05122012

@KoranMadura

RABU

KORAN MADURA RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

Satu Hati untuk Bangsa

05 DESEMBER 2012

NASIB ACENG KIAN DI UJUNG TANDUK

ICAL TERKESAN LEPAS TANGAN SOAL LAPINDO

Rapat panitia khusus DPRD Garut telah mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri guna melakukan “pemecatan”

Aburizal Bakrie terkesan lepas tangan terkait pelunasan utang PT Lapindo Brantas terhadap korban lumpur di Sidoarjo.

>> halaman 02

1

Koran Madura

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

MENGEBOR SUMUR, KELUAR GAS Sebuah sumur yang dibor warga di Desa Angsoka Kecamatan Omben Sampang digali untuk mendapatkan air bersih, namun yang keluar dari lubang bor justeru semburan gas.

>> halaman 02

>> halaman 06

PAMANGGI Madura 2045 Oleh : Oleh: Nur Rahmad Akhirullah, SE Jurnalis dan Ketua PA GMNI Bangkalan

B

s.bachri/koranmadura

KARAPAN SAPI

- Hingga saat ini budaya karapan sapi di Pulau Madura masih terus digemari oleh masyarakat setempat. Bahkan setiap kali digelar even Piala Presiden, wisatawan mancanegara pun selalu tampak hadir untuk menyaksikan kebudayaan khas Madura ini.

Dermaga

Pelabuhan Raas Diperkirakan Beroperasi 2013 SUMENEP – Pelabuhan Raas di Kecamatan Raas, Pulau Raas, yang proses pembangunannya telah selesai pada tahun ini, diperkirakan akan beroperasi pada 2013 mendatang.

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep M Choyroni Argoto mengatakan, saat ini, pihaknya tinggal menunggu penyerahan secara resmi pengelolaan Pelabuhan Raas dan semua fasilitasnya itu dari Kementerian Perhubungan ke pemerintah daerah. “Semua fasilitasnya sudah lengkap. Kalau sudah ada penyerahan pengelolaan dari Kementerian Perhubungan ke pemerintah daerah, tentunya kami akan berusaha mengoperasikan secepatnya dan itu bisa direalisasikan pada awal 2013,” katanya, kemarin.

Setelah dioperasikan, kata dia, pihaknya berencana membuka jalur RaasJangkar, Situbondo dan juga Raas-Gilimanuk, Bali. “Sebagian warga Raas bekerja di luar daerah, di antaranya di Situbondo dan Bali. Sehingga, kami menilai di dua jalur tersebut terdapat potensi calon jumlah penumpang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya ingin Pelabuhan Raas itu secepatnya bisa beroperasi, karena akan membuat tersedianya akses baru di bidang pelayanan transportasi laut.

“Selama ini, warga Raas yang ingin ke Situbondo maupu Bali biasanya naik perahu. Kalau nantinya pelabuhan tersebut beroperasi, kami yakin ada perusahaan pelayaran yang bersedia dan akan mengoperasikan kapalnya untuk melayani jalur ke Situbondo maupun Bali,” kata Argoto.

Pembangunan Pelabuhan Raas merupakan kegiatan atau program Kementerian Perhubungan. (rif/abe)

Pemilihan Umum 2014 Terancam Gagal JAKARTA- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memerintahkan 18 partai politik yang tak lolos verifikasi administrasi agar diikutkan dalam verifikasi faktual di KPU mengganggu proses dan tahap-tahap penyelenggaraan Pemilu Legislatif April 2014 mendatang.

DKPP telah bertindak melampaui kewenangan yang diatur undang-undang (UU). “Putusan DKPP, bagai buah simalah-kama bagi KPU, dan dapat mengancam tahapan pemilu selanjutnya,” ujar Kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Sebastian Salang di Jakarta, Selasa (4/12).

Menurut dia, keputusan DKPP tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, serta hancurnya wibawa penyelenggara pemilu di hadapan peserta pemilu.

Apalagi, DKPP tidak punya kewenangan untuk menentukan partai politik mana yang boleh dan tidak boleh untuk mengikuti proses verifikasi faktual oleh KPU. “Munculnya fenomena-fenomena tersebut di atas sungguh sangat mengkhawatirkan bahwa Pemilu legislative 2014 yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, justru sebaliknya bisa lebih parah dari pemilu sebelumnya,” jelas dia.

Dia mengatakan keputusan DKPP yang membolehkan 18 parpol mengikuti proses verifikasi faktual oleh KPU berarti membatalkan (ketetapan) keputusan KPU yang menyatakan 18 partai politik

tidak lolos berdasarkan verifikasi administrasi oleh KPU. Pertanyaannya, apakah DKPP memiliki kewenangan membatalkan keputusan atau ketetapan KPU. “Jika DKPP dibiarkan membuat keputusan seperti ini maka akan menimbulkan kekacauan dalam tahapan maupun pelaksaan pemilu ke depan,” tegas dia.

Dia menilai, alasan DKPP mengikutsertakan 18 Partai politik dalam proses verifikasi factual adalah karena ada pembangkangan, pemboikotan, dan ketidaktaatan jajaran Sekretariat Jenderal yang merupakan dissimilar process sebagaimana disebutkan pada (poin 3.11 Putusan DKPP) sangat tidak masuk akal.

Justru keputusan DKPP ini mengakibatkan proses pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2014 menjadi terhambat bahkan merusak proses verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2014. “Jika logika DKPP ini diterima an pertimbangannya sebagai dasar keputusan, maka bukan tidak mungkin, kecurigaan, keraguan dan ketidakpercayaan peserta pemilu dan atau masyarakat terhadap hasil pemilu dan mengadukan kepada DKPP, maka DKPP dapat membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. Bukankah hal seperti ini justru bisa menimbulkan kekacauan?,” tanya Karus.

Menyalahi Senada dengan Salang, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ganjar Pranowo menilai DKPP menyalahi kewenangan. “Keputusan DKPP menyalahi UU karena melebihi kewenangan lembaga yang harusnya hanya memutuskan perkara etik,” tegas dia.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menyayangkan KPU tidak

mengeluarkan surat keputusan bagi parpol calon peserta pemilu 2014, pasca verifikasi administrasi. Ganjar mengaku, komisi II DPR akan mengundang KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan DKPP, untuk menyelesaikan kisruh verifikasi parpol.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Malik Haramain menilai Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie telah melakukan tindakan yang blunder dan overacting, karena memberikan keputusan yang melampaui tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang dimiliki lembaga. “Dalam Tupoksi, DKPP hanya melakukan penyelidikan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” kata dia.

Karenanya Malik meminta KPU tidak melakukan verifikasi faktual terhadap 18 parpol yang sudah gagal dalam verifikasi administrasi. “Saya ingatkan KPU untuk tahan diri dan tidak gegabah atau takut untuk cepat-cepat memverifikasi 18 parpol tersebut. Kami akan memanggil DKPP dan mempertanyakan hal ini,” katanya.

Namun Juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, mempersilakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) melakukan eksaminasi atau peninjauan kembali atas putusan sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik KPU Pusat. “Setiap warga negara punya hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan, tentu kita hargai dengan apa pun latar belakang mereka,” kata juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, di Jakarta, Selasa (4/12).

Menurut Nur, DKPP menunggu dan menghargai langkah-langkah eksaminasi, dengan pandangan positif. Perihal adanya sejumlah pihak yang menyatakan bahwa putusan DKPP kontroversial, Nur mengatakan bahwa putusan harus dilihat dalam konteks yang lebih besar dan utuh. (gam/abe)

LA BHEDE BHEI

Bisa Hari Ini “Oke pak, saya pesan kursi model ini.

Uang muka saya transfer ke rekening bapak,” kata seorang anggota DPR pada pedagang meubel, Surawi, dari Madura.

Dalam perjalanan, selesai mentranfer, anggota DPR itu menelpon Surawi. “Uang muka sudah ditransfer pak. Kapan kira-kira selesainya?”

“Eh, sekarang tanggal empat, ditambah dua minggu. Ya sekitar tanggal 19 lah,” jawab Surawi.

“Waduh, lama yah.”

“Memang begitu pak. Hari ini sebenarnya bisa selesai, kalau bapak pesan dua minggu lalu,”papar Surawi, santai.

Anggota DPR: ???

Cak Munali

Kongres Kebudayaan Madura

Akan Bahas Soal Perempuan SUMENEP – Kongres Kebudayan Madura (KKM) jilid II yang digelar minggu ketiga Desember ini antara lain akan membahasa soal perempuan, selain masalah Suramadu, bahasa, kesenian, dan tradisi. Tim perumus memandang perempuan harus dibicarakan agar kelangsungan hidupnya semakin berdaya.

Panitia KKM jilid II Januar Herwanto mengatakan, perempuan adalah ibu semua bangsa. Tetapi dalam realisasinya, banyak pihak yang kurang membuat perempuan berdaya. Antara lain, perempuan dianggap hanya layak di dapur, sumur, dan

dapur. Padahal, perempuan berhak lebih berdaya dan berada di ruang publik.

Karena itu, laki-laki yang lahir dari ibu berhak menempatkan perempuan di posisi yang berdaya, setara, dan proporsional. Sehingga, kaum ibu itu tidak terkungkung meski tidak harus merasa bebas-sebebasnya. Misalnya, Januar mengatakan perempuan sebagai ibu tak bisa tergantikan dengan alasan apapun. “Soal perempuan itu hanya satu hal yang akan dibahas disamping tema lainnya di dalam kongres kebudayaan 21 Desember mendatang,” katanya. (abe)

elum terbayang kemajuan apa saja yang akan dicapai pada 2045 mendatang. Kita yang hidup pada masa sekarang setidaknya hanya bisa berandai-andai. Dalam sebuah diskusi yang diadakan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Madura pertengahan Oktober 2012 lalu, gambaran tentang 2045 tergambar jelas.

Pada 2045, misalnya anda orang Madura, Anda tidak lagi bersaing dengan tenaga kerja asal Surabaya atau Malang. Tapi, Anda juga harus bersaing dengan tenaga kerja asal Amerika, Australia dan Mesir. ”Lapangan kerja terbuka dan ditawarkan ke seluruh dunia,” kata Djoko Santoso, Direktur Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang hadir dalam acara tersebut. Apa yang disampaikan Djoko Santoso itu merujuk pada keniscayaan kemajuan sepanjang 33 tahun ini. Bukankah sejak lama kita tahu bahwa sejak era perdagangan bebas, dunia dan negara-negara seakan tanpa batas.

Nah, dalam 33 tahun berjalan ini, era perdagangan bebas juga akan berlaku pada tenaga kerja.

Maka, kondisi masyarakat akan semakin hetereogen di suatu wilayah. Kelak, kita tidak hanya bertetangga dengan warga asal Sumatera. Kita sudah harus terbiasa bertetangga dengan orang dari negara lain yang sedang mencari nafkah di Indonesia. Hal yang sama harus dibiasakan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tidak dalam hal bekerja, tapi juga berwirausaha.

Paparan Djoko Santoso itu sesungguhnya memberikan gambaran bagaimana pemerintah mengantisipasi kondisi 33 tahun mendatang itu. Setidaknya itu yang direncanakan. Sebab, jika tidak diantisipasi, Indonesia hanya akan ”mengimpor” tenaga kerja tanpa ”ekspor.” Pemerintah merencanakan meningkatkan jumlah lulusan Perguruan Tinggi (PT). Yang selama ini ternyata jumlahnya terlalu kecil untuk mengimbangi pasar tenaga kerja dunia.

Berdasarkan data sensus penduduk 2010, di Indonesia ada sebanyak 19.844.485 jiwa penduduk berusia 19-23 tahun (usia kuliah). Dari jumlah tersebut hanya ada 5.226.450 jiwa penduduk usia kuliah yang menuntut ilmu di PT. Dalam persentase angka partisipasi kasar (APK) hanya ada 26,34 persen yang kuliah.

Negara pantas khawatir dengan minimnya jumlah lulusan PT. Sebab, secara logis berdampak sistemik pada Produk Domistik Bruto (PDB) sebagai salah satu metode menghitung pendapatan negara. Mengaca ke negara lain, semakin banyak lulusan PT, semakin tinggi PDB-nya. Itu berarti semakin tinggi pendapatan negara yang punya lulusan PT banyak. PDB terdiri dari unsur pendapatan negara dari sektor pertanian, industri dan jasa.

Kalangan pelaku dan pengamat ekonomi percaya, PDB negara berkualitas adalah negara yang sumber pendapatannya bersumber dari sektor jasa. Sebab, sektor jasa tidak dibatasi keterbatasan sumber daya, melainkan muncul dari kreativitas seseorang.

Di dalam semua itu di mana anak-anak Madura akan mengambil atau mendapat bagian.

Kenyataannya, masih banyak anak Madura yang kesulitan mendapatkan pendidikan. Jangan kan pendidikan di perguruan tinggi, pendidikan dasar di bangku sekolah masih banyak yang belum mampu mendapatkannya.

Seorang aktivis pendidikan Madura yang juga dosen Uijoyo, Abdul Azis mengungkapkan sekitar 65 persen tenaga kerja di Madura hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Lulusan PT diprediksi hanya berjumlah 15 persen. Sisa 20 persen lainnya adalah lulusan SMP dan SMA. Di sisi lain, banyak anak-anak tidak mampu membentuk antrean menunggu bantuan agar bisa mengakses bangku sekolah. Ancaman putus sekolah di Madura masih tinggi.

Lalu di mana anak- anak Madura akan mengambil dan mendapat tempat dengan bekal pendidikannya jika kondisinya masih seperti sekarang. Jika 2045 persaingan ketenagakerjaan sudah tak terbatas negara, maka setidaknya masih ada waktu 20 tahun untuk memerbaiki sistem pendidikan. Jika tidak, bahkan di tempatnya sendiri mereka tak bisa duduk atau berdiri. Bisakah satu generasi siap bersaing di 2045 mendatang? (*)

Caca Colo Pemilu terancam batal Alamat eksekutif dan legislatif tanpa akhir masa jabatan dong..!

Harga daging beranjak naik Naik mulu, kapan turunnya...?

KKM II

- Banyaknya persoalan seputar perempuan membuat Tim Perumus Materi KKM II merasa perlu membentuk devisi khusus perempuan.

Soal Lapindo Ical lepas tangan Tapi tetep buka koper kan...?!

2 KASUS NIKAH KILAT BUPATI GARUT

Nasib Aceng Di Ujung Tanduk JAKARTA - Nasib Bupati Garut, Aceng HM Fikri benar-benar diujung tanduk. Pasalnya rapat panitia khusus DPRD Garut telah mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri guna melakukan “pemecatan”. “Pertama, sepakat melaksanakan aspirasi dari masyarakat sesuai mekanisme perundang-undangan. Kedua, menyampaikan rekomendasi ke Mendagri tentang pengusulan penggantian bupati,” kata Ketua DPRD Garut, Ahmad Bajuri usai rapat yang selesai sekitar pukul 17.20 WIB, Selasa (4/12).

Selain itu, Ahmad menambahkan poin ketiga yang juga disepakati adalah dalam setiap proses ini akan selalu melibatkan perwakilan dari berbagai elemen. “Keempat, berita acara ini ditandatangani ketua dan wakil ketua DPRD,” imbuhnya.

