29112012

KORAN MADURA KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

@KoranMadura

KAMIS

Satu Hati untuk Bangsa

29 NOVEMBER 2012

gubernur bi kritik sektor industri

pemerintah hapus materi pelajaran ipa-ips di sd

Darmin Nasution kembali memberikan kritik tajam terhadap sektor industri dalam negeri yang tidak mampu mendukung dinamika perekonomian Indonesia.

Materi pelajaran IPA-IPS pada Sekolah Dasar di satukan menjai ilmu pengetahuan umum (IPU).

Kebijakan ini akan mulia diterapkan tahun pelajaran 2013-2014 >> halaman 06

>> halaman 08

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

wali kota surabaya turun tangan bersihkan kali Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya kemarin turun langsung memimpin bersih-bersih kali, mulai dari ujungnya di Karangpilang hingga hilir di Wonorejo dan Petekan. >> halaman 03

Pemerintah Akan Anulir Rencana Hari Tanpa Premium JAKARTA-Pemerintah berencana membatalkan kebijakan sehari tanpa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sedianya akan dilaksanakan pada Minggu, 2 Desember 2012.

Upaya menganulir rencana ini terkait dengan penilaian pemerintah bahwa kebijakan itu terkesan memaksa masyarakat untuk menggunakan Pertamax.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat melalui kebijakan membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Namun, lanjut Rudi, pemerintah berharap agar masayarakat kelas menengah ke atas memiliki kesadaran untuk menggunakan BBM nonsubsidi. “Kalau kelompok masyarakat kaya menyadari untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, maka tidak akan ada pembatasan,” kata Rudi di Jakarta, Rabu (28/11).

Sebelumnya, rencana pemerintah yang akan meluncurkan kebijakan sehari tanpa BBM bersubsidi bertujuan untuk mengendalikan volume Premium agar tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar 44,04 juta kiloliter.

Rudi meyakini, kuota BBM bersubsidi yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan kelompok sasaran di 2012. Asalkan, lanjut dia, selama kurun satu bulan ke depan pengguna mobil mewah tidak lagi menggunakan Premium. “Kami berharap mereka (pemiliki mobil mewah) bisa berempati kepada kelompok masyarakat yang seharusnya

mendapatkan subsidi. Mohon ada kesadaran moral bagi para pemilik kendaraan mewah, agar dalam sebulan ini tidak memakai Premium.

Kami tidak bisa memaksa, hanya mengimbau saja,” paparnya.

Rudi menambahkan, belakangan pemerintah juga tengah merencanakan untuk meniadakan pasokan Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sekitar kawasan elit. “Kalau bisa, ini akan diberlakukan selamanya, karena akan lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengungkapkan, apabila pemerintah tidak melakukan pengaturan terhadap BBM bersubsidi secara tepat, maka diyakini kuota yang tersedia saat ini tidak akan mencukupi. “Ini merupakan keputusan yang sulit, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Jalan yang paling rasional adalah menambah kuota,” katanya.

Sejauh ini, kata Komaidi, di atas kertas upaya pengaturan BBM bersubsidi oleh BPH Migas terbilang cukup baik, namun realisasinya belum tentu sejalan dengan yang diharapkan. “Jangan sampai rencana yang ada justru akan lebih banyak mengeluarkan biaya, dibandingkan dengan harus menambah kuota Premium,” katanya.

Menurut dia, selama ini masyarakat enggan menggunakan BBM non-subsidi karena disparitasnya yang terlalu lebar dengan Premium. “Kalau disparitas harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi tidak terlalu jauh, tentunya konsumsi BBM di masyarakat akan lebih baik lagi,” katanya. (bud/abe)

La Bhede Bhei

Matrawi dan Polisi Matrawi, agak ragu meminjam sepeda motor milik kakaknya untuk mengantar sang istri ke dokter kandungan. Bukan tak bisa mengendarai motor, ia ragu karena tak memiliki SIM. Untuk naik kendaraan umum, uang kurang. Dihitung-hitung sisa uang di kantong hanya cukup bayar dokter.

Namun karena tak ada pilihan lain, ia memberanikan diri.

Sebagai tindakan jaga-jaga jika nanti bertemua razia Polantas, Matrawi meminjam SIM, milik Somad, sang kakak.

“Gimana sih, SIM itu kan tak bisa dipakai orang lain,” jelas Somad.

“Se penting, sampeyan ikhlas minjemin. Itu saja,” jawab Matrawi yakin.

“Ikhlas lah. Masak ngasih pinjam motor boleh, SIM ngak boleh. Silahkan saja. Resiko tanggung sendiri, kalau berpapasan polisi. Ke dokter nanti kan lewat stoppan. Ati-ati banyak pak polisi di situ,” tutur Somad, ngingatkan.

“Ya ya. Udah tahu. Makanya saya pinjam SIM sampeyan.”

Sial. Beberapa ratus meter sebelum stoppan, ada razia polisi. Matrawi mencoba menenangkan diri. Stell yakin.

“Maaf. Tolong STNK dan SIM,” kata polisi. Diperiksa sebentar oleh polisi lalu.

“KTP-nya,” lanjut polisi.

Bolak balik lihat SIM dan KTP, polisi agak bingung. “Kok SIM sama KTP beda?” tanya polisi.

“Anu pak. Saya pinjam SIM punya kakak saya,” jawab Matrawi, santai.

Polisi agak kesal dengar jawaban Matrawi yang seenaknya.

“Eh, anda ini gimana, kok SIM pinjam. Ngak boleh!” tegas polisi dengan nada keras, agak sedikit kesal.

Dengan berlagak santai Matrawi nyeletuk, “Lho kok bapak bilang ngak boleh. Lha, kakak saya yang punya SIM ikhlas kok ngasih pinjam. Kok pak polisi ngelarang?”.

“Baik. Nih surat tilang. Sampeyan harus ikhlas, besok datang ke kantor polisi,” jawab polisi tak mau kalah.

“Apes. Sial,” gerutu Matrawi sambil menerima surat tilang.

M. HUSEIN

1

Koran Madura

PAMANGGI Mengelus Romantisme Oleh: Dimas Kaisar Yazahiro

Pemerhati Musik, Tinggal di Sumenep

dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku, menyentuh laramu, semua lukamu telah menjadi milikku karena separuh aku dirimu

ahmed david/koran madura

LANSKAP : Model dan peragawati ambil bagian dalam derap kebudayaan memperingati hari jadi Sumenep ke 743

Lebih Seribu PNS Bermasalah JAKARTA-Pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah terlibat korupsi.

Langkah evaluasi ini terutama ditujukan kepada PNS yang telah selesai menjalani masa hukuman, namun aktif kembali dan mendapat jabatan baru. “Sedang kita evaluasi semua, tadi saya minta sekda kirim datanya,” kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Jakarta, Rabu (28/11).

Menurut dia, kebijakan evaluasi tampaknya akan “menghukum” pejabat pemda bekas napi dengan non jabatan. “Saya sudah beri petunjuk dalam surat edaran bahwa jangan diberi jabatan bagi yang sudah tejerat kasus hukum,” tambahnya.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, 2010-2011, tercatat ada sekitar 1091 orang PNS di daerah pernah terlibat kasus hukum, baik staf sampai eselon. Sebanyak 60% di antaranya adalah kasus tindak pidana korupsi. “Itu belum selesai, bisa sampai 1500 orang.

Ada yang pensiun, dipensiunkan, diberhentikan, non job, itu gradasinya,” ujarnya.

Namun kata Gamawan lagi, pihaknya belum tahu persis pejabat yang terlibat korupsi pada

2004. “Saya mau cari tahu ada berapa kalau sampai 2004,” tegasnya Mantan Gubernur Sumatera Barat ini mengakui dalam pertemuan dengan para sekretaris daerah beberapa waktu lalu, Kemendagri meminta supaya surat edarannya ditindaklanjuti. Semestinya tidak ada promosi untuk orang yang pernah menjadi terpidana, apalagi terkait korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Kemendagri juga akan mengingatkan kepala daerah dalam sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah.

Selain itu, regulasi terkait pengangkatan pejabat birokrasi akan diperketat. Peraturan pemerintah yang mengatur hal itu akan direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Demikian juga dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pengaturan promosi jabatan birokrasi perlu diatur. ”Keinginan masyarakat sangat jelas.

Pejabat korup seharusnya tidak diberi jabatan lagi. Kalau di aturan lama kan masih ada empat gradasi terkait sanksi dan penghapusan promosi pejabat bermasalah dengan hukum,” paparnya.

Ditempat terpisah, pengamat politik Ari Dwipayana mengatakan pengangkatan kembali pejabat bermasalah di sejumlah daerah merupakan akibat perekrutan birokrat untuk menduduki jabatan

strategis yang sangat tergantung dari politisi. Hal ini karena atas nama kepentingan politik balas jasa.

Oleh karena itulah, kata Dosen FISIP UGM ini, meski di pemerintahan daerah ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Namun penentuan pejabat daerah ada di tangan kepala daerah.

Apalagi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, pembina PNS di daerah adalah kepala daerah.

Menurut Ari, diperlukan kerangka regulasi supaya perekrutan pejabat birokrasi bukan berdasarkan pertimbangan politik.

Sistem pengangkatan pejabat birokrasi harus lebih mengutamakan rekam jejak, kompetensi, kompetensi, dan integritas Pemilihan pejabat bisa dilakukan oleh semacam komisi aparatur sipil negara yang independen yang bertugas menyeleksi dan menentukan calon-calon yang dinilai layak. Bisa juga seleksi dilakukan tim independen yang terdiri atas akademisi, pejabat pemerintah provinsi, dan pejabat pemerintah kabupaten/kota itu.

Pengalihan tugas pembinaan PNS kepada Sekretaris Daerah, menurut Ari, juga dinilai akan memberi ruang untuk mengontrol sistem pengangkatan pejabat.

Kekuasaan tidak sepenuhnya di tangan kepala daerah. (gam/cea/ abe)

Kantor Imigrasi Kesepian PAMEKASAN - Meski sudah diresmikan sejak April lalu oleh Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsuddin di Lapastika Sidoarjo, dan dilounching 14 November 2012, Kantor Imigrasi Klas III di samping Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pamekasan, hingga kini masih sepi pengunjung.

Slamet Mudjiono Kepala Kantor Imigrasi Klas III Pamekasan kepada Koran Madura mengakui bahwa jumlah masyarakat yang membuat paspor minim, yakni hanya melayani 13 penerbitan paspor. ”Kami sudah menerbitkan 13 paspor,” tegasnya.

Lebih lanjut Slamet menjelaskan, mayoritas yang membuat paspor didominasi masyarakat yang hanya bepergian untuk berwisata ke luar negeri. Sebagian, ada yang yang ingin menjadi tenaga kerja indonesia

Penggalan syair itu mengalun merdu dari bibir Ariel, vokalis NOAH. Penyanyinya mungkin punya masa lalu yang dianggap kurang santun dalam berbuat, saat itu. Tetapi menghujatnya adalah prilaku yang amat naif. Sebab Ariel harus diberi ruang untuk memperbaiki dari dari masa lalunya yang kelam. Karena itu jangan dipandang siapa yang mengatakan tetapi harus dilihat apa yang dikatakan. Telur menjadi sesuatu yang dipungut orang meski keluar dari dubur ayam. Namun nahdliyyin marah besar kepada anggota dewan yang terhormat lantaran yang keluar dari bibirnya dianggap merendahkan martabat.

Bila lirik lagu NOAH itu disandingkan dengan nasionalisme, maka luka bangsa sebentuk jeritan hati rakyat republik. Warga yang mengkondisikan dirinya sebagai nasionalis serasa tercabik pada saat negeri tak peduli pemilik sah kedaulatan negeri ini. Dalam bahasa lebay yang sederhana, yang terluka padamu berdarah padaku.

Rakyat tidak tahu apa-apa ten.... Lagu-lagu itu tang utang negasemangat nasionranya berapa, unalismenya sama tuk apa, dan yang diketahui-nya hanya sekali tak ditemutanggungan bekan kecuali seks ban. Maka menjadi bebas untuk dan tak cukup kiranya membayar tanggunatas nama birahi gan itu meski rasa yang melampaui nasionalisme ini ketabuan. didekatkan kepada sang saka. Benar kata Soekarno yang menitipkan nege-ri kepada generasi muda. Meski sayang, pasca Soekarno, tak ada yang sesetia sang proklamator itu, pada negerinya.

Masa depan bangsa ini suram jika perspektif yang digunakan adalah lagu-lagu yang belakangan ini muncul. Lagu berjudul Keong Racun, apa makna yang bisa diambil? Kucing Garong, apa substansi yang bisa dinikmati? Coba dibandingkan dengan lagu-lagu di jaman dulu yang memebrikan semangat untuk berjuang, berpikir, dan mengaplikasikan pikirannya dalam berjuang. Semua sangat nasionalis mulai dari Satu Nusa Satu Bangsa, Padamu Negeri, Indonesia Raya, dan sejenisnya.

Bandingkan dengan lagu Jupe, Paling Suka (69), Julia Perez membawakan dengan nada dan suara erotis, mendesah, penuh nafsu dan tekanan bait-bait lirik yang menggambarkan hubungan intim dan gaya bercinta sang penyanyi. Lagu lainnya, Lia MJ feat Asep berjudul Rumpi Mobil Bergoyang.

Ini jauh lebih vulgar menggambarkan perilaku seks bebas dan bagaimana hubungan intim antar lawan jenis. Kemudian Della Puspita, Apa Aja Boleh, dinyanyikan dengan menggambarkan perilaku seks bebas di kalangan remaja, kepasrahan seorang wanita yang rela menyerahkan segalanya demi cintanya kepada sang calon pacar.

Ada lagi lagu berjudul Hamil Duluan, Satu Jam Saja, Wanita Lubang Buaya, Ada yang Panjang, Mucikari Cinta, dan Melanggar Hukum; untuk sekedar menyebut contoh. Lagu-lagu itu semangat nasionalismenya sama sekali tak ditemukan kecuali seks bebas untuk dan atas nama birahi yang melampaui ketabuan. Bagaimana mungkin seseorang dengan senang hati menyanyi gara-gara hamil duluan sebelum menikah. Ini fenomena umum tetapi sekolah tidak mengajarkan nasionalisme berbasis seksualitas dan sensualitas.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan generasi bangsa yang seolah-olah bangga dengan sensualitas dan memuja kebebasan serta menjerembabkan negeri ke lembah yang paling “horor”? Ini persoalan serius, disamping soal kebiasaan generasi tuamuda lainnya yang menderita kleptomania. (*)

Nemuuuuu Beii .....

IMIGRASI- Penyerahan berkas pendirian kantor imigrasi pamekasan, dari Kepala Kemehumham Jawa timur ke Wakil Bupati Pamekasan (TKI) di luar negeri. Minimnya masyarakat yang membuat paspor ini ditengarai karena masih banyaknya masyarakat yang belum tahu dioperasikanya Kantor Imigrasi Pamekasan.

Sehingga, nantinya pihaknya akan mengsosialisasikan kepada masyarakat, termasuk didalamnya proses dan berkas yang harus dipenuhi oleh pemohon penerbitan pasport. (afa/abe)

Mendagri : Lebih dari 1000 PNS bermasalah Itu yang terdata, yang tidak ditemukan Pak? Kantor imigrasi kesepian Hemm rumah sakit rame Karsa part 2 berliku Karsa part 1 cuma bergelombang

2 PILGUB JAWA BARAT

Paten Siapkan Relawan Pemenangan JAKARTA- Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang diusung PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki (Paten) menyiapkan tim relawannya, guna mendukung pemenangan di Pilgub Jabar 2013. Inisiatif pembentukan relawan ini berasal dari Teten Masduki.

