komunika 18 2007

BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Editorial

RALAT

Diplomasi Kita

Redaksi KomunikA menyampaikan maaf atas terdapatnya kesalahan kutipan dan penulisan dalam Tabloid KomunikA Edisi 15/ Tahun III/Agustus 2007 halaman 7 kolom 6 tertulis: Selama ini, dalam wacana pariwisata budaya di tingkat nasional,....

Seharusnya: Hasil penelitian Cecep Rukendi dari Puslitbang Kepariwisataan, Badan Pengembangan Sumber Daya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menunjukkan bahwa selama ini, dalam wacana pariwisata budaya di tingkat nasional,....

Demikian ralat ini kami sampaikan.

Untuk Pak Cecep Rukendi semoga informasi ini berkenan. Mohon maklum.

Redaksi

RANA

2

Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Fauziah

Dimana LSF? Saya seorang ayah dari dua anak, saat ini tengah miris melihat banyaknya tayangan sinetron yang ada di televisi.

Kegelisahan saya mungkin sama seperti kegelisahan orang tua lain yang bisa jadi belum terungkap.

Selama ini tayangan yang ditampilkan dalam prime time ada kecenderungan tidak memperhatikan etika dan nilai yang ada. Bahkan ada yang secara vulgar memuat aktivitas mistik yang berlebihan.

Bahkan beberapa elemen masyarakat sempat melakukan protes. Sementara Komisi Penyiaran Indonesia pun hanya punya kewenangan sekadar menegur dan setelah itu membuat pengelola televisi kembali melakukan hal yang sama.

Menayangkan sinetron sejenis cuma beda judul saja.

Saya pikir hal ini bukan perkara remeh.

Padahal saya tahu ada Lembaga Sensor Film yang katanya masih memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi terhadap tayangan yang ada. Dimana perannya sekarang untuk menghadapai tayangan sinetron televisi tersebut?

Rudianto Jl. Tungul Asri 23 Malang - Jawa Timur

Pelayanan PT POS INDONESIA Pelanggan PDAM dan PLN sebagian bisa membayar tagihannya melalui Kantor Pos. Awalnya hal ini memang memudahkan karena antrian yang ada di kantor PDAM tidak terlalu banyak.

Namun akhir-akhir ini pelayanan yang dilakukan kantor pos sudah tidak menyamankan lagi. Apalagi ketika diberlakukan tenggat waktu pembayaran PDAM. Antrian yang sama juga cenderung menumpuk.

Parahnya lagi, petugas pos melayani pembayaran rekening maunya menerima uang pas saja. Pernah suatu ketika ada perempuan tua yang membawa uang dua puluh ribu padahal cuma membayar sebelas ribu malah dimarahi dan dibentak. Apakah memang begini layanan pos.

Belum lagi masalah kepastian waktu layanan, menurut papan pengumuman yang terpampang di kantor pos itu pelayanan dimulai jam delapan. Tapi seringkali petugas bagian penerimaan pembayaran rekening PDAM malah datangnya terlambat. Sekalipun setengah jam itu kan bisa berpengaruh pada jadwal pergi ke kantor.

Fatimah Jl. Percetakan Negara 6 Jakarta Pusat DKI Jakarta

Hasil Pemantauan Program Siaran Televisi Ramadhan oleh Majelis Ulama Indonesia disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Departemen Komunikasi dan Informatika, Rabu (26/9). Hadir dalam Konferensi Pers ini, KH. Ma'ruf Amin (Ketua MUI), Fetty Fajriaty (Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia), dan Yuniwati Sofwan (Ketua Komisi Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi MUI). Majelis Ulama Indonesia menyayangkan masih banyaknya tayangan yang tidak mendidik dan terlalu berlebihan namun dibungkus dengan kemasan agama pada paruh pertama Ramadhan. (foto:mth)

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kirim komentar, keluhan, saran atau opini anda lewat SMS Gateway KomunikA dengan format: KOM_pesan anda ke nomor 0811812123

Redaktur Pelaksana: MT Hidayat Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Richard Tampubolon, Sri Munadi Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Foto: mth, bf. Desain: Ahas

Proposal dan inisiatif Indonesia dalam Forum Pertemuan Pemimpin APEC 2007 di Sydney awal September lalu mendapatkan dukungan secara prinsip. Pemimpin negara APEC juga menginginkan agar Konferensi untuk Perubahan Iklim di Bali berhasil.

Dalam pertemuan APEC, apa yang disarankan dan menjadi inisiatif Indonesia tentunya berangkat dari kondisi Indonesia yang memenuhi atau mencapai kepentingan nasional, untuk pengembangan ekonomi khususnya, dan agenda pembangunan yang lain. Namun apa yang menurut bangsa Indonesia bagus dan tepat belum tentu bisa diterima dan diterapkan bagi bangsa lain.

Pertemuan puncak para pemimpin forum kerja sama ekonomi yang beranggotakan Indonesia, Australia, AS, Brunei, Kanada, Chile, RRC, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Thailand, dan Vietnam itu memasukan isu perubahan iklim sebagai agenda utama. Dalam Deklarasi Sydney, para pemimpin APEC berkomitmen membangun sedikitnya 20 juta hektare hutan dari berbagai jenis tahun 2020. Untuk itu dibentuk pula Jaringan Kerja Asia Pasifik untuk Rehabilitasi dan Manajemen Kehutanan. Jaringan ini akan meningkatkan kapasitas dan memperkuat tukar-menukar informasi di sektor kehutanan, serta melanjutkan upaya perdagangan barang dan jasa lingkungan, transportasi udara, pemakaian energi rendah karbon, keamanan energi, perlindungan terhadap sumberdaya biologi dan kelautan, kemampuan analisa kebijakan, dan pendekatan yang saling menguntungkan.

Kisah Pertemuan APEC beberapa waktu lalu merupakan salah satu catatan penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Karena diplomasi merupakan hal penting untuk mengamankan kepentingan sekaligus memperbaiki citra Indonesia di panggung internasional. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam suatu forum pernah menyatakan bahwa andalan Indonesia saat ini adalah diplomasi. Diplomasi publik yang bisa dimainkan untuk berpromosi. Diplomasi yang demikian tidak hanya milik para diplomat, namun dapat dilakukan oleh siapapun, mulai dari pelajar, budayawan, wartawan, pengusaha, ilmuwan dan lain-lain.

Namun diplomasi tanpa penguatan internal juga tidak akan berarti apapun juga.

Karena itu ada benarnya apa yang dikatakan oleh Presiden Yudhoyono dalam acara silaturahmi dengan Paskibraka dan para teladan dari seluruh Indonesia, selang beberapa hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia.

Ada tujuh ajakan yang disampaikan Presiden. Pertama, ajakan untuk benar-benar mencintai dan bangga pada negara Indonesia. Di dunia tak ada bangsa yang unggul, karena itu sudah sepatutnya kebanggaan dan rasa cinta terhadap bangsa sendiri senantiasa ditumbuhkembangkan.

Kedua, ajakan untuk saling menyayangi dan rukun dan bersatu sesama komponen bangsa di seluruh tanah air. Terlebih Indonesia yang memiliki beragam latar belakang merupakan kewajiban semua untuk hidup dalam persaudaraan. Ketiga, tidak saling menyalahkan, bermusuhan, mencerca dan memaki. Secara asasi nilai dan kepribadian bangsa Indonesia adalah saling menghargai dan menjunjung budi luhur.

Keempat, mengedepankan perdamaian dan musyarah jika ada konflik, bukan tindak kekerasan. Supremasi hukum hendaknya menjadi dasar utama. Kelima memelihara kedaulatan dan keutuhan negara. Kalau ada negara yang mau mengganggu dan mengancam kedaulatan dan keutuhan, maka menjadi kewajiban dan panggilan semua untuk menyelamatkan kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia.

Keenam, agar negara makin maju dan sejahtera, maka pertama-tama agar bisa membangun harus aman dan stabil. Terakhir, ajakan Presiden adalah membangun hubungan yang harmonis dan baik antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin bukan hanya presiden dan wakil presiden, tapi semua orang yang menjadi pemimpin di lingkungannya.

Agar relasi antara yang dipimpin dengan pemimpin berjalan dengan baik harus ada etika dan semangat untuk saling mengayomi.

Ajakan Presiden Yudhoyono pada dasarnya merupakan upaya melibatkan semua komponen bangsa. Apalagi hubungan internasional di masa-masa mendatang akan semakin kompleks. Permasalahan-permasalahan internasional baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi domestik suatu negara.

Diplomasi harus mampu mendekatkan jarak antara faktor-faktor internasional dan domestik, atau yang biasa di sebut sebagai �faktor intermestik�. Berkaitan dengan hal ini, diplomasi tidak harus mampu menjadi ujung tombak yang memperjuangkan kepentingan nasional, tetapi juga mampu mengkomunikasikan perkembangnanperkembangan dunia luar ke dalam negeri.

Diterbitkan oleh:

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 18 / Tahun III / September 2007

POLHUKAM foto:bf

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Apa Kabar Pak Pos Pos?

Dewasa ini sebagian besar uang negara berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat. Dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak dalam negeri mencapai lebih dari 64% dari total penerimaan negara, artinya 2/3 dari APBN dibiayai secara langsung oleh rakyat. Hal yang sama juga terjadi di daerahdaerah, sumber utama dari pendapatan asli daerah berasal pula dari pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah tentu tidak ingin memberatkan rakyat dengan berbagai jenis pajak dan retribusi. "Penerimaan pajak dan retribusi daerah patut dikelola dengan baik dan transparan, rakyat berhak untuk mengetahui digunakan untuk apa saja pajak yang dipungut dari mereka," tegas Presiden Yudhoyono dalam acara Penyerahan Penganugerahan Atas Pencapaian Menuju Tertib Administrasi Keuangan, awal tahun 2007 lalu.

Memang jika penggunaan uang pajak tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah sebuah kewajaran jika rakyat menjadi jengkel dan marah. "Karena itu tidak ada pilihan bagi kita, kecuali menyempurkan sistem, aturan dan mematuhinya.

Kita patut bersyukur, sistem dan aturan kini telah kita siapkan secara terencana dan terus-menerus kita evaluasi," kata Presiden.

Kikis Korupsi Selain membangun sistem dan menegakkan aturan, pemerintah juga telah melakukan upaya untuk memperbaiki sistem penggajian, perbaikan kapasitas dan produktivitas, serta peningkatan disiplin dan etos kerja. Semua ini ditujukan untuk mengikis korupsi yang disinyalir masih berlangsung di tubuh birokrasi Indonesia.

Edisi 18 / Tahun III / September 2007

Diversifikasi Layanan Bisnis yang dilakukan oleh Pos Indonesia adalah pengiriman surat, pengiriman wesel, pengiriman benda pos. Namun kini selain bisnis tersebut Pos Indonesia juga melayani jasa lainnya seperti, jasa untuk mendapatkan kredit kendaraan baik roda dua maupun roda empat, pengiriman paket barang kecil dan besar termasuk barang pindah daerah. "Ada pula surat simpatizone atau majalah tri-wulan, wesel pos, dan SOPP atau system online payment point yang bisa melayani transaksi uang," jelas Darmawan.

Bahkan Pertengahan Juli lalu, PT Pos Indonesia bersama Departemen Komunikasi dan Informatika dan lima puluh Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten juga menandatangani kerja sama membangun Community Access Point (CAP) yang diberi nama Warung Masyarakat Informasi Indonesia (Warung MASIF).

Dirut Pos Indonesia Hana Suryana, mengatakan Warung MASIF yang merupakan suatu model pengembangan Community Access Point , dapat difungsikan sebagai outlet melakukan komunikasi, akses informasi global, pemasaran melalui internet, transaksi online dan akses perpustakaan digital oleh masyarakat yang berada di suatu wilayah.

Kerjasama Guna pengembangan Warung MASIF Depkominfo juga memberikan bantuan untuk masing-masing Warung MASIF satu paket perangkat keras yang terdiri dari satu unit server, empat unit PC, satu unit scanner dan satu unit kamera digital serta pelaksanaan training bagi administrator website.

Sementara Pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi tentang Warung MASIF, memberikan dukungan un-

tuk program pelatihan bagi UKM, menstimulasi peningkatan aktivitas masyarakat dan UKM melalui situs Warung MASIF. "Tahun 2007 ini dibangun di 50 kantor pos. Nantinya akan diikuti puluhan, bahkan ratusan Warung MASIF karena kita mendapat bantuan dari Bank Dunia," kata Cahyana Ahmadjayadi, Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Depkominfo .

One Stop Service “Hadirnya Warung MASIF di kantor pos-kantor pos semakin memperkuat positioning kami sebagai one stop services bagi masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan layanan informasi, transaksi keuangan, dan logistik�, kata Hana.

PT Pos Indonesia memang menyediakan tempat dan fasilitas pendukung ruangan Warung MASIF serta pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak, termasuk listrik, telepon, jaringan internet serta pemutakhiran data.

Sesuai positioning PT Pos Indonesia menuju Financial Channelling Services, sejak 15 Juni 2007, sebanyak 427 Kantor Pos se Jawa Barat dan Banten dapat melayani pembayaran tagihan rekening listrik secara on-line bagi seluruh pelanggan listrik daerah Jawa Barat dan Banten. "Transaksi dapat dilayani di 390 Kantor Pos maupun di 37 mobil Pos Keliling Kota on-line atau e-Mobile yang sudah merata di beberapa kota besar," kata Hana Suryana. foto: bf

Minat Menulis Surat Rendah Tapi Anggi adalah pengecualian. Secara umum, animo masyarakat Indonesia untuk menulis surat, ternyata sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju.

Kemajuan teknologi internet dan telepon seluler sering dituding sebagai salah satu penyebabnya. Sebagaimana diungkap Kepala PT Pos Indonesia Kabupaten Sawah-lunto Sijunjung, Darmawan.

"Secara nyata, dibanding negara yang telah maju teknologinya seperti Malaysia dan Singapura, minat menulis masyarakat Indonesia ternyata masih dibawah negara tersebut," kata Darmawan.

Minat menulis surat warga Malaysia, menurut Darmawan ditunjukkan dengan adanya pengiriman dua pucuk surat dalam satu tahun per orang. Sementara Singapura tiga pucuk surat dalam satu tahun untuk satu orang. "Sementara masyarakat Indonesia tidak sampai satu pucuk surat dalam setahun," ujar Darmawan.

Namun Darmawan tak serta merta menyalahkan pengaruh perkembangan teknologi, "harus disadari di bangku pendidikan para murid tak lagi diwajibkan membuat surat atau karangan setelah mereka berlibur, seperti yang pernah dilakukan tempo dulu," cetus Darmawan.

Tak Lekang Oleh Jaman Sebenarnya masih banyak apresiasi dari para pengguna jasa. Sebagaimana Azzams, seorang pengusaha konveksi yang menjadi pelanggan jasa pengiriman barang yang

terjamin tapi murah. "Saya harus kirim barang minimal dua hari sekali, sudah keliling kemana mana mencari yang murah tetap tidak saya dapatkan, Pos Indo bisa menjangkau seluruh kabupaten di Indonesia," tulis Azzams dalam sebuah situs.

