26112012

KORAN MADURA SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

@KoranMadura

SENIN

26 NOVEMBER 2012

ratusan pengendara antre bbm di spbu Antrian panjang calon pembeli BBM bersubsidi jenis premium dan solar di SPBU di Kabupaten Sumenep hampir terjadi setiap hari pada waktu-waktu tertentu.

Satu Hati untuk Bangsa

mahfud md tak ingin pimpin mk lagi Mantan politis PKB dari Madura ini dikabarkan akan maju dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang bersama Aburizal Bakrie.

>> halaman 04

>> halaman 02

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

MENEGUHKAN IDENTITAS MADURA Desember mendatang, Said Abdullah Institute (SAI) kembali menggelar kongres kebudayaan jilid II setelah kongres sejenis 2007 lalu. Kongres ini sengaja digelar untuk menjaga kelestarian Budaya Madura yang selama ini disinyalir mulai dilupakan oleh masyarakat Madura. >> halaman 10

PAMANGGI

Siklus

Kota Gerbang Salam Sulit Air

Ummatan Wahidah Oleh: William Syukur

Kolumnis, tinggal di Jakarta

D

PAMEKASAN – Kesulitan air bersih masih dirasakan warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Madura. Kemarau panjang yang terjadi tahun ini menyebabkan kantong-kantong air bersih mengalami kekeringan.

Beberapa kecamatan yang masih mengalami kesulitan air bersih itu antara lain, Kecamatan Pademawu, Tlanakan, Proppo dan sebagian desa di Kecamatan Pasean. Warga di kecamatan itu, harus mendatangkan air dengan cara membeli atau mencari ke tempat lain yang masih memiliki persediaan.

Museh, warga Dusun Kobarung, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, mengatakan pihaknya harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga Rp. 5 ribu setiap 25 liter. Air itu hanya digunakan sebagai air konsumsi.

Sedangkan untuk mandi dan cuci, keluarganya menggunakan air sungai, atau menumpang di sumur warga yang masih memiliki persediaan air.

Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menyatakan pihaknya masih tetap akan melakukan bantuan air bersih untuk wilayah rawan kekeringan. Bantuan itu akan tetap dilaksanakan hingga ada kepastian tidak ada lagi warga yang mengalami kesulitan air bersih. “Kami tatap akan menyalurkan bantuan itu meski sudah memasuki musim hujan. Sebab, sampai saat ini intensitas hujan masih rendah sehingga kebutuhan air bersih di wilayah yang mengalami kekeringan belum mungkin terpenuhi,” katanya. (aid/muj/abe)

Pemilukada

Polisi Kawal Cabup-Cawabup BANGKALAN - Ratusan aparat disiagakan untuk mengamankan penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati di di ruang paripurna DPRD (25/11). Ini dilakukan agar proses acara berlangsung damai.

Informasi versi polisi, 450 aparat kepolisian disiagakan acara dalam acara ini.

Mereka, berasal dari unsur Polres Bangkalan dan Polda Jatim. Polisi memeriksa undangan sebelum memasuki ruangan dengan metal detector. Di sekitar lokasi ini, 270 polisi siap siaga dari Polres Bangkalan (170 personel) dan 100 polisi dari Ditshabara Polda Jatim. “Pengamanan ini dari unsur gabungan,” kata Kabag Ops Polres Bangkalan Kompol Abd Rohim.

Penyampaian visi, misi dan program diikuti tiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Bangkalan. Mereka, KH Imam Buchori Cholil-R Zainal Alim, Nizar Zahro-Zulkifli, dan R Moh Makmun Ibnu Fuad yang berpasangan dengan KH Mondir Rofii. (rid/abe)

Caca colo’ Warga Antre BBM Tiap Hari di SPBU Mau beli aja kok repot ?!

Pemilukada Jatim butuh Rp 1,8 Triliun Trus kita harus bilang Woww gitu ??

Kota Gerbang Salam Sulit air Pantesan, suhu politiknya makin panas

Sisi Lain

Perut bumi tak hanya berisi emas, tapi juga berisi batu bata untuk ditambang.

1

Koran Madura

s. bachri/koran madura

Simulasi - Polres Pamekasan sedang melakukan simulasi pengamanan tahapan pemilu kepala daerah setempat beberapa waktu lalu.

Rp 1 Triliun untuk

Pemilukada Jatim Pemprov Dibayang-bayangi Utang

SURABAYA - Gaung pesta demokrasi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2013-2018 terdengar di mana-mana.

Perhatian publik tertuju ke Jawa Timur karena anggaran pemilihan gubernurnya (pilgub) selangit.

Untuk putaran pertama saja, nilainya hampir mencapai Rp 1 triliun atau tepatnya Rp 943 miliar dengan perincian KPU Rp 646 miliar, Bawaslu Rp 206 miliar, Polda Rp 78 miliar dan TNI Rp 13 miliar. Anggaran tersebut membengkak 2

kali lipat dari pilgub tahun 2008 lalu yang nilainya sebesar Rp 535 miliar.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Jalaludin Alham mengatakan ada beberapa hal yang mempengaruhi besarnya biaya pilgub 2013. Selain jumlah pemilih dan TPS meningkat, honorarium petugas pemilu, mulai dari tingkat propinsi hingga desa naik drastis. “ Ini tidak bisa dikepras, karena memang variebelnya banyak,” kata Jalal.

Pada pilgub 2013 mendatang, jumlah pemilih, TPS dan honor petugas pilgub meningkat tajam dibandingkan pilgub 2008 lalu. Berdasarkan data dari KPU Propinsi Jawa Timur, jumlah pemilih pada pilgub 2013 mencapai 32.548.385 jiwa atau naik 3.322.150 jiwa dari daftar pemilih tetap (DPT) 2008 yang mencapai 29.226.235 jiwa. Meningkatnya jumlah pemilih tersebut kemudian direspon dengan menambah jumlah tempat pemungu-

tan suara (TPS) dari 64.020 unit pada 2008 menjadi 72.611 unit tahun 2013 mendatang atau naik 8.591 unit TPS baru.

Mengenai jumlah TPS, Jalal menegaskan jumlahnya tidak bisa dikurangi. Sebab, jika jumlah pemilih dalam satu TPS makin dipadat maka akan menyebabkan tingginya golput akibat rendahnya partisipasi pemilih. Mengapa? Apabila TPS dirampingkan, maka jaraknya dengan pemilih akan semakin jauh. “Pemilih akan malas datang ke TPS. Itu artinya mereka golput. Kalau golput besar, maka tidak mencerminkan demokrasi yang baik. Jadi kita upayakan agar jangan sampai hal itu terjadi,” tambah politisi berkumis tebal ini.

Menurut Anggota KPU Propinsi Jawa Timur Najib Hamid, penambahan jumlah TPS ini jelas membutuhkan anggaran tambahan. “Sehingga dana pilgub tahun depan meningkat,” ujarnya singkat. (han/abe)

Jumlah Kecamatan Bertambah SURABAYA - Perbedaan lain antara pilgub 2008 dengan 2013 adalah jumlah kecamatan dan desa. Tahun 2008, kecamatan sebanyak 661 dan 8.505 desa, sedangkan tahun 2013 jumlah kecamatan 664 dan desanya menyusut menjadi 8503 karena 2 desa terendam lumpur lapindo.

Agar kinerja dari petugas penyelenggara pemilu ini maksimal, honor yang mereka terimapun naik drastis. Untuk Ketua KPU Propinsi, tahun 2008 gaji perbulannya Rp 4,5 juta, anggota 3,5 juta, tahun 2013 ketua naik menjadi Rp 6,9 juta dan anggota Rp 5,6juta. Sementara untuk KPU kabupaten/kota, gaji ketuanya Rp 3 juta dan anggota Rp 2 juta pada tahun 2008 dan pada pilgub nanti Rp 4,5 juta untuk ketua dan anggotanya Rp 3,5 juta .

Honor Ketua PPK (kecamatan) juga naik dari Rp 350 ribu menjadi Rp 1 juta, sedangkan anggotanya dari Rp 300 ribu menjadi Rp 800 ribu, ketua PPS dari Rp 160 ribu menjadi Rp 500 ribu, anggotanya dari Rp 140 ribu menjadi Rp 400 ribu. Untuk tingkat PPS, ada penambahan untuk posisi sekeratris dengan honor perbulan Rp. 300 ribu, urusan teknis dan keuangan masingmasing Rp 200 ribu, sementara Ketua KPPS dari Rp 140 ribu naik menjadi Rp 350 ribu dan anggotanya dari dari Rp 100 ribu naik menjadi Rp 300 ribu.

Dana pilgub yang tersedia saat ini baru sekitar Rp 600 miliar yang dialokasikan dari APBD 2010 sebesar Rp 100 miliar dan APBD 2013 sebesar Rp 500 miliar, sementara sisanya masih dicarikan utangannya.

Gubernur Soekarwo, S.H, M.Hum mengakui hingga kini belum menemukan jalan keluar untuk menutup kekurangan dana pilgub Rp 345 miliar untuk putaran pertama. Gubernur telah menugaskan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Dr Rasiyo untuk mencarikan dana talangan.

Namun belum ada laporan anggaran dari Sekda mengenai jumlah dana yang terkumpul. Meski terkendala masalah dana, gubernur dalam berbagai kesempatan di Surabaya mengatakan, dirinya optimis pelaksanaan pemungutan suara untuk memilih pemimpin baru di Jawa Timur tersebut akan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Propinsi Jawa Timur, yakni pada 29 Agustus 2013 mendatang.

Karena kebingungan mencari dana untuk putaran pertama, pemprov, desk pilkada dan DPRD Jawa Timur belum membahas dana untuk putaran kedua. Sumber Koma di DPRD Jawa Timur menyebutkan anggaran untuk putaran kedua ini dibutuhkan sekitar Rp 700 miliar dan akan diambilkan

dari pendahuluan perubahan anggaran keuangan (PAK) 2013, Jika itu benar maka total anggaran yang dikuras untuk pilkada langsung ini hampir mencapai Rp 1,7 triliun. Menurut anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Basuki Babussalam, pilgub Jatim dijadikan contoh karena satu-satunya propinsi yang anggaran untuk putaran pertamanya hampir menembus angka Rp 1 triliun. Gubernur mewacanakan berutang dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kabupaten/kota untuk beberapa bulan, kemudian dibayar melalui P-APBD tahun 2013. Namun belum dipastikan karena masih menunggu pengesahan UU pemda yang tengah dibahas Komisi II DPR RI. (han/abe)

s.bahcri/koranmadura

Pak De- Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat berjumpa dan berdialog dengan warga Madura tentang sumberdaya manusia masa depan.

alam berbagai diskusi tentang masalah kebangsaan belakangan ini, sering sekali saya mendengar orang-orang yang berkata dengan nada sangat pesimistis tentang masa depan negeri ini. Mereka bilang : Indonesia berkembang ke arah yang lebih buruk dari sebelumnya dalam hal toleransi. Mereka membeberkan banyak fakta – daftarnya cukup panjang – yang menguatkan tentang makin tingginya tingkat intoleransi terhadap perbedaan di dalam kehidupan masyarakat kita.

Saya, dan mungkin termasuk sebagian besar dari anak-anak negeri ini, tidak terkaget-kaget lagi dengan pernyataan tersebut. Bagaimana tidak, konflik yang disertai kekerasan yang berlatarbelakang isu-isu primordial, terutama suku dan agama, sudah menjadi sajian rutin berbagai media massa sejak jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Konflikkonflik berbau SARA mudah sekali pecah di berbagai belahan Indonesia, menelan banyak korban jiwa dan meludeskan banyak harta benda.

Sebab itu, saya tidak heran dengan hasil temuan Lingkaran Survei Indonesia yang dirilis baru-baru ini mengenai kehidupan antar-umat beragama di Indonesia. Dikatakan bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia merasa tidak nyaman jika hidup berdampingan, dan bertetangga dengan yang berbeda, baik itu beda agama juga beda orientasi seksual.

Sebanyak 15,1 persen responden mengaku tidak nyaman hidup berdampingan dengan tetangga berbeda agama. Angka intoleran terhadap aliran yang dianggap sesat lebih tinggi lagi. Sebanyak 41,8 persen mengaku tak nyaman bertetangga dengan aliran Syiah. Sedangkan 46,6 persen mengatakan tak nyaman dengan Ahmadiyah.

Yang mengejutkan bagi saya dari temuan tersebut adalah meningkatnya toleransi masyarakat terhadap penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara dalam menegakkan prinsip agama. Data dari Wahid Institute menguatkan temuan ini di mana jumlah kekerasan atas nama agama semakin meningkat dari tahun 2010 ke 2011, dari 62 menjadi 92 kasus.

Mencermati banyaknya kasus intoleransi yang disertai dengan kekerasan yang merebak selama lebih dari satu dekade terakhir, pertanyaan yang mengusik adalah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan politisi kita dalam meretas persoalan-persoalan yang terkait dengan perbedaan paham agama. Apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat?

Kebhinnekaan adalah karakter dasar dari masyarakat Indonesia. Negara ini dibangun di atas keserbaragaman suku, agama dan keyakinan, bahasa serta adat istiadat. Presiden Soekarno menandaskan: “Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adatistiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”

Kalau pertikaian yang disertai kekerasan atas nama perbedaan agama, suku, atau apapun tetap berlangsung, maka kondisi ini mencerminkan kegagalan pemerintah. Ini berarti pemerintah tidak bisa mempertahankan Pancasila yang menjamin kebebasan berkeyakinan dan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan satu hal lagi, tidak ada gunanya berteriak mengenai toleransi dan pluralism, seperti yang diagung-agungkan selama ini, jika pemerintah masih membiarkan penganiayaan dan penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas. (*)

Polwan Kampanye Anti Kekerasan PAMEKASAN - Aktivis perempuan bersama anggota Polisi Wanita (Polwan) Polres Pamekasan di areal Arek Lancor. Mereka mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Para perempuan beda profesi itu membagikan selebaran. Isinya, mereka itu menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Aksi kekerasan itu, baik yang berbentuk tindakan kekerasan fisik maupun mental dan penghilangan kehormatan.

Hingga pertengahan tahun ini, terjadi ratusan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anakanak di Indonesia. Dari kasus itu, terkesan kaum perempuan dan anak-anak masih diposisikan sebagai mahluk lemah dan mengalami penyiksaan fisik dan mental. “Kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya kekerasan fisik saja, tetapi kekerasan mental,” kata Nining, anggota Polwan yang ikut dalam acara ini.

Karena itu, atas nama kaum perempuan mereka menuntut agar segala bentuk kekerasan itu dihentikan. Kaum perempuan dan anak-anak tidak mau dijadikan alat untuk mencari keuntungan. Sosialisasi hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dianggap sebagai salah satu cara untuk mensosilisaasikan antikekerasan pada perempuan dan anak melanggar hak dan martabat kemanusian.

Kegiatan ini untuk penyebaran informasi tentang Undang Undang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai jaminan bahwa perempuan dan anak-anak harus dilindungi. (aid/abe)

2

Blok Madura Menambah Cadangan Minyak RI JAKARTA - Blok East Madura Offshore (WMO) sukses menambah cadangan minyak Indonesia sekitar 1.650 barel oil per day (BPOD) dan gas sebesar 13 MMSCFD. “Pengeboran ini dilakukan PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha PT Pertamina (Persero) telah berhasil menambah cadangan migas baru dari sumur eksplorasi PHE KE48-1 yang dibor di Blok West Madura Offshore (WMO),” kata Senior Executive VP & GM PHE WMO Imron Asjhari di Jakarta, Jumat (23/11).

Menurut Imron, pengeboran tersebut dilakukan pada sumur yang terletak sekitar 13 km sebelah selatan dari lapangan PHE40 dan sekitar 5 km sebelah selatan dari Central Processing Platform (CPP), Poleng, sekitar 70 mil lepas pantai Bangkalan, Madura.

“Sumur dibor sampai kedalaman akhir 11,000 -an feet di basement dan dilakukan pengetesan yang berhasil mengalir 1,650 BOPD dan 13 MMSCFD di Formasi Kujung,” tambahnya Lebih jauh kata Imron, setelah sukses menemukan sumur baru PHE KE48-1, rig COSL Seeker akan berpindah menggarap pemboran sumur pengembangan di anjungan baru PHE-38B yang sudah selesai dipasang. “Dengan demikian, sepanjang tahun 2012, 4 (empat) sumur eksplorasi yakni PHE KE382, PHE KE38-3, PHE 38-5, dan PHE KE 48-1 yang dibor PHE WMO semuanya berhasil menemukan cadangan minyak dan gas baru,” imbuhnya Ditempat terpisah, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Keuangan Hadi Purnomo menegaskan pasca pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sudah semestinya lahir Undang-undang Migas baru yang lebih sempurna dari UU Nomor 22 Tahun 2001. “Begitu diputuskan, harus dijalankan dan dihormati,” ujarnya dalam diskusi bertema ‘Migas untuk Kemajuan Daerah dan Rakyat’ di DPD, Jumat (23/11).

