika

negara berkembang menandatangani MDG bahwa mau mengurangi kemiskinan dunia pada tahun 2015 maka selain masing-masing negara mengurangi di negaranya, negaranegara maju harus membantu negara-negara berkembang apakah itu dengan bantuan dana langsung atau perdagangan yang lebih baik, pengurangan hutang, membuka lapangan kerja, berbagi teknologi dan sebagainya. Jadi gak ada satu pun negara yang bisa lolos dari tanggungjawab.

Sejauh manakah perkembangan pencapaian Indonesia dalam memenuhi 8 sasaran MDG? Ada beberapa kemajuan. Di banyak tempat mengenai pendidikan, kesehatan anak dibawah 5 tahun dan penanggulangan kemiskinan sudah bisa diatasi.

Tapi permasalahannya banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh kemajuan ini, seperti masyarakat yang tinggal di daerahdaerah terpencil di Indonesia, misalnya, atau masyarakat di daerah konflik atau daerah yang baru saja tertimpa bencana. Mereka inilah yang harus menjadi perhatian baik lewat

Erna Witoelar, Duta Khusus Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) PBB untuk Asia Pasifik menyatakan bahwa zakat telah membuktikan perannya dalam mensukseskan delapan tujuan MDGs. Pernyataan itu ia sampaikan di acara “Menuju Indonesia Sadar Zakat 2008” di Sasana Budaya Ganesha ITB di penghujung September lalu. Dengan zakat ternyata sebagian program MDG terpenuhi. Seperti program-program pemenuhan pendidikan dasar, akses layanan kesehatan murah/gratis, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

negara dari bagian negara yang lain dan sudah ada solusinya.

Mengapa Seruan Global?

Sekarang telah terlewati separo waktu yang dicanangkan dalam Deklarasi Milenium itu. Kemiskinan masih menjadi wajah utama negaranegara di sebagian besar Asia, Afrika dan Amerika Latin. Menurut laporan UNESCAP 2006 angka kematian ibu melahirkan (maternal mortality) terus meningkat. Rakyat miskin semakin sulit menjangkau kebutuhan mereka atas air bersih dan lingkungan yang sehat. HIV/ AIDS, Malaria dan TBC terus berkembang.

karena sudah ada yang mencapainya di 2010, ada yang 2020. Tapi bahwa proses untuk lebih proper, untuk memfokuskan dalam menghilangkan dan mengurangi kemiskinan, untuk lebih pro environment di dalam memperbaiki lingkungan, untuk lebih pro gender dsb, sudah masuk dalam kebijakan2 pemerintah maupun kesadaran masyarakatnya. Nah kalau it uterus dipelihara, mungkin tercapainya 2016 atau 2017, gak apa2. Negara tidak sama di dalam pencapaiannya, itu juga tidak apa-apa.

Peran generasi muda?

Mereka mengakses teknologi informasi, mereka bisa berkomunikasi langsung dengan siapa pun di dunia, sehingga akses pengetahuannya juga lebih. Karena itulah, melalui orang-orang muda, meskipun background nya berbeda, tapi sesudah kembali ke negara nya masing-masing mereka bisa berbuat sesuatu dengan saling berinteraksi dengan teman-temannya di luar.

Karena gak ada satu pun masalah di dunia yang orisinil. Semua problem yang dihadapi oleh satu negara itu pernah dialami oleh

Ada yang lebih spesifik?

Masyarakat sipil sejak tahun 2005 menggalang seruan global melawan kemiskinan yang berkeinginan hidup di dunia tanpa adanya kemiskinan. Namun dalam menyiarkan seruannya, kampanye lebih menonjolkan kaum selebriti hingga upaya kritis yang riil malah tidak tampak.

Pada kampanye 2005, global call lebih membesarkan nama-nama selebriti pendukungnya seperti Bob Geldof, Bono bahkan juga Tony Blair dibandingkan tema sentral yang hendak diperjuangkan. Pada 2006 lalu kampanye Anti Kemiskinan Sedunia berbelok lebih kepada tujuan agar tercatat dalam Guiness Book of Record. Tapi sejauh ini belum ada tindakan yang konkret.

Adakah upaya nyata yang bisa dilakukan?

Masalahnya sekarang, apakah para elite, politisi, dan birokat kita punya keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan?

Adakah komitmen tegas dari para penentu kebijakan negara untuk memberantas KKN secara radikal? Jika negara tak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan dan gagal dalam memerangi korupsi maka kemiskinan bangsa—yang di masa kolonial pernah disebut ”nation van Koelis”— mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini.

Edisi 20/Tahun III/November 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

OPINI

Menilik Peran Jumantik Oleh : Noer Suchufi Yulianti

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Sejak pertama kali ditemukan tahun 1968 di Surabaya dan Jakarta, jumlah kasus maupun daerah yang terjangkit cenderung terus meningkat, sehingga sejak tahun 1994 penyakit DBD praktis telah menyebar di semua propinsi di Indonesia.

Bahkan secara sporadis selalu terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD setiap tahunnya (N-4,2006).

Penyakit ini merupakan infeksi virus akut dan menular yang disebabkan oleh virus Dengue.

Penyakit ini lebih banyak ditemukan menyerang anakanak dengan ciri-ciri demam tinggi mendadak dengan manifestasi perdarahan dan bertendensi menimbulkan shock bahkan kematian. Tak hanya melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti, bahkan Siregar (2004) menduga melalui gigitan Aedes Albopictus. Akan tetapi sejauh ini vektor utama penyebab DBD adalah Aedes aegypti (Soegijanto, 2004).

Wabah Musim Hujan Memasuki awal tahun 2004, jumlah kasus DBD di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup bermakna.

Sejak tanggal 1 Januari 2004 sampai 5 Maret 2005, secara kumulatif jumlah kasus DBD yang dilaporkan dan telah ditangani sebanyak 26.015 kasus, dengan kematian mencapai 389 (CFR = 1,53%). Sedangkan pada saat terjadi KLB DBD tahun 1998, jumlah kasus sebanyak 71.776 orang dengan kematian 2.441 jiwa (CFR = 3,4%) (Depkes RI, 2004b).