Bertempat di rumah salah satu tokoh Jabar, di kawasan arcamanik yakni milik H.Nanang Maksum. Teten menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan tokoh masyarakat yang siap menjadi relawan Paten.

Pertemuan tersebut digagas oleh salah satu tokoh, yakni Mayjen TNI (purn) Sudrajat untuk membahas strategi pemenangan Paten di Pilgub Jabar. “Alhamdulilah saya senang banyak yang mendukung keberadaan saya maju di Pilgub Jabar 2013, selain kalangan akademisi, mahasiswa kini para tokoh berdatangan akan membentuk relawan pemenangan bagi kami,” ujar Teten.

Sementara itu Mayjen Purn TNI Sudrajat menyatakan, bahwa dikumpulkannya para tokoh dari beberapa kota

Rike Diah Pitaloka

NASIONAL

KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

dan kabupaten ini. Untuk menyolidkan mereka yang tergabung dalam jaringan relawan kami. “Kami akan bentuk minggu depan, di semua kota dan kabupaten di Jabar, nanti akan kita launching,” ujar Mayjen TNI Purn Sudrajat.

Sementara itu perwakilan partai, yang dihadiri oleh wakil koordinator media center Paten, Waras Wasisto mengatakan kegiatan ini akan dinamakan `fun rising`.

“Kegiatan ini kita bentuk dari komunitas ke komunitas serta sejumlah elemen masyarakat, nantinya setelah terbentuk visi misi untuk pemenangan Paten akan dideklarasikan secara serentak di 26 kota kabupaten di Jabar,” paparnya.

Teten, mengaku peluangnya bersama Cagub Rieke Dyah Pitaloka, cukup berpeluang untuk menang.

Menurut penggiat pemberantasan korupsi ini, pihaknya mengambil pelajaran dari Jokowi bahwa kekuatan finansial dapat dikalahkan oleh koalisi rakyat,sehingga Jokowi-Ahok dipercaya masyarakat Jakarta untuk menjadi pemimpin.

“Kita akan tunjukkan itu nanti,” tegas Teten. (gam/abe)

Teten Masduki

Masa Kerja Timwas Century Perlu Diperpanjang JAKARTA-Rapat Tim Kecil Timwas Century DPR RI mengusulkan agar masa kerja Timwas Century yang akan berakhir pada Desember 2012 diperpanjang lagi. Semua fraksi yang hadir menyetujui usulan perpanjang.

Namun rapat ini tanpa kehadiran anggota Fraksi Partai Demokrat.

Menurut anggota Timwas Century dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, perlunya Timwas

Century ini kembali diperpanjang masa tugasnya kembali karena dari apa yang sebelumnya direkomendasikan oleh Pansus Century DPR, belum seluruhnya dilaksanakan.

“Dari empat penugasan paripurna DPR lalu, seperti penegakan hukum baru jalan sedikit, soal pengungkapan aliran dana, serta penyitaan asset recovery belum tuntas sehingga kami usulkan untuk diperpanjang,” kata

Hendrawan, Rabu (28/11).

Hendrawan menambahkan, selama ini Demokrat keberatan kalau Timwas Century diperpanjang lagi.

Keputusan apakah masa kerja Timwas Century diperpanjang atau tidak akan dilakukan dalam rapat pleno, Rabu pekan depan.

Menurut dia , Timwas mengapresiasi kinerja KPK dalam menuntaskan kasus ini dengan meningkatkan sta-

tus penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. “Menurut kami KPK telah membuka pintu untuk proses tersangka-tersangka baru mendekati temuan Pansus Century dulu. Ini kan penetapan Siti Fadjrijah, satu level dengan Gubernur BI dan arahnya sejalan dengan rekomendasi opsi C di DPR. Jadi itu yang kami anggap temuan signifikan,” pungkas dia. (gam/abe)

JELANG PEMILU PRESIDEN 2014

LSI : Persaingan Mahfud, JK, dan Mega Ketat JAKARTA-Hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) membuat parpol harus berani menghitung ulang.

Alasannya dari survey LSI itu, ternyata Mahfud MD berada pada posisi teratas. Mantan Ketua umum Partai Golkar, Jusuf Kalla berada di peringkat kedua, sementara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berada di urutan ke 7.

Agaknya wacana duet MegawatiJK bisa menjadi daya tarik tersendiri.

Namun posisi Mahfud MD yang berada di urutan atas bisa “merugi”. Karena dalam survey LSI ternyata nama Aburizal Bakrie (Ical) tak muncul. Padahal wacananya Golkar mau menduetkan Ical-Mahufd MD. “Dalam survey tersebut terungkap Mahfud MD dinilai sebagai tokoh yang memiliki kualitas personal terbaik dengan skor 79. Disusul kemudian oleh Jusuf Kalla dengan skor 77. Posisi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri diurutan ketujuh dengan skor 68,” kata Direktur Eksekutif LSI, Kuskrido Ambardi di Jakarta, Rabu, (28/11).

Lebih jauh Dodi-sapaan akrab Kuskrido, menambahkan survei dilakukan pada November 2012 den-

gan jumlah responden sebanyak 223 opinion leader, 178 orang dipublikasikan namanya sebagai responden atau penilai. Setiap tokoh yang disurvei dinilai dengan sejumlah ukuran kualitas personal. Penilaian tiap item dengan skor antara 1-100.

Adapun 5 indikator kualitas personal yang dipertanyakan, antara lain penilaian soal tokoh bisa dipercaya, satu dalam kata dan perbuatan; tidak pernah melakukan atau diopinikan pernah melakukan KKN; tidak pernah melakukan atau diopinikan melakukan tindakan kriminal; diyakini mampu memimpin negara dan pemerintahan; dan dapat dipercaya mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan yang berbeda.

Ditempat terpisah, Mahfud MD yang saat ini masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) memberi apresiasi terhadap survei LSI tersebut. “Saya selalu membaca hasil survei karena merupakan bagian minat saya masalah perkembangan politik.

Jadi semua saya ikuti,” ungkapnya.

Meski dirinya urutan atas capres.

Namun Mahfud mengaku biasa-biasa saja. “Saya senang karena saya selalu

masuk dalam survei itu dari berbagai lembaga survei. Saya tidak pernah menyiapkan langkah khusus, tapi pengenalan orang itu konsekuensi logis atas apa yang saya lakukan,” paparnya Selai itu, kata mantan Menhan Era Gus Dur ini, dirinya belum memastikan maju ke Pilpres 2014. “ Saya senang tapi terus terang saya belum berani ingin untuk melangkah pencalonan presiden, saya tahu diri, harus punya partai dan uang, mungkin untuk kedua ini bisa dinego. Tapi satu yang nggak bisa digadai adalah idealisme, kalau idealisme ini bisa dinego, maka survei itu akan turun karena yang diandalkan dari survei itu integritas dan sikap konsisten,” jelasnya Yang jelas sampai hari ini Mahfud belum mengambil sikap politik yang tegas. Karena itu tergantung dari situasi dan kondisi nanti. “Itu sebabnya saya sampai dengan hari ini tidak berani menyatakan iya dan tidak menyatakan tidak. Tapi pada saatnya saya harus mengatakan ya apa tidak. Pilihannya masih nanti.

Sekarang sudah mulai ada survei sehingga masyarakat dihadapkan pada alternatif yang ada,” jelas Mahfud.

Diakui Guru Besar FH UII ini, untuk melangkah menjadi presiden bukan hal yang ringan. Karena membutuhkan pemikiran yang matang.

“Saya tahu menjadi presiden tidak mudah, Bung Karno dan Bung Hatta mempertaruhkan harta dan nyawa, masak saya mau jadi presiden dengan sesuka hati,” imbuhnya. (abe)

JAWA TIMUR SURABAYA - Suhu Politik jelang Pilgub Jatim 2013 meninggi pasca statemen Soekarwo sebagai calon pertama yang mempersilakan Gus Ipul (Saifullah Yusuf) untuk berpisah dan maju sendiri sebagai calon gubernur (cagub). Pakde yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut meyakini sejak lama atas kemungkinan berpisahnya pasangan Karsa pemenang Pilgub Jatim 2008.

Pengamat Politik Unair, Airlangga Pribadi, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pecahnya pasangan Karsa tersebut. Yang pertama dinamika politik terkait munculnya cagub dari NU. Ini menyebabkan Gus Ipul yang orang kedua Karwo memperhitungkan hilangnya potensi suara dari kalangan NU untuk mendukung terwujudnya pemerintahan Karsa

Jalan Menuju Karsa Part 2 Semakin Berliku Jilid 2. “Suara NU akan solid mendukung calon NU yang maju sebagai cagub dan bukan cawagub, karena warga NU selalu merasa dijadikan ban serep,” jelas Angga sapaan akrabnya.

Yang kedua, kepercayaan diri yang tinggi dari pihak Karwo dalam keberhasilan proses-proses pembangunan yang telah berjalan selama ini.

Fakta ini diyakini memungkinkan Karwo lebih memilih partnership dengan pihak birokrasi senior ataupun bupati atau walikota yang dianggap sukses.

Ditanya peluang calon yang lainnya dengan pec-

Kasus Tajul Disidang di Surabaya SURABAYA - Pria yang diduga p\dalang keurusuhan Sampang, Rois al-Hukama, dijadwalkan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kebijakan ini diambil untuk menghindari terjadi kerusuhan lanjutan karena dendam belum berakhir dari pihak pro Tajul Muluk. Selain itu, berkas perkara kasus ini telah diterima kejati untuk selanjutnya disidang di PN Surabaya.

Tersangka pelaku kerusuhan yang mengakibatkan sejumlah fasilitas umum terbakar itu bakal mendapatkan pengamanan ketat dari Polda Jatim. Sebab, ada kabar massa pro Rois akan melakukan balas dendam dengan mendatangi pengadilan negeri.

Aspidum Kejati Pathor Rahman tidak menampik telah meminta Polda Jatim untuk mengamankan persidangan. Kuat dugaan, sidang Rois bakal ramai pengunjung baik dari pihak pro maupun kontra. Pathor menjelaskan, berkas terdakwa berada ke PN Surabaya dan siap disidangkan. Peristiwa Sampang tergolong berat dan karena itu penyidikannya menggunakan tim koneksitas kejari dan kejati.

Sementara Panmud Pidumm, M Soedi mengakui telah menerima pelimpahan berkas Rois dari Kejati Jatim. Kini, pihaknya sedang memproses secara administrasi guna menentukan majelis hakim akan meminta keterangan terdakwa di pengadilan. “Kemungkinan sidang dimulai pekan depan,” ujarnya.

Sekedar mengingatkan, Rois adalah terdakwa yang ditengara mengeroyok dan membunuh di Sampang dengan motif dugaan SARA. Terdakwa dikenai ancaman pasal berlapis baik menyangkut pengeroyokan maupun pembunuhan. (mad/abe)

KONTAK LANGGANAN Satu H at i unt uk B ang s a

081703353339 (Iwan)

Walikota Surabaya Pimpin Bersihkan Kali SURABAYA -- 70 ribu orang dari berbagai instansi dan elemen masyakarat di Kota Surabaya Rabu (27/11) pagi kemarin melakukan kerja bakti, bersihbersih kali Surabaya mulai dari ujungnya di Karangpilang hingga hilir di Wonorejo dan Petekan. Yang menarik, aksi bersih-bersih kali ini dipimpin langsung oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan juga diikuti oleh seluruh jajaran muspida Kota Surabaya, PNS, TNI/Polri/ siswa-siswi sekolah dan organisasi masyarakat lainnya.

Walikota Tri Rismaharini kepada wartawan mengatakan langkah ini untuk memberikan kesadaran bagi warga Kota Surabaya tentang bahaya sampah terutama menjelang musim hujan. “ Ini contoh kepedulian masyarakat Sura-

KERJA BAKTI

sungai.

3

KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

baya terhadap kali Surabaya yang menjadi sumber kehidupan, karena kali Surabaya menjadi bahan baku PDAM,” tambah walikota perempuan pertama di Surabaya ini.

Aksi bersih-bersih ini dimulai pukul 06.00 -09.00 WIB . Usai kerja bakti, kondisi kali mas tampak bersih dari sampah-sampah. Sementara itu, seorang siswi SMA 8 bernama Nur Ririn Wulandari (17) meninggal dunia akibat tertabrak dan terlindas truk sampah di traffic light Dupak-Demak.

Menurut Kanit Turjawali Polretabes Surabaya AKP Atim Siswanto kepada Koma mengungkapkan, kecelakaan itu diduga akibat truk sampah yang menerobos traffic light. Saat kejadian, Ririn masih mengenakan pakaian olahraga sekolahnya. (han/abe)

hana/koranmadura

- Wali Kota Surabaya bergotong royong membersihkan

Soekarwo

Gubernur Jawatimur

Saifullah Yusuf

Wakil Gubernur Jawatimur

ahnya pasangan Karsa, Angga menjawab bahwa hal tersebut telah memperbesar peluang Khofifah Indar Parawansa sebagai kuda hitam. Khofifah sebagai cagub yang berhasil head to head dengan Karsa dan memaksa Pilgub Jatim 2008 lalu hingga tiga putaran. Sedangkan peluang Gus Ipul sendiri, Angga menjawab cukup berat jika harus bertarung sebagai cagub, mengingat Gus Ipul hanya berposisi wait and see terhadap keputusan DPW NU Jatim.

Selain itu, lanjut Angga, koalisi Bangjo yang telah didengungkan oleh elit PDI Perjuangan Jawa Timur, men-

jadikan Karwo maupun Gus Ipul sebagai sesama cagub akan semakin berat. Hal itu berlandaskan bahwa PDI Perjuangan adalah partai kedua di Jatim yang mampu mengusung calonnya sendiri. “Selama ini soliditas pemilih PDI Perjuangan tidak diragukan, dan kepercayaan diri PDI Perjuangan di banyak daerah meningkat tajam pasca kemenangan Jokowi dalam Pilkada DKI lalu,” urai Angga.

Menurut Angga, pasca statemen Karwo dengan melepas pasangannya Gus Ipul, melahirkan banyak peluangpeluang baru bagi para penantang Pakde dalam membangun barisan. “Secara sederhana jajaran birokrasi dan PNS akan terpecah belah dengan hadirnya dua kandidat yang maju sendiri-sendiri,” dia mengurai panjang lebar. (aven/abe)

Pendukung Gus Dur Semakin Kecam Bhatoegana SURABAYA -- Pendukung Gus Dur dari berbagai daerah di Jawa Timur siang kemarin mengepung kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur di Jalan Kertajaya Surabaya. Mereka menuntut agar partai tersebut memecat Sutan Bhatoegana baik dari DPR RI maupun dari partai, karena telah dinilai telah melakukan fitnah keji terhadap KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Massa dari berbagai ormas, seperti PMII, Garda Bangsa, Pagar Nusa dan PPKB bahkan membakar foto Bhatoegana serta mematahkan tiang bendera partai dan menuntut pria kontroversi itu meminta maaf karena telah melontar pernyataan yang melukai perasaan warga nahdliyin.

Ketua DPW Garda Bangsa Jawa

Timur, Zaini Nasirudin dalam orasinya di hadapan pengunjukrasa menyebut Bhatoegana sebagai pengecut karena

minta maaf tidak cukup. Bhatoegana harus dipecat,” teriak Zaini.

Kemudian beberapa perwakilan

Massa dari berbagai ormas, seperti PMII, Garda Bangsa, Pagar Nusa dan PPKB bahkan

membakar foto Bhatoegana

serta mematahkan tiang bendera partai dan menuntut pria kontroversi itu meminta maaf menitipkan permintaan maaf melalui Ketua Umum DPP Partai democrat Anas Urbaningrum. “ Kalau dia jantan, dia harus minta maaf sendiri, tapi

pengunjukrasa diterima para pengurus Partai democrat Jatim untuk menyampaikan secara langsung tuntutannya.