Sedangkan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto juga meminta agar secepatnya dilakukan revisi agar ada tata kelola migas baru.

“Agar penggantian BP Migas bukan sekadar ganti baju. Kalau hanya ganti baju akan rawan digugat kembali,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI

Irman Gusman mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pembubaran BP Migas dan meminta pemerintah pusat memberi peran yang lebih besar lagi kepada pemerintah daerah penghasil migas dalam pengelolaan migas agar tidak lagi mengebiri hak-hak konstitusional masyarakat daerah penghasil migas seperti yang dilakukan selama ini. “DPD RI menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Badan Pekerja Migas (BP Migas). Perlu meningkatkan peran aktif pemerintah daerah yang selama ini hanya pasif dengan mendengarkan hasil lifting migas yang ditetapkan oleh BP Migas dan Pemerintah Pusat serta dilibatkan hanya sebagai penerima pajak dan retribusi daerah,” katanya beberapa waktu lalu.

Irman meminta peningkatan peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan migas, diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan migas yang profesional dengan mengedepankan prinsip clean and good coorporate government sehingga tidak lagi mengebiri hak-hak konstitusional masyarakat daerah penghasil migas. “Yang penting diwaspadai ialah agar masalah substansi pembubaran BP Migas tidak menjadi misleading dengan issue organisasi, baik secara sengaja ataupun tidak,” ujarnya.

Lebih lanjut Irman menjelaskan, dalam tugas konstitusi bidang pengawasannya DPD RI telah merekomendasikan untuk segera merevisi UU Migas. Dan untuk itu DPD RI telah menyampaikan RUU usul inisiatif DPD RI tentang Migas melalui Keputusan Nomor 15/DPD RI/ II/2011-2012 tanggal 16 Desember 2011 dan telah disampaikan kepada DPR beberapa waktu lalu. “Dalam rekomendasi yang tercantum di dalam grand design tersebut DPD RI kembali menegaskan bahwa pentingnya melakukan revisi UU tentang Migas dan UU tentang Minerba agar pengelolaan pertambangan secara umum dapat memberikan manfaat kepada rakyat dengan membenahi aktor kegiatan pertambangan sekaligus membenahi kewenangan yang dimiliki setiap pemangku kepentingan pertambangan. Muatan rinci dan teknis tercantum lengkap di dalam grand design tersebut,” pungkasnya. (cea/gam/abe)

BPS Akan Survei Petani Garam BOGOR - Badan Pusat Statistik (BPS) berencana menggelar Sensus Pertanian (ST2013) pada 1-31 Mei 2013 yang mencakup seluruh nusantara. Sensus sepuluh tahunan ini juga akan fokus pada pancacahan di rumah tangga dan perusahaan di subsektor pertanian garam.

Pada kegiatan ST2013, kata Kepala BPS, Suryamin, pihaknya tidak melulu fokus pada isu-isu di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Namun, sensus ini juga akan menyasar subsektor pertanian garam di seluruh Indonesia. Sensus ini juga termasuk mencari data dari petani garam, kecuali pada subsektor pengasinannya yang masuk pada perindustrian. “Untuk garam ini juga tidak luput dari rencana kegiatan,” kata Suryamin di Palace Hotel Bogor, Sabtu (24/11).

Dia memperkirakan, kegiatan ST2013 masih terkendala rendahnya respons responden untuk melengkapi data pencacahan. Padahal, target dari program BPS ini berupaya untuk menyapu bersih pendataan lengkap di sektor pertanian.

Kendala yang akan dialami BPS tersebut, tidak terlepas dari berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, sosial, politik dan kebebasan berdemokrasi. Hal inilah yang menjadi pemicu utama rendahnya kualitas sensus yang kerap digelar BPS. Berdasarkan UU Nomor 16 tentang Statistik, kata Suryamin,

NASIONAL J

SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

BPS memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap responden yang menolak untuk disurvei. “Dalam UU Stastistik, kalau mereka menolak, maka akan ada punishment. Tetapi kami masih menggunakan yang persuasif,” ujarnya.

ST2013 yang akan menelan dana senilai Rp1,4 triliun ini, jelas dia, merupakan salah satu dari tiga jenis sensus yang dilakukan BPS. Dua sensus lainnya adalah sensus penduduk yang digelar setiap tahun berakhiran angka nol dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran angka nol. “Nantinya, Sensus ekonomi dilakukan pada 2016 dan Sensus penduduk 2020,” ucapnya.

Sisir NKRI

Sensus tersebut, akan menyasar rumah tangga, perusahaan, pesantren/seminari, lembaga pemasyarakatan, barak militer dan kelompok usaha bersama.

Dia menambahkan, informasi yang yang dihasilkan dari kegiatan ST2013 sekaligus akan mengkonfirmasi dan melegitimasi kinerja pemerintah. BPS mengupayakan data-data yang dihasilkan dari kegiatan ST2013 sudah tersedia dalam kurun tiga bulan setelah usai proses pencacahan. Namun data tersebut belum dapat dipublikasikan saat itu. Sebab, BPS masih harus menjalankan survei lanjutan dari ST2013 dalam bentuk evaluasi program kesejahteraan petani pada 1-30 November 2014. (bud/ abe)

Dikabarkan Mau Maju Dengan Ical

Mahfud Tak Ingin Pimpin MK Lagi JAKARTA - Kabar mundurnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tampaknya perlu mendapat “koreksi alias diluruskan. Karena sebenarnya adalah tak mau memperpanjang tugas memimpin MK lagi. “Karena saya tidak akan memperpanjang tugas itu. Dan itu menurut undang-undang 6 bulan sebelum habis masa tugas itu harus lapor,” katanya Mahfud MD di Jakarta, Kamis, (22/11).

Menurut Pria asli Madura ini, dirinya tak mengundurkan diri dari MK. Namun melapor ke DPR, karena masa tugas akan segera berakhir. “Ada semacam kesimpangsiuran berita yang menyebutkan saya mengundurkan diri. Saya ini tidak mengundurkan diri tapi melapor ke DPR, masa tugas saya sudah selesai pada 1 April dan saya minta untuk berhenti karena sudah habis masa tugas,” tambahnya Melalui surat yang dikirimnya itu, Mahfud menyarankan agar DPR segera mencari calon pengganti mulai dari sekarang. “Saya sebetulnya saya sudah lapor 2 bulan lalu, 1 Oktober 2012. Saya kirim surat dan diterima Ketua DPR. Cuma ini jadi ribut karena Komisi III baru bahas kemarin.

Padahal tidak, itu sudah 2 bulan sesuai undang-undang,” terangnya.

Kendati sudah mengajukan surat, Guru Besar Fakultas Hukum UII tetap akan melaksanakan tugas hingga 1 April mendatang. “Jadi saya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas 5 bulan lagi, tapi memang saya harus lapor.

Saya lapor agar segera dipilih karena saya tidak lagi memperpanjang tugas ini,” paparnya.

Bahkan mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur ini mengaku sangat bangga dengan integritas dan kesolidan hakim MK saat ini. “ Saya sangat bangga dengan hakim MK yang ada sekarang, integritasnya sangat bagus, pemahaman konstitusi dalam dan kesetiaannya terhadap republik tinggi,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung memuji sikap tegas Ketua MK Mahfud MD yang sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Komisi III DPR. “Ini merupakan sebuah tradisi yang bagus bahwa seorang ketua MK yang jabatannya akan berakhir pada April 2013 kemudian menyampaikan pengunduran diri,” ungkapnya.

Namun Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai langkah Mahfud MD. “Orang bisa beranggapan berbagai motif yang ada, apalagi kalau kemudian katakanlah nanti apakah Pak Mahfud akan maju kembali di tahun 2013 atau maju dalam bentuk lain.

Tetapi saya mengapresiasi bahwa ini langkah yang cukup elegan d i lakukan

Pak Mahfud,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Di sisi lain, Pramono mengaku hubungan antara MK dan DPR saat ini relatif bagus. “Hubungan DPR dan MK walaupun banyak UU DPR yang dijudicial review kemudian dikabulkan tapi kan selama ini hubungan itu relatif baik, tidak hal-hal yang katakanlah membuat ketegangan yang tidak berarti,” ucapnya Namun demikian, Pramsapaan akrabnya berharap pengganti Mahfud MD nantinya adalah orang yang mempunyai pemahaman terhadap konstitusi bukan saja hanya bersifat legal formal, tetapi sudah mendalam dalam dirinya.

“Sebab kalau pendekatan legal f o rmal seringkali hanya konteks, padahal

kalau dilihat UUD itu tarikan nafas panjang berdirinya republik ini yang mengatur segala hal sampai hari ini. Itu yang harus dipahami oleh siapapun yang memimpin MK,” pungkasnya.

Manuver Mahfud MD yang tidak ingin memimpin Mahkamah Konstitusi (MK) lagi ditengarai sebagai persiapan menuju RI 1 atau RI 2. Bahkan salah satu parpol sudah sejak lama melakukan pendekatan dengan Mahfud MD. “Bisa ya bisa tidak. Maybe yes, maybe no,” kata Ketua DPP Golkar, Hajriyanto Y Thohari, saat dihubungi, Kamis (22/11).

Malah Wakil Ketua MPR ini secara diplomatis tak membantah ada pertemuan-pertemuan informal dengan sejumlah tokoh untuk menduetkan Aburizal dengan Mahfud MD. “Tapi terus terang saja saya tidak tahu kalau pembicaraan itu dilakukan dalam lingkaranlingkaran khusus tertentu,” tambahnya.

Namun Hajriyanto menegaskan hingga saat ini Partrai Golkar belum membahas masalah cawapres ini secara resmi. Karena itu belum jelas siapa sebenarnya pasangan yang akan diduetkan dengan Ical. “Saya rasa PG belum membahas soal itu secara formal organisas i o n a l ,” tegasnya

Yang jelas kemunculan nama Mahfud MD sempat terlontar dari Wasekjen Golkar Lalu Mara Satriawangsa.

Saat itu Lalu Mara mengakui Mahfud salah satu calon yang ikut dipertimbangkan menjadi pendamping Ical dalam Pilpres 2014. “Dalam suatu acara tahun lalu, beliau juga pernah menyampaikan bahwa Dahlan Iskan juga masuk nominasi.

Ada juga Ibu Khofifah dan Pak Machfud MD,” katanya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua MK Mahfud MD mempersilakan interpretasi yang terjadi di masyarakat. Bahkan takkan menyalahkan hal tersebut. “Ya silakan saja, sekarang jaman demokrasi setiap orang boleh menafsirkan apa saja. Nanti kalau saya mengatakan akan terus dibilang serakah, kalau minta berhenti dibilang 2014.

Sekarang boleh saja,” ujarnya.

Sebenarnya, sambung Mahfud, dirinya lebih senang menjabat sebagai Ketua MK. Alasanya, saat ini lembaga MK itu sangat kuat posisinya. “Karena MK ini powerfull dan sangat disegani, mumpung saya masih senang maka saya harus berhenti,” tuturnya.

Namun sayangnya, kata Mahfud lagi, dia merasa kawatir saat dirinya mau meneruskan jabatan di MK. Karena bisa dibilang tak wajar. Oleh karena itu, sebaiknya seorang pejabat mengundurkan diri pada masa senang menduduki jabatan tersebut. “Karena nanti kalau senang diteruskan nanti bisa sesat. Jadi saya berharap kepada siapa pun yang sedang sangat senang dengan jabatannya berusahalah untuk berhenti.

Agar yang baik tidak menjadi buruk,” imbuhnya. (cea/abe)

P

S T

Ja M U (U Sa lu no Ja m na da ti da su bu da 1.

Ka sa

20 ka pa up ba hi G ak te be 23 D da ne m ga m pu hu ra pu 01 da da ba

ti be

PDI Perjuangan Pertimbangkan Mega-JK JAKARTA - Kalangan internal PDI Perjuangan sedang mengalkulasi seberapa besar peluang kemenangan dalam pilpres 2014, terkait dengan rencana mengusung duet Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Jusuf Kalla. “Wacana Mega-JK silakan saja, kan ada hitung-hitung politiknya. Keputusannya nanti menjelang 2014,” kata Ketua FPDI Perjuangan DPR Puan Maharani di Jakarta, Jumat, (23/11).

Yang jelas Putri Megawati tidak membantah kemungkinan adanya peluang keduanya berpasangan di Pilpres 2014.

Namun demikian, sambung Puan lagi, PDI Perjuangan telah sepakat sesuai dengan Rakernas di Bandung, dimana masalah Pilpres 2014, diserahkan sepenuhnya kepada Megawati sebagai Ketua Umum.

“Berkaitan dengan Pilpres masih berpegang pada Rakernas di Bandung, dimana keputusannya diberikan kepada Ketum, siapa dan kapan akan diumumkan,” tambahnya.

Lebih jauh kata Puan, un-

tuk sementara ini PDI Perjuangan masih fokus mempersiapkan strategi untuk menghadapi pemilu legislatif (Pileg). Masalahnya kemenangan Pileg bisa menjadi salah satu indikator menuju syarat pencapresan 2014. “Kita baru fokus Pileg ke depan. Kan tidak memungkinkan maju Pilpres kalau syarat tidak terpenuhi,” paparnya.

Dalam beberapa kesempatan, memang isu pertemuan Mega dan JK sudah menjadi bahan perdebatan. Bahkan wacana ini sengaja digulirkan untuk menjadi bahan pertimbangan maju bersama ke Pilpres 2014. Malah sejumlah sumber menyebut, JK hanya mau jadi cawapres jika dipasangkan dengan Megawati.

Ditempat terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengakui komunikasi antara Megawati dengan JK sudah terbangun lama. Karena JK pernah menjadi menteri jaman Mega menjadi presiden.

“Dari dulu Ibu Mega dan Pak JK hubungannya baik. Dan Pak JK

pernah menjadi Menko Kesra pada saat Ibu Mega jadi presiden, “ ungkapnya.

Ara sapaan akrab Maruarar, menilai kedua tokoh bangsa ini saling menghargai. “Koordinasi keduanya sangat baik, mereka berdua saling menghargai. Saat Pak JK menjadi Ketua Umum Golkar pun hubungan keduanya baik betul,” tegasnya Menurut Ara, hingga saat ini jalinan hubungan baik keduanya semakin erat. JK selalu menyempatkan menghadiri acara penting di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. “Pada 29 Januari lalu Pak JK hadir ke Teuku Umar di acara keluarga Ibu Mega, setahun ini ada dua kegiatan yang diikuti oleh Pak JK,” jelas putra kandung politisi senior PDI Perjuangan, Sabam Sirait.

Namun demikian, Ara menilai, untuk saat ini kedekatan Mega dan JK belum secara tegas mengarah ke Pilpres 2014.

Meskipun peluang itu terbuka lebar lantaran komunikasi keduanya sangat baik. “PDI Perjuangan belum memutuskan

MEGA

- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati saat Orasi

soal itu dan belum memuculkan capres maupun cawapres.

Tapi dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi dalam politik,” imbuhnya.

Diakui Ara, baik Mega maupun JK sudah ada pemahaman yang sama. “Yang jelas

komunikasi keduanya sangat baik saling menghormati dan menghargai, dan pernah menjadi satu tim yang sangat baik. Artinya pemahaman satu karakter sudah sangat baik dalam bekerjasama,” pungkasnya. (cae/abe)

SCB Ajak Rumah Tangga Jauhi Narkoba JAKARTA- Standard Chartered Bank (SCB) menggelar program edukasi kesehatan bagi sejumlah ibu-ibu rumah tangga di Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program ”Living with HIV/AIDS” dari Standard Chartered Bank, bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPPA) dan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB). ”Kegiatan ini dalam rangka menyambut hari AIDS se-Dunia tanggal 1 Desember nanti,” ujar CEO Standard Chartered Indonesia, Tom Aaker di Jakarta, Jumat (23/11).

Data versi Kementerian Kesehatan RI, sampai dengan Juni 2011 secara kumulatif jumlah kasus AIDS tercatat sebanyak 26.483 kasus. Dilihat dari kelompok umur, pengidap terbesar pada kelompok umur 20-29 tahun yaitu sebanyak

36,4% disusul dengan kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 34,5%. Angka kejadian HIV dan AIDS di kalangan perempuan menunjukkan peningkatan yang cukup siknifikan dari tahun ke tahun, yaitu 13% pada tahun 2011, 21% pada tahun 2007, dan mencapai 33% pada tahun 2010.