Karena itulah setiap kali jelang musim hujan, pemerintah senantiasa meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Terutama perangkat kampung, kelurahan dan kecamatan. Karena biasanya di musim hujan ada beberapa wabah yang muncul, seperti diare dan demam berdarah.

Dimulai dari Kebersihan Kejadian DBD bergantung pada interaksi imunitas tubuh manusia dengan virus Dengue, lingkungan dan nyamuk Aedes aegypti. Karena itulah selama ini upaya yang sering dilakukan adalah meningkatkan kebersihan lingkungan.

Sebenarnya, masyarakat Indonesia sudah tahu tandatanda dan cara penularan penyakit DBD, karena DBD masuk ke Indonesia sejak 36 tahun lalu. Pencegahannya pun sederhana saja dan tidak perlu teknologi tinggi seperti pada kasus SARS yang untuk memastikan penyakitnya perlu pemeriksaan laboratorium di luar negeri. Hanya saja, untuk memberantas DBD diperlukan langkah jelas dan sederhana dengan menumbuhkan perubahan sikap dan kesadaran semua pihak dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Libatkan Jumantik Pemerintah sebenarnya menerapkan pengawasan masyarakat lewat juru pemantau jentik “Jumantik�. Jumantik merupakan salah satu bentuk langsung peran serta

kilas -gov

e

masyarakat dalam menanggulangi DBD. Kegiatan Jumantik ini dirancang guna mendorong kemandirian masyarakat untuk selalu peduli dan membersihkan sarang nyamuk dan membasmi jentik nyamuk Aedes Aegypti.

Tugas pokok seorang Jumantik adalah melakukan pemantauan jentik, penyuluhan kesehatan, menggerakkan PSN secara serentak dan periodik serta melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada supervisor dan petugas Puskesmas sehingga akan dapat dihasilkan sistem pemantauan jentik berkala yang berjalan dengan baik. Namun demikian, peran Jumantik akan dapat maksimal apabila masyarakat dapat membantu kelangsungan kegiatan dengan kesadaran memberikan kesempatan kepada Jumantik untuk memantau jentik dan sarang nyamuk di rumahnya (Depkes RI, 2004a).

Pelajaran dari Mojokerto Kota Mojokerto merupakan daerah endemis DBD dan ikut menyumbang jumlah kasus yang besar saat KLB nasional 2005 sampai Mei 2006. Akan tetapi warga kota ini dapat menurunkan ABJ sampai 95% pada minggu keempat September 2006 melalui “Gerakan Jumat Berseri + PSN 60 Menit�. Gerakan ini mengembangkan peran serta masyarakat dalam Pemantauan Sarang Nyamuk dan menggiatkan kerja Jumantik.

Angka penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Mojokerto menurun drastis. Jika awal tahun jumlah penderita mencapai 48 orang, akhir bulan Agustus lalu jumlah itu menurun drastis menjadi 1 orang. Hal itu terkait dengan suksesnya program PSN 60 menit yang digagas Pemerintah Kota Mojokerto. Dan tak lepas kinerja juru pemantau jentik (Jumantik) yang dianggap sukses memantau peredaran jentik nyamuk demam berdarah di setiap rumah warga setiap Jum'at pagi.

Berdasar hasil riset penulis awal tahun 2007 lalu, Jumantik yang aktif mempengaruhi tingginya Angka Bebas Jentik yang secara tak langsung merupakan indikasi tidak adanya kasus

Mendorong Keaktifan Jumantik Jumantik yang ada pun telah memotivasi warganya untuk melakukan PSN DBD secara rutin dan terus menerus. Namun demikan masih dipandang perlu ditingkatkan keaktifan Jumantik dalam melaksanakan abatisasi dan penyuluhan per bangunan (rumah/ TTU/ TTI) sasaran Pemeriksaan Jentik Berkala terutama dalam abatisasi.

Hal ini dapat diupayakan melalui pemberian informasi dan pengertian yang lebih baik kepada Jumantik. Dinas Kesehatan Kota Mojokerto pun telah menyelenggarakan forum penyegaran Jumantik setiap 4 bulan sekali. Informasi ini selanjutnya diharapkan akan disampaikan kepada warga melalui penyuluhan setiap Jumat pagi agar PSN DBD dapat terlaksana menyeluruh melalui 3 M Plus.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana mendidik masyarakat menjadi jumantik. Karena bagaimanapun upaya pencegahan penularan DBD harus dilakukan secara terus menerus oleh seluruh warga. Apalagi hal ini memang bukan hal yang mudah apalagi dilakukan di kota-kota besar.

Berkaca dari pengalaman di Mojokerto, upaya memotivasi ibu rumah tangga yang tidak bekerja tampaknya bisa ditumbuhkembangkan. Namun jelas membutuhkan kerja sama antara semua dinas kesehatan semua pelayanan kesehatan di tingkatan puskesmas, dan desa-desa siaga bersama dengan RT, RW, Lurah, dan aparat Kecamatan.

(Penulis adalah alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya pernah meneliti Aktivitas Jumantik di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur)

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

www.pemkot-malang.go.id

Bangun Komunikasi Dunia Maya Tampilan halaman depan situs ini sangat sederhana, terdiri dari dua kolom utama. Kolom terbesar memuat berita terbaru kota Malang, dikolom sebelah kiri menampilkan beberapa menu dan bagian bawahnya tercantum alamat kontak Pemkot. Sekilas memang terkesan minim informasi, tidak seperti situs pemerintahan lain yang memuat semua informasi di halaman muka. Pada situs ini semua informasi dikategorikan lebih sederhana, sehingga memudahkan audience menelusuri semua halaman situs.

Walau minimalis, situs ini memiliki beberapa fasilitas yang sangat di butuhkan dalam menciptakan komunikasi. Di pojok kanan situs terdapat dua sarana yang menarik, yaitu surat warga dan forum. Dalam surat warga akan ditemui beberapa tulisan warga kepada pemerintahan kota ini.

Fasilitas ini akan lebih menarik jika admin pengelola situs lebih aktif, admin dapat memberikan tanggapan atau mungkin jawaban dari surat yang disampaikan warga.