Pos Indonesia masihlah tetap menjalankan tugas perposan: memberikan solusi terbaik bagi bisnis, pemerintah dan individu melalui penyediaan sistem bisnis dan layanan komunikasi tulis, logistik, transaksi keuangan, dan filateli.

Dan hingga kini setiap awal bulan dapat dipastikan kantor pos selalu penuh oleh antrian para pensiunan untuk mengambil gaji.

Karena hingga detik ini hanya Pos Indonesia yang memiliki jaringan ke pelosok Indonesia.

Ditulis ulang oleh mth dari laporan E. Putra (Sijunjung)

Budaya Lokal, Anti Virus Korupsi Tak cukup dengan itu, karena memerangi korupsi memerlukan proses yang cukup panjang tidak sekedar pewacanaan di tingkat grass root dan elite." Pemberantasan korupsi harus dimulai sejak dini bagi generasi muda, dengan memberikan pemahaman moral yang baik yang diajarkan di rumah, sekolah maupun lingkungan, dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini," kata Muhammad Darwis dari Jaringan Studi Pemberdayaan Demokrasi Lokal (JSDPL) Riau.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini pun telah digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini KPK terus memberikan pendidikan pada publik tentang antikorupsi. Hal ini diamanatkan undang-undang untuk mengembangkan program pendidikan antikorupsi ke seluruh jenjang pendidikan.

"Kita mengadakan Training of the Trainers (ToT), pendidikan antikorupsi bagi pelajar tingkat SLTP dan SLTA. Ini sebagai langkah awal yang ditempuh KPK untuk mulai melakukan penanaman nilai ke arah yang lebih baik sejak muda," kata Eko Soesamto,

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

Kembangkan Budaya Lokal Budaya lokal dinilai banyak menularkan nilainilai luhur dan bisa menjadi media bagi pendidikan anti korupsi. "Pemahaman ini dapat disebarkan lewat keluarga dengan memberikan pendidikan moral yang mengarah ke satu tujuan yaitu nilai kejujuran serta ditambahkan dengan pengetahuan akan dampak kerusakan akibat keburukan moral bagi suatu bangsa," kata Darwis.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh gerakan yang bersifat masif oleh semua elemen masyarakat baik legislatif, eksekutif, penegakkan hukum, media massa, partai politik, dunia bisnis, mahasiswa, NGO, tokoh masyarakat, badan pengawas dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya Indonesia bebas dari virus korupsi. "Dalam artian harus menjadi sebuah gerakan budaya.

"Budaya" korupsi dilawan dengan budaya "lokal," kata Syarifuddin R. Gomang, dosen Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Menurut Gomang banyak nilai lokal yang menunjukkan semangat transparansi dan demokrasi. "Ambil contoh masyarakat Alor ilustrasi bank image

Kira-kira 10 tahun yang lalu PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan publik penting di negeri ini. Perannya sebagai perantara masyarakat dalam berkomunikasi antar kota dan pulau tidak bisa diabaikan.

Tapi itu dulu, sekarang bahkan sejak lima tahun terakhir jasa pos sudah mulai berkurang kadarnya. Selain memang setiap anak manusia kini memiliki telepon seluler yang tinggal ketik langsung sampai. Juga gaung pecinta sahabat pena ini kini mulai menurun atau bahkan malah menghilang, sejak internet melanda para pelajar yang bahkan kini telah masuk desa.

"Saya menggunakan jasa Pos Indonesia untuk pertama kalinya adalah pada saat Saya duduk di bangku Sekolah Dasar. Pada saat itu memang sedang booming korespondensi atau surat menyurat (sahabat pena).

Mendengar sepeda Pak Pos saja rasanya sudah deg-degan, siapa tahu memang surat untuk Kita. Apalagi memang surat tersebut ditujukan untuk Kita, wah! Senangnya luar biasa," kata Anggi yang hingga kini masih getol berkirim surat lewat pos.

yang sangat sarat dengan kearifan dan budaya egaliter. Pemimpin pun sangat terbuka dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingannya sendiri," jelas Gomang.

Pilih dan Pilah Namun tak semua budaya dan tradisi lokal yang adaptif dan mendukung berkembangnya semangat anti korupsi. Sebagaimana dinyatakan Darwis bahwa banyak contoh yang mengajarkan generasi muda untuk bersifat licik dan selalu menang dalam kegiatan apapun.

Masih banyak pepatah, cerita yang mengajarkan pada anak-anak generasi muda agar dapat melakukan hal-hal licik untuk kepentingan pribadi, tanpa menjelaskan nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita dan pepatah tersebut. "Bahkan orang tua hanya berpesan pada akhir cerita jadilah seperti kancil," kata Darwis.

Benar saja, seorang pegawai negeri sipil pernah menunjukkan SMS dari pemeriksa keuangan yang isinya: "mohon maklum ini kan jelang lebaran, kita perlu beli petasan". Kontan sang pegawai negeri tadi mahfum,"nanti kita bisa tidak dibantu, sekalipun mereka mau membantu ketika habis memorotin (meminta uang, red) kepada kita," kilahnya.

Olala, lebaran pun jadi alasan untuk melakukan kegiatan merugikan rakyat!. (red/m)

3

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

PEREKONOMIAN

Berharap Manisnya Ekspor

foto: bf

yang dikeluarkan Rp 18.508.445.060,00.

Nilai transaksi tersebut merupakan sebagian dari manfaat yang dapat diperoleh dari keikutsertaan Indonesia pada pameran dagang internasional.

"Manfaat lainnya adalah pengulangan pesanan ekspor yang nilainya beberapa kali lipat dari nilai transaksi on the spot," jelas Bachrul optimis.

Pameran produk ekspor selama ini “dilakukan untuk menerobos pasar utama, prospektif dan potensial, upaya untuk mempertahankan image produk, pengumpulan informasi mengenai persaingan dan trend di masa yang akan datang. Pengusaha yang menjadi peserta di pameran luar negeri sampai dengan bulan September 2007 tercatat sebanyak 240 pengusaha yang terdiri dari Pengusaha Besar, Menengah dan UKM dan terekspose dengan 210.000 importir global yang akan menjadi pembeli potensial.

Geber Promosi Badan Pengembangan Ekspor Nasional juga giat melakukan promosi dagang produk ekspor di luar negeri dan dalam negeri. Nilai transaksi yang diperoleh dalam kegiatan pameran sampai dengan kegiatan pameran bulan September sebesar US$ 25.624.993.

"Itu untuk 14 pameran dengan biaya

Tahun 2007 merupakan momentum penting bagi perkembangan ekonomi dan bisnis tahun-tahun berikutnya. Tahun depan bisa menjadi titik balik kebangkitan ekonomi, khususnya sektor riil.

Namun, jika intervensi di sisi moneter dan fiskal tidak memadai, momentum ini bisa berantakan yang bisa memicu kebangkrutan sektor riil. Demikian laporan Indef yang bertajuk “Titik Balik Kebangkitan (Atau Kebangkrutan) Sektor Riil”.

Amanat Inpres Terkait Inpres No.6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, menurut Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mahendra, telah selesai hingga Juni 2007.

Kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM terdiri dari empat kelompok, yaitu perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM, katanya di Jakarta, Senin (9/7).

“Untuk perbaikan iklim investasi dari 50 tindakan yang ada, tujuh diantaranya selesai bulan Juni 2007 dan dua lainnya masih dalam tahap penyelesaian,” tambahnya.

Sementara itu Deputi Bidang Ekonomi Makro, Sahala Lumban Gaol mengatakan, tujuh tindakan perbaikan iklim investasi yang telah diselesaikan adalah terbitnya dua peraturan presiden yaitu perpres penetapan kriteria dan persyaratan bidang usaha ter-

4

Produk Berkualitas Ekspor non migas Indonesia yang dimaksudkan adalah produk yang berkualitas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk mendorong pertumbuhan sektor TTI (Trade, Tourism and Investment) dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

“BPEN juga memprogramkan misi dagang ke Perancis, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Hungaria dan Mesir, Shanghai, serta Vietnam". "Kegiatan misi dagang ini selain untuk mencari kontrak dagang juga dimanfaatkan Menteri Perdagangan untuk meyakinkan para pengusaha dan investor negaranegara yang dikunjungi tentang perubahan iklim usaha dan investasi yang kondusif di Indonesia," kata Bachrul. Berdasarkan hasil misi dagang yang telah dilakukan di Perancis, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Hungaria dan Mesir telah tercipta kontrak dagang senilai US$ 10 juta.

Kembangkan Kerjasama Guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekspor, BPEN juga melakukan kerjasama dengan lembaga internasional (SIPPO-Swiss dan PUM dan CBI-Belanda, JICA-Jepang). "Kerjasama mencakup pengembangan disain, mutu produk kulit, jewelry, gerabah, stationary, parquet flooring, dan wood processing di beberapa daerah," jelas Bachrul.

Sementara itu juga dilakukan pelatihan di bidang ekspor terhadap 300 calon eksportir dan pengembangan kelembagaan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah.

Memang upaya memenangkan persaingan harus dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai peluang dan tawaran forum kerjasama bilateral dalam mendatangkan tenaga ahli bidang desain, public relations, IT, market analysis, dan lain-lain sehingga meningkatkan kapasitas SDM dunia usaha maupun aparat pemerintah.

Marketing Point Selain mengembangkan ekspor ke luar negeri, melalui BPEN pemerintah juga mengembangkan Marketing Point, yakni penyediaan outlet produk di daerah lintas batas. Konsep Marketing Point merupakan kerjasama tripartid antara Pemerintah Pusat, Pemda dan dunia usaha.

Sejak di sosialisasikannya konsep point di 6 daerah perbatasan (Entikong, Tarakan,

Nunukan, Bitung, Atambua dan Skouw), hingga kini telah beroperasi 2 Marketing Point yaitu di Skouw (Papua) dan Tarakan (Kaltim).

"Konsep Marketing Point merupakan konsep pemasaran produk ekspor yang sangat efektif, sebagai contoh di Skouw saat ini telah terjadi transaksi perdagangan produk Indonesia ke 'perbatasan Papua New Guinea rata-rata Rp. 550.000.000,- per hari," kata Bachrul.

Pameran Produk Ekspor Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) pun akan menyelenggarakan Indonesia Trade Expo ke-22 (Pameran Produk Ekspor/PPE) yang akan berlangsung di Jakarta dari tanggal 23-27 Oktober 2007.

Beberapa sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan PPE tersebut diantaranya tercapainya peningkatan kualitas peserta dan produk yang dipamerkan terutama produk-produk yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi yang berbasis kekayaan intelektual dan SDA. Disamping itu juga tercapainya peningkatan keragaman (diversifikasi) jenis produk yang ditampilkan, tercapainya peningkatan kualitas pembeli business to business (b to b) dan transaksi yang terjadi, tercapainya peningkatan transaksi b to b, tercapainya kontribusi peningkatan nilai ekspor non migas Indonesia serta tercapainya peningkatan citra PPE sebagai pameran produk Indonesia yang terbaik dan terbesar.

"PPE juga diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan turis ke Indonesia dan mampu mendorong peningkatan jumlah investasi di Indonesia," ungkap Bachrul. (dimas/berbagai sumber)

Pameran Produk Ekspor 2007 The 22th national Merchandise & Commodity Show Pameran Dagang ke-22 23 - 27 Oktober 2007 Jakarta International Expo Kemayoran-Jakarta, Indonesia

Bangkitnya Sektor Riil tutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta perpres daftar bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanam modal.

Selain itu juga dilakukan pembentukan mekanisme koordinasi antara Depkeu, Deperdag, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka, Bank Indonesia, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah praktek pengelolaan investasi keuangan secara ilegal.

Bukan Hal Mudah Anggota Komisi XI DPR Ali Masykur Musa menilai bergairahnya perekonomian masyarakat di sektor riil sangat bergantung pada match-nya antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jika sebaliknya, sulit diharapkan perekonomian sektor riil kembali bangkit.

Ali mengatakan, hingga saat ini upaya untuk merangsang kembali bangkitnya perekonomian sektor riil baru sebatas dilakukan oleh pemegang kebijakan moneter (BI).

Buktinya, kata Ali, BI dalam kuartal pertama 2007 telah beberapa kali menurunkan suku bunga acuan (BI rate) hingga 8,75 persen saat ini. “Artinya, BI telah cukup positif dengan upayanya mendorong pertumbuhan perekonomian sektor riil,” cetus Ali di sela

Seminar Nasional Perbankan Nasional dan Kebangkitan Sektor Riil di Hotel Kartika Chandra, Kamis (10/5/2007).

Sayangnya, lanjut Ali, kebijakan yang ditempuh BI tidak serta-merta diikuti kebijakan fiskal (Depkeu) yang mendukung pertumbuhan perekonomian sektor riil ini. Pemegang kebijakan fiskal cenderung menerapkan anggaran pembiayaan pembangunan infrastruktur yang tidak terlalu besar. ”Padahal jika pemerintah mengganggarkan pembiayaan yang lebih besar bagi proyek-proyek infrastruktur ini, bakal tercipta dampak luar biasa yaitu terserapnya tenaga kerja dan berkurangnya angka kemiskinan,” tambah Ali. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Mulyaman D Hadad mengakui tingkat suku bunga acuan yang telah diturunkan jadi 8,75 persen beberapa hari lalu belum serta-merta mendorong kembali bergairahnya perekonomian sektor riil. Pasalnya, hingga saat masih banyak perbankan yang menerapkan tingkat suku kredit yang tinggi. “Bahkan ada colateral (penjaminan) yang ditetapkan perbankan sangat tinggi, sehingga nasabah tidak mampu membayarnya,” ujar Mulyaman.

Akibatnya, kata Mulyaman, realisasi fungsi intermediasi perbankan yang amat diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, tingkat pertumbuhan kredit perbankan (LDR/ loan to deposit ratio) jauh

dari yang ditargetkan yaitu masih sebesar 65 persen.”Implikasinya, kebutuhan pembiayaan perekonomian sektor riil juga terhambat,” ujar Mulyaman.

foto: bf

Perkembangan volume dan nilai ekspor non migas Indonesia selama 5 (lima) tahun (2002 - 2006) terus meningkat, dengan trend 15,90%. Nilai ekspor non migas periode Januari - Mei tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 22,05% dibandingkan periode yang sama tahun 2006 dengan peningkatan volume 10,91 %.

"Produk utama yang nilai ekspornya mengalami peningkatan antara lain batu bara naik 11,44%, minyak nabati naik 33,28%, Bijih tembaga naik 79,01 %, karet naik 2,67% da kertas naik 15,33%. Volume ekspor 5 (lima) produk tersebut naik pada bulan Januari-Mei 2007," kata Kepala BPEN Bachrul Chairi SE MBA Dengan pasar utama ke kawasan Jepang, Amerika Serikat, Singapore, China, Malaysia, Korea, India dan Belanda, tentunya angka menunjukkan peluang besar bagi terbukanya peluang di kawasan lain.

"Pada 12-18 November 2007 akan diselenggarakan Indonesian Week di Montesson Carrefour - Paris dan pada kesempatan “one on one meeting” diadakan pertemuan khusus antara Menteri Perdagangan RI dengan importir dan investor Perancis serta antara eksportir Indonesia dengan importir Perancis," imbuh Bachrul.