Naiknya angka penderita HIV ini mencerminkan kebutuhan untuk edukasi perihal virus HIV tersebut serta bagaimana virus itu terinfeksi.

Standard Chartered Bank secara global telah bekerjasama dengan Clinton Global Initiative sejak tahun 2007 dan berhasil memberikan edukasi HIV AIDS kepada lebih dari 1,4 juta orang and angka ini terus

bertambah setiap harinya.

“Mengacu kepada kenaikan penularan infeksi HIV setiap tahunnya dan karena ketidaktersediaannya vaksin untuk menyembuhkan, maka harapan satu-satunya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara pencegahan terjangkitnya virus HIV atau penularannya jika orang tersebut menderita HIV Positive. Untuk itu, Standard Chartered Bank secara global, selalu berusaha memberikan sebuah kontribusi nyata untuk edukasi masyarakat luas terhadap HIV AIDS, termasuk di Indonesia,” jelas dia Program-program pencegahan ini kata dia terbukti efektif dengan dikeluarkan laporan dari World Health Organization (WHO) dan UNAIDS bulan November. Laporan WHO menunjukkan penurunan sebesar 17 persen dari jumlah orang terkena infeksi baru dibandingkan dari 9 tahun belakangan.

“Sejak tahun 2001, telah terjadi penurunan sebesar 15 persen di daerah Afrika, 25 persen di Asia Timur dan 10 persen di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Namun demikian terjadi kenaikan di Eropa Timur dan Asia Tengah,” urai dia.

sampai dengan Juni 2011 Secara kumulatif jumlah kasus AIDS tercatat sebanyak

26.483 kasus Walaupun angka tersebut menggembirakan, namun tingkat terjadinya infeksi baru

masih relatif tinggi, yaitu 7,400 setiap harinya. Dengan tidak tersedianya vaksin untuk menyembuhkan, tidak ada cara lain guna mencegah penularan virus HIV ini selain dari pemberian edukasi tentang cara penularan virus tersebut sehingga masyarakat dapat mengikuti gaya hidup yang sehat dan aman.

Saat ini, sekitar 34 juta orang di dunia kini menderita HIV dan angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan angka di tahun 2007 yaitu 33,2 juta yang diakibatkan oleh infeksi tingkat tinggi maupun sebagai akibat dari pengembangan akses perawatan Anti-Retroviral yang selain berakibat pengurangan jumlah kematian dari penderita AIDS (5,500 setiap harinya, dibandingkan di tahun 2007 yaitu 5,700), namun juga mengakibatkan 5 orang terjangkit untuk 2 orang yang terselamatkan.(gam/abe)

ta

pe ke pe Ta da am di

in pe w pa

L JAWA TIMUR

i

an at la. ui ng di lra ah an si. ak a-

MK an di an Ya an eh ti an au 4. . ng ng K. MK anya us

ta tssa na at sa an au sa anya ti. di

3

SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

Penetapan UMK di Jawa Timur

Surabaya-Gresik Tertinggi, Terendah Magetan SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo SH MHum akhirnya menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Timur 2013 pada, Sabtu (24/11) malam, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 72/2012 tentang UMK di Jawa Timur tahun 2013 setelah mendapatkan surat edaran Menakertrans. UMK Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik paling tinggi, mencapai Rp 1.740.000 dari semula Rp 1.567.000, disusul Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo Rp 1.720.000 dan Kabupaten Mojokerto Rp 1.700.000. Sedangkan terendah Kabupaten Magetan dengan besarannya Rp 866.250.

Pembahasan UMK tahun 2013 termasuk yang paling alot, karena kuatnya tekanan dari para buruh yang menginginkan upah yang layak. Pada saat pembahasan final sejak Jumat malam hingga Sabtu (24/11) malam, Gubernur dan tim terkait melakukan rapat berpindah-pindah tempat. Dari informasi yang berhasil dihimpun Koma, pada 23 November gubernur bersama Dewan Pengupahan Propinsi dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur menggelar rapat di gedung negara Grahadi yang berlangsung mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Tidak diketahui secara pasti bagaimana hasil rapat tersebut. Namun pada pukul 22.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB, rapat dilanjutkan dan dipindahkan ke kantor Sekdaprov di jalan Pahlawan Surabaya.

Dalam rapat ini, APINDO tidak dilibatkan. Karena masih belum menemukan kesepaka-

tan, rapat kembali dilanjutkan Sabtu (24/11) siang di lantai 5 kantor Dispenda Jawa Timur di Jl Manyar Kertoarjo Surabaya dan disepakati besaran UMK 2013, yang mulai berlaku 1 Januari 2013 mendatang (lihat tabel).

Yang hadir antar lain, Gubernur Sekdaprov, Ketua Dewan Pengupahan Propinsi dan Sekretarisnya , Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kesra, Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Disnakertransduk. Sumber terpercaya Koma mengatakan, rapat digelar malam hingga dini hari untuk menghindari kepungan buruh yang terus mengawal proses penetapan UMK 2013. Usai rapat, mereka langsung membubarkan diri dan menghindari pertanyaan wartawan. Namun diluar kantor mobil yang ditumpangi sejumlah pejabat ini dihadang para buruh.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 72 Tahun 2012 tentang upah minimum kabupaten dan kota, gubernur juga mengeluarkan kebijakan melarang perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMK untuk mengurangi atau menurunkan upahnya. Selain itu perusahaan juga di dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK. Namun bagi perusahaan yang tidak mampu, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam keputusan Menakertrans Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. (han/abe)

K

hanadiman/koranmadura

DIPINDAH?

- Monumen karapan sapi di Surabaya ini direncanakan akan dipindah ke Madura. Namun sejauh ini pemerintah kota Surabaya masih mengkaji rencana tersebut.

Pemkot Akan Menutup U-turn Pangsud-Basra SURABAYA -- Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya tengah mengkaji kemungkinan menutup jalan putar balik atau u-turn yang menghubungkan Jalan Panglima Sudirman-Jalan Basuki Rahmad (Pangsud-Basra). Langkah ini diambil dalam rangka pembenahan monumen Karapan Sapi sehingga lebih bagus dan indah dilihat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) Pemkot Surabaya, Sumarno, kepada Koma mengungkapkan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini tidak memiliki keinginan untuk memindahkan Monumen Karapan Sapi ke kawasan Suramadu, seperti yang diusulkan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Surabaya.

Walikota justru berniat melakukan pembenahan dengan sejumlah fasilitas penunjang, sehingga lokasi tersebut bisa menjadi tempat wisata foto. Apalagi kawasan tersebut merupakan salah satu titik pertempuran 10 November 1945. “Sekarang warga mau foto di situ

sangat sulit, ke depannya diberi sarana sehingga bisa jadi tempat foto-foto,” kata Sumarno.

Saat ini, lanjut Sumarno, pihaknya terus berupaya untuk mendesain ulang lokasi tersebut, sehingga menjadi representatif sebagai tempat wisata dan monumen Karapan Sapi menjadi salah satu ikon budaya. Bisa saja, lokasi tersebut dijadikan taman dan u-turn atau jalan putar balik dari Panglima Sudirman ke Basuki Rahmad ditutup dan digeser agak jauh.

Semua masih dikaji dan masih dalam tataran desain, Walikota menginginkan tempat tersebut menjadi ikon budaya karena Surabaya merupakan tempat pertemuan berbagai budaya.

Jadi Walikota tidak akan merusak atau mengubah sesuatu yang memiliki nilai sejarah.” tandasnya.

Sebagai bentuk keseriusannya, Pemkot mulai membongkar baliho iklan yang terpampang diatas monumen. Dari pantauan Koran Madura, balihonya telah diturunkan, meski kerang-

kanya masih berada di sana. Menurut Soemarno, pihaknya melakukan pembenahan secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Sementara itu, mengomentari pro kontra atas usulan AMPI yang menghendaki agar patung karapan sapi dipindahkan ke Suramadu, Sumarno menjelaskan peristiwa tersebut terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

Agar permasalahan ini tidak meluas, walikota secara terpisah menemui AMPI dan warga Madura yang anti relokasi dan memberikan penjelasan bahwa tidak ada rencana pemindahan.

Walikota juga meminta agar kedua ormas ini menghentikan aksi-aksi yang memicu situasi tidak kondusif di Surabaya. Jika ada masalah sebaiknya langsung dikomunikasikan ke Walikota.

Seperti yang ramai diberitakan sebelumnya, AMPI dan Kelompok Masyarakat Madura Intelektual bersitegang karena munculnya usulan dari AMPI agar patung Karapan Sapi dipindahkan ke Suramadu. Ketua AMPI Kota

Surabaya Yustia Yusuf menjelaskan latar belakang usulan mereka adalah pudarnya nuansa kepahlawanan karena banyaknya budaya dari luar (Surabaya) yang masuk.

Mestinya, pemerintah kota memperbanyak monumen-monumen yang menunjukkan citra kota Surabaya sebagai kota Pahlawan. Usulan tersebut memantik kekecewaan warga Madura, yang tergabung dalam Masyarakat Madura Intelektual (MMI). Ketua MMI Ahmad Zaini sangat tidak etis jika ada pihak yang menghendaki patung tersebut dipindahkan. Apalagi pembuatan monumen tersebut bukan atas permintaan warga Madura. AMPI juga seharusnya menghargai pihak-pihak yang mengusulkan, membuat dan meresmikan patung karapan sapi. Yang meresmikan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993) Susilo Sudirman atas nama Presiden RI, saat itu. (han/ abe)

50 Persen Warga Surabaya Tak Berakta SURABAYA - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat 1,5 juta warga yang belum memiliki akta kelahiran.

Data ini per September 2012.

Dari total penduduk sebanyak 3.104.584 jiwa, baru 1.436.232 (46,26 persen). “Makanya, kami mendorong masyarakat agar segera mengurus akta kelahiran,” tegas Suharto Wardoyo, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Jumat (23/11/2012).

Sebagaimana diketahui, sejak 1 Januari 2012, warga yang terlambat mengurus akta kelahiran melalui penetapan Pengadilan Negeri (PN). Ini sesuai UU 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Disebutkan, anak yang baru lahir harus berakta dan diberi waktu kepada orangtuanya untuk mengurusnya 60 hari terhitung sejak anak itu dilahirkan.

Menurut Suharto, kesadaran warga tentang akta kelahiran masih kurang. Sebagian warga

menganggap akta kelahiran cukup dari bidan atau dokter.

Padahal akta kelahiran harus diurus di kantor Dispendukcapil. Untuk memenuhi kewajiban akta ini, instansi Suharto bersama jajaran terkait lainnya menjemput pola ke rumah-rumah penduduk. Biaya pembuatan akta mulai dari Rp 211 ribu sampai Rp 236 ribu sesuai zona-zona yang telah ditentukan. (avent/abe)

nti ah at tu ik g-

00 ak era uri ng ut at e-

ta ta kan 07 tgi ri ain ah DS dtu int-

Padat

abrari/koranmadura

- Salah satu sudut Kota Surabaya yang sesak terlihat dari atas.

Masyarakat Inginkan Pemilukada Damai Tiga kabupaten di Madura bakal menyelenggarakan pemilukada. Sampang dan Bangkalan akan digelar tanggal 12 Desember 2012 dan Pamekasan 9 Januari 2013.

Masyarakat menginginkan pemilukada yang santun dan tanpa kekerasan, mungkinkah? Berikut pengamatan pemilukada Badrud Tamam S.Psi, anggota DPRD Jatim, dari sisi psikologi-politik yang disampaikan kepada Koran Madura dan ditulis secara bertutur.

Ada banyak pemilu yang meminta partisipasi masyarakat. Pertama, pemilu dimana masyarakat memilih wakil rakyat mulai dari DPR kabupaten/kota, provinsi, DPR RI dan DPD.

Kedua, masyarakat memilih calon presiden dalam pilpres. Ketiga, pemilukada untuk memilih gubernur dan bupati/walikota. Keempat warga memilih kepala desa dalam pilkades. Jika masih ada lagi pemilihan ketua RT/ RW, dan pemilihan lainnya, saya rasa itu sangat melelahkan. Akan lebih melelahkan bila proses pemilihan itu diawali dengan konflik bahkan kerusuhan.

Proses pilkada di Madura masih tergolong santun meski di sebagian titik memanas karena sesuatu dan lain hal.

Dari sisi psikologi-politik, sebenarnya emosi masyarakat terganggu. Sebab, sesuatu yang terjadi berbeda dengan yang diinginkan. Tetapi di jalur politik, sesuatu yang tidak terpikirkan bisa saja terjadi, akrobatik. Dari sisi saya masyarakat secara umum masih perlu bersikap dewasa meski hal ini tidak bisa dibuat seragam karena setiap orang memiliki emosi dan motivasi yang tidak sama.

Nah saya ingin sesuatu bisa ber-

jalan secara sederhana. Pemilihan itu pirantinya sangat banyak seperti penyelenggara, pengawas, pengaman, pelaku dan pemerhati.

Kalau piranti ini berjalan di koridornya masing-masing, saya yakin semuanya lancar. Tetapi soal politik di mana-mana berjalan tidak sesederhana yang dibayangkan. Dari aspek psikologi, politik itu memang dari awal memberi kesan memanas.

Masalahnya tidak sekedar mendukung calon tertentu tetapi menjelekkan calon yang lain. Nah dari sini benihbenih perseteruan itu muncul.

Sampai akhirnya, menang dan kalah bukan lagi hal yang sederhana.

Tetapi bisa jadi ini dianggap “tengka”, sebuah laku politik yang dianggap niscaya bila melahirkan amarah, dendam, bahkan amuk. Padahal sesungguhnya biasa, silus. Cuma karena kita tidak terbiasa dengan hal yang semestinya biasa, maka akhir dari yang tidak biasa ini menjadi luar biasa.

Betul kata-kata yang dipopuler-

kan Thomas Hobbes, manusia itu serumpun zoon politicon, makhluk yang berpolitik. Sebab bila ada pihak yang

Badrut Tamam, S. Psi Anggota DPRD Jatim

tidak dianggap berpolitik justru itu dianggap bagian dari sikap politiknya

sebagai pribadi yang tidak berpolitik (praktis).

Bagaimana menciptakan politik yang damai dan santun, saya kira semua orang sudah paham. Cuma bagaimana mengaplikasikannya, ini menyangkut inovasi dan kreativitas dari masing-masing individu.

Selain itu, kita tidak terkondisikan untuk bersikap arif, santun, dan menyenangkan. Efek domino yang muncul adalah menang dimana pihak lain merasa dikalahkan. Padahal yang diinginkan sejatinya unggul tetapi pihak lain tidak menganggap dirinya digulingkan, peace dan sejuk.

Saya jadi teringat kata-kata teman bahwa untuk menciptakan apapun doa dan yakin saja tidak cukup. Itu sebabnya siapapun yang maju dalam pemilukada di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan dari sisi saya semuanya layak.

Tetapi bagaimana yang dinilai layak ini benar-benar layak bagi umat, itu yang perlu diuji bersama-sama pada

hari pelaksanaan nanti. Bagi pihak yang unggul lebih santun kiranya apabila bertandang kepada pihak yang tidak berhasil meraup suara dominan.

Sebaliknya, pihak yang tidak terpilih adalah orang pertama mengucapkan selamat. Ini rumit, namun bukan berarti tidak bisa.

Dalam cetita teman-teman semasa kuliah psikologi, berbuat baik itu pada mulanya memang kadangkadang dipaksa.

Karena sering dipaksa untuk bebruat baik pada akhirnya seseorang merasa terpaksa melakukannya. Karena sering terpaksa akhirnya bisa juga bebruat baik dan semakin lama dari bisa ini pada akhirnya terbiasa berbuat baik, khusnul khatimah dari sisi manapun termasuk dari spektrum politik. Itu sebabnya saya ingin pemilukada dianggap sebagai siklus sebagaimana publik menghadapi musim hujan dan kemarau. Saya optimis masyarakat bisa lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan. (abe)

4

SUMENEP P

SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

Stok BBM Terbatas, Antre Tiap Hari SUMENEP – Antrian panjang calon pembeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar di stasiun pembelian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sumenep hampir terjadi setiap hari pada waktu-waktu tertentu. Kondisi itu disebabkan terbatasnya stok premium maupun solar di masing-masing SPBU. “Sejak beberapa hari lalu, saya butuh waktu agak lama supaya bisa beli premium di SPBU, karena harus antre. Itu terjadi di setiap SPBU yang memiliki stok premium dan solar,” kata warga Sumenep Hariri, Minggu (25/11).