Menurut Zaini, pihaknya memberikan

waktu 2X 24 jam kepada Bhatoegana untuk meminta maaf. Jika tidak, maka mereka akan melakukan aksi kembali dengan melibatkan massa yang lebih banyak. Aksi itu mendapatkan penjagaan ketat dari kepolisian. Aksi ini membuat arus lalin di depan kantor Demokrat ditutup total hingga sore kemarin.

Seperti yang kami beritakan sebelumnya, dalam diskusi tentang BP Migas di DPD RI, Jumat,( 23/11) lalu, Bhatoegana menyatakan bahwa Gus Dur diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden karena diduga terlibat kasus buloggate dan brunaigate. Pernyataan tersebut memicu aksi protes para pendukung Gus Dur diberbagai daerah di tanah air. (han/abe)

Bacagub Belum Kembalikan Formulir SURABAYA – Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur masih memberikan kesempatan bagi calon gubernur maupun calon wakil gubernur dari seluruh masyarakat untuk mendaftarkan dirinya. Pendaftaran telah dibuka sejak 10 november 2012 lalu hingga 24 november 2012, dan telah diperpanjang hingga 30 november 2012 mendatang. “Sampai saat ini baru empat calon yang mengambil formulir, dan sampai saat ini para calon tersebut belum mengembalikan formulir tersebut,” jelas Wakil Sekretaris Bidang Internal SW Nugroho, di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (28/11/2012).

Nugroho menambahkan, pendaftaran bebas biaya alias gratis serta terbuka untuk siapapun baik kader partai maupun non kader partai. Pihak DPD PDI P Jatim berharap ada sekurang-kurangnya 4 cagub yang mendaftar dan telah mengembalikan formulir. “Jika kurang dari itu, kami akan memperpanjang masa pendaftaran selama seminggu,” katanya.

Untuk persyaratan formal bagi pendaftar, DPD Jatim juga mematok kriteria yang relatif sederhana.

“Kader sendiri bisa, non kader juga bisa. Syarat formilnya sederhana saja, harus warga negara Indonesia yang ditunjukkan dengan KTP asli, serta membawa Ijasah SLTA asli dan legalisir sebagai bukti kelulusan,” imbuhnya.

Pada kesempatan terpisah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sirmadji Tj menegaskan, PDI Perjuangan tak mematok harga mati soal calon gubernur. Yang menjadi perhatian PDI Perjuangan adalah pasangan yang bisa membawa kemakmuran bagi rakyat Jawa Timur. “Makmur dalam arti sebenarnya, dan bukan makmur dalam data-data saja, karena problem utama di Jatim adalah kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan rakyat Jatim,” tegas Sirmadji saat dihubungi melalui ponselnya.

Ditanya soal sepinya pendaftar, Sirmadji menjawab bahwa ini terkait dinamika politik dan sosial yang ada.

Kenyataannya di partai politik manapun semuanya mengalami kendala yang sama, sepi pendaftar cagub dan semua calon masih berupaya mensosialisasikan dirinya masing-masing sebelum secara resmi mendaftar pada parpol. “Sebagai parpol, kami tak berhak melakukan intervensi kepada para cagub maupun cawagub untuk melakukan proses pendaftaran, akan tetapi jika sudah mendaftar maka calon tersebut wajib mentaati mekanisme yang telah ditetapkan yaitu mekanisme survey calon dan hasil survey akan diberikan ke DPP untuk diturunkan rekomendasi,” terang pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Terkait beberapa nama kader PDI Perjuangan yang mengemuka di masyarakat sebagai cagub, Sirm-

Sirmadji TJ

Sekretaris Jenderal PBB adji menjawab bahwa PDI Perjuangan Jatim memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kader partai untuk mengajukan dirinya sebagai cagub maupun cawagub. “Akan tetapi terkaitdengan non kader, proses yang

lain seperti lobi-lobi politik juga kami lakukan. Pembicaraan kami dengan parpol Islam ataupun NU sudah sangat intensif, walaupun masih bersifat informal,” Sirmadji mengakhiri pembicaraan. (aven/abe)

Semburan Lumpur Mampet di Metatu GRESIK - Semburan lumpur bercampur minyak dan gas di desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang keluar sejak 2 minggu lalu akhirnya berhenti meski tanpa ada upaya penghentian. Kondisi lumpur disekitar lubang pusat semburan tampak mengering sehingga terlihat dengan jelas, lubang berdiameter sekitar 1 meter dan kedalaman antara 3-5 meter.

Menurut keterangan Muhammad, salah seorang warga setempat yang ditemui Koma di lokasi semburan, semburan berhenti sejak pukul 24.00 WIB, hari Selasa, (27/11) kemarin malam. Namun dua jam kemudian, lumpur bercampur gas metan sempat keluar lagi. Setelah berhenti lagi,”

ungkapnya Rabu pagi kemarin.

Meski semburannya berhenti, namun bau gas metan masih meny-

KUBANGAN - Seorang warga sedang memperhatikan rongga bumi.

engat dan menggangu pernapasan.

Selain itu, sifat gas metan yang mudah terbakar juga berbahaya sehingga lokasi tersebut masih dijaga oleh petugas baik oleh petugas kepolisian maupun Tagana. Di lokasi semburan, lumpur yang mongering masih dilokalisir dengan tanggul seluas 50 meter persegi dan tinggi 2 meter.

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) kandungan gas metan yang keluar dari semburan mencapai 24 persen atau berada diatas ambang batas normal yakni 12 persen. Hal ini berarti kandungan minyaknya cukup besar meski belum diketahui secara pasti berapa besar kadar minyak mentah di perut bumi

Metatu. Yang jelas, di kawasan tersebut terdapat puluhan titik semburan baik aktif maupun tidak.

Koordinator tim peneliti Badan Geologi, Ahmad Zainudin yang dihubungi Koma via ponselnya menjelaskan pihaknya belum datang ke lokasi untuk melihat kondisi terkininya. Tetapi dari informasi yang disampaikan petugas dari lapangan, sejak kemarin semburan memang berhenti sendiri. “ Hal itu biasa terjadi, karena sebenarnya semburan tersebut terjadi akibat tekanan dari gas yang tertahan tidak keluar dan terhalang.

Kalau sekarang berhenti ya, mungkin karena gasnya punya space untuk keluar,” tandasnya singkat. (han/abe)

4

SUMENEP

KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

Disdik Tak Serius Selesaikan Sengketa Lahan

Realisasi DAK Terlunta-lunta SUMENEP - Sejumlah pembangunan perpustakaan dan gedung sekolah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 tidak bisa dilaksanakan. Itu karena sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan itu lahannya bermasalah atau sengketa antara pemerintah dengan pemilik lahan.

Anggota Komisi D DPRD Dulsiam menilai, yang terjadi dalam realisasi pembangunan gedung sekolah dan perpustakaan di sejumlah sekolah itu disebabkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan.

Di mana, lahan sengketa itu tidak secepatnya diselesaikan, padahal sudah ada anggarannya untuk pembebasan lahan sengketa itu. “Ini terjadi karena Disdik kurang serius tangani sejumlah lahan sekolah yang masih sengketa. Kalau ini tidak secepatnya diselesaikan, dipastikan program pembangunan gedung dan perpustakaan melalui DAK tahun 2012 ini tidak terealisasi tahun ini,” kata Dulsiam, Rabu (28/11).

Menurutnya, untuk kepulauan, ada dua sekolah yang sampai saat ini pembangunan itu belum terealisasi karena terkendala lahan yang bermasalah. Yaitu di SDN Sapeken 9, Saebus dan SDN Duko, Arjasa. Di masing-masing sekolah mendapatkan alokasi DAK sekitar 208 juta.

“Di dua sekolah dasar ini sampai sekarang program DAK itu tidak bisa direalisasikan karena lahan yang akan dibangun itu masih sengketa,” ujarnya.

Dulsiam menjelaskan, pihaknya sudah memberikan informasi kepada Disdik terkait kendala tersebut. Namun hingga saat ini masih belum ada tanggapan. Sebab, jika dana itu tidak bisa terealisasi tahun ini, maka dana tersebut akan dikembalikan. “Kami sudah sering menyampaikan hal itu kepada Dinas Pendidikan. Ganti rugi yang diminta pemilik lahan itu sebenarnya tidak terlalu tinggi kok, sesuai dengan harga lahan disana (kepulauan) sehingga pemerintah mampu memberikan ganti rugi yang diminta itu,” urainya.

Dia meminta, agar pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan segera menyikapi hal ini, jangan sampai alokasi DAK untuk pembangunan perpusatakaan dan gedung sekola disejumlah sekolah itu tidak terealisasikan. “Harapan kami semua program dari alokasi DAK itu bisa terealisasi tahun ini juga. Persoalan la-

han sengketa kan masih bisa diselesaikan, kalau memang minta ganti rugi ya beri, sebatas permintaan itu tidak terlalu muluk-muluk,” harapnya.

Sementara itu, kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Ach Masuni mengatakan, pihaknya berjanji akan mendatangi pemilik lahan di sejumlah sekolah yang lahannya masih bermasalah. Pihaknya akan membicarakan persoalan ganti rugi yang diminta itu. “Kami akan mendatangi pemilik lahan di sekolah itu dulu, akan bicarakan seperti apa penyelesaiannya, termasuk di dua lembaga sekolah dikepulauan itu,” kata Masuni tanpa menyebutkan berapa jumlah sekolah penerima DAK tahun ini.

Dia juga optimis, pembangunan sekolah dengan alokasi DAK selesai tahun ini meski saat ini tahun 2012 ini hampir berakhir. “Semuanya pasti selesai tahun ini,” dia begitu yakin. (rif/abe)

MARAK PENAMBANGAN PASIR ILEGAL

Pemerintah Bangun Pos Pantau Pantura SUMENEP - Pemkab Sumenep akan membangun Pos Pantau tapal batas pantura (pantai utara).

Ini dilakukan untuk mengantisipasi maraknya penambang pasir secara ilegal di pantura. Di tahun 2013, pembangunan pos pantau ini sudah dianggarkan meski belum diketahui berapa nominalnya.

Informasi yang didapat Koran Madura, pos pantau diprioritaskan di pantura sebab penambangan secara ilegal justru rawan di wilayah tersebut. Diantaranya, pos pantau di pantai Ambunten dan Pasongsongan. Program ini melibatkan beberapa unsur seperti Pol LPP, Polri, TNI, BLH dan Forum Pimpinan Kecamatan. Semua elemen ini bekerja sama memantau di lokasi rawan penambangan pasir ilegal yang selama ini memang menjadi titik operasi.

Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik mengatakan, pembangunan pos pantau dilakukan guna meminimalisasi maraknya penambangan pasir ilegal. Terbukti, Pol LPP menangkap pelaku yang diduga sebagai penambang pasir secara ilegal. “Ada delapan kasus penambangan pasir ilegal yang ditangani Pol PP di jalur pantura,” kata Soengkono saat menyampaiakan jawaban bupati dalam sidang paripurna RAPBD 2013 di gedung dewan. ( 28/12), Soengkono menambahkan, jika aksi penambang pasir ilegal dibiarkan merajalela, akan merusak ekosistem yang lingkungan dan konservasi pantai.

Sejauh ini, dia mengaku telah maksimal dalam operasi penambangan pasir ilegal di pantura. Namun, pihaknya masih menemukan para penambang yang mengambil pasir secara ilegal. “Pospantau sebagai langkah efektif guna menghentikan aksi para penambang pasir ilegal,” Wabup mengakhiri penjelasan. (sai/abe)

DUGA OLAH RAGA

Wakili Jatim ke Popwil kamil akhyari/koran madura

rif/koranmadura

AUDIENSI

- Sejumlah pengurus Gerakan Pemuda Ansor Cabang Sumenep mendatangi kantor DPC Partai Demokrat setempat. Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan kader Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, yang dinilai menghina Gus Dur.

Ansor Anggap Sutan Bhatoegana Lecehkan Gus Dur SUMENEP - Gerakan Pemuda (GP) Anshor menganggap statemen Sutan Bhatoegana (anggota DPR RI dari Demokrat) telah melecehkan Gus Dur. Akibatnya belasan mendatangi kantor DPC Parai Demokrat di Jalan Trunojoyo Sumenep, Rabu (28/11).

Mereka meminta agar Sutan Bhatoegana minta maaf secara terbuka kepada warga NU. Itu lantara statemennya sudah menyakiti warga NU. Sebab

lengsernya Gus Dur dari kursi presiden RI ke 4 itu bukan karena persoalan kasus hukum sebagaimana statemen Sutan Bhatiegana, melainkan murni politik.

Ketua GP Ansor Sumenep, Muhri Zain mengatakan, apa yang dikatakan kader Demokrat di muka publik itu merupakan pelecehan terhadap warga NU. Dengan demikian Sutan Bhatoegana harus meminta maaf secara terbuka kepada publik utamanya warga NU. “Pernyataan Sutan itu sudah melecehkan almarhum Gus Dur, kami tersinggung dengan pernyataan itu. Soalnya Gus Dur merupakan sosok yang lebih dari sekedar presiden, kiai, dan negarawan sejati ,” kata Muhri, Rabu (28/11).

Menurut Muhri, tidak sepantasnya Sutan dengan entengnya mengeluarkan statemen yang sangat menyakiti hati seluruh rakyat Indonesia terutama warga NU. GP Ansor Sumenep menilai, pernyataan tersebut tidak pantas keluar dari mulut DPR RI. “Sutan tidak mengakui kalau pernyataannya itu melecehkan tokoh yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Yang jelas kami tidak terima tokok kami dilecehkan,” urainya.

Dengan demikian, pihaknya menuntut agar pimpinan Partai Demokrat Sumenep menyampaikan surat tuntutan GP Anshor agar Sutan Bhatoegono secara pribadi dan institusi, meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. “Permintaan

maaf itu tidak cukup dilakukan secara pribadi, tapi juga secara institusi Partai Demokrat. Kami merasa ada yang melindungi Sutan dibalik persoalan ini,” pintanya sambil menyerahkan surat tuntutan itu kepada ketua DPC Demokrat Sumenep.

Jika surat GP Ansor tersebut tidak ditanggapi, pihaknya akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang besar. Karena, tidak hanya warga nahdliyin yang tersinggung dengan pernyataan tersebut, melainkan banyak elemen yang merasa dilecehkan.

“Sebelum kami melakukan aksi lebih baik yang bersangkutan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Sutan Bha-

toegana mendapatkan kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat setelah mengeluarkan pernyataan bahwa Gus Dur turun dari kursi kepresidenan karena terlibat skandal korupsi Bulog dan Brunei.

Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, Djoni Tunaidi mengaku sepakat dengan pendapat GP Anshor, jika Gus Dur diturunkan dari kursi kepresidenan karena murni persoalan politik, bukan persoalan hukum. “Kami setuju dengan pendapat GP Ansor, dimana Gus Dur lengser bukan karena persoalan hukum tapi murni politik.

Kami siap menyampaikan aspirasi GP Anshor kepada DPP Partai Demokrat, dan Sutan Bhatoegana secara pribadi,” janjinya. (rif/abe)

SUMENEP - Johantono (17), pesilat yang telah menyabet dua emas di kejuaraan Popda bulan Oktober lalu kemarin (27/11), berpamitan berangkat untuk menjalani Training Centre di Dispora Surabaya. Keberangkatan ini untuk memperkuat kejuaraan Popwil (Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah) di Makasar tanggal 2 Desember mendatang.

Johantono tidak sendirian bersama rekannya, pesilat satu rumpun dari desa Legung, Kecamatan Batang-Batang Lukman Fauzi (16) yang telah menyumbang 1 Perak dan 1 perunggu dalam acara yang sama tempo lalu di Surabaya.