Yang jelas, sambung Ahmad, DPRD akan mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan usulan tersebut. “Ada beberapa langkah, salah satunya harus konsultasi dengan Pemprov dan segala macamnya,” ucapnya Namun Ahmad mengaku tak bisa memperkirakan kapan tahapan-tahapan politik akan mulai dilakukan dan selesai. Dia meminta semua pihak tidak bicara terlalu dini. Pasalnya ada regulasi yang mengatur. “Jangan terlalu dini. Kita bicara regulasi, ada tahapan-tahapan,” tegasnya Mengenai hasil pansus, Ahmad menyatakan, dirinya hanya menyampaikan berita acara terkait aspirasi masyarakat ke DPRD. Intinya, DPRD sepakat menindaklanjuti aspirasi soal usulan penggantian bupati sesuai UU yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, menilai tindakan Aceng Fikri menikahi Fani Oktora secara siri selama empat hari kemudian bercerai adalah tidak wajar. “Saya belum melihat (kasusnya), tapi kalau menikah empat hari memang tidak wajar,” ketua Aburizal Bakrie, di Jakarta, Selasa (04/12).

Meski begitu, tambah Aburizal, partainya belum mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada Aceng terkait masalah pernikahan sirinya yang menjadi sorotan luas masyarakat itu.

Aburizal menilai hal itu merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri, bukan pimpinan Partai Golkar. Sebab menurut Aburizal tindakan Aceng itu telah menciderai citra jabatannya sebagai pejabat penyelenggara negara, yakni kepala daerah, bukan sebagai kader partai. “Atasannya (Aceng Fikri) bukan Golkar, tapi Mendagri. Jadi, itu urusan Mendagri, bukan Golkar,” jelas Aburizal.

Ditempat terpisah, juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenoek menilai Bupati Garut Aceng HM Fikri yang terlibat nikah siri 4 hari dengan Fani Oktora (18) melanggar sumpah jabatan dan tak menegakkan aturan sebagai pejabat publik.

Aceng dianggap telah melanggar UU Perkawinan. “Melanggar sumpah janji jabatan jelas pada Pasal 29 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tidak melaksanakan kewajiban jelas pada Pasal 27 huruf e dan f, tidak mematuhi dan menegakkan peraturan karena melanggar ketentuan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,” ungkapnya Lebih jauh kata Donny, perkawinan harus dicatatkan. Tindakan Aceng sebagai pejabat negara tidak mencatatkan pernikahan adalah pelanggaran hukum negara, sebagai pejabat publik.

“Bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Sah tidaknya perkawinan itu harus dicatatkan. Nikah siri itu secara agama sah, tapi secara negara tidak sah, berarti ada pelanggaran hukum negara,” paparnya.

Kemendagri menunggu pengajuan rekomendasi penggantian Aceng dari DPRD Garut. “Inilah menjadi dasar dibahas di DPRD. Kemendagri dalam posisi menunggu DPRD seperti apa,” katanya.

Bupati Aceng M Fikri akhirnya menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Kabupaten Garut, Jabar.

“Pada kesempatan ini, saya minta maaf pada semua hal terutama masyarakat Garut yang terimbas masalah ini, juga mantan istri, keluarga manta istri dan lingkungan pesantren. Saya sampaikan permohonnan maaf sebesar-besarnya. Manusia tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan,” ucapnya. (gam/ cea/abe)

WACANA MENUJU RI 1

Keluarga Madura di Yogjakarta Pertimbangkan Mahfud YOGJAKARTA – Forum Silaturrahim Cendekiawan Keluarga Madura di Yogjakarta mendiskusikan wacana tentang Mahfud yang diberitakan naik popularitasnya menuju RI 1. Versi forum ini, Mahfud masih memiliki integritas, idealisme, dan tidak termasuk dalam golongan “politisi busuk”. Karena itu forum akan mempertimbangkan isu yang berkembang atas pria kelahiran Madura menuju istana negara di 2014 mendatang.

Ketua Forum Silaturrahim Cendekiawan Keluarga Madura di Yogjakarta, Malik Madani mengakui, pihaknya mendengar ada wacana untuk memajukan Mahfud menjadi presiden. Sebagai warga Madura, Malik merasa bangga meski hal ini hanya wacana. Namun secara politik, geografis Madura diuntungkan karena dari penduduk sekitar 4 juta jiwa di Madura, terdapat sosok yang dianggap layak MALIK MADANI Ketua FSCKY dicalonkan sebagai presiden.

Meski begitu pria yang juga pengurus PBNU itu memaklumi jalan menuju RI 1 bagi Mahfud tidak sederhana dengan dua alasan. Pertama, Mahfud hanya memiliki kompetensi, idealisme, dan semangat untuk ikut memerbaiki bangsa.

Kedua, Mahfud tidak mempunyai partai politik dan juga tidak mempunyai banyak uang. “Cuma sebagai warga Madura, kamu (di Yogyakarta) ikut merasa bangga, kata Mahfud kepada wartawan Koran Madura di Jogjakarta.

Jika benar-benar mencalonkan atau dicalonkan sebagai presiden, Malik menginginkan Mahfud menjadi yang terpilih di pilpres 2014. Sebab, selain menyangkut kompetensi dan idealisme, Mahfud berasal dari tanah Madura. “Kita lihat saja nanti, pemilihan presiden masih lama,” dia menutup pembicaraan. (anw/abe)

NASIONAL

RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

Fraksi-fraksi Tolak Revisi Undang-undang Pilpres JAKARTA-Mayoritas fraksi besar di DPR, baik PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Demokrat menolak melakukan revisi UU Nomor 42 Tahun 2008 terkait pemilihan presiden (pilpres). Alasanya revisi tak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

“Setelah meninjau secara keseluruhan perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 2008 maka fraksi PDI Perjuangan perlu menyampaikan seyogyanya kita tidak melakukan revisi terhadap UU ini secara terburu-buru meskipun perubahan ini harus kita lakukan,” kata Arif Wibowo, dari fraksi PDI Perjuangan di ruang Badan Legislasi di DPR, Jakarta, Selasa (4/12).

Selain Arif, anggota Komisi II PDI Perjuangan lainnya, Ganjar Pranowo juga berpendapat langkah revisi UU Pilpres ini hanya menimbulkan per-

debatan saja dan hanya terkesan pragmatis. “Kan sekarang waktu sudah terlalu mepet untuk membahas ini. Kalau direvisi apa tidak pragmatis. Nanti hanya akan memunculkan perdebatan baru,” ujarnya Yang jelas Ganjar menegaskan tak ada niat PDI Perjuangan bekerjasama dengan parpol anggota koalisi pemerintahan untuk menjegal pencapresan seseorang. “Nggak ada itu upaya menjegal. Itu pikiran-pikiran ngacau saja. Dulu 2009 dia fine fine saja to, maju sebagai cawapres. Nggak ada protes, “ ucapnya.

Menurut Ganjar, melakukan revisi UU ini secara terburu-buru juga tentu memerlukan biaya tinggi dan bisa menimbulkan kegaduhan politik. “Pertimbangkan juga dampak sosial politik, budget, dan sebagainya jika direvisi.

Ini menjegal prabowo apa, nggak ada.

Kalau diubah hanya akan menjadi perdebatan elitis,” terangnya.

Tak beda jauh PDI Perjuangan, Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar (PG) juga secara tegas menolak revisi UU Pilpres tersebut. Alasannya revisi UU Pilpres dinilai tidak terlalu penting. “Kami memandang urgensi

perubahan UU itu tidak tepat dan belum jadi urgensi untuk dibahas,” kata anggota Baleg FPD Subiakto di DPR RI Jakarta, Selasa (4/12).

Menurut Subiakto, Fraksi PD tetap pada padangannya bahwa revisi UU Pilpres belum dibutuhkan. “ Kami melihat perubahan ini hal yang tidak substansial, belum mencerminkan tujuan perubahan sesungguhnya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya Dikatakan Subiakto, usulan perubahan atas UU Pilpres sangat sarat dengan kepentingan politik praktis.

Terutama dalam penentuan angka Presidential Threshold (PT) dan beberapa pasal lain. Selain itu, kemudian metode pencoblosan atau pencontrengan, dan adanya kampanye serentak. “Padahal, PT di UU itu sudah cukup baik dibanding UU sebelumnya,” ujarnya Tentang pencoblosan atau pencontrengan misalnya lanjut Subiakto, pihaknya menilai itu tidak substansial dan terkait pemilu serentak belum tepat untuk tahun 2014, karena akan memakan biaya yang besar, sementara saat ini masih dalam tahap verifi-

kasi parpol. Untuk itu, dengan berbagai pertimbangan tersebut, Demokrat secara tegas menolak usualan revisi UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres.

Belum Direvisi Pandangan senada disampaikan anggota Komisi II DPR dari Golkar, Nurul Arifin. Menurut Nurul, UU Pilpres yang saat ini masih sesuai diterapkan di Pemilu 2014 mendatang.

“UU belum perlu direvisi. Kita berpihak pada sistem presidensial yang kita anut. Jika kemudian dilakukan revisi, peran presiden menjadi tidak kuat. Intervensi partai menjadi sangat dominan pada presiden. “Intervensi partai akan sangat dominan pada peran presiden,” tutur Nurul.

Menurut Nurul, nilai PT sebesar 20% bukan berarti membuat calon dari partai kecil tidak bisa mencalonkan diri. Mereka bebas untuk melakukan koalisi. “Logikanya kenapa tidak bisa. Capres kan memang harus berkoalisi. Kemungkinan-kemungkinan untuk berkoalisi sangat dimungkinakan. Partai-partai manapun bisa menghadirkan capres, tergantung penokohannya,” tegasnya. (cea/abe)

JELANG PEMILIHAN GUBERNUR JABAR

Rieke Janji Sejahterakan Nelayan Indramayu INDRAMAYU - Gerilya politik para calon gubernur untuk Pilgub Jawa Barat semakin ramai. Tak terkecuali, Cagub PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka yang siap memperhatikan nasib kesejahteraan ribuan nelayan tradisisonal di daerah Pantura Kabupaten Indramayu. ‘’Kesejahteraan ribuan nelayan Indramayu akan menjadi perhatian utama karena selama ini nasib mereka masih terabaikan,’’ kata Rieke Diah Pitaloka di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Selasa.

Diakui Rieke, kendala bagi nelayan tradisional di daerah Pantura Kabupaten Indramayu yakni sulitnya mendapatkan izin melaut. Sehingga kesulitan mencari ikan dampaknya hasil tangkapan menurun. Padahal kebutuhan ikan cukup tinggi.

Lebih jauh Alumnus Fakultas Sastra UI ini menambahkan dirinya akan berusaha untuk memberikan akses

kemudahan bagi ribuan nelayan tradisional di daerah Pantura Kabupaten Indramayu karena hasil tangkapan mereka sangat potensial sebagai pemasol ikan di Jawa Barat. “Dirinya merasa prihatin terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indramayu secara umum.

Padahal, Kabupaten Indramayu kaya akan sumber daya alam seperti, migas, perikanan, dan pertanian,” ungkapnya Mantan pemeran utama Sinetron, Bajaj Bajuri ini mengaku sangat berterima kasih atas bantuan warga yang ikhlas mendukung saya baik secara moril maupun materi. “Ini merupakan amanat dari rakyat, dan ini akan dijadikan modal kami kampanye, dan akan dikembalikan kepada rakyat melalui program kesejahteraan bagi nelayan di Indramayu,” ujarnya Namun demikian Rieke menyatakan, tidak mentargetkan suara sebesar apapun di Indramayu. “Saya tidak me-

maksa rakyat memilih saya, saya hanya melakukan sosialisasi dengan kerja nyata. Silahkan rakyat yang memilih dan menilai dengan obyektif,” tuturnya Sementara itu, Serikat Nelayan Tradisional (SNT) di Kampung Nelayan Desa karasong, Indramayu justru malah memberikan bantuan kampanye untuk Rieke. Hasil sumbangan dari para nelayan itu sebesar Rp 2,5 juta. “Uang ini untuk menunjang kampanye Bu Rieke karena kita tahu beliau adalah Calon gubernur yang miskin. Uang ini dikumpulkan sejak 3 hari lalu dari para nelayan, semuanya ikhlas, ada yang kasih seribu, duaribu, sepuluh ribu, semuanya kami terima,” terang Ketua Dewan Presidium SNT Kajidin di Badung,4/12/2012 Kajidin mengatakan uang yang berhasil dikumpulkan Rp 2,5 juta. “Jangan dilihat angkanya, tapi ini menandakan bukti dukungan terhadap Bu Rieke bukan hanya sebatas kata, kita sepa-

kat dan satu kata untuk memberikan dukungan kepada Bu rieke, kami yakin beliau akan memperjuangkan perubahan di Jawa Barat khususnya nasib belayan,” tegasnya.

Kajidan menjelaskan alasan utama nelayan Indramayu mendukung pencalonan Rieke karena ia dikenal dekat dengan rakyat kecil khususnya petani, buruh dan nelayan. “Alasan pertama karena kami yakin dia tahu persoalan nelayan, rakyat, buruh dan tani. Alasan kedua, beliau selalu ada di tengah kita saat nelayan di sini ada masalah, berkali-kali beliau membantu mengadvokasi kami,” tegasnya.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Indramayu, Rieke didampingi Plt Ketua DPD PDIP Jawa Barat, TB Hasanudin, Wakil Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono dan Ketut Sustiawan dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Syamsul Bachri. (cea/abe)

KASUS LAPINDO

Ical Terkesan Lepas Tangan JAKARTA - Calon Presiden Partai Golkar Aburizal Bakrie terkesan lepas tangan terkait pelunasan utang PT Lapindo Brantas terhadap korban lumpur di Sidoarjo. Janji pelunasan yang disampaikan pihak Lapindo ternyata belum juga terealisasi hingga saat ini. “Tanya ke Lapindo jangan tanya saya,” kata Ical-sapaan akrabnya di Jakarta, Selasa (4/12).

Ical justru menyarankan agar masalah tersebut ditanyakan langsung kepada PT Lapindo Brantas.

“Utang Lapindo belum lunas? Tanya ke Lapindonya,” tegasnya Beberapa waktu lalu, Juru Bicara Keluarga Bakrie Lalu Mara mengatakan, kekayaan keluarga Bakrie senilai Rp 8 triliun telah dihabiskan untuk

membayar ganti rugi korban lumur Lapindo di Sidoarjo. “Keluarga Bakrie kan dengan segala kekurangannya membeli aset-aset berupa tanah dan bangunan korban lumpur Sidoarjo.

Sudah Rp 8 triliun lebih harta keluarga untuk hal tersebut,” ujarnya Lalu Mara mengatakan, keluarga Bakrie rela mengeluarkan uang tersebut, meskipun menurutnya, perusahaan Bakrie yang melakukan pengeboran di Sidoarjo yaitu PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), bukanlah pemegang saham mayoritas di proyek Lapindo. “Pemegang saham lain ada Santos, ada Medco. Tapi kan seluruh pembelian dan penanganan dilakukan melalui harta keluarga Bakrie.

Jadi bandingkan dengan penunggak-

penunggak BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) yang hingga saat ini membebani APBN,” paparnya Sebelumnya juga, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso mengungkapkan, kewajiban Lapindo Brantas Inc kepada korban lumpur Sidoarjo tersisa Rp 1 triliun dari Rp 3,8 triliun yang wajib diganti rugi. “Kewajiban Lapindo sekarang tinggal sekitar Rp 1 triliun, dan mereka sudah berjanji akan mampu melunasinya maksimal sampai akhir 2012,” katanya Dikatakan Sunarso, dari kewajiban yang harus dibayarkan Lapindo kepada korban lumpur Rp 3,8 triliun, sampai saat ini sudah diselesaikan sebesar Rp 2,9 triliun. “Tinggal sisa

sekitar Rp 1 triliun lagi, dan mereka berkomitmen tahun ini selesai dan sudah menjadi bagian tugas kami (BPLS) untuk meminta pergantian tersebut dipercepat dengan cara imbauan, lewat surat tertulis,” jelasnya.