Kegiatan lain mencakup Bussiness Forum dalam rangka TTI ( Trade Tourism and Investment) untuk mempromosikan peluang usaha di bidang TTI dan akan bertindak sebagai pembicara Menteri Perdagangan, Ketua BKPM dan wakil dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Edisi 18 / Tahun III / September 2007

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

KESRA

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Murhum akhirnya ditetapkan DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis (31/5) sekitar pukul 09.30 WITA. Penetapan Perda dilakukan setelah mayoritas fraksi di parlemen menyetujuinya disaksikan pihak eksekutif.

Perjalanan panjang pembahasan Perda Pengelolaan Tahura Murhum mencapai klimaks setelah lima fraksi di DPRD Sulawesi Tenggara menyatakan setuju atas pemberlakuan Perda yang digodok pemerintah bersama elemen masyarakat tersebut. "Perda pengelolaan Tahura Murhum kami nyatakan resmi diberlakukan," kata Ketua DPRD Sultra Hino Biohanis, saat memimpin rapat paripurna DPRD Sultra.

Berjalan Alot Pembahasan Perda di DPRD memakan waktu satu bulan melalui perdebatan yang cukup alot antara para anggota dewan. Pasalnya, dewan menilai penggodokan Ranperda belum maksimal terutama soal pelibatan perguruan tinggi sebagai lembaga yang memiliki kapasitas menilai secara akademik.

Namun pemerintah menegaskan bahwa pembahasan Ranperda dari awal telah melibatkan LSM, Petani di kawasan Tahura, perguruan tinggi, dan intansi terkait serta unsur pers. "Pembahasan ranperda ini telah berlangsung selama dua tahun dengan menggunakan aneka piranti sosialisasi seperti seminar hingga kongres petani tahura,"kata Mastri Susilo, Direktur Lepmil Kendari, salah satu LSM yang selama ini aktif mengawal pembahasan Ranperda Tahura Murhum.

Antisipasi Kerusakan Secara umum, kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terbilang luas. Namun bila diteliti dengan seksama, kondisinya sudah memprihatinkan karena telah mengalami degradasi (kerusakan).

Degradasi hutan itu, kata Kasubdin Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan Sultra,

Amal Jaya, ada yang disebabkan karena alam dan adapula karena perbuatan manusia. "Hutan kita sudah mengalami kerusakan. Umumnya, kerusakan hutan itu disebabkan karena ulah manusia," kata Amal Jaya.

Bila dibuatkan perbandingan, Amal Jaya memprediksi, kerusakan hutan akibat ulah manusia cenderung lebih besar ketimbang kerusakan akibat kejadian alam.

Betapa tidak, disejumlah kawasan hutan termasuk kawasan hutan lindung dan hutan konservasi sudah mulai dirambah secara illegal oleh warga yang tidak bertanggungjawab.

"Kawasan hutan kita, baik itu hutan konservasi maupun hutan lindung sudah tidak aman lagi. Bayangkan, warga sudah merambah seluruh kawasan yang dilindungi. Salah satu kawasan hutan lindung yang mulai dirambah warga adalah Tahura Murhum.

Tak Berubah Pengolahan Menurut Kasubdin Perlindungan Hutan, Amal Jaya, Perda Pengelolaan Tahura Murhum itu tidak mengubah eksistensi kawasan tersebut sebagai hutan lindung.

Terkait keinginan warga untuk bersimbiosis dalam kawasan Tahura Murhum, Amal Jaya menuturkan, hal itu masih bisa ditolerir, bila keberadaan warga tersebut masih dalam batas-batas yang ramah lingkungan, kemungkinannya akan disahuti.

Beberapa kalangan terutama dari kalangan petani juga menyambut antusias disahkannya Ranperda Tahura Murhum menjadi produk aturan baku. "Kami sangat bersyukur perda Tahura akhirnya disahkan. Semoga pemberlakukan aturan perda ini dapat memperjelas status warga pengelola Tahura," kata Asri Imran, koordinator Jaringan Masyarakat Pelestari Sumber Daya Alam (Jamasda).

Beberapa point yang termaktub dalam Perda Tahura diantaranya mencakup pengaturan tata kelola lahan oleh petani yang selama ini berperan aktif melestarikan kawasan tahura.

Masih Terjaga Meski illegal logging atau pencurian kayu dan perambahan kawasan hutan marak terjadi di daerah ini, namun pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara (Sultra) meyakini, kawasan konservasi di Bumi Anoa (julukan Sultra) masih terjaga dengan baik.

Menurut Kepala BKSDA Sultra, Halasan Tulus, cagar alam dan suaka marga satwa di daerah ini yang dijaga dan diawasi BKSDA, belum mengalami kerusakan signifikan.

"Memang ada kerusakan di kawasan konservasi. Tapi itu sangat kecil dan tidak signifikan.

Umumnya, kerusakan itu disebabkan karena bencana alam seperti kebakaran," kata Halasan Tulus.

Terkait maraknya kasus illegal logging, Halasan menegaskan, kegiatan pembalakan liar itu umumnya terjadi di kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Sementara di kawasan konservasi, hampir tidak ada karena ketatnya pengawasan Polisi Kehutanan.

"Selain bencana alam, tantangan kerawanan kawasan konservasi saat ini adalah terkait pengembangan wilayah. Mekarnya suatu daerah bisa saja memicu perambahan kawasan konservasi," urai Halasan.

Mengantisipasi hal itu, BKSDA Sultra saat ini sedang membuat peta kerawanan, baik itu kerawanan kebakaran, illegal logging maupun kerawanan karena perambahan atau perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi.

Libatkan Masyarakat Secara umum, cagar alam dan suaka margasatwa yang dijaga BKSDA Sultra terletak

foto: bank image

Antisipasi Kerusakan Hutan dengan Perda

di 13 lokasi dengan luasan mencapai 185 ribu hektar. Lokasi-lokasi kawasn konservasi yang tersebar di seluruh wilayah Sultra itu terdiri, 3 lokasi cagar alam, 5 lokasi suaka margasatwa dan 5 lokasi lainnya adalah taman wisata alam.

Untuk mengamankan 185 ribu hektar kawasan konservasi tersebut, BKSDA Sultra merasa kesulitan. Pasalnya personel Polisi Kehutanan yang dimiliki hanya 52 orang. "Kita memang kesulitan. Selain menjaga kawasan, kita juga harus melakukan pengawasan di pelabuhan laut atau udara. Hal itu dilakukan untuk mengawasi penyeludupan satwa yang dilindungi," jelas Halasan.

Mensiasati kekurangan persoenl Polisi Kehutanan tersebut, BKSDA memberdayakan masyarakat melalui pola Pam Swakarsa.

Dalam pola ini, masyarakat berperan sebagai pemberi informasi terkait aktivitas yang mengancam kerusakan kawasan atau perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi.

"Masyarakat sebagai mitra BKSDA dibina oleh resort lapangan. Mereka bertugas memberikan informasi, sekaligus melakukan pencegahan terhadap pengrusakan kawasan atau perburuan liar yang bisa diatasi sendiri oleh masyarakat," jelas Halasan.

Laporan Muhammad Ramadhan (Sulawesi Tenggara)

Rumah Rumah Sehat Sehat untuk Kaum Tak Berpunya Hati Aliayanursyabahni (60) dan Suparman (65) kian berbuncah. Di hari jum'at pertengahan September lalu Saat ini ia mendapatkan dua hadiah tak terkira.

Pertama Kartu Pelayanan CumaCuma untuk merawat kesehatan dan kedua, kartu itu diserahkan langsung oleh orang nomor satu negeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Adalah Syaiful Hamid, Ketua Umum Masjid Sunda Kelapa yang berupaya melibatkan jamaah untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat. “Jamaah Masjid yang berprofesi sebagai dokter dan dokter spesialis sangat banyak, saya mencoba menawarkan kepada mereka untuk beramal dengan cara yang berbeda," katanya suatu ketika.

Usulan pun bersambut, jadilah rumah sehat yang dilatarbelakangi banyak jamaah Masjid Sunda Kelapa dari kalangan medis yang mengikuti kajian keagamaan setiap pekannya.

"Akhirnya rumah sehat bisa mendapat 6 dokter spesialis,“ jelas Syaiful hamid saat peresmian Rumah Sehat Sunda Kelapa, di Komplek Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jum’at(14/9).

Edisi 18 / Tahun III / September 2007

Berbeda Konsep Rumah Sehat satu ini adalah pelayanan kesehatan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, yang pembiayaannya berasal dari dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). "Jadi masyarakat tak mampu yang berobat di sini tidak dipungut biaya," kata Syaiful.

Menurut Syaiful rumah sehat ini berbeda dengan rumah sakit, karena di sini hanya dipakai untuk mengobat pasien yang sakit, sedangkan kalau menginap akan dirujuk ke tempat lain.

Menurut Ketua Umum BAZNAS, KH.Didin Hafidhuddin, filosofi penamaan Rumah Sehat ini, agar orang yang sakit dan paramedis yang menanganinya memiliki motivasi yang kuat untuk mengupayakan menjadi sehat.

"Untuk itu kami berharap kehadiran Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) atau Rumah Sehat ini akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, baik jasmani maupun rohani," ujarnya dalam rilis yang disebarkan.

Didin mengharapkan dengan keberadaan Rumah Sehat ini masyarakat terus meningkat kepercayaannya untuk mengamanahkan zakat dan infaknya melalui lembaga pengelola zakat.

Sebelumnya LKC juga dibuat di kawasan Ciputat. Bernama Gerai Sehat Ciputat.

Sebuah klinik dengan layanan kesehatan, yang didirikan di tengah masyarakat kurang mampu. Selain di Ciputat, LKC juga memiliki cabang di Cipulir dan Bekasi.

Di LKC dikembangkan pelayanan kesehatan melalui luar gedung dan dalam gedung. Aksi di luar seperti pengobatan masal, aksi medis bencana alam, dan sebagainya.

Sementara, layanan dalam gedung memiliki sembilan unit layanan. Yakni: rawat jalan (umum, gigi, spesialis), rawat inap dan rujukan rumah sakit, kebidanan, farmasi, laboratorium, radiology, layanan gizi, dan pemeriksaan diagnostik lainnya.

LKC, diakui berbagai pihak sebagai program pendayagunaan dana zakat yang cukup fenomenal. Dari data pasien rawat jalan dan rawat inap, sudah mencapai 150.000 pasien dari waga miskin yang berobat ke LKC, sejak tahun 2000. Dari 55.000 anggota, rata-rata 100 kunjungan pasien per hari. Itu di luar pasien rujukan dan spesialis. Dalam setahun, rata-rata 36.500 mustahik yang tertangani, mereka mayoritas dari wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Jembatan "Baru" Tak urung upaya ini mendapatkan apresiasi dari Presiden Yudhoyono. "Ini contoh nyata pendekatan yang positif dan sehat untuk membangun 'jembatan'

daripada mempertentangkan atau membuat jarak antara kaya dan miskin," ungkapnya saat peresmian Rumah Sehat yang diprakarsai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompet Dhuafa, di area Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat (14/9) siang. “Saya ikut mendorong kepada semua yang berpunya di negeri ini, berikanlah bantuan secara iklhas kepada mereka yang miskin. Ini adalah mulia dan membikin suasana makin teduh dengan penuh pertanggungjawaban," Presiden menambahkan.

Presiden menjelaskan, pemerintah mempunyai batas kemampuan. Oleh karena itu, Presiden menyambut baik dan memberikan penghargaan yang setingginya kepada kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan pelayananan kesehatan masyarakat miskin, baik yang bersifat promotif, preventif, maupun kuratif.

"Program yang dilakukan atas inisiatif masyarakat itu sangat membantu, sangat meringankan beban, bagi mereka yang memerlukan dan sebagai pendamping dan pendukung dari program-program yang dilaksanakan pemerintah," ujar Presiden. (red/berbagai sumber)

5

M

ang Engket (45), pedagang sayur keliling tersenyum kecut ketika seorang ibu menawar telur ayam dengan harga seminggu lalu. Berseloroh ia mengungkap, "Jika ada harga segitu, saya mau beli untuk dijual lagi."

Tak urung sang ibu geleng-geleng kepala, bukan menolak atau mengiyakan, namun memikirkan lauk pauk apa yang disajikan untuk makan hari ini. Sementara di genggamannya uang hanya tersisa sepuluh ribu rupiah.

"Mana cukup uang segitu untuk keperluan dapur sehari," timpal ibu muda yang ikut mengerumuni gerobak sayur Mang Engket. "Apalagi ini bulan puasa dan jelang lebaran, biasanya hargaharga malah makin tinggi," imbuh Inem, pembantu rumah tangga yang menjadi langganan Mang Engket.

Obrolan seperti itu mungkin akan lazim didengar kala ibu-ibu rumah tangga dan pembantu rumah tangga tengah belanja harian pagi hari di sudut-sudut perumahan atau perkampungan.

Bahkan debat akan makin hebat saat belanja di pasar-pasar tradisional. Apalagi ketika pembeli

menawar dari harga jual. Tak jarang membuat kesal para pedagang.

Menjelang dan selama bulan puasa dan lebaran menjadi momen penting bagi pedagang sayur dan kebutuhan sehari-hari seperti Mang Engket. Jika pekerja kantoran dan pegawai pabrik mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya, red) dari pemilik atau instansinya, bulan ini adalah kesempatan bagi kita untuk dapat THR. "Banyak yang beli sehingga kita bisa mendapat pemasukan lebih dari hari biasa," kata Mang Engket yang diiyakan penjual sayur lainnya. "Tapi bukan berarti keuntungan kita besar, lho. Kita cuma bisa ambil sedikit, tak bisa lebih karena banyak pedagang keliling," tandasnya.

Mang Engket pun mengakui harus ekstra sabar menghadapi penawaran ibu-ibu langganannya. "Kita juga mesti menjelaskan bahwa kita ambilnya memang sudah mahal," ungkapnya.

Persoalan kenaikan sembako (sembilan bahan pokok) menjelang hari raya tertentu se-

Hari Sabtu (22/9) pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan sidak (inspeksi mendadak) ke Pasar Raya Kramat Jati, Jl. Raya Bogor KM 22, Jakarta Timur. Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut sidang kabinet terbatas Kamis (20/9) lalu yang membahas persiapan pangan dan angkutan menjelang Lebaran.

Presiden bersama sejumlah menteri antara lain Mensesneg Hatta Rajasa, Mendag Mari Elka Pangestu, Mentan Anton Apriyantono, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menneg BUMN Sofjan Djalil, Seskab Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Pol. Sutanto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, serta Jubir Presiden, Andi A. Mallarangeng, berkeliling Pasar Raya Kramat Jati untuk melihat harga-harga sembako di lapangan. Tujuan pertama rombongan adalah meninjau lantai 1 pasar yang menjual berbagai telur, ikan, daging ayam serta sapi, sayur mayur, minyak goreng serta kacang-kacangan.