Sayang, fasilitas komunikasi melalui forum ternyata masih bermasalah alias belum dapat difungsikan. Padahal ini akan

Edisi 20/Tahun III/November 2007

DBD. Uniknya, sebagian besar Jumantik yang menjadi responden mempunyai jenis kelamin perempuan, termasuk dalam usia produktif, telah menempuh pendidikan menengah dan tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Di sinilah sebenarnya potensi besar Jumantik yang bisa digerakkan sekaligus memberikan wadah yang positif bagi ibu-ibu rumah tangga.

menarik jika dicantumkan beberapa forum terkait mengenai beberapa masalah sosial yang berkembang di masyarakat.

Database Kota Malang Menu ini tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Tiga dari lima fasilitas yang tersedia di Menu Database Kota Malang adalah: menu link penting, database umum dan direktori situs Pemkot.

Dalam menu "link penting" dapat dilihat beberapa situs dari pemerintahan daerah tingkat Kabupaten/Kota di Kota Malang dan juga situs Pendidikan. Sedangkan pada menu "Direktori Situs Pemkot", terdaftar situs semua dinas pemerintahan daerah, kantor kecamatan, juga beberapa lembaga pemerintahan non departemen yang ada di kota Malang.

Bahkan masing masing unit bagian memiliki alamat situs sendiri, seperti Bagian Kas dan Kekayaan Daerah, memiliki situs http://kas.malangkota.go.id, Bagian Organisasi dengan situs http://organisasi.malangkota.go.id, dan sebagainya.

Masing-masing link situs tersebut akan menerangkan beberapa informasi terkait, sehingga tidak terjadi penumpukan informasi dalam situs pemerintahan provinsi Kota Malang.

Yang lebih menarik adalah menu "Database Umum", selain menyediakan data siap unduh, juga menyediakan beberapa

rekaman VCD mengenai Kota Malang.

Pada halaman depan situs www.pemkot-malang.go.id dengan mudah audience menemukan alamat yang dapat dihubungi, namun disayangkan beberapa link situs terkait tidak mencantumkan alamat yang dapat dihubungi.

Bagaimana cara mengkonfirmasikan data yang ada dalam situs (dewimaharani@bipnewsroom.info)

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

LINTAS DAERAH

NAD Pembangunan Prasarana di NAD Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias melakukan penunjukan langsung untuk membangun sarana dan prasarana permukiman yang belum selesai supaya bisa mengejar waktu.

“Tapi ini bukan membuat rumahnya, melainkan membuat prasarana, misalnya MCK, septic tank, jalan desa, “ kata Ketua BRR Kuntoro Mangkusubroto kepada wartawan usai pertemuan di Kantor Presiden, Kamis (8/11) siang.

Hingga Oktober 2007 sudah sebanyak 102.063 unit rumah dibangun.

Pembangunan perumahan direncanakan selesai pada April 2008 dan diharapkan pada saat itu jumlah rumah yang akan dibangun sekitar ada 140-an ribu unit.(Kus)

Negeri, Jumat (2/11).

Pemekaran ini berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang dan UU Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran.

Sementara Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kausar Ali Saleh mengatakan pemekaran daerah ini merupakan penyaluran aspirasi masyarakat Banten dan masyarakat Lampung.

“Harapannya adalah agar layanan pemerintah lebih dekat dan pemerintahan baru bisa memberdayakan potensi daerah,” katanya.

Menurut Kausar, daerah pemekaran baru memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan posisi yang strategis.

Peresmian itu juga dihadiri Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah dan Wakil Gubernur Lampung Syamsul Ryacudu.

Riau Akreditasi 1.069 Sekolah Riau Badan Akreditasi Propinsi Sekolah dan Madrasah (BAP-SM) Propinsi Riau akan mengakreditasi sebanyak 1.069 sekolah, karena hingga tahun 2007 ini jumlah sekolah dan madrasah yang belum terakreditasi di Provinsi Riau. Masih ada 4.401 sekolah dari keseluruhan 6.635 sekolah.

“Tujuan dari penyelenggaraan akreditasi ini adalah untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah dan menentukan kelayakan umum masing-masing sekolah,” kata . Kepala BAP-SM, Drs. Rustam, yang didampingi Sekretaris BAP-SM Drs.Raja Ramli Ibrahim di Pekanbaru, Rabu (31/10).

Saat ini BAP-SM telah menyebarkan sebanyak 1.400 data evaluasi diri kepada sekolah, mulai dari TK, Raudatul Atfal, SD, MI, MTs, SMP, SMA, MA dan SMK. Ia menyebutkan, dari sebanyak 1.400 evaluasi yang disebarkan, ternyata belum memuaskan BAP-SM karena dari jumlah tersebut hanya 795 evaluasi diri yang dikembalikan pihak sekolah kepada BAP-SM. Raja Ramli Ibrahim menambahkan, “Jika sekolah dinyatakan tidak lulus Akreditasi atau mendapat nilai D, maka sekolah yang bersangkutan tidak diizinkan untuk menyelenggarakan ujian sendiri, atau harus ikut ujian bersama sekolah induk yang ditentukan.”

“Saat ini kami sudah merekomendasikan empat sekolah kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Riau agar tidak dibenarkan menyelenggarakan ujian sendiri,” ujarnya menambahkan.

DKI Jakarta Penerapan ERP Pada Lalin Jakarta Pemerintah berencana menerapkan sistem ERP (Elektronic Road Pricing) bagi para pengguna kendaraan bermotor di beberapa ruas jalan utama ibu kota yang rawan kemacetan.

Upaya lain untuk mengatasi kemacetan itu menurut Menteri Perhubungan, Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Kamis (8/11) adalah diperlukannya penerapan konsep pembatasan kendaraan pribadi dan emisi gas buang.

“Hanya saja penerapan ERP ini masih terkendala pada regulasi, karena berdasarkan peraturan yang berlaku hanya di jalan tol yang dapat diberlakukan pungutan biaya, sedangkan jalan umum tidak, karenanya akan diadakan rapat koordinasi terbatas dengan presiden untuk membahas persoalan manajemen traffic (pengaturan lalu-lintas) ini,” ujarnya.