Menurut Sunarso, sementara dari sisi kewajiban pemerintah terhadap korban lumpur khususnya di luar peta terdampak, tahun ini akan ada pembayaran ganti kerugian dan pembebasan tanah kepada korban lumpur. “Akan ada pembayaran pada tahun ini, dan sampai 2013, namun jumlah persisnya saya tidak hafal, namun pada 2013 akan ada anggaran sebesar Rp 1 triliun dari negara untuk penyelesaian ganti kerugian ini,” pungkasnya. (cea/abe)

TARGET PAJAK 2012

Pemerintah Targetkan Pajak Rp 872 Triliun JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan perolehan pajak di 2012 sebesar angka penerimaan setahun sebelumnya yang mencapai Rp 872,6 triliun. Catatan DJP menyebutkan, per 26 November 2012 penerimaan pajak baru mencapai Rp708,89 triliun atau 80,1 persen dari target APBN-P 2012 sebesar Rp885,02 triliun.

Menurut Dirjen Pajak, Fuad Rahmany, pihaknya akan mengupayakan untuk memperoleh penerimaan pajak di 2012 setidaknya setara dengan perolehan di 2011. “Penerimaan pajak tahun ini, kami akan berusaha paling tidak menyamai penerimaan tahun lalu. Tetapi, saya tidak berani memberikan janji target tercapai

atau tidak,” kata Fuad di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Selasa (4/12).

Fuad mengungkapkan, akan sulit bagi Ditjen Pajak untuk memenuhi target penerimaan pajak seperti yang tertuang di APBN-P 2012. “Meskipun sulit, tetapi kami akan berusaha. Karena, pada Semester II tahun ini situasinya memang berat,” ujar Fuad.

Dia menjelaskan, rendahnya penerimaan pajak sejak awal Semester II tidak terlepas dari melemahnya kondisi perekonomian global. Penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, kata Fuad, secara tidak langsung telah memukul berbagai sektor ekonomi di dalam negeri.

Fuad mengatakan, sektor indus-

tri di Tanah Air yang paling terpukul dari pelemahan ekonomi global ada pada sektor pertambangan. Padahal, lanjut dia, sektor ini memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak. “Ekspor kita juga menurun, karena permintaan dunia terhadap sejumlah komoditas kita juga melemah.

Ini dampaknya pada penerimaan laba usaha mereka,” paparnya.

Guna menyikapi penurunan penerimaan pajak dari sektor pertambangan, menurut Fuad, DJP akan mengutip pajak dari sektor bisnis yang selama ini belum optimal digali. “Mudah-mudahan bisa kita tutup penurunan penerimaan pajak dari beberapa sektor yang lainnya,”

harapnya.

Sejauh ini ini, kata dia, jenis pajak yang sudah melampaui target adalah PPh Migas sebesar 108,5 persen.

Sedangkan, jenis pajak yang lain belum mencapai target antara lain, Pph Non-migas 75,8 persen, PPN dan PPnBM 82,27 persen, PBB 57,65 persen dan pajak lainnya 65,98 persen.

Salah satu cara untuk menggenjot penerimaan pajak, kata Fuad, DJP akan mengurangi jatah libur bagi karyawan di posisi front line atau yang langsung bersentuhan langsung dengan wajib pajak. “Selama Desember ini, Sabtu tidak libur. Hal ini kami lakukan agar penerimaan pajak bisa lebih tinggi lagi,” tuturnya. (bud/abe)

JAWA TIMUR

Kobar Keberatan APINDO Gugat UMK 2013 SURABAYA - Ratusan buruh dan mahasiswa di Surabaya, Selasa (4/12) kemarin melakukan aksi unjukrasa di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur, di Jl Cintandui Surabaya.

Massa yang tergabung dalam Komite Buruh Mahasiswa Bergerak (KOBAR) ini, menuntut agar APINDO tidak melakukan gugatan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur No 72 tahun 2012, tentang penetapan UMK 2013 Jawa Timur yang sudah diteken gubernur, pada 24 November lalu.

Dalam aksi yang melibatkan anak-anak dibawah umur ini, massa KOBAR juga meminta agar Gubernur Jawa Timur menetapkan upah layak sebesar Rp 2,2 juta. Mereka membawa spanduk berukuran besar yang

isinya “Tolak Gugatan Apindo pada UMK Jatim dan Revisi Upah Layak Rp 2,2 juta” dan dipasang di pintu gerbang kantor APINDO . Massa secara bergantian melakukan orasi yang intinya meminta APINDO tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Meski mendapat pressure dari buruh, APINDO melalui Wakil Ketua Bidang Pengupahan Apindo Jonson Simanjuntak kepada wartawan menegaskan pihaknya tetap akan melayangkan gugatan uji materi ke MA. APINDO bahkan mengajak para buruh untuk sama-sama melakukan gugatan terhadap pergub tersebut. “ Kita harus menghormati proses hukum yang berlaku. APINDO tidak harus mundur, hanya karena ada aksi protes. Ayo hormatilah mekanisme yang ada. Kalau mereka tidak setuju, mereka juga bisa seperti kami mengajukan uji materi silahkan, agar tuntutan mereka tercapai,” katanya APINDO kata Jonson menghormati hak buruh yang melakukan aksi ke kantornya, apalagi aksi dilakukan

dengan damai. Untuk diketahui, APINDO segera melayangkan gugatan ke MA untuk meminta agar membatalkan Pergub Jatim tentang UMK 2013 karena penetapan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut aturan, UMK ditetapkan berdasarkan usulan bupati dan walikota serta rekomendasi hasil dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.

Namun, pada UMK 2013, gubernur Jatim menetapkan UMK lebih besar dari yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Timur yakni dari Rp 1.567.000 menjadi Rp 1.740.000 untuk kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Berbeda dengan para pengusaha yang menilai UMK 2013 terlalu besar, para buruh justru sebaliknya. Mereka memprotes UMK 2013 karena menilai UMK yang ditetapkan masih dibawah standar hidup layak. Para buruh menilai UMK Rp 1.740.000 untuk Surabaya dan Kabupaten Gresik tidak layak dan mereka meminta agar UMK Rp 2,2 juta.

Sementara itu, pemerintah provinsi Jawa Timur tidak akan mer-

evisi UMK 2013 Jawa Timur meski ada penolakkan dari elemen buruh dan pengusaha. Hal tersebut disampaikan Asisten III Bidang Kesra Pemprov Jawa Timur Edi Purwinarto yang dihubungi Koma via ponselnya kemarin. “ Kalau tidak puas, ya silakan tempuh jalur hukum. Kita akan menghargai apapun hasilnya,” kata Edi yang juga Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur itu. Menurut Edi, pihaknya tidak mempermasalahkan upaya-upaya hukum yang dilakukan asalkan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Masalah Pergub pada dasarnya merupakan satu proses akhir yang sudah final. Ketika ada suatu pihak yang tidak bisa menerima melakukan gugatan itu merupakan hak mereka.

Oleh karenanya kita mempersilakan terhadap upaya-upaya hukum untuk melakukan gugatan terhadap Pergub yang sudah ditetapkan,” kata Edi. Apalagi, kemarin pemprov sudah melakukan sosialisasi UMK 2013 kepada seluruh pemerintah kabupaten/ kota. (han/abe)

RISET PENYAKIT TROPIS DAN INFEKSI

ITD Unair Diresmikan Sebagai Pusat Unggulan Riset Surabaya - Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga (ITDUA) hari ini akan diresmikan sebagai Pusat Unggulan Riset Penyakit Tropis dan Infeksi oleh Menteri Riset dan Teknologi RI Gusti Muhamad Hatta.

Peresmian ini dilakukan karena ITD masuk 16 besar dari 61 Pusat Riset untuk Pusat Unggulan Riset Penyakit Tropis dan Infeksi.

Terpilihnya ITD menjadi lembaga yang menjadi pusat unggalan ini ditandai dengan penandatanganan

3

RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

Master Plan Pengembangan Pusat Unggulan yang bertujuan pengembangan, program dan kegiatan, serta output yang dijanjikan.

Adapun program dan kegiatan yang dikembangkan di ITD meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan, pemeliharaan gedung, sertifikasi ISO/ IEC 17025, serta pengembangan SDM peneliti dan staf pendukung.

“Kemenristek RI telah memutuskan empat lembaga sebagai lembaga yang akan dikembangkan menjadi

Pusat Unggulan, salah satunya di antaranya adalah ITD”, kata Deputi Riset Prof. dr. Amin Subandrio W. Kusumo Ph.D., SpMK dalam rilis yang diterima Koma, Selasa (4/12).

Ia menjelaskan, ITD-UA memiliki 15 kelompok studi diantaranya Kelompok Studi Hepatitis, HIV, Dengue, Avian Influenza, Tuberkulosis, Malaria, dan Herbal Medicene. Serta didukung dengan 15 laboratorium, seperti lab. Hepatitis, lab. Malaria, lab. Dengue dll.

“Semua penelitian di ITD diarahkan pada produk vaksin, kit diagnostik, herbal medicine, dan epidemiologi terkait penanggulangan penyakit tropis infeksi”, tandas Amin Subandrio.

Di tahun-tahun mendatang, ITD diharapkan akan terus berkontribusi nyata dalam penanggulangan penyakit tropis, khususnya riset-riset terkait biologi molecular, vaksin, kit diagnostic, herbal medicine dan epimogologi penyakit infeksi. (han/abe)

INFRASTRUKTUR JALAN

Jasa Marga Bangun Tol Bawen-Solo JAKARTA-PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengaku telah siap membangun ruas jalan tol Bawen-Solo yang sempat tertunda, karena perseroan kekurangan dana sebesar Rp1,9 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mengungkapkan, pemerintah akan menutup kekurangan dana tersebut dengan menggunakan uang kas Jasa Marga. Dalam proses pembangunannya, jelas Dahlan, Kementerian Pekerjaan Umum akan memberikan sejumlah kemudahan bagi pengembang. “Bukan berupa uang, tetapi kemudahan seperti pembebasan lahan,” kata Dahlan di Kantor Menteri BUMN Jakarta, Senin (3/12).

Dahlan menjelaskan, selain berkoordinasi dengan Kementrian PU, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Upaya ini dilakukan Dahlan untuk memenuhi target pembebasan lahan hingga mencapai 50 persen sampai Maret 2013. “Kalau 50 persen sudah terbebas, maka pada bulan April Jasa Marga sudah bisa memulai bekerja,” katanya.

Dahlan mengatakan, Jasa Marga sudah merencanakan bahwa proses pengembangan ruas tol Bawen-Solo akan dilaksanakan setelah ruas tol Jasa Marga sudah Ungaran-Bawen rampung. “Jadi, merencanakan tidak usah menunggu supaya mobi- bahwa proses lisasi alat dan mobilisasi manusia. pengembangan Sudah bisa langsung,” ujar Dahlan. ruas tol Bawen-Solo Seperti diketahui, proyek jalan akan dilaksanakan tol Semarang-Solo dibagi menjadi setelah ruas tol lima seksi, yakni Seksi I SemarangUngaran-Bawen Ungaran (16,3 kilometer) yang sudah rampung beroperasi sejak diresmikan pada November 2011, Seksi II UngaranBawen (13,33 kilometer), Seksi III Bawen-Solo (18,2 kilometer), Seksi IV Solo-Boyolali (22,4 kilometer) dan Seksi V Boyolali-Karanganyar (11,4 kilometer).

Pembangunan proyek jalan Tol Semarang –Solo dilaksanakan Jasa Marga melalui anak perusahaannya, PT Trans Marga Jateng (TMJ). Seksi I Semarang-Ungaran telah beroperasi sejak akhir 2011, sementara untuk ruas tol Ungaran-Bawen masih dalam tahap pengerjaan konsktruksi.

Dahlan berharap, proyek jalan tol Semarang-Solo bisa menyerap tenaga kerja dari wilayah sekitar proyek. “Lapangan pekerjaan harus bertambah. Bagaimana caranya? Proyek BUMN harus berjalan dengan baik, salah satunya membangun jalan tol,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Dahlan, rencana Jasa Marga untuk membeli ruas tol Semarang-Kendal masih terkendala dengan pemilik ruas tol PT Bakrie Land Development Tbk. “Jalan tol Semarang-Kendal masih bermasalah, karena izinnya masih di tangan Bakrie. Saya sudah izinkan Jasa Marga untuk membeli tol itu tapi masih terganjal,” terangnya.

Proses pembelian tol milik Bakrie, jelas Dahlan, masih berada pada tahap negosiasi dan diharapkan proses ini bisa segera terlewati. “Sekarang masih nego dan ini tergantung pemiliknya. Jasa Marga berinisiatif membeli semuanya, saya mengapresiasi itu.

Entah mau membeli dua, tiga atau empat ruas,” katanya. (bud/ abe)

KARTU TRAYEK BERLANGGANAN

DAOPS 8 Surabaya hapus KTB karena merugi SURABAYA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops 8 Surabaya menghapus program Kartu Trayek Berlangganan (KTB) per 1 Desember 2012 lalu, karena kesulitan menghitung tingkat akupansi kereta setelah adanya kebijakan pembatasan jumlah penumpang kereta api. Hal tersebut disampaikan Kepala Humas PT KAI Daops 8 Surabaya Sumarsono saat dihubungi Koma via ponselnya tadi malam.

“Untuk masalah KTB, kita memang kesulitan untuk bisa menghitung berapa akupansi kereta, karena kita juga memberlakukan kapasitas angkut, dimana untuk KA jarak sedang dan jauh kapasitasnya tidak boleh lebih dari 100 persen sedangkan untuk KA lokal masih ada toleransi sampai 150 persen,” ujar Sumarsono. Padahal, lanjut Sumarsono, pembatasan ini berkaitan erat dengan keselamatan dan ketertiban penumpang. Selama masih ada KTB, maka agak sulit untuk mewujudkan hal tersebut.

KTB yang dikeluarkan Daops 8 Surabaya diperuntukkan bagi pelanggan kereta api yang berada di wilayah Lamongan, Blitar dan Malang, yang jumlahnya mencapai 500 Mereka yang pelanggan. Mereka ini adalah pelang- mengantongi KTB, gan KA Panataran dan Komuter yang tidak perlu antri transportasi utamanya menggunakan di loket untuk mendapatkan tiket, kereta.

Mereka yang mengantongi KTB, namun langsung tidak perlu antri di loket untuk men- naik ke kereta dapatkan tiket, namun langsung naik dengan hanya ke kereta dengan hanya menunjukkan menunjukkan KTB. Sistem pembayarannyapun di- KTB. Sistem lakukan sekali sebulan. Menurut Su- pembayarannyapun marsono, sistem ini sudah tidak cocok dilakukan sekali lagi karena ke depan semua sistem sebulan. ticketing berbasis jaringan, jadi tidak ada pelayanan tiket yang sifatnya manual.

Ia menambahkan, dengan penghapusan KTB, KA ingin memperlakukan semua pelanggannya sama .