Bahkan, sebagian warga rela berada di SPBU untuk menunggu kedatangan truk tangki yang akan memasok BBM bersubsidi ke SPBU tersebut.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Sumenep Saiful Bahri menjelaskan, kondisi terbatasnya stok BBM bersubsidi di SPBU itu disebabkan pengetatan penebusan BBM oleh Pertamina dalam rangka pengendalian BBM. “Sejak Senin (19/11) lalu, penebusan BBM oleh pengelola SPBU disesuaikan dengan sisa kuota BBM bersubsidi untuk daerah tertentu, termasuk Sumenep. Kami menduga serapan BBM bersubsidi akan melebihi kuota dan untuk mencegahnya dilakukan pengetatan,” katanya.

Sesuai surat dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kuota BBM bersubsidi untuk Sumenep sebanyak 85.104 kiloliter selama setahun pada tahun ini, den-

gan rincian premium sebanyak 55.203 kiloliter dan solar sebanyak 29.901 kiloliter.

“Namun, kami tidak tahu secara pasti sisa kuota BBM bersubsidi hingga 31 Desember 2012 untuk Sumenep, karena data soal itu hanya dimiliki BPH Migas dan Pertamina,” ujarnya.

Dalam suratnya, BPH Migas menegaskan tidak akan menambah kuota BBM bersubsidi bagi kota/kabupaten tertentu.

“Kalau di daerah tertentu kekurangan BBM bersubsidi, pemerintah daerah tetap tidak diperkenankan mengajukan penambahan kuota. Solusi jika ada kekurangan BBM bersubsidi di daerah tertentu, hanya dengan mengambil kuota milik daerah lainnya yang surplus dan itu diatur oleh Pertamina,” kata Saiful.

Sementara itu, harga eceran premium yang dijual pedagang kepada konsumenya, naik, sejak stok BBM di SPBU cepat habis.

“Pada Minggu pagi, saya beli premium eceran ke pedagang, dan harganya sudah naik dari biasanya Rp 5.000 per botol menjadi Rp 7.500. Ketika saya tanyakan kepada pedagang kok naiknya tinggi, mereka beralasan sangat sulit memperoleh premium di SPBU,” kata warga Kecamatan Bluto Ahmad.

Ia berharap Pemerintah peka dan tidak membiarkan warganya membeli premium dengan harga tinggi.

Sejak adanya antrean calon pembeli BBM bersubsidi yang memenuhi SPBU, Polres Sumenep menyiagakan sejumlah personelnya guna menghindari hal-hal tak diinginkan.

ANTRE BBM - Ratusan Pengendara sepeda motor dan puluhan mobil terpaksa antre untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Pertamax di SPBU Desa Gedungan Kecamatan kota.

“Jumlah personel yang akan kami tempatkan di SPBU, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Intinya, kami akan menyiagakan per-

sonel ketika ada antrean di SPBU,” kata Kabag Operasional Polres Sumenep Kompol Edy Purwanto. Pantauan Koran Madura pada Minggu, sedikitnya

10 anggota Polres Sumenep terlihat berada di SPBU di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, ketika terjadi antrean calon pembeli BBM. (si/abe)

Demam Berdarah

Dinkes Sumenep Ingatkan Warga

kamil akhyari/koran madura

RAZIA

- Petugas dari Satpol PP Sumenep beberapa minggu terkahir karap melakukan razia di hotel dan rumah-rumah kos yang ada di seputar Kota Sumenep. Tak jarang petugas menemukan pasangan yang bukan muhrimnya.

Terkumpul Hampir Rp 11 Juta Hasil Sementara Penggalangan Dana untuk Warga Palestina SUMENEP – Sejumlah elemen di Sumenep menggalang dana untuk warga Palestina yang menjadi korban serangan tentara Israel, sebagai bentuk kepedulian atas sesama manusia. Hingga Minggu (25/11) siang, hasil sementara penggalangan dana untuk warga Palestina yang dilakukan oleh dua elemen masyarakat di Sumenep terkumpul hampir Rp 11 juta.

“Kami menggalang dana kepada siswa, wali siswa, maupun guru di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu yang semuanya di bawah naungan Yayasan Al-Hidayah, serta warga di sekitar sekolah. Sejak Kamis (22/11) hingga Minggu siang, dana yang terkumpul oleh kami sebesar Rp8.100.000,” kata Ketua Yayasan Al Hidayah Rimbun Hidayat.

Selain Yayasan Al-Hidayah, pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumenep juga menggalang dana sejak Jumat (23/11) dan sudah terkumpul Rp2.797.000.

“Kami menggalang dana kepada kader dan warga yang melintas di Jalan HOS Cokroaminoto hingga Kamis (29/11) mendatang,” kata Ketua DPD PKS Sumenep Moh Mudhar.

Hasil penggalangan dana yang dilakukan pengurus Yayasan Al-Hidayah maupun PKS akan disalurkan melalui Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) di Jakarta.

Penggalangan dana yang dilakukan pengurus Yayasan Al-Hidayah dan PKS Sumenep merupakan bagian dari aksi peduli Palestina.

Dalam aksinya pada Kamis di halaman sekolahnya, guru dan siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SDIT) Al-Hidayah melaksanakan shalat ghaib untuk warga Palestina yang meninggal dunia akibat serangan tentara Israel.

Sebagian guru SDIT Al-Hidayah juga berorasi mengecam dan mengutuk tindakan Israel yang mengakibatkan banyak warga sipil menjadi korban.“Anak-anak dan kaum perempuan yang tak berdosa telah menjadi korban atas agresi yang dilakukan Israel ke Palestina,” kata Rimbun.

Sementara pengurus dan kader PKS menggelar aksi selamatkan Palestina di Jalan HOS Cokroaminoto pada Jumat sore.

Para kader PKS membagikan selebaran yang berisi sikap PKS, di antaranya

ajakan melawan Israel dengan kemampuan yang dimilikinya, dan boikot produk Israel, kepada warga yang melintas di Jalan HOS Cokroaminoto.

Mereka juga meletakkan kain berwarna putih yang terdapat gambar Bintang Daud sebagai simbol Israel di jalan raya, untuk diinjak-injak pengguna jalan, sebagai simbol protes terhadap Israel.

Mudhar mengatakan, pihaknya sengaja menggalang dana di jalan raya untuk menggugah kesadaran warga Sumenep untuk berbagi peduli atas apa yang terjadi di Palestina.

“Sumbangan sekecil apa pun akan sangat berarti bagi warga Palestina yang saat ini menderita akibat serangan tentara Israel,” ujarnya menambahkan. (mil/abe)

SUMENEP – Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep kembali mengingatkan warga untuk melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk guna mencegah penyebaran kasus demam berdarah yang mengakibatkan lima penderita meninggal dunia pada tahun ini.

“Kami butuh kesadaran warga untuk sama-sama mencegah kasus demam berdarah. Sejak dulu hingga sekarang, gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) merupakan langkah yang paling efektif , karena akan mampu membasmi sarang dan jentik nyamuk penyebab demam berdarah,” kata Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Sukirman, Minggu (25/11).

Sesuai data di Dinkes Sumenep, jumlah sementara warga yang menderita demam berdarah sejak 1 Januari hingga 23 November sebanyak 239 orang yang tersebar di 89 desa di 19 kecamatan.

Dari 239 kasus demam berdarah itu, lima penderita meninggal dunia, dengan rincian pada Februari sebanyak satu penderita, Maret sebanyak satu penderita, dan November sebanyak tiga penderita.

“Salah satu upaya kami untuk mencegah penyebaran kasus demam berdarah adalah melaksanakan fogging di kawasan pemukiman yang salah satunya warganya positif demam berdarah. Hingga sekarang sudah dilakukan 101 fogging,” ujarnya.

Di masing-masing kawasan pemukiman tersebut, petugas Dinkes Sumenep melakukan pengasapan di 100-150 bangunan. Namun, kata dia, fogging tanpa disertai dengan kesadaran warga untuk memastikan rumah dan lingkungan sekitarnya bebas dari sarang dan jentik nyamuk, tidak akan begitu maksimal.

“Fongging hanya mematikan nyamuk dewasa.

Langkah paling efektif memang gerakan PSN, karena nantinya bisa membasmi sarang dan jentik nyamuk,” ucapnya.

Gerakan PSN itu lazimnya berupa 3M plus, yakni menutup, menguras, dan mengubur tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk penyebab demam berdarah, serta menggunakan obat anti nyamuk,” ujarnya menambahkan.

Jumlah sementara kasus demam berdarah pada tahun ini meningkat dibanding 2011 lalu yang hanya 124 kasus. (mil/abe)

grafis by hariri/koran madura

VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK

KPU Undang Pimpinan 16 Parpol Calon Peserta Pemilu Sumenep – Hari ini (26/11), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengundang pimpinan dari 16 partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 yang lolos verifikasi administrasi dan telah diverifikasi faktual.

Agenda pertemuan yang digagas KPU dan melibatkan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep itu adalah penyampaian hasil verifikasi faktual tahap pertama oleh KPU. “Kami akan menyampaikan secara rinci proses verifikasi faktual yang dilakukan kami bersama staf sejak 1-24 November dan hasilnya kepada pimpinan 16 parpol. Semuanya akan dibeber,” kata Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi, Minggu (25/11).

Pada masa verifikasi faktual tahap pertama, KPU Sumenep membentuk dua tim untuk mengecek ke lapangan atas keberadaan sekretariat atau kantor masing-masing parpol, kepengurusan inti dan keterwakilan per-

empuan sebanyak 30 persen, serta keanggotaannya.

Parpol calon peserta Pemilu 2014 yang diverifikasi faktual oleh KPU adalah Partai Golkar, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Nasional (PPN), dan Partai Gerindra.

Kemudian, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), PDIP, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Nasdem, PKB, PKS, Partai Demokrasi Pembaruan, PPP, dan Partai Hanura.

Saat itu, KPU melalui dua tim yang dibentuknya turun langsung ke lapangan guna mengecek keberadaan sekretariat, kepengu-

rusan inti dan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen, dan anggota parpol.

Pada masa verifikasi faktual tahap pertama, pimpinan dari sejumlah parpol diwajibkan menghadapkan atau menghadirkan pengurus maupun anggotanya yang tidak bisa ditemui ketika diverifikasi faktual oleh tim KPU Sumenep ke sekretariat maupun rumahnya.

“Untuk verifikasi faktual ke anggota masing-masing parpol, kami mengecek langsung ke rumahnya. Secara keseluruhan, hasil verifikasi faktual yang telah kami lakukan adalah delapan parpol dinilai memenuhi syarat atau pengecekan lapangan sesuai dengan berkas persyaratan yang diterima oleh kami beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Sementara delapan parpol lainnya harus melakukan perbaikan persyaratan selama masa verifikasi faktual tahap kedua yang dijadwalkan pada 4-12 Desember 2012.

“Untuk sementara, kami belum bisa menyebut secara rinci

THOHA SHAMADI

- Ketua KPU Sumenep

foto/istimewa

nama-nama parpol yang sudah memenuhi syarat maupun yang wajib melakukan perbaikan syarat,” tukasnya.

Nama-nama parpol yang sudah memenuhi syarat maupun yang wajib melakukan perbaikan syarat akan dibuka KPU Sumenep pada pertemuan dengan pimpinan 16 parpol pada hari ini.

“Persyaratan apa saja yang perlu dilengkapi atau dibenahi oleh pimpinan delapan parpol itu akan disampaikan secara resmi oleh kami dalam pertemuan pada Senin (hari ini, Red),” ucapnya menambahkan.

Ia juga mengemukakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan anggota Panwaslu Sumenep pada Sabtu (24/11) malam terkait hasil verifikasi faktual dan pertemuan dengan pimpinan 16 parpol.

“Dalam pertemuan dengan anggota Panwaslu Sumenep itu, kami juga berdialog tentang beberapa hal, terutama tentang tahapan verifikasi faktual tahap pertama dan hasilnya” kata Thoha Shamadi. (abe)

A

m

P

K

ca et be be an go Se ga ka

lo Ac Ti m so be be m hi ke

D

U

be ny m Pa ke di ju ra ra

pe ra ja de in ne su ya

S

pa gu D tu ga m N M ka in m do

m ha in Se te tu ka ya be ja sa

ik m

P PAMEKASAN

5

SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

Pasutri Banyak Tak Miliki Surat Nikah

Bupati Imbau Warga Patuh Administrasi Negara

an

ep sa n, on

ep aah t-

ma ga uk na ens)

ra ri ar

ta nan

ean ya ng

ut, di pa an ng

a. na k,”

ni at ab y-

a24

ura

eib u-

ah aan eol

reh an eh in m-

ngtu fian

an u, eaap ha

s. bachri/koran madura

ANTISIPASI

- Polisi rela tidak pulang dan tetap berjaga-jaga dari kemungkinan rusuh pemilukada Pamekasan seperti tampak dalam foto aparat berlatih jika pilkada benar-benar memunculkan amuk. FOTO S. BACHRI/KOMA

Polisi Jauh Dari Keluarga

PAMEKASAN – Ratusan pasutri belum memiliki surat nikah. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat boleh jadi lebih banyak karena pemerintah melakukan nikah masal setiap tahun. Tahun ini, pemerintah menikahkan pasutri secara masal 400 pasangan suami-istri. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya hal yang sama juga telah dilakukan.

Mengapa mereka tak memiliki surat nikah, alasannya beragam. Ada pasutri yang memang nikah secara syar’ie meski negara tak mengakui karena yang penting sah. Ada pasutri yang mengaku sudah membayar kepada oknum perangkat di desa tetapi surat nikahnya tidak turun hingga anak pertama atau kedua lahir. Soal nikah tanpa surat ini bukan hanya soal di Pamekasan tetapi di hampir semua di wilayah Madura, khususnya di kawasan pelosok. Ada juga nikah tanpa surat yang dilakukan pasutri dan sudah memiliki pasangan.

Tetapi pemerintah tidak mau berdebat soal mengapa mereka tidak memiliki surat nikah.

Pemerintah merasa perlu menyelamatkan pasangan mereka dari ketiadaan surat. Pemerintah selaku penyelenggara negara

merasa berkewajiban menolong warganya yang tidak mampu.

Soal kebaikan ini diduga kesadaran atau keterpaksaan karena menjelang pemilukada untuk pencitraan, bagi pemerintah itu tidak penting. Sebab yang diperlukan warga adalah surat nikah, sah secara agama dan hukum positif di Indonesia.

Bupati Kholilurahman mengaku hanya membantu yang bisa dilakukan untuk warganya dan hal itu baik. Sebab, pasangan yang menikah tanpa surat akan menimbulkan masalah administratif di kemudian hari bagi anak-anaknya. Sebab, anak yang lahir harus memiliki akte kelahiran dan syarat keluarganya akte kelahiran didahului dengan surat nikah maupun dokumen lainnya. ”Menikah itu butuh banyak hal, termasuk surat (nikah) itu,” bupati menjelaskan.

Mohammad Huri, salah satu peserta nikah masal (itsbat) merasa senang dengan program ini.

Sebab sejak 15 tahun menikah dengan pasangannya Sofiyati, belum memiliki akte nikah. Akibat yang ditimbulkan justru sulit mengurus administrasi kekeluargaan. ‘’Surat nikah kami miliki setelah lima belas tahun membina rumah tangga,” dia mengaku seperti itu. (afa/abe)

Karena Antisipasi Rusuh Pemilukada PAMEKASAN – Pasaca penentuan calon yang berhak lolos mengikuti etape pemilukada 9 Januari 2013, situasi belum normal. Sejumlah petugas masih berjaga-jaga di tempat yang dinilai rawan kerusuhan seperti KPU, rumah anggota KPU, kantor pemkab dan DPRD. Sebab, tempat-tempat yang terkait dengan pemilukada ini dinilai rawan dan karenanya harus dijaga polisi.

Seperti diketahui, KPU tidak meloloskan salah satu pasangan calon (Asri, Achmad Syafii dan A Kholil Asyari).

Tidak diterimanya calon ini karena KPU merasa ada yang tidak beres berkait soal nama. Satu sisi, A Kholil Asyari bernama Kholil dan pada saat yang lain bernama A Akholil Asyari. Kasus ini memantik amarah dari pendukungnya hingga berurusan dengan DKPP (dewan kehormatan penyelenggara pemilu),

PTUN, dan show of force melalui unjuk rasa yang menilai KPU bekerja karena pesanan salah satu bakal calon.