Dirjen mengatakan, manajemen trafik dan konstruksi merupakan solusi jangka pendek dalam menghadapi persoalan kemacetan. (De)

(bikkb.riau.go.id)

Banten Kota Serang Diresmikan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto meresmikan dua kabupaten/kota pemekaran, yaitu Kota Serang, Provinsi Banten, dan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, di Kantor Departemen Dalam

Dari Sabang Sampai Merauke

(www.bantenprov.go.id)

Jawa Tengah Gerakan Minum Susu Kedelai Bersama Kamis (9/11), sejumlah pelajar di melakukan gerakan minum susu kedelai bersama, di Kantor Kecamatan Poncowarno, Kebumen, Jawa Tengah. Diawali dengan penyerahan secara simbolik, secangkir susu kedelai kepada salah satu pelajar, dari Kepala Dinas pertanian Ir.H.Djoenedi Fatchurahman, M.Si. yang diikuti secara serempak oleh sekitar 750 tamu undangan.

Pencanangan program minum susu kedelai sebagi upaya untuk mendorong diversifikasi pengembangan produksi kedelai, bekerjasama dengan Badan Bimbingan Massal dan Ketahanan Pangan (BBMKP) Provinsi Jateng.

Camat Poncowarno mengatakan pencanganangan tersebut sekaligus sebagai sarana sosialisasi diversifikasi pengembangan

tanaman kedelai di wilayahnya. Saat ini terdapat sekitar 320 hektar lahan tanaman kedelai, dengan total produksi 471,95 ton kedelai. (BIK PDE kebumen) Jawa Timur Penanggulangan Kemiskinan Jatim Pemerintah Pusat membantu Pemerintah Propinsi Jatim mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

“PKH merupakan program perlindungan sosial dengan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Asisten Kesejahteran Masyarakat Sekretaris Daerah Propinsi Jatim Ir Mardjuki Soebagio BSc pada pembukan Forum Sosialisasi PKH di Surabaya, Rabu (7/11).

Persyaratan tersebut diperuntukkan bagi ibu RTSM untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anaknya dengan kewajiban menyekolahkan, memeriksakan kesehatan, termasuk gizi dan imunisasi serta memeriksakan kandungan saat hamil.

Tahun 2007 program ini diujicobakan dengan sasaran 500.000 RTSM yang tersebar di 7 propinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Gorontalo yang terbagi 348 kecamatan di kabupaten/kota dan akan berjalan hingga 2010.

Di Jatim mentargetkan 250.000 RTSM yang terbagi di 21 kabupaten, yakni Kabupaten Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.

Kesediaan daerah untuk mengikuti uji coba PKH, kesiapan sisi penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu kesiapan adanya kelompok strategis dan pendampingnya. (www.d-infokom-jatim.go.id)

Bali Pemkot Denpasar Sediakan KTP/KK OnLine Pemkot Denpasar kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik. Di bidang administrasi kependudukan, selain telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasiskan teknologi informasi (TI), kini Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Capilduk) Kota Denpasar menyediakan layanan perpanjangan KTP dan KK secara online melalui jaringan internet.

Masyarakat yang ingin menggunakan layanan KTP/KK on-line ini tinggal mengklik situs resmi pemerintah www.denpasarkota. go.id atau www.kependudukan.denpasar kota.go.id. Selanjutnya, masyarakat akan dituntun panduan yang ada sehingga memudahkan dalam proses registrasi on-line

tersebut.

“Namun layanan ini khusus untuk perpanjangan KTP/KK,” jelas Kasubdin Pelayanan dan Pendaftaran Dinas Capilduk Kota Denpasar I Dewa Made Agung SE, M.Si. Sehingga masyarakat yang belum mempunyai KK/KTP Kota Denpasar atau belum terdaftar dalam database kependudukan Kota Denpasar tidak dapat menggunakan layanan ini.

“Fasilitas mudah dan cepat ini biayanya sama dengan KTP/KK biasa,” jelasnya. Bahkan pihaknya menyiapkan bantuan pengiriman yang biayanya disesuaikan dengan bea kirim perusahaan kurir yang dipilih masyarakat.

(Humas Kota Denpasar )

Sulawesi Tenggara Kolaka Emas 2010 Jembatan Menuju Indonesia Emas Forum Komunikasi Alumni (FKA) ESQ Pusat dan Daerah serta Pemerintah Kabupaten Kolaka, akan berkomitmen dan melakukan Total action dalam mewujudkan Indonesia Emas 2020.

Komitmen kuat ini di follow up oleh Pengurus pusat FKA ESQ Pusat Jakarta dibawah pimpinan bapak Ary Ginanjar dengan mengirimkan Tim Pendahulu yang terdiri atas tiga orang dan salah satunya adalah Tendi Naim yang juga merupakan konsultan pendidikan dan Manajemen. “Mimpi Pemerintah Kab.Kolaka, dibawah nakhoda bapak H.Buhari Matta, bukan hal yang mulukmuluk, pokoknya tidak ada lagi masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan”ujar Tendi.

Untuk itu kedatangan Tim Indonesia Emas 2020 yang juga Tim Kolaka Emas 2010 dari FKA ESQ ini, bertujuan untuk membantu, bersinergi memberantas kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan.

Rencananya Kolaka akan menjadi prototipenya, dan akan dijadikan contoh oleh Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, sehingga Insya Allah Indonesia Emas 2020 akan terwujud” tambah Tendi.

Adapun program utama kedatangan Tim ini adalah melakukan Pemetaan dan pengambilan data, dan yang menjadi fokus adalah bidang Koperasi, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial serta Bidang Kesehatan. Visi dan Misi yang akan dilaksanakan memiliki kesamaan dengan Program DEMO GERBANGMASTRA, dimana dalam program ini juga memiliki sasaran umum dan sasaransasaran khusus yang pada intinya akan bermuara pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.(humas Kolaka)

Sumatera Selatan

Pikatan Investasi Muba Muba. Belakangan nama ini makin sering terdengar. Bahkan jauh lebih akrab di telinga kalangan pebisnis. Kemudahanan akses perijinan dan investasi yang ditawarkan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan ini membuat Musi Banyasun semakin dilirik investor. Berdasarkan survei Warta Ekonomi, Kabupaten Musi Banyuasin menduduki posisi tiga besar kabupaten yang paling diminati untuk kegiatan investasi.

Potensi Alam Kabupatem Musi Banyuasin yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah 14.265,96 km2. Potensi alam yang dimilikinya sangat kaya. Mulai dari perkebunan karet, cengkeh, kopi, dan gambir. Selain itu Muba memiliki sekitar 403 jenis produk unggulan. Meski sebagian besar merupakan produk pertanian dan peternakan.