Mereka akan menghadapi lawan-lawan pilihan dan tangguh dari daerah lain, yang mewakili propinsinya untuk tingkat kategori tanding yang berbeda. Johantono yang telah mendalami silat sejak kelas 6 SD, di perguruan Perisai Putih ini sebelum memperoleh beasiswa untuk mendalami kemampuannya tekhnisnya di SMANOR (Sekolah Menangah Atas Olah Raga) di Surabaya akan bertanding untuk tingkat kelas D. Sedangkan Lukman Fauzi adik perguruaannya dulu di perguruab berlambang Perisai itu akan bertanding untuk kategori kelas B. Yuli Sugiharto, pengurus IPSI Sumenep, bagian penguatan teknik pertandingan mengemukakan, dirinya sangat optimis sekali kepada keduanya dapat memenangkan kejuaraan tingkat wilayah tersebut. Jika mereka menang dalam kejuaran tersebut, selanjutnya akan bertarung kembali di tingkat POPNAS di Jakarta. “Fauzi dan Johan, tak akan kesulitan menghadapi musuh-musuhnya besok di Makasar.

Kemampuan tekniknya sudah bisa diandalkan. Perlu saya tegaskan, untuk kategori pencak silat Jawa Timur selama ini cukup disegani,“ ungkapnya.

Ketika dimintai penjelasan, Johan dan Fauzi merasa sangat bersyukur sekali bisa mewakili kabupatennya untuk tingkat Popwil. Mereka mengharapkan, kepada masyarakat dan pemerintah untuk tidak memandang sebelah mata pada jenis penjurusan seperti olah raga. “Meskipun kami pernah menyumbangkan emas, kami tak pernah dihargai seperti mereka yang menjuarai kejuaraan IPA atau sains. Pencak Silat di Sekolah hanya ekstra kurikuler, “katanya kepada Koran Madura (sal/think)

PARA PETANI YANG TIDAK TERGABUNG DALAM KELOMPOK TANI KESULITAN MENDAPAT BENIH

Pemerintah Klaim Bantuan Benih Tuntas SUMENEP - Para petani tidak semuanya dapat menerima bantuan benih dari pemerintah setempat. Pasalnya untuk mendapatkan bantuan tersebut petani harus tergabung dalam Kelompok Tani (poktan). Sebab pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kepada perorangan melainkan kepada kelompok tani.

SUMENEP - Para petani tidak semuanya dapat menerima bantuan benih dari pemerintah setempat. Pasalnya untuk mendapatkan bantuan tersebut petani harus tergabung dalam Kelompok Tani (poktan). Sebab pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kepada perorangan melainkan kepada kelompok tani.

Data di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep menunjukkan, pada musim tanam ini pemerintah memberikan bantuan kepada sejumlah kelompok tani berupa benih unggul 214,5 ton. Rinciannya, padi hibrida 18,75 ton bagi 125 kelompok tani masing-masing 150 kg.

Selain itu, non hibrida 37,5 ton bagi

60 kelompok tani masing-masing 625 kg.

Sedangkan padi Gogo untuk lahan kering 11,25 ton bagi 18 kelompok tani masingmasing 625 kg. Sementara jagung hibrida sebanyak 27 ton bagi 120 kelompok tani masing-masing mendapatkan 225 kg.

Terakhir, kedelai 120 ton bagi 300 kelompok tani masing-masing 400 kg jagung.

“Kami sudah mulai realisasikan sejak tiga minggu yang lalu, sampai sekarang sudah mendekati 100 persen terserap kelompok tani,” kata Bambang Heriyanto, kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Pemkab tanpa menyebutkan sejumlah Poktan penerima benih, Rabu (28/11).

Menurut Bambang, ratusan ton benih

yang diberikan itu hanya untuk para petani yang tergabung dalam kelompok tani (poktan). Sedangkan di luar poktan mereka tidak bisa menikmati bantuan tersebut. Sebab bantuan itu hanya bisa diberikan kepada petani melalui kelompok tani. “Yang jelas bantuan itu kami berikan pada petani melalui kelompok. Jika mereka ada yang tidak tergabung dalam kelompok dipastikan tidak dapat bantuan benih,” jelasnya.

Dia menambahkan, jumlah kelompok tani sebanyak 3.330 yang dinilai aktif layaknya kelompok tani sebelumnya 5.258 kelompok tani. Namun ada sejumlah kelompok tani yang fakum atau tidak

beraktifitas di bidang pertanian sehingga dinilai tidak layak mendapatkan sertifikat sekaligus bantuan. “Di Sumenep ini kelompok tani memang banyak, tapi tidak semuanya aktif.,” ungkapnya.

Guna validasi kelompok tani, pemerintah setempat melakukan verifikasi terhadap keberadaan kelompok tani itu, apakah benar-benar aktif di bidangnya atau hanya sebatas pengajuan kelompok. Dari hasil verifikasi sementara, dari 5.258 hanya 3.330 kelompok tani yang dianggap sehat dan aktif. “Verifikasi ini untuk memastikan kelompok tani itu benar-benar ada atau tidak,” pungkasnya. (rif/abe)

PAMEKASAN

5

KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

Panwaslu – AHO Perang Dingin

s. bachri/koran madura

REHAT - Sejumlah perahu nelayan di Desa Branta Seser Kecamatan Tlanakan sedang ditambatkan, para nelayan tidak bisa melaut karena pasokan BBM dari Pertamina

Nelayan Pagan Keluhkan SPBU

Pembelian BBM Dibatasi PAMEKASAN - Sejumlah nelayan pemilik pagan (rumah untuk menangkap ikan) di mengeluhkan pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diberlakukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Mereka tidak bisa membeli bahan bakar sesuai kebutuhan untuk mencari ikan di pagan karena dilarang membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen. Padahal, kebutuhan bahan bakar untuk mencari ikan cukup tinggi.

Kurniadi, ketua Kelompok Nelayan Pagan Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, kemarin (28/11),

mengatakan bahan bakar yang dibeli menggunakan cerigen itu bukan semata untuk bahan bakar perahu.

Namun juga untuk bahan bakar jenset atau mesin listrik yang digunakan sebagai penerang pagan di tengah laut. “Lampu penerang pagan itu, selain sebagai lampu penerang juga menjadi pemancing ikan untuk mendekat sehingga mudah untuk ditangkap,” kata Kurniadi.

Ia menjelaskan, dalam sekali jalan, pemilik pagan membutuhkan bahan bakar solar dan premium sedikitnya 50 liter. Sehingga, pembatasan yang diberlakukan SPBU menyulitkan para pemilik pagan

untuk mendapatkan bahan bakar.

“Tidak mungkin kami membawa perahu dan mesin listrik ke SPBU untuk langsung diisi bahan bakar.

Karenanya, kami membeli menggunakan cerigen,” jelasnya.

Sejumlah SPBU tetap melakukan pengetatan pembelian BBM bersubsidi setelah sempat terjadi kelangkaan bahan bakar beberapa waktu lalu. Pengetatan dilakukan dengan membatasi jumlah pembelian dan larangan pembelian menggunakan jerigen.

Di SPBU Talang, petugas pengisian menyaratkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Pamekaasan

bagi warga yang membeli menggunakan jerigen. Itu dilakukan untuk menghindari pembelian bahan bakar bersubsidi secara besar-besaran oleh pedagang eceran asal kabupaten lain. “Ini kami lakukan agar para nelayan Pamekasan masih bisa membeli bahan bakar dalam jumlah cukup besar untuk keperluan mereka mencari ikan. Kami membatasi pembelian oleh para pedagang eceran, terutama dari luar kabupaten, kami tidak mau kecolongan, sehingga yang dirugikan nantinya juga masyarakat pakekasan.” kata Sahidi, petugas di SPBU Talang. (muj)

Realiasi Bosda Tersendat-sendat PAMEKASAN – Pencairan dana Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (Bosda) tahun ini tersendat.

Pengelola lembaga pendidikan penerima dana bantuan, masih harus menunggu panggilan dari Kantor Pos setempat untuk menerima pembayaran setelah menyetorkan kwitansi.

Tersendatnya penyaluran dana Bosda itu, karena pencairan bantuan ke Kantor Pos dilakukan secara bertahap dan tidak serentak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Salah seorang kepala sekolah

asal Kecamatan Pademawu, Syamsul Arifin, Rabu (28/11), mengatakan setelah menyerahkan kwitansi penerimaan ke Kantor Pos, pihaknya tidak bisa langsung menerima penyaluran dana. “Kami tidak bisa langsung menerima dana tersebut dan harus menunggu panggilan,” kata Syamsul Arifin.

Para kepala sekolah, tambahnya, juga harus menyetorkan buku tabungan dan mengisi bukti penarikan tanpa bisa memastikan batas waktu dana operasional itu diterima.

Kepala Kantor Pos Pademawu, Supandi, menjelaskan ada perubahan mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasinal Sekolah. Pada tahun sebelumnya, dana langsung bisa diterima setelah pengelola lembaga pendidikan menyerahkan kwitansi dan buku tabungan.

Namun tahun ini, para pengelola lembaga penerima harus menunggu giliran penyaluran. Sebab, penyaluran dilakukan secara bertahap, sehingga masing-masing sekolah masih harus menunggu giliran.

Dana yang dikirim ke kantor tidak

kekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap. “Maka dari itu mengambilannya juga bertahap. Sekolah yang lebih awal menyetor dan mengisi bukti penarikan, sekolah itu yang akan mendapat bagian lebih awal,” tuturnya.

Namun, dia memastikan setiap lembaga sasaran, akan menerima dana bantuan itu secara utuh sesuai dengan yang disetujui pemerintah.

Dana tersebut, akan segera disalurkan setelah sampai pada giliran lembaga penerima. (aid/yin/muj)

Ramai Interupsi di Rakor Dewan-KPU PAMEKASAN - Rapat koordinasi antara DPRD dengan KPU, Rabu (28/11), diwarnai saling interupsi.

Satu anggota dewan menyatakan keluar dari pertemuan itu. Aksi saling interupsi itu terjadi setelah Komisioner KPU Pamekasan memberikan penjelasan tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan dan sudah dilakukan.

Salah seorang Wakil Ketua DPRD, Muhdlar, tiba-tiba mengajukan interupsi dan memprotes rapat koordinasi karena dianggap ilegal. “Dari hasil keputusan fraksi, pertemuan dengan Panwas dan KPU masih menjadi perdebatan dan sebagian fraksi menyatakan tidak setuju. Jadi, kalau dilanjutkan, saya akan meninggalkan ruangan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap fraksi,” katanya dan langsung keluar ruang rapat paripurna, tempat acara tersebut digelar. Aksi saling interupsi terus

fawaid/koran madura

SERIUS

- Ketua KPU Ramli (pegang mik) memaparkan rangkaian pemilukada.

berlangsung hingga suasana rapat koordinasi berlangsung tegang.

Namun, pertemuan tersebut terus berlangsung meski seorang pimpinan dewan menyatakan walk out. Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan menegaskan rapat koordinasi itu legal dan mempersilakan siapapun yang akan menggugat acara tersebut. “Silakan meninggalkan ruangan.

Rapat ini legal dan tidak bermaksud mengadili siapapun,” katanya.

Sementara Ketua KPU, Ramli, menjelaskan saat ini tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah sudah sampai pada tahapan sosialisasi. Sebelumnya, penyelenggara pemilihan umum itu telah menetapkan pasangan calon dan penetapan daftar pemilih. “Tanggal 23 Desember sampai 5 Januari, akan memasuki tahapan selanjutnya, yakni Kampanye,” kata Ramli. (yin/aid/muj)

PAMEKASAN - Penepatan calon bupati dan calon wakil bupati ternyata masih menyisahkan persoalan. Pasangan Al Anwari dan Holil (AHO) yang diukung dua partai parlemen dan 14 parpol non parlemen, nomor urut 1, disoal pimpinan DPRD. Itu terungkap saat pimpinan DPRD menggelar rakor dengan panwaslu dan KPU (28/11).

Plt Ketua DPRD Halili beserta pimpinan DPRD lainya terkejut. Itu setelah Ketua Panwaslu Mohamad Zaini menunjukkan surat dukungan 14 gabungan partai politik yang mendukung pasangan AHO bukan dalam bentuk rekomendasi dari masing-masing partai politik. Melainkan hanya keputusan bersama gabungan partai politik. Tidak seperti partai lainya yang menyertakan rekomendasi dari masing-masing parpol pendukung.

Di hadapan pimpinan DPRD, Zaini mengaku berkasberkas tersebut merupakan berkas yang dikirimkan oleh KPU ke panwaslu. “Berkas ini semua kami dapatkan dari KPU Pamekasan,” terangya.

Sehingga, pimpinan DPRD mempertanyakan persoalan tersebut ke KPU. Namun demikian kata Zaini, masingmasing parpol memiliki AD/ ART dan mekanisme partai yang berbeda dan tidak dike-

MOH. ZAINI

Ketua Panwaskab Pamekasan

tahui panwaslu.

Mohamad Ramli, Ketua KPU mengaku bahwa berkas yang disampaikan pasangan AHO sama sekali tidak melanggar peraturan KPU. Sehingga, dengan otomatis pasangan AHO dinyatakan lolos. ”Berkas AHO lengkap dan tidak ada masalah,” urainya.

Sementara Al Anwari saat dikonfermasi melalui pesan Black Berry Mesengger menuding panwaslu belum tahu aturan. Bentuk dukungan kepada AHO tersebut berupa dukungan kursi di DPRD Pamekasan, dan dukungan suara. Sementara untuk dukungan suara memang hanya ditandatangani ketua dan sekretrais gabungan parpol. “Jadi, tetap sah,” katanya.

Seperti diketahui, pasangan Al Anwari dan Holil mendapat dukungan dari 2 partai politik parlemen (PKNU dan Partai Rebuplika Nusantara).

Sementara di non parlemen didukung 14 parpol (Partai Keadilan dan Persatuan indonesia, PNPI, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Kebangsaan, PPRN, Partai Matahari Bangsa, Partai Barisan Nasional, PNBKI, Partai Nasional Indonesia Marheneis, Partai pelopor. PPNUI, Partai Patriot Pancasila dan Partai Persatuan Daerah. (afa/ abe).

AL ANWARI

Calon Bupati Pamekasan

Sensus Pendidikan Belum Optimal PAMEKASAN – Sensus pendidikan yang merupakan agenda lama belum terealisasi dengan sempurna. Ini menyebabkan validasi data tidak tuntas dan validitasnya rendah. Akibatnya, kebijakan pemerintah yang muncul rawan karena basis datanya belum matang.

Analis pendidikan dari INU (Institu Nara Utama) Muzairi mengamati pendidikan memerlukan penyempurnaan.

Dia mengandaikan, data apapun menyangkut pendidikan dimiliki. Dengan data ini, bupati terbantu dalam memberikan kebijakan menyangkut pendidikan.

Berdasarkan data di INU, salah satu yang mengganggu pendidikan antara lain lemahnya pendataan dan penyelesaian sengketa lahan.

Di sejumlah titik, pemerintah tidak berdaya karena gedung sekolah disegel warga. Apalagi, warga memiliki data dan bukti atas kepemilikan lahannya yang ditempati gedung sekolah.

Seharusnya, pemerintah mendata sampai tuntas baik menyangkut sekolah, guru, siswa, dan aset lainnya yang dimiliki. Bila data memunculkan aset yang bersengketa, dinas pendidikan sudah ber-

MUZAIRI

Analis Pendidikan INU

siap menyelesaikan. Menurut Muzairi, pihaknya mengaku iri dengan salah satu kabupaten di Jatim yang memiliki data lengkap. Di dinas pendidikannya, seseorang bisa tinggal klik untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya.