Kepada para pedagang, Presiden menekankan pentingnya kestabilan harga. "Yang penting harga stabil, biar rakyat bisa membeli sembako menjelang Lebaran," kata Presiden yang tampak akrab dengan para pedagang. Presiden juga terlibat dialog hangat dengan seorang pedagang cabe keriting yang tinggal di daerah Cikeas. Pada wanita yang

6

Stok Aman Bahan-bahan pokok selama bulan puasa dan hari Raya Idul Fitri ini tersedia dengan cukup, dan ketersediaan stoknya aman, kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu Kamis (20/9) siang, usai rapat kabinet terbatas yang khusus membahas evaluasi persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, di Kantor Presiden. “Dari segi kesediaan bahan pokok, semuanya aman termasuk daging sapi, ayam dan telur.

Dari stok produksi yang ada dan rencana produksi yang kita peroleh dari para produsen, aman sampai dengan akhir tahun," kata Menteri Perdagangan.

Secara khusus, Mari menekankan bahwa perkembangan harga tidak menunjukkan gejolak yang tinggi. Memang, daging ayam mengalami kenaikan, terutama sejak awal tahun dan dalam beberapa minggu terakhir ini, dan itu akibat kenaikan dari harga pakan ternak. Namun menurut Asosiasi Unggas, diperkirakan sudah tidak akan mengalami kenaikan lebih lanjut kecuali memang dalam saat Lebaran, dan saat peningkatan permintaan, bisa terjadi kenaikan tetapi setelah Lebaran diperkirakan akan turun. “Saya rasa kecenderungan penurunan harga seperti gula dan minyak goreng itu juga sudah terlihat tanda-tandanya. Menurut pantauan, sampai saat ini tidak ada kekhawatiran dari segi gejolak harga kecuali yang memang tidak tahan lama, seperti cabe, daging, telur dan ayam. Yang pasti akan mengalami gejolak sesaat dalam keadaan permintaan meningkat,� lanjutnya.

Dampak Aksi Borong Penyebab utama kenaikan kebutuhan pokok memang mengikuti hukum ekonomi, ketidakseimbangan antara kebutuhan (demand ) dan pasokan (supply) sehingga seringkali berdampak pada fluktuasi harga.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan dipicu aksi borong yang dilakukan konsumen. "Kenaikan harga yang terjadi akibat dampak psikologis dan aksi borong secara ber-

sedang menggendong anaknya tersebut, Presiden berpesan untuk terus bekerja keras, dan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. "Nanti kalau sudah besar, jadi Presiden ya!," ujar Presiden kepada anak pedagang cabe keriting tersebut. Presiden mencium dahi anak itu sebelum melanjutkan peninjauannya ke toko telur, minyak goreng, daging, dan serta beras.

Presiden menjelaskan hukum ekonomi dimana apabila permintaan bertambah, namun jumlah barangnya tetap, maka harga barang-barang akan naik. Sebaliknya, apabila permintaan berkurang, maka harga-harga akan turun.

Kepada wartawan, Presiden mengatakan, setiap tahun selalu ada kenaikan harga barang di berbagai komoditas, antara lain sembako. "Apa yang kami cek hari ini, ada sejumlah barang yang harganya stabil, ada yang mengalami kenaikan sedikit dan penurunan sedikit. Pada tingkat ini masih dalam keadaan wajar," kata Presiden. "Kalau ada ketidakwajaran dalam kenaikan harga barang, maka pemerintah, termasuk Bulog akan melakukan sesuatu terutama pada komoditas utama, antara lain beras, gula, minyak tanah dan minyak goreng," jelasnya.

Untuk kenaikan harga sayur mayur, Presiden berpendapat bahwa itu hal yang wajar. "Kalau pedagang sayur mayur kan pedagang kecil, setahun sekali kalau dapat rejeki lebih, saya kira baik-baik saja," tambah

samaan," kata Fahmi di Jakarta, Jumat (21/ 9).

Ia mengatakan ada lima komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang sensitif terhadap aksi borong yang memicu kenaikan harga, yaitu beras, minyak goreng, terigu, gula, dan minyak tanah.

Diakuinya kenaikan harga juga terjadi akibat naiknya bahan baku seperti kenaikan harga gandum yang mendongkrak harga terigu, dan kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) yang mendongkrak harga minyak goreng.

Namun kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini lebih dipicu oleh aksi beli konsumen yang berlebihan pada saat bersamaan di bulan puasa atau jelang hari raya. "Dari sisi pasokan cukup. Beras masih ada cadangan dari impor beras, demikian pula menurut Pak Franky (Franciscus Welirang, Ketua Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, red) pasokan terigu cukup sampai akhir tahun, hal yang sama juga dengan gula," ujarnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud. Kenaikan harga barang menjelang puasa dan Lebaran tidak bisa dihindari, karena kebutuhan masyarakat meningkat.

"Hukum pasar memang seperti itu, kalau supply and demand tidak seimbang, harga pun akan naik. Di Arab Saudi pun, di Mekkah misalnya, setiap kali menjelang musim haji harga-harga meningkat karena kebutuhan juga meningkat," kata Aksa.

Sejauh ini pemerintah terus melakukan pemantauan atas harga sembako di pasaran.

Biasanya menjelang hari H lebaran atau hari raya akan mengalami kenaikan. "Intinya adalah bagaimana yang biasanya melakukan persiapan sudah mengantisipasi, “ jelas Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Ada Yang Turun Mengenai tren kenaikan harga setiap masa bulan puasa dan Lebaran, Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman selalu terjadi kenaikan 10-20 persen. �Di masa puasa dan Lebaran, harga biasanya mengalami kenaikan tergantung jenis ko-

foto: presidensby.info

foto: bf, BULOG

ringkali menjadi keluhan berbagai pihak, terutama ibu-ibu rumah tangga yang aktivitasnya tak bisa terpisahkan dari sembako.

Presiden. "Untuk kenaikan harga minyak goreng, ada kecenderungan komoditas CPO dijual di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan pajak ekspor dan ada kebijakan lain yang dilakukan, dengan harapan minyak goreng lebih banyak beredar di dalam negeri, sehingga harganya bisa turun atau stabil," papar Presiden.

Kepada para pengurus pasar, Presiden berpesan agar selalu menjaga keamanan dan kebersihan pasar. "Tolong dikontrol keamanannya, arus-arus listriknya, termasuk kebersihannya. Yang sudah bagus, dipertahankan, yang belum baik, mari kita perbaiki lagi," ujar Presiden. (www.presidensby.info)

foto: presidensby.info

Cukupi Kebutuhan Peningkatan komoditas pangan menjadi salah satu concern pemerintah setiap tahun. Tujuannya agar negara memiliki ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan 220 juta penduduk dengan pertambahan penduduk setiap tahun sebesar 1,3 persen.

Bukan saja peningkatan stok beras, tetapi juga produksi daging, jagung, kedelai dan sembako (sembilan bahan pokok lainnya) lainnya.

"Pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah dan komunitas petani, pada tahun 2007 ini ingin benar-benar meningkatkan produksi beras dengan sasaran minimal 2 juta ton beras secara nasional," kata Presiden Yudhoyono, awal tahun ini.

Presiden menyadari, kebutuhan rakyat Indonesia akan pangan belum sepenuhnya dapat dicukupi. Oleh karena itu wajib hukumnya kita bekerja keras dan gigih, agar di seluruh Indonesia meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud menyatakan pada dasarnya pergerakan harga itu masih bisa dikendalikan apabila cadangan cukup.

"Yang terjadi di Indonesia, supply and demand tidak seimbang, sehingga butuh waktu untuk mengantisipasinya," terang Aksa.

Program Stabilisasi Secara nyata ada dua kebijakan umum yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pokok ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, yakni operasi pasar dan subsidi.

Operasi pasar yang bersifat sementara memang ditujukan untuk mengendalikan harga dan bukan diarahkan untuk mencari solusi atas persoalan makro seputar kebutuhan pokok. Sementara subsidi memang secara selektif diberikan untuk kebutuhan pokok tertentu, misalnya minyak goreng.

Dewan Perwakilan Rakyat pun telah menyetujui usulan pemerintah mengenai program subsidi minyak goreng bagi 15,8 juta rumah tangga miskin (RTM) sebesar Rp325 miliar.

"Rencananya dana itu akan disuntikkan menjelang Lebaran guna mengantisipasi tingginya harga komoditas tersebut," kata Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis dalam rapat paripurna perubahan APBN 2007 bersama alokasi subsidi lain dengan nilai total Rp105,02 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana tambahan untuk subsidi minyak goreng itu diambil dari hasil penambahan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) yang diberlakukan sejak 15 Juni 2007.

"Ini betul-betul sebagai earmark agar masyarakat memahami bahwa benefit dari PE CPO memang akan dikembalikan ke masyarakat, untuk menstabilkan harga minyak goreng teru-

tama pada kelompok miskin [RTM]," jelasnya.

Dia menambahkan pemerintah akan berusaha bersungguh-sungguh supaya subsidi sebesar Rp325 miliar jatuh ke rakyat miskin terutama pada saat menjelang Lebaran, Natal dan tahun baru.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan subsidi minyak goreng itu ditujukan untuk rumah tangga berpendapatan rendah dan diperkirakan bisa disalurkan. "Alokasinya dihitung dari angka rumah tangga miskin dan keperluan minyak goreng per bulan itu berapa liter, serta untuk berapa bulan. Tapi itu kan hanya perkiraan, sekarang kami harus mempertajam target penerima dan mekanisme [penyaluran]," katanya.

Tetap Antisipasi Ada dua versi pendapat yang muncul ke permukaan terkait dengan fluktuasi harga sembako. Pertama ketika produksi dan stok masih cukup dan kedua karena produksi dan stok me-nipis. Keduanya membawa konsekuensi pada hukum pasar. Apalagi ketika ditambah dengan adanya permainan spekulan, yakni menyetok sembako, sehingga yang beredar di pasaran menjadi sedikit.

Dengan peredaran sembako kurang, maka harga pun naik. Artinya hukum ekonomi pun jalan, di mana permintaan banyak membuat harga naik akibat suplai tersendat-sendat. Pendapat itu juga diperkuat analisis beberapa pengamat ekonomi.

Mengatasi kecenderungan kebaikan harga sembako yang umum terjadi waktu puasa dan menjelang Lebaran, pemerintah pun mengambil beberapa langkah strategis.

"Kita akan pantau terus di mana ada gejolak harga, sudah ada posko di masing-masing instansi, dan juga akan dibangun posko terintegrasi di pusat maupun di daerah, sehingga kalau ada gejolak harga bisa dipantau. Apakah penyebabnya stok kurang, atau transportasi terganggu, atau apa, segera bisa ditangani,” jelas Menteri Perdagangan Mari Elka.

Irman Gusman, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menegaskan, sekalipun pemerintah sudah berupaya mengantisipasi.

Namun apa mau dikata jika cara berpikir pasar berbeda dengan pemerintah.

Seperti juga Irman, Aksa Mahmud berpendapat, kenaikan harga tidak terlepas dari permainan spekulan. Karena para spekulan memainkan hukum pasar, mereka sulit ditindak secara hukum.

Memang kenaikan harga sembako lebih banyak terkait dengan persoalan konsumsi. Apalagi ketika menjelang hari H, seringkali konsumen kelabakan ketika bahan makanan pokok tidak mdah ditemukan. "Sebenarnya stok ada, namun karena masih ada pedagangnya yang mudik atau liburan, sehingga beberapa hari setelah Lebaran masih ada sedikit kekurangan stok atau hal yang berpengaruh pada ketersediaan stok," kata Menteri Perdagangan Mari Elka.

Dan memang, pedagang sayur keliling seperti Mang Engket dan pedagang di pasar seringkali memanfaatkan momen lebaran untuk mudik ataupun berlibur. "jauh-jauh hari saya sudah sampaikan kepada pelanggan akan libur seminggu setelah lebaran nanti," kata Mang Engket.

Tak berlebihan jika kemudian Menteri Perdagangan juga meminta ibu-ibu rumah tangga untuk tidak panik sembari mengantisipasi hal ini. Agar tidak mendadak mencari sembako saat liburan yang menjadi peluang bagi spekulan untuk meraup keuntungan dalam kesempitan.

Kenaikan harga menjelang puasa dan Lebaran seolah menjadi siklus tahunan.

Setiap bulan puasa dan menjelang Lebaran kebutuhan pokok meningkat.

"Itulah yang kemudian mendorong naiknya harga dan berakumulasi kepada kenaikan harga lain. Karena kebutuhan itu tidak terukur. Karena itu, ke depan harus diantisipasi, harus ada data kebutuhan pokok dan berapa lonjakannya supaya supply dan demand bisa seimbang, terkontrol dan bisa dikendalikan, " kata Irman Gusman, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Irman Gusman tetap yakin bahwa kunci stabilisasi harga ada di tangan Bulog.

Jika fungsi Bulog dikembalikan seperti semula, kenaikan harga bisa diantisipasi dan distabilisasi, supaya bisa mengatur hilir mudik kebutuhan pokok. Sekarang ini fungsi Bulog tidak seperti dulu. Bulog selain punya tugas publik juga bisa memperoleh laba.

"Harusnya dia, menjadi lembaga nondepartemen yang mengendalikan harga," kata Irman.

Dengan kembalinya fungsi Bulog pasar tidak bisa dibiarkan berjalan sesuai kehendak pelakunya. Mereka harus dikelola.

Sebab, munculnya permainan spekulan di pasar dikarenakan adanya peluang bagi mereka untuk bermain. "Spekulan itu orang yang memanfaatkan situasi. Kalau Bulog jalan, saya kira spekulan tidak bisa bermain lagi. Untuk menghentikan spekulan tidak bisa melalui imbauan, tapi harus dengan langkah konkret," ujar Irman Gusman.

Bahan kebutuhan pokok menjadi senantiasa menjadi buah bibir. Di mana-mana orang akan bicara, terutama ketika harganya cenderung naik. Pasalnya yang akan menerima dampak akhir adalah masyarakat yang ekonominya lemah.

foto:presidensby.info

moditinya. Biasanya yang mengalami kenaikan yang lebih tinggi adalah barang yang tidak bisa disimpan misalnya cabe," terang Mari Elka.

Untuk barang lain, menurut Mari, sementara ini trennya dibandingkan dengan tahun lalu lebih baik. “Memang minyak goreng, beras, dan gula keadaannya menurun, padahal tahun lalu untuk musim yang sama mengalami sedikit kenaikan," tambahnya.

Di pasaran harga beras dan minyak goreng gula menunjukkan tendensi turun, meskipun disadari juga harga minyak goreng sudah mengalami kenaikan yang relatif tinggi sejak awal tahun, ungkap Mari Elka.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian Fahmi Idris menekankan sekalipun demikian ada kecenderungan turun, minyak goreng dan minyak tanah sangat riskan untuk ditimbun, meskipun pasokannya cukup.

Tak Mudah Sembilan Bahan Pokok atau sering disingkat Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115/MPP/ KEP/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Kesembilan bahan itu meliputi: “beras, gula pasir, minyak goreng dan margarin, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium.

Setiap kali memasuki bulan puasa Ramadhan dan hari raya Lebaran pemerintah mengambil langkah-langkah yang akan mengamankan dan menjamin distribusi sembako ke seluruh wilayah di Indonesia. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menjaga kewajaran harga sembako agar tetap bisa dijangkau oleh masyarakat secara layak.