10

Cadangan kekayaan minyak mentah dan gas alam juga bisa dikatakan berlimpah. Di Muba banyak sekali sumur-sumur minyak tua yang masih dimanfaatkan warga setempat untuk keperluan minyak sehari-hari.

Daya Tarik Investasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sangat menyadari potensi yang ada. Sebagai bukti kesungguhannya berbagai pembangunan sarana dan prasarana penunjang segera direalisasikan. Pembangunan infrastruktur memang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang akan menanamkan modal.

Perbaikan dan pelebaran jalan dilakukan, dengan demikian akses keluar masuk akan menjadi semakin mudah. Seperti pembangunan Jembatan Teluk II sebagai pengganti Jembatan Teluk I. Atau pembangunan ruas jalur strategis SP Slabu-Dawas-Trans C2-

Jalan negara sepanjang 46 km. Ada pula pembangunan ruas jalan strategis Dawas-Dabuk-Pangkalan, Kersik-Bayat Ilir-Sp Bayat dan juga ruas jalan menuju Kabupaten Musi Rawas SP; Km11-SP1-Trans SP6-Talang Panai-Air Balui.

Semua ini bertujuan mempermudah akses jalur darat, terutama untuk arus barang dan jasa.

Fasilitas penerangan pun saat ini tidak menjadi hambatan, hampir semua rumah sudah mendapat akses penerangan. Dan yang menarik Pemkab juga mempermudah birokrasi untuk para investor.

Para penanam modal tidak akan dipersulit untuk berinvestasi, mereka akan dilayani

dengan pelayanan satu ata. Selain jaminan pelayanan yang mudah dan lebih cepat, kemudahan birokrasi ini juga memangkas pengluaran yang tak perlu. (dewimaharani@bipnewsroom.info)

Penginapan di desa Sindanglaya, Cipanas

Edisi 20/Tahun III/November 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Departemen Pertahanan RUU Komponen Cadangan Bagi Warga Sipil Departemen Pertahanan tengah mempersiapkan RUU Komponen Cadangan bagi warga sipil bila negara dalam keadaan darurat perang, karena itu seluruh warga negara wajib mengikuti pelatihan dasar militer, apakah itu pekerja perusahaan, maupun ahli dibidangnya harus siap bila negara meminta.

“Dalam salah satu pasalnya, setiap perusahaan wajib memberi ijin bagi karyawannya yang berumur 18 - 45 tahun jika diminta oleh negara untuk menjadi anggota komponen cadangan, mengikuti wajib militer,” kata Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Budi Susilo Supandji di kampus FISIP UI, Depok, Kamis (1/11) Komponen cadangan tersebut bisa berasal dari unsur kekuatan paramiliter, tenaga ahli dan profesi, kalangan industri dan seluruh Warga Negara Indonesia baik secara individu atau kelompok.

Dephan sedang mengajukan RUU Komponen cadangan dan pada awal 2008 diharapkan masuk ke DPR. “Jika dibutuhkan dan dalam keadaan darurat perang, komponen cadangan bisa jadi kombatan,” kata Budi Susilo.

Dalam situasi perang, para kombatan tidak terikat hukum humaniter internasional, yang berarti warga sipil yang dipersenjatai dan tidak masalah bila tertembak mati.

Sementara itu terkait hubungan RUU Komponen Cadangan dan RUU Latihan Dasar Militer (Latsarmil), Budi Susilo mengatakan belum bisa memastikan apabila RUU Komponen Cadangan disetujui, maka pihaknya berencana untuk mengajukan RUU Latihan Dasar Militer (Latsarmil).

Berdasarkan estimasi Dephan, setidaknya dibutuhkan 200 ribuan warga sipil yang akan direkrut menjadi anggota Komponen Cadangan. (Yr) Departemen Perindustrian Himpun IKM Yang Belum Memiliki Agunan Departemen Perindustrian sudah memfokuskan untuk menghimpun perusahan-perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang bagus pemasarannya, tapi belum memiliki agunan salah satu diantaranya tempat untuk menjual barang lokal maupun luar negeri (distribution outlet/Distro).

Distro-distro ini sangat potensial dan marketnya bagus, seperti waktu lebaran kemarin rata-rata omzetnya mencapai Rp200 hingga Rp300 miliar. “Ini sangat baik,” kata Dirjen IKM Departemen Perindustrian Sakri Widiyanto seusai membuka pameran dan penjualan Distro & Clothing Fiesta di Jakarta, Selasa (6/11).

Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah permodalan, untuk itu pihaknya menghimbau kepada penjamin kredit agar mau memberikan kredit kepada mereka yang belum memiliki agunan.

Tentang pinjaman kredit yang dinilai oleh penjaminan kredit adalah perusahaan yang prospektif walaupun belum mempunyai jaminan, karena disini syaratnya tidak kena jaminan tambahan dan ditujukan untuk para usaha kecil dan menengah dan mereka bisa meminta kredit kepada 6 bank, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bukopin dan BTN. Nilai yang bisa diperoleh dari Rp1 juta sampai Rp500 juta per sektor perusahaan.

Distro adalah produk industri yang terdiri dari sepatu, topi, fashion yang dari segi kualitas tidak kalah dengan industri luar negeri dan bahan-bahan yang digunakan kebanyakan bahan-bahan sisa ekspor dan ini menunjukan bahwa memang bahannya sisa ekspor sehingga kualitasnya juga kualitas ekspor.

“Distro-distro umumnya memasarkan produk-produk

bermerek dari Kawasan Industri Kecil (KIK), juga mengumpulkan anggota-anggotanya dan memanfaatkan perkawanan, seperti di Manado misalnya mula-mula kawannya didorong membuat toko nanti disuplai, demikian juga di Papua, dengan demikian ini sangat terkontrol,” katanya. (Ef) Departemen Keuangan Kebijakan Cukai 2008 Departemen Keuangan lewat Keputusan Menkeu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.134/ PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga PMK No.43/ PMK.04/2005 mengenai Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

“PMK tersebut dikeluarkan Kamis (1/11) dan mulai berlaku pada 1 Januari 2008,” kata Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu di Jakarta.