Situasi ini tidak ditemui di Pamekasan yang merupakan kota pendidikan di Madura.

Bila lembaga atau perorangan ingin data pendidikan, ada kecendrungan jalannya berliku. Padahal, sudah saatnya publik mengetahui informasi menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur undang-undang. “Data dan perubahan itu penting,” katanya. (abe)

6

SAMPANG

KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

KPU Mantapkan Pendistribusian Logistik

BERMAIN

s.bachri/koranmadura

- Dua orang siswa asyik bermain bersama teman-temannya, mereka tidak perduli mau seperti apa mata pelajarannya.

Pemerintah Hapus Pelajaran IPA-IPS

SAMPANG - Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan digelar pada tanggal 12 Desember 2012 mendatang menjadi tugas besar bagi KPU Sampang, demi lancar dan suksesnya pesta demokrasi tersebut, KPU mengadakan rapat koordinasi (Rakor) dengan bebearapa penjagaan ketat dari Polres Sampang dan TNI. Raker tersebut membahas jadwal penditribusian logistik Pemilukada Sampang, khususnya yang sangat rawan seperti Surat Suara (SS), yang digelar di aula salah satu rumah makan, Rabu (28/11).

Acara dimaksud dimulai sekitar pukul 13.00 wib, dengan dihadiri pihak Panwaslukada Sampang, PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan perwakilan masing-masing tim sukses dari setiap pasangan Calon Bupati (cabup ) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup), hingga tokoh masyarakat Sampang.

Dalam agenda pembahasan

jadwal pendistribusian logistik Pemilukada Sampang yang dilakukan oleh KPU Sampang, mengagendakan pendistribusian logistik seperti SS dan undangan pemilih pada tanggal 09 Desember 2012, serta kesepakatan tentang proses pengamanan akan ditingkat di setiap kecamatan, seperti kunci kotak suara akan diamankan di Polsek masing-masing. “Kesepakatan itu sudah disepakati oleh Panwaslukada Sampang, tim sukses masing-masing pasangan calon, dengan tim logistik,” ungkap Hernandi Kusumahadi, selaku Ketua Pokja Logistik Pemilukada Sampang 2012.

Sementara itu, KPU Sampang sendiri akan intensif melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilukada Sampang hingga hari pelaksanaan 12 Desember 2012 mendatang, dengan pengamanan penuh dari Polres Sampang dan Kodim 0828 Sampang, demi menjaga dan melancarkannya pesta demokrasi tersebut. (ryn/msa)

Kepastiannya Menunggu Sosialisasi Kementerian Pendidikan SAMPANG - Dunia Pendidikan khususnya pada tahun 2013 nanti akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perbedaan itu menyusul dengan adanya penggabungan mata pelajaran terbaru, yakni IPU (Ilmu Pengetahuan Umum), yang merupakan penggabungan mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Dan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Mata pelajaran dimaksud akan diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014 mendatang, dan menghapus mata pelajaran IPA dan IPS. Kementrian Pendidikan dan Ke-

budayaan (Kemendikbud) berencana menghapus mata pelajaran IPA dan IPS di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Beberapa pendapat terkait penghapusan mata pelajaran tersebut ditanggapi oleh Kepala Sekolah SDN Dalpenang I Sampang, Abd Fattah.

“Penggabungan IPA dan IPS menjadi IPU tidak akan menghilangkan kompetensi keduanya, jadi akan tetap ada kompetensi IPA dan IPS di dalamnya,” jelasnya saat ditemui di ruangannya, Rabu (28/11).

Fattah juga mengungkapkan, untuk lebih jelasnya masih menunggu

sosialisasi kurikulum tahun pelajaran 2013/2014 mendatang. “Untuk kepastiannya kami masih menunggu sosialisasi dari Kementerian Pendidikan atas rencana tersebut,” ungkap Fattah.

Penghapusan mata pelajaran yang telah direncakan oleh Kemendikbud tersebut, Fattah berharap ada penyempurnaan, agar dalam penggantian mapel tersebut dapat berdampak lebih baik terhadap siswa ke depan dan pengurangan mapel selama bertujuan untuk menyempurnakan anak pendidikan. “Saya berharap pengga-

bungan dua mapel tersebut bisa lebih baik materinya,” harapnya.

Meski ada penggabungan mata pelajaran untuk tingkat SD tersebut, Fatta juga berharap harus dengan intregrasi, guna lebih baik untuk masa depan anak. “Tidak ada masalah yang penting jam pelajaran dikurangi, karena mungkin dengan pengurangan itu juga dapat mengurangi beban anak yang terlalu berat, dan anak juga bisa memiliki waktu memperkaya diri dalam berkreatifitas,“ tandasnya. (ryn/msa)

Total Anggaran Alkes 2010 Rp. 570.584.500 (28/11).

Dalam hal ini, Habib menyayangkan sikap dan tindakan yang diambil pihak kejari terkait kasus yang dilaporkannya. Habib menilai hingga sekarang kejaksaan tidak dapat bersikap tegas dan masih belum menunjukkan aksinya terhadap kasus dugaan penyelewengan dana pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan (alkes) yang terjadi di RSUD Sampang.

“Saya sudah melaporkan dugaan penyelewengan dana alkes tahun 2010 dengan jumlah total anggaran Rp. 570.584.500 pada bulan Februari lalu, ini sudah 10 bulan, tetapi masih belum ada hasilnya sama sekali,” ungkapnya.

Habib menambahkan, kesimpangsiuran kasus tersebut telihat saat menanyakan kejelasan kelanjutan kasus dimaksud kepada kejari kemarin (28/11). Kasi Pidsus Ach. Fauzan mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menemukan tindak penyelewengan dan kerugian

negara seperti yang disampaikan pelapor. “Padahal sebelum dilimpahkan ke pidsus, Kasi Intel menyatakan sudah menemukan kerugian negara tersebut. Tapi kenapa kok sekarang bilang tidak menemukan kerugian negara, mana yang bener?,” kesalnya emosi sambil mengancam akan membawa kasusnya ke kejati di Surabaya.

Menanggapi hal ini, pihak kejari melalui Kasi Pidsus Kejari Sampang Ach Fauzan, SH mengatakan, kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan pihak pidsus, dan sedang dalam proses. “Kami masih menyidik kembali kasus ini, dan sampai saat ini masih belum menemukan kerugian negara itu,” ujarnya.

Fauzan menambahkan dirinya meminta kepada pelapor, yakni Habib Yusuf agar segera menyerahkan kembali temuan dan bukti kuat kasus tersebut. Sebab, hal ini dapat membantu proses penyidikan pidsus agar kasus tersebut cepat terselesaikan.

“Kalau memang pelapor punya bukti

rohiem/koranmadura

- Peserta perkemahan menyanyikan yel-yel mereka.

Kemah Jadi

Sarana Silaturrahim

GAIB Pertanyakan Alkes ke Kejari SAMPANG - Sepuluh bulan lalu, Ketua Ormas Gaib Habib Yusuf Assegaf melaporkan alkes (alat kesehatan) kepada kejari. Namun hingga saat ini, kasus ini tak jelas. Sebab, pihak kejaksaan belum dapat memastikan status tersangka. Akibatnya, publik ragu kepada aparat penegak hokum. Padahal sebelumnya, pihak pelapor telah menyerahkan data dan temuan kepada pihak intelegen kejari.

Karena adanya ketidakjelasan ini, Habib Yusuf Assegaf selaku ketua Gerakan Anak Indonesia Bersatu (Gaib) minta ketegasan kejari. Menurut dia, pihak kejaksaan seharusnya tegas dan tidak tebang pilih dalam menegakkan supremasi hukum.

Sebab, kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan yang hakiki. “Kalau memang terbukti, hukum harus ditegakkan. Siapapun orangnya,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu

KEMAH

dan temuan, silakan langsung diserahkan kepada saya,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Habib sudah memberikan laporan dan tambahan data baru kegiatan proyek alkes tersebut mulai tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 dengan alokasi dana yang berbeda. Total dana alkes mencapai Rp 1.201.700.500. Sesuai data yang dihimpun, sedikitnya terdapat tujuh item dugaan penyelewengan yang diduga dilakukan oknum di RSUD. Diantaranya, terjadi dugaan mark up harga dalam penentuan HPS, tengara rekanan fiktif, dan pelaksanaan kegiatan proyek yang tidak sesuai dengan tahun anggaran. Selain itu, tidak adanya jaminan terhadap kelangsungan operasional alat, adanya dugaan rekayasa dalam perbaikan alat tertentu dan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan proyek tersebut. Pelapor inginkan kasus ini segera tuntas karena buktibuktinya telah berada di aparat yang berwenang. (ful/msa/abe)

SAMPANG - Untuk memererat tali silaturachim, antar siswa se Madura. Siswa SMU Mambaul Ulum I Biratimur, mengadakan acara berkemah. Selama tiga hari, mulai tanggal 26 – 28 November 20012. Acara ini, diadakan di lapangan Glendeng Biratimur, Kecamatan Sokobanah Sampang.“Selain tujuannya untuk ajang memerkuat tali persaudaraan, kami juga ingin menggali potensi yang dimiliki para Pramuka Siswa se Madura.” Kata Kamaluddin, kepada Koran Madura.

Dalam acara kemah ini.

Diikuti Sebanyak 35 Kontingen, dari perwakilan SLTP & MTs dan yang sederajat. Tak tanggung tanggung, diantara Lembaga atau Yayasan. Yang mengirimkan kontingan, ada dari Kabupaten Sumenep.

Yakni, Lembaga Pendidikan, dibawah naungan Mambaul Ulum. Sedangkan dari Pamekasen, Lembaga Pendidikan dibawah naungan Darul Ulum

Banyu Anyar.

Selain Darul Ulum, dan juga Mambaul Ulum. Acara kemah ini, juga diikuti oleh Lembaga Pendidikan. Dibawah naungan Sabirul Huda, beserta Lembaga Nurul Dzalam. Melihat antusiasnya, para lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta ini. Kamaluddin, selaku ketua panita. Sekaligus Siswa kelas II SMU Mambaul Ulum Biratimur I sangat bahagia atas banyaknya partisipasi para peserta kontingen.“Kami sangat bersyukur, karena pesertanya juga ada yang berasal dari kota.

Ini sesuai dengan keinginan kami, yang ingin membangun tali persaudaraan siswa se Madura.” Lanjutnya.

Adapun agenda yang disediakan oleh panita. Tiga hari mendatang, sebanyak 27 perlombaan. Hari pertama melombakan empat kategori. Meliputi kategori lomba: Yel yel masing kontingen, hasta karya, Pembuatan tempat sampah dan lari estafet. (roy/msa)

Mencetak Mahasiswa Kebanggaan Madura

AKPER dan STAI NATA Gelar Wisuda Ke VIII SAMPANG - Sekolah Tinggi Agama Islam Nazhatut Thullab (STAI NATA) menggelar wisuda di aula utama KPRI Trunojoyo Sampang, Rabu (28/11), guna mendudukung dan mewujudkan mahasiswa lulusan perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sampang bisa menjadi kebanggaan Madura, Khususnya Sampang.

Acara yang digelar di Gedung KPRI Trunojoyo tersebut dihadiri oleh Para tokoh masyarakat, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dan Masalah Kesehatan (P2MK) Provinsi Jawa Timur, Koordinator Kopertais Wilayah VII dan IV Jawa Timur, Ketua PPNI, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Pengurus Pondok Pesantren (PonPes) Nazhatut Thullab, serta dari beberapa orang tua wisudawan dan wisudawati Pendidikan Tinggi Nazhatut Thullab Sampang.

Agenda Rapat senat terbuka dalam rangka wisuda bersama ke VIII Pendidikan

Tinggi Nazhatut Thullab (Nata) Sampang, yakni Akper dan Stai Nata tersebut Berdasarkan keputusan Direktur Akper Nata Sampang Nomor: 072/054.01.01/AKNT/ YYNT/VIII/2012 tentang peserta Ujian Karya Tulis Ilmiyah (KTI) dan Ujian Akhir Progam (UAP) Tahun Akademik 2011/2012, yang memutuskan sebanyak 44 Mahasiswa Akademi Perawatan (Akper) Dan 116 Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nata.

STAI Nata sendiri mempunyai dua Kampus, diantaranya di Jalan Diponegoro Nomor II Sampang dan di LPI (lembaga pendidikan Islam) Darut Tauhid Desa Ketapang Laok, Sampang, yang turut bergabung dalam wisuda dimaksud. Mahasiswa yang diwisuda tersebut berhasil meraih Indeks Prestasi Komulatif (IPK) dengan nilai tertinggi 3,44.

“Secara garis besar, memang banyak

WISUDA

ryan h/koranmadura

- Wisudawan dan Wisudawati sedang mengikuti prosesi rapat senat terbuka STAI NATA.

Mahasiswa lulusan dari sini sudah bekerja di Dinas Pemerintahan maupun Swasta,” Ungkap KH. Moh. Thoyyib Madani, MA Ketua STAI (STAI) Nata kepada Koran Madura.

Untuk mengembangkan potensi yang ada, khususnya di dunia pendidikan Kabupaten Sampang, dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi melalui pendidikan, itulah suatu harapan yang di inginkan Ketua STAI Nata.

Bukan hanya rasa kegembiraan dan keinginan yang dipancarkan oleh semua para wisudawan, seperti diungkapkan salah satunya wisudawan, Moh.Muhlis (25), warga Kelurahan Jeruk Porot Kecamatan Torjun Sampang. “Pengen bisa terus berkarya dan melanjutkan pendidikan saya ke Pascasarjana, untuk membanggakan Orang tua,” Pungkasnya. (ryn/msa/adv)

BANGKALAN

7

KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

Pelabuhan Madura Tuntas 2025

Kapasitas Pelabuhan Madura 9 Juta TEU”s B A N G KA L A N - G u b e r n u r Jawa Timur (Jatim) dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III bersepakat harus ada pengembangan pelabuhan di sekitar Tanjung Perak, Surabaya. Sebab, pelabuhan itu kian hari makin jenuh karena banyaknya kapal peti kemas yang akan berlabuh. Beberapa lokasi yang potensial dibangun pelabuhan untuk menyangga Tanjung Perak adalah Teluk Lamong, Socah dan Tanjung Bulupandan di Bangkalan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Perencanaan Pelindo III, Ir Basori, M.MT di kegiatan Pelindo III Goes to Campus di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), kemarin (28/11). Menurut Basori, dari tiga lokasi alternatif pilihan penyangga Tan-

jung Perak, Teluk Lamong yang disepakati dibangun lebih dulu sebelum Socah dan Tanjung Bulupandan. Akhirnya, Teluk Lamong lah yang saat ini terus dibangun.

DiSocah dicicil pembangunan pelabuhan mulai dicicil oleh PT MISI (Madura Industrial Sea Port City). Jalan tembus dari Jembatan Suramadu menuju pelabuhan juga sedang diproses pembangunannya. Pelabuhan di Socah itu awalnya diprediksi sudah berfungsi pada 2013 mendatang. Pelindo III memang tak terlalu konsentrasi pada pembangunan pelabuhan socah itu. ”Kami sedang konsentrasi ke pembagunan pelabuhan Teluk Lamong,” ujar Basori.

Pihaknya dan Gubernur sepakat Madura harus tumbuh pereko-

nomiannya. Ternyata ada pihak lain yang membangun pelabuhan di Socah. Hal itu menurut Basori akan sangat berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Madura.

Namun, penyangga utama pelabuhan Tanjung Perak berdasarkan perencanaan sesungguhnya adalah Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

Membutuhkan dana yang cukup besar membangun Tanjung Bulupandan. Waktu yang diperlukan juga cukup panjang. Sebab, proyeksi selanjutnya adalah kawasan pesisir utara Madura akan menjadi kawasan pelabuhan peti kemas.