Departemen Perdagangan berkordinasi dengan Departemen lain terkait seperti Departemen Perhubungan untuk memberikan prioritas terhadap angkutan bahan pokok, barang penting dan strategis, Departemen Pekerjaan Umum untuk perbaikan jalan dan jembatan sehingga tidak mengganggu transportasi, POLRI untuk peningkatan pengawasan di daerah-daerah yang rawan kejahatan dan tentunya kepada Gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan antisipasi terhadap kesediaan stok, kelancaran distrbusi dan transportasi dan melakukan operasi pasar dan keamanan terhadap hari besar keagamaan.

Perlu Komitmen Persoalan sembako seolah persoalan yang tampaknya tetap tak terpecahkan dengan mudah sejak dulu. Padahal, Indonesia adalah negara agraris yang notabene memiliki luas sawah jutaan hektar. Namun kenyataannya, setiap tahun selalu mengimpor beras sampai ratusan ribu ton. Terkait dengan besar, misalnya, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Ali Muso menganggap persoalan beras bukanlah sematamata persoalan Departemen Pertanian. “Kita semua harus komitmen,” katanya.

Memang kerjasama dan kordinasi mutlak diperlukan guna memastikan bahwa persediaan dan pendistrbuisan bahan kebutuhan pokok cukup dan lancar. “Kestabilan harga dan kesediaan bahan sembako merupakan hal yang menjadi perhatian Pemerintah dan kami telah menyiapkan sejumlah hal yang akan dijalankan bersama instansi dan pihak terkait lainnya sehingga kestabilan harga dan kesediaan bahan sembako tetap terjaga baik,” ungkap Menteri Perdagangan Mari Pangestu.

Namun demikian secara nyata harus ada pula perubahan perilaku konsumen. Karena selama ini kenaikan harga kebutuhan pokok dan lainnya juga disebabkan lantaran pembelian tidak wajar. Entah karena panik ataupun karena ulah spekulan yang ingin mengambil keuntungan lebih.

Karena itu Menteri Perdagangan juga menghimbau para asosiasi terkait agar mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dengan melakukan kegiatan pasar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan selama bulan puasa dan menyambut Idul Fitri. Media massa juga diminta untuk membantu mengkomunikasikan perkembangan harga dan stok kebutuhan selama periode tersebut dengan bijaksana sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan perdagangan berlangsung kondusif menjelang Idul Fitri. (mth@bipnewsroom.info, diolah dari berbagai sumber)

(mth, berbagai sumber)

7

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

WAWANCARA

Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional

Bachrul Chairi SE MBA

Beberapa tahun terakhir produk ekspor Indonesia banyak didominasi kerajinan dan furniture. Sehingga berkembang di komunitas Internasional bahwa Indonesia hanya mampu memproduksi kerajinan dan furniture saja.

Padahal potensi Indonesia lebih besar. “Potensi ekspor lain tak terlihat, sehingga hanya buyers kerajinan dan furniture yang datang,� kata Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Departemen Perdagangan, Bachrul Chairi SE, MBA Bagaimana sebenarnya potensi dan kebijakan yang dinaungi lembaga yang dulunya bernama Lembaga Ekspor Nasional ini?

Berikut petikan wawancara Dimas Aditya dari KomunikA di kantor BPEN jalan Salemba Raya beberapa waktu yang lalu.

Bagaimana situasi ekspor Indonesia saat ini?

Perkembangan volume dan nilai ekspor non migas Indonesia selama 5 (lima) tahun (2002 - 2006) terus meningkat, dengan trend 15,90%. Nilai ekspor non migas periode Januari - Mei tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 22,05% dibandingkan periode yang sama tahun 2006 dengan peningkatan volume 10,91 %.

Sektor atau Produk unggulan?

Produk hasil laut merupakan primadona, otomotif part , Astra 2000 termasuk perusahaan besar 120 negara yang menjadi target ekspor mereka. Tinggal bagaimana kita mendiversifikasikan produk-produk yang sudah ada. Mendorong, mempertahankan, dan meningkatkan.

Apa lima produk saja?

Ada 10 produk utama yang sudah kita petakan. Gross-nya cukup tinggi pertumbuhannya, permintaan pasarnya besar, dan Indonesia menghasilkan produk itu. Contohnya, elektronika, karet, sawit, kopi, kakau, udang, komponen bermotor, alas kaki, dan furniture.

Bagaimana dengan pasar ekspor, maksudnya negara mana saja?

Kita punya negara yang kita petakan sebagai negara potensial ekspor, pasar utama. Jepang, Amerika Serikat, Singapore, China, Malaysia, Korea, India dan Belanda.

Produk kita sudah masuk cukup tinggi di negara-negara itu.

Kemudian kita ada juga pasar yang perspektif, artinya pangsa pasar sana masih besar, tapi produk kita yang masuk masih sedikit. Misalnya di Timur Tengah, India, Taiwan, Australia, Selandia Baru, Afsel, dan Nigeria. Ada pula pasar yang kita anggap potensial yakni Asia di luar ASEAN, kemudian Vietnam, Brasil, Eropa Timur, Meksiko, dan Chili.

Strategi pasar yang digunakan?

Sasaran ekspor Indonesia pada tahuntahun mendatang akan lebih difokuskan pada pasar utama, pasar prospektif dan pasar potensial. Strategi yang akan ditempuh di pasar utama adalah mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar serta diversifikasi produk.

Sementara, strategi pada pasar prospektif dengan meningkatkan akses dan pangsa pasar serta promosi dan diversifikasi produk, sedangkan pada pasar potensial strateginya membuka akses dan penetrasi

8

"Banyak Pengusaha Tak Pernah Berpikir Diversifikasi Produk Ekspor"

pasar serta promosi dan misi dagang.

Yang getol digaungkan pemerintah adalah pengembangan UKM, apa sebenarnya yang dilakukan BPEN terkait hal tersebut?

Kita terus proaktif melakukan kerjasama dengan pelaku pasar global. Yang kini sedang kita lakukan antara lain kerjasama dengan Carrefour Pusat di Perancis. Februari 2008 kita akan gelar Indonesian Week di Montesson Carrefour Paris. Kegiatan ini akan diikuti oleh 45 UKM ekspor dengan menjual 450 jenis produk ekspor. Dengan masuknya produk-produk UKM ekspor di pasar Perancis, maka secara otomatis produk-produk UKM tersebut telah memenuhi standar pasar Eropa sehingga terbuka peluang untuk dijual di seluruh pasar Eropa.

Upaya lain?

Kita sedang melakukan revitalisasi, Melalui pameran kita upayakan untuk menunjukkan the best Indonesia product untuk ekspor.

Sehingga keterwakilan produk-produk itu harus terwakili zoningnya. Ada sepatu, elektronika, dan sebagainya. Harus merata.

tingnya paten. Semisal contohnya di Bali, orang luar beli produknya. Dan bikin katalog, langsung di copyright-kan di negara tersebut.

Nah akibatnya, kalau barang kita masuk sana, disuruh bayar. Lah sudah dipatenkan dalam katalog itu. Harus bayar royalti, karena dia beli dan mau ngejual. Itu yang jadi ketidakpahaman kita dan memang masalahnya adalah cost.

Upaya nyata Pemerintah?

Pemerintah kan sebagai fasilitator. Kita ada side event. Trade Expo Forum, pembicara tentang pasar negara mereka. Ada ahli mengenai fungsi standarisasi, produk, pasar, dan desain. Ada 50 pembicara selama dua hari, 24-25, untuk dunia usaha kita yang ingin tahu tentang pasar masing-masing negara. Istilahnya klinik bisnis ekspor.

10 dari negara asing, 40 adalah perwakilan perdagangan yang ada di luar negeri.

Mereka akan menjelaskan kebutuhan negara tersebut, prosedur, standar, dsb. Kumpul per negara, langsung kalo mau tanya.

Tentang Promosi bisa dijelaskan?

Banyak. Kita melakukan pameran di dalam dan luar negeri. Untuk luar negeri kurang lebih ada 20 pameran besar yang harus kita agendakan. Sampai bulan ini dari Januari, kita sudah lakukan 14 pameran dan sudah dapat kontrak US$ 25,65juta untuk beragam produk.

Multi efek, ada yang bilang saya mau jadi agen Anda, kontrak jangka panjang, ingin mengirimkan untuk peningkatan kualitas. Kita juga milih pameran-pameran besar dunia. 14 itu saja didatangi 210.000 importir dunia. Jadi kita ekspos 240 perusahaan berprestasi kita dalam 14 pameran tersebut. Networking ini yang mahal, punya daftarnya, dan database.

Ini yang didapat dari ikut pameran-pameran tersebut.

Insentif bagi pengusaha?

Ada Primaniyarta (peraih devisa yang terbaik, bahasa sansekerta). Kita sudah seleksi dari 140, kemudian diseleksi jadi 57, dan terakhir pemenangnya menjadi 29

Kendala?

Kebanyakan perusahaan Indonesia atau yang besar terutama, kalau sudah punya pasar, gak mau mikir diversifikasi. Nanti kalau dikenai anti dumping di suatu negara baru kelabakan mereka cari pasar baru. Nah melalui pameran Indonesia Trade Export yang digelar akhir Oktober nanti kita menyediakan itu. Supaya mereka bisa menjajaki pasar baru.

Karena kalau belum ada hambatan kan belum perlu mencari pasar baru.

Masalah lain adalah teknologi kita. Lihat saja produksi sarung tangan adalah teknologi rendah. Kemudian masalah lain adalah sektor infrastruktur kita gak siap. Misal mereka kan butuh gas untuk operasinya, tapi gak ada.

10 perusahaan yang produksi lateks terpaksa tutup karena gak ada gasnya. Ini masalah.

Karena agak aneh juga kalau kita promosi tapi infrastrukturnya tidak siap.

Jalan Keluarnya?

Contohnya masalah karet. Ekspor kita dari Indonesia ke dunia sekitar 5,9 miliar US, padahal kita dan Malaysia adalah dua produsen tunggal di dunia. Padahal pasar dunia nilainya 108,9 miliar. Kenapa ini, karena kita kan eksportir. Karet ini pasar Indonesia Cuma 3,5 persen dari pasar karet, padahal kita produsen utama. Di dunia pertumbuhan permintaan karet mencapai 20 persen.

Masalahanya kita kan ekspor raw material.

Kita coba cari jalan bagaimana agar ada value added, investasi, dan terobosan untuk meningkatkan investasi. Kita prioritaskan dan dukung untuk menjadi perhatian departemen-departemen lain. Kita koordinasikan agar departemen lain dapat membantu memecahkan permasalahan.

Soal paten ada masalah?

Ada dua jenis paten, paten penemuan seseorang dan sesuatu yang sudah dikenal secara berabad-abad secara turun temurun.

Kebanyakan kita adalah paten-paten yang berkaitan dengan kultur, peninggalan warisan budaya. Contohnya, batik itu gak bisa dipatenkan. Hanya motifnya. Kasus Malaysia, mereka beli batik kita, dan dipatenkan.

Masalahnya adalah kurang pahamnya pengusaha-pengusaha kita tentang pen-

Kita panggil mereka dan mereka bicara perwilayah. Misalnya Jerman, ini yang dibutuhkan, standarnya demikian, caranya, persaingannya, dan ini importir-importirnya.

Ini setiap tahun. Sudah 22 kali seperti ini.

BPEN jadi leading sector?

Saat ini ada yang disebut Timnas PEPI, peningkatan ekspor dan peningkatan investasi. Kita coba memecahkan masalah yang ada. Masalah bidang ekspor ini patah hilang tumbuh berganti. Ada krisis lah, ini dan itu.

Harus di-tackle secara bersama-sama.

Maksudnya?

Kita ada program departemen perdagangan yang secara khusus mentakle masalah bersama. Ada program Trade Tourism and Investment (TTI), tourism , trade, dan investasi. Jadi logikanya biasa mereka jadi turis dulu ke suatu negara. Oo kopinya enak, dia pengen dia beli, dia ekspor, dan akhirnya investasi. Kira-kira gitu.

Kegiatan kita TTI selalu kental sekali.

Contohnya misi-misi dagang yang dibawa menteri perdagangan, konsepnya TTI. Kita bawa dari industri, pariwisata, dan BKPM. Bersama kita promosikan agar magnitudenya bisa kelihatan. TTI sudah jalan sejak dulu, satu paket.

perusahaan.

Sekadar award saja atau ada dispensasi?

Harus juga dilihat manfaatnya. Orang kalau melihat award di bidang ekspor dari pemerintah Republik Indonesia, itu sudah satu penghargaan tersendiri. Bisa �dijual�. Nah kalau UKM kita beri pameran gratis di ITE ini, masuk hall unggulan. Kita umumkan pas ITE 2007 ini. Jadi gratisnya mulai tahun depan.

Ada tiga kategori, pembangunan merek global, perusahaan ekspor berkinerja, dan UKM ekspor. UKM Menengah 10, kecil 4.

Tim penilainya terdiri dari tim interdep, pajak, KLH, cendekiawan, desainer, pengusaha, kadin, dinkes. Jurinya juga mewakili mereka. Kalo dapat cap merah dari KLH, batal. Atau dari perbankan, seret, bisa drop . Sudah 11 tahun kita adakan.

Pemenangnya tidak selalu sama.

Bagaimana sebenarnya strategi kebijakan ekspor Indonesia?

Dari departemen perdagangan pertama pendekatan produk. Kemudian negara, dan yang terakhir adalah pendekatan wilayah sumber ekspor kita di Indonesia. (dimas@bipnewsroom.info)

Edisi 18/Tahun III/September 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

OPINI

Menepis Prasangka Sosial Oleh : Muhammad AM, S.Psi

Storming Society Masyarakat Aceh yang ada pada saat ini dapat dikatakan baru terbentuk. Seluruh kelompok membangun sebuah kesepakatan baru untuk menciptakan relasi yang lebih harmonis dan bermartabat.

Layaknya pembentukan suatu kelompok, maka masyarakat Aceh pun akan melalui beberapa tahapan atau fase, yaitu forming (pembentukan), storming (badai/perselisihan), norming (pembentukan norma) dan performing (unjuk kerja atau pencapaian tujuan).

Tahap forming tentunya otomatis sudah terlewati dengan adanya nota kesepahaman damai yang menjadi tonggak pembangunan Aceh dalam suasana damai tanpa ancaman konflik. Di fase berikutnya adalah sebuah keniscayaan untuk memasuki tahapan yang sangat penting dan kritis dalam menentukan keberhasilan kehidupan bermasyarakat secara utuh, yaitu masa storming atau badai/perselisihan.

Pada fase ini masyarakat akan dihadapkan dengan banyak ganjalan dan kerikil tajam yang mengguncang keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara empirik akan ada beberapa hal yang akan mempengaruhi keberhasilan fase ini terlampaui. Diantaranya adalah homogenitas kelompok, pembagian peran dan fungsi sosial, kohesivitas kelompok, dan yang terpenting adalah adanya kepercayaan antara unsur kelompok masyarakat yang satu dan yang lainnya.

Dengan demikian satu hal yang menjadi ancaman serius dalam fase ini, yakni: social prejudice atau prasangka sosial.