Dalam kasus ini tidak hanya KPU dan tim Asri yang repot. Tetapi polisi juga dibikin repot. KPU sibuk dengan pemanggilan dari pusat dan melayani pengunjuk rasa. Asri sibuk sebab harus menggugat melalui PTUN dan DKPP. Memang belum mencekam namun melihat polisi yang berjaga-jaga di hampir setiap sudut, kota Gerbang Salam beberapa pekan terakhir ini memberi indikasi tidak aman dan rawan. Selain unjuk rasa, kumpulan massa di gang-gang tertentu terkonsentrasi untuk menjaga atau mencari celah untuk bertindak anarkis. Sebab, banyak orang-orang tidak dikenal berlalu-lalang di Pamekasan.

Kabag Humas Polres Pamekasan

AKP Maryatun, polisi di lapangan hanya menjalankan perintah pimpinan Polri untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat. Menurutnya, polisi tetap bertahan sampai ada perintah lebih lanjut dari pimpinan Polri.

Karena itu,m petugas tidak berkumpul dengan keluarga sebelum ada penarikan dari kesatuannya di Detasiment A, Surabaya. “Stand by sudah pasti dan kami sudah siapkan keperluannya seperti konsumsi dan sejenisnya,” Maryatun menjelaskan.

Situasi ini menggungah wakil ketua DPRD Khairul Kalam untuk angkat bicara. Mestinya, pemerintah memberikan fasilitas lebih kepada anggota Polri karena mengamankan aset negara.

Sekalipun sudah disiapkan anggaran pengamanan pemilkada, namun Khairul menyarankan pemerintah tetap mem-

bantu konsumsi polisi. “Anggota Polri menjaga fasilitas pemerintah, sesuai adat timur wajar bila pemerintah juga peduli Polri,” katanya.

Jumlah porsonel yang dikerahkan 325. Mereka ditempatkan di DPRD (90 orang), Dalmas Polres (60), dan di KPU anggota Brimob 85 orang. Di rumah ketua KPUD, HM Ramli, Jalan Panglegur dijaga dari Polsek Tlanakan. Pengamanan juga dilakukan secara tertutup.

Bila jumlah personel ini dirasa kurang, pemerintah dapat mengajukan tambahan pasukan mengingat anggaran pengamanan pilkada mencapai Rp. 2,7 miliar. Apalagi, pasca didiskualifikasinya Asri (Achmad Syafii – A Kholil Asyari), pasukan demo nyaris setiap hari beranjak ke kota disamping yang telah berkemah di lokasi sekitar KPU. (afa/abe)

s. bachri/koran madura

NIKAH MASSAL - Seorang mahasiswa menggelar aksi teaterikal dengan cara menarik mobil mogok di sepanjang jalan raya Trunojoyo Sumenpe. Aksi ini mereka lalukan dalam rangkan menolak kenaikan harga BBM yang direncanaan pemerintah.

KANTOR KEMENAG

Diusulkan, Take Over Realisasi Raskin Untuk Mengurangi Penyelewengan PAMEKASAN – Realisasi raskin di berbagai wilayah rawan masalah. Penyebabnya pihak penerima tidak selalu mendapat bagian yang harus didapat.

Padahal, distribusi dari kabupaten ke kecamatan dikabarkan utuh. Begitu pula distribusi raskin dari kecamatan ke desa juga utuh. Tetapi dari desa ke penerima, raskin mulai melenyap. Lalu ke mana raskin menguap?

Politisi PPP Iskandar memandang perlu adanya take over dalam distribusi raskin. Dari yang semula menggunakan jalur struktural, kabupaten-kecamatandesa agar diubah lewat jalus pokmas. Cara ini dianggap lebih proporsional untuk menekan dugaan penyelewengan raskin yang sudah menjadi rahasia umum. Model penyaluran ini dianggap alternatif meski tidak

ada jaminan dengan cara ini distribusi raskin menjadi lebih baik.

Iskandar menganggap cara ini melibatkan kelompok masyarakat secara luas. Sehingga, ke mana saja raskin mengalir dan untuk siapa saja, menurut mantan aktivis ini akan mudah diawasi.

“Perlu dicoba (melibatkan pokmas dalam distribusi raskin),” katanya.

Begitu pentingnya soal raskin ini, di DPRD menyeruak wacana pansus. Suara setuju pansus raskin disuarakan Golkar, PPP, PAN dan Demokrat. Kader Golkar di DPRD Zainal Arifin mengaku pernah mendapat laporan soal jatah raskin yang seharusnya 15 kilogram per KK hanya sampai 1 kg kepada penerima. “Perlu diminimalisasi bocornya raskin,” usulnya. (afa/abe)

grafis by david/koran madura

Siswa Semangati Palestina PAMEKASAN – Dukungan kepada Palestina dengan cara mengutuk muncul di sejumlah tempat.

Di Pamekasan aksi solidaritas untuk rakyat Palestina akibat serangan zionis Israel hingga kini terus mengalir. Diantaranya, siswa SD Nurul Hikmah, Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) dan siswa taman kanak-kanak (TK) Al Uswah. Aksi ini beragam mulai dari unjukrasa, menggalang dana dan pembacaan doa bersama.

Untuk anak-anak TK dan SD mereka menggelar doa bersama di halaman sekolahnya masing-masing disertai penggalangan dana.

Sedangkan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam BMM langsung turun ke jalan. Mereka memberikan dukungan moral dengan cara yang berbeda-beda. Ini sebagai bentuk keprihatinan yang diyakini jauh lebih baik dibanding diam saja.

Seorang guru, Hanfah, yang ikut mengawasi peserta didiknya mengaku memberikan pendidikan

PEDULI

s. bachri/koran madura

- Dua orang siswa sedang memperlihatkan poster perduli Palestina. Mereka melakukan aksi penggalangan dana dan doa bersama untuk korban para korban agresi meliter Israel di negeri itu.

dan cinta damai kepada siswasiswinya. Selain itu dia menganggap pendidikan sosial dan indahnya berbagi dengan sesama harus dimulai sejak usia dini. Kelak, bila siswa itu dewasa tidak memiliki jiwa yang individualistik. “Biar anak-anak peka juga,” katanya.

Aksi peduli Palestina ini terjadi di hampir semua kabupaten di Indonesia. Para pihak yang peduli Palestina di mana pun meminta perang dihentikan. Ini karena korban berjatuhan dan perang atau serangan ke Palestina dari ISrael tidak hanya kali ini saja. Pada tahun-tahun sebelumnya Palestina mengalami perang yang menewaskan masyarakat sipil, kaum ibu, dan anak-anak yang tidak berdosa.

Dukungan moral dari Madura untuk Palestina sekedar memberikan semangat bagi Palestina bahwa perihnya kebiadaban juga sampai ke Madura. Karena itu sejumlah elemen memberikan dukungan moral kepada Palestina. (faw/abe)

Guru Duga Ada Pungli PAMEKASAN – Kantor Kementrian Agama dikabarkan menerapkan pungli terhadap ratusan guru di lingkungan kerjanya.

Ini ditengarai menimpa 800 guru yang dinyatakan lulus sertifikasi itu. Besar dugaan pungli mencapai Rp. 50.000. Jika ini benar, maka kantor kementrian agama mengantongi uang pungli sebesar Rp. 40.000.000.

Belum selesai soal dugaan pungli ini, muncul dugaan pungli lagi bagi setiap guru bersertifikasi ini dengan tarikan Rp. 500.000/guru. Jika dugaan ini benar, maka pundi-pundi kepala kantor kemenag naik. Dari yang didugakan semula Rp. 40 juta dengan pungli sebesar Rp. 50.000/guru menjadi Rp. 400 juta dengan biaya penarikan mencapai Rp. 500.000/guru. Penarikan pungli ini diduga berlindung di bawah alasan penertiban nomor registrasi guru (NRG).

Tak kuat karena dipungli, PGP, Persatuan Guru Pamekasan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa untuk selanjutnya audiensi dan dialog dengan pihak kankemenag. Pihak kankemenag mengakui tentang penarikan pungli atas dasar ‘an taradhin, rela sama rela. Kankemenag tega menarik pungli Rp. 500.000/guru dan guru rela (terpaksa) ditarik Rp. 500.000 karena dianggap memang kepentingan guru di jangka panjang, di lingkungan kankemenag. Tetapi para guru menolak disebut sepakat karena hanya pihak kanmenag yang sepakat.

Gejolak guru ini dilirik komisi D DPRD, komisi yang membidangi soal sosial dan pendidikan.

Komisi D mengundang kankemenang untuk mengklarifikasi dugaan dimaksud. Komisi D ingin agar kankemenag mengembalikan jika itu berupa pungli, kecuali ada alasan lain sehingga guru harus menebus urusan kesertifikasian yang dikelola kankemenag. “Sikap komisi D begitu, mencari jalan tengah,” kata wak-

il ketua komisi D Djuhaini.

Namun upaya guru ini tidak berhasil karena tidak ditemui pihak kankemenag.

Kepala Kankemenag Nurmaluddin selalu sibuk ketika ratusan guru itu datang dan hendak menemuinya. Misalnya, staf di kementrian ini mengatakan pucuk pimpinannya sedang rapat.

Sikap kankemenag ini membuat para guru kecewa. Kecewa karena tidak ditemui, kecewa karena hak-haknya merasa dirampas dengan dalih pengurusan NRG atau alasan lainnya yang bisa dibuat kankemenag. Tetapi intinya, pungli versi guru itu terjadi.

Juru bicara persatuan guru Zainal Abidin mengaku kecewa terhadap sikap kakankemenag Pamekasan itu. Pelayangan surat atau penyampaian aspirasi secara massif tak ditanggapi. ‘’Kami kecewa,’’ Zainal berkata ketus.

Menanggapi tudingan miring itu Kepala Kantor Kementrian Agama Pamekasan Nurmaluddin melalui kasi mapenda Juhairiyah langsung bereaksi. Dia membantah pimpinannay melakukan pungli. Secara institusi, kepala kankemenag tidak memberikan instruksi untuk memungut uang dari guru yang bersertifikasi. Tetapi yang terjadi, kankemenag mengumpulkan guru bersertifikasi untuk melengkapi syarat-syaratnya. Apakah syarat guru bersertifikasi itu termasuk merelakan uangnya untuk dipungli oknum di kankemenag, tidak ada jawaban yang pasti.

‘Pihak kankemenag hanya mengumpulkan mereka (guru) dan bersosialisasi tentang NRG (nomor registrasi guru)’’, katanya.

Kasus dugaan pungli di kantor kementrian agama ini sempat ramai dibicarakan. Banyak desakan agar kepala kankemenag dipindah dan uang pungli dikembalikan kepada guru. Tetapi, sebagian guru ketar-ketir, khawatir dana sertifikasi tidak cair menyusul protes yang dilakukan. (afa/abe)

6

SAMPANG B

SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

P

Polres Amankan 101 Sepeda Motor SAMPANG - Polres Sampang menggelar Operasi Cipta Kondisi 2012 menjelang pelaksanaan masa kampanye pemilu kepala daerah (pemilukada) setempat. Hasilnya, polisi mengamankan 101 sepeda motor yang pemiliknya tidak bisa menunjukkan surat keterangan kepemilikan kendaraan bermotornya maupun surat izin mengemudi.

“Itu merupakan hasil kegiatan di sejumlah kecamatan di wilayah utara Sampang hingga Jumat (23/11),” kata

Kapolres Sampang, AKBP Solehan melalui Kabag Operasional Polres Sampang, Kompol Alfian Nurizal, Minggu (25/11).

Tujuan Operasi Cipta Kondisi itu demi terciptanya situasi yang kondusif menjelang masa kampanye pemilukada, dengan sasaran pengedara sepeda motor.

“Kami melaksanakan kegiatan ini untuk menekan aksi konvoi pada masa kampanye yang menggunakan sepeda

motor yang knalpotnya dimodifikasi dan bersuara keras,” ujarnya.

Alfian mengatakan, sebanyak 101 sepeda motor yang diamankan itu merupakan hasil kegiatan di Kecamatan Kedundung, Robatal, dan Ketapang sebanyak 45 unit, Tambelangan dan Kedundung sebanyak 41 unit, dan 15 sepeda motor hasil penertiban balapan liar.

Para pengendara sepeda motor itu tidak bisa menunjukkan STNK dan SIM

C, dan saat ini ratusan sepeda motor itu diletakkan di halaman parkir Mapolres Sampang.

“Kalau tidak ada yang melaporkan atas kepemilikannya, nantinya sepeda motor tersebut akan kami musnahkan atau bisa jadi dilelang menjadi besi tua,” pungkasnya.

Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Sampang, masa kampanye pemilukada setempat pada 25 November-8 Desember 2012. (msa/abe)

PEMILUKADA DAMAI

ryan/koranmadura

- Aktifis Forum Masyarakat Cinta Damai (Formacida) Sampang menggelar aksi di depan Monumen Trunojoyo.

Mereka membagikan selebaran pada para pengendara yang berisi seruan pemilukada damai.

Formacida Serukan Pemilukada Damai

HASIL RAZIA

ryan/koranmadura

- Polisi menunjukkan sepede motor yang diamankan dalam pelaksanaan Operasi Cipta Kondisi menjelang masa kampanye Pemilukada Sampang. Rata-rata sepeda motor ini diamankan petugas karena pengendaranya tidak bisa menunjukkan STNK dan SIM.

SAMPANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Cinta Damai (Formacida) menggelar aksi untuk menyerukan terlaksananya Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Sampang yang aman dan damai, Sabtu (24/11).

Mereka membagikan bunga kertas dan brosur kepada pengendara yang melintas di depan Monumen Trunojoyo Sampang.

“Kami sengaja memberikan bunga kertas kepada para pengguna jalan sebagai simbol atas keinginan terwujudnya Pemilukada Sampang yang aman dan damai,” kata koordinator aksi Imam Zarkasi.

Dalam aksinya, aktivis Formacida membawa sejumlah poster yang tulisannya mengajak warga menyukseskan Pemilukada Sampang pada 12 Desember

2012.

“Wujudkan Pemilukada Sampang yang aman, damai, tertib, dan tidak ada aksi anarkis. Silakan beda pilihan dalam pemilukada. Namun, jangan sampai Sampang terpecah-belah,” ujarnya.

Sejumlah aktivis Formacida juga membagikan selebaran yang intinya imbauan supaya semua elemen masyarakat di Sampang ikut mewujudkan situasi yang aman dan damai selama tahapan pemilukada.

“Kami berharap penyelenggara Pemilukada Sampang, baik KPU maupun Panwaslu bersikap netral guna menghindari hal-hal tak diinginkan. Kami ingin KPU dan Panwaslu benar-benar profesional dalam melaksanakan tugasnya,” katanya. (ryn/abe)

M

B

D 20 m m it ga di ke pe ca Ta

te se ba re de lu se ne

R su M ka pe m in

ad du em Tr D te

ju ru pe ka

G BANGKALAN

ura

ai o. an

n

mb, aimh,”

7

SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

Pasar Tradisional Semakin Terjepit BANGKALAN – Seperti kota lain, Bangakalan mengalami masalah dengan pasar tradisional. Sebab, pasar modern serupa minimarket bahkan supermarket mulai merangsek masuk kota. Ini berakibat pada lemahnya posisi pasar tradisional karena konsumen beralih ke minimarket yang bebas memilih, siap saji, berAC dan diyakini lebih hieginis.

Dalam hukum pasar bebas, hakikatnya tidak ada larangan.

Tetapi pemerintah berhak mengatur tumbuhnya pasar modern. Pemilik pasar tradisional umumnya warga lokal. Selain itu, mereka berhak mendapat perlindungan.

Di Bangkalan bahkan di berbagai kota pada umumnya, perhatian pemerintah terhadap kelompok yang memiliki pasar tradisional ini terkesan agak kurang. Ini dibuktikan dengan merebaknya pasar modern tanpa zona.

Di Pasar Induk Tradisional Ki Lemah Duwur, sejumlah pedagang tradisional mengeluh, merasa terdesak oleh pasar modrn yang tumbuh di sekitarnya. Omset penjualan menurun seperti diakui Rohaya. Di menceritakan

sebelum dibangun pasar modern bisa meraup penjualan Rp. 400/ hari (bruto). Tetapi pasca tumbuhnya pasar modern kehilangan pendapatan Rp. 200 ribu/hari. Ini pun jarang apalagi di musim hujan. “Kalah saing,” katanya.

Meski begitu pemerintah merasa enjoy saja toko modern tumbuh subur di berbagai tempat bahkan di kecamatan-kecamatan.