“Artinya, kalau antri ya semua harus antri untuk mendapatkan tiket,” tandasnya. Dalam catatan daops 8, masih ada pelanggan KTB yang berlaku hingga 8 desember mendatang .

Pihak kereta api masih menerima mereka namun tidak memberikan layanan perpanjangan. Jalan keluarnya, sementara daops 8 memberikan toleransi yang masa berlakunya seminggu. Pelanggan KTA juga diprioritaskan untuk mendapatkan karcis di stasiun .

Sehari sebelumnya, para pemegang KTB melakukan protes terhadap kebijakan daops 8 tersebut. Mereka menilai penghapusan ini mengganggu waktu kerja mereka yang harus pulang pergi Surabaya-Malang setiap hari, karena mereka harus antre membeli tiket.

Selain efisien dari segi waktu, sistem KTB bagi para pekerja di Surabaya dan Malang itu juga menguntungkan karena setiap bulan mereka hanya membayar Rp 123.500, artinya setiap hari hanya mengluarkan biaya rata-rata Rp 4 ribu. Sementara jika menggunakan bus, biaya yang dikeluarkan setiap hari dapat mencapai 30 ribu rupiah. Itu tanpa jaminan ketepatan waktu berangkat dan sampai. (han)

4 INFRASTRUKTUR JALAN

Anggaran Pembangunan Jalan Diusulkan Naik SUMENEP – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep akan menaikkan anggaran pembangunan jalan pada 2013 guna memastikan tidak ada lagi jalan rusak.

“Pada APBD 2012, anggaran pembangunan jalan dialokasikan Rp 40 miliar, dan untuk 2013 diusulkan Rp80 miliar. Namun, saat ini, RAPBD 2013 masih dalam proses pembahasan. Semoga saja usulan kami disetujui oleh anggota DPRD,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep M Syahrial, kemarin.

Sesuai hasil evaluasi internal, kata dia, banyak jalan kabupaten maupun kecamatan, yang tersebar di 27 kecamatan, mengalami kerusakan.

“Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan bagi kami untuk mengusulkan naiknya anggaran pembangunan jalan. Pada 2013, semua jalan yang rusak akan diperbaiki,” ujarnya.

Pada 2013, kata dia, Pemkab Sumenep memprioritaskan pembangunan infrastruktur, salah satunya perbaikan jalan rusak.

Salah satu jalan yang rusak terdapat di Dusun Samporna Desa Campaka Kecamatan Pasongsongan.

Padahal, jalan tersebut merupakan jalan poros antarkecamtan yang menghubungkan Kecamatan Ganding dan Rubaru.

Warga yang kesal dan protes karena jalan tersebut tidak segera diperbaiki oleh pemerintah, akhirnya menggalang dana untuk memperbaiki jalan itu. (sai/abe)

SUMENEP

RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

Masa Jabatan Ratusan Kades Berakhir 2013 SUMENEP - Sebanyak 216 kepala desa (kades) di kabupaten Sumenep akan lengser dari jabatannya.

Pada 2013 mendatang, dengan rincian pada Maret sebanyak 74 kades, Mei sebanyak 117 kades, Juni sebanyak 22 kades, November sebanyak dua kades, dan satu kades meninggal dunia.

“Kami berencana menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak untuk desa yang masa jabatan kadesnya berakhir pada 2013,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Sumenep Ferdiansyah Tertajaya, kemarin.

Namun, kata dia, hingga sekarang format atau teknis pilkades serentak itu belum dipastikan, karena masih dalam pembahasan.

“Pilkades serentak yang kami inginkan itu, berlangsung dalam satu tahap atau waktu.

Namun, kalau tidak bisa dilaksanakan dalam satu tahap, bisa dua tahap. Semuanya masih dalam pembahasan, dan tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan kami,” ujarnya.

Ia menjelaskan, secara internal, pihaknya telah melakukan persiapan awal untuk melaksanakan pilkades serentak, di antaranya membicarakannya dengan anggota DPRD Sumenep.

“Secara prinsip, anggota DPRD mendukung pelaksanaan pilkades serentak. Hanya saja,

untuk teknis pelaksanaannya, perlu pembahasan yang lebih matang dan rinci. Kami bersama staf sering diskusi untuk mencari format yang terbaik,” paparnya.

Selain berkoordinasi dengan anggota DPRD, kata dia, pihaknya melakukan kajian-kajian terhadap pola pilkades serentak dan selanjutnya menyesuaikan dengan aturan main yang ada.

“Kami juga akan melakukan rapat kerja dengan perangkat desa yang nantinya bertindak sebagai pelaksana. Format

pelaksanaan pilkades akan dibicarakan hingga tuntas dalam forum tersebut,” tukasnya.

Ferdiansyah menjelaskan, salah satu alasan pelaksanaan pilkades direncanakan serentak itu adalah meminimalisir terjadinya konflik di antara warga.

“Ini untuk memecah konsentrasi warga di kawasan desa yang akan ada pilkades. Kalau pilkades dilakukan serentak, maka warga desa tertentu itu tidak akan berpikiran ke pelaksanaan pilkades di desa lainnya,” katanya.(rif/abe)

PEMBUNUHAN

Polisi Selidiki Pembunuhan Berlatarbelang Isu Santet SUMENEP - Warga Desa Manding Daya, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Sahrawi (60) ditemukan tewas, Senin (3/12) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan terhadap korban. Namun, diduga kuat bukan motif perampokan, karena sepeda motor dan barang-barang milik korban tidak hilang dan ditemukan di sekitar lokasi penemuan mayat korban.

“Banyak warga yang menduga terbunuhnya korban karena diduga memiliki ilmu santet. Itu informasi di lapangan. Saat ini, kami masih melakukan penyelidikan,” kata Kapolsek Manding AKP Bambang AW, kemarin.

Untuk sementara, polisi baru menginterogarsi tiga warga setempat untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut .

“Sebagian besar warga yang kami tanyakan soal itu, menjawab tidak tahu. Namun, kami akan terus berupaya mengungkap kasus ini hingga tuntas,” tukasnya.

Sebelum ditemukan tewas di pinggir jalan, korban menghadiri tahlilan di rumah tetangganya.

Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka bacok di sejumlah bagian tubuhnya. (rif/abe)

BANTUAN HIBAH

Pembahasan RAPBD 2013 Mandeg SUMENEP - Pembahasan Rancangan APBD 2013 oleh anggota DPRD Sumenep di masing-masing komisi, kemarin, mandeg. Hal itu dipicu adanya materi PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah yang dinilai tidak rasional, karena penerima hibah harus berbadan hukum.

Ketua Fraksi Keadilan Demokrasi DPRD Sumenep Hasan Mudhari menilai materi PP Nomor 2 Tahun 2012 tidak rasional, karena bantuan hibah itu harus melalui lembaga yang berbadan hukum, yaitu lembaga yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. “Sebagian bantuan hibah di Sumenep itu berupa bantuan keagamaan, di antaranya bagi masjid dan mushalla. Kalau PP itu diterapkan ke APBD 2013, bantuan keagamaan tidak bisa dialokasikan.

Padahal, kegiatan tersebut masih dibutuhkan,” ujarnya, kemarin.

Sementara Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Sumenep Iskandar menjelaskan, saat ini, anggota di sejumlah komisi tidak membahas RAPBD 2013, akibat aturan main PP Nomor 2 Tahun 2012, utamanya terkait penerima bantuan hibah harus berbadan hukum, menimbulkan polemik. ”Ini menjadi persoalan. Kami sepakat kalau PP Nomor 2 tahun 2012 tidak diberlakukan dulu, karena masih menuai polemik yang menghambat lancarnya pembahasan RAPBD 2013,” tukasnya.

Selain keterlambatan sosialisasi, PP Nomor 2 Tahun 2012 dinilai akan menghapus bantuan keagamaan seperti bantuan ke masjid, mushalla, dan guru ngaji, yang sejak beberapa tahun belakangan ini menjadi program atau kegiatan pemerintah daerah. (sai/abe)

ANGKUT GARAM

s.bachri/koranmadura

- Para petani saat mengangkut garam hasil produksi dilahan mereka.

Angkutan Kepulauan

PT Sumekar Janji Perbaiki Fasilitas Kapal DBS I SUMENEP – Manajemen PT Sumekar yang menjadi operator di lintasan Kalianget-Kangean berjanji akan memperbaiki fasilitas Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I yang selama ini merupakan armada untuk beroperasi di jalur tersebut.

Direktur PT Sumekar, Rasul Junaidi mengatakan, saat ini pihaknya memperbaiki fasilitas Kapal DBS I, di antaranya kursi atau tempat duduk penumpang dan mesin.

“Sebagai pimpinan baru di PT Sumekar, saya sengaja menyentuh perbaikan fasilitas dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelanggan. Sejak berdiri hingga sekarang, PT Sumekar yang merupakan salah satu badan usaha milik Pemkab Sumenep itu ternyata masih berkategori kurang sehat,” katanya, kemarin.

Sejak tanggal 20 November, Kapal DBS I| menjalani perawatan rutin tahunan atak dok di La-

mongan.

“Melalui dok, kami tidak hanya memperbaiki mesin saja, akan tetapi seluruh fasilitas kapal

.... kami tidak hanya memperbaiki mesin saja, akan tetapi seluruh fasilitas kapal seperti kursi. Kami menginginkan kapal tersebut semakin nyaman untuk dinaiki calon penumpang,” ujarnya seperti kursi. Kami menginginkan kapal tersebut semakin nyaman untuk dinaiki calon penumpang,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, perbaikan fasilitas kapal tersebut dilakukan untuk menunjang rencana penyesuaian kenaikan tarif yang sejak beberapa waktu lalu diusulkan

manajemen PT Sumekar.

“Usulan kenaikan tarif untuk Kapal DBS I sudah kami ajukan kepada Bupati dan DPRD Sumenep. Usulan tarif itu tentunya harus ditunjang oleh peningkatan fasilitas di kapal. Kami mengusulkan adanya penyesuaian tarif dari Rp 60 ribu menjadi Rp 115 ribu,” ujarnya.

Namun, kata dia, hingga saat ini rencana penyesuaian tarif yang diusulkannya itu belum dibahas oleh pemerintah daerah.

“Pembahasan penyesuaian tarif itu butuh waktu. Kami sebenarnya berharap pada pemerintah daerah secepatnya membahas rencana penyesuaian tarif tersebut supaya segera ada kepastian. Kalau tarif dinaikkan, kami menargetkan bisa memberikan kontribusi Rp 100 juta lebih bagi pendapatan asli daerah,” jelasnya. (rif/abe)

sai/koranmadura

DBS I

- Kapal milik PT Sumekar yang melayani angkutan kepulauan.

Fasilitas Pendidikan

Rumah Dinas Guru Tak Boleh Disewakan!

SUMENEP – Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menyatakan rumah dinas bagi guru yang biasanya berada di kawasan sekolah tertentu, tidak boleh disewakan kepada siapa pun, karena pada dasarnya fasilitas tersebut dibangun untuk ditempati guru yang aktif mengajar di sekolah tersebut.

“Kami baru tahu kalau yang menempati rumah dinas guru di SDN Kebunan I Kecamatan Kota itu adalah pensiunan, setelah ramai diberitakan.

Kalau sudah pensiun, seharusnya guru dan keluarganya itu harus keluar dari rumah dinas tersebut, karena sudah tidak punya hak untuk menempatinya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Ahmad Masuni, kemarin.

Sebelumnya, penghuni rumah dinas guru di SDN Kebunan I, Krisdiana mengaku mengantongi izin menempati rumah dinas tersebut dan

membayar uang sewa setiap bulan sebesar Rp 10.000 ke Dinas Pendidikan.

Masuni menjelaskan, hingga sekarang, pihaknya belum menerima laporan dari pimpinan UPT Pendidikan Kota terkait penggunaan rumah dinas guru oleh orang yang tidak berstatus guru pegawai negeri sipil (PNS) aktif.

“UPT Pendidikan Kota seharusnya mengetahui sekaligus melaporkan hal tersebut kepada kami, dan selanjutnya kami bisa melakukan tindakan.

Rumah dinas guru itu harus digunakan oleh guru yang aktif,”

tegasnya.

Kalau ada peralihan pengguna, kata dia, seharusnya UPT dan pimpinan sekolah memberitahukannya ke Dinas Pendidikan Sumenep.

“Untuk sementara memang tidak ada laporan soal itu kepada kami. Namun, pada prinsipnya, semua aset termasuk rumah dinas guru tidak boleh disewakan, baik bagi guru maupun di luar guru, karena perumahan itu dibangun supaya ditempati guru aktif yang mengajar di sekolah tersebut,” katanya.

Masuni mengatakan, pihak-

nya akan membentuk tim untuk menginventarisasi semua rumah dinas guru guna memastikan fasilitas tersebut digunakan oleh orang yang berhak menempatinya (guru aktif yang mengajar di sekolah tersebut).

“Informasi yang kami terima, sebagian rumah dinas guru ditempati orang luar (bukan guru aktif ). Kalau nantinya memang ada rumah dinas guru yang digunakan oleh orang yang bukan guru aktif, mereka harus keluar, karena memang tidak berhak menempati fasilitas itu,” tukasnya. (rif/abe)

PAMEKASAN

5

RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

PENERTIBAN KTP

Bupati Pantau Distribusi e-KTP

CEK FISIK

fawaid/koran madura

- Bupati Pamekasan Kholilurrahman saat memantau pelaksanaan perekaman data e-KTP.

s.bachri/koran madura

PETIK LAUT - Parade perahu nelayan saat petik laut di Kecamatan Tlanakan Pamekasan.

Harga Daging Beranjak Naik PAMEKASAN - Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, naik dibanding harga pada saat lebaran Idul Adha. Naiknya harga daging sapi itu, menurut sejumlah pedagang, dipengaruhi naiknya harga sapi.

Di Pasar Kolpajung dan Pasar Gurem, harga daging sapi mencapai Rp. 70 ribu sampai Rp. 75 ribu perkilogram. Padahal, menjelang hari raya Idul Adha, harga barang tersebut masih Rp. 60 ribu sampai dengan Rp. 62 ribu perkilogram.

Nurul Komariyah dan Hindun, dua penjual daging di Pasar Kolpajung, kemarin (4/12), mengatakan saat ini harga sapi naik karena para peternak kesulitan mencari pakan ternak akibat kemarau panjang.

“Para peternak sapi mengaku kesulitan mencari pakan dan harus membeli dengan harga yang cukup mahal. Sehingga mempengaruhi harga sapi di pasaran,” kata Komariyah.

Pekan lalu, harga komoditas ini sempat turun menjadi Rp. 65 ribu sampai Rp. 68 ribu perkilogram,

setelahnya kembali naik ke harga semula. Belum bisa dipastikan apakah harga daging sapi ini akan kembali turun seperti saat menjelang Idul Adha.

Sejumlah pedagang bakso mengaku terpaksa beralih menggunakan daging kambing sebagai bahan baku dagangan mereka. Sebab, sampai saat ini harga daging kambing relatif tidak mengalami kenaikan cukup tajam.

Di dua pasar terbesar di Pamekasan itu, harga daging kambing lokal masih berkisar Rp. 40 ribu

sampai Rp. 45 ribu. Sementara daging domba Rp. 30 ribu sampai Rp. 35 ribu perkilogram atau rata-rata hanya naik Rp. 5 ribu dibanding pada masa hari raya idul Adha.