Teluk Lamong secara matematis diperkirakan hanya akan menampung 6 juta TEU’s

(Twenty Foot Equivalent Unit).

Misalnya mulai operasional 2014 mendatang, diperkirakan pada 2025 pelabuhan itu sudah mulai overload. Pada 2025 itu Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Madura yang didukung Pelabuhan Socah sudah harus siap beroperasi. ” Saya perkirakan 2025 Teluk Lamong sudah stuck. Saat itu Tanjung Bulupandan sudah harus siap.

Kalau bisa sebelum itu,” paparnya.

Basori mengatakan kapasitas pelabuhan di Madura paling sedikit 9 juta TEU’s. Dengan jumlah dan kapasitas tersebut, Madura bisa mengembangkan berbagai industri dan servis.

Sebab, sangat mungkin kapalkapal peti kemas ukuran besar dari Eropa atau negara lain akan

langsung berlabuh di Madura.

Berbagai bahan setengah jadi yang dibawa kapal-kapal dalam peti kemas bisa diseleselesaikan di Madura.

General Manager Terminal Peti Kemas Semarang, Dr. Ir. Sumarzen Marzuki, M.MT dalam kegiatan itu menambahkan bahwa peti kemas merupakan angkutan logistik yang modern.

Banyak negara- negara maju lebih memilih menggunakan angkutan laut untuk menyalurkan logistik dari satu tempat ke tempat lainnya. ”Ke depan Pelindo I, II, III dan IV akan membuat anak perusahaan agar pergerakan logistik dari barat ke timur Indonesia lebih murah,” ungkapnya di hadapan mahasiswa. (mad/abe)

Panwaslu Imbau Kampanye Damai BANGKALAN – Panwaslu meminta tim calon bupati-calon wakil bupati melakukan kampanye damai dan sesuai aturan.

Pasalnya, selama pelaksanaan kampanye panwaslu menemukan dugaan pelanggaran ringan seperti pemasangan alat peraga dan pengikutserMASHURI taan anak di bawah umur. Ketua Panwaskab Bangkalan Ketua Panwaslu Mashuri menjelaskan, tiga pasang calon sejauh ini melakukan kampanye santun. Ini sesuai dengan sikap dan kedewasaan berpikir para calon dan timnya masing-masing. Meski begitu, kampanye berwenang untuk mengingatkan agar pelanggaran kecil yang dilakukan oleh tim calon bupati-calon wakil bupati tertentu agar diakhiri. Sebab jika dibiarkan, pria yang akrab disapa Erow ini khawatir akan terjadi pelanggaran kampanye yang lebih besar.

Menurutnya, panwas tetap mengawasi jalannya kampanye sesuai kewenangan dan tupoksi panwaskab. Bila panwas menegur tim tertentu karena adanya pelanggaran, itu harus dipahami sebagai perhatian panwas kepada masyarakat yang menginginkan pemilukada damai, santun, dan bermartabat. “Secara umum, kampanye lancar meski diwarnai pelanggaran kecil dari pasangan tertentu,” pungkas lulusan UIN Jogjakarta ini. (abe)

Polisi Membekuk Bandar Jeki Saat Berjudi di Areal Persawahan

s.bachri/koranmadura

MENDUNG - Jelang musim hujan para petani mulai sibuk menggarap sawah untuk menanam padi dan jagung.

Polisi Operasi Kendaraan Bermotor

BANGKALAN - Petugas kepolisian dari jajaran Polres Bangkalan kembali menggrebek arena judi jeki yang berada di tengah persawahan di desa Patenteng, kecamatan Modung. Dalam pengrebekan tersebut petugas berhasil mengamankan satu orang bandar dari judi.

Pelaku bandar judi jeki yang berhasil dibekuk petugas kepolisian polisi adalah Sanafi (40), warga dusun Balet, desa Patenteng, Kecamatan Modung.

Sebelum ditangkap bandar tersebut sempat kabur bersama penjudi lainnya. Namun, karena sempat terjatuh, petugas berhasil membekuknya.

Penggerebekan terhadap perjudian jeki yang berada di tengah pesawahan tersebut, berawal saat petugas kepolisian mendapatkan informasi dari warga bahwa sedang terjadi perjudian jeki di desa tersebut. “Setelah kami mengadakan pengintaian, memang terbukti dan langsung mengadakan penggerebekan,” kata AKP M. Lutfi Kasatreskrim Polres Bangkalan, kemarin (28/11).

Disebutkan, pasca mendapat informasi polisi langsung menyelidiki dan begitu kabar A-1 langsung merapat ke lapangan. “Anggota langsung menggerebek tempat perjudian itu begitu tiba di TKP (tempat kejadian perkara),” lanjut Lutfi.

Dalam penangkapan petugas mengamankan barang bukti berupa 8 buah bola jeki, papan perjudian dan uang tunai sebesar Rp 1.332.000 yang dijadikan sebagai uang taruhan. Semua barang bukti beserta dengan bandar judi jeki itu, diamankan di Mapolres Bangkalan guna penyelidikan lebih lanjut. “Tersangka terancam 303 KUHP, hukuman maksimal 10 tahun penjara,” jelasnya. (rid/mad)

Akan Terus Digelar Selama 14 Hari ke Depan BANGKALAN - Untuk mengurangi angka kecelakaan dan kejahatan yang kerapkali terjadi, polisi menggelar operasi Zebra Semeru. Operasi ini lebih mengedepankan kegiatan pre emtive dan preventive (80 pesen) dan tilang 20 persen.

Hal itu dimaksudkan untuk memperingati masyarakat tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalin. Sebab, laju ranmor berpotensi laka yang merugikan pengendara

sendiri atau pengendara lain.

Sasaran utama dari operasi ini di titik ramai lalu lintas kendaraan bermotor. Selain itu, tempat yang kerap menimbulkan kecelakaan seperti di pusat kota, akses tol Suramadu dan Jalan Dumajah Tanah Merah.

Hasil yang diharapkan dari operasi Zebra Semeru 2012 ini untuk menekan angka laka lantas dan menertibkan pengguna roda dua dan roda empat.

Terakhir, agar pengguna jalan

lebih mematuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas dalam berkendara. Operasi ini serentak di seluruh Indonesia sesuai atensi pimpinan Polri. “Selama 14 hari ke depan, Operasi Zebra Semeru terus digelar,” kata AKP Yusis Budika, Kasatlantas Polres Bangkalan, kemarin (28/11).

Dalam pelaksanaannya, operasi ini digelar dengan membagikan bunga terhadap pengendara kendaraan bermotor agar menarik simpati peng-

endara. Tak hanya itu, pembagian brosur tentang tata cara tertib berlalu lintas dibagikan agar masyarakat mengerti betapa pentingnya berkendara dengan baik dan benar. Polisi juga membagikan tabel denda bagi pelanggar ranmor agar dijadikan sok terapi bagi pelanggar dengan denda maksimal. “Pengendara roda dua dan empat wajib melengkapi ranmor dengan dokumen berkendaraanselain helm dan kelengkapan kend-

araan lainnya,” dia menegaskan.

Yusis menambahkan, bagi pengendara kendaraan roda dua agar selalu menyalakan lampu saat berkendara, baik di siang hari apalagi di malam hari. Pengendara roda empat wajib mengenakan sabuk pengaman. “Pelanggaran lalu lintas awal dari kecelakaan,” pungkas mantan Kanit Reg Ident Polres Ngawi ini. (rid/ adit/mad/abe)

Harga Daging Semakin Bergengsi BANGKALAN - Meroketnya harga daging sapi membuat para konsumen enggan mengkonsumsinya.

Akibatnya penjualan daging jenis ini merosot tajam.

Harga daging sapi yang saat ini menembus kisaran Rp 85 ribu per kilo dan memaksa penjual mengurangi pasokan jualan mereka karena takut rugi.

s. bachri/koranmadura

TRANSAKSI - Para pedagang berusaha membawa sapi- sapi mereka.

ANTRE - Kepadatan warga saat antre BBM di SPBU .

Suplai BBM Berangsur Normal Disperindag Minta Warga Tidak Panik

Permintaan Konsumen Menurun “Sehari biasanya saya mampu menjual 80 kilogram” tutur Hj. Muslihah, salah seorang pedagang daging sapi di Pasa Ki Lemah Duwur, kemarin.

Namun sekarang, sejak harga daging meroket, dia hanya mampu menjual 30 kilogram saja per harinya. Penyebabnya memang harga satu ekor sapi potong saat ini juga mengalami kenaikan. Jelas ini mempengaruhi harga jual daging sapi per kilo-nya.

Hal yang sama juga diungkapkan Fauziyah, pedagang daging sapi di pasar Ki Lemah Duwur. Dia mengatakan dirinya sejak naiknya harga daging sapi tersebut setiap hari hanya mampu menjual 10 hingga 15

obeth/koranmadura

kilogram. Sementara sebelumnya mampu hingga 70 ke 80 kilogram per hari. “Ini yang beli kebanyakan warung makan dan sebagian warga untuk hajatan, kalau untuk dikonsumsi sendiri pelanggan saya sudah tidak beli daging lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, kepala dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Budi Utomo mengatakan, meroketnya harga daging sapi di pasaran disebabkan mahalnya harga sapi. Sehingga otomatis harga daging sapi juga ikut naik. Selain itu, penjual sapi berkurang karena memasuki musim tanam dan hajatan masyarakat,” pungkasnya.(dit/abe)

BANGKALAN - Kelangkaan BBM jenis premium yang sepekan terakhir langka kini mulai normal kembali. Semua stok BBM di sejumlah SPBU yang ada serta di pe ngecer sudah kembali tersedia. Karena itu, tidak ada antrean panjang seperti hari-hari sebelumnya.

Pengawas SPBU Junok Bangkalan, Djumadin mengatakan, pengiriman BBM dari depo pertamina Camplong sudah lancar seperti hari-hari sebelumnya. ”Untuk menghindari penimbunan BBM oleh masyarakat kami tetap memberlakukan bagi semua warga yang akan kulaan BBM untuk di jual eceran harus mempunyai surat pengantar dari Disperindag setempat,” ungkapnya.

Sementara itu, kepala Disperindag Bangkalan, Budi Utomo menuturkan, Pertamina menjamin tidak ada pengurangan jatah BBM ke depan. Karena itu masyarakat tidak perlu resah dan panik. “Cuma, pernah ada kontrol BBM oleh Pertamina untuk melihat stok yang berlaku seluruh Indonesia dan warga panik sehingga terjadilah antrian di beberapa SPBU,” ungkapnya. (dit/abe)

8

BI Kritik Sektor Industri JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution kembali memberikan kritik tajam terhadap sektor industri dalam negeri yang tidak mampu mendukung dinamika perekonomian Indonesia. Kondisi ini, sangat potensial untuk memicu peningkatan defisit transaksi berjalan yang lebih tinggi lagi. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, umumnya selalu dibarengi dengan neraca pembayaran yang surplus. Tetapi, kita belum mampu atasi itu,” kata Darmin di Jakarta Convention Center, Rabu (28/11).

Dia menambahkan, salah satu kelemahan perekonomian nasional ada pada persoalan keseimbangan eksternal.

Ke t i d a k s e i m b a n g a n Darmin Nasution antara sisi internal dan Gubernur Bank Indonesia eksternal tersebut, jelas Darmin, tampak pada neraca pembayaran Indonesia, khususnya transaksi berjalan yang belakangan ini mengalami defisit. “Setelah krisis 1997-1998 struktur industri kita lemah sekali. Ketika itu kita beralih ke sektor primer dan pertambangan. Padahal kalau kita tidak bisa menghasilkan barang modal dan bahan baku, kita akan sangat bergantung pada impor,” papar Darmin.

Bahkan, lanjut Darmin, struktur industri di Indonesia belum berubah sejak zaman Orde Baru, sehingga kelemahan sektor industri nasional tetap eksis dan pemerintah tidak mampu untuk mengatasi persoalan ini.

Dengan demikian, jelas dia, saat terjadi perbaikan ekonomi, maka akan diikuti peningkatan impor yang berbuntut pada tingginya defisit transaksi berjalan.

Darmin mengungkapkan, dampak yang muncul dari lemahnya sektor riil ini sudah dirasakan sejak Kuartal IV-2012, dimana neraca pembayaran mulai mengalami tekanan. “Masalah ini sebenarnya kelemahan yang sudah ada sejak di masa orba. Kita harus bisa mengatasi masalah tersebut,” kata dia.

Selain lemahnya sektor industri, jelas Darmin, faktor lain yang menjadi sumber pemicu defisit transaksi berjalan adalah keterlambatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan subsidi bahan bakar minyak (BBM). “Kita selalu telat melakukan adjustment mengenai BBM bersubsidi. Salah satu sumber defisit transaksi berjalan kita adalah BBM,” kata Darmin.

Menurut dia, setiap kali pemerintah melakukan pengaturan BBM bersubsid, maka kebijakan yang diambil justru berlebih-lebihan dan berdampak luas. “Ini akhirnya memperburuk distribusi pendapatan, karena kita mensubsidi kelas menengah ke atas,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan hal senada. Menurut dia, salah satu penyebab tingginya defisit transaksi berjalan karena keterlambatan pemerintah untuk menaikkan harga Premium. “Saya bisa memahami kalau pada defisit current account kita, terkait dengan volume perdagangan, terlihat ada impact-nya. Itu karena kita terlambat menyesuaikan harga BBM,” kata Agus Rabu (28/11).

Pada akhirnya, lanjut Agus, kondisi tersebut membuat volume impor menjadi lebih besar, sedangkan volume ekspor tertahan. “Secara umum kita mesti meyakinkan bahwa pengelolaan balance of payment kita tetap terjaga.

Seandainya kemarin itu dilakukan penyesuaian, kita tidak perlu mengalami kondisi yang cukup mengkhawatirkan dengan current account deficit menjadi di atas 3 persen terhadap PDB,” paparnya. (bud/abe)

SBDK Mikro Inisiatif Dinilai Proporsional JAKARTA-Rencana Bank Indonesia (BI) yang mewajibkan perbankan di Indonesia untuk mengumumkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) mikro per 1 Januari 2013 nanti, sangat tepat. Transparan SBDK ini ini akan meningkatkan layanan informasi dan transparansi bagi para nasabah.

“Ini langkah yang tepat dan patut kita dukung,” jelas dia di Jakarta, Rabu (28/11).

Menurut dia, dengan semakin baik informasi yang mereka dapatkan, industri perbankan akan semakin kompetitif dalam memberikan kredit mikro dan diharapkan kedepan suku bunga kreditnya juga ikut menurun. „Selama ini perbankan hanya mengumumkan informasi suku bunga kredit untuk korporasi, ritel, konsumsi KPR dan konsumsi Non-KPR. Sedangkan untuk suku bunga kredit mikro masih belum,” imbuh dia.

Kemal menilai selama ini sektor usaha mikro kurang mendapatkan keberpihakan yang memadai dari institusi perbankan Indonesia,”UMKM yang mendapatkan pembiayaan hanya sekitar 30 persen. Ini angka yang sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah tingginya SBDK mikro,” imbuh dia.

Menurut BI, SBDK mikro berkisar antara 19-30 persen dengan rata-rata sekitar 21 persen. Coba bandingkan dengan SBDK korporasi yang angkanya hanya berkisar 6-12 persen dengan rata-rata sekitar 9,8 persen.

Lebih lanjut dia berharap agar keberpihakan kepada UMKM dengan mendorong financial inclusion harus terus digalakkan, “UMKM kita menyumbang lapangan kerja yang sangat besar,” tutur dia.