Misalnya, minimarket mencapai 14 titik yang tersebar di kecamatan Kamal (1), Bangkalan (5), Tanah Merah (2), Galis (1) Blega (1), Arosbaya ((1), Sepulu (1), Tanjung Bumi (1), dan Kwanyar (1). Selain itu ada satu mal di Kota. Seharusnya ada perda yang mengatur agar minimarket itu tertata, berzona, dan tidak mengganggu pasar tradisional. “Butuh perda yang melindungi pasar tradisional,” kata Humron Maulana, Anggota Komisi D DPRD. Usulan perda yang melindungi pedagang di pasar tradisional ini nyaris tidak terdengar. Bangkalan belum memiliki aturan daerah yang bisa menata bagaimana seharusnya tradisional dan modern. Bahkan, kota paling ujung

tradisional perlu diperhitungkan sehingga tidak memarjinalisasi pelaku ekonomi di pasar tradisional. Sementara di Bangkalan pasar modern dan tradisional kumpul dan hanya dipisah pagar. Ini juga kontradiktif karena pemerintah di Bangkalan hendak menjadikan pasar tradisional sebagai ikon pariwisata di tengah maraknya pasar modern.

barat pulau Madura ini sudah memiliki Bangkalan Plaza yang diyakini pemerintah setempat dapat menopang pasar tradisional.

Padahal, fakta yang terjadi, pasar tradisional semakin terpinggirkan, kesepian, dan pasar modern semakin diminati orang. Apalagi, pasar modern berdekatan dengan pasar tradisional dan ini tidak ideal.

Usulan Perda Yang Melindungi Pedagang Di Pasar Tradisional Ini Nyaris

Tidak Terdengar Di sisi lain, pemerintah pusat juga melindungi kepentingan pasar tradisional dan karenanya pemerintah pusat mendukung zonasi antara tradisional dan pasar modern. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern. Aspek yang diatur melalui

Ini juga tidak ideal disandingkan dengan Perda Pemprov Jatim No. 3/2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Pasal 7 nomor 2 (a dan b) yang mengisyaratkan bermacam kebijakan antara lain memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jarak antara pasar modern dan

perpres meliputi definisi, zonasi, kemitraan, perijinan, syarat perdagangan, kelembagaan pengawas, dan sanksi. Terkait zonasi, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur didasarkan rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW) yang mengacu terhadap Undang-Undang Tata Ruang.

Apa yang terjadi di Bangkalan, pasar modern kumpul dengan pasar modern dimaksudkan sebagai upaya kemitraan, antara pasar modern dan tradisional, grosir dan pengecer, yang kuat dan yang lemah. Ini senetuk mutualisme trading, suplemen antara satu dan lainnya. Masalahnya yang dijual di pasar tradisional juga dijual di pasar modern. Mestinya yang dijual di pasar modern dan tradisional berbeda. Sebab dengan pola ini saling melengkapi.

Tetapi faktanya tidak begitu, tidak berbeda, dan sama. “Idealnya yang tidak ada di tradisional ada di pasar modern dan sebaliknya,” urai Jauhari, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Bangkalan saat ngelurug kantor DPRD belum lama ini. (rid/abe)

Kasar, HMI Sayangkan Polri BANGKALAN – Altifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bangkalan menyayangkan sikap Polri yang dianggap kasar kepada aktivis HMI di Jakarta yang berunjuk rasa soal Palestina. Bahkan, pucuk pimpinan PB HMI ditengarai menjadi korban kekasaran anggota Polri, di Jakarta. Akibatnya, aktivis HMI di Bangkalan tidak terima dan menggelar solidaritas.

Saat berunjuk rasa di Bangkalan, aktivis HMI meminta Polri mengusut tuntas oknum polisi yang memukul aktivis HMI di Jakarta. Pemukulan tersebut dinilai sebagai tindakan arogansi. Padahal, aktivis HMI hanya berunjuk rasa menentang penyerangan Israel terhadap warga Palestina. “Usut tuntas oknum polisi yang bertindak anarkis kepada mahasiswa,” kata korlap aksi, Abdullah.

Aksi ini tidak segera mendapat respon dari Polres Bangkalan. Karena agak kesal, mahasiswa memblokir Jalan Soekarno-Hatta sampai menimbulkan kemacetan.

Situasi ini tidak berlangsung lama karena Kapolres Bangkalan, Wakapolres Bangkalan Kompol Cecep Susatya langsung menemui mereka.

Dikatakan wakapolres, Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro tidak ada di Mapolres Bangkalan untuk menghadiri acara di Surabaya. Waka meminta aktivis untuk menyampaikan aspirasinya untuk disampaikan kepada Kapolres. “Silakan sampaikan aspirasi kalian,” Wakapolres meminta. (rid/abe)

Pilkada Melahap Dana Rp 30 Miliar

da an ya di uma

gik ap al U oan

MALAM HARI

aditya/koranmadura

- Sejumlah kendaraan bermotor melintas di jalan akses Tol Suramadu sisi Madura pada malam hari

Butuh 500 Lampu untuk Jalan Akses Suramadu BANGKALAN, KORAN MADURA- Sejak diresmikan 10 juni 2009 sebagian besar jalan akses menuju Jembatan Suramadu masih gelap. Di awal jalan akses itu mulai digunakan, penerangan jalan umum (PJU) hanya ada di sejumlah titik. Yakni, di pintu keluar tol Jembatan Suramadu, perempatan Desa Petapan (Kecamatan Labang) dan di pertigaan Tangkel (Kecamatan Burneh).

Di tiga titik itu lampu hanya terpasang sedikit saja. Jalan akses sepanjang 11,5 kilometer itu sebagian besar masih gelap dan karenanya sering terjadi kecelakaan dengan korban jiwa maupun luka berat atau ringan. Butuh sedikitnya 500 lampu untuk menerangi seluruh jalan akses itu.

Kondisi tersebut berbeda dengan jalan akses Suramadu di sisi Surabaya yang sudah terang seluruhnya.

Namun, sejak Agustus 2012, Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mulai menambah jumlah lampu di jalan akses.

Lampu-lampu itu mulai menyala dua bulan setelah proyek pemasangan dimulai. Total 90 lampu dipasang untuk menerangi sisi kiri dan kanan jalan akses tersebut, dengan jarak masing-masing lampu 40 meter. Sementara lokasi pemasangan lampu baru itu mulai dari pertigaan Tangkel.

“Jalan akses yang kini diterangi lampu saat malam bertambah sekitar 2 km. Sebanyak 90 lampu

yang sudah dipasang itu merupakan tahap pertama. Sementara tahap kedua direncanakan 108 lampu, dan saat ini dalam proses pengerjaan dengan target selesai pada akhir tahun ini,” kata Humas BPWS Faisal Yasir Arifin.

Dengan dua tahap pemasangan lampu itu, sedikitnya 4 km dari 11,5 km jalan akses Suramadu terang saat malam. Masih tersisa setidaknya 7,5 km lagi yang masih gelap.

“Masih dibutuhkan sedikitnya 300 lampu lagi supaya seluruh jalan akses Suramadu sisi Madura terang. Pemasangan sisanya diperkirakan akan dilaksanakan 2013 mendatang,” ujarnya.

Faisal menjelaskan, lampu-

lampu jalan yang baru dipasang oleh BPWS itu merupakan simbol dari kemajuan teknologi, yakni Light Emiting Diode (LED). Lampu jenis ini tak menghasilkan sinar berwarna kuning seperti lampu yang sebelumnya sudah ada di beberapa titik.

“LED menghasilkan sinar putih atau daylight. Lampu dengan teknologi seperti ini lebih hemat energi dan membutuhkan anggaran pengadaan yang cukup tinggi. Untuk tahap pertama pada 2012, anggaran pemasangan 90 lampu itu sebesar Rp 2,5 miliar.

Tahap kedua, pemasangan 108 lampu dianggarkan dana sebesar Rp 3 miliar,” paparnya.

Sebelumnya, minimnya penerangan jalan itu banyak dikeluh-

kan warga karena seringnya kecelakaan itu. Kendati kecelakaan tak selalu terjadi di malam hari dan disebabkan ketiadaan penerangan jalan. Butuh waktu 2 tahun hingga akhirnya ada pemasangan tambahan lampu penerangan. Alasannya, belum ada peralihan pengelolaan jalan akses tersebut antara pihak terkait.

Setelah proses pengalihan pengelolaan jalan tak lagi menjadi hambatan, pemasangan lampu dilaksanakan. Sebab, sudah banyak warga bahkan tokoh Madura mendesak agar lampu di jalan akses itu segera dipasang. Belakangan, bukan hanya kecelakaan yang kerap terjadi. Kriminalitas di sepanjang jalan gelap itu kerap terjadi. (mad/abe)

BANGKALAN - Pembiayaan pemilukada di republik ini menyiratkan betapa mahalnya ongkos politik yang harus dibayar negara dengan satu alasan, pesta demokrasi. Di Bangkalan saja, total anggaran yang diperlukan untuk mengongkosi pemilukada mencapai Rp. 30 miliar.

Sejumlah instansi yang terkait pilkada mengusulkan dana yang berbeda-beda. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) misalnya, mengusulkan dana Rp. 18,5 milyar, Panwas (Rp. 2,2 milyar), pengamanan pilkada (Polres) Rp. 4,5 milyar dan Binmas (Bakesbanpol) Rp. 4 milyar. Selain itu, Desk Pilkada dan Satpol PP masingmasing Rp. 600 juta dan Rp. 200 juta. Semua dana itu diambi dari APBD 2012 yang mencapai Rp. 1,13 triliun rupiah.

Jumlah dana Rp. 30 milyar itu baru data resmi. Dana yang tidak resmi muncul dari masing-masing pasangan calon. Jika setiap calon mematok biaya kampanye dihitung berdasar jumlah pemilih yang mencapai 1 juta jiwa, lain lagi ceritanya. Bila anggaran untuk masingmasing pemilih Rp. 50.000, lalu dikalikan 1 juta pemilih dan dikalikan lagi dengan jumlah pasangan calon. Maka rumusnya Rp. 25.000 x 1.000.000 x 3 = Rp. 75 milyar.

Itu kalau cost politik dari masing-masin calon kepala daerah hanya Rp. 25 ribu. Jika ongkos politiknya lebih tinggi dari Rp. 25 ribu/pemilih ceritanya pasti lain lagi.

Bila dirinci lagi, Rp. 75 miliar ditambah dana pilkada Rp. 30 miliar, maka total uang yang berputar di musim pilkada mencapai Rp. 105 miliar. Jika bangunan sederhana rumah orang kampung ukuran 6 x 9 meter dengan biaya Rp. 2 juta/meter, maka satu rumah memerlukan Rp. 108 juta. Kalau uang yang berputar dibuat rumah sederhana dengan ukuran rata-rata orang kampung, dengan dana tersebut sudah bisa menyelesaikan 972 unit. Tetapi dalam politik tidak bisa dihitung dengan mengandaikan pembuatan rumah apalagi es dawet.

Kalau dibandingkan dengan plafon anggaran yang diusulkan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Peningkatan Fisik Gedung dan Tata Ruang di tahun anggaran 2013 hanya sekitar Rp. 19. Bidang perumahan penyehatan lingkungan dan air bersih yang cuma Rp. 650. Jamkesmas rp. 3,6 milyar rupiah saja, dan Jampersal Rp. 6,8 milyar, dapat disimpulkan anggaran politik masih di atas segala-galanya.

Komparasi tidak seimbang ini menyiratkan inefisiensi anggaran politik versus pembangunan. Amanat reformasi menjadi harga yang sangat mahal di tengah maraknya pendidikan biaya politik. “Para politisi mengajarkan politik yang salah kaprah kepada masyarakat,” ujar Syaiful Ismail, SH, salah satu komisioner KPUD Bangkalan.

Jauh sebelum itu, Bibit Waluyo, mantan komisioner KPK dalam Talk Show di KPK Integrity Fair, menilai kecendrungan pemilih akan melakukan tugasnya apabila diganti biaya transport, untuk menghindari istilah money politics. “Konsep no money no vote sangat laku pada tataran masyarakat transisional seperti di Indonesia ini,” ungkapnya, saat itu. (ovi/abe)

Program Pengembangan Buta Huruf Belum Optimal

Buta Huruf Masih Warnai SDM Madura Sambil menggendong anak sematawayangnya yang masih berumur dua tahun, Nikmah lari terbirit-birit.

Sementara orang di belakangnya makin beringas BANGKALAN, KORAN MADURA-Buta huruf masih mewarnai sumber daya manusia (SDM) di Madura. Kondisi yang menyebabkan tidak teraksesnya informasi, pengetahuan dan keterampilan itu menyebabkan hilangnya daya saing. ”Data yang kami kumpulkan, ada 21,17 persen masyarakat Madura yang buta huruf,” ujar akademisi sekaligus Dosen Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Abdul Azis Djakfar yang memaparkan data tersebut di Surabaya, Rabu (21/11).

Dari data yang dikumpulkan, jumlah masyarakat yang buta huruf di Madura signifikan. Jumlah penduduk Madura 2011 berdasarkan sumber Badan Pusat Statis-

tik (BPS) Jawa Timur sebanyak 3.643.147 jiwa. Jika berdasarkan persentase, jumlah warga Madura yang buta huruf berjumlah sekitar 771. 250 jiwa.

Sebagian Besar Usia Uzur Pada 2011, sebagian besar warga Madura yang buta huruf sudah berusia uzur, setidaknya 45 tahun ke atas. Diperkirakan, hal yang sama terjadi pada 2012. ”Makin lama nanti yang buta huruf akan berkurang sendiri. Mereka akan makin tua dan meninggal dunia,” kata Moh. Tojjib, dari kalangan media yang hadir di kegiatan itu agak bergurau.

Para orang tua yang buta huruf itu dipercaya adalah orang-orang yang hidup pada masa agraris yang

masih sangat aktif. Mereka menilai bekerja di ladang atau sawah lebih penting dibanding menuntut ilmu.

Dari data itu pula, generasi saat ini dinilai sudah memahami pentingnya pendidikan.

Buktinya, sesuai data di BPS Jatim, sebaran angka buta huruf 2011 di usia sekolah dan produktif sangat kecil. Misalnya di Bangkalan, buta huruf di usia 10-44 tahun hanya sebesar 3,37 persen untuk laki-laki dan 8,70 persen untuk perempuan. ”Rupanya buta huruf di usia ini masih didominasi perempuan karena anggapan kuno masih ada.

Perempuan tak perlu menuntut ilmu atau tak usah sekolah terlalu tinggi,” kata Azis.

Pada usia 15-44 tahun, jumlah buta huruf laki-laki 4 persen dan perempuan 10,27 persen. Selanjutnya, pada usia 45 tahun ke atas, buta huruf laki-laki sebanyak 36,91 persen dan perempuan 61,45 persen. Persentase tersebut didasari jumlah penduduk Bangkalan pada

BELAJAR

abrari/koranmadura

- Pendidikan terhadap anak harus dilakukan sejak usia dini guna menghindari buta huruf.

2012 sebanyak 911.863 jiwa pada 2011.

“Madura telah lama menghadapi masalah di bidang pendidikan, dan hal itu telah menjadi bahasan sejak sebelum pembangunan Jembatan Suramadu. Padahal, SDM Madura diharapkan sudah siap menghadapi berbagai perubahan dan di Madura lebih maju.

Namun, hingga saat ini hal itu masih terus diupayakan setelah tiga tahun Jembatan Suramadu dioperasionalkan,” kata Aziz.

Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di Madura hingga saat ini masih 50,66 persen. Padahal, dibutuhkan lebih dari itu. Jumlah rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak sekolah antara 18-27 persen di setiap kabupaten di Madura. Sementara lulusan perguruan tinggi (PT) di masingmasing kabupaten Madura hanya berjumlah 2-4 persen dari jumlah penduduk di tiap kabupaten itu. (mad/abe)

8

SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

O

B

la te ju ta

ad B ya gi sa lu

la m M be pe da

ha ek tid tid be re

at si aw m da te

la iln ta m tid

A P

am se de tid ju be w m fa

m ga nu te be

su sa pe un ua ak

ja in un sa lu ya im ar

de or itu bi ke

pa le pe di

ka an pa gr ya m lu sa in se

OPINI Salam Songkem

Butuh Kearifan BBM Beberapa hari terakhir ini khususnya di Madura, BBM langka. Situasi seperti ini tidak saja membuat masyarakat terganggu. Tetapi masyarakat bertanya, kini Pertamina berjualan apa, bila setiap SPBU bertuliskan Bensin, Solar, Pertama, kosong.

Saat seperti itu, memiliki motor atau mobil menjadi tidak ada gunanya karena bahan bakarnya tidak tersedia. Saat BBM tidak tersedia dengan sempurna, berapa banyak orang yang telah berpikiran negatif tentang orang lain. Mereka mengira relasinya ingkar janji dan tidak tepat waktu. Padahal pada saat yang sama ada ratusan motor yang antre BBM dan belum tentu kebagian.