“Kami harus mensiasati mencampur dengan daging kambing untuk tetap memperoleh untung.

Sebab, tidak mungkin kami menaikkan harga karena penjual lainnya sebagian juga menggunakan cara yang sama,” kata Mulyadi, salah seorang penjual bakso. (muj)

PAMEKASAN – Bupati Pamekasan Kholilurrahman kemarin mendatangi Kantor Kecamatan Kota guna memantau langsung distribusi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di wilayah tersebut.

“Kami menargetkan pendistribusian e-KTP bagi warga Pamekasan tuntas pada Februari 2013. Kami sudah minta jajaran untuk menyiapkan segala sesuatunya supaya distribusi e-KTP berjalan lancar,” katanya.

Selain memantau proses pendistribusian e-KTP, Bupati juga menerima e-KTP

dari petugas dispendukcapil di Kecamatan Kota. ”Pendistribusian e-KTP dilakukan secara bertahap untuk mencegah antrean warga yang akan menerimanya,” ujarnya.

Data di Dispendukcapil Pamekasan, jumlah wajib eKTP sebanyak 627.977 orang, dan perekaman data para wajib e-KTP mencapai 92,3 persen.

Sejak beberapa waktu lalu, e-KTP sudah didistribusikan kepada warga Pamekasan dan hingga sekarang pendistribusiannya sekitar 77 persen. (afa/abe)

Polemik Pemilukada Pamekasan

Pasangan ASRI Yakin Menang di PTUN PAMEKASAN - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Ahmad Syafi’i – Kholil Asyari (ASRI) merasa optimis memenangkan gugatan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasangan tersebut merasa memiliki bukti yang cukup atas kejanggalan keputusan KPU Pamekasan yang mencoret ASRI dari daftar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) setempat.

“Saat ini kami masih menunggu putusan Hakim Tata Usaha Negara. Kami yakin memenangkan gugatan ini karena kami memiliki beberapa bukti kuat,” kata Ketua Tim Pemenangan ASRI, Nawawi Thoha, kemarin (4/11).

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan itu mengatakan gugatan terpaksa diajukan timnya karena merasa didholimi KPU. Sebab, pencoretan pasangan mantan Bupati pamekasan, Ahmad Syafii dan mantan Ketua DPRD Pamekasan, Kho-

lil Asyari itu tanpa didasarkan fakta hukum yang kuat.

“Keputusan itu sangat sarat kepentingan dan didasarkan pada keberpihakan pada salah satu pasangan calon.

Dan sejak awal, ada indikasi pasangan yang kami usung tidak akan diloloskan dalam verifikasi,” katanya.

Alasan pencoretan ASRI oleh KPU, kata dia, terkesan dibuat-buat dan mengabaikan fakta hukum yang kuat.

Lembaga tersebut juga mengabaikan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilukada yang menyatakan calon lainnya memiliki kelembahan fatal karena tidak bisa menunjukkan ijazah sekolah dasar, namun diabaikan.

Ditanya sikap pasangan tersebut jika putusan PTUN justru bertolak belakang dengan yang diharapkan, Nawawi menyatakan akan menghormati dan siap melaksanakan keputusan itu.

Sebab, sejak awal, pihaknya berkomitmen untuk menjunjung tinggi aturan

yang ada, termasuk langkahnya melakukan gugatan ke PTUN. Dijelaskannya, saat ini sidang di pengadilan tersbut masih berlangsung selama dua kali dan memasuki pemeriksaan berkas gugatan, termasuk pemeriksaan pihak penggugat dan tergugat. Sehingga, ia menepis anggapan bahwa pasangan ASRI telah dinyatakan kalah oleh pengadilan tersebut seperti isi pesan singkat yang pernah beredar di Pamekasan, beberapa waktu lalu.

“Pesan singkat itu menyesatkan.

Sampai saat ini belum ada keputusan atas gugatan kami baik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maupun di PTUN,” katanya.

KPU Pamekasan digugat ke PTUN oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ahmad Syafii-Kholil Asyari (ASRI) yang diniliai KPU tidak memenuhi persyaratan. Pasangan tersebut menilai, keputusan lembaga pimpinan Mohammad Ramli itu melakuka pen-

coretan tidak didasarkan atas azaz netralitas penyelenggara pemilu.

Menurut Ketuta Tim Advokasi Pasangan ASRI, Heru Budi Prayitno, penyelenggara pemilihan umum itu tidak bersifat netral karena mengabaikan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilukada yang menyatakan pasangan Kholilurrahman-Masduqi (KOMPAK) juga memiliki kekurangan. Yakni, tidak bisa menunjukkan ijazah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar) sebagai persyaratan utama calon bupati.

“Pasangan tersebut hanya bisa menunjukkan surat keterangan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paiton bahwa Kholilurrahman pernahbersekolah di sekolah tersebut, namun dengan nama berbeda, yaitu M Cholil.

Tapi KPU mengabaikannya,” kata Heru, beberapa waktu lalu. (yin/muj)

Jelang Musim Hujan

Angin Puting Beliung Ancam Warga Empat Kecamatan PAMEKASAN - Empat kecamatan di Kabupaten Pamekasan tergolong sebagai lokasi rawan angin puting beliung. Selain merupakan daerah yang memiliki hamparan tanah lapang luas, juga berada di wilayah pesisir.

Ke-empat kecamatan yang wilayahnya rawan angin puting beliung itu adalah Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Pegantenan.

“Kami berharap warga di empat kecamatan tersebut waspada. Memasuki musim hujan biasanya sering terjadi angin puting beliung,” kata Ketua Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan Iskandar Syah, kemarin.

Untuk sementara, Kecamatan Pegantenan merupakan wilayah yang paling sering dilanda bencana anging puting beliung.

Namun, kata dia, bukan tidak mungkin angin puting beliung itu juga terjadi di luar empat wilayah kecamatan tersebut.

Ia berharap warga waspada, ketika terdapat awan tebal dan posisinya meruncing ke bawah pada saat hujan deras.

“Kalau ada kondisi yang yang seperti itu, jangan memaksakan diri di dalam rumah. Ini untuk menghindari hal-hal tak diinginkan,” ujarnya.

Sebelumnya belasan rumah di Desa Beringin Kecamatan Proppo Pamekasan, Kamis (29/11), rusak akibat diterjang angin ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Bahkan, dua dari belasan rumah itu ambruk, yakni milik Asmin dan Umriyah warga Dusun Beringin Laok Desa Beringin Kecamatan Proppo Pamekasan. (afa/abe)

fawaid/koran madura

AMBRUK

- Salah satu rumah warga runtuk akibat diterjang angin puting beliung.

SOLIDARITAS

fawaid/koran madura

- Sejumlah wartawan Pamekasan saat menggalang dana untuk Alm. Zahri Rahmat.

AKSI SOLIDARITAS

Wartawan Galang dana untuk Almarhum Zahri PAMEKASAN Para wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Pamekasan, kemarin siang, menggalang dana untuk almarhum Zahri Rahmat, wartawan Harian Bangsa.

Almarhum meninggal dunia di rumahnya di Dusun Muncar, Desa Pakandangan Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, kemarin dini hari pukul 02.00 WIB akibat serangan jantung.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami. Nantinya, dana yang berhasil kami kumpulkan itu akan diserahkan kepada keluarga almarhum di Sumenep,” kata Sekretaris Aliansi Jurnalis Pamekasan Taufikurrahman.

Ia menjelaskan, alrma-

hum yang juga pernah menjadi wartawan majalah terbitan Dishubkominfo Pamekasan itu dikenal sebagai sosok yang pendiam.

“Almarhum cukup lama bertugas di Pamekasan. Kami menggalang dana di gedung DPRD, karena selama ini almarhum lebih sering meliput kegiatan di DPRD,’’ ujarnya.

Penggalangan dana yang dilakukan Aliansi Jurnalis Pamekasan itu mendapat apresiasi dari anggota DPRD dan sebagian besarnya memberikan sumbangan.

Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua anak, masing-masing berumur enam tahun dan lima tahun. (afa/abe)

6

SAMPANG

RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

PEMBUNUHAN

Dekorator Manten Tewas Dibunuh

IDENTIFIKASI

Ryan Hariyanto/koranmadura

SAMPANG - Tohir (30) Warga Dusun Totongan, Desa Komis, Kecamatan Kedungdung tewas. Diduga, korban dibunuh orang tak dikenal, Selasa (4/12). Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara (TKP) langsung olah TKP setelah sebelumnya memasang garis polisi (police line).

Informasi yang dihimpun, pertama kali korban ditemukan Sirat, warga setempat pukul 05.15 Wib (4/12) saat berangkat ke pasar. Lokasi ditemukannya korban, tak jauh dari rumah korban, sekitar 500 meter dari rumah korban ke TKP. Korban diketahui sebagai dekorator acara manten.

Korban yang diketahui masih berstatus tunangan itu, masih belum diketahui motif penyebab pembunuhannya. Beberapa luka yang terdapat di sekujur tubuh korban, diantaranya luka robek sebelah kanan dan di sebelah kiri kepala. ”Kami sudah mendapatkan keterangan dari warga yang pertama kali melihatnya,” Terang AKBP Solehan, Kapolres Sampang saat ditemui di lokasi kejadian.

Sementara itu, saat keluarga korban mendapatkan informasi terkait tewasnya Tohir, tak terbendung tangisan keluarga lainya, Bahkan saudara korban saat hendak menghampiri jasadnya pingsan tak sadarkan diri, termasuk calon istri korban pun menangis histeris. Beberapa warga lainya turut membantu menggotong jasad korban untuk dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di Dusun Totongan Desa Komis Kecamatan Kedungdung, Sampang.

Hingga berita ini ditulis, masih belum diketahui motif dibalik pembunuhan tersebut. “Sementara belum bisa diketahui motifnya, karena masih tahap penyelidikan,” pungkas kapolres. (ryn/msa)

- Aparat kepolisian dari Polres Sampang saat melakukan oleh TKP terhadap korban pembunuhan.

Tim Paslon Minta PNS, Polri dan TNI Netral SAMPANG - Ekskalasi suhu politik menjelang pelaksanaan Pilkada Sampang 12 Desember mendatang, memang masih stabil. Namun sejumlah tim sukses pasangan calon (paslon) mengimbau agar aparat keamanan yang menjaga di 1.462 TPS tetap bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu paslon.

Aliyil Farmadi, sekretaris tim pemenangan paslon Fannan Hasib dan Fadhilah Budiono (Alfalah), mengingatkan supaya semua pihak tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas politik. Sebab selama ini warga Sampang dikenal mudah tersulut kerusuhan saat pelaksan-

aan Pemilu. “Kami tak ingin mengulang sejarah buruk pemilu di Sampang berakhir dengan aksi kerusuhan seperti tahun 1997 silam. Akibat konflik politik tersebut, masyarakat kecil menjadi korban,” ujar Farmadi, panggilan akrabnya, Selasa (4/12).

Di tempat terpisah, Joni Purnomo, ketua tim sukses Hermanto Subaidi dan Djakfar Sodiq (Hejaz), juga mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak bermain curang. Sebab hal itu bisa memicu konflik antarpendukung paslon.

Menurutnya, masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya, tanpa harus melalui cara-cara tidak sehat.

“Misalnya intimidasi atau melakukan kecurangan yang dapat merugikan paslon lain,” katanya.

Sementara itu Kabag Ops Polres Sampang, Kompol Alfian Nurizal menegaskan, pengerahan 700 pasukan untuk mengamankan pemilukada akan bekerja secara profesional, dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan menjaga netralitas Polri sebagai pengayom masyarakat.

Sedangkan KPU setelah mendapat sorotan gudang logistik yang dinilai tidak representatif, kini sudah memindahkan kegiatan pelipatan surat suara (SS) ke gedung serba guna Polsek Kota.

Ini melibatkan 150 pekerja di bawah pengawasan ketat tim sukses masingmasing paslon.

Ketua Pokja Logistik KPU, Hernandi Kusumahadi, proses pelipatan SS, termasuk penyortiran dan pengepakan dilaksanakan selama 5 hari. Jumlah surat suara yang dilipat dan disortir tersebut mencapai 68.985 lembar sesuai dengan jumlah DPT. “Kami mempersilakan semua tim sukses masing-masing paslon untuk ikut mengawasi proses pelipatan hingga pengepakan SS yang dimasukkan ke dalam kotak suara,” kata Dedet, panggilan akrabnya. (msa/abe)

Pohon Tumbang

Jalur Sampang - Bangkalan Macet SAMPANG – Angin kencang saat hujan lebat deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Sampang

Ryan Hariyanto/koran madura

TUMBANG - Pengendara saat melintasi pohon asam yang tumbang di jalan raya Jrengik.

Kemarin siang, mengakibatkan satu pohon asam tumbang di Jalan Raya Jrengik dan menutupi separuh badan jalan.

Meski tidak ada korban jiwa, tumbangnya pohon asam di jalan yang merupakan jalur utama Sampang-Bangkalan itu membuat arus lalu lintas macet hingga satu kilometer, baik dari arah

Semburan Gas

barat (ke Sampang) maupun timur (ke Bangkalan).

Petugas dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang dibantu Polsek Jrengik berusaha memotong pohon yang tumbang ke tengah jalan raya tersebut dengan mesin gergaji. ”Selain sudah tua, tumbangnya pohon asam tersebut diduga akibat angin kencang,“ kata pengamat jalan Dinas PU Bina Marga Sampang Fadholah di lokasi kejadian.

Sementara anggota Polsek Jrengik diterjunkan ke lokasi langsung memberlakukan sistem buka-tutup, guna kelancarana arus lalu lintas sekaligus mencegah semakin panjangnya antrean. (ryn/msa/abe)

Disperindagtam Minta Bantuan Dinas ESDM Jatim SAMPANG – Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Sampang masih berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur guna mengetahui penyebab munculnya semburan yang diduga gas.

Lubang tersebut mengeluarkan kobaran api dari lokasi yang sebelumnya dibor untuk mencari sumber air. “Kami sudah melaporkan sekaligus meminta bantuan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk meneliti kandungan di lokasi pengeboran air hingga menge-

luarkan kobaran api,” kata Pelaksana Tugas Kepala Disperindagtam Sampang Heri Susilo, kemarin.

Lokasi yang dibor untuk mencari sumber air oleh salah seorang guru di SDN Angsokah III Kecamatan Omben, Jalaludin, sejak Kamis (29/11) pekan lalu ternyata mengeluarkan kobaran api.

Namun, setelah pengeboran mencapai kedalaman 40 meter, tiba-tiba menyemburkan air setinggi empat meter.

Setelah air mulai surut, api yang menyembur dari lokasi pengeboran itu itu setinggi kurang lebih 1,5 meter.

“Kami mengetahui ada kobaran api dari lokasi pengeboran air itu pada Senin (3/12) sekitar pukul 05.00 WIB,” kata Jalaludin.

Akibat kejadian tersebut, warga setempat berbondong-berbondong ingin melihat secara langsung pusat semburan api tersebut, termasuk sejumlah staf Disperindagtam Sampang. (ryn/ msa/abe)

VALIDASI DATA PENERIMA BOS MD

Komisi D DPRD Gandeng LSM SAMPANG - Komisi D DPRD Sampang terus berusaha mencari data yang valid tentang jumlah madrasah diniyah yang menerima bantuan dana operasional sekolah (BOS).

Salah satu caranya dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pimpinan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sampang.