Data dari Kementrian Koperasi dan UMKM (2010) menunjukkan bahwa UMKM menampung tenaga kerja hampir 100 juta orang. Ia juga berkontirbusi pada nilai PDB sekitar Rp1.300 triliun dengan nilai ekspor non migas sekitar Rp175,9 triliun dan menyumbang investasi sekitar Rp274,1 triliun. Ini adalah capaian yang luar biasa. Otoritas moneter dan industri perbankan tidak boleh melewatkan potensi bagus ini,” pungkas dia. (gam/abe)

EKONOMI

KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

Tahun Depan Semen Gresik Genjot Produksi 26 Juta Ton JAKARTA-PT Semen Gresik Tbk (SMGR) menegaskan siap memproduksi semen sekitar 26 juta ton pada 2013. Alasannya produksi untuk 2012 ini sudah mencapai sekitar 22 juta ton. Hal ini karena didukung oleh pertumbuhan kinerja perusahaan yang signifikan. “Kita berharap pada tahun depan bisa naik sekitar 18% atau kita bisa memproduksi hingga 26 juta ton,” kata Direktur Utama SMGR Dwi Soetjipto di Jakarta, Rabu (28/11).

POTENSI LOKAL

Diakui Dwi, pertumbuhan kinerja perusahaan memang cukup signifikan. Sehingga bisa menopang target produksi. Apalagi pada 2013 diperkirakan kebutuhan semen diduga naik sekitar 10%-11%. “Tahun depan kami memproyeksikan demand bisa lebih baik mencapai 10 % sampai 11 %, namun isu global serta buruh menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan kami,” tambahnya Berdasarkan catatan, pada Oktober 2012, penjualan semen perseroan tercatat 18,2 juta ton semen atau tumbuh 13,2 % dibanding periode yang sama di 2011. Sementara itu untuk konsumsi semen domestik periode yang sama mengalami pertumbuhan 14,5 % atau sebesar 44,6 juta ton.

Sebelumnya, Dwi sempat mengungkapkan soal pembelian pabrik semen Vietnam. Dimana penyelesaian dokumen (clossing date) Kesepakatan Penjualan dan Pembelian Bersyarat (CSPA) dengan Ha Noi General Export-Import

Joint Stock Company (Geleximco) Vietnam dilakukan sekitar 19 Desember 2012 mendatang. Setelah itu, semua permasalahan dokumen dengan pihak Geleximco tuntas dan pihaknya memulai produksi awal 2013. “Bila sudah beres, kami bisa segera menyusun direksi, komisaris baru. Atau bahkan nama produk baru semen kita di Vietnam,” terangnya Tentang biaya pembelian semen Vietnam, Dwi mengaku belum bisa menjelaskan. Karena semuanya masih dalam proses pembahasan dokumen.

Termasuk, siapa saja pejabat dari SG yang akan jadi direksi di Vietnam. “Semuanya akan terjawab usai clossing date,” katanya.

Sekretaris Perusahaan Semen Gresik, Agung Wiharto menambahkan, manajemen menjadi pemegang saham terbesar di Thang Long Cement. Pemilihan itu, karena mewujudkan visi SMGR menjadi perusahaan persemenan regional dan akan menjadi tonggak awal

dalam ekspansinya di luar Indonesia.

“Thang Long Cement (TLCC) merupakan perusahaan penghasil semen terkemuka di Vietnam, dengan total kapasitas produksi 2,3 juta ton per tahun. Pabriknya di Provinsi Quang Ninh, yang dilengkapi juga dengan fasilitas penggilingan semen di daerah pinggiran kota Ho Chi Minh,” ucapnya.

Jumlah cadangan bahan baku mencapai 2,3 juta ton/tahun, menjamin kecukupan pasokan bahan baku menjamin kecukupan pasokan bahan baku untuk memenuhi pertumbuhan kapasitas dan target produksi semen di masa yang akan datang.

Thang Long Cement memiliki tambahan dua izin pengembangan pabrik baru, di Provinsi Quang Ninh dan Binh Phuoc, Vietnam. “SMGR dan Geleximco bersama-sama akan mengembangkan kedua pabrik tersebut melalui anak perusahaan Thang Long Cement,” pungkasnya. (cea/abe)

s. bachari/koranmadura

- Krupuk Tangguk makanan khas lokal yang terus menggeliat menembus pasar nasional.

BPR Dominasi Bank Terlikuidasi JAKARTA-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengakui mayoritas perbankan yang terkena likuidasi (ditutup) adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ketimbang Bank umum konvensional.

“BPR banyak mendominasi likuidasi dibandingkan bank umum,” kata Sekretaris LPS, Samsu Adi Nugroho, Rabu (28/11).

Berdasarkan catatan, sambung Samsu, selama LPS berdiri tujuh tahun telah mencairkan klaim simpanan sebesar Rp630,12 milliar. Klaim ini diberikan kepada 78.500 rekening nasabah yang berasal dari 47 perbankan.

Dari jumlah ini, hanya ada satu bank konvensional, satu BPR Syariah dan selebihnya BPR. Menurut Samsu, jaminan simpanan ini kebanyakan dilakukan oleh BPR, yang jumlahnya terus bertambah. Pada era 2000, setidaknya ada sekira 2.200 BPR yang tersebar di Indonesia. Namun seleksi alam, menjadi perbankan yang

tersisa tinggal 1.800 saja. “SDM masih menjadi faktor utama yang menjadikan BPR terlikuidasi,” tambahnya.

Diakui Samsu, otoritas perbankan harus melakukan pengawasan ketat terhadap perbankan, khususnya BPR. Hal ini karena infrastruktur dan peralatan yang dimiliki sangat minim. Kadang transaksi nasabah tidak tercatat dengan baik, padahal persaingan BPR cukup sulit dengan banyaknya lembaga keuangan lain.

Dari nilai jaminan yang diberikan, jelasnya, nilainya lebih tinggi dan mendekati Rp1 triliun. Namun setelah dilakukan verifikasi sekira Rp300 miliar tidak lolos. Hal ini karena sekira 92 persen bunga yang diberikan perbankan melebihi bunga penjaminan. Padahal, ketentuan menyebutkan dana nasabah yang dijamin LPS untuk bank umum sebesar 5,5 persen dan BPR sebesar delapan persen.

Sebagai informasi, LPS mencatat,

dari 47 bank yang gagal, baru 33 bank yang telah selesai proses likudasinya.

Saat ini, hampir seluruh perbankan telah masuk dalam LPS. Setidaknya ada 11 bank umum syariah, 24 bank yang hanya memiliki unit syariah dan 156 BPR syariah yang telah tercatat menjadi bank di bawah perlindungan LPS. Bulan lalu, Kepala Kantor Dewan Komisioner LPS Suwandi sempat mengungkapkan nasabah tidak perlu takut jika sebuah bank ditutup atau dicabut izin usahanya. Hal ini karena sudah ada lembaga yang bertugas menjamin dana nasabah penyimpan. “Kita tidak usah takut terjadi kepanikan besar-besaran seperti krisis moneter 1998 lalu. Bahkan, belum lama ini ketika muncul krisis keuangan di beberapa negara Eropa, Indonesia terbukti tidak terpengaruh atas hal itu,” ujarnya Lebih lanjut Suwandi menambahkan LPS menjadi lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-

undang No 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau yang dikenal sebagai ‘UU LPS’ sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2009. “Dalam menjalankan fungsinya, LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang disamakan dengan itu,” paparnya Meski begitu, diharapkan nasabah tetap mengedepankan unsur kehatihatian dalam aktivitas penyimpanan dana mereka di bank. Sebab ada simpanan yang boleh jadi dinyatakan tidak layak dibayar LPS apabila tiga sebab.

“Pertama, simpanan nasabah tidak tercatat pada pembukuan bank. Kedua, nasabah memperoleh tingkat suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Ketiga, nasabah merupakan penyebab bank tidak sehat,” pungkas dia. (gam/cea/abe)

Lemah di Premi Baru, Unit Link Masih Dominasi Hingga 59% JAKARTA-Gejolak pasar global cukup mempengaruhi perolehan premi baru industri asuransi jiwa nasional hingga kuartal ketiga tahun ini (QIII/2012). Dalam perolehan premi baru, sumbangan unit link terlihat masih melemah di level 4%, namun lebih baik dari QII/2012 yang melemah hingga 6%. Namun demikian secara total, sumbangan premi industri dari unit link masih menguasai hingga 59%, ketimbang produk tradisional.

Ketua Umum AAJI, Hendrisman Rahim pada acara paparan kinerja AAJI QIII-2012 di Jakarta, Selasa (28/11) mengatakan, masyarakat Indonesia memilki semakin banyak pilihan terhadap produk asuransi baik tradisional maupun unitlink. Hal ini menurut dia, positif bagi industri karena akan mendorong pertumbuhan bisnis ke depan.

“Membaiknya kinerja pasar modal

dibanding tahun lalu, unit link akan kembali menjadi salah satu pilihan menarik bagi masyarakt yang mencari kemudahan dalam proteksi yang terkait investasi jangka panjang,” tukas Hendrisman.

Sementara itu, Ketua Bidang Keanggotaan dan Komunikasi AAJI Albertus Wiroyo, mengatakan, penurunan sumbangan unit link ke premi produksi baru di QIII/2012 hingga 4% tidak terlepas dari kondisi pasar yang belum pulih. “Tetapi itu lebih baik dari kuartal sebelumnya (QIII/2011) yang masih minus 6,5%. Nah kalau sekarang jadi minus 4% pertumbuhan karena pasar mulai naik lagi, maka unit link perlambatnanya berkurang,” jelas dia..

Untuk diketahui, berdasarkan catatan AAJI, dari total premi baru yang diraih industri di QIII/2012 sebesar Rp51,41 triliun, sumbangan pre-

mi tradisional mendiminasi hingga Rp27,67 triliun. Sementara sumbangan unit link untuk premi baru di periode itu melemah 4,0% menjadi Rp23,73 triliun, dari periode QIII 2011 yang sebesar Rp24,72 triliun.

Namun demikian, di segmen premi lanjutan di QIII 2012, peran premi unit link masih mendominasi dengan sumbangan mencapai Rp14,50 triliun tumbuh 26.2% dari periode yang sama 2011 yang sebesar Rp11,49 triliun. Sedangkan premi tradisional tercatat Rp9,19 triliun, atau hanya tumbuh 7.9% dari periode yang sama 2011 yang sebesar Rp8,52 triliun.

Secara total, Albertus menegaskan bahwa hingga saat ini, premi unit link masih menyumbang pendapatan industri hingga lebih dari 50% dari total premi. Adapun dana kelolaan unitlink tumbuh hingga 32% di QIII/2012.

Kepada Departemen Komunikasi AAJI, Nini Sumohandoyo, menjelaskan, melemahnya unit link lebih disebabkan oleh penurunan di single premium. Dikatakan dia, dalam kondisi pasar yang melemah, risiko yang dialami oleh single premium lebih tinggi, karena investasi dilakukan sekali saja. Sementara reguler premium yang nota bene berpola investasi jangka panjang relatif lebih aman. “Makanya kita selalu promosi ke investasi long term. Jadi kendati di new bussines itu unit link melemah, tetapi kalau dilihat dari premi yang dibobotkan (single premium 10%, reguler premium 100%) maka peran unit link masih mendominasi, terutama di reguler premium itu saat ini sekira 59%. Nah, kalau pasar jatuh itu pengaruhi yang single premium,” jelas Nini. (gam/abe)

OPINI

9

KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

Salam Songkem

Shock Teraphy Abdi Negara

Berkursus pada Alam Oleh: Muhammad Husnan Nafi’ | Pembantu Rektor III Instika, Guluk-guluk Sumenep

P

emerintah akan mengambil sikap tegas untuk membuat PNS lebih mengerti tentang tugasnya sebagai abdi negara.

Terutama, para PNS yang tersandung masalah hukum dan terbukti bersalah menurut undang-undang. Ini penting agar pemerintah tidak hanya tegas kepada orang yang tidak bisa tegak.

Tetapi pemerintah juga harus garang pada saat melihat abdinya keluar dari sumpah dan jabatannya sebagai PNS. Tidak itu saja, pemerintah juga mulai berpikir dan melakukan koreksi atas sistem penggajian. Sebab, PNS digaji berdasarkan bulan bukan berpijak pada kinerjanya. Sehingga, tidak terukur dan tak ada perbedaan antara yang berprestasi dengan yang tidak memiliki inovasi. Bahwa oknum PNS bermasalah dan dililit hukum semua orang tahu. Bahwa oknum PNS di kantor hanya bermain catur dan domino, itu juga semua orang tahu. Tapi siapakah yang tahu bila oknum ini banyak yang seperti itu, sentuhan abdi negaranya di mana?

Sejumlah pengamat menilai sistem penggajian PNS tidak berbasis kinerja. Semakin berprestasi PNS tidak semakin banyak salary-nya dan begitu sebaliknya. Bahkan yang terjadi, semakin lihai oknum PNS mengorupsi, akan semakin menumpuk kekayaannya.

Inilah antara lain yang digagas Mendagri untuk mengevaluasi PNS yang bermasalah.

Dari sisi pemberian salary, idealnya PNS yang sudah pensiun memang tidak diberi salary karena masa kerjanya sudah berakhir.

Tetapi di akhir masa jabatan sebelum purna tugas cukup diberi pesangon. Fakta hari ini, PNS yang purna tugas masih diberi salary. Begitu pula PNS yang berhalangan tetap salary mengalir kepada keluarganya. Benar kata Gus Mus, kalau begini caranya kapan republik ini akan kaya bila pengangguran pun mendapatkan salary.

Model pemberian salary ini memicu kehendak massif publik untuk menjadi PNS bahkan dengan menggunakan uang pelicin yang bernilai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Ini sirkus yang tidak masuk akal. Akibatnya, kompetensi PNS bukan lagi diukur dengan keahlian dan kemampuan melainkan seberapa dekat dengan oknum tertentu yang dengan mudah memasukkannya menjadi abdi negara, menjadi PNS. Negara ini butuh SDM yang memiliki kompetensi agar haluan negara ada yang mengembala dengan sempurna. Bila tidak sempurna setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan. Oleh karena itu Mendagri penting juga memikirkan PNS tidak saja dari sisi yang bermasalah. Sebab, pola rekrutmen PNS patut diduga bermasalah dari awal. Seperti efek domino, umumnya, masalah di depan akan memunculkan masalah lain di belakangnya.

Seharusnya, siapa yang paling banyak, yang paling bermutu dan jelas dedikasinya kepada negara, itulah PNS yang paling berhak menerima penghargaan. Namun saat ini, kenaikan pangkat ditentukan oleh senioritas bukan karena seseorang itu mampu di bidangnya. Selamat berjuang Mendagri, terima kasih telah sadar ada yang pantas dikoreksi dari rangkaian PNS. Bila saat ini lebih dari 1000 PNS yang bermasalah, fakta yang sesungguhnya lebih dari itu. Yakinlah. (*)

P

ernahkah kita merasakan air yang pelan-pelan mengalir ke tubuh saat mandi? Pernahkah kita menikmati kekecewaan dan sakit hati? Mengalaminya mungkin, merasakannya ya, tetapi menikmatinya tidak setiap orang bisa. Inilah cara alam mendidik siapapun yang ingin berguru, yang ingin menghadirkannya di ruang tamu sekedar kursus dan menyadari bahwa adanya alam ini tidak ujug-ujug ada, namun ada hikmahnya.

Soal alam ini telah dikisahkan Emha Ainun Nadjib suatu ketika.