Setelah melewati tahap ini, maka diharapkan akan muncul norma-norma sosial (norming) yang menjadi acuan dalam menjalin relasi sosial dalam masyarakat. Setelah adanya relasi sosial yang kondusif dalam masyarakat, maka masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diharapkan akan dapat menampilkan unjuk kerja (performing) yang optimal dan produktif untuk meraih tujuan bersama.

Kelola Prasangka Sosial Bukanlah hal yang tabu untuk mengakui bahwa ada ba-

kilas -gov

e

nyak ragam latar belakang komponen masyarakat Aceh saat ini. Di antara pihak-pihak yang puas atas kebijakan pemerintah tentunya wajar jika ada pihakpihak yang tidak puas terhadap kebijakan yang ada.

Namun ada pula pihak yang hanya ikut-ikutan,

keuntungan pribadi atau golongan dengan mengedepankan atau membela kepentingan golongannya. Apalagi jika ada yang melakukan hal-hal bisa dianggap menekan atau mendiskreditkan komponen masyarakat yang lain atau yang selama ini dianggap memiliki prinsip-prinsip yang berseberangan.

Kejadian-kejadian tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila setiap komponen masyarakat memahami peran dan fungsinya dalam struktur masyarakat, dan tidak memiliki prasangka yang buruk terhadap komponen masyarakat lainnya, yang saat ini telah menjadi satu dalam masyarakat Aceh.

Menuju Aceh yang Damai dan Sejahtera Sosialisasi UU PA merupakan hal mutlak untuk segera men-capai komitmen terhadap norma yang diberlakukan, dan menjalin kehidupan bermasyarakat di NAD. Dengan sosialisasi diharapkan seluruh komponen masyarakat menyadari peran dan fungsinya dalam struktur kemasyarakatan dan menyadari betapa banyak keistimewaan yang telah dimiliki oleh Provinsi NAD ini.

Apabila keistimewaan Aceh telah dipahami bersama, maka diharapkan masyarakat Aceh dapat mensyukurinya dengan mewujudkan kerja yang maksimal untuk bersama membangun daerah ini.

Selain itu, seluruh komponen masyarakat harus dapat membangun rasa saling percaya yang mendasari terbentuknya kohesivitas dalam kelompok. Dengan bersinergi seperti itu maka merupakan suatu hubungan kausalitas jika pembangunan Aceh dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Sebenarnya merupakan hal yang aneh bila prasangka sosial terjadi di Serambi Mekkah yang menjalankan Syariah Islam, karena umat Islam dilarang untuk su’udzan (berprasangka buruk) terhadap orang lain. Dengan selalu ber-husnuzon (berpra-sangka baik) yang merupakan syarat mutlak menciptankan kohesivitas dalam masyarakat.

Kohesivitas akan berdampak pada seluruh komponen masyarakat untuk bersinergi mem-bangun Aceh, bukannya saling bertikai dan terlibat dalam polemik masa lalu untuk selalu mencari kesalahan orang lain.

Pendek kata masyarakat Aceh tidak akan dapat berkembang dan membangun tanah rencong jika hanya sibuk mementingkan diri/golongan sendiri dan terpaku pada permasalahan masa lalu dengan mencari-cari kesalahan orang lain.

Sudah saatnya bersama-sama menyingsingkan lengan baju memanfaatkan momentum damai yang sudah diciptakan untuk membangun Aceh. Agar seluruh peran dan fungsi dapat berjalan sebagai mana mestinya, maka setiap komponen masyarakat perlu menjadi social control untuk menjaga agar arah pembangunan tetap pada koridor yang diharapkan bersama.

layaknya sebuah kewajaran dalam dinamika kemasyarakatan.

Heterogenitas latar belakang dan orientasi dalam masyarakat NAD ini tentunya merupakan salah satu potensi konflik dan dapat memperbesar “badai/perselisihan�, jika tidak disikapi secara bijak oleh seluruh komponen masyarakat Aceh sendiri.

Sebenarnya pemuka bangsa dan negara ini telah menetapkan dan memberlakukan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam proses kehidupan bermasyarakat di NAD. Namun realitas masih belum meratanya pemahaman masyarakat Aceh atas UU PA merupakan hal yang nyata.

Konsekuensinya, kenyataan yang harus dihadapi di Aceh saat ini adalah ketidakpahaman peran dan fungsi komponen masyarakat yang bisa menjadi ujung atau potensi konflik dan prasangka sosial yang menghambat terciptanya kohesivitas dan sinergi dalam masyarakat Aceh.

Prasangka sosial yang terjadi dapat disebabkan karena tidak optimalnya komunikasi dan belum terciptanya komitmen antar komponen masyarakat. Hal ini akan diperburuk jika salah satu komponen masyarakat yang ada di dalamnya menampilkan perilaku yang mencurigakan seperti mencari

Penulis adalah Lulusan Psikologi Universitas Padjajaran dan Pengamat Masalah-masalah Sosial

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

www.denpasar.go.id

Citra Budaya Pulau Dewata Slogan kota berwawasan budaya memang tidak dilepaskan dari situs resmi Pemerintah Kota Denpasar. Kekayaan Budaya Bali yang tak hanya bergaung di nusantara, bahkan seantero dunia seolah dirangkum dalam situs ini.

Wisatawan yang telah mengenal Bali akan bisa mengenali pula ikon dan pakaian daerah dan tarian khas Bali yang mewarnai situs ini. Bahkan latar belakangnya pun menampilkan bangunan khas agama Hindu yang banyak terdapat di Pulau Dewata.

Situs resmi pemerintahan ini ingin menjadi core penyajian informasi terkini dan terlengkap Kota Denpasar. Buktikan saja dengan mengunjungi situs tersebut. Informasi mengenai Kota Denpasar tidak saja disajikan lengkap, juga sangat runut dengan pembagian klasifikasi yang memudahkan browser mencari.

Edisi 18/Tahun III/September 2007

Prasangka sosial dapat disebabkan karena tidak optimalnya komunikasi dan belum terciptanya komitmen antar komponen masyarakat.

ilustrasi: hqweb

Babak demi babak kehidupan masyarakat Aceh berlangsung sangat dinamis dan turut mewarnai sosio kultural Indonesia. Hingga saat ini, situasi yang berkembang di tanah rencong terus bergulir dan perlahan membawa perubahan relatif signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan drastis yang dimulai sejak peristiwa tsunami membawa konsekuensi perubahan secara psikologis dalam relasi antar masyarakat dan orientasi kehidupan masyarakat Aceh. Secara tidak langsung hal ini juga mendorong terealisasikannya MoU Helsinki guna memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Demikian pula dengan pelaksanaan Pilkada secara serentak beberapa waktu lalu seolah kian mengukuhkan keistimewaan daerah yang dikenal dengan Serambi Mekkah ini.

Perubahan yang sangat mendasar yang bisa disaksikan adanya bersandingnya pihak-pihak yang lebih dari 30 tahun bertikai di Aceh, dalam suatu struktur sosial kemasyarakatan yang baru.

Fasilitas Search Engine Jika anda malas untuk browsing satu persatu, ada fasilitas search engine untuk membantu. Engine tersebut membimbing anda mencari informasi yang dibutuhkan sesuai dengan database situs. Tinggal ketik key word yang diinginkan atau meng-klik direktori yang telah dikelompokkan.

Tidak tanggung-tanggung ada 51 direktori yang sangat beragam. Mulai dari usaha bersifat komersil, non komersil, museum, galeri, ATM, bank, money changer, radio, televisi lokal dan masih banyak. Masing-masing direktori menyimpan alamat, telepon dan berikut keterangan singkat yang sangat membantu.

Jumlah link situs terkait pun cukup beragam. Yang tidak kalah menarik dari fasilitas lain adalah daftar alamat situs instansi di kota Denpasar, hingga sekarang berjumlah sekitar 37 URL.

Harian Nusa dan Denpasar Pos. Untuk informasi situs ini relatif sangat lengkap ini, hanya satu yang menjadi kelemahannya: butuh kesabaran ekstra untuk membuka setiap halaman tampilan situs. Jika saja kecepatan akses dapat dipercepat, netter akan lebih nyaman untuk browsing di sana. (dewimaharani@bipnewsroom.info)

Berita Lokal Informasi peristiwa daerah dapat disimak dalam situs ini.

Pemberitaanya cukup update dalam tampilan depan situs tersedia dalam menu Berita Daerah. Ada pula 4 buah URL kantor berita cetak lokal, antara lain Berita Bali, Bali Post,

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

LINTAS DAERAH

Pemerintah akan melengkapi pembangunan akses jalan arteri sepanjang kurang lebih 18 km dengan biaya dari APBN 2008, terkait pemindahan bandara Polonia, Medan ke Kualanamu.

Dirjen Bina Marga, Hermanto Dardak di Jakarta, Senin (10/9) mengatakan, akan dimulai pembebasan lahan atas kerjasama dengan Pemprov Sumatra Utara lewat pembentukan panitia pembebasan tanah (P2T).

“Kami berharap jalan akses tersebut dapat diselesaikan minimal bersamaan dengan selesainya pembangunan bandara itu yang ditargetkan mulai beroperasi tahun 2010,” (mf) kata Hermanto Kepulauan Riau

foto: presidensby.info

Bangun Akses Jalan KE Kualanamu

pasokan atau menambah bukan mengurangi sehingga terjadi kelangkaan yang dapat menimbulkan kenaikan harga.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyediakan kapal penumpang bersubsidi, KM Leuser. Kapal ini disponsori dana APBD 2007 sebesar Rp9,013 miliar. Secara simbolis pelayaran perdana KM Leuser, Sabtu (22/ 9), dilepas Gubernur Kepri Ismeth Abdullah di Pelabuhan Sri Bayintan, Kijang, menuju Pulau Tambelan.

Kapal bersubsisi disediakan untuk melayani pelayaran antar pulau-pulau di wilayah Kepri. Total 12 daerah diantaranya, Kepulauan Natuna yang meliputi Serasan, Pulau Subi, Selat Lampa, Sedanau, Pulau Laut, Midai, Tarempa dan Letung. Selanjutnya Kabupaten Bintan seperti Pulau Tambelan dan Kijang.

Berikut Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak).

“Semoga dengan pembukaan jalur ini perekonomian antar daerah makin cepat berkembang. Membuka keterisolasian, sebab KM Leuser ini sampai ke Pulau Subi,” kata Ismeth yang saat itu bersama Bupati Bintan, Ansar Ahmad.

Sesuai keterangan Pelaksana Harian (Plh) Kadishub Bintan, Masnur, pengoperasian kapal Pelni bersubsidi tersebut berlangsung mulai 21 September hingga 31 Desember 2007, atau disesuaikan dengan dana subsidi yang tersedia. “Sebab, satu kali putaran singgah di pulau-pulau itu menghabiskan dana sekitar Rp900 juta,” ujarnya. (www.kepriprov.go.id)

Bali

Jawa Tengah Jaringan Listrik Terkendala PP 6/2006 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi (LHPE) Kudus, Ir. Hari Triyogo mengatakan, program jaringan listrik masuk desa yang direncanakan untuk 17 desa di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Kudus, hingga sekarang belum terealisasi. "Rencananya jumlah pal listrik yang akan dipasang 260 pal dengan panjang jaringan 12,84 kilometer serta diperkirakan menghabiskan dana Rp1,319 miliar," kata Hari.

Program yang direncanakan sejak tahun 2005 lalu, belum bisa diwujudkan akibat belum tercapai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. PLN. Selain itu, faktor utama keterlambatan pemasangan jaringan ini bukan terkait persoalan keuntungan pihak Pemkab, namun terkendala PP No. 6 th 2006 yang mengatur pengelolaan aset Pemerintah Daerah. "Alasan mereka adalah kesulitan dalam mengambil keputusan terkait dengan beban biaya perawatan jika kemungkinan terjadi kerusakan jaringan nantinya," jelas Hari.

Namun, saat ini pihak LPHE masih berunding secara intern dengan Pemkab Kudus, hasilnya akan dipakai untuk membuat kesepakatan baru dengan PT. PLN. (www.jateng.go.id)

Jawa Timur

Banten

Produksi Jagung Capai 3 Juta Ton

Wagub Himbau Penyaluran Sembako

Jumlah produksi jagung di Jawa Timur hingga September 2007 ini mencapai 3.435,548 ton dari sasaran sebanyak 4.306.354 ton. Jumlah ini, kata Kasubdin Penyusunan Program Dinas Pertanian Jatim Ir Kusdirianto, MM, lebih cepat dari sasaran, karena tinggal sedikit lagi untuk memenuhi target tahun 2007.

Menurut Kusdirianto, percepatan ini disebabkan karena kondisi beberapa areal sawah yang semula diprediksi memiliki tandon air cukup untuk komoditas padi, ternyata mengalami kekeringan. ”Sehingga banyak petani beralih ke jagung, dan umumnya realisasi ter-

Wakil Gubernur Banten, Drs. H. M. Masduki, M.Si, di Serang, Senin (10/9), mengimbau penyalur kebutuhan sembako menjelang puasa hingga Lebaran di wilayah Provinsi Banten untuk tidak mengurangi pasokan atau melakukan spekulasi. "Hal tersebut dapat mengganggu kelancaran distribusi kebutuhan bahan makanan pokok dan memicu kenaikan harga sembako di wilayah Provinsi Banten," katanya.

Wagub berharap para penyalur kebutuhan pokok tetap mempertahankan jumlah

Dari Sabang Sampai Merauke

(www.d-infokom-jatim.go.id)

(www.bantenprov.go.id)

Pemprov Siapkan Kapal Bersubsidi

Workshop Konsultasi Hukum Dinas Koperasi PK dan Menengah Provinsi Bali menyelenggarakan Work Shop Konsultasi Hukum, Senin (17/9) di Denpasar yang diikuti 20 peserta dari Gerakan Koperasi Nivo Provinsi Bali. Kepala Dinas Koperasi PK dan Menengah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kasubdin Bina Lembaga Koperasi (BLK) Drs. Muliarsa Mandala dalam sambutannya mengatakan bahwa workshop ditujukan untuk memantapkan pemahaman terhadap Undangundang tentang Perkoperasian. (www.baliprov.go.id)

10

Lumbung Padi Indramayu merupakan produsen padi utama di Indonesia. Daerah ini memang terkenal sebagai lumbung padi nasional. “Dalam setahun produksi pada mencapai 1.216.219,13 ton Gabah Kering Pungut yang berasal dari lahan seluas 204.727 ha.

Sektor pertanian menjadi andalan kabupaten dengan penduduk 1.653.451 jiwa (2004) dan tingkat laju pertumbuhan 0,65% ini. “Kegiatan ekonomi utama masyarakat bertumpu pada pertanian tanaman padi. "Sekitar 60% kegagalan panen padi nasional akibat anomali iklim berasal dari Jawa Barat dan sekitar 80% berasal dari kegagalan panen di Indramayu," jelas Kusnomo.

Tentunya kegagalan yang ada akan berakibat besar bagi kegiatan ekonomi di Indra-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat dapat menentukan sendiri jumlah quota bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan guna mengantisipasi kelangkaan, khususnya BBM jenis minyak tanah.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sulsel Ir. Sampara, Salman mengatakan, kewenangan penentuan kuota ini telah disepakati bersama dalam bentuk penandatanganan MoU antara pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan Pemprov Sulsel.