Tujuan kebijakan tersebut menurut dia adalah untuk melindungi industri dalam negeri terutama industri rokok serta menyederhanakan administrasi cukai, disamping mengurangi tingginya peredaran cukai tembakau ilegal.

Untuk memudahkan administrasi pemungutan cukai rokok, pemerintah akan menyesuaikan tarif cukai rokok mulai 1 Januari 2008. Cukai advalorum diturunkan sementara tarif cukai spesifik dinaikkan sehingga pembayaran cukai secara keseluruhan tidak mengalami perubahan.

“Adanya kebijakan baru ini tidak menyebabkan tambahan beban bagi pengusaha rokok,” katanya.

Menurutnya, Cukai tahun depan ditargetkan sebesar Rp44,4 triliun sedangkan tahun ini Rp42 triliun. Untuk volume rokok ditargetkan 227 miliar batang pada 2008. (Ia) Departemen Pertanian Program Kredit Bagi Pembibit Benihan Sapi Departemen Pertanian akan memprogramkan pemberian kredit dengan bunga 5 persen bagi perusahaan swasta yang bergerak di bidang peternakan dan pembibitan benih sapi, sehingga diharapkan akan banyak perusahaan yang tertarik untuk berinvestasi di bidang tersebut.

Program untuk meningkatkan produksi sapi di dalam negeri tersebut sudah diajukan ke DPR dan akan dibawa ke sidang kabinet dengan Presiden, sehingga apabila disetujui maka akan diproses oleh Departemen Keuangan, kata Dirjen Peternakan Departemen Pertanian Tjeppi Daradjatun Sudjana di Jakarta, kamis (1/11).

Kalau di Indonesia misalkan sekarang ada tujuh perusahaan pembibitan benih sapi maka produksi sapi di tanah air akan mencukupi kebutuhan konsumsi daging dalam negeri sehingga Indonesia tidak perlu lagi impor.

Untuk mencapai target swasembada daging tahun 2010, Deptan telah memprogramkan meningkatkan akseptor (perkawinan buatan), meningkatkan produksi sapi betina dan jumlah sapi akseptor sekarang sebanyak 1,5 juta ekor, sementara pos pos kesehatan hewan dihidupkan kembali, dan mengintensifkan 150.000 ekor sapi betina setiap tahun.

Sekarang ini, Indonesia masih impor daging sebesar 28 persen atau sebanyak 400.000 ekor sapi ditambah 50.000 ton daging.

“Dengan program pencepatan swasembada daging ini diperkirakan impor kita pada tahun 2010 hanya sebesar 9 persen, dan apabila impor kita sudah 10 persen berarti kita sudah swasembada daging,” katanya.

Tetapi dalam program swasembada daging ini Deptan tetap akan menjalankannya dengan dua cara pembiakan tersebut, yaitu dengan pembiakan secara buatan dan secara alami. (Bhr)

Departemen Keuangan

Hadapi Tantangan Berbekal Kepercayaan Departemen Keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2005, Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tu-gas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun, merupakan salah satu tugas Departemen ini sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Tak hanya itu, Departemen yang berkantor pusat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat ini juga bertugas mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak, bea masuk dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tugas ini terkait dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Berbagai kebijakan fiskal seperti memberikan kemudahan dalam rangka pengolahan bahan baku impor untuk memproduksi barang ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang impor dan ekspor, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas Departemen ini.

Edisi 20/Tahun III/Novemberi 2007

Belum lagi masalah kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Daerah serta pengelolaan aset negara. Menambah deretan tugas yang cukup strategis dalam pemerintahan.

Berbekal Kepercayaan Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, Departemen Keuangan memikul beban tugas yang semakin berat dalam mengelola APBN. Berbagai perkembangan tersebut telah mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan peninjauan kembali dan memutuskan untuk mengubah asumsi dasar ekonomi makro dan berbagai besaran dalam APBN, serta menyikapi langkah-langkah kebijakan penyesuaian di beberapa bidang. Apalagi saat ini harga minyak dunia melambung tinggi. Padahal harga minyak bumi merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan APBN. Dalam menghadapi tantangan yang begitu berat, seluruh insan keuangan telah sepakat untuk mewujudkan visi Departemen Keuangan, yaitu: "menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi.

Wajah Kita

Duta Dalam ruang kelas seorang siswa bangga menunjukkan gelang putih di tanganya. Gelang itu diperoleh dari artis idolanya dalam sebuah kampanye. Lantaran gelang itu diberikan langsung oleh sang artis, kontan cerita dari mulutnya meluncur tak habis-habis. Mulai dari bagaimana asal muasalnya bisa bertemu, warna baju sang artis saat kampanye, hingga gosip terkini tentang sang artis. Ia dengan bangga menyebut artis idolanya telah menjadi duta kampanye.

Duta. Saat ini seolah bagian tak terpisahkan dalam kegiatan kampanye. Mulai dari minuman sehat, makanan sehat, penanggulangan penyakit hingga perilaku adaptasi sebuah inovasi dan temuan baru.

Hal ini memang sebuah keniscayaan dalam program komunikasi kampanye. Apalagi secara kultural, bangsa kita masih cenderung untuk mengedepankan ketokohan sebagai panutan. Orang bisa berubah ketika ada contoh. Orang bisa melakukan sesuatu ketika ada contoh dan panutan.

Sekalipun, dalam batas-batas tertentu, pola ketokohan itu telah bergeser. Jika dulu ketokohan bisa lantaran adat kebiasaan atau jabatan, sekarang pub bisa disahkan lewat kehadiran si kotak ajaib: televisi.

Walhasil, pola kemasan dan "polesan"-lah yang kian menguat sesuai dengan karakter televisi.

Kalau dulu ada pepatah banyak jalan ke Roma, mungkin saat ini bisa dikatakan ada banyak jalan dan alasan seseorang menjadi duta. Ada pula yang karena imej dan kepedulian sang tokoh terhadap hal yang dikampanyekan. Namun ada pula yang dipilih karena subyektifitas para pemegang keputusan dalam kampanye. Sehingga terkesan asal jadi.

Dalam cerita wayang, kita mengenal Sri Kresna, titisan Dewa Wisnu. Seorang ksatria berkulit hitam sakti mandraguna. Dikisahkan dalam Mahabarata, Kresna sangat terkenal lantaran kecerdasan dan kepandaiannya bicara. Sebelum perang besar Bharatayudha, Kresna menjadi utusan Pandhawa yang datang ke pihak Kurawa. Lakonnya diabadikan dalam "Kresna Duta".