Diceritakan, ada seseorang yang kehilangan harta-bendanya sebab maling telah mengambilnya. Menarik doa korban pencurian ini; Tuhan, semoga maling yang mencuri harta-benda saya segera bertobat, berhenti dari perbuatannya yang maling itu. Bila tuhan tidak ingin mengabulkan doa ini, saya masih punya doa yang lain, jadikan saya sebagai korban terakhir dari tindakan pencuriannya. Jika tuhan juga

belum bersedia menerima doa-doa saya tadi, saya masih punya satu doa lagi. Kalau dia tidak mau bertobat, kalau saya masih bukan korban terakhir dari pencuriannya, semoga tuhan bersedia menerimanya kembali.

Itu juga yang dilakukan Abu Nawas dalam zikir para penanti salat berjamaah di musala atau masjid.

Abu Nawas menyadari ; Tuhan, aku tahu pasti bukan penduduk surgamu. Tetapi engkau lebih tahu bahwa aku juga tak akan kuat berada di jahannamu.

Kebiasaan untuk menciptakan sesuatu yang teduh ini tidak lazim dalam rutinitas hidup keseharian hamba saat ini. Ketika mencintai dan cintanya ditolak, lalu meminta dukun bertindak. Pada saat disakiti, langsung naik darah dan lahirlah carok. Padahal jika mau berguru pada alam dan menjadikannya tanda-tanda, maka tak akan pernah ada anarkisme di negeri ini.

Oleh karena itu, pantas kiranya berguru pada tukang jagal yang bekerja karena alam membuatnya begitu. Lama-kelamaan tukang jagal ini menjadi mengerti untuk menciptakan dirinya sebagai profesional dalam menyembelih hewan.

Pertama, tukang jagal hanya sekali potong hewan langsung mati tanpa harus menyembelihnya untuk yang kedua kali pada hewan yang sama.

Kedua, tukang jagal akan menguliti kulit sapi tanpa harus melukai tubuhnya. Tukang jagal ini tidak pernah secara formal berguru

bagaimana menjadi tukang jagal yang profesional. Tetapi setiap hari, alam mengajarinya dan berhasil membuatnya lebih dewasa meski untuk urusan jagal.

Konstruk ini menjadi berbeda dibanding manusia kontemporer saat ini. Ketika seseorang dendam pada orang lain, ia tidak hanya dendam pada satu orang. Namun juga marah pada keluarganya, anak-anaknya, rumahnya, bahkan binatang ternaknya.

Lalu pendendam itu merasa sangat senang jika semua yang berkait dengan orang yang dibencinya sirna.

Padahal, alam tidak mengajarkan prilaku seperti itu.

Cobalah lihat angin ketika menyempalkan dahan dan reranting.

Kayu sempalan itu tidak langsung terpisah dari batangnya. Tetapi alam mengajari kejatuhan itu secara perlahan-lahan. Ketiadaan guru alam pada individu terkadang muncul karena ego yang berlebihan dan merasa dirinya paling berhak.

Padahal ini sebentuk arogansi subyektif dan mengakibatkan tidak adanya kedewasaan seperti Sutan Bhatoegana yang enggan meminta maaf secara terbuka kepada publik.

Arogansi yang berasarang pada sebagian orang akan selesai karena dua hal. Pertama, seseorang akan menyadari bahwa dirinya sebagai manusia dan bisa salah juga. Kesalahan ini akhirnya diperbaiki untuk tidak diulangi kembali. Kedua, alam yang akan menyelesaikan.

Dulu di jaman kenabian terdapat sekelompok orang yang ngeyel.

Kengeyelan yang dimiliki tidak sembuh-sembuh bahkan semakin parah. Lalu alam menyelesaikannya dengan cara mengubah wajahnya menjadi kera. Konon, pasca kutukan ini dikembangkan Darwin menjadi teori evolusi.

Dalam kisah yang lain, para penguasa lalim yang berkuasa atas segalanya banyak yang diselesaikan alam. Saddam Husein adalah salah satu contoh yang diselesaikan alam untuk sekedar menyadarkannya meski ini politis. Begitu juga, masih lekat dalam ingatan kita ketika salah seorang pemuda pemuda Libya yang ikut ambil bagian saat menemukan Ghadafi dan menangkapnya di sebuah selokan drainase.

Namun akhirnya ia juga meninggal dunia karena mengalami cedera serius setelah diculik, dipukuli dan disayat para pendukung diktator Ghadafi. Yang paling jelas soal alam ini adalah saat hutan digunduli, saat pori-pori tanah ditutupi beton, lalu lahirlah banjir.

Mungkin alam sudah cukup banyak mengajarkan keteraturan tetapi dari keteraturan ini justru dibuat tidak teratur oleh yang berhak membuatnya teratur. Dari sisi ekologi-geografis, manusia modern ternyata tidak lebih modern dibanding manusia puluhan tahum silam. Dulu, begitu banyak menanam pohon dan kini, lebih banyak yang menebang dan tidak mengganntinya lalu mengeluh, panas, sumur kering, dan hampir tak ada tempat berlindung. (*)

Madura Perantauan dan Potensi yang Terbiarkan Oleh: A. Farid Zainuddin | Guru SMA Al Azhar Kemang Pratama Jakarta, Asal Sumenep

Ruwetnya Pendidikan Kita

P

endidikan adalah hak segala bangsa. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi masalahnya, mau dibawa ke mana pendidikan khususnya di Madura bila anggaran pendidikan tersendat, terhambat karena beberapa hal termasuk alasan sengketa lahan.

Ada hal penting yang dilupakan pengelola pendidikan, soal sensus pendidikan yang menyeluruh. Disdik selalu miskin data dan realiasi anggaran berbasis pendidikan sering diberitakan tidak tepat waktu dengan alasan yang bisa dibuat, atau sengaja dibuat-buat.

Contoh sederhana ketika Bupati Sumenep A Busyro Karim melakukan rotasi guru. Di SDN Pragaan Laok 1 protes lantaran sebagian besar guru yang bertugas di sana dimutasi dan ratusan siswa hilang haknya untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai bupati, Busyro tidak terlalu teknis karena di ruang yang lebih teknis terdapat dinas pendidikan. Mengapa rotasi itu menumpuk dan memberi kesan seperti bedol desa, ini semua tidak berbasis data, tidak ada sensus di bidang pendidikan.

Memang tidak mudah membuat data yang tidak berangkat dari belakang meja. Tetapi hasilnya pasti bisa menjadi landasan untuk bergerak. Kiranya tidak usah diajari bagaimana pengampu pendidikan berbuat. Tetapi sekedar menyebut contoh, berapa banyak gedung sekolah, berapa banyak gedung sekolah yang terbangun di atas lahan sengketa, guru, siswa dan seterusnya. Jika data menujukkan ada yang bermasalah, bagaimana menyelesaikannya, dengan cara apa, dan harus melibatkan siapa.

Dus, yang terjadi penyelesaian masalah segera dieksekusi dan memebri kesan tanpa rencana karena massa mendesaknya, menyegel sekolah, dan melarang KBM (kegiatan belajar mengajar) tidak boleh ditruskan. Ketiba-tibaan penyelesaian konflik atas lahan sengketa ini bisa diraba bahwa ia hadir bukan lahir dari grand grand desain.

Pendidikan kita belum bepihak pada publik ketika anggaran pendidikan di dinas pendidikan habis di dinas itu untuk diklat pegawai, insentif dan penguatan SDM di lingkar dinas pendidikan. Lalu masyarakat pendidikan, apa yang bisa dinikmati sebagai warga yang dijamin undang-undang untuk mendpatkan pendidikan yang layak?

Anggaran pendidikan melalui APBN atau APBD paling besar dan ini juga dijamin undang-undang. Pendidikan masih berjalan dalam ritualisme-simbolik meski secara substansial seperti tong kosong yang berbunyi nyaring.

Di pelosok bahkan mungkin juga di luar pelosok, dana pendidikan menjadi bancakan, ada pembengkakan jumlah siswa dengan harapan untuk mendapatkan dan BOS yang lebih besar. Belum lagi sertifikasi yang tidak diimbangi dengan kompetensi, maka apa jadinya negara jika terus-menerus ditelikung justru oleh yang berhak merawatnya? (*)

A

P

ada tahun 1986, saya tinggalkan Sumenep Madura menuju Jakarta. Meski ingin kembali tetapi sementara ini tidak bisa karena tuntutan profesi. Pada setiap lebaran menyempatkan pulang kampung dan mendapati Madura telah berubah, berbenah. Ada kemajuan di satu sisi dan kemunduran di sisi yang lain.

Kemajuan dicapai karena terdapat pembangunan khususnya Jembatan Suramadu. Tetapi pasca Surmadu lalu apa, sampai saat ini tidak terjelaskan dengan gamblang.

Padahal, Jembatan Suramadu semestinya menjadi tonggak awal untuk kemajuan lain yang berjalan menganut efek domino. Tetapi begitu turun dari Jembatan Suramadu, warga hanya disodori PKL yang memanjang di sisi kiri-kanan jalan. Maka sangat naif bila pasca Suramadu hanya itu menampakkan barisan PKL dan kumuh pula.

Selain itu, BPWS yang mendapat SK dari Presiden RI sampai hari ini hanya menjadi badan dan gaungnya tidak terdengar. Tupoksi BPWS sudah sangat tegas digariskan dalam regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Di dua tahun Jembatan Suramadu beroperasi, kemajuan lainnya tidak nampak. Tidak kelihatan bisa berarti dua hal. Pertama, tidak nam-

pak bersumber dari usaha tetapi belum memperoleh hasil maksimal.

Kedua, tidak nampak karena memang tidak ada program di sana kecuali BPWS hanya menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pelengkap penderita.

Di luar itu, masyarakat perantaun seperti di Jakarta, Jogja, dan Bandung begitu pede (percaya diri) karena Madura tidak lagi dibayangbayangi antrean mobil memanjang di Kamal dan Ujung Surabaya. Ini menuntut penguasa dan lembaga terkait lainnya di Madura untuk berpikir panjang agar Madura tidak seperti hari ini. Tetapi ada penataan ruang yang lebih baik karena Madura merupakan kesatuan geografis yang tersusun dari 4 kabupaten mulai Bangkalan sampai Sumenep.

Namun paradoks ketika Madura perantaun mendengar empat kepala daerah tidak bisa duduk satu meja karena sibuk dengan wilayah teritorialnya masing-masing, bukan Madura secara komunal. Lalu siapakah yang bisa memikirkan Madura sebagai kesatuan? Masyarakat perantauan pasti memikirkan Madura semampu dan sebisanya.

Cuma berpikir saja tidak cukup kecuali memberikan catatan dan direkomendasikan kepada pemerintah di Madura. So, pasca rekom, adakah tindak lanjut?

Melihat semangat warga Madura perantauan sungguh luar biasa.

Di Jakarta terdapat Rampa’ Naong Beringin Korong, salah satu tempat berinteraksi warga Madura lintas profesi. Ada pula forum-forum mahasiswa Madura. Begitu pula di Jogja terdapat KMY (Keluarga Madura di Yogyakarta). Di tempat yang lain pasti ada tetapi tidak terdengar.

Tidak terdengar belum tentu warga perantauan tidak peduli terhadap Madura.

Begitu banyaknya warga Madura di perantauan, sampai suatu ketika

secara berkelakar, Ketua MK Mahfud MD mengatakan bila warga Madura di perantauan pulang pada saat yang bersamaan maka pulau Madura bisa tenggelam. Personifikasi bisa tenggelam ini mengisyaratkan begitu banyaknya warga Madura di perantauan. Tetapi apalah artinya banyak warga perantauan bila tidak ada komunikasi dan penggagasan kembali secara bersama-sama Madura ke depan seperti apa.

Hubungan Sinergitas Pola komunikasi antara warga Madura dengan pemimpin formal Madura sejauh ini kaku. Seolaholah warga Madura di rantau hanya meminta bantuan dana untuk acara menyangkut kemaduraan, kebangkalanan, kesampangan, dan kesumenepan. Padahal yang benar sebenarnya pemerintah se Madura bersyukur karena dengan sendirinya warga Madura di rantau sudah berjalan sendiri, mengkampanyekan Madura dan sosialisasi empat kabupaten di dalamnya. Paguyuban Madura di rantau sudah berjalan sebelum pemilukada ada belakangan ini. Seperti motto Koran Madura, warga perantauan sudah bersatu hati untuk bangsa (Madura).

Sinergi komunikasi warga Madura perantauan dengan warga Madura yang tidak ke luar di Pulau Garam masih seperti anak ABG berpacaran, putus nyambung. Tetapi ini masih jauh lebih baik daripada putus sama sekali. Pola hubungan ini berbeda dengan bagaimana orang Batak bersinergi terutama di Jakarta yang begitu kuat, kental, dan tak terpisahkan. Sementara warga Madura serasa benar-benar terancam disintegrasi antara perantauan dengan yang bukan perantauan terutama dari kalangan pejabat dan penguasa di “Republik Madura.�

Pasca Suramadu betapa warga Madura perantauan sangat bangga

bukan hanya saat pulang yang tidak antri lagi. Tetapi lebih dari itu bisa bercerita kepada banyak orang di perantauan bahwa Suramadu sebentuk jembatan di San Fransico, meski tidak termasuk salah satu jembatan terpanjang di dunia.

Makna filosofi jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Suramadu adalah silaturrahim, komunikasi.

Maka bila tidak ada komunikasi, tak ada sinergi, Madura perantauan menjadi tidak kekeh lagi mempopulerkan Madura di luar Madura, untuk apa?

Di sinilah menjadi penting pemerintah di Madura membangun kantong-kantong Madura di setiap rantau yang berguna bukan saja sebagai penguatan civil society.

Tetapi lebih dari itu menciptakan Madura di mana-mana. Masalahnya bila di internal Madura sendiri tidak kompak, tidak bersatu, masihkah ada gunanya Madura perantauan yang mebela Madura dari jarak yang jauh?

Warga Madura perantauan mestinya dibanggakan karena tidak mencari pendapatan di Madura malah sebaliknya. Berusaha di luar Madura dan diinvestasikan di Madura. Namun ini bertolak belakang dengan di Madura dimana pemanfaat dan penarik hasil justru dari luar Madura. Perlu kesadaran berbasis pemerintahan agar Madura berdaulat dan membangun dirinya menjadi lebih baik, berguna, memberi manfaat, dan bermartabat, khusunya bagi warga Madura itu sendiri. Bagi pemerintah yang memiliki inovasi, banyak hal yang dapat dilakukan di Madura untuk kesejahteraan orang Madura sendiri. Kasus pengerukan tambang di Kangean cukuplah menjadi contoh buruk dimana masyarakat sekitarnya tidak sebesar-besarnya mendapatkan manfaat dari alamnya yang terkuras. (*)

Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Slamet HD, Sekretaris Redaksi Fety Fathiyah, Design Grafis Zeinul Ubbadi, Ahmed David, Hariri M. Noer, Sumenep M. Kamil Akhyari (plt Kepala), Junaidi, Faisal ER, Syah A. Latief, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Mohammad Fawaid, Ahmad Musayyin Akh, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Abd. Rahiem, Bangkalan R. Aditya (Kepala) N Rahmat, Mohammad Ridwan, Zakaria, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Fotografer S. Bachri, S. Kurniawan Accounting Ekskutif Ahmad Yani, Hepi S Pribadi (Sumenep), Mohammad Muslim, Husnan (Pamekasan) Siti Farida, Ariek Sofiana (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Syahidah (Malaysia), A. Faqih Kadafi (Yaman), Penerbit PT. Koran Madura, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

10

KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

OPINI

KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

11

12

ETALASE

KAMIS 29 NOVEMBER 2012 NO.0004 | TAHUN I

HEROIK

- Seorang mahasiswa menggelar aksi teaterikal dengan cara menarik mobil mogok di sepanjang jalan raya Trunojoyo Sumenpe. Aksi ini