Ketua Komisi D DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menjelaskan, salah satu alasan dilaksanakannya rakor adalah banyaknya laporan masyarakat tentang keberadaan madsarah diniyah.

“Ada laporan yang menunjukkan adanya dugaan lembaga fiktif. Semua laporan masyarakat tentunya harus kami tampung dan selanjutnya perlu dilakukan klarifikasi sekaligus bentuk sinkronisasi data,” katanya, kemarin.

Kali ini, ketiga element pemerintahan tersebut, membahas masalah Bantuan Operasi Sekolah (BOS) Madrasah Diniyah (MD) tahun anggaran 2012, sekaligus sebagai verifikasi kevalidan data bagi lembaga sekolah yang akan menerima bantuan dana BOS MD tersebut.

Pada tahun ini pula, Komisi D DPRD Sampang menggandeng sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna mencari data yang valid.

“Ini salah satu upaya kami untuk bersinergi dengan elemen lain dalam rangka pembenahan di segala sektor,” ujarnya.

Kendati demikian, upaya pemutakhiran data yang dilakukannya itu diharapkan tidak mengganggu aktivitas yang berhububungan dengan perencanaan dan pencairan dana BOS. “Saya berharap proses pencairan dana bantuan kali ini tidak akan menuai kendala, meski kami sedang melakukan sinkronisasi kevalidan data,” pungkasnya. (roy/msa/abe)

JELANG PEMILUKADA

Polisi Gencarkan Operasi Cipta Kondisi SAMPANG - Kepolisian Resor Sampang menggencarkan pelaksanaan Operasi Cipta Kondisi 2012 guna mewujudkan situasi yang kondusif menjelang hari “H” pemilu kepala daerah (pemilukada) setempat pada 12 Desember. ”Tujuan dari operasi ini untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Kami mohon dukungan warga demi kondusifnya Sampang,” Wakapolres Sampang Kompol Sujiono, kemarin.

Dalam setiap pelaksanaan Operasi Cipta Kondisi, personel yang dikerahkan adalah gabungan dari satuan lalu lintas, sabhara, reskrim, dan intelkam.

Salah satu kegiatan dalam Operasi Cipta Kondisi oleh Polres Sampang, dilaksanakan pada Minggu (2/12) malam.

Ketika itu, semua kendaraan diberhentikan, tak terkecuali mobil dan motor pelat merah, dan pengendaranya diminta menunjukkan surat izin mengemudi dan surat kendaraan bermotornya . (ryn/msa/abe)

KONTAK LANGGANAN Sat u H at i unt uk B angsa

Ardi 081703452525 (Sampang)

BANGKALAN

7

RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

Pemerintah Harus Gratiskan Beras untuk Keluarga Miskin BANGKALAN - Bupati Bangkalan, RKH. Fuad Amin mengungkapkan ide menarik seputar distribusi beras miskin (raskin).

“Gratiskan saja beras miskin ini kepada masyarakat,” cetusnya.

Hal ini bedasarkan pertimbangan subsidi yang diberikan pemerintah melalui Bulog. Subsidi beras yang diberikan pemerintah saat ini berkisar Rp 6.300 rupiah. Pagu standar pembelian beras ke gudang Bulog pun ditetapkan seharga 6.600 rupiah per kilogram. Sedangkan beras yang harus dibeli rakyat miskin berdasarkan daftar penerima manfaatnya adalah seharga 1.600 per kilogram.

Jadi, subsidi pemerintah untuk 1 kilogram beras miskin ini berkisar 5.000 rupiah per kilo atau sekitar 68% dari

harga beras di pasaran. Jadi seandainya jatah raskin yang 15 kilogram untuk 1 KK penerima manfaat dikalikan Rp. 1.600,, maka keluarga miskin mengeluarkan anggaran total sebesar Rp. 24.000,-. Sedangkan subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk satu KK miskin sebesar 5000 x 15 = 75.000.

Uang sebesar Rp. 75.000 ini bila dibelikan beras seharga 6.300 akan memperoleh beras sekitar 12 kilogram. Menurut Bupati Fuad, sebaiknya pemerintah melalui Bulog mengambil kebijakan dengan

menggratiskan beras miskin ini kepada keluarga miskin dengan mengurangi jatah pagu keluarga miskin dari 15 kilo per KK menjadi 12 kilogram per KK. Fuad merasa yakin hakl itu untuk mengurangi beban keluarga miskin dan mengeliminasi permainan harga beras dari petani kepada tengkulak beras.

Rakyat miskin senang dan petani bisa menjual berasnya dengan harga pasaran standar. (dit/abe)

PEMILUKADA

Panwas Terima Laporan Kampanye Hitam BANGKALAN - Sepekan lebih masa kampanye Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Bangkalan berjalan. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bangkalan kemarin mulai menerima laporan mengenai adanya kampanye hitam atas pasangan calon bupati-calon wakil bupati dalam Pilkada Bangkalan.

Informasi yang dihimpun, setidaknya dua dari tiga pasangan calon bupati-wakil bupati diserang kampanye hitam, kampanye yang dapat membuat salah satu atau beberapa pasangan calon terpojok.

Namun demikian, panwaslu menyatakan hanya menerima laporan terjadinya kampanye hitam terhadap satu pasangan calon saja, berupa beredarnya foto yang kurang mendidik. “ Laporannya sudah kami terima,” kata ketua Panwaslu Bangkalan, Mashuri.

Ketika hendak dimintai keterangan lebih lanjut, ia meninggalkan kantor panwaslu dengan menggunakan mobil dinasnya.

Kemarin, Koran Madura menerima informasi adanya penyebaran foto kurang mendidik itu di dua titik. Yakni, di Pasar Bancaran dan Pasar Kamal. Sebelumnya, KPU dan Panwaslu Bangkalan telah mengimbau pasangan calon dan tim suksesnya melaksanakan kampanye yang sehat dan tak saling menjatuhkan. “Kami berharap Pemilukada Bangkalan berlangsung aman. Tidak ada iming- iming, politik uang atau kampanye yang saling menjatuhkan antarcalon,” ujar Syaiful Ismail, salah satu anggota KPU Bangkalan. (mad/abe)

PATUH RAMBU-RAMBU

Polisi Lalu Lintas Pasang Stiker

PENGANTEN CILIK - Arak-arakan pasangan yang berperan sebagai keluarga sakinah mawaddah wa rohmah yang diperingati setiap awal tahun baru islam.

s.bachri/koranmadura

Potensi Lokal

PKL Minta Separator Tidak Menutup Jalan BANGKALAN - Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang akses Suramadu, bisa bernafas lega. Ini karena separator frontage road di jalan akses Suramadu tidak mengganggu aktifitas mereka.

Sebelumnya, mereka khawatir separator jalan itu dapat menghambat laju kendaraan yang hendak menuju PKL. Semula, tidak hanya para PKL yang cemas tetapi warga juga sempat khawatir

separator itu mengganggu akses ke jalan besar menuju tol Suramadu.

Pada mulanya, separator hanya diberi dua jalan menuju akses Suramadu.

Hal itu menimbulkan pertentangan kalangan warga dan PKL. Mereka tidak terima atas pembangunan separator yang hanya diberi dua ruas jalan pada sisi kiri dan kan kanan jalan menuju PKL dan perumahan warga. Oleh karena itu,

mereka menyampaikan protes itu ke pihak yang berwenang.

Alasan mereka cukup sederhana, PKL dan warga takut jika jalan akses menuju tempat jualan dan perkampungan mereka terlalu jauh dengan akses jalan.

Sehingga hal itu akan menimbulkan dagangan mereka sepi. Selain itu, warga khawatir menutupi jalan ke PKL dan orang kampung.

Akibat Separator, akses memutar jalan terlalu jauh. Dengan adanya protes warga tersebut, akhirnya pihak terkait menyetujui terhadap penambahan jalan ruas menuju PKL dan perkampungan warga. “Penambahan 6 separator pada sisi kanan jalan dan 5 pada sisi kiri telah disetujui,” kata Muhammad Anggota Paguyuban PKL Suramadu. (ori/abe)

Difisit PAD

Dispenda Minus Rp 21 Milyar BANGKALAN – Dispenda terancam defisit Rp 21 Milyar akibat proyeksi dengan hasil yang diterima tidak klop.

Awalnya, dispenda menarget PAD senilai Rp 72 Milyar tetapi terealisasi Rp 51 Miliyar.

Data versi Dinas Pendapatan (Dispenda) menyebutkan, dari target PAD yang diproyeksikan sebesar Rp 72 Milyar pemasukan yang dicapai Rp 51 Milyar.

Pemasukan tersebut dihimpun dari 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dianta-

.... Untuk Pajak Bumi dan

Bangunan misalnya, bukan dengan cara menaikan retribusi, tapi memaksimalkan wajib pajak (WP) yang membayar ranya, kantor perijinan terpadu, dari Rp 260 juta target PAD yang dibebankan tel-

ah mencapai Rp 272 Milyar. Sedangkan, SKPD lainnya masih berada antara 70-90 persen. ”Dari target yang ingin dicapai, memungkinkan SKPD yang lain melampaui target proyeksi,” kata Setijabudi, kepala Dispenda Bangkalan.

Ada dua cara meningkatkan PAD yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yang dimaksud di sini adalah memaksimalkan retribusi yang bisa digali. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan misalnya, bukan dengan cara

menaikan retribusi, tapi memaksimalkan wajib pajak (WP) yang membayar. Selama ini diakui atau tidak masih ada WP yang belum membayar sesuai dengan aturan yang ada.

Selain itu, memaksimalkan pemasukan juga bisa dilakukan pada sektor yang lain seperti, pajak reklame dan ijin mendirikan bangunan. Jumlah papan reklame terus bertambah dengan pesatnya.

Demikian pula bangunan-bangunan baru terus tumbuh subur. (ori/abe)

BANGKALAN – Satuan Lalu Lintas Polres Bangkala terus melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas kepada warga.

Kemarin, polisi membagikan sekaligus memasang stiker bertuliskan “Saya Pelopor Keselamatan Berlalulintas” kepada pada pengendara roda empat, roda dua, dan becak di Terminal Bangkalan.

“Ini merupakan salah satu kegiatan dalam Operasi Zebra Semeru 2012 yang akan kami lakukan pada 4-12 Desember,” kata Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP Yusis Budi K. Salah satu tujuan dari pemasangan stiker itu adalah menggugah dan meningkatkan kesadaran warga supaya tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan semaksimal mungkin.

“Saya berharap masyarakat bisa tertib berlalulintas dan tidak melanggar rambu-rambu, dan lebih mengutamakan keselamatan di jalan. Ini demi kebaikan dan kenyamanan bersama,” ujarnya.

Operasi Zebra 2012 yang akan berlangsung selama sepekan itu akan dilakukan di 4 titik, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta dan jalan akses Jembatan Suramadu. (dn/abe)

ATRIBUT PEMILUKADA

Kota Dipenuhi Alat Peraga BANGKALAN - Saat ini, Kota Bangkalan dipenuhi oleh alat peraga kandidat yang akan bertarung dalam pemilu kepala daerah (pemilukada) setempat.

Berbagai sudut kota maupun desa di kabupaten paling barat di Pulau Madura dihiasi tempelan poster, baliho, dan kertas-kertas yang bergambar para kandidat.

Anggota Panwaslu Bangkalan Mashuri menjelaskan, alat peraga antarkandidat seharusnya berjarak satu meter dan tidak boleh dipasang pada fasilitas umum.

“Namun, pada kenyataannya pemasangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Apalabila terjadi pelanggaran, kami hanya bisa merekomendaikan terkait pelanggaran kepada KPU,“ katanya. (dn/abe)

8

EKONOMI

RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

PASCA PEMBUBARAN BP MIGAS

Jero Wacik Dominasi Sektor Migas JAKARTA - Peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mendominasi sektor minyak dan gas bumi pasca pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, pendirian BP Migas sebelumnya tidak lain untuk menghindari dominannya kewenangan Kementerian ESDM di sektor migas.

Hal ini seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di hadapan para pakar perminyakan yang menjadi peserta Simposium Nasional dan Kongres XII 2012 Ikatan Ahli Teknik Perminyakan (IATMI) di Hotel Gran Melia Jakarta, Selasa (4/12).

Saat ini, kata Hatta, pemerintah tengah merumuskan kedudukan Satuan Kerja Migas (eks BP Migas) yang saat ini berada di bawah Kementerian ESDM. “Mumpung pemerintah sedang mempersiapkan BPMigas, maka saya minta masukan dari Anda,” kata Hatta kepada

para peserta simposium.

Hatta mencontohkan, ketika SK Migas menjalin kerjasama dengan perusahaan perminyakan, maka yang menandatangani sebagai wakil dari SK Migas adalah Jero Wacik. Selanjutnya, tambah Hatta, saat kontrak itu perlu mendapatkan persetujuan pemerintah, Jero Wacik kembali menandatanganinya sebagai Menteri ESDM. “Bahkan, kalau nantinya ada permasalah, tentu kembali lagi ke Menteri ESDM dan Pak Jero lagi. Jadi, ini perlu kita pikirkan, mumpung saat ini kita sedang membahas bagaimana BP Migas ke depan,” tegas Hatta.

Di tempat yang sama, Jero Wacik memaparkan penjelasan mengenai tugas dan sasaran kerja SK Migas yang sekarang ini dipimpinnya. “Hal ini perlu saya jelaskan supaya mengerti. Sebab kalau tidak mengerti, jangan ngomong, akan menyebabkan kegaduhan,” kata Jero di hadapan peserta simposium.

Pada pidato kunci tersebut, Jero mengatakan, secara pribadi dirinya tidak menginginkan untuk mengambil alih eks BPMigas ke Kementerian ESDM. “Tanpa diduga dan tanpa direncanakan, pada 13 November BPMigas dibubarkan. Menurut Perpres, BP Migas dialihkan kepada menteri yang menangani Migas. Mendadak saya merangkap,” kata Jero.

Sepanjang memimpin SK Migas, menurut Jero, ia mendapatkan banyak kritik pedas dari sejumlah kalangan, termasuk mempertanyakan kemampuannya dalam memimpin SK Migas.

“Saya tidak terganggu dengan ini. Ini Tuhan yang atur. Bukan saya yang cari.

Berat juga memang, karena ini urusannya Rp360 triliun penerimaan negara dari migas,” terangnya.

Menurut Jero, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan kepada dirinya bahwa investasi di sektor minyak dan gas bumi tidak boleh

terganggu. “Saya tidak mau selamanya (merangkap jabatan). Kalau menurut Perpres, SK Migas akan dipimpin oleh Menteri ESDM sampai dengan UU yang baru dikeluarkan. Dan sekarang itu sedang berproses,” katanya.

Jika berkaca ke belakang, kata Jero, UU Migas Tahun 2001 yang mengamanatkan terbentuknya BPMigas membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk dapat disahkan. “BP Migas dibentuk dari UU yang sah dan memerlukan lima tahun pembahasannya. Setelah lima tahun baru diketahui ada pasal-pasalnya yang melanggar UUD 1945,” terang Jero.

Dengan demikian, lanjut Jero, tidak perlu terburu-buru untuk membuat UU Migas yang baru. “Sebab UU Migas 2001 saja yang menjalani proses selama lima tahun masih bisa salah, apalagi kalau mau bikin UU yang baru dalam tempo tiga bulan,” ujarnya. (bud/abe)

Batik Gerbang Salam Semakin Berkibar PAMEKASAN – Batik hasil kerajinan tangan di Kota Gerbang Salam (Pamekasan) semakin melenggang ke jagat raya. Batik ari kota ini dipesan warga Malaysia, Belanda, dan Singapura.