Ketika lakon “Kresna Duta” digelar, si dalang menggiring perhatian para penonton dalam episode sebelum terjadinya perang besar Barathayuda. Kresna didaulat oleh saudaranya Pendawa untuk meminta kembali tahta kerajaan yang menjadi haknya yang dipegang oleh Kurawa. Para Pendawa menggunakan manuver pendekatan ke-dewa-an Kresna. Dengan harapan Kurawa akan segan untuk bertingkah macam-macam.

Apa lacur, cara berpikir Pendawa ternyata bertolak belakang dengan jalan pikir Kurawa. Ternyata, kehadiran Kresna sebagai seorang duta tidak berarti apaapa di mata para Kurawa. Kresna pun pulang dengan tangan hampa.

Pendawa kalau bisa dikatakan telah terjebak dalam sistem simbolik. Ketika ia meminta Kresna sebenarnya ia ingin membuat Kurawa segan atas status ke-dewaan Sang Kresna dan memenuhi permintaan Pendawa. Tapi bahasa simbolik yang digunakan Pendawa tidak diterjemahkan sama oleh Kurawa.

Jika dilihat dalam kasus kegiatan kampanye yang ada di Indonesia, tampaknya Balada Sang Kresna juga terjadi. Dari sekian banyak duta diangkat dan ditahbiskan sebagai "punggawa kampanye" pada akhirnya ia sekadar tampil di layar kaca. Keliling Indonesia pun bisa dikatakan hanya sampai di kota besar belaka.

Sekalipun itu sah karena kebanyakan penduduk kita hidup di kota-kota besar. Namun satu hal perlu dicatat, dalam layar kaca banyak tercampur antara realitas dan irrealitas. Bisa jadi penonton pun hanya sekadar menganggapnya sebagai tontonan bukan tuntunan.

Di sisi lain, kampaye apapun jelas tak bisa lepas dari kebhinnekaan Indonesia. Konsekuensinya tak mudah menyampaikan pesan yang sama dan simultan kepada beberapa komunitas berbeda. Ketika sang duta bukan dari latar belakang kultural yang sama dapat dipastikan akan muncul distorsi dan penyimpangan informasi.

Keberhasilan seorang duta, seperti cerminan kisah Sang Kresna, bukan sekadar ketokohan belaka, namun juga kedekatan. Kedekatan akan keseharian dan upaya menyelami keinginan dan kebutuhan para Kurawa yang memiliki kebiasaan dan pola pikir tertentu.

Memang, tidak ada duta yang paripurna yang bisa menyatukan dalam kebersamaan. Bahkan Sang Kresna sebagai seorang dewa pun tak bisa menjalani peran duta dengan baik. Akhirnya sang pencerita berupaya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Kresna sudah cukup. Ia telah menjadi "penyampai" keinginan Pendawa sekalipun tidak terwujud.

Sama halnya dengan cerita siswa yang mendapat gelang putih di awal tulisan ini. Seminggu kemudian, ia mulai melepas gelangnya dan menggantinya dengan kaos berlogo kampanye lain. Secara berkelakar, seorang teman menyebut semua ini sebagai ekspresi budaya slogan. Benarkah? (mth)

10

24 Oktober 2007 Tak kurang dari 25 ribu orang dari berbagai pelosok Timur Indonesia berdatangan ke Palu, Sulawesi Tengah. Ribuan orang datang untuk ikut dalam peringatan hari wafatnyaHabib Sayid Idrus bin Salim Aldjufri, pendiri perguruan Islam Alkhairaat.

Hadir pula dalam peringatan itu, Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, Mantan Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Ketua FPI Habib Riziq, serta beberapa ulama terkemuka. Juga para pejabat teras Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku. Bacaan Surat Yasin dan Tahlil membahana dari para hadirin.

Habib Sayid Idrus Aldjufri wafat tanggal 22 Desember 1969. Usai mendirikan perguruan Alkhairaat dan mengembangkan syiar Islam di Kawasan Indonesia bagian Timur sejak 1930.

Warisannya tak lekang oleh zaman, paling tidak terdapat 700 madrasah dan sekolah Alkhairaat dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Ada pula Universitas Alkhairaat serta pondok pesantren, panti asuhan, puluhan mesjid yang dibangunnya sendiri atau yang dibangun atas namanya.

Masa Kecil Sang Guru Tua Habib Sayid Idrus bin Salim Aldjufri adalah salah satu nama yang terkenal dan disapa dengan takzim oleh kebanyakan warga kawasan Indonesia Timur yang beragama Islam. Sapaan akrabnya adalah Guru Tua. Sang Guru Tua ini lahir di Taris, Hadramaut pada 14 Sya’ban 1382 H atau 24 Maret 1889 M dari keluarga ulama terkemuka. Ayahnya, Habib Sayid Salim Aldjufri membangun sebuah pesantren di Taris. Di sanalah Habib Sayid Idrus bin Salim Aldjufri muda diasuh dan dididik.

Selain menimba ilmu dari ayahanya, Habib Sayid Idrus juga belajar dari beberapa ulama terkemuka sezaman ayahandanya di Taris.

Pergulatan pemikiran ulama kala itu menjadi santapan keseharian.

Di usia 14 tahun, Sayid Idrus telah hafal Al Qur'an dan menguasai 240 ayat muhkamat ayat-ayat dalam Qur’an menyangkut fiqih dan hukum pada umumnya. Sayid Idrus juga mampu menganalisis dan menjelaskannya dengan cermat.

Kunjungan Ke Indonesia Ibunya, Syarifah Nur adalah salah seorang puteri keturunan Aru Matoa Wajo. Untuk itu-lah ketika menginjak remaja, sekitar usia 19 tahun, bersama ayahnya berangkat ke Indo-nesia untuk pertama kalinya dalam acara kekeluargaan.

Selama beberapa lama di Indonesia, ia telah sempat memerhatikan penderitaan kaum inlander Nusantara dalam tindasan kaum penjajah. Ia menyaksikan pula geliat para pemimpin dan tokoh nasional yang mulai bangkit untuk memerdekakan diri dari kaum kolonialis Belanda.