Dalam penentuan kuota tersebut, Distamben Sulsel akan melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang selama ini senantiasa mengalami kelangkaan minyak tanah sehingga diharapkan, bila terjadi lonjakan permintaan, pemerintah setempat sudah dapat mengambil upaya antisipatif.

Biro Pemasaran UP-MS VII Sulawesi, Jumali, mengatakan bahwa pihaknya menambah penyaluran selama Ramadhan yakni minyak tanah sekitar 10 persen dan 20 persen untuk non BBM (elpiji). Selain itu, Pertamina juga telah menggelar operasi pasar pada beberapa tempat sejak Juli hingga September 2007.

Sementara Bagian Humas UPMS VII Sulawesi, Najamuddin mengatakan bahwa pihaknya juga akan membentuk satuan tugas untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebutuhan serta kelancaran penyaluran BBM terutama bagi masyarakat rumah tangga. (www.sulsel.go.id)

UPPKS Terima Bantuan Modal Usaha

Sulawesi Utara

Program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikemas melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), berhasil diwujudkan di Kabupaten Bulungan, sehingga pemerintah pusat menyetujui, pemberian bantuan modal kepada 13 kelompok UPPKS. "Bantuan bukan bersifat konsumtif, tapi dalam rangka membantu meningkatkan usaha ekonomi keluarga,” kata Drs. Rusdiansyah dari BKKBN Provinsi Kaltim.

Bantuan modal UPPKS diberikan untuk memotivasi kelompok usaha kecil yang dibina oleh kaum perempuan dan ibu rumah tangga. “Orientasi bantuan harus tepat sasaran baik kepada pengrajin tangan, pembuatan kue dan home industri lainnya,” kata Rusdi.

Dengan pola bantuan bergulir, masingmasing kelompok yang beranggota 10 orang mendapatkan Rp5 juta. “Tiap kelompok wajib mengembalikan bantuan tersebut dalam periode setahun melalui sistem angsuran setiap bulan sebesar Rp441 ribu lebih, itu termasuk biaya pengganti administrasi,” jelas Rusdiansyah.

Konsekuensi yang akan diterima jika kelompok UPPKS lambat atau tidak memenuhi kewajiban mengembalikan dana bergulir tersebut adalah bantuan akan dihentikan, lalu dialokasikan kepada kelompok lain yang lebih (www.bulungan.go.id) sungguh-sungguh.

Amankan Laut Teritorial

Jawa Barat (2)

formasi iklim sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun pola tanam dan strategi tanam.

Leluasa Tentukan Kuota BBM

Kalimantan Timur

Sekolah Lapang Iklim ala Indramayu Selepas siang, beberapa petani berkumpul di sebuah dangau dekat areal persawahan. Raut muka mereka tampak bergantian menatap whiteboard dan lembaran kertas yang dikelilingi sekitar 20-an orang. Sesekali, pandangan mata para petani itu tertuju pada seorang pria paruh baya yang sedang antusias menunjukkan lembaran kertas sambil meminta beberapa orang melihat ke luar dangau dan areal persawahan yang membentang luas.

Ini bukan rapat gelap untuk sebuah gerakan atau aksi demonstrasi. "Itu pemandangan lazim dalam Sekolah Lapang Iklim yang diikuti para petani di Indramayu," ujar Ir. Kusnomo Tamkani, Asisten Bupati Bidang Pembangunan Kabupaten Indramayu.

Dalam Sekolah Lapangan Iklim, lanjut Kusnomo, para petani belajar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan memanfaatkan informasi iklim untuk kebutuhan kegiatan taninya. Para petani memanfaatkan in-

Sulawesi Selatan

mayu.

“Sebelumnya, dalam melakukan bercocok tanam, masyarakat setempat hanya bersifat konvensional, tidak melihat situasi perubahan cuaca. Tetapi lambat laun berkembang. Berbagai informasi iklim dari Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi acuan sebelum bercocok tanam dilakukan,” jelas Kepala Kantor Penerangan Kabupaten Indramayu, Drs. Suwito Handoyo.

Rebut BMG Award Pemanfaatan produk informasi meteorologi dan geofisika oleh petani di “Bumi Wiralodra” membawa Indramayu merebut BMG Award. "Ini merupakan penghargaan terbesar bagi Kabupaten Indra-

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dalam program pengamanan laut teritorial.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Djoko Sumaryono bersama Gubernur Sulawesi Utara Simon Hadi Sarundajang, Rabu (19/9), di Kantor Bakorkamla RI Jl, Dr Sutomo No. 11 Jakarta Pusat.

Gubernur Sulut menyampaikan komitmennya untuk bersama-sama meningkatkan keamanan laut secara terpadu dari berbagai tindak pelanggaran hukum dan ancaman yang mengganggu aktifitas permanfaatan laut di wilayah perairan Sulawesi Utara dengan melibatkan aparat penegak hukum di daerah maupun pusat.

"Kerjasama ini sejalan dengan amanat UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagai pengganti UU No.9 Tahun 1985 dimana pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan atas pengelolaan sumber daya ikan.

Diharapkan ke depan illegal fish-ing yang terjadi di perairan Sulut dapat diatasi atau paling tidak diminimalisir, sehingga kerugian negara dapat diperkecil,” kata Simon.

(Yr)

mayu," ungkap Suwito.

Padahal, apa yang dilakukan oleh jajaran Pemkab Indramayu ini dinilai Kusnomo masih pada tahap awal. "Pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim di Indramayu masih berada pada tahap dasar, karena modul lanjutan masih dalam proses pembahasan antara Tim dari IPB, DEPTAN, BMG dan Pemkab," ujar Kusnomo.

Pemkab sendiri akan mengembangkan SLI ini bukan untuk pertanian saja“Untuk kesejahteraan masyarakat, kita akan berupaya semaksimal mungkin dari berbagai sektor,” pungkas Suwito.

(Yuliarso/m)

foto: bf/in

Sumatera Utara

tinggi terjadi pada bulan-bulan musim kemarau," jelas Kusdirianto.

Selain itu, lanjut Kusdirianto, banyak petani yang sudah menggunakan benih hibrida dengan nilai produktivitas tinggi. "Beberapa benih yang saat ini banyak digemari petani meliputi, Bisi 2, 8, 10, Pioner, P 11, dan P 21," ujarnya.

Selain di areal sawah, tahun ini Pemprov Jatim juga mengembangkan jagung pada lahan hutan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perum Perhutani Unit II. "Pengembangan mencakup lahan seluas 7.984,20 ha meliputi 23 KPH (Kesatuan Pemangku Hutan)," kata Kusdirianto.

Tahun 2006 lalu, Perum Perhutani unit II juga mengembangkan tanaman jagung pada lahan 11.324,22 ha dengan produksi 18.008,16 ton.

Edisi 18/Tahun III/September 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Awasi Pemberian Bingkisan Juru Bicara KP Johan Budi SP di Jakarta Jumat, (21/9) mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerjunkan sejumlah tim untuk memantau dan mengawasi adanya pemberian bingkisan atau parsel kepada pejabat penyelenggara negara di lapangan. "Apabila ada pejabat negara yang mangkir melaporkan parsel yang diterimanya setelah tim mengetahui ada pemberian, maka akan dikenai delik pidana korupsi yakni gratifikasi," kata Johan.

KPK, lanjutnya, merasa perlu untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat dan penyelenggara negara mengenai larangan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang justru tidak mendukung upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satunya pemberian parsel.

Selain itu Johan menyarankan, agar masyarakat luas tidak memberikan ucapan selamat hari raya dalam bentuk iklan di media massa dan elektronik kepada pejabat atau penyelenggara negara. "Sebaiknya dana yang digunakan untuk biaya iklan kepada pejabat negara itu disalurkan kepada rakyat miskin, korban bencana alam dan pihak lain yang membutuhkan," kata Johan.

KPK juga mengeluarkan imbauan sebaliknya agar pejabat negara juga tidak perlu memasang iklan selamat hari raya kepada masyarakat luas. (ww) Badan Meteorologi dan Geofisika Tiga Komponen InaTEWS Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Ir. Sri Woro B. Harijono mengatakan, pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (InaTEWS) terdiri dari tiga komponen yaitu komponen operasional, capacity building, dan tanggap darurat. “Dalam konsep lain, pada dasarnya dapat kita lebur menjadi dua komponen besar yaitu struktur dan kultur,” kata Sri Woro dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Utama BMG Dr. Andi Eka Sakya pada Lokakarya Nasional InaTEWS Indonesia, di Jakarta, Rabu (19/9).

Status InaTEWS saat ini masih jauh dari sempurna, namun demikian, prestasi kerja dan status pembangunannya cukup menggembirakan dengan pengalaman beberapa kali kasus gempa yang terjadi setahun terakhir ini.

Output komponen operasional InaTEWS pada prinsipnya untuk menghasilkan informasi dini. Setelah tsunami Pangandaran tahun lalu, Presiden RI telah mengeluarkan arahan bahwa BMG bertanggung jawab mengeluarkan peringatan tsunami 5 menit setelah gempa bumi, kemudian menit-menit berikutnya adalah tanggung jawab beberapa instansi demi keselamatan masyarakat.

Deputi Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek, Kementerian Negara Riset dan Teknologi Dr. Idwan Suhardi di Jakarta Jumat, (21/9) mengatakan, Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia merupakan satu sistem yang dibuat bersama-sama paling tidak melibatkan hampir 16 institusi pemerintah termasuk Perguruan Tinggi sehingga mendapatkan grand design atau rancangan utama sebagai acuan bersama. (Gs) Departemen Perindustrian Pembebasan PPN Minyak Goreng Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.188/011// 2007 tanggal 24 September 2007, dimaksudkan untuk menstabilkan dan meredam harga minyak goreng. “Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menanggung PPN minyak goreng dalam negeri sebesar 10%, dan diperkirakan akan dapat

meredam harga minyak goreng bisa mencapai rata-rata Rp8.000 per kilogram,” kata Fahmi dalam jumpa pers di Gedung Depkeu Jakarta, Senin (24/9) petang.

Menurutnya, tahun 2006 harga minyak goreng antara Rp.6.000 hingga Rp6.500. Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar international sekitar US$ 500 per metrik ton. "Sekarang harga CPO berkisar US$ 800-850 sehingga keseimbangan harga tidak bisa lagi kembali ke harga lama. Untuk itu, KMK tersebut diperlukan untuk meredam harga minyak goreng dimasyarakat karena banyaknya produsen besar minyak goreng," kata Menteri. (Ia) Departemen Perhubungan Persiapkan 222 KA Cadangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan 10 KA reguler cadangan yang dioperasikan khusus selama musim mudik Lebaran 2007 di seluruh Indonesia. “KA cadangan sebelumnya berjumlah 212 dengan penambahan khusus itu sekarang jumlahnya menjadi 222 KA cadangan dengan 1.244 gerbong,” kata Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan, Soemino Eko Saputro, Kamis (20/9).

Ia mengatakan, jumlah tersebut dapat ditambah lagi apabila jumlah penumpang saat mudik dan balik ternyata membludak, yakni dengan KA Sapujagat. “Penambahan jumlah KA itu naik bila dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 1.231 gerbong. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 rangkaian masih dalam tahap pengerjaan di PT Industri Kereta Api (Inka),” ujarnya.

Ia berharap, dengan penambahan jumlah KA sebanyak itu dapat memperlancar pelayanan kepada masyarakat pengguna KA khususnya selama arus mudik dan ketika balik Lebaran. (De/Jul)

foto: bf

Komisi Pemberantasan Korupsi

Kementerian PPN/Bappenas Ijin Perkebunan dan HPH Kalimantan Ditutup Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan saat ini telah tertutup pemberian ijin untuk lahan perkebunan maupun hak penggunaan hutan (HPH) khusus untuk pulau Kalimantan. “Hal tersebut dilakukan pemerintah guna melindungi lahan gambut yang akan direvitalisasi kembali sekitar 600 hektare, sisa lahan gambut lainnya untuk budidaya, dan untuk diolah,” kata Paskah Suzeta usai Rakor Lahan Gambut dengan Menko Perekonomian Boediono di Jakarta, Jumat (21/9).

Menurut dia, revitalisasi lahan gambut membutuhkan dana yang cukup besar, karena itu pendanaan dari APBN akan dikombinasikan dengan APBD, donor, serta Debt Swap.

Dalam menerima bantuan negara donor, Paskah berharap Pemerintah Daerah tetap mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) No.2/Tahun 2006, "jadi pihak donor tidak boleh memberikan bantuan langsung ke daerah, namun jika ada perjanjian bilateral diperbolehkan pihak donor langsung membantu ke daerah," jelas Paskah.

Debt Swap to Nature untuk lingkungan hidup, menurut Kepala Bappenas, merupakan hal baru di Indonesia, karena pada dasarnya upaya menigkatkan kualitas lingkungan saat ini telah menjadi agenda komunitas internasional. (Rmg)

Badan Pengembangan Ekspor Nasional

"Ujung Tombak" Promosi Ekspor Indonesia

Kelola Pusat Promosi Dagang Guna mempromosikan produk Indonesia di manca negara, BPEN telah mendirikan Pusat Promosi Pedagangan Indonesia (ITPC)di tujuh negara yaitu Jepang (Osaka), USA (Los Angeles), UAE (Dubai), Hongaria (Budapest), Brasil (Sao Paolo) dan Afrika Selatan (Johannesburg). Kemudian dalam waktu dekat ini akan dibuka 1(satu) kantor ITPC di Australia (Sydney).

Edisi 18/Tahun III/September 2007

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas produk, peningkatan negara tujuan ekspor serta promosi perdagangan produk ekapor daerah ke manca negara, BPEN bekerjasama dengan pemerintah Jepang (JICA) dan Pemerintah Provinsi telah mendirikan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) di Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Makassar (Sulawesi Selatan), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Semarang (Jawa Tengah), dan Bandung (Jawa Barat). (dewi)

foto: www.nafed.go.id

Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) merupakan hasil penyempurnaan LPEN (Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional) yang dilakukan di tahun 1974. LPEN sendiri telah berdiri sejak tahun 1971. Secara khusus, tugas lembaga ini adalah menangani pengembangan ekspor non migas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan NO: 01/MDAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, BPEN adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Departemen Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

Fungsi BPEN pun bertambah mencakup penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan ekspor dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekspor nasional.

Wajah Kita

Mendadak Jika anda pegawai rendahan, memiliki sedikit kemampuan, dan bisa bekerja dengan sigap. Bersiapsiaplah untuk menjalani hidup dalam situasi serba mendadak. Pasalnya, atasan anda cenderung menumpukan beberapa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dengan cara biasa kepada anda.

Tugas dadakan ada enaknya juga banyak tidak mengenakkan. Enaknya, anda mendapatkan pengalaman dan tantangan baru untuk menyelesaikan pekerjaan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkatnya. Namun tidak mengenakkannya adalah tugas rutin anda akan terbengkalai. Walhasil, sehabis tugas mendadak ini rampung, berarti ada tugas rutin yang terpaksa molor waktunya untuk diselesaikan.

Bagi beberapa orang, tugas mendadak bisa dijalankan dengan lancar, bahkan bisa dinikmati.