Trend batik ini meningkat pasca organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB (Unesco) menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Di Kota Gerbang Salam, batik merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan sebagai usaha sampingan, sementara mereka tetap bersandar pada usaha pokok selaku petani. Meski demikian tidak sedikit juga yang menjadikan kerajinan batik sebagai pekerjaan utamanya.

Data versi salah satu pengusaha batik di Kampung Batik, Muafi, menerangkan batik Pamekasan menembus pasar internasional. Itu untuk memenuhi pesanan kolega di Malaysia, Singapore dan Belanda. Menurut Muafi, tidak banyak batik yang dipesan kecuali pada saat terjdi even penting di Indonesia. Selebihnya, batik dititipkan di show room dan dibawa TKI ke luar negeri untuk dijual kembali.

“Batik tertolong setalah Unesco menyebut batik sebagai karya adiluhung anak bangsa (Indonesia),” katanya.

Beberapa jenis batik antara lain dapat dilihat dari segi motif. Diantaranya, Banyumasan karena berkembang di Desa Banyumas. Ada Batik Klampar, Batik Candiburung, Batik Toronan dan Batik Bedung, Batik Toket dan lain sebagainya. Lokasi kerajinan batik tersebar di berbagai kecamatan. Antara lain, batik terbanyak di Kecamatan Proppo. Ini karena di daerah Proppo jaman dulu terdapat para raja. Sedangkan batik saat itu, populer di kerajaan.

Menurut Muafi, batik dari segi bahannya terbagi atas batik sutra dan non sutera. Batik sutera umumnya dipakai oleh kalangan menengah ke atas. Sedangkan batik non batik dipakai semua kalangan. Dalam perkembangan selanjutnya, batik dimodifikasi dan menjadi pakai modis para remaja. Bahkan, pemerintah melakukan modifikasi batik dalam lomba fashion dalam sebentuk judul acara, Pemilihan Puteri Batik Pamekasan. (abe)

s.bachri/koranmadura

RUMPUT LAUT - Seorang petani di kabupaten Pamekasan sedang menjemur hasil panen rumput lautnya. Beberapa daerah lainnya di Madura juga banyak menghasilkan rumput laut yang bagus. Seperti di kecamatan Saronggi dan Kecamatan Bluto Sumenep. Sebagian bahkan sudah diekspor ke luar negeri.

s.bachari/koranmadura

grafis david/koranmadura

SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

Dua Calon Lolos Audisi Hakim Agung JAKARTA-Komisi Yudisial (KY) akhirnya mengumumkan nama-nama Calon Hakim Agung (CHA) yang lolos seleksi tahap akhir. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua KY, Erman Suparman bersama Komisioner KY Bidang perekrutan Hakim, Taufiqurachman.

“Dari 19 orang yang masuk seleksi tahap akhir, mengkerucut menjadi 12 org nama CHA. Rencananya, hari ini, nama-nama ini akan disampaikan DPR,” ujar Ketua KY, Erman Suparman di kantor KY, Jakarta, Selasa (04/12).

Erman menambahkan, kebijakan untuk mengumumkan 12 Calon Hakim Agung kali ini memang berbeda dengan cara sebelumnya. Dimana sebelumnya KY menyerahkan terlebih dahulu nama-nama tersebut ke DPR. Kemudian diumumkan.

Selain itu, 12 CHA itu sudah sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung (MA) yang membutuhkan empat nama.”Artinya setiap Hakim Agung (HA) ada tiga calon. Satu HA Kamar perdata, 2 HA kamar pidana, satu Tata Usaha Negara (TUN),” ungkap Erman. “Semoga apa yang kami pilih sesuai dengan apa yang DPR pilih,” papar Erman berharap. (bud/abe)

Distribusi BBM Bersubsidi

DPR Desak BPK Audit Pertamina JAKARTA-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Effendi Simbolon, meminta Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dan mengaudit PT Pertamina (Persero) sebagai distributor BBM Bersubsidi. Pasalnya, ada indikasi, Pertamina melakukan penyelewengan dalam mendistribusikan BBM bersubsidi.

Menurut Effendi, dalam aturan perundang-undangan dan BPH Migas,

seharusnya distribusi BBM bersubsidi disalurkan Pertamina hingga kepada konsumen langsung. Namun, yang terjadi Pertamina justru menyerahkan proses distribusi dari Depo menuju SPBU kepada pihak ketiga. “Padahal pemerintah membayar Pertamina melalui subsidi BBM. Yaitu, dari awal pengambilan BBM hingga ke konsumen atau SPBU. Dia khusus distribusi, dari pengadaan, baik crude dan BBM-nya, sampai dengan prosesing hingga dis-

tribusi. Itu saja kita temukan dari laporan BPH, bahwa Pertamina hanya distribusikan sampai di depo, padahal ongkosnya yang diberikan negara itu harusnya sampai ke konsumen langsung,” ungkap Effendi yang juga anggota F PDI Perjuangan ini.

Untuk itu, Effendi mengatakan, KPK dan BPK harus mengaudit distribusi BBM yang dilakukan Pertamina, mulai dari Crude Oil hingga BBM bersubsidinya. Audit BPK pada saat pelaksanaan PSO, mulai dari pengadaan, penyaluran, sampai ke SPBU. Effendi menjelaskan, kasus PT Pertamina ini sama halnya dengan PLN. Idealnya kata dia, Pertamina itu preaudit, tapi karena Pemerintah enggan memperbaiki, sehingga Komisi VII DPR RI terus menerus dihadapkan persoalan memilih menambah atau mengurangi BBM bersubsidi. Sedangkan pemerintah sendiri tidak pernah membongkar persoalan sebenar-benarnya.

“Audit pada tahun anggaran 2012, karena penambahan over kuota ini kan

harus diketahui pasti apa penyebabnya.

Dari hasil auditlah dapat kita ketahui penyebabnya. Kan tidak mungkin ini hanya karena kekurangan kuota, ini kan juga ada penyalahgunaan daripada kuota itu sendiri. Ada yang memang disalurkan ke yang bukan punya hak, ada yang dijual lagi, kan banyak sekali.

Itu tidak dilakukan pemerintah,” tambahnya.

Bahkan, Effendi mengungkapkan, dalam kasus carut marut sistem pola anggaran seperti ini sebenarnya merupakan disiplin Presiden SBY. Bahwa ada lompatan-lompatan, seharusnya sudah diprediksi terlebih dahulu dalam RAPBN, jadi tidak berpikiran seolaholah jika tidak menambah kuota maka akan menyengsarakan rakyat. “Ini kan penanggung jawab seluruh pemerintahan ada di pak SBY. Kalau seperti ini carut marut sistem pola anggaran kita, tidak terlepas dari pola managemen yang buruk. Kalo well managemet atau managemennya bagus ga ada masalah,” tandasnya. (gam/abe)

DUNIA USAHA

Utang Semen Baturaja Membengkak

grafis david/koranmadura

JAKARTA - PT Semen Baturaja (Persero) memperkirakan, jumlah utang perusahaan akan terus mengalami peningkatan sejak 2013-2017 menjadi Rp1,11 triliun. Pertumbuhan jumlah utang ini terkait dengan adanya rencana pinjaman sebesar Rp500 miliar untuk pembangunan pabrik yang menargetkan kapasitas produksi sebesar 1,5 juta ton semen per tahun. “Pada 2015 sampai 2016 utang kami akan meningkat tajam. Ini karena adanya pinjaman yang sebesar Rp500 miliar untuk membangun pabrik baru,” kata Direktur Utama Semen Baturaja, Pamudji Rahardjo di Gedung DPR Jakarta, Selasa (4/12).

Pamudji mengungkapkan, guna dapat membangun pabrik baru yang akan memproduksi semen hingga 1,5 juta ton setahun, maka Semen Baturaja harus berutang kepada bank sebesar Rp500 miliar. Sedianya, pem-

bangunan pabrik tersebut membutuhkan dana senilai Rp2,5 triliun.

“Kekurangan sebesar Rp2 triliun akan didapatkan dari dana IPO (initial public offering) dan dari uang sendiri,” katanya.

Menurut Pamudji, saat ini utang Semen Baturaja Rp247,19 miliar, sedangkan pada 2015 diperkirakan akan mencapai Rp372 miliar. Bahkan, pada 2016 diprediksi utang Semen Baturaja akan membengkak menjadi Rp944,88 miliar dan selanjutnya di 2017 angkanya menjadi Rp1,11 triliun. Sementara pada setahun berikutnya diperkirakan akan menyusut menjadi Rp1,05 triliun.

Dia mengatakan, rencana IPO Semen Baturaja tidak terlepas dari upaya perusahaan yang akan kembali meningkatkan market share sebesar 60 persen di Sumatera Selatan. “Kami perlu menambah kapasitas produksi

semen sebesar 1,5 juta ton per tahun.

Saat ini kapasitas produksi hanya 750 ribu ton per tahun,” katanya.

Menurut dia, pada 2007 Semen Baturaja mampu meraih market share di Sumsel sebesar 60 persen dan saat ini menurun menjadi 51,32 persen.

“Sekarang ini kompetitor kami Semen Padang, Indocement, Holcim, Bosowa dan Semen Merah Putih dari Vietnam.

Kalau Semen Baturaja tidak menambah kapasitas produksi, kami bisa kolaps,” katanya.

Sejauh ini, jelas Pamudji, pasar utama Semen Baturaja ada di Sumsel (51,32 persen) dan Lampung dengan market share 29,7 persen. Sedangkan pasar skundernya di wilayah Jambi (3,92 persen), Benkulu (9,52 persen) dan Bangka Belitung masih di bawah satu persen.

Lebih lanjut Pamudji menegaskan pihaknya menargetkan bisa listing di

Bursa Efek Indonesia pada 27 Februari 2013. “Kami berharap bisa mendapatkan persetujuan Komisi XI DPR paling lambat 10 Desember 2012. Kami sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi VI DPR pada 15 Oktober 2012.

Rencana ini sudah sempat tertunda pada Tahun Buku April 2012,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi VI DPR telah menyetujui privatisasi Semen Baturaja dalam program tahunan Privatisasi 2012 dengan melepas kepemilikan saham melalui IPO maksimal 35 persen (saham baru), termasuk kepemilikan karyawan (MESOP). Sebelumnya, Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua Komite Perivatisasi Perusahaan Perseroan juga telah mengeluarkan keputusan yang mengarahkan program privatisasi masimal 35 persen. (bud/abe)

OPINI

9

RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

Salam Songkem

Kaya Tapi Miskin

Bersaing Sehat Dengan Negri Jiran Oleh: Ahmad Sahidah | Kontributor Koran Madura di Malaysia

S

udah banyak terjadi, di mana-mana, orang kaya memangsa kaum miskin dengan cara yang berbeda-beda. Teruatama, program pemerintah untuk orang miskin tidak jarang tersesat ke orang kaya.

Dulu, banyak orang yang tidak mau disebut orang miskin dan merasa malu. Belakangan ini, saat pemerintah mengeluarkan program bantuan, orang kaya pun mengaku orang miskin untuk mendapatkan bantuan. Ini gejala apa?

Program pengentasan kemiskinan dari pemerintah selalu baik. Tetapi saat dilaksanakan, hasilnya tidak selalu baik. Pemerintah tidak boleh menutup mata, jangan kura-kura dalam perahu.

Sebab di lapangan, pengambilan data terstruktur dari kepala desa ke kepala dusun terus ke ketua RT/RW. Struktur ini memudahkan dari sisi hirarkhis. Tetapi model pengambilan data dengan seperti ini rawan tidak akurat. Sebab nepotisme dalam pengambilan datanya hampir dipastikan mengikutsertakan kerabatnya kepala desa, familinya kepala dusun, dan koleganya ketua RT/RW. Baru setelah kekerabatan itu selesai, pindah ke warga miskin yang sesungguhnya.

Model pengambilan data lainnya dengan cara duduk di belakang meja. Dari atas kursi oknum pemerintah hanya menelpon dan minta koleganya di desa untuk menyebutkan siapa saja yang miskin. Di sinilah terjadi perbedaan data karena indikator miskin berpijak pada siapa yang ditanya, bukan berdasar pada apa yang dilihat dan kriteria miskin menurut kebenaran umum yang tertuang dalam peraturan.

Yang terjadi kemudian, miskin menurut BPS, kementrian kesehatan, sosial, pendidikan, dan kementrian lainnya berbedabeda. Pemerintah harus menyelesaikan model pendataan yang beragam ini.

Ada beberapa keuntungan yang bisa diraih dengan model pendataan koneksitas. Pemerintah harus membentuk tim pendataan dari berbagai unsur. Dengan demikian data yang diambil akurat dan mengurangi budget. Bisa dibayangkan bila setiap instansi memiliki program pendataan, berapa banyak dana yang diperlukan untuk ini dan hasilnya pun tidak valid yang dibuktikan dengan masuknya orang kaya ke dalam orang miskin.

Dari sisi program, sangat sedikit orang kaya yang menolak bantuan karena hal itu dirasa bukan haknya. Sebaliknya, banyak orang kaya yang menerima jatah untuk orang miskin baik dalam persalinan, layanan kesehatan, bantuan sosial dan lainnya.

Itulah antara lain yang menyebabkan program pengentasan kemiskinan tidak tuntas-tuntas. Selain pemerintah, orang kaya yang tidak bertanggungjawab juga terlibat dalam sal ini. Contoh lainnya, raskin tidak tuntas-tuntas karena jatah beras untuk keluarga miskin itu tidak sampai kepada penerima. Tidak sampainya bantuan ini karena dijual oleh oknum tertentu, dan dibeli pula oleh orang-orang tertentu. Jatah raskin itu keluar dari Bulog dan diduga masuk lagi ke Bulog sampai akhirnya beras ini bau apek.

Kejadian ini menyebabkan program pengentasan kemiskinan tidak berhasil. Bahkan banyaknya bantuan kepada orang miskin menyebabkan warga miskin semakin numpuk. Pemerintah harus bersikap tegas dan inovatif. (*)

R

IM (Reseach inMotion), perusahaan telepon pintar asal Canada, lebih memilih membangun pabriknya di Pulau Pinang.

Ia tidak memilih Jakarta atau Surabaya. Alasan pemilihan ini tentu mengejutkan karena pasar Blackberry Indonesia lebih besar 10 kali lipat berbanding Malaysia. Namun, jika kita mengimbas alasan kantor berita Al-Jazeera bahwa media yang berpusat di Qatar itu lebih memilih Kuala Lumpur, bukan Jakarta, karena sebagian besar warganya bisa berbahasa Inggeris dan mempunyai infrastruktur yang jauh lebih baik.

Sebelumnya, nama Indonesia sempat ditimbang, meskipun akhirnya tenggelam.

Tentu, tak perlu pakar untuk memahami hal di atas, orang awam pun bisa mengerti bagaimana iklim perdagangan itu bisa baik atau tidak. Anehnya, dibandingkan Malaysia, media Indonesia jauh lebih hiruk pikuk terkait wacana perniagaan, terjemahan kata business di negeri jiran. Pengamat ekonomi banyak berpendapat di televisi, baik dalam berita maupun pertunjukan wicara (talk shaw). Bahkan, di banyak koran kita hampir setiap hari membaca pendapat para ahli tentang perkembangan dan pembangunan ekonomi yang ideal. Di negara tetangga, media dan koran tak sedahsyat di sini. Para dosen lebih banyak menghabiskan waktu mengajar dan menulis di sejumlah jurnal. Sementara, komentator ekonomi sebagian besar berasal dari pelaku perusahaan.