Ketiadaan BBM ini menimbulkan efek domino. Bisnis tidak lancar, pekerjaan tidak normal. Sebagian warga di republik ini masyarakat biasa yang awam tentang teknologi atau regulasi.

Masyarakat hanya ingin BBM tersedia dan tidak ingin minta begitu saja, beli! Tetapi yang seperti ini pun sulit, rumit, dan pelik. Ini negeri macam apa? Begitulah para awam bersuara dan harap dimaklumi karena mereka memang tidak tahu.

Pemerintah selain mengatasi soal kelangkaan BBM ini harus memiliki jiwa yang bijak, radik, dan bajik. Kebijakan ekonomi-politik yang lahir dari rahim kekuasaan seharusnya tidak menjerembabkan rakyat. Mereka sudah sengsara dan tidak dibuat lebih terpuruk karena BBM langka. Bagi rakyat, berapa kuota dan jatah untuk Madura, itu tidak penting karena yang perlu BBM tersedia. Itu saja, sederhana.

Bila dalam kasus BBM langka ini masyarakat tidak berseru atas nama dewa, mereka tahu dewa tidak terlalu teknis. Di sinilah pemerintah perlu menyadari bahwa masyarakat tidak awam-awam banget. Ini dibuktikan dengan kearifan publik menempatkan dewa yang tidak terlalu teknis dalam soal BBM dan dalam hal apapun karena dewa memang tidak di sana tempatnya.

Pemerintah, Pertamina, dan penguasa di republik ini adalah wakil dewa. Ketika rakyat kebingungan karena wakil-wakilnya tidak peka, kembali rakyat bertanya, pemerintah, Pertamina, dan penguasa mewakili dewa yang mana, bila dewa mahaarif dan bijaksana. Di sinilah rakyat butuh solusi. BBM tidak selesai dengan hanya diskusi, butuh eksekusi. (*)

Atas Nama Pemilukada Pemilukada di sejumlah tempat telah menyisakan bara, amarah, dan amuk. Dulu, pemilukada tidak seperti ini, tidak semua orang terlibat dan merasa ada di sana. Tetapi sisi buruk dengan pemilukada seperti puluhan tahun lalu, masyarakat tidak tahu apa-apa karena sudah ada yang memilih. Begitu juga pada saat pemilihan presiden sampai Soeharto terpilih, berkali-kali. Sidang umum MPR saat itu, kini baru terasa bahwa tidak seperti umumnya sidang. Sebab lazimnya sidang, musyawarah dulu baru mufakat. Tetapi di era Soeharto mufakat dulu baru musyawarah.

Saat Soeharto tak lagi berkuasa dan diganti penerusnya, militer juga saat ini, demokratisasi seolah-olah berjalan dengan baik. Presiden dipilih langsung. Begitu pula dengan gubernur, bupati dan walikota. Sisi baik dari sistem ini masyarakat terlibat. Mereka berpartisipasi, merasa terlibat, dan merasa bertanggungjawab.

Tetapi sisi yang tidak baik dari sistem pemilukada langsung ini dapat mengakibatkan kebangkrutan karena biayanya sangat tinggi. Jawa Timur yang tak lama lagi akan menggelar pemilukada, telah menahbiskan anggaran senilai Rp 1,8 triliun. Banyak rakyat yang tidak tahu berapa panjangnya bila uang itu dijejer, disambungkan satu sama lain, barangkali akan sepanjang Anyer-Panarukan.

Para penguasa, anggota DPR, dan kalangan berilmu menjadi wajib hukumnya untuk mencari solusi agar pemilukada ini lebih baik, efektif, dan tidak lebih boros. Sebagian dana untuk pemilukada bisa dibuat pembangunan yang bisa dirasakan bersama manfaatnya. Sebab di dalam sistem pemilukada seperti saat ini terlalu banyak pialang. Banyak orang yang ingin mengais untung dan tidak untuk mencari pemimpin yang lebih baik, berkualitas, dan bermartabat. Tetapi di arena itu, sebagian mereka berjudi, mengadu nasib.

Mestinya ada yang curiga, jangan-jangan ada yang salah dengan sistem pemilihan yang seperti ini. Out put dan orangorang yang terpilih juga tidak menjamin bahwa dengan model itu menjadi lebih baik. Apalagi yang bisa dicari di negeri ini bila terus-menerus anggaran dan belanja negara dihibahkan kepada proses politik?

Inikah barangkali kebingungan kolektif dimana negara dapat menjadi OTB, organisasi tanpa bentuk bila format yang lebih baik tidak kunjung ditemukan? Ini baru satu contoh pemilukada dan belum yang lain menyangkut budaya, pendidikan, agama, ekonomi, sosial, hukum dan keamanan.

Di luar ongkos pemilukada, masalah lain akibat pemilukada juga perlu dipikirkan bersama. Permusuhan antartokoh, antarpendukung, dan dendam politik tak berkesudahan. Maka pada radius terntu, pemilukada telah menyebarkan dinsintegrasi di kelasnya masing-masing, sekecil apapun. Republik ini yang kaya dengan slogan persatuan dan kesatuan berubah menjadi permusuhan dan perseteruan. Sampai kapan pemilukada akan seperti ini bila banyak orang diam, mendadak sariawan, bahkan mengambil untung dalam pesta demokrasi ini? Sebagai rakyat, wakil rakyat, pejabat, penguasa, dan seabgai apa saja, berdoa saja tidak cukup. (*)

A

9

SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

Umaro yang Ulama :

Konstruksi Baru Kepemimpinan di Madura Oleh: Miqdad Husein (Wartawan Koran Madura di Jakarta)

Sejarawan dan budayawan Kuntowijoyo mungkin akan terpesona menyaksikan perubahan anatomi kehidupan sosial masyarakat Madura di era kekinian. Sekali pun sempat memberikan analisa singkat konstelasi dan konfigurasi sosial politik pasca Pemilu 1999 –pemilu pertama di era reformasi- sebelum meninggal dunia, perubahan struktur kehidupan dan hubungan sosial masyarakat Madura saat ini, sangat berbeda dengan kajian disertasinya, yang memotret Madura dari tahun 1850-1940. Bahkan, dibanding periode sesudahnya, sampai berakhirnya era Orde Baru, anatomi kehidupan sosial masyarakat Madura saat ini, tetap sangat menarik dan mungkin tak terbayangkan.

Sebagaimana diketahui budayawan Kuntowidjoyo, dalam bukunya Madura, antara lain menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Madura dalam kurun waktu panjang berada dalam persaingan pengaruh antara Ulama dan Umaroh (pejabat pemerintah). Sejarah Madura, tegas Kuntowidjoyo, secara menyeluruh berada dalam bingkai tarik menarik kekuatan politik antara ulama lokal dan pemerintah.

Sampai era modern pun, aroma dualisme kepemimpinan itu terasa, sekalipun tidak mempengaruhi roda pemerintahan. Di masa Orba, ketika kepemimpinan pemerintahan sangat kuat secara diam-diam kepemimpinan ulama tetap eksis mempengaruhi kehidupan masyarakat Madura. Tak aneh bila pemegak tampuk pemerintahan dalam pengambilan keputusan apa pun agar berjalan efektif harus melibatkan peran para ulama.

Perjalanan masyarakat Madura dalam kurun tiga dasawarsa, juga masih memperlihatkan fakta-fakta sosial itu. Memang, tidak seekstrim sebagai tarik menarik, namun lebih pada penekanan pilihan-pilihan keyakinan spiritual, yang memang dalam keseharian tak lepas dari masyarakat Madura. Posisi ulama, sebagai pemimpin spiritual, diuntungkan karena lebih memberi warna sebagai wujud ketergantungan sikap dan perilaku masyarakat Madura.

Pemahaman dan keterikatan keagamaan masyarakat Madura, yang berwarna Jam’iyah Nahdatul ulama makin mengentalkan peran ulama.

Ketaatan kental pada kiai, yang sangat terasa pada masyarakat Madura, menegaskan diferensiasi ketaatan kepemimpinan di tengah masyarakat Madura; diam-diam tumbuh subur tanpa bisa dicegah kekuatan kepemimpinan formal.

Proses dualisme kepemimpinan ini, berlangsung tanpa konflik berarti. Apalagi perbedaan-perbedaan kepemimpinan itu, mengarah pada semacam pembagian tugas antara ulama dan umaroh. Bahwa ada delegitimasi kecil pada penghormatan kepada pemimpin formal dan ketaatan lebih kepada ulama dibanding umaroh, yang sulit dihindari. Beberapa pemimpin formal, yang memahami kultur masyarakat Madura, berupaya menjembatani dualisme itu dengan memberikan apresiasi dan penghormatan terbuka pada ulama. Dalam kalimat lain, para pemimpin pemerintahan berupaya mendapat legitimasi dari para ulama sehingga efektivitas pelaksanaan keputusan lebih optimal.

Dalam perjalanan pemerintahan di Madura, para pemimpin formal yang bisa berkomunikasi dengan ulamalah, yang mendapat apresiasi masyarakat Madura. Gubernur Ja-

tim Mohammad Noor adalah sosok pemimpin formal, berlatar belakang priyayi yang intens menjalin silaturrahmi dengan ulama, hingga kepemimpinannyaseakan melegenda melegenda di Jawa Timur. Begitu tingginya rasa hormat masyarakat Madura, pada sosok Mohammad Noor, berkembang joke bahwa sampai saat ini pun masyarakat Madura, masih menganggap Gubernur Jawa Timur adalah Mohammad Noor; sedang yang saat ini menjalankan pemerintahan disebut “hanya” penggantinya.

Mohammad Noor yang keturunan Madura, mampu memahami psikologi masyarakat Madura dengan sangat intens menjalin komunikasi dengan para ulama Madura. Kebiasaan masyarakat Madura dalam hal carok, yang hanya dapat dihentikan dengan ketaatan ulama, secara cerdik diformulasikan kedalam kepemimpinannya dengan melibatkan peran ulama Madura.

Era reformasi sebenarnya, mengejawantahkan tarik menarik kepentingan dalam format baru. Jika sebelumnya terjadi antara pengaruh ulama versus umaroh, di era reformasi berkembang keberpihakan ulama yang berbeda dalam sikap politik.

Ada konstelasi baru, ketika ulama yang sebelumnya hanya menjadi kekuatan kepemimpinan informal, mulai menapak kepemimpinan formal. Lepas dari berkembangnya diversifikasi sikap politik masyarakat Madura kepada para ulama, secara faktual karena memang kekuatan ulama sangat dominan di Madura, tak aneh bila keterlibatan para ulama dalam kancah kekuasaan mudah mengambil peran penting di jajaran pemerintahan dari kalangan masyarakat di luar ulama.

Sebenarnyalah, proses politik kontemporer di Madura, lebih merupakan formalisasi kepemimpinan informal para ulama. Anatomi tarik menarik kepentingan bukan lagi dalam posisi ekstrim antara ulama dan pemimpinan formal (umaroh) sebagaimana ditegaskan Kuntowijoyo namun mengalami metamorfose sebagai dinamika demokrasi, yang kebetulan secara dominan diperankan para ulama.

Penguatan Formal Terpilihnya para ulama sebagai pemimpin formal dalam proses demokrasi, secara radikal diakui mengubah konfigurasi dan anatomi kepemimpinan serta tatanan hubungan sosial masyarakat Madura. Secara struktur dan pengaruh kepemimpinan, tampilnya para ulama dipucuk pemerintahan pertama, memadukan kepemimpinan formal dan informal.

Jika sebelumnya ulama hanya memiliki kekuatan kepemimpinan informal, melalui proses demokrasi ulama yang terpilih saat ini, juga memiliki legitimasi formal.

Secara sosiologis seharusnya kepemimpinan pemerintahan di Madura, yang saat ini dipegang para ulama atau sekurangnya berlatar belakangan keturunan ulama, memiliki legitimasi luar biasa. Format kepemimpinan itu, akan jauh lebih memiliki kekuatan mobilisasi pelaksanaan kebijakan pemerintahanan. Masyarakat Madura, akan memberi muatan spiritual, sebagai bentuk keyakinan religius, pada setiap kebijakan pemerintahan. Mungkin tidak sebagai sebuah sakralisasi. Ketaatan itu lebih merupakan perkawinan ketaatan pada kepemimpinan formal dan informal.

Kedua, anatomi baru itu, merobah tarik menarik kepentingan dari wilayah ekstrim antara di dalam pemerintahan dengan di luar pemerintahan menjadi dinamika tarik menarik berdesain demokrasi, yang di dalamnya tampil kekuatan ulama.

Hingga deversifikasi ketaatan ulama, sangat mungkin berkembang karena perbedaan pilihan-pilihan sikap politik. Namun, jika berlangsung fair melalui proses komunikasi politik cerdas, terpilihnya seorang ulama, akan mengarahkan masyarakat pada ketaatan lebih rasional dan integral, sekali pun diwarnai oleh pengaruh-pengaruh ketaatan informal (keagamaan).

Tentu saja, proses terpilihnya

pemimpin itu harus steril dari manipulasi, kecurangan, pembodohan, mony politic dan praktek-praktek yang mengotori demokrasi. Karena itu dari awal semua pihak harus menyadari, bahwa pemilihan kepemimpinan di Madura bersemangat berlomba-lomba dalam berhikmat ke masyarakat. Ada nuansa religius bahwa kepemimpinan merupakan amanah; menebar aroma kecerdasan spiritual bahwa kepemimpinan merupakan pengabdian pada masyarakat untuk mencapai masyarakat sejahterah.

Kepemimpinan integral itu, ketiga dapat mempermudah proses pencerdasan masyarakat Madura. Tidak akan ada lagi kegamanganan akibat ketaatan mendua pada pemimpin di kalangan masyarakat Madura. Proses pelaksanaan kebijakan pemerintahan lebih terbuka mencapai sasaran optimal, karena masyarakat melihat sebagai pelaksanaan kesadaran keagamaan dan pemerintahan.

Dalam beberapa kesempatan saya menegaskan bahwa perbaikan, perubahan masyarakat Madura pada tingkatan lebih baik, sangat ditentukan intensitas keaktifan dan peran para ulama. Namun posisi sebagai pemimpin informal seringkali membuka ruang perbedaan cara pandang dengan kepemimpinan formal/birokrasi pemerintahan. Karena itu kepemimpinan integral saat ini, yang tidak lagi membedakan antara ketaatan formal dan informal dapat menjadi energi besar, proses perbaikan kehidupan masyarakat Madura ke depan.

Penyebaran Pencerahan Pertanyaan, adakah pengaruh konstruktif perubahan struktur kepemimpinan yang berjalan di Madura saat terhadap sikap dan perilaku masyarakat Madura, yang berada di perantauan? Dapatkah anatomi kepemimpinan baru itu lebih mencairkan hubungan masyarakat Madura, yang merantau dengan masyarakat lokal –tujuan perantauan.

Jika menggunakan parameter murni kebudayaan, maka pengaruh anatomi kepemimpinan baru itu, masih memerlukan durasi waktu panjang. Dinamika baru kepemimpinan di Madura itu, harus akese’ (luluh), mengental diterima dan efektif terlebih dahulu di tengah masyarakat Madura untuk dapat menimbulkan efek positif pada masyarakat Madura perantauan.

Namun jika, proses kepemimpinan integral itu, mampu menghadirkan formula yang mewujudkan perubahan signikan kehidupan masyarakat Madura, ke arah lebih baik, peluang pengaruh pada masyarakat Madura perantauan lebih terbuka. Akses informasi yang terbuka dan persentuhan budaya masyarakat Madura perantauan dengan masyarakat lokal, dapat menjadi referensi sosial yang dapat mendorong perubahan kehidupan masyarakat Madura perantauan.

Sekali lagi di sini, unsur keulamaan sulit diabaikan. Karena itu, kepemimpinan keulamaan harus terlebih dahulu mewujud dalam keberhasilan kepemimpin formal. Jika para ulama yang menjadi pucuk pimpinan pemerintahan itu berhasil mengoptimalkan program pemerintahan, proses “migrasi” pencerahan dan perbaikan kehidupan masyarakat Madura perantauan niscaya lebih mudah.

Masyarakat Madura sangat unik dalam kehidupan budayanya. Jika masyarakat lain, saat merantau membuka seluruh baju budayanya, masyarakat Madura justru makin mengentalkan perilaku kemaduraannya.

Kita mungkin pernah mendengar pepatah, bile bebbete’ buru ka otek, ngalette’ ta’ ekenneng kote’. Kalau watak sudah lari ke otak, melekat, tergeletak tak bisa diutak-atik.