"Terutama bagi mereka yang berbakat multi-tasking," kata teman saya meminjam istilah yang kerap dipakai dalam dunia komputer.

Namun bagi orang kebanyakan, tugas mendadak walau merepotkan tetap saja dilakukan juga, meski dengan setengah protes. Tapi, mau protes ke siapa, wong yang memerintahkan juga atasan. Bisa-bisa punya kondite minus. *** Mendadak perlu dibedakan dengan pendadakan.

Dalam dunia militer, khususnya dalam dasar-dasar serangan, surprising attack merupakan langkah taktis yang penting dan utama serta acapkali bersifat vital dalam suatu pertempuran/perang.

Serangan pendadakan umumnya dilancarkan dengan dua maksud, yakni memukul musuh dengan telak sekaligus memberikan shock therapy serta merupakan langkah yang menentukan suksesnya manuver lanjutan. Contohnya, adalah serangan Jepang terhadap Pearl Harbour dalam Perang Dunia II yang membuat kacau balau tentara Amerika.

Pendadakan,dengan pemahaman di atas menampilkan nuansa terencana dan disengaja dalam suatu tindakan. Sementara, istilah mendadak memunculkan kesan sekalipun disengaja namun jauh dari kriteria perencanaan yang baik. Mendadak lebih karena keterdesakan, terutama karena waktu. "Bak jurus mabuk akibat diserang dan dikejar anjing, hasilnya kemudian yang penting asal jadi," kata seorang konsultan manajemen. *** Di kalangan pegawai negeri sipil, istilah pendadakan hampir tidak bisa ditemukan. Selalu yang ada adalah mendadak. Paling tidak ada tiga momen yang sangat rawan dengan kata-kata mendadak ini, pertama waktu awal tahun, saat penyusunan program, sekalipun tinggal mengulang dan sedikit menambah program yang lalu, namun seringkali dikerjakan mendekati tenggat waktu. Ketika biro perencanaan meminta rencana kegiatan, barulah dokumen itu dibuat.

Kedua, ketika pelaksanaan kegiatan, terutama hari H. Sekalipun manusiawi, namun masih sering ditemukan banyak hal yang masih tertinggal dan menimbulkan kosa kata mendadak. Apalagi jika yang terlibat dalam kegiatan itu pejabat tinggi yang membutuhkan "pelayanan" lebih. Pasti hal-hal mendadak tidak bisa dihindari.

Ketiga, saat pelaporan yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan baik secara administratif maupun substansi. Kebiasaan sewaktu kuliah atau sekolah dapat dipastikan tidak akan hilang.

"Baru belajar semalam sebelum ujian". Laporan pun akhirnya dikebut ketika sudah ditagih ataupun sudah perlu untuk mencairkan dana.

Jika ditambahkan, dalam evaluasi pun ada unsur pendadakan. Sebut saja istilah pemeriksaan atau pun inspeksi mendadak. Keduanya akan membawa keharusan mempersiapkan dokumen sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan yang mungkin sudah terceraiberai. Atau saat inspeksi mendadak akan disiapkan detail acara dan setting situasi agar tidak ditemukan penyimpangan.

Dalam situasi mendadak memang tidak ada perencanaan yang baik. Situasi ini jauh lebih banyak didominasi oleh kebijakan pimpinan atau yang memiliki kuasa. Tentang siapa melakukan apa dan bagaimana bahkan sampai hasilnya harus apa. Hilang sudah standar dan cara yang mesti dilakukan dalam text book atau teori manajemen dan administrasi. Tujuan utamanya satu: tugas selesai! Titik!

Jadi bagi anda yang masih pegawai rendahan, sudah semestinya memahami bahwa mendadak adalah sebuah kebijakan yang mungkin tak bisa ditolak atau ditawar sedikit pun. Akhirnya andalah yang harus bijak mengolah dan melakukan langkah yang tepat. Memilah dan memilih cara mana yang terbaik dan tercepat tanpa harus menyusahkan diri sendiri.

Selamat mendadak! (mth)

11

Sinetron telah menjadi hiburan dan buah bibir publik. Setidaknya bagi sebagian dari 60 juta penonton televisi. Daya tayangnya yang mampu bersiaran melalui 69 judul sinetron per minggu dan sekitar 70 jam sepekan membuat orang leluasa memanjakan seleranya menyaksikan acara terpopuler.

Nyaris semua stasiun televisi nasional menayangkan sinetron setiap hari. Mulai dari sinetron drama, komedi, misteri, laga, remaja, sampai relijius, dakwah, keagamaan atau mistik.

Lahan Bisnis Baru Secara positif, maraknya jagat sinetron mampu menyemaikan tumbuhnya rumah produksi (production house) yang memasok ke berbagai stasiun televisi. Sejumlah rumah produksi mengisi layar kaca, di antaranya: Multivision Plus, Prima Entertainment, Sinemart, MD Entertainment, Starvision Plus, Indika, Genta Buana Pitaloka, Rapi Films, Diwangkara, Soraya Intercine, Millenium Visitama, Persari.

Raam Punjabi, “Raja Sinetron� pendiri Multivision Plus mengaku, ia terpaksa pindah ke sinetron setelah produksi film layar lebar megapmegap. Rumus dagang sinetron Raam pun amat sederhana, "Untuk sinetron komedi, masalahnya adalah salah pengertian, tetapi untuk sinetron drama, harus ada saling pengertian," katanya dalam satu situs berita.

Tak Mesti Sama Kenyataannya, masih tampak susah memperoleh saling pengertian antara logika sinetron dengan logika publik. Melalui media dapat dimonitor nada keprihatinan, keluhan, dan protes seputar tayangan sinetron, meski terselip setitik optimistik memanfaatkan wajah positif sinetron.

Dampak negatif tayangan sinetron yang disiarkan televisi merupakan salah satu aspek yang paling deras disorot publik. Secara perlahan tapi pasti, penonton televisi melalui ruang dan waktu media mempersoalkan betapa kandungan sinetron lebih menganakemaskan kepentingan bisnis komersialisme daripada sisi idealisme kebudayaan yang edukatif.

"Aspek kekerasan, mistik, sensualitas, dan kemewahan menjadi indikator kunci begitu dominannya wajah buram tayangan sinetron," kata Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Fetty Fajriati usai konferensi pers Hasil Pantauan Siaran Televisi Majelis Ulama Indonesia di Gedung Depkominfo, Rabu (26/9).

Redupnya sinar cerah edukatif dalam siaran

Ahli sosiologi Paulus Nganggung SVD dan ahli ekonomi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, DR Yeni Eoh, MS menilai media televisi kita tidak mampu membangun watak bangsa ini ke arah lebih baik, karena tampilan media audio-visual itu lebih bermuara ke dunia selebriti lewat sinetron dan hiburan lain.

"Sedikit sekali segmen pendidikan yang ditampilkan media televisi. Semuanya penuh dengan hiburan yang menampilkan kaum selebriti, seperti sinetron. Mungkin hanya 35 persen media televisi yang menampilkan segmen pendidikan," kata keduanya dalam suatu pertemuan dengan tokoh pers nasional Jacob Oetama di Kupang akhir tahun lalu.

"Apa yang bisa kita harapkan dari media televisi jika tampilannya sinetron melulu. Dampak media televisi sangat besar terhadap perilaku seseorang. Jika televisi terus menampilkan kekerasan dalam tayangannya, watak bangsa akan tetap saja keras," ujar Paulus Citra Perempuan Pada dasarnya penggambaran imej perempuan dalam sinetron misalnya, yang mengikuti sebuah pola tertentu yang

sinetron dikhawatirkan dapat mengikis moralitas dan kultural penonton atau masyarakat lebih luas.

Garin Nugroho menilai relasi tayangan televisi (sinetron) dengan penontonnya mencerminkan adanya kesadaran, pertama, televisi tidak lepas dari kodratnya sebagai anak emas teknokapitalis, yang tumbuh dalam masyarakat industri sekaligus di ruang keluarga. Karena itu program televisi senantiasa membawa berbagai wajah persitegangan, baik antara dunia rumah dan industri budaya populer, antara pendidikan dan hiburan, antara nilai keutamaan dan nilai baru.

Dunia Penuh Rating Selain itu, televisi adalah dunia padat modal dalam tingkat percepatan pemutaran penyebaran yang tinggi. Sebutlah, untuk belanja program per tahun, bisa mencapai 400 miliar rupiah. Maka, stasiun televisi daya hidupnya sangat bergantung pada ketrampilan mengkapitalisasi ekonomi secara cepat dan banyak lewat program-programnya, yang diukur dengan sistem rating.

Rating merupakan sistem yang mengukur daya kepopuleran program televisi dalam perspektif segmen pasar dan demografi, "Ana-lisisnya terhadap waktu dan ruang tayang televisi guna memahami daya jangkau sua-tu produk spon-sor kepada khalayak," ungkap Teguh Imawan, mantan produser di salah satu sta-siun televisi swasta.

Dalam berbagai hal, pengelola televisi senantiasa berlindung di balik rating dan balik menuding bahwa para pengkritik televisi tidaklah cukup memahami bisnis dan budaya populer. "Rating yang tidak sehat ini pada gilirannya melahirkan budaya industri televisi yang tidak sehat juga, baik kekerasan perilaku, simbol, bahasa, hingga konsumerisme

konsisten tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan persepsi tentang perempuan yang, pada gilirannya, mempengaruhi bagaimana cara perempuan diperlakukan dalam kehidupan nyata.

Dengan segenap kekuatannya, media massa telah berperan sebagai agen sosialisasi yang mengajarkan, memelihara, meyakinkan, dan memberikan pembenaran terhadap skemata gender yang pada dasarnya melanggengkan kondisi-kondisi yang menjadikan kaum perempuan Indonesia hidup dalam situasi yang memprihatinkan.

Media Tidak Sensitif Di satu sisi, penyebab dari ketidaksensitifan media terhadap isu gender tersebut adalah masih minimnya pemahaman mengenai efek ketidaksetaraan gender terhadap kehidupan kaum perempuan. "Dalam hal ini, isu kesetaraan gender kerap dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan atau sekadar diimpor dari Barat," kata Teguh Imawan.

Dengan demikian, bertahannya stereotip negatif tentang perempuan di media berlangsung tanpa melibatkan perasaan

s e b a g a i tontonan. Sehingga terjadi persaingan antar stasiun televisi yang tidak sehat untuk menaikkan rating tanpa peduli etika," ungkap Teguh Imawan menyitir pendapat Garin.

Benar-benar Menghibur Pasca tahun 2000, lebih dari 60 persen program televisi berciri penuh kekerasan, erotik, vulgar dengan tema seks, goyang, dan manipulasi emosi. Akibat lebih jauh, terjadi kekerasan modal terhadap sumber daya kreatif televisi, yakni dengan tidak diberinya ruang dan waktu menumbuhkan ketrampilan esensi industri jasa. Yakni, ketrampilan menciptakan program televisi yang melahirkan relaksasi populer, yang memberi ruang rasa indah, rasa kepahlawanan, rasa hormat, rasa cinta, terharu, tertawa, dan berbagai relaksasi ringan program produktif lainnya.

Lebih jauh, Garin Nugroho menilai hilangnya relaksasi budaya tersebut merupakan potret wajah kebudayaan bangsa yang menunjukkan kecenderungan perubahan ke arah kondisi yang hanya bersifat permukaan.

"Ruang-ruang kebudayaan dipenuhi oleh berbagai pertunjukan, tontonan, tayangan, representasi, dan tindakantindakan yang mengeksploitasi berbagai bentuk yang bernilai rendah, banal, dan tak esensial," tulis Garin dalam sebuah bukunya.

Bukan Salah Televisi Saja Pada dasarnya, Herta Herzog menandaskan bahwa ada tiga alasan mengapa pemirsa cenderung menyaksikan acara sinetron.

Pertama, adalah keinginan di kalangan pe-

mirsa untuk ditenangkan d e - n g a n b u j u k a n bahwa segala sesuatunya baik-baik saja.

Kedua, mereka bisa mengalihkan kesalahan atas terjadinya se-suatu masalah ke pihak lain. Ketiga, mereka ingin memperoleh saran-saran gampang untuk merasa lebih bahagia. Rasional atau tidak, itulah yang dirasakan jutaan pemirsa televisi.

Dan nyatanya memang banyak ibu rumah tangga yang jauh lebih suka menyaksikan sinetron ketimbang mengikuti arisan atau kegiatan kampung lainnya. "Pasalnya ceritanya itu lho membuat kita jadi gimana gitu. Rasanya gak afdhal kalau tidak menonton sampai tuntas," kata Eli (45) ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Namun tak sedikit pula yang menyatakan keberatan atas tayangan sinetron itu, sebagaimana dinyatakan Dewi (29), "Tayangan sinetron di TV banyak memperlihatkan adegan-adegan yang mestinya tidak patut ditonton anak-anak (ciuman, pemerkosaan, kekerasan, dan lain-lain), padahal saya sudah berusaha mencari tayangan sinetron yang selayaknya dapat dinikmati anak, tapi kenyataannya kecolongan juga," ungkapnya.

Itulah dua sisi mata uang dalam sinetron.

Ada yang benci ada yang cinta. Bak tematema tayangan yang kini juga marak di layar televisi kita. Bagaimanapun, televisi memiliki peran yang luar biasa. Bahkan bisa menggantikan fungsi guru serta fungsi ulama. Karena ia bisa menembus setiap kamar siapa saja tanpa terkecuali, maka kuncinya ada pada pemirsanya. Tinggal matikan saja, gitu aja kok repot! (tim monitoring/m/ berbagai sumber)

bersalah di kalangan praktisi media karena mereka menganggap penggambaran tersebut memang bukan sesuatu yang pantas dirisaukan secara serius.

Logika Pasar Di sisi lain, pelanggengan imej perempuan sebagai ‘mahluk seksi dan cantik’ itu juga berlangsung karena nilai ekonominya.

Ini terjadi karena dominasi sosok bisnis dalam kehidupan media semakin mengemuka, sehingga yang menjadi perhatian utama adalah menemukan cara untuk meningkatkan keuntungan secara nyata.

"Dalam hal ini, bisa saja para praktisi media sebenarnya telah memiliki kesadaran akan arti penting kesetaraan gender, namun karena logika pasar yang lebih dominan, kesadaran tersebut dikalahkan oleh pertimbangan ‘mana yang lebih menguntungkan secara bisnis?, tutur Suko Widodo, dosen Universitas Airlangga.

Dengan demikian, seandainya tidak ada upaya untuk terus menerus untuk mengkampanyekan arti penting kesetaraan gender dalam media massa, sangat sulit berharap akan perbaikan imej perempuan. Dan bila

terus terjadi, media massa akan terus punya kontribusi terhadap segenap bentuk penindasan terhadap perempuan hari demi hari.

Padahal, Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 24 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga mengamanatkan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Ketika, dalam realitas sehari-hari layar kaca mengedepankan kekerasan, mistik, sensualitas, dan kemewahan dan hanya menyelipkan pesan moral serta nilai edukatit, menjadi sebuah keniscayaan bila publik menyorot lebih tajam dan berteriak lebih keras. (tim monitoring/m/berbagai sumber)