Lalu, mengapa negara tetangga itu jauh berada di atas kita dalam banyak hal? Dalam peringkat negara yang kompetitif menurut World Economic Forum (WEF) 2010-1011 Indonesia bertengger di peringkat 44 dan tetangganya 26. Tampaknya, kegairahan kita membincangkan isu terbaru tentang ekonomi, dan bahkan penerjemahan bukubuku terbaik dalam bidang ini juga gencar, namun ikhtiar ini tak bisa membuat iklim investasi naik. Adalah kita lebih banyak berbicara daripada bekerja? Jika kita menjadikan pilihan RIM berinvestasi di negeri jiran, maka pusat pengembangan multimedia di Asia Tenggara tidak berada di Jakarta, tetapi Kuala Lumpur. Apalagi Malaysia telah rumah bagi 200-an perusahan IPC (International Procurement Centre).

Dalam banyak hal, negeri tetangga tampak lebih bersemangat dalam mengembangkan teknologi informasi. Ketika Google masuk ke Malaysia, pemerintah lokal mendorong usahawan setempat untuk bergiat dalam pelayanan daring (online). Jauh sebelumnya, pemerintah di sana telah memanfaatkan fasilitas elektronik dalam pelayanan publik. Misalnya, warga bisa membayar tagihan rekening listerik, pajak kendaraan dan lain-lain dengan memanfaatkan layanan internet. Bahkan, saya pun bisa memanfaatkan e-filing untuk menjelaskan pajak penghasilan. Untuk mendapatkan nombor PIN (personal identification number), saya bisa melakukan melalui email pada Lembaga Hasil Dalam Negeri, yang ditanggapi dalam hitungan menit oleh petugas terkait, Monica.

Dari pandangan awam, ekonomi hakikatnya bergerak karena fasilitas untuk membuat pelaku nyaman berdagang tersedia. Sementara, kata fasilitas diterjemahan dengan kemudahan di Malaysia, sehingga kata tersebut bisa dipahami lebih dalam oleh masyarakat. Alih-alih pemerintah dan pihak terkait di sini menyediakan fasilitas, para aparatur acapkali mempersulit usahawan untuk memulai bisnis. Berbeda den-

gan Malaysia, dalam sebuah kesempatan, saya pernah menjumpai bendahara Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Malaysia yang menceritakan bahwa ia mengurus perizinan usaha di Kuala Lumpur hanya memerlukan waktu dalam hitungan jam, bukan hari. Tambahnya, urusan dagang di sana tidak ribet dan tak melalui banyak meja.

Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah daya saing industri lokal. Bisa dibayangkan jika elit di negeri ini menggunakan tas buatan Tanggulangin Sidoarjo, tentu secara moral ia menaikkan pamor pengrajin kulit di sana dan membuat anjuran untuk menggunakan barang setempat menggema jauh dan menancap di hati orang ramai. Bagaimanapun Luberan Lumpur Sidoarjo telah membuat usaha kerajinan itu makin tertekan.

Tanpa dukungan banyak pihak, lambat laun komunitas pengrajin akan makin terpinggir dari persaingan global.

Momentum Sebagai ketua Asosiasi negaranegara Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia sekarang memiliki pesona dan mandat, malah dengan keanggotaan dalam G20 menempatkan negeri ini sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang sejajar dengan negara berpenghasilan tinggi di dunia. Namun apa artinya posisi itu jika tak mampu menempatkan dirinya sejajar dan bahkan melebihi tetangganya yang lain dalam menciptakan iklim berinvestasi yang nyaman? Bagaimanapun Indeks itu tak hanya melulu bagaimana ekonomi mendapatkan perhatian, tetapi juga harus memerhatikan etika dan korupsi dan banyak variabel lain yang terkait.

Kesalingtergantungan faktor ekonomi, sosial dan kelembagaan telah dinyatakan oleh F.A. Hayek, pemenang Nobel ekonomi, sejak tahun 1970-an.

Tentu, tugas ini tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga anggota legislatif dan masyarakat luas. Etika dan korupsi yang menjadi variabel daya saing

tentu mensyaratkan wakil rakyat tak mudah menilap duit rakyat.

Lagi-lagi, ini adalah tantangan besar karena Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendapat sandungan dari kepolisian dan penggencetan dari anggota DPR untuk mengebiri wewenangnya. Belum lagi, prilaku masyarakat yang tak tertib terkait pengurusan pelayanan publik. Mereka sepertinya menjadikan uang sebagai pelicin untuk memuluskan permohonan.

Jadilah, suap merajalela.

Tentu saja variabel lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kekerasan. Selain terkait dengan kelembagaan, ia juga terkait dengan keterpecayaan terhadap aparat kepolisian. Namun sayangnya, pihak keamanan tidak mampu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan di negeri ini, baik atas nama agama maupun politik kekuasaan, seperti dukungan membabi buta pada calon kepala daerah. Selagi hal-hal mendasar itu tak bisa diselesaikan, kita tak akan pernah menempatkan sebagai negara yang bisa berada di garis mula (start) untuk berlaga dalam adu lari karena kita belum menyiapkan prasyarat untuk bertanding. Jika dipaksakan, ketahanan kita akan ambrol di tengah jalan. Pendek kata, selagi variabel penting di atas diabaikan, kita hanya akan menonton pemodal asing lebih melirik negara tetangga.

Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah di atas di sini? Madura harus segera mengambil posisi. Dengan keberadaan Suramadu, sepatutnya Pulau Garam ini telah memetik hasil dari penanaman modal. Namun, hingga kini, papan nama rencana pendirian pabrik semen saja yang dipatok tak jauh dari Universitas Trunojoyo belum juga berdiri. Ini menunjukkan tiga hal penting terkait perlambatan ekonomi, seperti ketidakefisienan birokrasi, rasuah dan keterbatasan infrastruktur belum diatasi. Apa pun, harapan untuk menarik modal dari negeri jiran masih terbuka.

Maukah kita melakukannya? (*)

Madura Butuh Tataruang Empat kabupaten di Madura sudah berusia ratusan tahun. Dulu Madura sebagai negara di saat pemerintah saat itu menganut RIS (Republik Indonesia Serikat). Sebagai bekas negara, dalam usia puluhan tahun pasca RIS, kemajuan Madura belum signifikan. Satu-satunya yang bisa dilihat hanya Jembatan Suramadu.

Madura harus terintegrasi daripada seperti saat ini yang memberi kesan berjalan sendiri-sendiri. Belum ada tanda-tanda koneksitas pembangunan yang menandai Madura secara umum sebagai Pulau Garam.

Seharusnya, pemerintah di Madura mendesain Madura masa depan yang lebih bangkit, sejahtera, dan berkualitas.

Dari sisi bangunan, Madura yang membentang dari Bangkalan sampai Sumenep bergaya sendiri-sendiriyang tidak mencerminkan Madura sebagai satu bagian dari daerah yang khas dan spesifik. Bangunan di Madura berbeda dengan dengan daerah lainnya yang unik-etnik seperti Bali dan Padang, untuk sekedar menyebut contoh.

Mestinya bangunan khas Madura dimulai dari gedung perkantoran yang harus diregulasi dari melalui perda se Madura yang seragam untuk melindungi kekhasan Madura dari aspek bangunan. Di Padang, ada kesan penyeragaman gedung perkantoran sampai rumah makan dari perspektif arsitektur.

Tentang kemaduraan ini jika tidak difasilitasi pemerintah semain lama kian habis, terkikis. Gaung Madura akhir-akhir ini justru mengaum di luar Madura seperti di Kota Probolinggo. Buchari selaku Walikota Probolinggo mewajibkan berbahasa Madura dalam saetiap upacara.

Memang kedengarannya lucu tetapi cara ini dianggap jauh lebih baik daripada Madura terseret arus.

Ini yang belum dipikirkan oleh pemerintah se Madura. Pembangunan di Madura berjalan sesuai apa adanya, mengalir begitu saja. Padahal Madura sebagai ikon dan empat kabupaten di dalamnya sebagai bagian dari Madura perlu merawat agar Madura tidak hilang.

Madura sebagai ruang besar butuh diselamatkan secara bersamasama. Diselamatkan bukan saja pada konteks budaya, arsitektur, tetapi yang lebih penting etika dan berakhlak mulia. Runtuhnya perdaban ini antara lain karena prilaku penguasa dan tokoh tidak lagi mencerminkan sebagai prilaku yang berbudaya, yang berakhlak mulia.

Sebelum Madura terlanjur terseret arus, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Apalagi, Madura saat ini adalah Madura yang berbeda, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan para tokoh masyarakat dan akhirnya Madura menjadi “Republik Kiai”. Ini harapan besar untuk mengembalikan Madura kepada puncak kejayaan dimana akhlak masih dijunjung tinggi dan kemaduraan tetap abadi. (*)

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karaketer (opini) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan yang dimuat akan mendapat kenang-kenangan. Setiap Tulisan yang masuk menjadi hak milik redaksi dan tidak dikembalikan kepada penulis.

A

(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

Refleksi Kritis Terhadap Politik Ekonomi Oleh: M. Fauzi|Guru Honorer di SMAN 1 Sumenep

S

etidaknya cucuran musim juga sangat mempengaruhi keadaan suatu daerah, kalau di telisik dari perspektif geografis. Hal ini bisa kita lihat bagaimana realitas masyarakat madura, bahwa mereka sudah terbiasa melawan terik matahari yang menyengat punggungnya, hingga kulitnya hitam kecoklatan, dengan sedikit kucuran keringat di dahinya, seperti kristal garam yang jatuh di ladang.

Madura yang tidak hanya dipahami sebagai tanah gersang yang menghampar (geografis), dan biru laut yang menghampar bersama arus.

Di sini saya tubuh saya seperti tumbuh kristal garam dan hujan. Dan orangorang memahami karakter yang tertanam seperti sebiji jagung yang terlempar ke lahan kosong, tapi dipenuhi dengan ciciran darah.

Posisi keterlemparan menjadikan diri kita untuk bersegera tumbuh menjadi benih-benih yang tersuruk dalam hegemoni kekuasaan,tibatiba kita akan diingatkan dengan kisah Trunojoyo yang melawan berbagai bentuk penjajahan. Penjajahan yang bergerak ke berbagai sektor, meski pada awalnya adalah penguasaan di sektor ekonomi (eksploitasi ekonomi) dengan gelembung pasar global, semacam kapitalisme mutakhir.

Kita pun harus berteriak dan menjerit bahwa madura adalah sebuah entitas kebudayaan yang menjadi bagian terpenting dari

kebudayaan nasional (Indonesia).

Kita pun menyebutnya sebagai daerah. Daerah yang tibatiba dicaplok secara politis dalam sebuah idiom kebhinnekaan. Padahal di sinilah kita akan memahami sebuah entitas yang plural dan heterogen yang bersilang sengkalut dalam arus besar. Arus yang bergelut dalam dinamika ke-ibu-an kita.

Ibu yang punggungnya dirajah dengan paku dan tumbuh bunga dan ribuan kupu terbang menenun

.... orang madura secara karakteristik memiliki etos kerja yang cukup tinggi, sehingga orang madura dapat tumbuh berkembang dimana-mana.

Mereka datang seperti hujan yang membawa ribuan benih yang siap dipanen senja diantara bisik ilalang. Langit terbelah, kristal hujan mencicir seperti keringat yang menyerupai anak panah, melesak menembus jagad!

“Tanah madura, adalah jiwa yang bergerak melebihi dari arus.

Bergelegar menampar halilintar yang tumbuh dibawah mejamakan.

Madura di sinilah aku menanam benih dan mati terkapar di lahan

gersang, dan purnama melajur di atasnya!”

Di tanah ini, di laut ini, tubuh kita terlempar dan tergerus!

Persoalan yang selama ini berkembang adalah Madura dipahami sebagai realitas “kekerasan” yang berjungkang dalam hamparan pemahaman dan nalar yang ‘picik’.

Picik yang dibersengaja digulirkan menjadi dentuman rasialis yang mengetengahkan domain-domain kategorial. Dari sinilah kita harus membela diri. Dalam artian menepis berbagai anggapan apriori yang mereduksi elemen dasar dari pemahaman terhadap entitas kebudayaan itu. Artinya kita harus berjuang untuk membela secara akademik, supaya madura tidak lagi dipahami identik dengan ‘keras’,’jumud’,’kaku’,’pagan’, dan berbagai bentuk subbordinasi yang lain.

Padahal orang madura secara karakteristik memiliki etos kerja yang cukup tinggi, sehingga orang madura dapat tumbuh berkembang dimana-mana. Mereka datang seperti hujan yang membawa ribuan benih yang siap dipanen.

Karakteristik inilah yang memicu berbagai diskriminasi dan anggapan-anggapan parsial yang mendistorsi Madura sebagai sebuah entitas kebudayaan yang selalu bergerak dinamis mengikuti alur zamannya. Kalau ditelisik lebih jauh, kita akan dibawa pada gulun-

gan-gulungan ombak yang berjungkan ke bibir pantai sambil melihat mantra senja sehabis orang-orang bergulat dengan terik matahari.

Di sinilah identitas menjadi ritual pemahaman yang harus ditelisik keberadaannya. Keberadaan yang tidak serta-merta hadir dengan bertelanjang, tapi ada yang melatarbelakangi dan meruwatnya.

Ya, meruwat berbagai bentuk kebudayaan yang berkembang, semisal bercocok tanam dan bernelayan, melawan bengis matahari juga gulungan ombak yang setiap mengilhami eksistensi mereka. Artinya masyarakat madura dari sektor ekonomi mayoritas menggantungkan diri pada hasil pertanian dan nelayan. Meski mereka juga memiliki kesukaan merantau yang bertujuan untuk nafkah di daerah orang.

Ya, migrasi dengan bermodal keberanian dan ketulusan, mereka mengadu nasib, meski acapkali harus berhadapan dengan bahaya di depan mata.

Setidaknya pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat memberikan solusi terhadap berbagai macam kesulitan, terutama di sektor penjualan. Acapkali mereka mengalami kerugian besar. Logikanya, bagaimana mungkin seorang yang memiliki barang tidak bisa menentukan harga barangnya.

Semisal petani tembakau atau nelayan yang menjual barangnya dengan harga murah. (*)

Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Slamet HD, Sekretaris Redaksi Fety Fathiyah, Design Grafis Zeinul Ubbadi, Ahmed David, Hariri Em-Noer, Sumenep M. Kamil Akhyari (plt Kepala), Junaidi, Faisal ER, Syah A. Latief, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Mohammad Fawaid, Ahmad Musayyin Akh, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Abd. Rahiem, Ryan H Bangkalan R. Aditya (Kepala) N Rahmat, Rustam Efendy, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Fotografer S. Bachri, S. Kurniawan Manajer Pemasaran Djunaidi, Accounting Ekskutif Ahmad Yani, Hepi S Pribadi (Sumenep), Mohammad Muslim, Husnan (Pamekasan) Siti Farida, Ariek Sofiana (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), A. Faqih Kadafi (Yaman), Penerbit PT. Koran Madura, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ ymail.com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

10

RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

SHUTTER

OPINI

RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

11

12

RABU 05 DESEMBER 2012 NO.0008 | TAHUN I

ETALASE