Sekembalinya ke Taris, Hadramaut, beberapa saat kemudian Ayahandanya wafat. Ia kemudian meneruskan memimpin Pesantren dan menamakannya sebagai Alkhairaat.

Nama itulah yang kemudian hari diberikannya kepada Madrasah yang dibangunnya di Palu pada akhir tahun 1939.

Seraya memimpin Pesantren Alkhairaat menggantikan kedudukan Ayahandanya, Sayid Idrus juga diangkat menjadi mufti atau qadhi untuk wilayah Tarim dan Taris dan kawasan sekitarnya oleh Sultan Hadramaut, menggantikan kedudukan ayahanya. Saat itu Hadramaut adalah wilayah jajahan Inggris.

Nasionalis yang terusir Sayid Idrus telah memperhatikan geliat para pemimpin nasional di Nusantara untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kesan in menumbuhkan dalam tekad dalam hati sanubarinya untuk melawan kezaliman kolonialisme dimana saja.

Kesadaran ini demikian kuat tumbuhnya dalam hati sanubarinya, sehingga sepulangnya dari Indonesia, ia mulai menggalang kekuatan dan menjadi aktivis bersama beberapa sahabatnya, para ulama di Hadramaut untuk memerdekakan negerinya dari jajahan Inggris.

Di tahun 1926, disadarinya bahwa untuk menggalang kekuatan yang lebih besar serta untuk memeroleh dukungan dunia internasional, perjuangan memerdekakan diri ini, harus dikomunikasikan dengan negara tetangga Hadramaut serta Liga Arab.

Maka para ulama, pejuang kemerdkkaan di Hadramaut, memutuskan menyerahkan tugas kepada dua orang ulama Muda, Sayid Abd.Rahman bin Ubaidillah Aseggaf, yang akan mengorganisasikan dan membangun kekuatan dalam negeri, serta Sayid Idrus bin Salim aldjufri, bertguas melakukan misi

diplomatik ke luar negeri untuk memperoleh dukungan Internasional bagi perjuangan kemerdkaan negerinya.

Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Sayid Idrus memulai perjalanannya dari Taris ke Aden, sebuah kota Pelabuhan terpenting di kawasan Arab. Dari Aden ia akan mulai perjalanan perjuangan diplomasi.

Selain menemui pemimpin-pemimpin Arab, ia juga ke Mesir bertemu dengan Sekjen Liga Arab.

Perjalanan diplomasi sang guru tua memakan waktu cukup lama. Dari Taris ke Aden yang lebih kurang satu bulan telah menyebabkan usaha dan kegiatan perjuangan itu tercium oleh Pemerintah Kolonial Inggris.

Di Pelabuhan Aden, Sayid Idrus ditangkap, dan seluruh dokumen perjuangannya disita. Mengingat kedudukannya dan pengaruhnya di Hadramaut, ia tidak dipenjara, tapi diizinkan pulang ke Taris dengan syarat tidak dibolehkan melakukan kegiatan perjuangan kemerdekaan. Atau pilihan lain, ia boleh meninggalkan Aden, tidak dengan tujuan negara Arab, tetapi boleh ke Asia.

Sayid Idrus memilih meninggalkan negerinya, dan menuju ke Asia, ke Indonesia – negeri tumpah darah ibunya.

Berkelana di Indonesia Selama 1926 hingga 1930, Sang Guru Tua berdakwah dan bertabligh mengeliling Pulau Jawa. Bahkan sempat ke Jombang bertemu dengan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama serta sempat memimpin Madrasah Rabitah Alawiyah di Solo selama 2 tahun.

Ia kemudian meninggalkan Pulau Jawa di tahun 1929, menuju Sulawesi dan Maluku. Selain, mengunjungi kakaknya yang telah lebih dahulu bermukim di Indonesia yakni di kawasan Tondano, Sulawesi Utara. Sang Guru Tuajuga bertabligh dan berdakwa mengembangkan syiar Islam.

Pada awal 1930, usai dari Tondano, Sayid Idrus berniat kembali ke Jawa. Kapal yang ditumpangi dari Pelabuhan Menado, singgah di Pelabuhan Donggala untuk mengangkut muatan dan orang menuju ke Jawa.

Di Donggala Sang Guru Tua bertemu dengan beberapa pemimpin Arab dari Wani, yang berhasil membujuknya untuk tinggal di Wani dan membuka madrasah. Takdir telah memanggilnya dan ia pun turun dari kapal, untuk pergi ke Wani. Tinggal di sana dan membuka madrasah.

Puluhan Ribu Selama mukim di Wani ada beberapa kali Sayid Idrus datang ke Palu, berdakwah, seraya melakukan silaturahim dengan beberapa warga Arab yang telah mukim di Palu.

Ia tertarik pada kota kecil dan merasa akrab dengannya. Takdir telah membuka tabirnya. Beberapa pemuka Arab Palu dan Wani kemudian bertemu, berrembuk dan memperoleh kesepakatan agar Sayid Idrus pindah dan membuka Madrasahnya di Palu Kesepakatan terwujud dan begitulah Sayid Idrus pindah ke Palu, membuka Madrasah Alkhairaat. Pada awalnya dengan satu ruang dan satu kelas, yang pada akhirnya, ketika ia menutup usianya pada 12 Desember 1969, Madrasah dan sekolah Alkhairaat yang diperjuangkannya tumbuh kembangnya sedemikian besarnya, meliputi kawasan Timur Indonesia.

Puluhan ribu murid yang telah menjadi ustadz, da’i, mubaligh, dan ulama. Ada pula yang menjadi pemimpin. Tokoh Guru Tua inilah yang memberikan dasar doktrin nasionalis tangguh tentang cinta tanah air dan bangsa .

Setelah Wafatnya Almukaram Habib Sayid Idrus, Alkhairaat, dipimpin oleh cucunya, Almukaram Habib Sayid Saggaf bin Mohammad bin Idrus Aldjufri, dalam kedudukan sebagai Ketua Utama Alkhairaat.

Supardi Ibrahim

Warisannya di Indonesia berkembang menjadi 700 buah madrasah dan sekolah, universitas, pesantren, panti asuhan, dan masjid–masjid yang kesemuanya diberi nama Alkhairaat.