Pepatah masyarakat Madura bernada sarkastis itu, biasanya dilontarkan kepada seseorang yang dianggap ngeyel, sulit diingatkan dan tak mau peduli saran serta nasehat orang lain.

Sikap “nyeleneh” nya sudah melekat menjadi watak keseharian; yang kebal tegoran, bahkan makian.

Yang menarik, dalam konteks sosial, pepatah yang kerap dilontarkan

masyarakat Madura pedalaman itu pararel dengan kultur masyarakat Madura, yang dikenal tak tergoyahkan walau mengalami perubahan ekologi.

Kemana pun pergi, masyarakat Madura tetap kokoh dengan budayanya.

Berbeda dengan masyarakat Padang, yang punya pegangan dimana bumi berpijak, di situ langit dijunjung, pada kalangan masyarakat Madura, interaksi budaya dengan masyarakat di mana masyarakat hidup, tetap dalam konteks budaya Madura. Kemana pun pergi, masyarakat Madura tetap membawa budaya Madura.

Dengan kekuatan kekentalan budayanya, masyarakat Madura eksis dalam komunitas budaya lokal, areal persinggahan baru masyarakat Madura. Tak ada erosi budaya. Yang mengemuka lebih merupakan perkawinan budaya, yang tetap membiarkan berkembang budaya masyarakat Madura, sebagai pendatang, dan budaya masyarakat lokal setempat.

Mungkin, berkembang pertanyaan, bagaimana masyarakat urban bisa eksis di tengah masyarakat lokal, dengan tetap berpijak pada kekentalan budayanya. Bagaimana menegemen kultural masyarakat Madura, tetap eksis, di tengah budaya masyarakat lokal.

Tampak di sini kekuatan budaya Madura, memiliki ketahanan internal luar biasa, namun di sisi lain sangat toleran dan apresiatif pada budaya lokal. Ada perspektif dan penghormatan budaya masyarakat Madura, pada keaneka ragaman kultural. Tidak aneh, bila masyarakat Madura, yang kemana pun membawa budaya Madura, selalu eksis dalam budaya mana pun sekali pun dalam bingkai perbedaan.

Proses interaksi yang berkembang bukan akulturasi. Tidak saling mempengaruhi. Namun membiarkan eksistensi budaya masing-masing tumbuh berkembang dalam proses keseimbangan.

Inilah yang dapat dianggap sebagai egoisme di satu sisi, namun di sisi lain sebagai kesadaran dan pemahaman multi kultural luar biasa dari masyarakat Madura. Internalisasi dan kristalisasi budaya sendiri, tidak serta merta menafikan budaya masyarakat lain. Masyarakat Madura percaya diri dan kokoh mempertahankan budayanya, sekaligus, menghormati kultur masyarakat lokal atau pun masyarakat lain.

Pada beberapa kasus, memang muncul ketegangan antara masyarakat Madura dan masyarakat lokal. Namun, umumnya lebih bermuara kesenjangan sosial ketimbangan benturan budaya. Tidak seperti yang dikatakan Kuntowidjoyo, sebagai produk dari perbedaan kepribadian masyarakat Madura yang Individual-centered dan masyarakat lokal (lain) yang collective-centered.”

Konflik selalu bermuara kasus klasik keterdesakan masyarakat lokal dalam bidang ekonomi oleh kekuatan dan etos ekonomi pendatang.

Keberadaan masyarakat Madura di Bali, barangkali bisa menjadi contoh menarik betapa kekentalan dan kekuatan internal budaya Madura, sama sekali tidak mempengaruhi interaksi sosial dengan masyarakat Bali, yang budayanya sangat jauh berbeda.

Kehadiran masyarakat Madura di Bali sama sekali tidak mempengaruhi dan menimbulkan ketegangan hubungan sosial. Padahal, ada jarak cukup lebar antara budaya Madura yang sebagian besar beragama Islam dengan masyarakat Bali, yang mayoritas Hindu. Tingkat perbedaan budaya, dibingkai ketat ikatan keagamaan namun hampir tidak pernah ada konflik sosial antara masyarakat Madura dengan masyarakat Bali.

Konflik-konflik di tengah masyarakat, paling tidak, di era modern sekarang ini, akar masalahnya selalu bermuara pada kesenjangan sosial ekonomi. Konflik Masuji, Lampung Selatan, Papua, dan daerah lainnya, menegaskan sama sekali tak terkait budaya. Faktor lain, ketaktegaskan penegakan hukum pada kasus-kasus kriminal murni, seringkali memicu konflik sosial lalu diasumsikan sebagai konflik berlatar belakang budaya. (*)

Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Pelaksana Slamet HD, Sekretaris Redaksi Fety Fathiyah, Design Grafis Zeinul Ubbadi, Ahmed David, Hariri M. Noer, Sumenep M. Kamil Akhyari (plt Kepala), Junaidi, Faisal ER, Syah A. Latief, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Mohammad Fawaid, Ahmad Musayyin AKH, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Abd. Rahiem, Bangkalan R. Aditya (Kepala) N Rahmat, Mohammad Ridwan, Zakaria, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Migdad, Cahyono, Willy Fotografer S. Bachri, S. Kurniawan Accounting Ekskutif Ahmad Yani, Hepi S Pribadi (Sumenep), Mohammad Muslim, Husnan (Pamekasan) Siti Farida, Ariek Sofiana (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Syahidah (Malaysia), A. Faqih Kadafi ( Yaman), Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

10

BUDAYA O

SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

Lokalitas Budaya Terus Ditinggalkan

s.bachri/koran madura

OKOL - Menjelang pergantian musim kemarau ke musim penghujan, di beberapa daerah di Pulau Madura masyarakat biasa menggelar Okol, sebuah pertandingan yang dimaksudkan sebagai hiburan dan ritual meminta hujan.

Meneguhkan Identitas Madura Desember mendatang, Said Abdullah Institute (SAI) kembali menggelar kongres kebudayaan jilid II setelah kongres sejenis 2007 lalu.

Lembaga yang juga memiliki komitmen terhadap kebudayaan dan kebangsaan ini merasa ada yang perlu diteguhkan di Madura, di tengah ancaman disintegrasi bangsa.

Budaya yang berbeda-beda antardaerah inilah yang diyakini bisa menyanggah persatuan.

Serupa statemen Zawawi Imron, bila politik tak bisa menjadi pemersatu, saatnya budaya berbicara.

Realitas di sekitar Madura membawa pertanyaan, apa Madura, mau ke mana, mau apa, sudah sampai di mana, apa yang hendak dituju, dan bagaimana merealisasikannya.

Peneliti budaya Madura Budi Hariyanto asal Pamekasan menyebut bangsa nyaris kehilangan identitas karena setiap individu seakan-akan memiliki identitasnya sendiri yang ambigu dan egosentris.

Menurut Budi, di Madura pun sebagai bagian dari bangsa Indonesia dibayang-bayangi disintegrasi. Dalam amatan-

nya, kasus rusuh Sampang beberapa waktu lalu menjadi contoh bahwa persatuan dan persaudaraan atas nama anak bangsa rapuh. Arogansi individu oleh lulusan pasca sarjana Unesa Surabaya mengemuka dengan menganggap dirinya yang paling benar. Ego sektoral ini dia nilai sebagai biang dari terjadinya disintegrasi.

“Seharusnya, apapun suku, ras, atau agamanya kan kita satu, Madura, Indonesia,” katanya.

Pria yang berkhidmat di SMAN 1 Pademawu ini juga merasakan tentang tidak adanya pemersatu yang bisa diingat bersama-sama. Sekedar menyebut contoh, warga luar atau dalam Madura begitu turun

dari Jembatan Suramadu dari arah Surabaya tidak menemukan apa-apa sebagai kawasan Madura di situ. Kecuali, ratusan pedagang di sisi kiri kanan jalan yang menawarkan jasa, menawarkan musala, dan toilet.

Budi mengaku menemukan warung yang membuat dirinya menggelengkan kepalanya. Itu karena di warung itu menuliskan kata WC di bagian atas papan dan dengan huruf tebalbesar. Lalu di bawah tulisan WC terdapat tulisan musala yang dibuat lebih kecil dan dicetak normal. Benar bahwa masyarakat memerlukan WC. Tetapi ketika tulisan WC mengungguli tulisan musala, Budi ragu bila Madura hari ini masih menamakan dirinya sebagai kota yang religius karena tanda-tandanya ada. “Masjid memang banyak tetapi isinya terlalu sedikit,” katanya.

Ayah dua orang anak itu memimpikan ingatan kolektif.

Seseorang atau banyak orang dengan melihat sesuatu sebagai ikon itu langsung ingat bahwa ia sedang berada di Madura. Di Bali, auranya sangat

terasa begitu seseorang memasuki Pulau Dewata ini. Aura iji juga terasa ketika seseorang masuk ke Padang. Bangunan pun berarsitektur khas sebagai daerah yang memiliki karakteristik. Tetapi masuk ke Madura, seseorang tidak tahu apa bedanya berada di Madura dengan bukan Madura karena tidak ada identitas yang mengajak ingatan secara kolektif bahwa Madura memang Madura yang berkarakter dan memiliki ciri khas. “Tapi ciri khas kita (Madura) saat ini?,” katanya. Identitas daerah luntur tidak saja di Madura di di berbagai daerah bahkan jatidiri negeri ini sebagai suatu bangsa aus. Ini yang akan diraungkan dalam Kongres Kebudayaan Madura II seperti dikatakan panitia kongres, Ali M Humaidi. Dia menganggap Madura sebagai bagian dari bangsa juga memiliki masalah yang kompleks seperti halnya masalah bangsa yang juga kompleks. Pria yang disapa Malhum itu juga menyadari tidak mudah berjuang di jalur kebudayaan karena hasilnya nyaris tidak terlihat. (fai/abe)

Kebudayaan lokal dari tahun ke tahun mengalami keruntuhan generasi. Sebagian besar kaum muda mengidentikkan dirinya sebagai generasi yang mudah panik, gemar pada satu hal yang dianggapnya baru bahkan melampaui ketabuan.

Itulah sebabnya diperlukan penghayatan terhadap nilainilai, terutama religiusitas, artistik dan estetika yang akan menumbuhkan kemampuan emosional. Di sini orang tua wajib meneruskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus secara terbuka, rasional dan sistematik. Kesetiaan budaya bukan sesuatu yang terjadi begitu saja dalam waktu sekejap, melainkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang memang telah setia kepada budayanya sendiri.

Orang Bali harus mampu mendamaikan budaya modern dengan budaya tradisional, sehingga budaya tradisional warisan leluhur tak rusak begitu saja.

Ini juga yang terjadi di Madura. Ada dua penting bagi budayawan-seniman, Madura Zawawi Imron yang sejauh ini menjadi budaya di Pulau Garam.

Pertama, masyarakat Madura dianggap memiliki budaya yang religius. Kedua, masyarakat Madura menghormati orangtua, guru, dan kepala pemerintahan.

Kelaziman budaya ini dalam Bahasa Madura disebut bapa’ ebu guru rato. Fakta budaya hari ini, masyarakat Madura semakin menjauh dari budaya lokal yang sesuai ditinjau dari sisi manapun.

Akibatnya, hampir setiap orang menciptakan dirinya sendiri sedemikian rupa tak peduli apakah berbudaya atau tidak berbudaya.

“Budaya itu prilaku beradab, tak ada prilaku maka tak ada budaya,” katanya pada seminar pra kongres kebudayaan Madura jilid II di meeting room hotel C-1 Sumenep, beberapa waktu lalu.

Jauhnya simbol budaya dari prilaku anak bangsa ini bukan terjadi begitu saja. Tetapi ini bisa muncul karena banyak faktor yang mengiringinya. Menurut Zawawi, setiap rumah dan keluarga sejatinya pelestari budaya pada tingkatan awal. Saat rumah tak lagi memberikan visualisasi atau prilaku, maka anggota keluarga saat keluar rumah akan mengibarkan prilaku yang tidak berbudaya. Prilaku tidak berbudaya ini semakin parah manakala anggota keluarga berinteraksi dengan anggota keluarga lain yang juga tidak mencerminkan

prilaku budaya. Selanjutnya, bisa ditebak bagaimana akhir dari drama budaya. “Budaya itu hasil dari sesuatu yang dikerjakan,” imbuhnya.

Soal prilaku yang mencerminkan budaya ini sengaja dititipkan Zawawi kepada panitia dan nara sumber dalam Kongres Kebudayaan Madura jilid II Desember mendatang. Meski begitu, disadari runtuhnya peradaban sudah berlangsung di penjuru nusantara. Tetapi dia ingin, setidaknya Madura, tetap menghormati budaya sebagai budaya bukan sebagai sesuatu yang lain, yang tidak mencerminkan budaya.

Namun bagi budayawan Edy Setiawan, budaya di Madura memiliki implikasi positif dan negatif di jaman dulu.

Masyarakat Madura memiliki budaya untuk mempertahankan dirinya sebagai subyek yang dianggapnya pantas dibela. Tetapi mempertahankan diri ini ada yang dilupakan pada sesuatu yang mengharuskan dirinya tidak perlu mempertahankan dirinya sebagai seseorang yang menang.

Sekedar menyebut contoh, pemilik sapi kerapan di jaman dulu yang cendrung tidak ingin sapi kerapannya dikalahkan. Ini disadari sebagai bentuk mempertahankan diri. Tetapi kata Edy, amat sangat jarang pertandingan yang selalu berakhir imbang baik 0-0 atau 1-1. Dari sisi historiografi, ada dugaan mengapa kerapa sapi bersistem menang dan kalah. Ada juara menaang di bagian menang, dan ada yang menang di bagian kalah. “Tidak ada di daerah lain bahkan di dunia, ada yang menang di bagian kalah,” Edy bercanda.

Itulah sebabnya, Edy menawarkan tiga aspek dalam memelihara budaya agar tetap eksis dalam peradaban masa depan.

Pertama, masyarakat Madura kontemporer legowo meninggalkan budaya lama yang sudah kadaluwarsa serupa tidak mau kalah alias kardi, karebbe dibi’. Kedua, masyarakat Madura masih perlu mempertahankan budaya Madura yang masih kontekstual seperti menghormati sesorang yang lebih tua merujuk bapa’ ebu guru rato. Ketiga, masyarakat Madura arif melakukan akulturasi karena situasinya berbeda baik masyarakat maupun peradaban yang datang di jaman mutakhir. “Harus legowo. (abe)

SS Pemilukada Mulai Dilipat SAMPANG - Surat Suara (SS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah disimpan di gudang logistik dipindah ke gedung serba guna Polsek kota Sampang untuk dilipat. Ini agar siap digunakan untuk pencoblosan pilkada tanggal 12 Desember mendatang.

Proses pelipatan SS dimaksud dijaga ketat petugas keamanan yang ditunjuk KPU dan Panwaslu, serta dibantu anggota kepolisian dan perwakilan tim kampanye dari masing-masing

SURAT SUARA

pasangan calon.

Pengerjaan pelipatan SS tersebut dilakukan dibawah pengawasan para tim kampanye dari masing-masing calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup).

Pantauan Koran Madura, ratusan pekerja melipat surat suara yang menjadi salah satu perangkat untuk memilih enam pasangan cabup dan cawabup 2013-2018. Ketua Pokja logistik dan penghitungan KPU Hernandi Kusumahadi mengatakan,

pelipatan SS dijadwal selesai enam sampai tujuh hari mendatang. “Termasuk penyortiran dan pengepakannya,” ujarnya.

Jumlah SS yang dilipat dan disortir sebanyak 699.985 lembar sesuai dengan daftar jumlah pemilih tetap.

Prosesnya sengaja melibatkan element masyarakat kecil. Untuk proses pelipatan, sortir, dan pengepakan ke dalam kotak mempekerjakan 105 orang. Umumnya, para pekerja dari kalangan menengah ke bawah. (ful/msa/abe)

saiful/koran madura

- Sejumlah pekerja sedang melipat surat suara yang akan digunakan dalam Pemilukada Sampang pada 12 Desember 2012 mendatang.

A OPINI

sa ri sil n,�

riia nid ki rdi ia ap ai tu r-

an atif u. ki an ipi da tu ya an ng

h, an in ni mta dmsi ang di ng ak uan

aeis n. ra guak be ra an nti ua, uya udi o.

m rn-

sai p. nt am me-

ura

12

SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

11

12

ETALASE

SENIN 26 NOVEMBER 2012 NO.0001| TAHUN I

HEROIK

- Seorang mahasiswa menggelar aksi teaterikal dengan cara menarik mobil mogok di sepanjang jalan raya Trunojoyo Sumenpe. Aksi ini